Pro-Kontra Politisasi Aturan THR Keluar Lebih Cepat

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengebut penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN agar bisa terbit sebelum Pilpres 2019. Rencana tersebut menuai pro-kontra dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN,” ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Menurut Kholid, Jokowi ingin mengambil hati aparatur sipil negara (ASN) karena kebijakan soal THR dan gaji ke-13 sudah keluar sebelum Pilpres 2019, yang akan berlangsung pada April. Pasangan cawapres Ma’ruf Amin itu disebut ingin mendapatkan suara dari para ASN.

“Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata politikus PKS itu menyindir.
Hal tersebut dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Kebijakan percepatan penyusunan aturan soal THR dan Gaji ke-13 bagi PNS atau ASN disebut tidak bermuatan politis.

“Jangan semua hal dipolitisasi sebagai modus elektoral. Tujuan utama pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN jelas adalah untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN,” ujar Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Jumat (22/2).

Anggota Komisi VI DPR ini mengingatkan urusan THR dan gaji ke-13 ini sudah ada dalam APBN 2019. Kebijakan tersebut, kata Aria, sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk dari koalisi Prabowo-Sandiaga.

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis, dan kredibel,” sebut politikus PDIP tersebut.

Penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Kemenkeu. Surat diteken oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei, sebulan sebelum Idul Fitri. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga juga mencermati rencana penyusunan soal THR dan gaji ke-13 yang dikebut harus rampung sebelum pilpres. Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan apakah bila Jokowi kalah di pilpres, kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 itu akan tetap dibayarkan kepada PNS.

“Kalau kebijakannya dikeluarkan sebelum pilpres, apakah kalau yang mengeluarkan kebijakan tidak menjadi pemenang pilpres apakah itu tetap direalisasikan?” kata Dasco.

Mengenai pembagian THR dan gaji ke-13, politikus Gerindra ini mendukungnya. Hanya, Dasco meminta pemerintah tetap berkomitmen menepatinya sekalipun Jokowi tidak menang di Pilpres 2019.

“Kalau menurut saya, kalau itu kebijakan untuk menolong gaji ke-13 itu memang begitu, ya nggak apa-apa, itu bagus aja, asal hitungannya sudah tepat dan konsisten dilaksanakan,” sebut anggota Komisi III DPR ini.

Sementara itu Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengaku tak heran kubu Prabowo-Sandiaga selalu mengkritik kebijakan pemerintah sang petahana. Politikus PKB ini juga merinci alasan mengapa aturan soal THR dan Gaji ke-13 harus disusun sejak jauh hari.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan Lebaran,'” urai Karding.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” sambung anggota DPR tersebut.

Pihak Kemenkeu memastikan dikebutnya penyusunan PP tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS tidak ada hubungannya dengan kepentingan pilpres. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, PP yang ditargetkan rampung sebelum dilaksanakannya pilpres 17 April itu ditujukan untuk kepentingan di luar kontestasi politik 5 tahunan itu.

“Mungkin perlu diperjelas, bahwa kebijakan tersebut tidak terkait dengan pilpres, karena kebijakan tersebut sudah diputuskan bersama pemerintah dengan DPR dan ditetapkan dalam UU APBN 2019,” kata Askolani.

Askolani menyampaikan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu juga concern untuk mempercepat PP tersebut. Itu karena ada peraturan teknis terkait pencairan anggaran yang harus disiapkan yang dianggap cukup kompleks.

Kompleksitas yang dimaksud, karena di dalamnya mencakup kesiapan pencairan anggaran di semua satuan kerja kementerian dan lembaga (k/l), serta pencairan anggaran dana alokasi umum (DAU) ke pemda, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Sehingga bisa selesai semua dengan baik proses dan implementasinya, sejalan dengan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019 ini,” tambahnya.

Kemudian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan alasan dibalik percepatan penyusunan PP THR 2019. Ini dikarenakan jadwal libur Idul Fitri.

“Dengan melihat jadwal cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 s.d. 7 Juni 2019 maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah pada bulan Mei tahun 2019,” papar Nufransa.

Presiden Jokowi pun angkat bicara mengenai pro-kontra keluarnya PP tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk PNS. Ia menegaskan, yang namanya THR tetap akan keluar mendekati masa hari raya.

“Kalau namanya THR itu apa sih? Tunjangan Hari Raya. Ya biasanya mendekati hari raya,” kata Jokowi saat ditemui di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Jokowi berkelakar, jika THR dan gaji ke-13 itu diberikan pada bulan Maret, jauh sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka itu bukan THR. “Bukan tunjangan hari raya dong, tunjangan bulan Maret. Tunjangan Hari Raya ya mendekati hari raya,” tutupnya.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Soal Aturan THR, TKN: BPN Prabowo Selalu Anggap Salah Kebijakan Jokowi

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan pengumuman mengenai THR dan Gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang akan dilakukan sebelum Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak heran kubu Prabowo selalu mengkritik kebijakan pemerintahan sang petahana.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Karding mengingatkan, pengumuman soal Gaji ke-13 biasanya memang selalu bersamaan dengan pengumuman THR jelang lebaran. THR untuk PNS sendiri tahun ini akan dicairkan pada bulan Mei, sebulan sebelum Idul Fitri.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13’, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan lebaran,” urai Karding.

Politikus PKB ini mengatakan, alasan tersebut itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengumumkan soal gaji ke-13 jadi lebih cepat. Karding menilai langkah seperti itu justru baik.

“Itu yang jadi dasar daripada pengumuman lebih awal. Kalau bisa sebenarnya mestinya setiap tahun paling tidak di tahun pertengahan itu sudah diumumkan. Pertengahan sebelum lebaran,” jelas anggota Komisi III DPR RI itu.

Meski begitu, Karding memaklumi serangan-serangan yang disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga soal kebijakan ini. Ia kembali menyebut apa saja kebijakan pemerintah Jokowi selalu salah untuk pasangan nomor urut 02 itu dan timnya.

“Tapi kita tahu lah, namanya temen-temen BPN pasti menilainya seperti itu. Wajar aja lah,” tutur Karding.

Seperti diketahui, penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga menilai pengumuman yang harus rampung sebelum Pilpres 2019 itu bernuansa politis. Jokowi sebagai presiden petahana dinilai berusaha mendulang suara dari PNS atau ASN.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN. Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid kepada wartawan, Jumat (22/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Jokowi Desak Bawaslu Usut Salam 2 Jari Fadli Zon di Munajat 212

Jakarta – Waketum Gerindra Fadli Zon menunjukkan salam dua jari saat tiba di lokasi acara Munajat 212. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mendesak Bawaslu mengusutnya.

“Terkait ada pose 2 jari, saya kira Bawaslu atau Panwaslu harus melakukan penyelidikan,” kata juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Kamis (21/2/2019).

Fadli yang datang ke Munajat 212 bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memang sempat menunjukkan salam dua jari. Salam dua jari itu diperlihatkan Fadli saat masih berada di dalam mobil.

Selain Fadli, tokoh politik yang notabenenya merupakan pendukung capres Prabowo Subianto juga hadir dalam acara zikir dan doa di Monas itu. Karding menuding, kubu pasangan capres-cawapres 02 yang mengatur acara tersebut.

“Jadi, ya ini munajat mudah-mudahan betul-betul munajat, tetapi secara politik ini pasti dikelola dan di-setting oleh, dugaan saya kuat dikelola oleh tim 02 yang memanfaatkan atau meminjam MUI DKI sebagai pelaksana,” ujar politisi PKB itu.

Diberitakan sebelumnya, timses Jokowi sejak awal sudah menduga kalau acara Munajat 212 berkaitan dengan politik. Karding bahkan menyinggung soal afiliasi politik Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Yang pertama, kami sejak awal menduga acara munajat ini pastilah ada kaitannya dengan politik. Lalu MUI DKI mengundang. Itu saya kira ada hubungannya dengan Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta). Yang semua orang tahu itu Pak Anies afiliasi politiknya ke 02. Pasti orang-orang 02 yang banyak,” terang Karding.
(zak/abw)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN Bela Tjahjo: Jokowi Disebut Bapak Pembangunan Desa Juga Boleh

Jakarta – Mendagri Tjahjo Kumolo sempat menyerukan kepada perangkat desa untuk berteriak ‘Pak Jokowi’ saat ia menyebut dana desa. Seruan Tjahjo tidak dipermasalahkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kalau bilang dana desa Pak Jokowi itu bukan kampanye. Tidak ada mengajak. Pak Jokowi kan nama Pak Jokowi. Dana desa kan memang ada faktanya dan Pak Jokowi di zaman Pak Jokowi lah sekian triliun masuk untuk dana desa,” ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding di Èl Hotel Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019) malam.

Karding mengatakan ajakan yang disampaikan Tjahjo bukan dalam konteks mengampanyekan Jokowi yang kembali maju sebagai capres. Bahkan tidak masalah jika Jokowi disebut bapak pembangunan desa. Apa alasannya?

“Jadi wajar saja. Kalau Pak Jokowi disebut bapak pembangunan desa juga boleh. Karena apa? Memang prestasi dan pembangunan desa memang dorongan dan political will dari Bapak Jokowi,” ujar politikus PKB ini.

Seruan itu sebelumnya disampaikan Tjahjo dalam acara rakornas penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2019. Di akhir acara, ia mengajak kepala desa berdiri.

“Saya minta para kepala desa berdiri. Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi,” serunya.

“Dana desa!” kata Tjahjo.

“Pak Jokowi!” timpal para peserta.

“Ingat ya, anggaran dana desa itu karena ada Presiden Pak Joko Widodo. Terima kasih,” tutup Tjahjo.

(dkp/dhn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Airlangga: Kunci Kemenangan Golkar dan Jokowi ada di Indonesia Timur

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memasang target menang di pemilu legislatif (Pileg) dan Pilpres April 2019 mendatang. Untuk memperoleh hasil itu, Airlangga menilai basis utama kemenangan partainya dan capres Jokowi ada di wilayah Indonesia timur.

Menurut Airlangga, salah satu kunci kemenangan Indonesia timur yaitu provinsi NTT. Dan di yakin, dapat menang di NTT karena gubernur dan wakilnya berasal dari partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Partai Golkar berkomitmen akan mengawal kemenangan Pileg di NTT, dan mengantarkan 85 persen kemenangan untuk capres Jokowi,” ucap Airlangga, saat menghadiri acara temu kader DPD Golkar NTT di GOR Flobamora Kupang, Rabu (20/2/2019).

Pada kesempatan, Menteri Perindustrian ini mengatakan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk masyarakat NTT sangat menjadi perhatian Presiden Jokowi

“Kader Partai Golkar NTT wajib mengantarkan presiden Jokowi terpilih lagi, Pak Presiden sudah 8 kali datang ke NTT, sehingga pembangunan infrastruktur disini terus dilanjutkan,” ujar Airlangga.

Airlangga pun menargetkan ketua DPD mampu meraih peringkat pertama perolehan kursi legislatif di NTT.

“Kalau melihat peluang, target Golkar NTT meraih 4 kursi DPR RI dan 18 kursi DPRD provinsi,” papar Airlangga.

Kemudian dia juga meminta kadernya yang memiliki jabatan di pemerintahan dan legislatif, untuk memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan dan menciptakan lapangan pekerjaan di NTT.

 

2 dari 3 halaman

Percepat Pembangunan

Selain itu Airlangga juga menginginkan kadernya berjuang menjadikan NTT sebagai provinsi yang memiliki destinasi wisata kelas dunia agar bisa dikenal luas luar negeri.

“Perwakilan kepala daerah dan fraksi Golkar se-NTT banyak yang menjabat di kursi startegis di parlemen, sehingga Golkar harus bekerja untuk pak Jokowi untuk membangun lebih cepat Nusa Tenggara Timur,” tegas Airlangga.

Hadir mendampingi Kunjungan Ketua Umum Airlangga ke DPD Golkar NTT. Melchias Marcus Mekeng (Korbid PP Indonesia Wilayah Timur), Gubernur NTT Victor Laiskodat, Wagub NTT Josef Nae Soi, Ketua DPD Golkar NTT Melkiades Laka Lena, Umar Juworo (Balitbang), Yahya Zaini (Sekretaris Bappilu), Rizal Mallarangeng, Meutya Hafid, Nurul Arifin, Christina Aryani, Agus Silaban dan sejumlah pengurus DPP yang lain.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Fraksi PAN Mulfachri Dicecar Proses Penganggaran DAK Kebumen

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap ditelisik soal proses penganggaran dana alokasi khusus (DAK) Kebumen oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan dalam kasus ini.

“KPK mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait proses penganggaran DAK dari sisi fraksi di DPR RI terkait kasus Suap DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Dalam kasus ini KPK tengah menelisik proses pembahasan dan penganggaran DAK Kebumen yang dilakukan para legislator Senayan. Beberapa anggota DPR RI sudah diperiksa penyidik lembaga antirasuah.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

2 dari 3 halaman

Taufik Kurniawan Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

TKN Komentari Fadli Zon ke Tambak Lorok: Copy-Paste Jokowi

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menyebut aksi Fadli Zon ke Tambak Lorok, Semarang meniru calon presiden (capres) petahana. Jokowi memang sebelumnya melakukan aksi incognito demi mendengarkan curahan hati (curhat) para nelayan.

“Fadli Zon kunjungan ke nelayan? Siang hari, tidak malam? Nggak kreatif, nyontohnyontoh doang itu,” ucap Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy di Hotel El Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).

Copypaste, copypaste itu,” imbuh Lukman yang juga politikus PKB itu sembari tertawa.

Sebelumnya Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menirukan kunjungan senyap Presiden Jokowi ke Tambak Lorok. Fadli memamerkan kunjungannya itu dengan mengunggah 2 foto di akun Twitter miliknya.

Foto pertama, tampak Fadli yang mengenakan topi, kemeja hitam, dan berkacamata hitam berpose di depan tembok rumah warga yang memasang banner pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sedangkan di foto kedua, Fadli Zon tampak tengah berbincang dengan warga.

“Incognito ke Tambak Lorok, Semarang, siang ini. Memang bukan tengah malam. Ngobrol dg nelayan,” tulis Fadli.

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini

(dhn/dhn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Dalami Kasus Suap yang Jerat Taufik Kurniawan Lewat Ketua Fraksi PAN

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap. Pemeriksaan Mulfachri untuk mendalami kasus dugaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kebumen yang menjerat Wakil Ketua nonaktif DPR RI Taufik Kurniawan.

“Mulfachri Harahap diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka TK (Taufik Kurniawan),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Masih belum diketahui apa yang akan digali penyidik KPK terhadap Mulfachri. Namun belakangan ini lembaga antirasuah sudah memeriksa sejumlah anggota DPR terkait kasus yang menjerat Taufik Kurniawan ini.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

2 dari 3 halaman

KPK Bidik Pihak Lain?

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Isu Liar Gestur Karding Dikaitkan Gaya Jokowi Pegang Kuping

Jakarta – Foto Wakil Ketua Tim Kampamye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding yang menggunakan handy talkie (HT) di lokasi debat capres kedua jadi perdebatan. Penggunaan HT itu dikaitkan dengan Jokowi yang memegang telinga dan diisukan memakai earpiece atau alat penyuara telinga. Seperti apa penjelasannya?

Perdebatan soal earpiace dan HT itu ramai di media sosial. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menilai sebaiknya isu tersebut segera diluruskan.

“Kami tidak ingin ini menjadi isu dan fitnah kepada Pak Jokowi bahwa beliau pakai wireless earphone untuk mendengar jawaban. BPN nggak ingin ini jadi fitnah ke Pak Jokowi. Saya sarankan TKN supaya segera mengklarifikasi ini, supaya tidak jadi fitnah dan isu liar. Masak, incumbent pakai sontekan,” kata Andre Rosiade, Senin (18/2/2019).


Dalam tuduhan yang beredar, Jokowi dianggap memakai earpiece yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dua arah. Selain itu, ada yang mengkaitkannya dengan pulpen yang dipakai Jokowi.

Jokowi menepis tuduhan itu dan menganggapnya fitnah tak bermutu. “Ya, jadi jangan membuat isu fitnah-fitnah yang nggak bermutu lah,” tutur Jokowi kepada wartawan, Senin (18/2).

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, lalu membantah tuduhan adanya penggunaan earpiece itu. Dia juga menjawab tuduhan yang dilontarkan kepadanya soal penggunaan HT.

Karding menjelaskan soal penggunaan HT semalam di debat. Menurutnya ia memerlukan HT karena mendapat tugas dari Ketua TKN Erick Tohir untuk menjadi liaison officer (LO) bagi tamu dan kerabat Jokowi. Ia pun menunjukkan HT yang dipakainya semalam.

“Saya dapat tugas dari Pak Erick untuk menjemput tamu, termasuk paslon yang hadir. Saya jemput ketika turun dari mobil dan mengantar ke ruang transit dan ada hadir Pramono, Pak Moeldoko, Mas Bobby, Kahiyang, Ibu Iriana, Kiai Ma’ruf dan istri, dan ada ajudan,” jelas Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Selain diperlukan karena tugasnya sebagai LO kerabat Jokowi, Karding mengatakan, HT digunakan sebagai alat bantu untuknya berkomunikasi dengan timses Jokowi-Ma’ruf lainnya yang ada di lokasi debat. Ini terkait masalah teknis pendukung Jokowi-Ma’ruf yang menonton di dalam ruangan.

“Saya gunakan ini (HT) sebagai koordinator support debat, misalnya tim hore, peserta siapa yang urus, dan lain-lain. Jadi ada 10-an orang yang gunakan HT, termasuk saya, temarsuk Pak Aria Bima, Kirana (caleg PDIP Kirana Larasati), dan beberapa LO dari parpol kita. Jadi saya makainya itu,” kata Karding.

“Saya pakai di sini (HT ditaruh di pinggang dan tali headset-nya ditaruh di kuping). Saya pegang 1, Pak Aria pegang 1. Ini sama sekali tak tersambung dengan Pak Jokowi. Jadi banyak teman-teman BPN (Badan Pemenangan Nasional) dan pendukung Prabowo tahu. Jadi kerjaan saya kemarin jadi EO. Jadi sama sekali nggak ada (terhubung ke Jokowi),” sambung dia.

Dikatakan politikus PKB ini, sang petahana tidak menggunakan alat komunikasi apa pun kecuali pemasangan mik atau pengeras suara oleh panitia debat. Karding juga meminta pihak-pihak yang mencurigai Jokowi untuk memeriksa rekaman kamera CCTV di lokasi debat bila masih tidak percaya.

“Yang saya pahami, saya tak melihat ada pemasangan alat tertentu di tubuh Pak Presiden sebelum ke debat. Ada dipasang oleh panitia yaitu microphone untuk suara seperti kita mau talkshow,” tuturnya.

“Yang dilakukan Pak Jokowi di dalam itu hanya bercengkerama dengan Pak Kiai Ma’ruf, Pak Erick, Pak Pramono, Pak Moeldoko, Bu Iriana dan beliau berdoa, saya ada fotonya, lalu ke kamar kecil lalu ke panggung. Jadi nggak ada pemasangan apapun saya saksikan sendiri,” lanjut Karding.

Sementara itu, KPU menegaskan tidak ada penggunaan alat bantu dalam debat. Baik capres Jokowi maupun Prabowo.

“Capres 01 dan 02 tidak ada yang menggunakan alat bantu, jadi clear seperti itu,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi detikcom, Senin (18/2). Wahyu ditanya soal isu Jokowi memakai earpiece saat debat semalam.
(idh/nvl)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tudingan Tanpa Bukti Jokowi Pakai Alat Bantu Komunikasi

Liputan6.com, Jakarta – Jagad maya tiba-tiba heboh pascadebat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada Minggu 17 Februari 2019. Lantaran, calon presiden Joko Widodo atau Jokowi dituding menggunakan alat bantu komunikasi atau wireless earphone dalam debat capres menghadapi Prabowo Subianto. 

Tudingan tersebut muncul di akun facebook. Si pengguna memajang foto Jokowi yang tengah menekan telinga dan memencet pulpen.

Sisa depat capres, meninggalkan tanda tanya. BPN (Badan Pemenangan Nasional) harusnya memeriksa telinga Jokowi, ada earphone atau tidak, jika ada, patut dipertanyakan untuk apa itu earphone, cek juga pulpen yang dipegang Jokowi,” tulis si pengguna.

Dalam keterangan foto juga tertulis: “Ada apa di kuping? Ada wireless earphone? Apa yang sedang didengarkan? Mendengarkan arahan? atau mendengarkan rekaman jawaban?”  

Jokowi pun menepis kabar menggunakan alat bantu dengar atau earpiece saat debat kedua yang dilaksanakan di Hotel Sultan, Minggu malam. Dia menilai hal tersebut adalah fitnah yang tidak bermutu.

“Ada-ada aja sih ini. Fitnah-fitnah seperti itu jangan diterus-terusin lah,” kata Jokowi saat di SD Negeri Panimbangjaya 01, Tanjungjaya, Pandeglang, Banten, Senin (18/2/2019).

“Jangan buat isu, fitnah-fitnah yang enggak bermutu,” lanjut Jokowi.

Dia juga menjelaskan saat debat membawa pulpen adalah alat tulis biasa. “Ini pulpen. Cek saja,” kata Jokowi sambil menujuk pulpen yang dibawa.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menegaskan, pulpen yang dipegang Jokowi hanya pulpen biasa. 

“Saya menyaksikan bahwa tidak ada sama sekali pemasangan alat di tubuh Pak Jokowi berupa earphone, dan pulpen yang dibawa itu adalah pulpen biasa bukan pulpen yang seperti dinarasikan BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga) di medsos-medsos,” ujar Karding, Senin (18/2/2019).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding (tengah).

Dia menuturkan hanya alat clip on yang dipasang oleh panitia. Tujuannya untuk memperjelas suara saat debat. Karding pun menantang untuk mengecek rekaman CCTV.

“Jadi saya bersaksi bahwa tidak ada pemasangan sama sekali. Dan boleh dicek saya kira ada cctv di ruang itu dan mungkin bisa dicek,” kata Ketua DPP PKB itu.

Karding menduga isu penggunaan alat itu cara timses menutupi kelemahan penguasaan materi Prabowo saat debat. Bahwa jawaban yang ditampilkan justru di luar standar dan kapasitas capres.

“Dan sekaligus menutupi kesuksesan Pak Jokowi di dalam memberikan jawaban-jawaban yang by data yang memiliki hope dan sekaligus sangat taktis sesuai dengan pertanyaannya. Dan jawaban-jawaban yang boombastis jargon dan berulang-ulang,” kata dia.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Meutya Viada Hafid menambahkan, isu penggunaan earpiece atau alat bantu komunikasi yang digunakan Jokowi dalam debat kedua capres pada Minggu 17 Februari 2019 itu sangat jahat.

“Sungguh jahat bagi kami tudingan disebarkan luas. Kami agak kaget sebetulnya,” ucap Meutya dalam sesi debat di bilangan diskusi, Jakarta, Senin (18/2/2019).

Politikus Partai Golkar ini menyadari, memang dalam kompetisi selalu ingin menang. Tapi, lanjut dia, tak seharusnya menggunakan isu tersebut saat debat capres.

2 dari 4 halaman

Politik Kambing Hitam

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyatakan penyesalannya terkait pernyataan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, atas tuduhan penggunaan earpiece oleh Jokowi saat debat berlangsung.

“Lagi-lagi politik kambing hitam diterapkan. Jangan hanya karena kalah debat, lalu menggunakan berbagai cara untuk menutupi kekalahan tampilan Prabowo tadi malam. Ketidakmampuan Pak Prabowo jelaskan unicorn sebaiknya menjadi bahan evaluasi tim 02,” ujar Hasto melalui sebuah pernyataan tertulis, Senin (18/2/2019).

Hasto menegaskan, tanggung jawab jubir kampanye seperti Andre Rosiade melekat dengan tanggung jawab Prabowo-Sandi. Seharusnya, jubir bicara mengenai aspek kenegarawanan dan memiliki kerendahan hati untuk berbicara secara objektif.

“Debat itu memerlukan persiapan, memerlukan strategi, dan pada akhirnya rekam jejak, pengalaman, dan karakter pemimpin yang akan menentukan. Jangan biasakan politik kambing hitam. Politik kambing hitam adalah sikap tidak kesatria yang seharusnya dihindari dalam kontestasi demokrasi,” Hasto menuturkan.

Hasto menekankan, politik kambing hitam tersebut dapat menghambat kemajuan demokrasi Indonesia.

Menurutnya, hal ini dilakukan sebab kubu Prabowo miskin prestasi dan gagasan. Apa yang diungkapkan Prabowo pada debat kedua Pilpres kemarin merupakan penggulangan dari persoalan yang selalu disampaikan sejak tahun 2008 ketika awal Partai Gerindra berkiprah.

“Nanti sebentar lagi mereka akan persoalkan beberapa hal seperti kartu suara, netralitas penyelenggara pemilu, netralitas aparat negara dan lain-lain. Semua isu lama, tanpa gagasan segar,” lanjutnya.

“Atas berbagai fitnah dan tuduhan yang selalu mereka berikan, lama-lama rakyat akan membawa foto ‘Kambing Hitam’ saat bertemu dengan Prabowo-Sandi,” Hasto menambahkan.

Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin mengatakan, tidak mungkin calon presiden nomor urut 01, Jokowi menggunakan alat bantu komunikasi saat debat kedua Pilpres berlangsung pada hari Minggu (17/2/2019) kemarin. 

Sebab, sebagai petahana, Ma’ruf yakin Jokowi benar-benar hafal capaian kinerja pemerintahannya sendiri.

“Karena beliau paham yang ditanyakan, yang dimintai keterangannya, kan semua sudah pekerjaan beliau. Tidak usah pakai dibantu itu sudah hafal semua,” tukas Ma’ruf di kediamannya, Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Menurutnya, Jokowi juga sangat menguasai tema debat kedua yang digelar kemarin. Yaitu, soal infrastruktur, lingkungan hidup, energi, pangan, lingkungan hidup (LH), dan sumber daya alam (SDA).

“Itu kan memang hari-hari kerjaan beliau. Jadi, ya, saya kira isu itu tidak benar lah,” lanjutnya.


3 dari 4 halaman

Bantahan KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, tidak ada capres yang menggunakan alat bantu dengar dalam debat kedua Pilpres 2019. Sehingga, penggunaan earpeace yang diduga digunakan JokoWidodo atau Jokowi, tidak benar.

“Capres 01 dan 02 tidak ada yang menggunakan alat bantu. Jadi clear seperti itu. Baik 01 maupun 02 tidak ada yang menggunakan alat bantu,” ucap Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dikonfirmasi, Senin (18/2/2019).

Komisioner KPU Viryan Aziz menjelaskan, apa yang digunakan Jokowi maupun Prabowo hanya clip on microphone, yang menempel di baju masing-masing calon. Dan penggunaanya saat sesi penyampaian visi misi.

“Saat penyampaian visi misi pertama kali, tidak ada yang menggunakan mic. Artinya yang menempel di pakaian, itu kedua calon presiden menggunakan,” jelas Viryan.

Dia mengatakan, untuk sesi selanjutnya, kedua Capres kembali menggunakan microphone wireless. Semuanya, hanya itu alat yang ada.

“Begitu dialog pegang mic. Itu artinya memang alat (yang disiapkan). Dua-duanya ada,” pungkasnya.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno tak yakin jika Jokowi memakai alat bantu komunikasi saat debat pilpres kedua. Karena, alat bantu dengar itu sering digunakan di berbagai kegiatan.

“Saya enggak yakin ya, dan walaupun teknologi itu ada, tapi kan itu dilarang oleh KPU, alat-alat bantu seperti itu,” kata Sandi, di Media Center pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta, Senin (18/2).

Ia pun menilai, kedua capres yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto mengedepankan prinsip kejujuran selamat menjalankan atau bertarung dalam debat Pilpres 2019.

“Menurut saya, kita semua telah memiliki komitmen dan integritas, secara jujur dalam berkompetisi, saya cukup yakin pak Prabowo dan pak Jokowi sangat memerhatikan aspek kejujuran,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sandi meminta terkait isu adanya penggunaan earpiece ini tak perlu ditanggapi secara serius lagi. Ia mengaku tak yakin ada yang menggunakan alat tersebut dalam kontestasi Pilpres 2019. “Jadi saya rasa itu tak harus ditanggapilah,” ucapnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: