Perlu Ada Edukasi Kuat soal Fintech Pinjaman Online

Sebelumnya, marak bisnis peminjaman online berbasis teknologi (fintech P2P lending) diikuti dengan ada sejumlah oknum yang hanya ingin mengambil keuntungan dari kecenderungan orang memanfaatkan pinjaman online.

Hal ini membuat Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) menegaskan aturan yang harus ditaati fintech P2P lending dalam pengoperasiannya.

Adrian A. Gunadi, Ketua AFP sekaligus CEO Investree mengatakan, fintech P2P lending harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk beroperasi. Sebelum bisa terdaftar, entitas harus menjadi anggota AFPI dan mentaati Code of Conduct.

“Saat ini ada 99 pelaku bisnis lending yang sudah terdaftar di OJK, otomatis mereka sudah ikuti Code of Conduct,” ungkap Adrian di Solo, Sabtu 9 Maret 2019.

Code of Conduct untuk fintech P2P lending mencakup implementasi transparansi produk dan metode penawaran produk pelayanan, pencegahan pinjaman berlebih dan praktik yang manusiawi. 

Dia mengatakan, sebagai asosiasi yang ditunjuk oleh OJK secara resmi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan kepada anggotanya, AFPI mendukung penuh start-up baru yang fokusnya di P2P lending untuk mentaati aturan baik dari AFPI maupun OJK.

“Ini upaya agar tidak ada kejadian tidak mengenakan seperti penipuan, bunuh diri korban. Kalau fintechnya resmi dan taat aturan, konsumen akan percaya dan merasa aman,” ujar Adrianh.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jokowi berharap semua pihak terbuka dan mempromosikan hadirnya inovasi teknologi.

Bareng Iriana, Jokowi Blusukan di Pasar Sentral Gorontalo

JakartaPresiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo blusukan di Pasar Sentral Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Jokowi dan Iriana menemui sejumlah pedagang di masing-masing kiosnya di pasar itu.

Dilansir Antara, Jumat (1/3/2019), usai blusukan, Jokowi dan Iriana berdialog dengan para pedagang dan pengusaha mikro penerima pembiayaan Ultra Mikro dari PT Pegadaian.

Acara berlangsung di lantai dua pasar itu. Presiden Jokowi berdialog dengan penerima bantuan ultra mikro yang merupakan bantuan dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui beberapa institusi seperti PT Pegadaian, PT PNM dan perusahaan ventura, serta koperasi yang telah ditentukan.
“Ada pembiayaan ultra mikro yang kita salurkan melalui Program Mekaar dari PNM, ada bank wakaf mikro di ponpes dan UMi agar usaha mikro dapat berkembang menjadi usaha besar, semua harus melalui usaha keras, disiplin, jujur dan dapat dipercaya,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan para nasabah agar berhati-hati mengelola dana yang diperoleh dari pinjaman. “Hati hati, ini merupakan dana pinjaman agar bisa berkembang dari kecil, nanti kalau sudah berkembang pindah ke KUR,” katanya.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan UMi merupakan pelengkap Program KUR yang disalurkan melalui Pegadaian, PNM dan perusahaan ventura, serta sejumlah koperasi, untuk menjangkau pengusaha ultra mikro. Ia menyebutkan saat ini masih tersedia cukup besar pembiayaan UMi sehingga para pengusaha ultra mikro dapat segera memanfaatkannya melalui lembaga keuangan yang ditentukan.

Selain Menkeu Sri Mulyani, hadir juga dalam acara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
(gbr/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ferdy Hasiman Anggap Divestasi Freeport Lewat IPO Bukan Langkah Tepat

Liputan6.com, Jakarta Pernyataan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, yang mengatakan bahwa dirinya menganjurkan agar skema divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) melepas saham melalui pasar modal atau Initial Public Offering (IPO) adalah langkah yang tidak tepat dan cermat. Peneliti Alpha Research Database dan penulis buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara, Ferdy Hasiman, mengatakan bahwa mekanisme pelepasan melalui pasar modal tak pernah dianjurkan oleh UU No.4/2009, tentang Mineral dan Batubara.

“Kalau saham Freeport dilepas melalui mekanisme IPO di pasar modal, yang dapat untung hanya pengusaha kaya. Pelaku pasar modal hanya 0,6 persen penduduk Indonesia. Sudah begitu, banyak investor yang beli saham di pasar modal juga adalah investor asing. Itu makanya kalau krisis di Indonesia, ada capital outflow besar-besaran,” ujarnya.

Jika melalui IPO, saham Freeport akan menjadi rebutan antara pengusaha lokal yang memiliki banyak uang dan para politisi. Ferdy memberikan contoh pengalaman pelepasan saham Garuda Indonesia.

Pada IPO saham Garuda, Mantan Bendahara Partai Demokrat, M. Nazarudin, memborong 400 juta saham atau Rp 300 miliar lewat lima perusahaan miliknya. Setelah IPO, salah satu pengusaha kakap mendapat pinjaman Credit Suisse dan memborong 351,6 juta lembar (10 persen saham Garuda Indonesia).

“Fakta ini mau menunjukan bahwa opsi divestasi sahamPTFI melalui IPO bukan solusi cerdas, tetapi solusi instan,” ucap Ferdy. 

Soal perpanjangan kontrak sampai 2041, itu adalah keputusan bisnis. Tanpa ada perpanjangan kontrak, Freeport tidak akan berinvestasi di tambang underground yang mencapai angka 17 miliar dollar AS dan pembangunan smelter tak berjalan.

“Jadi, nalar politik tak akan pernah mempu memahami mengapa pemerintah harus memperjang kontrak Freeport sampai tahun 2041. Mekanisme korporasi yang dilakukan pemerintah untuk mengambil alih saham PTFI adalah langkah paling elegan,” kata Ferdy. 

Pemerintah Indonesia melalui perusahaan Holding Industri Pertambangan Inalum resmi memiliki 51,23 persen persen saham PTFI pada akhir tahun lalu. Pemerintah kemudian menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan catatan, perpanjangan kontrak sampai 2041 wajib membangun smelter tembaga serta jaminan kepastian fiskal dan investasi bagi Freeport.

Perpanjangan kontrak sampai 2041 dianggap masuk akal karena Inalum masih membutuhkan Freeport mengolah tambang underground yang berteknologi dan memiliki infrastruktur canggih. Tambang underground di Grasberg dengan metode block caving menurut para geolog pertambangan memang sangat berisiko tinggi dan membutuhkan dana investasi besar.

Banyak geolog kelas dunia mengatakan, tambang underground di Grasberg tak boleh berhenti. Sekali berhenti, akan meningkat an tegangan dan mengakibatkan runtuhnya terowongan. Itulah mengapa Freeport di tambang underground membangun terowongan bawah tanah sampai ribuan kilometer. Jika proses tambang underground terhenti, maka akan terjadi kerugian besar mencapai 5-10 miliar dollar AS.



(*)

Jokowi Janji Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmen terkait pengembangan sumber daya manusia di pondok-pondok pesantren di Indonesia.

Salah satu langkah yang bakal dilakukan, dengan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Tahun ini pemerintah akan membangun 1.000 BLK Komunitas di pondok pesantren.

“Tahun ini kita bangun 1.000 BLK komunitas di pondom pesantren,” kata dia, di Pondok Pesantren Mifhatul Huda, Tasikmalaya Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Kehadiran BLK Komunitas, akan memberikan ketrampilan khusus kepada para santri. Dengan demikian para santri dapat tampil sebagai agen pengembangan ekonomi kreatif.

“Ada yang IT, dibuat gedung beserta isinya. Kalau mau desain garmen. Di kirim mesin jahit, obras, desainer untuk mengajar agar santri-santri kita juga bisa membangun ekonomi kreatif,” jelas dia.

Selain itu, pemerintah akan terus mendorong pembangunan bank wakaf mikro di pondok-pondok pesantren. Hal ini tentu akan sangat membantu masyarakat di sekitar pondok pesantren untuk mengakses permodalan.

“Bank Wakaf mikro. Memang belum semuanya. Tapi didirikan di 44 pondok pesantren. Satu pondok diberikan modal kurang lebih Rp 8 miliar untuk pinjaman di pondok atau di lingkungan (sekitar pondok pesantren),” jelas dia. 

“Sudah berjalan 2 tahun. Mau kita evaluasi. Nanti pondok-pondok pesantren yang lain juga akan diberikan bank wakaf mikro,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

Sambangi Pesantren, Jokowi Cek Penyaluran KUR Petani dan Peternak

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyambangi Pondok Pesantren Miftahul Huda, di Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Rabu (27/2). Kedatangan Jokowi rangkaian acara Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketahanan pangan dan aksi ekonomi untuk rakyat.

Pantauan Merdeka.com, Jokowi yang tampil dengan mengenakan sarung, kemeja putih, jas hitam, dan berpeci hitam, tiba di lokasi acara sekitar pukul 16.30. “Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Saya senang,” kata Jokowi membuka sambutan.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Jawa, Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun sempat mengecek soal penyaluran KUR yang dilakukan perbankan kepada petani. Penyaluran secara simbolis kepada debitor telah dilakukan Menko Perekonomian, Darmin Nasution.

“Saya dapat laporan katanya dibagikan kepada petani sebanyak 600-an orang, benar? Yang dapat KUR mana tunjuk jari. Mana? Dapet? Bener dapet,” ujar dia.

Sebagai informasi penyaluran KUR yang dilakukan di Pondok Pesantren diterima oleh 300 debitor KUR Bank Mandiri, 300 debitor KUR BRI, 300 debitor KUR BNI, 200 debitor KUR Bank BJB, 100 debitor KUR PKBL dan BTN.

Selain itu ada pula program Santripreneur Go-Online Tokopedia untuk 60 peserta, 300 muslimat peserta kewirausahaan pembiayaan syariah BMT, dan 200 santriwan milenial peserta pelatihan barista pemula dan kelembagaan ekonomi.

Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

Petani Dapat KUR, Bisa Lunasi Setelah Panen

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat atau KUR dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses permodalan.

Karena itu, dia meminta pihak perbankan dapat menyesuaikan penagihan kewajiban membayar angsuran sesuai dengan kemampuan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang baru melakukan kredit.

“Kami minta bank-bank BRI terutama, BNI, Mandiri, kalau disalurkan jangan mulai tagih bulan depan. Bisa jual kambing dia (untuk bayar angsuran). Itu prinsipnya,” kata dia, di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

“Untuk yang (kredit untuk modal mengolah) sawah, bayar yarnen, bayar setelah panen. Jadi tidak perlu dia jual ayam atau kambing, tunggu dia ada hasilnya,” tegas Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini pun mengharapkan agar perbankan mulai mempermudah petani dan peternak untuk mengakses KUR.

“Proses pengurusan KUR tidak boleh susah. Memang belum semuanya tapi sebagian sudah pakai kartu. Kelihatan sawahnya di mana, kredit dia terakhir berapa. Itu namanya bank yang cerdas. Kalau masih pakai formulir berlembar-lembar masyarakat bingung,” tegas dia.

Selain itu, dia pun menegaskan bahwa dalam pengajuan KUR, persyaratan agunan bukanlah hal yang wajib. “Masih ada bank tanya, sertifikat mana. Sebetulnya KUR itu tidak wajib agunan. Asal jelas sawah Anda,” ungkapnya.

“Ada saja petugas bank di lapangan dia tanya juga (sertifikat tanah). Kalau ada itu aman buat dia. Dan itu normal saja. Aturannya tidak wajib,” tandas Darmin.

Reporter: Wilfridus Setu Embu 

Sumber: 

2 dari 3 halaman

Jokowi: Kalau Dapat KUR Jangan Buat Beli Baju

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Desa Cisaat, Leuwigoong, Garut, pada Sabtu (19/1/2019) pagi. Kehadirannya untuk meninjau Gerakan Mengawal Musim Tanam Oktober-Maret 2017/2019 dan Kewirausahaan Pertanian.

Di lokasi acara yang terletak di sebuah sekolah SD dan di tepi persawahan yang luas, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo kemudian meninjau produk-produk petani yang telah dipasarkan melalui Bumdes Shop, BUMN Shop, dan Perta Shop.

Di lokasi yang sama sudah hadir masyarakat setempat yang berkerumun untuk menyaksikan kunjungan Presiden Jokowi. Banyak dari mereka yang tetap bekerja menanam padi di lahan yang terletak di sisi lokasi acara. 


Setelah meninjau pameran produk, Jokowi kemudian menuju tepian sawah, berjongkok di pematang, lalu mengobrol dengan petani yang sedang bertanam padi. Selama sekitar 10 menit, Presiden berinteraksi dengan para petani, ia kemudian menyampaikan pidato dan pesan-pesan agar petani bisa mengembangkan diri melalui kewirausahaan pertanian.

Jokowi saat berpidato juga memanggil dua petani yakni satu orang petani yang telah mendapatkan KUR dan seorang lainnya adalah petani yang baru akan dan ingin mengakses KUR.

Asep, warga Kampung Muara Hilir berkesempatan untuk maju dan mengaku sudah mendapatkan KUR sebesar Rp 3 juta. Presiden menanyakan peruntukan dana tersebut, dan Asep menjawab seluruhnya digunakan untuk kepentingan produksi pertanian.

“Kalau dapat KUR, saya titip ya, jangan dipakai pinjaman KUR untuk beli baju, beli jaket, atau motor. Hati-hati, enggak bisa mengembalikan. Pinjam KUR itu gunakan seluruhnya untuk menutup biaya-biaya ongkos produksi. Seperti tadi yang disampaikan Pak Asep, bisa untuk ongkos tanam pekerja, bisa untuk beli pupuk, bisa untuk beli bibit,” kata Jokowi dikutip dari Antara.

Asep mengaku saat musim panen yakin bisa mengembalikan pinjaman itu karena biasanya mendapat Rp 10 juta dari hasil tanam padinya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Indonesia Jadi Pemimpin Ekonomi Digital di Asia Tenggara pada 2025

Liputan6.com, Jakarta – Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara raksasa pasar digital ekonomi di Asia. Peluang itu bisa dilihat dari sisi jumlah pengguna internet, infrastrukstur telekomunikasi yang mulai merata, serta maraknya kehadiran stratup atau perusahaan rintisan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani, memproyeksikan bahwa pada 2025 Indonesia berpotensi memiliki pasar ekonomi digital hingga mencapai Rp 2.000 triliun. Sementara, untuk pasar Asia pada 2025 mencapai USD 240 miliar atau sekitar Rp 3.480 triliun (kurs Rp 14.500).

“Kalau kita lihat dari angka angka itu Indonesia menjadi leader Asia Tenggara,” kata Rosan dalam acara Kadin Enterpreneurship Forum 2018, di Satoo Garden, Shangri-La Hotel Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Rosan mengatakan, untuk mencapai itu, Indonesia perlu memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan dimulai pada 2030 mendatang.

“Tentunya kita harus banyak melakukan banyak hal termasuk bagaimana kita memanfaatakn bonus demografi yang kita sedanag alami sekarang dan akan berakhir pada tahun 2040,” jelasnya.

Di samping itu, lanjut Rosan, para pelaku usaha juga perlu melihat jeli peluang usaha dan konsisten terhadap suatu bisnisnya. Tidak hanya memanfaatkan digital ekonomi, namun juga perlu menciptakan lapangan pekerjaan dan mendatangkan investasi.

“Dan tentunya yang kita harapkan dan melahirkan digital literasi anak muda pada entepreneurship terutama pada UMKM,” katanya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Konsumen Paling Banyak Keluhkan Produk Ekonomi Digital, Apa Saja?

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan sebagian besar pengaduan masyarakat yang masuk ke pihaknya terkait kerugian di sektor ekonomi digital.

Berdasarkan data Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, tercatat pengaduan yang terkait ekonomi digital menduduki peringkat pertama selama tiga tahun terakhir. Jumlahnya berkisar 16-20 persen dari total komoditas pengaduan yang diterima YLKI. 

“Pengaduan itu berupa transaksi produk e-commerce, dan atau pinjaman online,” kata dia, di Kantornya, Jakarta, Jumat (25/1/2019). 


Hal ini, kata Tulus, karena pengawasan dan regulasi pemerintah terhadap sektor bisnis daring alias ekonomi digital masih lemah. Dia mengatakan, saat ini pelaku pinjaman online yang terdaftar di OJK hanya 72 saja, tetapi di lapangan yang beroperasi mencapai lebih dari 350 pelaku. 

“Kenapa dibiarkan? Padahal mereka adalah ilegal, OJK bisa langsung bersinergi dengan Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Kominfo, untuk langsung memblokir pinjaman online yang ilegal tapi masih bergentayangan. Demikian juga dalam hal belanja online, e-commerse,” ungkapnya.

Dia menuturkan, tentu amat berbahaya bila transaksi antara konsumen dengan pedagang berjalan tanpa pengawasan oleh regulator. Sebab potensi pelanggaran hak konsumen sangat besar.

“Terbukti, menurut data 24 persen uang konsumen hilang dalam transaksi tersebut, alias teljebak aksi transaksi penipuan. Belum lagi pengaduan seperti barang yang diterima konsumen rusak, tidak sesuai, atau terlambat dalam pengiriman,” ujar Tulus.

Dari sisi aturan, lanjut dia, harus diakui jika sampai sekarang belanja online belum ditopang dengan regulasi yang memadai. Mulai belum adanya UU Perlindungan Data Pribadi, sampai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Sampai sekarang masih tersimpan di laci Sekretariat Negara. Alias mangkrak! Padahal transaksi e-commerse saat Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional), angka pertumbuhannya melompat sampai dua digit. Jika Harbolnas 2012 angkanya hanya mencapai Rp 67,5 miliar; maka pada 2017 melambung menjadi Rp 4,7 triliun,” tegasnya. 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sandiaga Sempat Diusir Pedagang Saat Berkunjung ke Labuan Bajo

Liputan6.com, Kupang – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno mendapat reaksi tak terduga ketika mendatangi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 26 Februari 2019. Terdapat penolakan yang dialami oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Kejadian itu diketahui dari rekaman video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut bermula dari Sandiaga dan sejumlah massa pendukungnya berkerumun tepat di depan tempat jualan salah seorang pedagang.

Si pedagang marah dan melarang massa yang hendak meminta swafoto dengan Sandiaga. Lalu, si pedagang sempat mengeluarkan kata-kata kasar karena ada massa yang hendak berdiri di atas lapak jualannya.

Karena hal itu, pedagang marah dan menyuruh Sandiaga serta pendukungnya untuk keluar dari tempat jualannya.

“Jangan injak di atas (lapak). Jangan injak di atas. Orang mau datang belanja di sini. Keluar. Tidak boleh. Orang mau datang belanja di sini,” kata pedagang.

Melihat kejadian itu, Sandiaga langsung memperingatkan massa dan timnya untuk tenang. Namun, si pedagang tetap bersikeras memerintahkan Sandiaga dan massa untuk keluar dari depan lapaknya.

“Saya tidak terima. Di luar saja,” teriak pedagang itu.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra, Esthon Foenay belum berhasil dikonfirmasi terkait video itu. TPI Labuan Bajo merupakan tempat kedua yang dikunjungi Sandiaga selama di Labuan Bajo. Sebelumnya mantan wakil gubernur DKI itu menyambangi pedagang di Pasar Batu Cermin.


2 dari 2 halaman

Revitalisasi Pasar

Sebelumnya, salah satu pedagang batu cermin bernama Soraya meminta Sandiaga memperbaiki kondisi pasar yang sudah tidak layak. Hal itudisampaikannya ketika Sandiaga ketika mengunjungi Pasar Wae Kesambi, Labuan Bajo, NTT, Selasa (26/2/2019).

Menurut Soraya, pasar tersebut sudah tak bisa menampung pedagang. Saat hujan, kondisinya pun becek dan bocor, sehingga pedagang dan pembeli tidak nyaman.

“Bapak harus dapat solusi soal pasar ini pak. Sudah tidak layak. Apa yang akan bapak lakukan jika terpilih jadi wakil presiden biar kita bisa dagang dengan nyaman pak, lihat saja kondisi sekarang,” ucap Soraya seperti dalam siaran pers dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Sementara pedagang lainnya bernama Petrus berharap, ada permodalan yang diberikan kepada para pedagang pasar. Dia ingin ada modal pinjaman lunak dan tidak mencekik para pedagang.

“Saya ingin bertanya soal permodalan. Apa yang akan bapak lakukan untuk menambah modal para pedagang pasar pak,” tanya Petrus kepada Sandiaga.

Pria Melbourne Dipenjara karena Rencana Gabung dengan Militan Islam di Filipina

Melbourne

Seorang pria asal Melbourne, Victoria, Australia dijatuhi hukuman 3 tahun 10 bulan penjara karena bersama kelompoknya berencana berlayar ke Filipina selatan untuk berjuang bersama militan Muslim disana guna menggulingkan pemerintah yang berkuasa di negara itu.

Shayden Thorne adalah satu dari enam pria yang mengaku bersalah karena mempersiapkan “penyerangan ke luar negeri ” pada pertengahan 2016.

Pekan lalu, empat rekan tertuduhnya – Paul Dacre, Antonino Granata dan saudara-saudaranya Murat dan Kadir Kaya – dijatuhi hukuman penjara untuk peran mereka dalam memperlengkapi diri mereka sendiri untuk melakukan sebuah perjalanan ke wilayah Mindanao di Filipina untuk mendukung pemberontak Muslim.

Rencana perjalanan itu dilakukan sejak November 2015 hingga penangkapan mereka pada Mei 2016.

Keenam orang itu membeli kendaraan roda empat dan sebuah kapal dan melabuhkan kapal itu di Cape York, Queensland.

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa mereka telah membeli perlengkapan untuk bertahan hidup serta peralatan navigasi – kadang-kadang mereka menggunakan kartu voucher dari toko retail meskipun ada upaya untuk menutupi perencanaan mereka – dan telah menggambar peta laut di dekat lokasi tujuan yang ditargetkan.

Pemimpin kelompok itu, Robert Cerantonio, akan dihukum bulan depan.

Thorne, 31, ditetapkan untuk disidangkan di pengadilan bulan depan tetapi memilih untuk mengaku bersalah pekan lalu, yang menyebabkan dicabutnya perintah supresi dalam kasus ini.

Para lelaki itu mengakui menggunakan kalimat menggunakan sandi, melakukan aliansi di internet, dan meminta pinjaman bank untuk membiayai perjalanan itu.

Mereka semua mengaku bersalah karena bersiap untuk pergi “dengan maksud untuk terlibat dalam kegiatan kekerasan” untuk mendorong penggulingan pemerintah sehingga hukum syariah dapat diberlakukan.

Dokumen-dokumen pengadilan juga menunjukkan bahwa masing-masing pria itu “memiliki kedekatan dengan ekstremisme Islam”.

Dalam putusannya terhadap Thorne, Hakim Michael Croucher mencatat Thorne tidak “secara resmi melepaskan keyakinan ekstremis yang memotivasi kesalahannya”.

“[Tapi] saya puas dia telah menunjukkan tanda-tanda positif bahwa dia telah beralih dari posisi seperti itu,” kata Hakim Croucher.

‘Diprediksi akan gagal’

Thorne lahir di Australia dan merupakan penutur bahasa Arab yang fasih setelah pindah ke Arab Saudi sebagai anak lelaki dari ibu yang berkewarganegaraan Australia dan ayah tirinya yang berasal dari Maroko pada tahun 1997.

Pengadilan juga mengungkap ayah tirinya kejam dan sadis dan ia pindah ke Perth ketika ibunya meninggalkan pernikahannya dengan ayah tirinya.

Ketika dia kembali ke Arab Saudi, dia menjadi tunawisma pada suatu saat dan diradikalisasi oleh seorang syekh yang menawarkan tempat tinggal kepadanya.

Pengadilan juga mengungkap bahwa dia ditangkap di Arab Saudi pada tahun 2011, dan disiksa selama interogasi selama enam minggu.

Dia menghabiskan beberapa tahun di tahanan sebelum dideportasi ke Australia pada 2014, di mana dia pindah ke Melbourne dan bertemu istrinya.

Pengadilan diberi tahu Thorne dicegah membawa istri dan anaknya ke Malaysia pada Oktober 2015 dan paspornya disita.

Pengadilan mengungkap Thorne menginginkan tinggal di bawah hukum syariah dan membesarkan putranya di negara Muslim.

Dokumen-dokumen pengadilan menunjukkan keenam pria yang terlibat dalam kondisi ini telah disita paspor Australia mereka pada waktu yang berbeda, sehingga mereka tidak dapat meninggalkan Australia secara legal.

Hakim Croucher mengatakan kepada pengadilan “seluruh usaha itu tidak direncanakan dengan baik dan, saya khawatir, memang dipastikan akan gagal”.

“Sulit membayangkan bahwa kelompok itu akan berhasil berlayar jauh melewati wilayah di utara Queensland,” katanya.

Hakim Croucher menetapkan masa bebas bersyarat dua tahun dan 10 setengah bulan.

Thorne telah menjalani sebagian besar hukuman minimumnya dan dapat dibebaskan pada 26 Maret mendatang.

Simak beritanya dalam bahasa Inggris disini.


(rna/rna)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PNM: UMKM Agar Berkembang Harus Punya Merek

Liputan6.com, Jakarta – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendukung penuh gerakan wirausaha masyarakat Indonesia.

Selain memberikan bantuan pembiayaan serta pelatihan wirausaha, PNM juga mendukung UMKM yang sudah berkembang untuk mendapat hak merek.

Komisaris Utama PNM, Agus Muharam menyatakan, proses mendapatkan hak merek memang tidak sebentar.

UMKM perlu mengajukan merek ke Kementerian Hukum dan HAM. Prosesnya bisa mencapai 11 hingga 20 bulan. Namun hal ini bermanfaat bagi usaha yang telah memiliki pasar yang luas, agar tidak ada yang bisa mencontek mereknya sembarangan.

“Hak Kekayaan Intelektual itu ada dua, Hak Cipta dan Hak Merek. Kalau hak cipta itu memang mudah dapatnya, tapi kalau bisnis sudah besar itu harus punya hak merk, supaya brand nggak diaku-aku sama pihak lain,” ujarnya di Jakarta, (26/2/2019).

Selain itu, menurut Agus, usaha yang ekspansinya sudah luas wajib memiliki hak merek agar tidak digugat jika memiliki kesamaan dengan usaha yang lain.

Untuk usaha yang masih kecil atau baru dirintis, memang tidak wajib punya hak merek. Fokus mereka adalah membangun brand itu sendiri. Agus juga berkata, penting untuk membangun brand yang eye catching dan filosofis sejak usaha masih dirintis.

“Brand yang baik itu yang bercerita mengenai produk. Oleh karenanya, sejak usaha masih dirintis, harus punya brand yang unik, filosofis dan mudah diingat,” tambah dia.

2 dari 2 halaman

Rahasia PNM Jaga Kredit Bermasalah

Sebelumnya, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menyalurkan pinjaman kepada ibu-ibu rumah tangga pra sejahtera dengan nilai lebih dari Rp 1 triliun. Semua itu disalurkan melalui program Mekaar yang menjadi salah satu produk andalan PNM.

Sampai awal Desember ini, setidaknya sudah ada 3,9 juta ibu rumah tangga yang menjadi anggota Mekaar.

Mekaar merupakan layanan pembiayaan kepada ibu-ibu rumah tangga pra sejahtera dengan sistem grouping. Layanan pembiayaan yang diberikan tidak lebih dari Rp 2 juta.

Mayoritas anggota Mekaar ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang tidak tersentuh fasilitas pembiayaan perbankan namun memiliki semangat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

“Meski yang kami sasar keluarga pra sejahtera, namun NPL gross Mekaar ini 0,11 persen. Jadi rendah sekali. Padahal kita tidak minta jaminan sama sekali, hanya verifikasi,” tegas Direktur Utama PNM Arief Mulyadi kepada Liputan6.com, seperti dikutip Kamis 6 Desember 2018.

Apa rahasianya?

Dijelaskan Arief, saat ini PNM memiliki lebih dari 24 ribu Account Officer (AO) yang setiap minggu bertemu dengan para anggota Mekaar untuk melakukan pendampingan dan bimbingan.

Selain itu, karakter nasabah Mekaar adalah keluarga pra sejahtera yang butuh penghasilan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Proses pembiayaan pun dibuat grouping sehingga terbangun rasa kekeluargaan dan saling mengingatkan.

“Jadi budaya disiplin dan jiwa sosial mereka akan terbentuk dengan sendirinya,” tegas Arief.

Menurut dia, melalui Mekaar ini, PNM sebenarnya memberikan tiga modal kepada para keluarga pra sejahtera tersebut, yaitu modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial.

“Nanti akan tumbuh enterpreneur dari keluarga kecil yang mereka akan menjadi sosial enterpreneur. Itu yang harapan kami ke depan menjadi basis ekonomi bangsa ini,” pungkas dia. 


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bisakah Tol di RI Gratis Seperti Malaysia?

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan bahwa jalan tol yang di Indonesia termasuk milik perusahaan pelat merah tidak bisa digratiskan begitu saja.

Rini menjelaskan, setiap jalan tol yang dioperasikan oleh BUMN, terdapat investasi yang perlu dikembalikan. Pengembalian investasi ini melalui hak konsesi yang diberikan pemerintah melalui Kementerian PUPR.

“BUMN ini kan tolnya ini terkait dengan investasi, kita kan pinjem uang, ya nggak bisa dong,” tegas Rini di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Tidak hanya BUMN, kata Rini, para investor jalan tol baik swasta pun tidak bisa serta merta menggratiskan tarif jalan tol begitu saja.
“Kita tetap sebagai investor, apakah itu BUMN atau swasta, jalan tol juga banyak dibangun swasta, Astra punya, Malaysia juga punya di Indonesia, mereka nggak bisa bebasin mereka banyak jalan tol dengan pinjaman, otomatis kita harus membayar pinjaman itu kembali” kata Rini.

Pemberian hak konsesi dengan periode tertentu, kata Rini, menjadi modal BUMN mengembalikan dan investasi yang sudah dikeluarkan untuk membangun jalan tol itu sendiri.

Sementara keputusan gratis setelah masa konsesi habis, Rini mengaku keputusan tersebut ada di tangan Kementerian PUPR selaku pemilik aturan.

“Kalau Kementerian BUMN tidak bisa, nggak ada dasarnya BUMN, karena semua dari cost, investasinya memutuskan Kementerian PUPR,” ungkap dia.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad akan mewujudkan janji politiknya untuk menggratiskan jalan tol di negaranya. Hal itu dikarenakan pemerintahan yang dipimpinnya sudah memulai negosiasi dengan Gamuda Berhad, sebuah korporasi pemegang mayoritas beberapa konsesi jalan tol untuk mengakuisisi tol tersebut.

Jalan tol yang akan digratiskan oleh Mahathir ada empat ruas, yaitu ruas Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), ruas Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), ruas Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan ruas Terowongan SMART. (hek/zlf)