Jaksa KPK Sertakan Peran Korporasi dalam Tuntutan Billy Sindoro

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro dituntut jaksa pada KPK dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy yang diyakini jaksa telah memberi suap sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk perizinan proyek Meikarta.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, jaksa KPK I Wayan Riana menyebut ada peran korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Jaksa mengungkap proyek tersebut digarap pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang.

Dalam tuntutan, jaksa menyebutkan tentang kesaksian Ju Kian Salim selama di persidangan. Ia merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak tahun 2016 dan direktur di PT MSU.

“(Ju Kian Salim) menerangkan pada pokoknya bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang terkait dengan Meikarta adalah semua direksi PT Lippo Cikarang dan PT MSU,” kata jaksa saat memaparkan surat tuntutan, Kamis (21/2/2019) malam.

Dalam surat dakwaan keempatnya, PT Lippo Cikarang melalui PT MSU juga disebutkan jaksa berperan secara bersama-sama dengan para terdakwa suap tersebut.

Keterangan Ju Kian Salim tersebut menurut jaksa sesuai dengan bukti berupa dokumen pengeluaran PT MSU. Bukti pengeluaran uang itu yang diyakini sebagai sumber duit suap.

“Persesuaian keterangan saksi Ju Kian Salim dengan dokumen pengeluaran PT MSU tanggal 14 Juni 2017 tersebut semakin menguatkan bahwa PT Lippo Cikarang melalui PT MSU adalah sumber uang yang diberikan kepada Neneng Hassanah Yasin dan beberapa dinas terkait perizinan Meikarta,” kata jaksa.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jaksa

Jaksa menyebut seluruh pemberian itu berjumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu. Uang itu diberikan ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Henry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah persidangan, I Wayan menjelaskan pihaknya akan menganalisis keterlibatan korporasi dalam kasus Meikarta sekaligus menunggu putusan majelis hakim.

“Kalau misalnya majelis memutuskan permintaan kami kan tadi bersama-sama dengan korporasinya juga. Nanti kalau misalnya diputuskan, kami laporkan ke pimpinan dan nanti ditindak lanjut internal,” ujarnya.

Menurut dia, korporasi tetap diuraikan dalam unsur Pasal 55. “Tadi ada keterangan Ju Kian Salim yang kita kaitkan dengan barang bukti Rp3,5 miliar. Kemungkinan itu kita analisa koorporasi bersama-sama dengan para pelaku. Kita tunggu putusan hakim,” ujarnya.

Sebagian besar pemberian itu, lanjut I Wayan, diberikan setelah izin Meikarta keluar. Pada saat IPPT keluar, proses perizinan diambil alih oleh tim pusat. Pimpinannya adalah terdakwa Billy Sindoro yang disebutnya merekrut Henry, Fitra dan Taryudi.

“Terdakwa (Billy) ini di belakang layar mengatur pemberian-pemberian ini,” kata jaksa.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Langkah Maju di Sengkarut Kursi DKI-2 Baru

Jakarta – Benang kusut pengisian kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta mulai terurai. PKS dan Partai Gerindra kini sudah menyepakati dua nama cawagub DKI untuk dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kesepakatan itu seolah menyelesaikan sengkarut politik antara PKS dan Gerindra sejak kursi DKI-2 ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018. Sandiaga mundur dari posisi Wagub DKI karena mengaku ingin berfokus pada pencalonannya sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

PKS sebagai partai pengusung Anies-Sandiaga merasa berhak mendapatkan posisi itu karena jatah cawapres pendamping Prabowo sudah diisi oleh Sandiaga, yang notabene merupakan kader Gerindra. Belakangan, status kader Gerindra akhirnya dilepas Sandiaga agar tidak ada kecemburuan politik di antara partai pengusung.

Klaim sepihak PKS soal posisi wagub ini sebenarnya diamini oleh Waketum Gerindra Fadli Zon. Fadli rela jabatan nomor dua di Jakarta itu diisi oleh kader PKS.

“Tentu karena pengusungnya dari Gerindra dan PKS, ya nanti mungkin calon wakil gubernurnya pengganti Pak Sandi itu sesuai kesepakatan dari pengusung itu dari PKS,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (10/8/2018).

Sejumlah nama kemudian diisukan menggantikan Sandiaga di DKI. Nama-nama seperti mantan cawagub Jawa Barat Ahmad Syaikhu, Mardani Ali Sera, hingga kader PKS sekaliber mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menjadi kandidat pengganti Sandiaga.

Bukan hanya PKS, Gerindra juga memunculkan nama M Taufik sebagai cawagub DKI. Taufik bahkan secara terang-terangan siap bertarung di DPRD DKI Jakarta jika dirinya diberi kesempatan.

Tarik-ulur Gerindra soal pengisian jabatan wagub tersebut memantik komentar dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW). Hidayat mengingatkan soal komitmen Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait kursi Wagub DKI sepeninggal Sandiaga Uno.

“Kami masih percaya bahwa Pak Prabowo memberikan komitmen yang pernah diberikan kepada PKS. Kesepahaman antara pimpinan tertinggi Gerindra dan PKS bahwa Gerindra kemudian akan mendukung calon dari PKS,” kata Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Tetapi pernyataan itu seolah dibantah oleh pengurus Gerindra DKI Jakarta. Gerindra DKI mengaku tidak mendapat arahan terkait komitmen tersebut.

“Kita hormati pendapat Ustaz HNW. Saya di DPD belum dapat arahan dan perintah soal ini. Menurut saya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kesepakatan adalah ranah DPP atau Pak Ustaz HNW menyebutnya petinggi,” ujar Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif saat dimintai konfirmasi, Selasa (18/9/2018).

Singkat cerita, drama soal kursi DKI-2 itu pun masuk dalam tahap fit and proper test, sesuai permintaan Gerindra. Namun mekanisme itu juga ternyata tak langsung memuluskan jalan kandidat menuju kursi wagub.

Buntutnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta Gubernur DKI Anies Baswedan memediasi kedua parpol tersebut untuk memastikan pengganti wagub DKI. Tapi Anies menilai tak perlu mediasi karena itu dinamika politik antara adik dan kakak.

“Mereka itu bersaudara, nggak perlu ada penengah. Bersaudara. PKS sama Gerindra itu sekutu dalam lima tahun mereka berjalan bersama. Ini dinamika kakak-adik saja,” kata Anies di pinggir Sungai Ciliwung Condet Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (11/11/2018).

Setelah berlarut berbulan-bulan, kini persoalan pengisian jabatan DKI-2 mulai menemui titik terang. PKS dan Gerindra DKI sepakat mengusulkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu jadi cawagub DKI Anies. Keduanya dipilih berdasarkan rekomendasi hasil fit and proper test. Nantinya Anies-lah yang akan mengusulkan nama Agung dan Syaikhu ke DPRD DKI.

“Proses pengisian cawagub DKI yang akan menggantikan Pak Sandi sampai dengan tadi, alhamdulillah, kami telah sepakat dan telah terima hasil fit and proper test,” kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik di Aljazeerah Signature Restaurant & Lounge, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat, (22/1/2018).

“Yang pertama, Pak Agung Yulianto Julianto dan Pak Ahmad Syaikhu,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS DKI Shakir Purnomo mengatakan surat pengajuan itu juga akan ditandatangani ketua umum serta sekjen dari Gerindra dan PKS. Rencananya, surat pengajuan cawagub DKI diserahkan ke Anies pada Senin (25/2) pekan depan.

“Kalau Sabtu atau Ahad ini tuntas, kami segera kirim surat ke Gubernur DKI,” kata Shakir.
(knv/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Korupsi Dana Kemah, Polisi Panggil Ulang Petinggi PP Pemuda Muhammadiyah

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Bendahara PP Pemuda Muhammadiyah.

Sebab, keduanya tidak hadir saat dipanggil polisi atas kasus dugaan korupsi dana kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia. 

“Jadinya, sementara mandek. Kita susun jadwal panggilan buat panitia pada enggak datang. Katanya lagi ke luar kota. Ini lagi dijadwal ulang,” kata Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendrawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/2/2019)

Bhakti mengaku pihaknya sudah mengantongi sejumlah bukti untuk menetapkan tersangka atas kasus dana kemah. Namun, kata Bhakti, pihaknya masih harus mengklarifikasi bukti tersebut dengan saksi-saksi lainnya.

“Bukti sudah cukup. Kita tetap harus mengklarifikasi sejumlah saksi-saksi lain dari PP Pemuda Muhammadiyah (untuk menetapkan tersangka),” ucap Bhakti.

2 dari 3 halaman

Belum Ditemukan Kerugian Negara

Sementara terkait jumlah kerugian negara, Bhakti belum bisa membeberkannya. Ia mengaku masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengungkap kerugian negara pada kasus dana kemah.

“Masih rapat-rapat terus. Kayaknya mereka (BPK) juga ada tekanan dari pimpinan mereka. Kalau kami enggak akan mengeluarkan estimasi meskipun sudah kelihatan (jumlah kerugian negaranya),” pungkas Bhakti.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menduga ada perbuatan melawan hukum pada kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia yang digelar di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada Desember 2017. Polisi mencium aroma korupsi pada kegiatan yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga itu.

Sejauh ini, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammdiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia dari Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani, Ketua Kegiatan dari GP Ansor Safaruddin, dan Abdul Latif dari Kemenpora.


Reporter: Ronal

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kejutan Mengharukan untuk Polisi yang Rajin Bersedekah

Liputan6.com, Kebumen – Barangkali, Parsono adalah nama polisi yang paling dikenal di Kecamatan Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah. Polisi baik hati ini dikenal dengan kedermawanan dan keramahannya kepada semua orang.

Belakangan, nama polisi berpangkat Aiptu ini semakin terkenal. Rupanya, ada warganet Kebumen yang mengunggah kedermawanan Aiptu Parsono ke dunia maya.

Mendadak namanya melambung. Banyak warganet yang salut dengan kedermawanan Parsono.

Rambutnya mulai memutih. Namun, sejak memulai karir di Polri pada tahun 1989, Parsono tak pernah melupakan pesan orangtuanya untuk berbagi rezeki kepada yang membutuhkan.

Setiap hari, terutama pagi hari, polisi baik hati ini selalu meluangkan waktu bersedekah untuk orang yang membutuhkan. Tugasnya sebagai Kanit Binmas Polsek Pejagoan membuatnya paham, lokasi-lokasi para duafa yang membutuhkan uluran tangan.

Pagi itu, seperti biasanya, setelah pengaturan lalu lintas pagi, ia bergegas ke salah satu rumah penduduk miskin. Kali ini, ia singgah ke rumah, atau lebih tepat, gubuk milik Bera (60) warga Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kebumen.

Parsono datang ke gubuk itu untuk mengetahui kondisi Bera sekaligus membagikan sembako dan sedikit uang untuk membantu meringankan kebutuhannya sehari-hari. Bera adalah warga penyandang tunanetra dan hidup sebatang kara di sebuah gubuk reyot.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ia mengandalkan bantuan dari warga karena keterbatasannya. Kondisi Bera tak luput dari pantauan Parsono.

“Enggak seberapa sih. Namun, kebiasaan ini sudah saya lakukan bertahun-tahun kepada orang yang membutuhkan. Bantuan ini murni dari penghasilan saya. Karena saya ingin berbagi,” ucap polisi baik hati ini, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Rabu, 20 Februari 2019.

Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

Penghargaan dari Kapolres Kebumen

Dia pun yakin, berbagi atau bersedekah tak bakal membuat seseorang menjadi susah. Keyakinan itu telah tertanam jauh hari, sejak masa muda.

Terbukti, meski hanya berpangkat Aiptu, ia mampu mengnyekolahkan anaknya hingga jenjang S2 dan kini menjadi Dosen di UIN Walisongo Semarang. Anak kedua, masih kuliah di UGM Yogyakarta dan yang terakhir anak perempuannya masih kelas 5 SD.

“Kami yakin, pendapatan kita berdua (istri) bisa untuk menyekolahkan anak dan berbagi. Istri saya bekerja sebagai Guru SD,” dia mengungkapkan.

Di mata rekan kerjanya, Aiptu Parsono merupakan pribadi yang disiplin dan agamis. Bahkan, di tengah kesibukkannya menjadi anggota Polri, ia menyempatkan waktunya menjadi Takmir Masjid di Desa Tanggerang, Kecamatan Sruweng, tempat tinggalnya.

“Jadi muazin juga,” kata polisi yang tiga tahun lagi bakal memasuki masa pensiun ini.

Aksi bersedekah tanpa pamrih Parsono ini rupanya menjadi perhatian pimpinan Polres Kebumen. Selasa, 19 Februari 2019, Parsono memperoleh penghargaan dari Kapolres Kebumen, AKBP Robert Pardede dalam sebuah upacara penyerahan penghargaan.

Wakil Kepala Polres Kebumen Kompol Prayudha Widiatmoko yang menjadi inspektur upacara dan menyerahkan piagam penghargaan dari Kapolres Kebumen kepada Aiptu Parsono. Suasana begitu khidmat ketika Aiptu menerima penghargaan ini.

Parsono tak bisa menyembunyikan betapa hatinya haru. Tentu, polisi baik hati ini tak pernah mengira sedekahnya yang tanpa pamrih diperhatikan oleh pimpinan.

“Kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Kapolres serta institusi, karena apa yang saya lakukan ini mendapat apresiasi. Karena, bagi saya bersedekah itu hal biasa. Dan merupakan anjuran agama untuk menyisihkan penghasilan kita untuk orang yang kurang mampu,” Parsono menuturkan.

Aiptu Parasono mungkin salah satu contoh sisi lain anggota Polri yang belum diketahui banyak orang. Di balik sosok disiplin anggota Bhayangkara, tersimpan jiwa-jiwa lembut kemanusiaan.

Dedi Mulyadi: Golkar Berhasil Keluar dari Zona Bahaya

Liputan6.com, Purwakarta – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kalau partainya sudah berhasil keluar dari zona bahaya. Hal itu dibuktikan dengan elektabilitas yang terus meningkat.

“Elektabilitas Partai Golkar sekarang ini sudah mencapai angka 11,3 persen, sesuai hasil survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA,” jelas Dedi di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (21/2/2019).

Ia mengatakan, sebelumnya elektabilitas Partai Golkar berada di zona bahaya, yakni di bawah 10 persen. Meskipun diakui belum terlalu hebat, partainya sudah menunjukkan keluar dari zona bahaya.

Menurut dia, Golkar yang merupakan salah satu partai politik tertua di Indonesia selama ini tidak pernah berada di bawah 14 persen.

“Sejelek-jeleknya Partai Golkar, minimal di angka 14 persen. Tinggal bagaimana sekarang bekerja keras untuk meraih minimal 14 persen di survei, sehingga di waktu pencoblosan bisa 20 persen,” kata Dedi.

Ia berharap agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melakukan langkah fundamental untuk mendongkrak elektabilitas partai berlambang pohon beringin tersebut. Tujuannya, supaya target minimal elektabilitas Golkar 14 persen bisa tercapai.

“Artinya, kita harus melangkah dengan membangun konten politik yang dimengerti publik,” kata Dedi seperti dikutip Antara.

Selain itu, langkah lain untuk meningkatkan elektabilitas Partai Golkar ialah mengambil efek elektoral dari calon Presiden dan Wakil Presiden RI nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

2 dari 3 halaman

Lumbung Suara di NTB

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui fungsionaris Partai Golkar di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam pertemuan itu, Airlangga mengaku optimis dapat memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Airlangga juga menyebut NTB merupakan salah satu provinsi yang ditargetkan bagi Golkar meraup suara besar. Untuk mewujudkan hal itu, Airlangga mengaku melakukan berbagai upaya, salah satunya merangkul mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB).

Dia yakin, bergabungnya TGB mampu mengangkat suara Golkar cukup besar di NTB. Airlangga pun menyinggung pengaruh TGB saat masih menjabat Gubernur. TGB dinilai memiliki rekam jejak yang terbukti mampu meraih kemenangan untuk pilpres saat itu.

“Provinsi NTB lumbung suara Golkar, nanti Pak TGB juga turun gunung. Kita bersatu insyaallah NTB menang,” ujar Airlangga.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Diberi Kelengkeng Kiai di Banyuwangi, Sandi Batalkan Puasa Sunnah

Banyuwangi – Cawapres nomer urut 02 Sandiaga Uno membatalkan puasa sunnah hari ini. Itu dilakukan saat berkunjung ke ponpes di Banyuwangi. Apa alasannya?

Hari ini, Sandi bertemu dengan Pimpinan Ponpes Nurul Abror Al Robbaniyyin dan Mursyid Thariqoh Naqsabandiyah, KH. Fadlurrahman Zaini Mun’im di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi.

Sandi sengaja membatalkan puasanya demi menghormati tuan rumah yang sudah menyiapkan hidangan makanan dan minuman untuknya.

KH Fadlurahman memberikan buah kelengkeng yang sudah dikupas untuk Sandi. Sandi tidak bisa menolak tawaran itu.
“Sebuah kehormatan dihidangkan makan dan minum oleh kiai. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah SWT. Ini bentuk penghormatan kepada sohibul bait,” terang Sandiaga di depan undangan dan relawan, Kamis (21/2/2019).

Dia menjelaskan, kedatangannya silaturahmi ke Banyuwangi tidak untuk kampanye. Melainkan silaturahmi dengan para kiai, habib dan para pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi.

Dalam kesempatan berbicara dengan masyarakat yang berkumpul di aula, Sandi mengaku tidak bicara soal visi misi. Karena ada peraturan yang melarang untuk berbicara di lingkungan pendidikan.

“Karena memang aturannya seperti itu ya kita tidak kampanye. Kita Silaturahmi. Semoga tali silaturahmi ini terus terjaga amin,” tambahnya.

Sandi justru mengimbau para simpatisan mulai hari ini bersama-sama membaca Al Quran dan mengkhatamkan hingga 17 April 2019. Agar pemilu di Indonesia berjalan lancar dan aman.

“Saya juga mengajak dan mengimbau para relawan, simpatisan, pendukung, mulai hari ini, bersama sama tiap malam Jumat, memulai membaca Al Quran hingga khatam sampai 17 April 2019. Untuk yang beragama lain, menyesuaikan menurut kepercayaannya masing-masing,” ujarnya.
(fat/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerindra Tepis Fadli Copy-Paste Incognito Jokowi: Jangan Kebakaran Jenggot!

Jakarta – Belakangan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengikuti gerak-gerik capres petahana Joko Widodo (Jokowi). Setelah mengikuti gaya Jokowi pangkas rambut di Garut, Fadli meniru kunjungan incognito Jokowi ke Tambak Lorok, Semarang. Apa maksud Fadli?

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade tak sepakat jika Fadli disebut meniru Jokowi. Menurutya, Fadli hanya menjalankan tugas sebagai anggota Partai Gerindra maupun anggota Dewan.

“Biasa saja, tidak usah ada yang kebakaran jenggot dengan yang dilakukan Bang Fadli itu,” kata Andre kepada wartawan, Kamis (21/2/2019).


Andre menyebut kunjungan Fadli ke Tambak Lorok sebagai anggota Dewan sudah sesuai dengan kerja pengawasan terhadap pemerintah. Dia menyebut Fadli tertarik untuk mengetahui dampak dari kunjungan incognito Jokowi. Kunjungan Fadli ke Tambak Lorok dikatakan Andre sebagai anggota Dewan.

“Saya rasa yang dilakukan Bang Fadli sebagai anggota DPR itu hal-hal yang wajar-wajar saja, beliau ingin mengawasi pemerintah dengan mengecek incognito Pak Jokowi yang ‘legendaris’. Dia bilang hanya berdua sama supir, tanpa pengawalan. Ternyata dibilang ada pengawalannya,” sebut Andre.

“Ini kan menarik ya, sehingga mungkin Bang Fadli jadi penasaran, beliau sebagai anggota Dewan bertugas mengawasi pemerintah melakukan dan mengecek apakah memang kunjungan Pak Jokowi ke Tambak Lorok sudah memberikan added value, manfaat bagi masyarakat atau nelayannya semakin makmur, semakin baik nasibnya di sana atau memang masih susah,” ucap Andre.

Soal Fadli yang ke Garut dan melakukan cukur rambut seperti Jokowi, Andre mengatakan hal itu dilakukan demi mengecek klaim Jawa Barat sudah dikuasai sang petahana. Menurutnya, kunjungan Fadli ke Garut sebagai anggota partai.

“Kalau ke Garut kan Bang Fadli ingin menyatakan, waktu itu ada klaim Jawa Barat khususnya Garut sudah mendukung Pak Jokowi sepenuhnya. Bang Fadli ingin membuktikan, ternyata klaim Jabar sudah menang, Garut dimenangi Pak Jokowi ternyata kan pepesan kosong. Biasalah Bang Fadli sebagai waketum kami, sebagai wakil ketua DPR bertugas, baik mengecek soal klaim di Garut maupun mengecek kinerja Pak Jokowi di incognito itu sebagai pimpinan DPR RI. Bagian dari dinamika politik Indonesia,” sebutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fadli Zon dikritik copy paste oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi saat mengunjungi Nelayan Tambak Lorok, Semarang. Mendapat komentar itu, Fadli Zon mengaku tidak masalah.

Menurut Fadli Zon, kedatangannya ke nelayan Tambak Lorok, Semarang adalah kebetulan ketika dia melakukan kunjungan ke Semarang.

“Tadi datang ke sana kebetulan dekat wilayah itu, ya mampir, yang mana sih yang disebut Tambak Lorok, ooh itu, terus berdialog dengan nelayan. Juga tidak ada rencana, namanya juga Go Show,” ungkap Fadli Zon.
(gbr/fdu)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ketua Fraksi PAN Mulfachri Dicecar Proses Penganggaran DAK Kebumen

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap ditelisik soal proses penganggaran dana alokasi khusus (DAK) Kebumen oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan dalam kasus ini.

“KPK mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait proses penganggaran DAK dari sisi fraksi di DPR RI terkait kasus Suap DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Dalam kasus ini KPK tengah menelisik proses pembahasan dan penganggaran DAK Kebumen yang dilakukan para legislator Senayan. Beberapa anggota DPR RI sudah diperiksa penyidik lembaga antirasuah.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

2 dari 3 halaman

Taufik Kurniawan Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

12 Ribu Personel TNI-Polri Amankan Munajat 212 di Monas

Liputan6.com, Jakarta Ribuan aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta, diterjunkan untuk pengamanan Munajat 212 yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Rencananya, kegiatan itu akan diisi dengan ceramah dari para ulama.

“Ada sekitar 12 ribu personel gabungan, nanti dari siang kita lakukan apel. Itu kan acaranya malam,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono kepada merdeka.com, Rabu (20/2).

Argo mengatakan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan acara Munajat 212. Rencananya, akan ada ribuan orang yang akan menghadiri acara tersebut.

“Intinya kami siap untuk melakukan pengamanan,” kata Argo.

Argo melanjutkan, pihaknya telah menyiapkan strategi untuk mengamankan kegiatan. Selain pengamanan, rekayasa lalu lintas juga dilakukan di sekitaran Monas.

2 dari 3 halaman

Doa Pilpres Aman

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan, Munajat 212 digelar untuk mendoakan kesuksesan Pilpres dan Pemilu 2019.

“Ini doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara Insya Allah saya akan hadir di malam munajat duduk bersama para habaib, kiai dan para tokoh berdoa bersama untuk keselamatan bersama Insya Allah saya akan hadir,” kata Slamet di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2).

Ia mengaku tak mengetahui apakah paslon capres-cawapres nomor urut 01 dan 02 diundang dalam acara tersebut.

“Saya serahkan ke panitia, yang jelas saya tahu pimpinan partai-partai diundang, itu yang saya tahu,” ucapnya.

Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) itu membantah bahwa acara doa bersama tersebut berkaitan dengan politik. Namun Menurutnya lumrah bila kegiatan tersebut dinilai bermuatan politis.

“Yang penting isi dari acara itu adalah niatan kita untuk mengetuk pintu langit munajat kepada Allah untuk keselamatan bangsa dan negara kita,” dia menandaskan.


Reporter: Ronald, Muhammad Genantan Saputra

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Dalami Kasus Suap yang Jerat Taufik Kurniawan Lewat Ketua Fraksi PAN

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap. Pemeriksaan Mulfachri untuk mendalami kasus dugaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kebumen yang menjerat Wakil Ketua nonaktif DPR RI Taufik Kurniawan.

“Mulfachri Harahap diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka TK (Taufik Kurniawan),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Masih belum diketahui apa yang akan digali penyidik KPK terhadap Mulfachri. Namun belakangan ini lembaga antirasuah sudah memeriksa sejumlah anggota DPR terkait kasus yang menjerat Taufik Kurniawan ini.

Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

2 dari 3 halaman

KPK Bidik Pihak Lain?

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: