Pimpinan KPK: Sofyan Basir akan Dipanggil Dalam Waktu Dekat

JakartaSofyan Basir akan mendapatkan surat pemanggilan untuk menghadap penyidik KPK dalam waktu dekat. Direktur Utama PT PLN nonaktif itu merupakan tersangka kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.

“Jadwal pemanggilan saya belum tahu persis tapi dalam waktu dekat,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

Namun Syarif tidak menyampaikan detail kepastian kapan pemanggilan Sofyan. Yang jelas, saat ini Sofyan pun telah dicegah bepergian ke luar negeri.

“Saya yakin beliau kooperatif,” imbuh Syarif.

Sofyan sebelumnya berada di Prancis dengan alasan kedinasan ketika diumumkan sebagai tersangka oleh KPK pada Selasa, 23 April lalu. Setelahnya pada 25 April kemarin Sofyan diketahui sudah kembali ke Indonesia dan pada hari yang sama KPK mengirimkan surat permintaan pencegahan ke luar negeri ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Sofyan.

Kasus yang menjerat Sofyan itu berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada pertengahan tahun lalu yang menjerat mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha bernama Johanes Budisutrisno Kotjo.

Baik Eni dan Kotjo telah divonis dalam perkara tersebut. Setelahnya ada tersangka baru yang ditetapkan yaitu mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, yang juga baru-baru ini divonis.

Sedangkan Sofyan, berdasarkan keterangan dari KPK, diduga membantu Eni mendapatkan suap dari Kotjo. KPK menyebut Sofyan, Eni, dan Idrus mendapatkan jatah yang sama dari Kotjo.

Saksikan juga video ‘Dirut PLN Sofyan Basir Jadi Tersangka Baru Suap PLTU Riau-1’:

[Gambas:Video 20detik]

(fai/dhn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata di Aceh Tewas Ditembak

Liputan6.com, Aceh – Seorang pimpinan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Aceh Timur tewas usai terlibat kontak senjata dengan polisi, Rabu, 24 April 2019 kemarin. Ia meregang nyawa saat dibawa ke rumah sakit setelah mengalami luka tembak.

Kontak senjata dengan KKB pimpinan NA (45) itu terjadi di Dusun Seuneubok Teungoh, Kecamatan Peureulak Timur, Aceh Timur pada Rabu malam. Baku tembak berlangsung hampir 45 menit.

Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menangkap seorang anggota NA berinisial M (35). Sementara, seorang lagi berinisial S alias A lolos dari sergapan petugas.

“Melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah petugas, namun pihak kepolisian berusaha mengimbau agar KKB menyerahkan diri. Karena mereka tidak menghiraukan sehingga terjadi kontak senjata,” jelas Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Ery Apriyono kepada Liputan6.com, Kamis sore (25/4/2019).

Menurut Ery, NA telah lama masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Lhokseumawe karena melarikan diri dari Lapas Lhokseumawe. NA tertembak di bagian dada sebelah kiri dan meninggal dunia saat petugas membawanya ke rumah sakit.

Fadli Zon Luncurkan Buku Berisi Catatan Kritis Selama Jadi Pimpinan DPR

Jakarta – Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali menelurkan karya lewat sebuah buku. Kali ini, Fadli meluncurkan buku berjudul ‘Kata Fadli’.

Peluncuran buku ‘Kata Fadli’ digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/4/2019). Buku ‘Kata Fadli’ merupakan catatan-catatan kritis Fadli selama menjabat sebagai pimpinan DPR periode 2014-2019.

“Buku ini sebenarnya adalah kumpulan ucapan-ucapan, kemudian rilis-rilis pendek, komentar-komentar terhadap berbagai macam peristiwa dari hari ke hari selama 4,5 tahun,” kata Fadli.
Dia mengatakan buku ‘Kata Fadli’ berisikan komentar dirinya terhadap berbagai isu bangsa. Waketum Gerindra ini membahas isu politik hingga ekonomi dalam bukunya. Fadli pun menegaskan catatan-catatan ini dibuatnya berdasarkan data.
“Sebuah kompilasi dari berbagai macam isu, dan isu-isu itu saya tanggapi secara spontan. Dan Tentu berdasarkan juga data. Data-data ini adalah data-data yang ketika itu saya komentari,” ujar dia.

Dalam acara peluncuran ini, turut hadir sejumlah tokoh. Di antaranya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, ahli ekonomi Rizal Ramli, peneliti LIPI Siti Zuhro, dan budayawan Betawi Ridwan Saidi.
(tsa/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prediksi Ceres Negros Vs Persija: Rebutan Pimpinan Klasemen

Prakiraan susunan pemain

Ceres Negros (4-2-3-1): Roland Muller (kiper), Martin Steuble, Carli de Murga, Super, Jeffrey Christiaens (belakang), Omid Nazari, Kevin Ingreso, OJ Porteria, Stephan Schrock, Mike Ott (tengah), Bienvenido Maranon Morejon (depan)

Pelatih: Risto Vidakovic (Serbia)

Persija Jakarta (4-3-3): Andritany Ardhiyasa (kiper), Ismed Sofyan, Ryuji Utomo, Maman Abdurrahman, Dany Saputra (belakang), Rohit Chand, Heri Susanto, Sandi Sute(tengah), Riko Simanjuntak, Ramdani Lestaluhu, Bruno Matos (depan)

Pelatih: Ivan Kolev (Bulgaria)

Head to head

Belum pernah bertemu di ajang apapun

Lima pertandingan terakhir Ceres Negros

  • 12/3/2019 – Becamex Binh Duong 1-3 Ceres Negros (Piala AFC 2019)
  • 26/2/2019 – Ceres Negros 3-2 Shan United (Piala AFC 2019)
  • 5/2/2019 – Ceres Negros 1-2 Yangon United (Kualifikasi Piala AFC 2019)
  • 8/8/2018 – Home United 2-0 Ceres Negros (Piala AFC 2018)
  • 1/8/2018 – Ceres Negros 1-1 Home United (Piala AFC 2018)

Lima pertandingan terakhir Persija Jakarta

  • 28/3/2019 – Persija Jakarta 1-1 Kalteng Putra (Piala Presiden 2019)
  • 15/3/2019 – PSS Sleman 0-2 Persija Jakarta (Piala Presiden 2019)
  • 12/3/2019 – Shan United 1-3 Persija Jakarta (Piala AFC 2019)
  • 8/3/2019 – Madura United 2-2 Persija Jakarta (Piala Presiden 2019)
  • 5/3/2019 – Persija Jakarta 5-0 Borneo FC (Piala Presiden 2019)

Prediksi Bola.com

Ceres Negros 50-50 Persija Jakarta

Sumber: bola.com

Berita video highlights laga grup G Piala AFC 2019 antara Shan United melawan Persija Jakarta yang berakhir dengan skor 1-3 di Stadion Thuwanna YTC, Selasa (12/3/2019).

Partai Pimpinan Erdogan Tolak Hasil Pilkada Pasca-Kalah di Ankara

Ankara

Partai politik pimpinan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mempersoalkan hasil penghitungan di ibu kota Ankara dan Istanbul dalam pemilihan umum kepala daerah, setelah Partai AK tampak menelan kekalahan.

Berdasarkan penghitungan suara, Partai AK pimpinan Presiden Erdogan telah kalah di Ankara. Adapun untuk pemilihan wali kota Istanbul, Partai AK juga dikalahkan oleh partai oposisi utama, Partai Rakyat Republik, menurut data yang dikeluarkan oleh kantor berita Anadolu.

Secara nasional, aliansi pimpinan Partai AK telah memenangi lebih dari 51% suara dalam pilkada ini.

Namun, di kota terbesar Turki, Istanbul, baik Partai AK maupun kubu oposisi sama-sama mengklaim berhasil merebut suara mayoritas.

Partai AK menuduh adanya “suara tak sah dan pelanggaran di sebagian besar dari 12.158 tempat pemungutan suara di Ankara”.

Sekjen Partai AK, Fatih Sahin, mengatakan lewat Twitter: “Kami akan menggunakan hak-hak sah kami semaksimal mungkin, dan kami tidak akan membiarkan keinginan warga negara diubah di Ankara.”

Partai yang berkuasa itu juga menyatakan akan mempersoalkan hasil pemungutan suara di Provinsi Igdir.

IstanbulAFP Pendukung partaiCHP berpesta di Istanbul.

Sebelumnya, Erdogan mengatakan pemilu daerah adalah soal “kelangsungan hidup” Turki dan Partai AK.

Pilkada ini berlangsung di tengah kelesuan ekonomi dan dianggap sebagai referendum atas kepemimpinan Erdogan.

Lebih dari 57 juta orang di Turki terdaftar sebagai pemilih untuk memilih wali kota dan anggota dewan.

Apa hasilnya?

Media di Turki menyebut Mansur Yavas dari Partai Rakyat Republik (CHP) yang sekuler telah menang mutlak di Ankara.

Akan tetapi, baik CHP maupun AK sama-sama mengklaim kemenangan dalam pemilihan wali kota Istanbul yang selama ini di bawah kekuasaan Partai AK.

ErdoganEPAErdogan berpidato di hadapan para pendukungnya di Ankara.

Kandidat CHP, Ekrem Imamoglu, menyatakan dirinya menang dengan selisih hampir 28.000 suara. Sedangkan AK mengklaim kandidatnya, mantan Perdana Menteri Binali Yildirim, unggul 4.000 suara.

Kedua kandidat dilaporkan menerima lebih dari empat juta suara masing-masing.

CHP juga mengklaim telah memenangi pilkada di Izmir, kota terbesar ketiga di Turki.

Bagaimana reaksinya?

“Rakyat telah memilih demi demokrasi. Mereka telah memilih demokrasi,” ujar ketua CHP, Kemal Kilicdaroglu

Sementara itu, Erdogan yang berbicara di hadapan para pendukungnya di Ankara, mengindikasikan AKP mungkin kalah di Istanbul.

“Kalaupun orang-orang kita kehilangan mayoritas, mereka memberikan distrik-distrik kepada Partai AK,” ujarnya.

Ekrem ImamogluAFP Kandidat wali kota Istanbul dari PartaiCHP,EkremImamoglu, mengklaim meraih kemenangan.

Erdogan berikrar untuk fokus pada penanganan ekonomi Turki menjelang pemiliha umum nasional pada 2023 mendatang.

Wartawan kawakan, Rusen Cakir, mengatakan pilkada tersebut “bersejarah seperti 1994”, merujuk tahun ketika Erdogan terpilih sebagai wali kota Istanbul.

“Ini adalah deklarasi bahwa selembar halaman yang dibuka 25 tahun lalu kini sedang dibalikkan,” ujarnya sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

‘Pukulan menyakitkan’

Analisis Mark Lowen, Koresponden BBC Turki

Presiden Erdogan menggambarkan pemilihan daerah kali ini adalah soal kelangsungan hidup. Kini dia mengalami pukulan yang menyakitkan.

Untuk pertama kali dalam seperempat abad, partainya kehilangan kendali di ibu kota Turki, Ankara.

Kemudian di Istanbul yang merupakan kekuatan ekonomi Turki, ada perbedaan tipis antara Partai AK yang berkuasa dan partai oposisi.

Sebagaimana ditunjukkan perhitungan resmi, ada selisih kurang dari 3.000 suara antara kedua kandidat di kota berpendudul 18 juta orang ini. Keduanya sama-sama mengklaim telah menang.

Namun perhitungan terhenti ketika lebih dari 1% kotak suara belum dibuka. Ini taktik, kata kubu oposisi, untuk mencuri kemenangan.

Ini bisa jadi momen menentukan bagi presiden Turki yang penuh kuasa: tatkala oposisi yang lama dipandang sekarat merasa dia bisa dikalahkan.

Bagaimana jalannya kampanye?

Ini adalah pilkada pertama sejak Erdogan mendapat banyak kewenangan melalui pemilihan presiden tahun lalu.

Partai AK telah memenangi setiap pemilu sejak berkuasa pada 2002.

IstanbulEPA Para pendukung Partai AK juga berpesta di Istanbul.

Lantaran banyak media propemerintah atau dikendalikan pendukung Erdogan, sejumlah kritikus meyakini kubu oposisi berkampanye dalam posisi tidak menguntungkan.

Partai Rakyat Demokratis (HDP) yang pro-Kurdi, mengatakan pemilihan berjalan tidak adil dan menolak menempatkan kandidat di sejumlah kota.

Beberapa pemimpinnya dipenjara atas dakwaan terorisme, tuduhan yang mereka tolak.

Pawai Erdogan mendominasi berita di televisi. Dalam salah satu pawai, Sabtu lalu, presiden meyakinkan para pemilih dan para pendukung partainya bahwa semuanya dalam kendali.

“Saya adalah bos ekonomi sekarang sebagai presiden negara ini,” ujarnya seraya menyalahkan negara-negara Barat, terutama AS, atas guncangan ekonomi yang dialami Turki.


(mae/mae)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sejumlah Pimpinan Fraksi DPRD DKI Absen Saat Bahas Tarif MRT

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik angkat bicara mengenai negosiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi terkait penetapan tarif MRT Jakarta yang dilakukan pada, Rabu 26 Maret 2019.

“Harusnya kesepakatan itu dibawa lagi ke rapim. Harus dilalui prosesnya,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Taufik menjelaskan, keputusan tarif telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang digelar pada, Senin 25 Maret 2019. Dia menyebut hasil rapat tersebut tidak dapat diubah begitu saja, namun harus melalui aturan yang ada.

Karena hal itu, Taufik menyarankan agar penetapan tarif MRT Jakarta dikembalikan di rapat bersama di DPRD DKI Jakarta.

“Saran saya itu harus sesuai ketentuan dan tata tertib. Boleh saja ada kesepkatan tapi kembalikan ke rapim untuk pengesahannya supaya legal,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Selain Taufik, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menganggap hasil negosiasi Anies dan Prasetio mengenai tarif MRT Jakarta itu ilegal.

“Saya enggak ada dihubungi apa-apa, jadi saya menyatakan ilegal kalau diganti-ganti hasil Rapimgab,” kata Bestari.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD Jakarta sepakat tetapkan tarif MRT Jakarta berdasarkan jarak per stasiun.

Jelang Kampanye Terbuka, Prabowo Panggil Pimpinan Partai Koalisi

Liputan6.com, Jakarta – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan partai koalisi di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2019) malam.

Pertemuan ini disebut-sebut akan membahas soal rencana dan strategi Prabowo-Sandi dalam menghadapi kampanye terbuka, pada 24 Maret hingga 13 April 2019.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga, Priyo Budi Santoso membenarkan bahwa Prabowo mengundang pimpinan partai koalisi. Hal ini disampaikan Priyo saat tiba di kediaman Prabowo.

“Saya di telepon oleh Sekjen Partai Gerindra mas Ahmad Muzani dan menyampaikan surat undangan khusus pertemuan terbatas, mengundang jajaran pimpinan elite dan teras. Bisa ketum, bisa sekjen, atau ketua dewan kehormatan atau yang posisi-posisi puncak,” ucap Priyo.

Priyo menjelaskan, rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan partai koalisi Prabowo-Sandi. Pertemuan tersebut akan diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan strategi menghadapi kampanye akbar.

“Saya diberitahu oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membahas strategis. Besok dimulai rapat akbar dan rapat umum dan pak Prabowo memulai di Manado,” ucap dia.

Sementara, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, selain pimpinan parpol koalisi Indonesia Adil dan Makmur, Prabowo juga mengundang sejumlah ulama dan tokoh masyarakat.

“Pertama mengajak makan malam bersama, kemudian Pak Prabowo ingin mendengar masukan-masukan dari tokoh-tokoh dari pimpinan partai tersebut berkaitan dengan besok pagi, rencana dilakukannya kampanye terbuka,” tandas dia.

Siapa Perempuan Pengganti Taufik Kurniawan di Pimpinan Dewan?

Makassar – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Zulkifli menyiapkan kader perempuan PAN untuk menggantikan Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR. Zulkifli akan ‘merayu’ Taufik Kurniawan untuk mundur dari kursinya.

“Saya mau ketemu dengan Pak Taufik Kurniawan nanti,” kata Zulkifli Hasan dalam pidatonya di acara Polmark dan PAN di Hotel Sahid Makassar, Jalan dr Ratulangi, Kamis (21/3/2019).

Jika berhasil merayu Taufik untuk mundur, Zulkifli menyiapkan kader terbaiknya untuk mengisi kursi kosong itu. Alasan memilih perempuan karena tidak ada perempuan dari PAN yang mengisi posisi pimpinan di lembaga negara.
“Nanti saya pilih betul pimpinan DPR adalah perempuan, karena tidak ada perempuan di MPR,” ungkapnya.

“Jadinya pimpinan lembaga negara yang dari perempuan berasal dari PAN,” sambungnya.

Dikatakannya, wajib bagi partainya untuk memprioritaskan perempuan. Apalagi PAN memiliki agenda yang sangat pro oleh perempuan, termasuk emak-emak di dalamnya.

Sayangnya, mantan Menteri Kehutanan era SBY ini tidak menyebutkan sosok perempuan yang akan menggantikan Taufik Kurniawan

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan Zulkifli Hasan berencana menemui Taufik Kurniawan pekan ini. Zul berharap Taufik segera menyatakan pengunduran diri dari DPR.

“Minggu ini Bang Zul ingin ketemu sama Mas Taufik untuk minta keikhlasan dan ketulusannya untuk mengundurkan diri,” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto kepada wartawan, Rabu (20/3).

Zul ingin pengganti Taufik di DPR dilantik sebelum Pilpres 2019. DPR saat ini tengah memasuki masa sidang hingga 13 April 2019.

“Mungkin minggu ini, karena sebelum pilpres sudah dilantik. Berarti kan ngejar sebelum reses sudah dilantik,” ujar Yandri.

Taufik Kurniawan didakwa menerima suap dari Bupati Kebumen Yahya Fuad dan Bupati Purbalingga Tasdi. Jaksa KPK menyebut Taufik melanggar Pasal 12 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah pasal 11 dengan dakwaan yang sama.

Total uang suap yang diterima terdakwa adalah Rp 4,85 miliar, dengan rincian dari Bupati Kebumen Yahya Fuad sebesar Rp 3,65 miliar dan dari Bupati Purbalingga Tasdi sebesar Rp 1,2 miliar. Suap tersebut terjadi kala terdakwa meminta fee 5 persen untuk menggolkan Dana Alokasi Khusus di dua daerah itu.
(idh/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

OTT di Surabaya, KPK Tangkap Pimpinan Partai Politik

Jakarta – Tim penyidik KPK kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini yang ditangkap adalah seorang petinggi partai politik.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, penangkapan itu dilakukan di Surabaya. Penyidik mengamankan sejumlah pihak, salah satunya adalah petinggi partai politik.

Petinggi partai politik itu juga merupakan penyelenggara negara. Dia seorang legislator.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK itu kini tengah dibawa ke Mapolda Jatim untuk pemeriksaan. Dalam sebuah OTT, tim KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap.

Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi ke KPK mengenai OTT ini namun belum ada yang merespons.
(fjp/van)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hari Ini, Pimpinan KPK Menghadap Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Kelima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara padan Rabu (13/3/2019).

Rencananya, kelima pimpinan KPK yang merupakan bagian dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) akan menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

“Rabu, 13 Maret 2019, direncanakan Pimpinan KPK akan datang ke Istana Negara untuk menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Stranas PK sejak Oktober 2018 sampai saat ini,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 12 Maret 2019. 

Sebelumnya, KPK bersama kementerian dan lembaga lainnya menjalankan Stranas Pencegahan Korupsi berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Stranas PK. Dalam Perpres tersebut dibentuk Tim Nasional (Timnas) Pencegahan Korupsi yang terdiri dari Kantor Staf Presiden, KPK, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PAN-RB.

“Jadi Timnas PK ini merupakan tim yang mengerjakan implementasi dari strategi nasional pencegahan korupsi yang perpresnya sudah dibuat dan ditandatangani oleh Presiden sebelumnya,” kata Febri.

Febri mengatakan, Timnas Pencegahan Korupsi akan menyerahkan dokumen Stranas PK yang berisikan tiga fokus area stranas, 11 rencana aksi dan 24 sub rencana aksi kepada Jokowi. Tiga fokus Stranas PK itu, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

“Selanjutnya, Presiden akan menugaskan para Pimpinan Kementerian, Lembaga dan Kepala Daerah terkait untuk melaksanakan seluruh rencana aksi dan turunannya tersebut,” kata Febri.