Jurus Pemerintah Tekan Impor Migas

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menekan impor terutama impor di sektor minyak dan gas (migas).

Meskipun demikian, dia mengakui impor migas Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari impor minyak PT Pertamina yang tumbuh 13,5 persen.

“Jadi kita lihat beberapa langkah yang sudah kita lakukan memberikan dampak. Namun kelihatan bahwa impor kita masih cukup besar di beberapa kategori tadi, yang minyak, karena dalam catatan kita seperti Pertamina masih impornya growth-nya 13,5 persen,” kata dia, saat ditemui, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Dia mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan impor migas yakni dengan terus mendorong implementasi B20.

“Kalau kita lihat instrumen yang kita lakukan untuk memperbaiki defisit neraca pembayaran, current account defisit (CAD) dan neraca perdagangan itu adalah dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan. B20 karena dari sisi migas kita mencoba mengurangi dari sisi defisitnya,” ujar dia.

Pemerintah juga tentu akan mendorong Pertamina untuk terus mengimplementasikan kebijakan B20. Dengan demikian diharapkan impor migas dapat terus ditekan.

“Jadi impor minyak kita mungkin perlu melihat dari Pertamina implementasi dari B20. Sehingga dia bisa menekan dari sisi kebutuhan impor minyak itu. Dan sudah menggunakan biodiesel,” kata dia.


Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Di Atas Target, Penerimaan Migas 2018 Capai Rp 228 Triliun

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) hingga akhir Desember 2018 mencapai Rp 228 triliun. Angka ini setara dengan 182 persen dari target yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

“Penerimaan migas Rp 228 triliun atau 182 persen dari target APBN 2018,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, dalam konferensi pers, di Kantornya, Jakarta, Jumat 11 Januari 2019.

Djoko merincikan, dari total penerimaan tersebut sebanyak 72 persen atau Rp 163,4 triliun diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara 28 persen sisanya atau Rp 64,7 triliun, merupakan pemasukan dari PPh Migas.

“Penerimaan migas lebih besar dari target APBN 2018. untuk PNPB Rp 163,4 triliun PPh Rp 64,7 triliun,” imbuhnya.

Dengan pencapaian ini pihaknya optimistis kinerja sektor migas ke depan akan lebih baik. Dengan begitu, penerimaan di sektor migas dapat meningkat dari tahun 2018.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Di Atas Target, Penerimaan Migas 2018 Capai Rp 228 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) hingga akhir Desember 2018 mencapai Rp 228 triliun. Angka ini setara dengan 182 persen dari target yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

“Penerimaan migas Rp 228 triliun atau 182 persen dari target APBN 2018,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, dalam konferensi pers, di Kantornya, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Djoko merincikan, dari total penerimaan tersebut sebanyak 72 persen atau Rp 163,4 triliun diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara 28 persen sisanya atau Rp 64,7 triliun, merupakan pemasukan dari PPh Migas.

“Penerimaan migas lebih besar dari target APBN 2018. untuk PNPB Rp 163,4 triliun PPh Rp 64,7 triliun,” imbuhnya.

Dengan pencapaian ini pihaknya optimistis kinerja sektor migas ke depan akan lebih baik. Dengan begitu, penerimaan di sektor migas dapat meningkat dari tahun 2018.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Penerimaan Negara Tembus Target, Ekonom: Selama Ini Mengakui Gagal

Jakarta – Penerimaan negara sepanjang 2018 berhasil menembus 1.942,3 triliun atau 102,5% dari target APBN yang sebesar Rp 1.894,7 triliun. Realisasi penerimaan negara tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pengamat Ekonomi Fuad Bawazier mengatakan dengan klaim tersebut maka pemerintah mengakui bahwa beberapa tahun ke belakang tidak berhasil mencapai target.

“Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan bangga mengatakan bahwa untuk pertama kalinya pendapatan negara melampaui targetnya. Berarti juga mengakui selama ini gagal mencapai target,” kata Fuad dalam keterangannya, Sabtu (5/1/2019).


Fuad menambahkan, jika dilihat lebih teliti tembusnya penerimaan negara 102,5% disebabkan oleh faktor eksternal, bukan dari hasil kerja pemerintah. Fuad bahkan menyebut bahwa penerimaan dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan masih kurang Rp 96,7 triliun atau sekitar 6%.

“Penerimaan perpajakan (dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai) masih shortfall Rp 96,7 triliun atau 6% di bawah target APBN,” kata Fuad.

Dia menambahkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.424 triliun hanya mampu terealisasi Rp 1.315,9 triliun. Artinya, masih ada kekurangan sekitar 108,1 triliun (7,6%). Kekurangan yang terbilang kecil tersebut ditutup oleh PPh Migas yang surplus 69,6% atau Rp 26,6 triliun dari target Rp 38,1 triliun karena kenaikan harga minyak dunia.

“PPh Migas menyumbang surplus 69,6% atau surplus Rp 26,6 T (dari target Rp 38,1 triliun) karena kenaikan harga minyak dunia, bukan karena kenaikan produksi Migas yang justru di bawah target,” ujar Fuad.

Eks Menteri Keuangan yang kini menjadi Anggota Tim Ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, menyoroti porsi penerimaan pajak yang terbesar yaitu PPh non migas dan PPN yang belum berhasil mencapai target. Dari target Rp 1.358,8 triliun, katanya, yang terealisasi Rp 1.225 triliun.

“Sehingga di luar PPh migas, penerimaan Ditjen Pajak dari target Rp 1.385,9 triliun hanya terealisasi Rp 1251,2 triliun atau shortfall 9,7%,” kata Fuad.

Faktor eksternal lain yang berhasil menutupi kekurangan penerimaan negara, katanya,adalah kenaikan harga minyak dan komoditas. Dana hibah juga melampaui target dari yang ditetapkan Rp 12,7 triliun atau 1.061% dari target.

“Patut disyukuri tapi tidak perlu membusungkan dada, karena itu bukan hasil kerja pemerintah,” tutur Fuad.

Rasio pajak 2018 yang disebutkan 11,5% terhadap PDB Rp 14.745,9 triliun seharusnya membukukan penerimaan Rp 1.695 triliun. Sedangkan kenyataannya sebesar Rp 1.521,4 triliun atau 10,3% dari PDB.

“Jadi perlu penjelasan pemerintah, misalnya karena penerimaan perpajakan dalam realisasi APBN 2018 itu belum memasukkan PBB perkotaan dan pedesaan yang di kelola Pemerintah Daerah? Benarkah demikian? Semua ini tentu perlu penjelasan agar angka tax ratio tidak debatable,” tutup Fuad. (ara/fdl)

Sektor Energi dan Tambang Sumbang 53,4 Persen PNBP Nasional

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan sosialisai Undang-Undang (UU) Nomor 9 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aturan ini lebih tegas mengatur mengenai objek, tata cara pengenaan tarif dan sanksi apabila terdapat kecurangan dalam pembayaran PNBP.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, menyampaikan bahwa setelah melalui proses panjang UU Nomor 9 Tahun 2018 akhirnya bisa ditetapkan oleh pemerintah. Aturan ini pun sebagai pengganti UU Nomor 20 Tahun 1997 yang telah berlaku selama 21 tahun. 

“Dalam aturan PNBP ini telah banyak mengatur hal baru mulai dari aspek tata kelola, peningkatan kualitas instasnsti pemungut PNBP, kualitas perencanaan, dan kualitas verifikasi,” katanya dalam Sosialisasi Undang Undang PNBP, di Kantornya, Rabu (21/11/2018).

Saat ini kontribusi penerimaan PNBP telah menjadi andalan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian bangsa. Sebab kontribusi terhadap penerimaan negara dinilai juga cukup besar.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengakui dalam penetapan Undang-Undang PNBP yang baru ini memang disiapkan sejak lama. Sebab cakupan dalam sektornya sendiri cukup luas, sehingga memerlukan kajian yang cukup mendalam.

“Maka perlu sekarang ini ada semacam revitalisasi PNBP. Meskipun Undang-Undang sejak Juli, tapi saya yakin banyak yang belum ngerti. Esensinya apa? Kami ingin bisa melihat sesuatu penerimaan negara bukan pajak, kontribusinya sebesar 25,4 persen dari penerimaan negara,” katanya.