Bantah Tudingan Minim Program, Ini Strategi Ekonomi Jokowi-Ma’ruf

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menjelaskan bahwa akan ada enam program aksi besar yang akan dilakukan capres petahana Joko Widodo apabila terpilih kembali menjadi presiden.

Hal ini merespon keluhan para pengusaha yang menyampaikan bahwa kampanye tahun ini hanya terlihat saling tuding dan kurang memperlihatkan program yang dibawakan kedua pasangan calon (paslon).

Sebelumnya, taipan Sofjan Wanandi mengeluhkan iklim politik Indonesia di tengah gelaran Pemilu 2019. Dia menilai para paslon hanya saling tuding dan minim menjelaskan apa program yang ingin diperkenalkan ke publik.

“Saya kemarin bertemu dengan banyak pengusaha, itu semua mempersoalkan kok kita kampanye kali ini tidak bicara program banyak ya? Cuma saling menghujat satu sama lain, ini gimana kita, ini mana yang harus kita pegang, nah ini yang menimbulkan was-was terhadap para pengusaha maka wait and see itu terjadi,” ungkap Sofjan pada saat menghadiri CNBC Economic Outlook 2019, Kamis (28/2/2019).
Berikut ini daftar program-program aksi besar yang disampaikan oleh Juru bicara TKN, TB Ace Hasan Syadzily kepada detikFinance, Jumat (1/3/2019).

1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa perlu diwujudkan dalam sistem ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila.
– Menyelesaikan penyusunan peraturan dan perundangan
tentang Sistem Perekonomian Nasional yang berlandaskan
ideologi Pancasila.
– Mewujudkan pelaksanaan Sistem Perekonomian Nasional
yang berlandaskan ideologi Pancasila.
– Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.
Percepatan pembangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir telah memberikan manfaat pada kelancaran konektivitas dan penurunan biaya logistik. Tahapan berikutnya adalah meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pada penciptaan nilai tambah ekonomi melalui langkah-langkah:
– Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan Swasta, BUMN, maupun BUMD.
– Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.
– Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengembangan UMKM.
– Memperluas akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi 5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.
– Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/ tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah.
– Mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital.
– Mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi antar- permukiman, desa, kota, dan provinsi, dengan kerja sama antara pemerintah dan badan-badan usaha.

3. Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
Agar perekonomian Indonesia memiliki daya saing, maka revitalisasi industri merupakan keniscayaan. Untuk itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan:
– Menguatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.
– Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
– Menciptakan keterkaitan industri, baik ke depan maupun ke belakang melalui sinergi seluruh pelaku ekonomi nasional.
– Meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri.
– Mengembangkan sentra-sentra inovasi serta peningkatan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi serta revitalisasi science-technopark untuk keperluan masyarakat serta pengembangan teknologi yang diperlukan di era revolusi industri 4.0.
– Revitalisasi industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan, hortikultura, hingga perkebunan.
– Meneruskan program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.
– Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber- sumber energi terbarukan.
– Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital.
– Mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya.

4. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru.
Selain ekonomi berbasis sumber daya alam, kita juga memiliki beberapa potensi ekonomi baru yang perlu dikembangkan secara merata. Potensi ekonomi baru itu berbasis kekayaan alam dan juga modal sosial budaya yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Langkah- langkah yang bisa dilakukan:
– Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya. Fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru (“Bali Baru”).
– Mempercepat pengembangan ekonomi dan industri kreatif dengan terobosan strategi kebijakan dan insentif melalui Badan Ekonomi Kreatif.
– Mengembangkan industri jasa keuangan berbasis syariah.
– Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

5. Mempertajam reformasi struktural dan fiskal.
Reformasi struktural dan reformasi fiskal adalah kunci peningkatan daya saing perekonomian nasional. Arahnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan berusaha, dan menciptakan level of playing field yang berkeadilan. Langkah yang akan dilakukan:
– Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.
– Melanjutkan reformasi kebijakan fiskal untuk menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, serta mendukung peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat kesenjangan, dan peningkatan produktivitas rakyat.
– Melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing.
– Optimalisasi PNBP dengan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
– Memperkuat sinergi tiga pilar (kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil) guna memperbaiki ketersediaan sumber pembiayaan, menurunkan tingkat bunga, sekaligus mendorong produksi nasional.
– Meningkatkan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri sehingga bisa dimanfaatkan untuk ekonomi nasional.

6. Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan.
Sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk itu, upaya perlindungan dan penguatan dilakukan dengan:
– Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
– Meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.
– Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan peningkatan keterampilan.
– Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal.
– Mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi. (dna/dna)

Produksi Minyak Siap Jual di Sumbagut Lampaui Target

Liputan6.com, Jakarta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, produksi minyak siap jual (lifting minyak) d‎i wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memenuhi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.

Pengawas Utama Lifting SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison mengatakan, berdasarkan data operasional dokumen lifting Januari 2019, lifting minyak mentah dan kondensat mencapai sekitar 222,330 ribu barel perhari (bph).

Adapun target APBN 2019 untuk sembilan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) produksi yang berkontribusi di wilayah operasi Sumbagut sekitar 211,939 bph atau 4,9 persen lebih tinggi dari target APBN.

Sementara jika dibandingkan dengan penetapan target lifting WP&B (Work Program and Budget) 202,155 bph, maka angka kenaikannya mencapai 10 persen. Jumlah tersebut belum termasuk produksi minyak di laut Anambas dan Natuna Propinsi Kepulauan Riau, yang diawasi Pengawas SKK Migas Pusat.

“Lifting minyak bumi dan kondensat di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), berhasil melampau target yang ditetapkan pemerintah melalui APBN, pada awal tahun 2019,” kata Yanin, di Jakarta, Senin (25/2/2019).

Menurutnya, lifting minyak di wilayah Sumbagut yang melampaui target didapat seiring penerapan kebijakan baru, berupa pengawasan langsung kegiatan lifting oleh Pengawas Lapangan SKK Migas untuk mengamankan penerimaan negara mulai dirasakan hasilnya.

Selain pengawasan langsung oleh SKK Migas, capaian positif ini terjadi karena realisasi produksi minyak yang membaik serta adanya kebijakan untuk memaksimalkan lifting bulanan.

Dibandingkan pada tahun sebelumnya total kenaikan pada bulan Januari tercatat sekitar 11 persen. Pada 2018 sebesar 6,274,682 barel. Sedangkan pada tahun 2019 mencapai 6,892,215 barel.

Menurut Kepala Divisi SDM SKK Migas, Hudi D Suryodipuro, SKK Migas telah memiliki 160 pengawas lifting profesional tersertifikasi, di wilayah Sumbagut sendiri telah ditempatkan 17 pengawas lifting yang langsung ditempatkan di terminal titik serah minyak di Perusahaan KKKS.

Terkait lifting 2019 diharapkan mendekati bahkan sama dengan produksi, sehingga kontribusi migas sebagai penerimaan negara terbesar dari sektor Pendapatan nasional bukan pajak (PNBP) dapat terus ditingkatkan.

2 dari 2 halaman

Kontribusi

Kepala Perwakilan Sumbagut Avicenia Darwis pada kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih atas arahan dan dukungan positif manajemen kepada Pengawas Lifting SKK Migas.

Avicenia juga menyampaikan apresiasi sikap profesional Pengawas lifting di lapangan ditengah situasi kendala kebakaran hutan dan asap di daerah operasi Blok Rokan di Dumai, Riau.

“Pengawas Lifting dan tim supporting bekerja profesional mengawal pergerakan lifting dan kita patut berikan apresiasi,” jelas dia.

Saat ini secara nasional kontribusi lifting minyak dan kondensat minyak wilayah operasi Sumbagut sekitar 30 persen dari target APBN yang mencapai 775 ribu barel perhari. Di wilayah Sumbagut sumber produksi utama berasal dari Blok Rokan – PT Chevron Pacific Indonesia.

Selain Chevron, terdapat KKKS Produksi minyak lainnya yaitu Pertamina EP, BOB BSP-PH, EMP Malacca Straits, EMP Tonga, PHE Siak, PHE Kampar dan PHE NSO-NSB dan SPR Langgak. Wilayah Kerja SKK Migas Sumbagut sendiri masih mengcover wilayah migas di Propinsi Riau, Aceh dan Sumatera utara.

Pesona Gunung Bromo Tetap Memikat Meski Sedang ‘Batuk’

Liputan6.com, Malang – Gunung Bromo sedang menggeliat, ditandai dengan keluarnya asap bercampur abu vulkanis di dalam kawah. Namun, ‘batuk’ gunung berapi purba itu tak menyurutkan minat wisatawan untuk datang berkunjung.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) mencatat, pada Rabu, 20 Februari 2019, ada 408 wisatawan nusantara (wisnus) dan 23 wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung. Jumlah pelancong di Gunung Bromo itu tak jauh berbeda dengan sehari sebelumnya.

“Masih banyak kemarin, tapi hanya selisih empat orang saja. Ini menunjukkan situasi tetap kondusif,” kata Humas BB TNBTS, Ponco Supriyandogo di Malang, Rabu, 20 Februari 2019.

Sebelumnya, Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Gunung Bromo mencatat ada erupsi pada Senin dan Selasa lalu. Selama dua hari itu, kolom kawah mengeluarkan asap kecokelatan disertai material abu setinggi 600 meter. Terekam intensitas tremos tipis 0,5–1 milimeter.

Status gunung suci bagi masyarakat Suku Tengger itu juga tak berubah, tetap pada level waspada. Sesuai rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), zona aman dari kawah ada dalam radius 1 kilometer.

“Pengunjung harus selalu mematuhi aturan itu, tak boleh mendekat ke kawah demi keselamatan,” ujar Ponco.

Pesona Gunung Bromo selalu mampu menarik ratusan ribu wisatawan tiap tahunnya. Pada 2017, tercatat ada 623.895 wisnus dan 23.568 wisman. Wisata Gunung Bromo ini menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari Rp 21 miliar.

Sedangkan, pada 2018 lalu angka kunjungannya ada 828.247 wisnus dan 24.769 wisman. PNPB yang diterima lebih dari Rp 27 miliar. Fakta ini menegaskan gunung yang masuk wilayah Malang, Probolinggo, dan Lumajang ini menjadi salah satu tujuan favorit untuk berpelesir.


Simak video pilihan berikut ini:

Patroli Koarmada I Tangkap 8 Kapal Kargo Berlabuh Tanpa Izin di Bintan

Jakarta

KRI jajaran Koarmada I menangkap 8 kapal kargo dan kapal tanker asing yang sedang lego jangkar tanpa izin di perairan Bintan.

“Diduga kapal-kapal tersebut memanfaatkan perairan teritorial Indonesia yang jauh dari pengawasan aparat pelabuhan untuk melakukan kegiatan ilegal seperti ship to ship transfer, ilegal oil maupun pembuangan limbah,” ujar Kadispen Koarmada I, Letkol Laut (P) Agung Nugroho dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/2/2019).

Selain itu, diduga kapal-kapal tersebut menghindar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kedelapan kapal ditangkap KRI jajaran Koarmada I yang sedang melaksanakan patroli sektor di wilayah Perairan Tanjung Berakit Bintan, Kepri.

“Hal tersebut melanggar Pasal 194 (3) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (yang mengatur) semua kapal asing yang menggunakan alur laut kepulauan Indonesia dalam pelayarannya tidak boleh menyimpang kecuali dalam keadaan darurat,” papar Agung.

Agung menyebutkan KRI yang melakukan patroli di antaranya, KRI Pulau Rusa-726 Satuan Kapal Ranjau (Satran) Koarmada I menangkap Kapal MT. Archangelos Gabriel, bendera Yunani yang sedang lego jangkar tanpa izin pada Jumat (8/2).

KRI Koarmada I menangkap kapal kargo yang lego jangkar tanpa izin di perairan Bintan, KepriKRI Koarmada I menangkap kapal kargo yang lego jangkar tanpa izin di perairan Bintan, Kepri Foto: Dok. Koarmada I

Selanjutnya, KRI Teuku Umar-385 Satuan Kapal Korvet (Satkor) Koarmada I menangkap Kapal MT. Agros, Tonage 25.202 GT, Bendera Bahama. Sedangkan KRI Alamang-644 Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada I juga berhasil menangkap Kapal MV. Wen De, bendera Hongkong

Sementara itu, KRI Bung Tomo-357 Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada I telah berhasil menangkap tiga Kapal Asing yang sedang lego jangkar di wilayah teritorial Indonesia tanpa izin, pada hari Sabtu (9/2).

Ada juga KRI Barakuda-633 Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada I yang berhasil menangkap Kapal MT. Afra Oak, berendera Liberia pada hari Selasa (12/2).

(fdn/jbr) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BPRD DKI Buru Tunggakan Pajak Mobil Mewah Rp 89 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menyatakan, pihaknya terus memburu penunggak pajak kendaraan bermotor, khususnya motor dan mobil mewah.

Faisal menyebut tercatat sebanyak 2.667 mobil mewah yang menunggak pajak di atas Rp 20 juta. Itu terdiri dari 966 jip segala merk, 1.380 sedan dan 8 pikap, 302 minibus, dan 11 bestelwagen.

“Kalau ditotal tunggakan pajak dari 2.667 mobil ini mencapai Rp 89 miliar,” kata Faisal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Selain itu, dia mengatakan terdapat mobil yang tunggakannya antara Rp 10 juta sampai Rp 20 juta yang mencapai 11.708 kendaraan. Bahkan, Faisal menyebut besaran pajaknya mencapai Rp 155 miliar.

Sedangkan untuk kendaraan bermotor, dia menyatakan tunggakan di atas Rp 20 juta itu mencapai 9 motor, sehingga bila ditotal mencapai Rp 225 juta.

“Sedangkan yang di atas Rp 10 juta sampai Rp 20 juta ada 131 motor dan totalnya sebesar Rp 1,6 miliar,” ucapnya.

Dia menjelaskan untuk penagihan pun dilakuan melalui surat dan dari pintu ke pintu. Tak hanya itu, besaran pajak itu hanya mencakup pajak pokok saja.

“Kalau untuk penerimaan bukan pajak (PNBP) seperti nomor plat satu hingga empat angka, itu nilainya berbeda,” jelasnya.

Seluruh Perusahaan Minerba di Pusat Telah Manfaatkan Aplikasi MOMS

Liputan6.com, Jakarta – ‎Aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS) yang diluncurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah dimanfaatkan oleh perusahaan pertambangan mineral dan batubara (minerba).

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, sejak diluncurkannya aplikasi MOMS pada 2 November 2018, saat ini 100 persen perusahaan tambang di wilayah izin pusat telah registrasi. Namun untuk perusahaan di wilayah izin daerah tingkat kepatuhannya masih rendah.

“Komitmen kita semua dibutuhkan untuk mengawal MOMS ini,” kata Arcandra, di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Arcandra mengingatkan, lahirnya data produksi dan pemasaran nasional yang valid berasal dari data produksi dan penjualan perusahaan. Perbaikan sistem birokrasi yang efektif dan efisien akan ‎memudahkan pengusaha.

“MOMS, e-PNBP, dan perijinan minerba online menjadi kunci penting transformasi minerba. Kita perbaiki sistem wujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, pengusaha juga dimudahkan dalam mendapatkan pelayanan, dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ungkapnya.

Arcandra mengharapkan pada 2019 ini sistem MOMS dapat diterapkan kepada seluruh perusahaan pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Ia juga meminta kepada perusahaan minerba untuk melaporkan data setiap hari dengan transparan, sehingga daerah juga mendapat bagiannya dengan lebih adil.

“Disinilah perlunya adanya peran serta Pemerintah Daerah khususnya Dinas ESDM dan Inspektur Tambang. Kami sudah menugaskan Inspektur Tambang, memastikan seluruh pemegang IUP melakukan registrasi dan input data ke dalam sistem MOMS ini” imbuh Arcandra.

2 dari 3 halaman

Perusahaan yang Registrasi

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono melaporkan, hingga saat ini tercatat perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang telah registrasi dalam sistem MOMS adalah sebanyak 540 perusahaan, terdiri dari 365 perusahaan batubara dan 175 perusahaan mineral.

“Hari ini 135 perusahaan di Indonesia bagian timur kami undang dan 3 hari ke depan akan diberikan bimbingan terkait MOMS dan e-PNBP. Kami berharap ke depan IUP CnC (Clear & Clean) yang berjumlah 4500-an dapat mengisi ini semua sehingga transformasi pertambangan nasional akan semakin baik,” jelas Bambang.

MOMS dapat menerima data dan menganalisis data atas pelaporan produksi dan penjualan yang disampaikan pelaku usaha kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang kemudian disajikan menjadi data yang akurat dan real time yang mudah diakses internal dan eksternal.

Dengan adanya penyampaian data yang cepat, akurat dan up to date akan memberikan kemudahan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan nasional sub sektor minerba. Infrastruktur sistem monitoring produksi dan penjualan mineral dan batubara mampu melakukan pemantauan dan menampilkan informasi dalam bentuk perangkat mobile.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

4 LSM Minta Jokowi Batalkan Pembelian Saham Freeport

Jakarta – Gelombang penolakan divestasi tambang PT Freeport Indonesia di Papua masih terus terjadi. Kini giliran ‘Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan SDA Minerba’ yang memprotes kesepakatan divestasi saham tersebut.

Koalisi itu digawangi empat orang dari beberapa LSM, tepatnya Marwan Batubara dari IRESS, Yusri Usman dari CERI, Ahmad Redi dari KJI, dan Bisman Bakhtiar dari PUSHEP menuntut pemerintah membatalkan kesepakatan Divestasi Freeport.

Mereka meyakini Divestasi Freeport memiliki banyak kecurangan di dalam kesepakatannya. Selain itu, mereka menilai banyak dampak lingkungan yang terjadi namun diabaikan oleh PT Freeport.


Berikut ini isi surat terbuka yang mereka tujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara lengkap seperti dikutip Rabu (6/2/2019).

Jakarta, 5 Februari 2019
Surat Terbuka kepada Presiden Republik Indonesia

Batalkan Kesepakatan

Divestasi Saham Freeport

Presiden Joko Widodo pada Jumat (21/12/2018) telah menerima laporan sejumlah menteri terkait dengan telah resminya penguasaan 51,2% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh pihak Indonesia melalui PT Inalum. “Disampaikan saham PT Freeport sudah 51,2% beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayarkan. Hari ini adalah momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973,” kata Presiden di Istana Merdeka.

Kata Jokowi, dengan kepemilikan mayoritas saham tersebut pendapatan negara akan meningkat. Presiden juga memperoleh laporan dan mengapresiasi hasil pembahasan terkait izin lingkungan hidup dan pembangunan smelter. “Terakhir juga tadi saya mendapatkan laporan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, dengan smelter, semuanya telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplet dan tinggal bekerja saja”, kata Jokowi.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia melalui Inalum telah resmi membayar US$ 3,85 miliar untuk mengakuisisi saham Freeport MacMoran (Freeport) di PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 21 Desember 2018. Dana sebesar US$ 3,85 miliar tersebut merupakan pembelian 40% saham Rio Tinto yang membentuk joint venture dengan Freeport di PTFI (US$ 3,5 miliar), dan 100% saham FMM di PT Indocopper Investama (PTII) yang memiliki 9.36% saham di PTFI (US$ 350 juta). Yang bertindak sebagai operator tambang tetaplah PTFI.

Proses divestasi tidaklah harus diwujudkan dengan mengorbankan banyak hal, terutama kedaulatan negara. Tujuan penguasaan saham mayoritas tidak boleh dicapai at any cost, dengan membayar sangat mahal, dan berpotensi merugikan negara. Apalagi jika di dalam nilai sebesar US$ 3,85 miliar tersebut terkandung unsur-unsur manipulasi atau dugaan korupsi oleh oknum-oknum yang berburu rente.

Jika proses negosiasi yang berlangsung selama hampir 2 tahun ditelusuri dengan seksama, ditemukan bahwa Freport selalu bersikap ingin menang sendiri dan ingin terus mendominasi pengelolaan tambang Freeport, dengan berlindung di balik prinsip kesucian kontrak (contract sanctity). Untuk itu Freeport selalu mengancam pemerintah Indonesia untuk membawa perselisihan negosiasi ke arbitrase internasional, tanpa peduli adanya perubahan berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia setelah KK ditandatangani.

Bertolak dari pemikiran dan perhitungan harga yang sangat mahal, serta dilecehkannya kedaulatan negara, martabat bangsa dan berbagai peraturan yang merupakan kehendak rakyat, maka kami meminta agar kerja sama Inalum dengan FCX yang disepakati pada 21 Desember 2018 segera dibatalkan. Salah satu alasan penting yang menjadi dasar sikap kami adalah tingginya biaya akuisisi saham akibat adanya konspirasi dan manipulasi skema kerja sama FCX dengan Rio Tinto dalam pemilikan Participating Interset (PI), serta adanya potensi dan dugaan mark-up harga atas 40% PI Rio Tinto yang nilanya mencapai US$ 3,5 miliar.

Kesepakatan harga 40% Participating Intertest (PI) Rio Tinto sebesar US$ 3,5 miliar tidak mempunyai legal standing yang dapat dipertanggungjawabkan, alias bodong. Karena itu, pembelian PI tersebut seharusnya batal demi hukum. Berbagai data dan fakta perihal ilegalnya dasar hukum tersebut dapat pula dibaca dalam buku Dr. Simon Felix Sembiring (mantan Dirjen Minerba) berjudul “Karut Marut Implementasi UU Minerba dan Divestasi Freeport” yang diluncurkan 29 Januari 2019. Hal-hal yang menunjukkan ilegalnya PI Rio adalah sbb:

• Surat rahasia persetujuan oleh Mentamben I.B. Sujana kepada Rio Tinto pada April 1996 tidak lazim dan melanggar ketentuan Pasal 28 ayat 2 KK Freeport. Pasal 28 menjelaskan bahwa setiap surat menyurat antara PTFI kepada Pemerintah Indonesia harus di tujukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum. Sedangkan surat rahasia tersebut berkode “SJ” yang artinya ditujukan dan melalui Sekretariat Jenderal;

• Adanya kesepakatan PI Rio Tinto tidak pernah diketahui oleh Menteri ESDM dan Dirjen Minerba setelah periode Mentambem I.B. Sujana, dan baru terbongkar pada saat proses negoisiasi antara Inalum dengan Freeport, sekitar bulan Agustus 2017;

• Dalam surat rahasia tersebut, persetujuan atas PI Rio Tinto adalah atas sesuatu yang akan terjadi nanti di belakang hari. Persetujuan PI hanya berlaku pada kegiatan selain blok A, dan tidak berlaku pada kegiatan eksisting di Blok A yang memiliki cadangan raksasa;

• Surat Menteri IB Sujana dipertegas surat Menteri Keuangan Marie Muhammad No. S-176 /MK.04/1996 pada 1 April 1996. Surat Menkeu menegaskan imbalan atas investasi Rio Tinto (RTZ) sebesar USD 850 juta, di mana PTFI akan mengalihkan 40% hak kepada anak usaha RTZ, namun tidak termasuk hak dan kewajiban pada tahap eksploitasi di Blok A. Sehingga PI Rio Tinto hanya berlaku pada Blok B sebagai pengembangan. Dengan demikian, valuasi yang dilakukan oleh konsultan keuangan yang ditunjuk Inalum merupakan kesalahan fatal. Inalum dengan mudah membayar PI Rio Tinto sebesar USD 3.5 miliar. Hal ini merupakan pelanggaran berat yang berpotensi sebagai tindak pidana;

• Adanya PI Rio Tinto tidak pernah tercermin di dalam RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) yang merupakan kewajiban rutin tahunan yang harus diajukan oleh setiap pemegang KK atau PKP2B. RKAB hanya akan dijalankan oleh pemegang KK atau PKP2B untuk kegiatan tambang hanya setelah disetujui oleh Dirjen Minerba. Ternyata selama puluhan tahun, PI Rio Tinto yang memang bodong tidak pernah tercermin dalam RKAB.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengungkapkan bahwa pada tahun 1991 CEO Freeport, yakni James Moffett mengaku telah menyuap seorang menteri di Indonesia guna memperoleh perpanjangan kontrak dan beberapa ketentuan lain dalam KK. Bahkan menurut Rizal Ramli, James Moffett telah mengaku bersalah dan bersedia membayar uang ganti rugi dari pada masuk penjara. “James Moffett sudah ngaku salah, makanya bersedia bayar $5miliar dari pada masuk penjara karena menyogok pejabat RI,” kata Rizal (22/12/2018).

Dari uraian di atas, kami memperoleh informasi dan data yang relevan yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara atas kesepakatan divestasi saham Freeport. Dengan fakta-fakta tersebut, ternyata keberhasilan semu lah yang menjadi kebanggaan pemerintah. Oleh sebab itu, kami meminta agar kesepakatan tersebut dibatalkan dan Freeport harus diminta untuk tunduk kepada peraturan yang berlaku. Bahkan Freeport pun harus digugat secara pidana atas kasus PI Rio Tinto.

Hak kami menyatakan pendapat dari perspektif konstitusi ini dijamin sesuai Pasal 28E UUD 1945. Surat ini merupakan bentuk perjuangan kami untuk ikut merawat Republik Indonesia ini agar tetap berdiri kokoh dan bermartabat. Untuk itu, kami menuntut diprosesnya kasus dugaan skandal operasi PTFI pada 1991 dan diprosesnya kasus dugaan manipulasi PI Rio Tinto dengan FCX, yang diduga sarat penyimpangan, dan pada prinsipnya melanggar ketentuan KK Freeport dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain masalah PI Rio Tinto, berdasarkan temuan BPK RI yang dirilis 2017 atas audit lingkungan periode 1988-1990 dan 2015-2016 terkait UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup dan UU Minerba, ditemukan pelanggaran berat oleh PTFI sebagai berikut:

• Menggunakan kawasan hutan lindung untuk kegiatan operasional seluas minimal 4.535, 93 hektar tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Hal ini melanggar UU Kehutanan No.41/1999 Jo UU No.19/2004;

• Melaksanakan kegiatan operasional pertambangan Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan memperpanjang tanggul barat dan timur tanpa Izin Lingkungan;

• Menimbulkan perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah tambang (tailing) di sungai, hutan, estuary dan sampai ke laut. Berdasarkan perhitungan Tim IPB dan LAPAN, nilai ekosistem yang dikorbankan berkisar USD 13.592.229.295 atau sekitar Rp 185 triliun.

Namun tanpa dasar perhitungan dan pertimbangan yang jelas, BPK RI hanya mewajibkan kepada PT FI untuk membayar PNBP penggunaan kawasan hutan lindung yang nilainya sebesar hanya Rp 460 miliar.

Kami menengarai terdapat oknum-oknum penguasa yang justru memilih memperpanjang KK Freeport tanpa peduli peraturan, kedaulatan dan martabat bangsa. Mereka berlindung dibalik kesepakatan tidak tertulis (non disclosure agreement yang bodong), ancaman gugatan ke arbitrase, ekonomi Mimika dan Papua akan terganggu, kelanjutan tambang bawah tanah akan terkendala, potensi kekalahan di arbitrase, dll. Mereka pun menerima begitu saja penafsiran KK atau sikap ambisius asing untuk tetap dominan, tanpa berupaya memberi argumentasi yang relevan dan memperjuangkan hal terbaik bagi negara. Hal ini menunjukkan sikap oknum-oknum tersebut tunduk dan takluk kepada asing, serta sekaligus “memanfaatkan” alasan-alasan yang diajukan asing guna memperoleh rente.

Pemerintah diingatkan bahwa kebenaran bukan hanya monopoli penguasa, meskipun mempunyai hak untuk berkuasa. Kebijakan dan kesepakatan yang sudah dicapai dengan Freeport saat ini bukanlah kebenaran mutlak yang harus diterima dan didukung begitu saja oleh rakyat. Faktanya, banyak hal yang menunjukkan bahwa hasil negosiasi dengan Freeport sarat dengan pelanggaran hukum/UU dan potensi kerugian negara. UU yang dilanggar termasuk UU Minerba No.4/2009, UU Kehutanan No.41/1999 Jo. UU No.19/2004, UU Lingkungan Hidup No.32/2009, UU BPK No15/2006, dll.

Kami menghargai kerja sama pemerintah dengan pihak asing, termasuk dengan Freeport seandainya KK dilanjutkan dengan penerbitan IUPK. Namun kerja sama tersebut haruslah berdasar pada prinsip-prinsip hukum, kesetaraan dan penghormatan pada Indonesia sebagai negara berdaulat. Kami pun mengingatkan Freeport agar berhenti mengancam Indonesia dengan gugatan ke arbitrase internasional, mengingat kami pun memiliki berbagai catatan buruk dan dugaan KKN yang dilakukan oleh FCX/PTFI yang dapat dijerat dengan Foregin Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA) Amerika Serikat.

Merujuk pada Pasal 31 KK Freeport, secara faktual Indonesia memiliki sekian banyak alasan yang sangat wajar untuk tidak memperpanjang KK. Berbagai ketentuan dalam UU Minerba No.4/2009 telah gagal dipenuhi Freeport meskipun renegosiasi KK telah berlangsung sejak 2010. Dalam hal pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam KK, Freeport telah merusak lingkungan secara fatal, *dugaan* penyuapan guna memperoleh perpanjangan KK pada 1991, gagal membangun smelter, gagal melakukan divestasi saham dan terlibat manipulasi penetapan PI Rio Tinto. Hal lain adalah merujuk pada aspirasi masyarakat yang sudah puluhan tahun menuntut tegaknya kedaulatan dan dominasi BUMN di tambang Freeport.

Kami meminta Presiden Jokowi untuk memulihkan kedaulatan negara dengan menegoisasikan ulang kesepakatan dengan Freeport. Kami menuntut Presiden membentuk tim investigasi mengenai berbagai dugaan dan potensi penyimpangan serta pelanggaran selama PTFI beroperasi di Indonesia agar diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia demi Indonesia yang lebih bermartabat, adil, makmur dan sejahtera sesuai konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.

Dari Kami:
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan SDA Minerba:
1. Marwan Batubara, IRESS
2. Yusri Usman, CERI
3. Ahmad Redi, KJI
4. Bisman Bakhtiar, PUSHEP

(ang/ang)

Sri Mulyani Yakin Dana Repatriasi Tax Amnesty Tak Lari ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis dana repatriasi tax amnesty tidak akan pergi ke luar negeri. Hal tersebut karena kondisi ekonomi dalam negeri seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi cukup memadai untuk berinvestasi.

“Kita lihat sebetulnya, dalam perekonomian indonesia yang masih baik, pertumbuhan tinggi, dan inflasi yang terjaga, dan memberikan expected return untuk investment itu masih relatif baik dibandingkan negara lain. Sebetulnya opsi untuk tetap di sini adalah sangat besar,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus berkomunikasi untuk melihat bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi di dalam negeri.

“Ini yang akan kita terus komunikasikan nanti di dalam konteks sesudah melihat bagaimana perkembangan penggunaan dana repatriasi di dalam instrumen maupun jenis-jenis investasi,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Keuangan akan mencari upaya lain agar dana repatriasi betah bertahan di dalam negeri.

“Kami bersama OJK dan Pak Gubernur akan melihat apa yang perlu dilakukan. Kami bersama menteri terkait juga akan melihat karena kesempatan untuk investasi di indonesia masih sangat besar dan tingkat pengembalian yang cukup baik,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Tax Amnesty Jadi Kunci Sukses Penerimaan Negara Capai Target di 2018

Keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai target penerimaan negara yang dipatok dalam APBN 2018 menuai apresiasi. Dari target penerimaan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dalam APBN 2018, realisasinya menembus Rp 1.896,6 triliun atau 100,1 persen.

Ini diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang membidangi keuangan. Dia menilai sejak Jokowi mengawali pemerintahannya pada 2014 sudah bertekad mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi, termasuk dengan menggenjot penerimaan negara. Legislator Partai Golkar itu menjelaskan, penerimaan negara meliputi sektor pajak, cukai, kepabeanan dan hibah. 


“Jadi jika sekarang penerimaan negara melebihi 100 persen dari yang dipatok dalam APBN 2018, itu adalah buah dari upaya Pak Jokowi membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan di sektor penerimaan negara,” ujar dia, Rabu (2/1/2019).

Mantan pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pajak itu mengungkapkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai penerimaan negara, antara lain dengan menuntaskan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty.

Pemerintah, juga mereformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan tax ratio. Selain itu, pemerintah bersama DPR juga merevisi Undang-undang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Presiden Jokowi di awal pemerintahannya merencanakan dua program besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Yaitu program tax amnesty untuk melakukan reformasi di sektor pajak dalam rangka menaikkan tax ratio dan merombak UU Penerimaan Negara Bukan Pajak,” tutur Misbakhun.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi – Ma’ruf) itu menegaskan, program tax amnesty terbukti sukses. Program yang berakhir pada 31 Maret 2017 tersebut mencatat deklarasi harta para wajib pajak dengan total Rp 4.855 triliun.

Merujuk Surat Pernyataan Harta (SPH) yang dideklarasikan para wajib pajak, ada Rp 3.676 triliun di dalam negeri dan Rp 1.031 triliun di luar negeri yang dilaporkan ke pemerintah. Sedangkan hasil penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) mencapai Rp 147 triliun.

Tax amnesty di Indonesia berjalan sangat sukses, bahkan menjadi salah satu cerita keberhasilan program pengampunan pajak di dunia. Tax base (basis pajak) Indonesia juga mengalami perbaikan,” tutur Misbakhun.

Namun dia tetap mendorong pemerintah melakukan reformasi pajak berkelanjutan melalui perubahan tarif yang lebih kompetitif di kawasan regional. Dengan demikian Indonesia makin menarik bagi investor sehingga penanaman modal asing (PMA) terus mengalir.

Misbakhun juga mengingatkan pemerintah agar dalam melakukan reformasi perpajakan memperhatikan ekonomi digital. “Digitalisasi ekonomi menggeser ekonomi konvensional, sehingga aturan pajak bisa lebih ter-update,” ulasnya.

Terkait PNBP, kata Misbakhun, UU yang baru hasil revisi memungkinkan peningkatan penerimaan negara dari pajak sumber daya alam, pelayanan publik dan pengelolaan kekayaan.

“Sehingga sumber daya alam Indonesia bisa digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jurus Pemerintah Tekan Impor Migas

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menekan impor terutama impor di sektor minyak dan gas (migas).

Meskipun demikian, dia mengakui impor migas Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari impor minyak PT Pertamina yang tumbuh 13,5 persen.

“Jadi kita lihat beberapa langkah yang sudah kita lakukan memberikan dampak. Namun kelihatan bahwa impor kita masih cukup besar di beberapa kategori tadi, yang minyak, karena dalam catatan kita seperti Pertamina masih impornya growth-nya 13,5 persen,” kata dia, saat ditemui, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Dia mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan impor migas yakni dengan terus mendorong implementasi B20.

“Kalau kita lihat instrumen yang kita lakukan untuk memperbaiki defisit neraca pembayaran, current account defisit (CAD) dan neraca perdagangan itu adalah dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan. B20 karena dari sisi migas kita mencoba mengurangi dari sisi defisitnya,” ujar dia.

Pemerintah juga tentu akan mendorong Pertamina untuk terus mengimplementasikan kebijakan B20. Dengan demikian diharapkan impor migas dapat terus ditekan.

“Jadi impor minyak kita mungkin perlu melihat dari Pertamina implementasi dari B20. Sehingga dia bisa menekan dari sisi kebutuhan impor minyak itu. Dan sudah menggunakan biodiesel,” kata dia.


Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Di Atas Target, Penerimaan Migas 2018 Capai Rp 228 Triliun

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) hingga akhir Desember 2018 mencapai Rp 228 triliun. Angka ini setara dengan 182 persen dari target yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

“Penerimaan migas Rp 228 triliun atau 182 persen dari target APBN 2018,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, dalam konferensi pers, di Kantornya, Jakarta, Jumat 11 Januari 2019.

Djoko merincikan, dari total penerimaan tersebut sebanyak 72 persen atau Rp 163,4 triliun diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara 28 persen sisanya atau Rp 64,7 triliun, merupakan pemasukan dari PPh Migas.

“Penerimaan migas lebih besar dari target APBN 2018. untuk PNPB Rp 163,4 triliun PPh Rp 64,7 triliun,” imbuhnya.

Dengan pencapaian ini pihaknya optimistis kinerja sektor migas ke depan akan lebih baik. Dengan begitu, penerimaan di sektor migas dapat meningkat dari tahun 2018.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Di Atas Target, Penerimaan Migas 2018 Capai Rp 228 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) hingga akhir Desember 2018 mencapai Rp 228 triliun. Angka ini setara dengan 182 persen dari target yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

“Penerimaan migas Rp 228 triliun atau 182 persen dari target APBN 2018,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, dalam konferensi pers, di Kantornya, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Djoko merincikan, dari total penerimaan tersebut sebanyak 72 persen atau Rp 163,4 triliun diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara 28 persen sisanya atau Rp 64,7 triliun, merupakan pemasukan dari PPh Migas.

“Penerimaan migas lebih besar dari target APBN 2018. untuk PNPB Rp 163,4 triliun PPh Rp 64,7 triliun,” imbuhnya.

Dengan pencapaian ini pihaknya optimistis kinerja sektor migas ke depan akan lebih baik. Dengan begitu, penerimaan di sektor migas dapat meningkat dari tahun 2018.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com