Pro Kontra Duit APBD DKI Dikucurkan Lewat Ormas

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengucurkan APBD untuk dikelola mandiri oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Rencana Anies itu menuai pro-kontra.

Awalnya, Anies menjelaskan ada empat tipe pengelolaan dalam APBD. Dalam tipe ketiga dan keempat, dana bisa langsung diberikan kepada masyarakat.

“Jadi swakelola, tipe 3 dan 4, terutama tipe 4 bisa diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang laksanakan, pelaporan pun profesional. Jadi bukan badan usaha. Jadi itu alhamdulillah PP (peraturan pemerintah)-nya keluar. Ketika kita susun di DKI ini, bahwa ke depannya kolaborasi pakai istilah kita masyarakat sebagai co-creator,” ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).


Menurut Anies, masyarakat memiliki kemampuan menata kampung. Pemberian dana langsung dilakukan agar masyarakat merasa memiliki kampungnya, mengawasi dan merawat hasil gotong royongnya. Namun, Anies menegaskan pemerintah tetap mengawasi penggunaan dana itu.

Kebijakan swakelola dana APBD tersebut, menurut Anies, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga musyawarah kelurahan (LMK). Anies menampik dananya akan diberikan ke ormas-ormas yang namanya muncul dalam pembicaraan di media sosial, seperti Front Pembela Islam (FPI) atau FBR (Forum Betawi Rempug).

“Itu kan organisasi massa (yang jadi polemik). Kalau ini organisasi kemasyarakatan. Kemasyarakatan tuh apa? RT, RW, ada ketentuannya. Jadi LMK, Karang Taruna, PKK. Itu organisasi kemasyarakatan,” papar Anies di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (15/2).

Dia menyatakan dasar hukum kebijakannya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Perpres Nomer 16 Tahun 2018 yang menjadi pegangan Anies, ormas memang dinyatakan sebagai salah satu pihak yang bisa menjadi pelaksana swakelola dari pengadaan barang dan jasa pemerintah swakelola tipe III.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri menyebut teknis pelaksanaan pengucuran dana tersebut bakal diatur lewat pergub. Pergub akan mengatur cara pengajuan dana swakelola tipe ketiga dan keempat. Pihak Pemprov DKI akan menganalisis proposal yang diajukan.

Pemprov, kata Taufan, akan memberi pendampingan administrasi mengenai pengajuan dana swakelola ormas. Dana swakelola yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, menurut Taufan, tak harus berbentuk fisik.

Kebijakan ini menimbulkan pro-kontra. Misalnya, Fraksi Gerindra DPRD DKI yang mendukung penuh rencana Anies tersebut. Gerindra menilai Anies mewujudkan Perpres 16/2018.

“Saya mendukung penuh. Yang dimaksud itu bukan ormas organisasi masyarakat, tetapi organisasi kemasyarakatan. Di Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) disebut itu ada RT, RW, LMK,” jelas anggota Fraksi Gerindra DKI, Syarif, kepada detikcom, Sabtu (16/2).

Namun, Syarif meminta Pemprov DKI mendesain sistem pengawasan dana tersebut. Menurut dia, penggunaan dana harus dikawal dari mulai tahap lelang hingga pembayaran.

Dukungan juga datang dari F-Golkar DPRD DKI. Kebijakan itu dinilai bisa melibatkan masyarakat dalam pembangunan DKI Jakarta.

“Saya pikir, ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat diterjemahkan oleh Pak Anies, juga di dalam partisipasi masyarakat untuk ikut bisa membangun Jakarta,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan, saat dihubungi, Jumat (15/2) malam.

Ada pula pihak yang kontra terhadap rencana Anies tersebut. Misalnya, F-Nasdem DPRD DKI yang menyebut rencana Anies itu prematur.

“Prematur lah saya kira lah. Masyarakat kan bukan pengguna anggaran dan saya kira apa yang dilakukan Bina Marga sampai hari ini sudah cukup baik,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, saat dihubungi, Kamis (14/2).

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang berasal dari PDIP juga mempertanyakan rencana Anies itu. “Ormas, PKK dilibatkan sebatas mana?” tanya Prasetio di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Sementara itu, Fraksi PKB DPRD DKI meminta rencan Anies tersebut dikaji ulang. PKB menyebut perangkat ormas di DKI belum siap.

“Misalnya, perlu mesti pengkajian yang matang, infrastruktur yang rapi dulu, jangan tiba-tiba gubernur mengajukan ini tapi perangkatnya belum siap,” kata Ketua Fraksi PKB DRPD DKI Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Jumat (15/2).

Selain itu, F-PKS DPRD DKI mengaku belum bia berkomentar atas rencana Anies. PKS akan bertemu dengan Anies untuk meminta klarifikasi mengenai rencana tersebut.

“Jadi saya harus mendengarkan lebih dahulu penjelasannya dari pak Gubernur kaya apa. Pengen mendengar dulu, apa sih yang dimaksudkan, kalau dari orang lain itu kan tafsirnya bisa macem-macem,” kata Ketua Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Timses Jokowi Tantang BPN Sebut Kepala Daerah Pendukung Prabowo

Liputan6.com, Jakarta – Kubu pasangan capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto– Sandiaga Uno, sedang mengkaji dugaan pelanggaran 31 kepala daerah di Jawa Tengah yang mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, upaya kubu Prabowo-Sandiaga Uno itu merupakan bentuk kepanikan.  

“Mereka panik dan menerapkan strategi gugat kepala daerah yang terbukti malah menjadi bumerang, menjadi arus balik yang memperkuat Jokowi,” ujar Hasto di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019.

Hasto menilai langkah itu sia-sia. Justru, akan memperkuat militansi kepala daerah untuk melawan Prabowo-Sandiaga.

“Seluruh kepala daerah pendukung Pak Jokowi memiliki pengalaman kongkret bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi sangat responsif terhadap aspirasi daerah. Ketika kepala daerah pendukung Paslon 01 ditekan kubu Prabowo-Sandi, semakin mantap mereka bergerak memenangkan Pak Jokowi,” jelas Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menantang kubu Prabowo-Sandiaga untuk menampilkan kepala daerah yang mendukung mereka. Hasto memamerkan sejumlah kepala daerah berprestasi yang mendukung Jokowi-Ma’ruf. Seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sampai Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Tim Prabowo-Sandi silakan sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi yang mau dukung Prabowo? Gerindra dan PKS silakan lakukan deklarasi yang sama. Sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi? Mana kepala daerahnya yang benar-benar kader asli Gerindra dan PKS,” kata Hasto.

2 dari 2 halaman

Dianggap Minim Bukti

Hasto mengatakan, laporan yang dilayangkan kubu Prabowo-Sandiaga minim bukti. Kendati demikian, divisi hukum TKN siap memberikan bantuan kepada para kepala daerah yang dilaporkan.

“Jadi jangan hanya karena tidak punya kepala daerah yang hebat, lalu Tim Prabowo-Sandi main lapor minim bukti,” kata dia.

Adapun beberapa kepala daerah yang dilaporkan adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. 

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Laporkan Kepala Daerah Pendukung Jokowi, Kubu Prabowo Dinilai Panik

Liputan6.com, Jakarta – Kubu pasangan capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto– Sandiaga Uno, sedang mengkaji dugaan pelanggaran 31 kepala daerah di Jawa Tengah yang mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, upaya kubu Prabowo-Sandiaga Uno itu merupakan bentuk kepanikan.  

“Mereka panik dan menerapkan strategi gugat kepala daerah yang terbukti malah menjadi bumerang, menjadi arus balik yang memperkuat Jokowi,” ujar Hasto di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019.

Hasto menilai langkah itu sia-sia. Justru, akan memperkuat militansi kepala daerah untuk melawan Prabowo-Sandiaga.

“Seluruh kepala daerah pendukung Pak Jokowi memiliki pengalaman kongkret bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi sangat responsif terhadap aspirasi daerah. Ketika kepala daerah pendukung Paslon 01 ditekan kubu Prabowo-Sandi, semakin mantap mereka bergerak memenangkan Pak Jokowi,” jelas Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menantang kubu Prabowo-Sandiaga untuk menampilkan kepala daerah yang mendukung mereka. Hasto memamerkan sejumlah kepala daerah berprestasi yang mendukung Jokowi-Ma’ruf. Seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sampai Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Tim Prabowo-Sandi silakan sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi yang mau dukung Prabowo? Gerindra dan PKS silakan lakukan deklarasi yang sama. Sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi? Mana kepala daerahnya yang benar-benar kader asli Gerindra dan PKS,” kata Hasto.

2 dari 2 halaman

Dianggap Minim Bukti

Hasto mengatakan, laporan yang dilayangkan kubu Prabowo-Sandiaga minim bukti. Kendati demikian, divisi hukum TKN siap memberikan bantuan kepada para kepala daerah yang dilaporkan.

“Jadi jangan hanya karena tidak punya kepala daerah yang hebat, lalu Tim Prabowo-Sandi main lapor minim bukti,” kata dia.

Adapun beberapa kepala daerah yang dilaporkan adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. 

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

HEADLINE: Format Beda, Akankah Debat Menguak Orisinalitas Jokowi Vs Prabowo?

Liputan6.com, Jakarta – Debat kedua Pilpres 2019 menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Debat yang akan menghadirkan sosok dua calon presiden, Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto.

Harapan besar terselip pada tahapan pemilu ini. Pemilik hak suara, tentunya ingin diyakinkan dengan jawaban para calon. Bukan hanya dengan debat kusir tekstual seperti yang dikatakan publik tentang debat pertama 17 Januari 2019.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, debat pertama lalu berlangsung kaku. Masyarakat tak mampu menangkap esensi dari visi misi yang disampaikan. Justru hal remeh-temeh yang dipergunjingkan.

“Sebab, jawaban capres pada debat pertama tak mencerahkan. Kita berharap sesuatu yang menarik dan memukau, lebih ke esensi programnya dan pencerahan pada debat kali ini. Esensi dari debat itu kan transfer knowledge, pencerahan, edukasi untuk yang menonton,” kata Siti saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha mengakomodasi harapan tersebut dengan merombak sejumlah aturan dalam debat capres pertama yang digelar Minggu 17 Februari 2019 di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta. Seperti, tak akan memberikan kisi-kisi dan berjanji memperbanyak interaksi antarkandidat.

Kedua kubu sendiri optimistis akan memberikan yang terbaik pada debat kali ini. Baik Jokowi maupun Prabowo, mantap dengan persiapan dan kemampuan masing-masing calon untuk menjawab pertanyaan panelis dan beradu argumen.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menyebut, pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup merupakan tema yang paling ditunggu-tunggu calon petahana. Sebab, tema tersebut merupakan prioritas pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla.

“Terkait dengan debat, kami sudah menyiapkan dengan baik. Ada tim yang secara khusus menyiapkan bagaimana on stage-nya nanti Bapak Jokowi terkait dengan tema energi, SDA, lingkungan, pangan, infrastruktur. Itu merupakan hal yang selama ini menjadi skala prioritas bagi pemerintahan Pak Jokowi dan berkesinambungan ke depan dengan dukungan rakyat,” kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers di Jalan Cemara, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Buktinya, lanjut dia, banyak kepala daerah yang memberikan dukungan kepada Jokowi pada Pilpres 2019. Dia yakin, kepala daerah tersebut merasa aspirasinya ditindaklanjuti oleh pemerintahan Jokowi-JK. 

Dia bahkan menjamin, Jokowi bakal memberi gagasan yang orisinal dalam debat nanti. “Seperti yang kami janjikan, di debat kedua ini akan menampilkan gagasan yang lebih visioner. Tetapi berdasarkan pada prestasi dan kinerja Pak Jokowi sendiri,” ujar Hasto.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Johnny G Plate mengatakan capres nomor urut 01 akan menekankan peta jalan atau roadmap ketahanan energi, juga soal kebijakannya. Begitupula pada permasalahan ketahanan pangan. Jokowi-Ma’ruf Amin pun akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan nilai tambah dari hasil kebijakan itu.

Keempat, kata dia, Jokowi-Ma’ruf Amin akan mengungkap soal pembangunan yang ramah lingkungan hidup.

“Kami saat ini juga sedang menanti, katanya, akan ada pidato kebangsaan dari Prabowo. Dan berharap mudah-mudahan pidato kebangsaan ini memberi referensi dalam rangka menambah khasanah, dan informasi program, visi dan misi untuk Indonesia maju dan Indonesia yang lebih hebat. Tapi tidak ditandai dengan isu-isu paradoks serta tidak ditandai juga dengan memberikan gambaran Indonesia sebagai bangsa inferior. Indonesia adalah bangsa besar, penuh optimisme, bangsa yang setara dan sejajar dengan bangsa lainnya.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menyebut, konsep-konsep yang ditawarkan Prabowo dalam debat kedua pilpres diyakini akan membuka mata publik. Prabowo akan memberikan kejutan besar pada debat.

“Nanti akan ada kejutan dari beliau kuasai bidang masalah pangan, energi, energi terbarukan, konsentrasi beliau yang akan bangun swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Itu kata-kata kuncinya dan ada di pikiran beliau,” ucap Priyo di Kantor KPU Pusat, Kamis 14 Februari 2019.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferry Juliantoro mengatakan, kesiapan Prabowo bisa dilihat dari pidato kebangsaan yang digelorakannya di Semarang kemarin. Pada bidang infrastruktur, sambung dia, Prabowo berjanji melakukan pembangunan yang berkaitan langsung dengan produksi masyarakat. Prabowo-Sandi juga akan mengurangi semaksimal mungkin impor.

“Jadi genjot pangan yang bisa diproduksi dalam negeri, energi juga harus dirintis kilang-kilang minyak yang baru, kilang dari dulu sampai sekarang tidak diperbaharui,” kata Ferry kepada Liputan6.com, Jumat 15 Februari 2019.

Tim BPN Bidang Materi Debat Ledia Hanifa menuturkan, Prabowo tinggal melakukan finalisasi persiapan debat capres.

“Beliau kan sudah punya konsep sendiri soal itu tema terkait debat, kita bisa baca di bukunya Paradoks Indonesia itu. Kita tinggal menambahkan update datanya saat ini saja, bahan-bahan juga sudah disiapkan BPN. Tapi pondasi basic-nya buku itu, dan beliau juga sudah paham tentang isu dari tema debat,” ucap Ketua DPP PKS itu kepada Liputan6.com.

Lalu, bagaimana cara menakar orisinalitas kedua calon?

Pengamat politik dari LIPI, Indria Samego mengatakan, orisinalitas ini sangat penting. Dia menilai, konten atau substansi dari gagasan memang ukuran utama dari orisinalitas kedua calon presiden.

Masyarakat bisa menilai orisinalitas seseorang dari idenya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Idenya belum banyak dibahas atau tidak. Mungkin bahkan, idenya belum pernah dicetuskan oleh seseorang.

“Saya kira kalau menilai orisinalitas, dari konten, substansi. Misalnya, bagaimana Prabowo kalau terpilih jadi Presiden menyelesaikan persoalan pengangguran lapangan kerja, pendidikan, sumber daya yang berkualitas misalnya atau energi gitu, yang belum atau tidak banyak dibahas. Kalau mengulang sesuatu yang ada di dokumen-dokumen ya tidak orisinal. Memang, dia bisa jawab. Tapi itu, kayak cerdas cermat,” kata Indria kepada Liputan6.com.


Saksikan video menarik berikut ini:

2 dari 3 halaman

Diprediksi Lebih Menarik

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial The Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memprediksi, debat capres ini bakal lebih menarik daripada debat capres cawapres 17 Januari 2019. Calon petahana, kata dia, tak akan menyerang lawannya. Tapi tidak juga bertahan.

“Petahana akan menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting gitu ya, seperti infrastruktur, pangan segala macam untuk meyakinkan pemilih,” kata Arya ketika dihubungi Liputan6.com.

Sementara, kubu pesaing diduga akan berbalik menyerang karena ada beberapa isu yang menjadi titik celah bagi pesaing. Misalnya, soal impor, kemudian juga swasembada pangan.

“Kemungkinan yang akan lebih menyerang dari pesaing kalau kita lihat dari temanya. Misalnya soal yang swasembada pangan itu menjadi pintu masuk begitu juga dengan impor beras dan juga soal infrastruktur. Tapi soal tiga hal itu, petahana sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi pertanyaan yang bertendensi serangan,” ujar Arya.

Menurut dia, debat kali ini bukan soal menang atau kalah. Pada debat kedua, lanjut dia, kedua calon dituntut benar-benar mampu memberikan kesan kepada pemilih, mereka mampu menyelesaikan tantangan di bidang yang ditemakan.

“Saya tidak tahu siapa yang akan diuntungkan ya. Tetapi ini adalah panggung yang harus dimanfaatkan oleh kedua kandidat untuk benar-benar memastikan bahwa mereka lebih baik dari pesaingnya. Dan panggung juga untuk meyakinkan pemilih untuk benar-benar tidak beralih dan bagi yang belum memilih, mereka akan menjatuhkan,” tutur Arya.

Terlebih, KPU memberikan waktu yang relatif fleksibel kepada Jokowi dan Prabowo untuk saling bertanya dan menanggapi. “Itu harus dimanfaatkan oleh kedua kandidat untuk menguji keorisinalitasan,” sambung dia.

Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) yang juga sebagai panelis debat kedua pilpres, Joni Hermana mengatakan, pihaknya akan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbeda format dengan debat pertama pilpres untuk memunculkan orisinalitas kedua kandidat.

“Kita berusaha untuk memberi pertanyaan-pertanyaan yang lebih tidak normatif. Jadi, dalam hal ini kita juga menginginkan agar tidak ada jawaban yang sama dari keduanya, yang normatif,” kata Joni, di Jakarta, Jumat 8 Februari 2019.

Selain itu, model pertanyaan yang dibuat berbeda ini bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui konsep yang dimiliki dari masing-masing paslon.

“Sehingga memberi gambaran kepada audiens dan masyarakat sejauh mana kemampuan dan konsep yang ingin mereka kembangkan secara baik. Jadi intinya sebetulnya seperti itu,” ujar Joni.

3 dari 3 halaman

Pentingnya Debat

Debat merupakan salah satu sarana penting bagi peserta Pilpres 2019 untuk memantapkan atau bahkan merebut hati pemilih. Ini terbukti pada debat perdana lalu yang dinilai cukup berpengaruh pada perubahan karakteristik calon pemilih masing-masing paslon capres-cawapres.

Terdapat perubahan angka solid voters atau pemilih mantap dan swing voters atau pemilih yang masih mungkin berubah pada pasangan Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi.

Berdasarkan hasil survei terbaru Populi Center, jumlah solid voters pasangan nomor urut 1 Joko Widodo-Ma’ruf Amin meningkat dari sebelum debat sebesar 88,9 persen menjadi 90,8 persen usai debat.

Sementara solid voters pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meningkat dari 82,6 persen menjadi 85,5 persen.

Sedangkan swing voters Jokowi-Ma’ruf menurun dari angka 8,6 persen sebelum debat menjadi 6,2 persen usai debat. Penurunan juga terjadi pada swing voters untuk pasangan Prabowo-Sandi dari angka 13,3 persen menjadi 11,3 persen.

“Paslon Jokowi-Ma’ruf harus berhati-hati karena kenaikan solid voters lebih banyak terjadi pada paslon Prabowo-Sandi. Temuan ini sifatnya indikatif mengingat jumlah responden yang terbatas,” ujar peneliti Populi Center Dimas Ramadhan di kantornya, Slipi, Jakarta Barat, Kamis 7 Februari 2019.

Lebih lanjut, jumlah masyarakat yang mengetahui dan menyaksikan langsung debat perdana capres-cawapres pada 17 Januari lalu cukup banyak ketimbang yang tidak mengetahui. Namun ketertarikan mereka untuk memperbincangkan debat relatif kecil yakni 35,6 persen berbanding 64,4 persen.

Penilaian masyarakat terhadap manfaat debat capres pun beragam. Dari total 1.486 responden di seluruh Indonesia, 33,9 persen menilai manfaat debat untuk mengetahui visi, misi, dan program kerja kandidat. Sementara 10,8 persen menilai debat dapat membantu memberikan pertimbangan menentukan pilihan. Sementara 6 persen menganggap debat untuk mengetahui latar belakang kandidat.

“Sebanyak 3,7 persen menilai debat tidak atau kurang ada manfaatnya, 3,2 persen menilai debat untuk mengklarifikasi isu yang beredar, dan 42,5 persen sisanya tidak menjawab,” ucap Dimas.

Dari pemaparan visi, misi, dan program kerja kandidat pada debat perdana, yang dianggap paling realistis oleh masyarakat adalah yang disampaikan Jokowi-Ma’ruf yakni sebesar 55,7 persen. Sementara yang menilai visi, misi, dan program kerja Prabowo-Sandi paling realistis hanya sebesar 29,8 persen. Lainnya, 14,5 persen, tidak menjawab.

Sebanyak 53,1 persen responden juga menilai bahwa paslon nomor urut 1 unggul pada debat perdana capres-cawapres tersebut. Sedangkan 31,1 persen menilai paslon nomor urut 2 yang unggul. 15,8 persen sisanya tidak menjawab.

“Kemudian pilihan pascadebat, dengan pertanyaan setelah menyaksikan debat pertama, siapa pasangan yang akan anda pilih untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024? 62,5 persen menjawab Jokowi-Ma’ruf, 36,4 persen menjawab Prabowo-Sandi, dan 1,1 persen tidak akan memilih,” kata Dimas.

Untuk diketahui, survei tersebut dilakukan dengan metodologi wawancara tatap muka pada 20-27 Januari 2019 di 34 provinsi seluruh Indonesia. Besaran sampel adalah 1.486 responden, dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling).

Hasil survei memiliki margin of error sebesar 2,53 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Untuk menjamin distribusi sampel yang memadai, setiap kelurahan terpilih dialokasikan 10 responden dari dua RT.

Proporsi gender ditentukan 50:50. Besaran sampel tiap wilayah dialokasikan sesuai dengan proporsi daftar pemilih tetap (DPT) dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU).

PKS Harap Cawagub DKI Segera Ditentukan tanpa Bertele-tele

Jakarta – Dua nama calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta yang telah diumumkan PKS hingga kini belum diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PKS berharap proses penentuan cawagub ini bisa segera selesai.

“Kami berharap ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Tanpa ikan lele, artinya tanpa bertele-tele,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

PKS diketahui telah mengumumkan dua nama cawagub DKI Jakarta yang lolos uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Dua nama yang lolos, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Hidayat mengatakan saat ini dua nama itu tinggal diserahkan ke Anies Baswedan. Namun, Gerindra mengatakan belum bisa memastikan kapan nama itu diserahkan. Sebab, mereka ingin ada pertemuan terlebih dahulu dengan PKS.

“Dua itu yang akan disampaikan kepada gubernur, yang nanti akan menyampaikan kepada DPRD,” ujar Hidayat.

Anies sebelumnya mengaku belum menerima surat resmi terkait usulan dua nama cawagub itu. Anies menyebut nama tersebut akan diumumkan segera bila surat resmi diterima. Dia akan segera menyerahkan ke DPRD DKI Jakarta usai menerima nama.

“Saya menunggu katanya tidak lama lagi mereka akan mengirimkan nama. Begitu namanya sampai saya langsung kirimkan,” ujar Anies, Selasa (12/2).
(tsa/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PKS: Dulu Prabowo Ditanya Jumatan di Mana, Kini Diumumin Kok Dilarang?

Jakarta – Rencana capres Prabowo Subianto melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS) dinilai politis lantaran ada penyebaran pamflet agar massa ikut salat. PKS mengaku heran pamflet itu dipersoalkan.

“Di satu pihak ada yang menanyakan salat Jumatnya Pak Prabowo di mana ditanyain, begitu kemudian beliau diumumkan akan salat di satu Masjid Agung Jawa Tengah, dilarang,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Hidayat mengatakan ajakan salat Jumat bersama Prabowo itu sekaligus bisa menjadi jawaban bagi pihak yang kerap menanyakan salat Jumat sang capres. Menurut dia, salat Jumat Prabowo sering dipertanyakan.
“Selama ini kan Pak Prabowo selalu ditanyakan salat Jumat di mana? Salat di mana? Kalau kemudian beliau akan salat Jumat dan beliau akan salat di mana dan kemudian beliau dalam tanda kutip menyampaikan itu dalam konteks untuk salat Jumat menjawab dari fitnah itu, mengapa sekarang malah dilarang?” ujarnya.

Hidayat menyatakan menolak politisasi di tempat ibadah. Namun, menurut dia, tiap orang bebas melaksanakan ibadah di manapun dan tak semua hal perlu dikaitkan dengan politik praktis.

“Saya sepakat bahwa tidak boleh terjadi politisasi dan atau mempolitisir untuk terkait dengan masjid di tempat ibadah. Tapi kalau siapapun presiden kandidat presiden, anggota DPR, salat Jumat di mana saja harusnya itu tidak perlu dipolitisasi dengan memaknai seolah-olah salat Jumatnya Pak Prabowo adalah politisasi,” tegas Hidayat.

Sebelumnya beredar kabar bahwa KH Hanief Ismail keberatan adanya rencana Prabowo Subianto akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang, Jum’at (15/2) besok. Alasannya salat Jumat yang akan diadakan oleh Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik.

Politisasi itu dapat dilihat dari upaya mengerahkan massa dan menyebar pamlfet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Namun informasi mengenai larangan itu dibantah oleh KH Hanief. Dia menegaskan bahwa pihaknya memang keberatan dengan penyebaran pamfet untuk ajakan salat Jumat bersama capres tersebut.

“Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi,” tegas KH Hanief.

(tsa/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anies Siapkan Surat Pengajuan Cawagub Pengganti Sandi ke DPRD

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menyiapkan surat pengajuan calon wakil gubernur DKI Jakarta ke DPRD DKI Jakarta. Meskipun saat ini Anies mengaku belum menerima kedua nama cawagub dari partai pengusung.

“Kemarin kita komunikasi mereka menyampaikan mungkin akan mengantarkan keputusan Rabu atau Kamis, kita tunggu hari apa. Tapi kita siap,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut pihaknya akan langsung mengantarkan ke DPRD DKI Jakarta bila dua nama telah diterimanya.

“Jadi template-nya suratnya sudah jadi tinggal diisi nama tinggal diterusin,” jelas Anies.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo menyebut pihaknya bersama pimpinan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta masih membahas dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Mengingat pihaknya telah menerima dua nama cawagub hasil fit and proper test. Kedua nama tersebut yakni Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

“Saat ini keputusan dua dari tiga nama terbaik kader PKS untuk menjadi cawagub DKI masih dibahas bersama Partai Gerindra,” kata Sakhir di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Dia menyebut pihaknya tetap menghormati berbagai masukan dan pertimbangan dari Partai Gerindra terkait nama cawagub. Apalagi PKS dan Partai Gerindra merupakan pengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Khofifah: Pilkada Selesai, Mari Rajut Kebersamaan

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa memohon doa masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur sebelum resmi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu petang. Khofifah meminta agar masyarakat Jawa Timur menjaga persatuan dan kesatuan.

“Hari ini kami dan Mas Emil insyaallah akan dilantik oleh Pak Presiden. Kami tentu memohon doa seluruh warga bangsa, terutama warga Jawa Timur. Proses Pilkada sudah selesai, mari kembali kita rajut kebersamaan, kebersatuan,” kata Khofifah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/2/2019) siang.

Berdasarkan pantauan, Khofifah tiba di Kompleks Istana bersama Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Emil Elestianto Dardak pukul 13.50 WIB. Keduanya mengenakan seragam lengkap berwarna serba putih.

Khofifah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun kawasan Jawa Timur. “Kita guyub rukun membangun Jawa Timur yang makin berkemajuan ke depan,” ucapnya.

Keduanya akan menggantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf di dua periode kepemimpinannya. Soekarwo-Gus Ipul sendiri menyelesaikan dua periode jabatannya sebagai gubernur dan wakil gubernur pada 12 Febuari 2019 kemarin.

Pada Pilkada 2018, Khofifah-Emil yang diusung koalisi Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PPP, PAN, dan Nasdem itu berhasil memperoleh 10.465.218 suara atau 53,55 persen.

Sedangkan, pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, yang diusung koalisi PDIP, PKB, PKS dan Gerindra, memperoleh 9.076.014 suara atau 46,5 persen.

2 dari 3 halaman

Pengganti Zumi Zola

Selain Khofifah-Emil, Jokowi juga dijadwalkan akan melantik Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar sebagai gubernur. Dia akan menggantikan Zumi Zola yang saat ini berstatus terpidana kasus gratifikasi dan suap pengesahan APBD Provinsi Jambi.

Zumi Zola sendiri divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selain itu, hak politik Zumi dicabut selama lima tahun.

Dalam persidangan dia terbukti memberikan suap kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total Rp 16,5 miliar.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sepak Terjang Khofifah, Anak Gunung dan Anak Motor Jadi Gubernur Jatim

Sepak Terjang Khofifah, Anak Gunung dan Anak Motor Jadi Gubernur Jatim Foto: Agung Pambudhy

Surabaya – Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nanti sore akan dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara. Pelantikan ini merupakan buah kerja keras Khofifah usai dua kali gagal di Pilgub Jatim.

Sebelumnya, Khofifah telah dipercaya Jokowi mengemban tugas sebagai Menteri Sosial RI. Namun, Khofifah mengaku memiliki keinginan tinggi untuk mengabdi di kampung halamannya, Jawa Timur.

Khofifah pun akhirnya pamit pada Presiden. Usai mengantongi restu, Khofifah kembali ke Jatim dan menggandeng Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak yang dikenal mewakili suara generasi milenial. Lalu, bagaimana sepak terjang Khofifah?

Di beberapa kesempatan, Khofifah mengisahkan cerita masa kecilnya. Besar di perkampungan Jemursari, Surabaya, Khofifah ternyata sempat menjual es lilin. Hal ini dilakukan untuk membantu perekonomian keluarga.
Menginjak SMP, Khofifah bersekolah di SMP Khadijah. Khofifah mengakui sekolah yang kini dipimpinnya sebagai Ketua Yayasan ternyata menyimpan banyak kenangan.

Wanita kelahiran Surabaya, 19 Mei 1965 ini ternyata memiliki beberapa hobi unik saat sekolah. Khofifah mengaku suka mendaki gunung hingga menjadi anak motor. Bahkan, hobi mendaki gunung ini sudah dia tekuni sejak duduk di kelas 2 SMP.

“Saya sekolah di sini dari SMP dan SMA. Mulai naik gunung itu kelas 2 SMP. Semua gunung, mulai dari Gunung Batok, Gunung Klotok, kan mendaki itu tidak bisa langsung ke Mahameru, itu kan bertahap. Jadi dulu 6 bulan lagi naik gunung itu, 6 bulan lagi naik gunung ini dan terakhir kita ke Arjuno sebelum ke Mahameru,” kisahnya saat ditemui di SMA Khadijah Surabaya.

Di kesempatan yang sama, Khofifah mengaku dirinya juga sangat menyukai kegiatan motorcross. Meskipun dulu sekolahnya berisi pelajar putri saja, namun dia tetap menyukai bermotor. Khofifah pun berkali-kali mendapat teguran karena hobi bermotornya di malam hari.

Sepak Terjang Khofifah, Anak Gunung dan Anak Motor Jadi Gubernur JatimFoto: Khofifah Indar Parawansa (Suparno Nodhor-detikcom)/File

“Aku juga dulu suka motorcross waktu SMP, padahal sekolahnya dulu khusus perempuan. Tapi udah sering diingatkan orang, saya itu suka naik motor waktu malam pakai motor sendirian, sengaja waktu malam tapi kan orang pasti mengidentifikasi itu saya,” lanjut ibu dari empat orang anak ini.

Selain hobi bermotor, Khofifah juga mahir untuk urusan perbengkelan. Dia sempat mengisahkan jika di tengah perjalanan, ban mobilnya bocor, dia bisa menggantinya seorang diri.

Usai lulus SMA, wanita yang mengaku juga menyukai sepak bola ini melanjutkan studi di dua jurusan yang berbeda, dengan kampus yang berbeda. Khofifah belajar politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair). Tetapi, dia juga belajar ilmu komunikasi dan agama di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya.

Khofifah juga dikenal aktif berorganisasi. Sempat menjadi Ketua Osis semasa SMA, Khofifah pernah mengemban amanah sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).

Di masa kuliah, Khofifah pun menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya di tahun 1986. Sejak kuliah, Khofifah juga dikenal sebagai organisatoris yang kritis.

Sejak muda, Khofifah telah mengawali karier politiknya. Tepat di usia 27 tahun, Khofifah menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di pemilu berikutnya, Khofifah pun berhasil mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat.

Sementara di era reformasi, Khofifah menyeberang ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karier politik Khofifah pun semakin mentereng. Usai menjadi anggota dewan dari PKB, pada 1999, Khofifah diangkat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Khofifah pun mengemban tugasnya selama dua tahun. Sayangnya, usai lengsernya Gus Dur, Khofifah tak masuk lagi dalam susunan menteri buatan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sepak Terjang Khofifah, Anak Gunung dan Anak Motor Jadi Gubernur JatimFoto: Instagram khofifah.ip

Namun, dia semakin aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Khofifah pun aktif di Muslimat, sebuah organisasi sayap perempuan Nahdlatul Ulama (NU). Hingga kini, Khofifah masih dipercaya sebagai Ketua Umum Muslimat.

Dengan pengalamannya sebagai anggota DPR hingga Menteri, Khofifah pun bertekad untuk membuat kampung halamannya semakin sejahtera. Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2008, Khofifah akhirnya maju menggandeng Mudjiono.

Saat itu ada 5 pasang calon yaitu: Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (KaJi), Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR), Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam), Achmady-Suhartono (Achsan), dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa).

Sayangnya, duet bertajuk Kaji atau Khofifah-Mudjiono ini pun dikalahkan rivalnya Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa). Khofifah sempat merasa dicurangi dan memperjuangkan haknya ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun permohonannya tak dikabulkan.

5 Tahun berikutnya, tekad Khofifah meraih kursi Jatim 1 pun kian menebal. Di tahun 2013, Khofifah maju lagi menggandeng Herman S Sumawiredja.

Pemilu gubernur Jatim 2013 akhirnya diikuti 4 pasangan calon, yakni: Soekarwo-Saifullah Yusuf, Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah, Eggi Sudjana-Muhammad Sihat, dan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja. Namun, Khofifah kembali kalah tipis dengan rivalnya yang juga menjadi petahana.

Masih bertekad memajukan kampung halamannya, untuk ketiga kali, Khofifah Indar Parawansa maju berlaga dalam kompetisi meraih kursi Jatim 1. Ketiga kalinya pula, Mantan Menteri Sosial ini harus berhadapan dengan Saifullah Yusuf.

Meski sempat kalah dalam dua laga sebelumnya, Khofifah pun optimis untuk kembali mencoba peruntungan. Sementara Gus Ipul sapaan akrabnya, yang kala itu ‘hanya’ menjadi wakil Soekarwo dalam dua Pilgub, kini percaya diri untuk maju meraup suara menjadi pemimpin Jatim.

Sepak Terjang Khofifah, Anak Gunung dan Anak Motor Jadi Gubernur JatimFoto: Instagram@khofifa.ip

Khofifah pun mulai memperkenalkan wakilnya. Dikenal cerdas dan milenial, wakil Khofifah diisi oleh Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak. Suami Arumi Bachsin ini juga aktif mendapat sejumlah penghargaan.

Emil juga dikenal berhasil membawa banyak perubahan di Trenggalek. Selain itu, Emil yang masih muda dinilai bisa menjadi magnet untuk meraup suara dari milenial. Terlebih, Emil juga aktif dalam berbagai organisasi Internasional.

Akhirnya, setelah ‘menanti’ selama 10 tahun, Khofifah Indar Parawansa akhirnya berhasil memenangkan Pilgub Jawa Timur. Khofifah menatap kursi Jatim 1 setelah gagal dalam dua pilkada sebelumnya.

Pilgub Jatim 2018 merupakan kali ketiga Khofifah maju sebagai cagub. Pada pilgub kali ini, Khofifah bersama Emil Dardak diusung oleh Partai Demokrat, Golkar, NasDem, PPP, Hanura, dan PAN.

Khofifah-Emil mengalahkan pasangan lawannya, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno yang diusung oleh PDIP, PKB, PKS, dan Partai Gerindra.

Menariknya, di Pilgub 2018, Khofifah didukung Soekarwo, yang selama dua kali pilgub merupakan lawannya. Ini lantaran pria yang akrab disapa Pakdhe Karwo itu merupakan Ketua DPD Demokrat. Di Pilgub Jatim sekarang, Pakde Karwo memberikan dukungan kepada Khofifah.

Di hadapan para pendukungnya, Khofifah telah mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan versi hitung cepat ini. Dia menyatakan peran relawan sangat berpengaruh meskipun mereka tidak dibayar.

“Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada para relawan. Saya ingat kalau ke pasar jam 03.00 dini hari, mereka sudah menyiapkan dari jam 12 malam. Kalau saya ke pasar jam 7, mereka stand by dari jam 5 meskipun tak dibayar,” ujar Khofifah.

Sepak Terjang Khofifah, Anak Gunung dan Anak Motor Jadi Gubernur JatimFoto: Instagram@khofifa.ip

Dalam pidato kemenangannya, Khofifah pun menyampaikan salam kepada rivalnya di Pilgub Jatim tersebut. Dia juga memberi apresiasi bagi partai-partai pendukung Gus Ipul-Puti.

“Saya dan mas Emil juga bersama-sama menyampaikan salam hormat kepada saudara kami paslon no 2 Gus Ipul dan Mbak Puti dan seluruh partai pendukung,” pungkas Khofifah yang saat itu didampingi Emil Dardak.

Kini, kursi Jatim 1 pun berhasil diduduki Khofifah. Sejumlah program dan visi misi telah dipaparkan di berbagai kampanye. Akankah Khofifah berhasil memajukan kampung halamannya?
(hil/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Nasdem Optimistis Mampu Tambah Kursi DPR di Dapil Jakarta III

Liputan6.com, Jakarta – Partai NasDem optimistis membalikkan prediksi Lembaga Survei Charta Politika yang memperkirakan partai tersebut tidak akan menyumbang satu pun kursi di DPR dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III. Optimisme itu disampaikan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem yang duduk di Komisi III.

Sahroni bahkan menyebut pada Pileg 2014, sejumlah riset bahkan tak memunculkan nama calon legislator (caleg) NasDem untuk DPR. Namun,hasil berkata lain. NasDem meloloskan satu kursi dari Jakarta yang diwakili oleh dirinya sendiri. 

“Dulu (Pileg 2014) nama Ahmad Sahroni tidak ada dalam survei tapi menghasilkan satu kursi. Sekarang ada namanya (dalam survei), satu kursi pasti dijamin dapat. Nggak ada namanya dapat satu kursi, gimana ada namanya?” kata Sahroni optimistis.

Sahroni mengungkapkan strategi dirinya menarik hati para pemilih di Dapil III, yakni dengan aksi nyata turun langsung ke masyarakat.

Berdasarkan data dari Ahmad Sahroni Center (ASC), sejak 2014 menjabat sebagai wakil rakyat, Ahmad Sahroni setidaknya telah melakukan 129 kunjungan ke masyarakat dengan kapasitasnya sebagai anggota DPR/MPR dalam berbagai kegiatan, seperti reses, kunjungan kerja daerah pemilihan, dan sosialisasi 4 pilar.

Dirirnya juga dilaporkan tak pernah melewatkan enam kali kunjungan daerah pemilihan (kundapil) setiap tahunnya yang diatur oleh UU No 17 Tahun 2014 Tentang, MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

“Semangat kerja, maju terus, pantang mundur,” ucap Sahroni.

2 dari 3 halaman

Pilih Caleg yang Mau Mendengar Aspirasi Warga

Untuk itu Sahroni mengimbau agar warga Dapil DKI Jakarta III cermat memilih caleg yang secara konsisten mau turun mendengar aspirasi warga, sekaligus mencarikan solusi atas persoalan tersebut.

“Pilihlah caleg yang tidak pernah absen di masa reses, mendengar dan mencari solusi pada persoalan masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Survei Charta Politika menempatkan Sahroni menjadi salah satu caleg dengan popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi di Dapil DKI III. Survei tersebut menempatkan Sahroni dengan tingkat elektabilitas 4,0 persen, bersaing ketat dengan nama-nama lain seperti Charles Honoris (PDIP), Lulung Lunggana (PAN), Yusril Ihza Mehndra (PBB) dan Adang Dardjatun (PKS).

Direktur Riset Charta Politika, Muslimin memperkirakan pertarungan antarcaleg di Dapil DKI Jakarta III akan berlangsung ketat.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: