BPN Sebut Tol ‘Pembunuh Bayaran’, Punya Sandiaga atau Jokowi?

Jakarta – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Fatwa, menuding jalan tol yang dibangun oleh pemerintah Presiden Joko Widodo sebagai pembunuh bayaran. Permukaan jalan yang berupa rigid beton jadi sorotannya.

“Jadi semua jalan yang dibangun oleh Jokowi adalah jalan yang bentuknnya adalah rigid pavement itu adalah sebetulnya terbentuk dari beton, dengan beton ini gesekan antara ban itu kalau dengan kecepatan tinggi cepat panas dan cepat meletus seperti diamplas,” kata Dian Fatwa kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019) malam.

Sederet jalan tol baru yang dibangun di era Presiden Jokowi memang umumnya masih menggunakan jalan dengan permukaan rigid beton. Hal ini sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tol baru.


Mengingat sebagian besar ruas tol Trans Jawa merupakan tol baru, maka SPM yang dibebankan hanya bersifat fasilitas dasar. Seperti permukaan jalan yang berupa rigid beton tak beraspal.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh menerangkan beban SPM akan ditingkatkan seiring dengan peningkatan arus lalu lintas dan pendapatan jalan tol. Peningkatan beban SPM juga menjadi tolak ukur kelayakan tol yang bersangkutan menaikkan tarif.

Beberapa hari yang lalu Tim detikFinance menjajal jalur Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Semarang. Sebagian besar memang masih berupa jalan beton. Salah satunya adalah tol Cikopo-Palimanan (Cipali).

Sebagian besar permukaan jalan tol sepanjang 116 km itu masih berupa rigid beton. Namun, permukaan jalan cukup nyaman lantaran permukaannya rata.

Sandiaga Uno pernah mengakui saat Tol Cipali mulai dibangun, dia masih memiliki saham di PT LMS. Namun, setelah maju sebagai salah satu kontestan di Pilkada DKI 2017, Sandiaga mengaku melepas sahamnya di PT LMS.

“Pengoperasian dan konstruksinya dilakukan oleh konsesi saat saya masih jadi pengusaha. Kebetulan saya yang mendirikan (PT LMS). Tapi sekarang saya di politik, sudah tidak lagi ada hubungan usaha,” terang Sandiaga Selasa (12/6/2018) silam. (dna/tor)

Prabowo Bakal Tanya Mahalnya Proyek LRT di Debat Kedua Capres

Liputan6.com, Jakarta – Mahalnya Proyek Infrastruktur Light Rail Transit (LRT) yang menelan biaya besar kemungkinan bakal ditanya Capres Prabowo Subianto kepada rivalnya Joko Widodo di debat capres pada Minggu 16 Februari 2019. Namun begitu, Prabowo akan mengajukan pertanyaan secara elegan.

Hal itu disampaikan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said saat jumpa pers update persiapan kedua di Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2/2019).

“Saya menangkap nuansa Pak Prabowo itu sangat menjaga kesantunan, etika dan tegas. Beliau seorang perwira tinggi, seorang diplomat senior, negarawan, jadi mungkin akan ditanya (LRT),” kata Sudirman.

Menurut Mantan Menteri ESDM itu, masalah tersebut sudah diketahui masyarakat. Oleh karenanya, tanpa Prabowo bertanya soal LRT, masyarakat sudah paham. Sudirman menyerahkan ke Prabowo akan mengkonfirmasi hal itu atau tidak.

“Tapi saya kira tanpa ditanya Pak Prabowo, masyarakat sudah tau,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).

2 dari 2 halaman

Kritik JK

JK menyinggung kondisi LRT Palembang yang kini hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. JK juga menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado. Menurut JK, proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut.

JK juga mengkritik pembangunan LRT Jabodetabek yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated (layang) dinilai kurang efektif.

“Saya kasih contoh, membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated (jalur layang). Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?” ucap JK.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com


Saksikan video pilihan berikut ini:

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKI

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah menyewa lembaga survei Indomatrik untuk menguntungkan pihaknya. Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga juga tak mempersoalkan pimpinan Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014 bersama lembaga survei Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

“Saya ingin tegaskan Indomatrik tidak ada hubungan sama sekali dengan BPN Prabowo-Sandi. Karena kami tidak menyewa jasa konsultan atau lembaga survei dari eksternal karena kami menggunakan dari Internal,” kata Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).

Indomatrik sendiri diketahui tak masuk dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Pihak Persepi menyoroti soal Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014. Saat itu Yazid merupakan Direktur Eksekutif Puskaptis, lembaga survei yang dituding manipulatif karena hasil quick countnya memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa, meleset dari real count KPU yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla.


Akibatnya, Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan Persepi. Puskaptis juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Kini nama Yazid kembali diperbincangkan sebab hasil survei Indomatrik juga berbeda dengan banyak lembaga survei lainnya. Jelang Pilpres 2019, Indomatrik menyebut elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin hanya terpaut tipis dari Prabowo-Sandiaga Uno, tak sampai 4%.

BPN Prabowo-Sandiaga Uno tak mempermasalahkan track record Yazid di Pilpres 2014. Andre Rosiade mengungkit soal Indomatrik yang hasil surveinya di Pilgub DKI 2017 sesuai, Anies Baswedan-Sandiaga mengalahkan Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

“Mengenai hasil survei yang meleset di Pilpres 2014, kita juga tahu lembaga-lembaga survei yang sekarang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% adalah lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok juga unggul di 2017,” tuturnya.

Andre pun menyebut lembaga-lembaga survei yang hasilnya menunjukkan keunggulan Jokowi sebagai partisan.

“Ternyata mereka semua juga meleset. Sedangkan Indomatrik waktu Pilkada 2017 prediksinya tepat bahwa Anies dan Sandi akan menang, termasuk hasil quick count nya di Pilkada DKI Indomatrik juga tepat. Ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga survei pendukung Jokowi juga pernah salah,” sebut Andre.

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKIFoto: Husin Yazid. (Dok detikcom).

Meski mengaku tak membela Indomatrik, ia kembali mengungkit soal hasil lembaga survei itu yang bisa sesuai dengan real count KPU di Pilgub DKI. Andre juga menyebut salah satu tokoh riset pemilu yang berpindah dari satu lembaga ke lembaga survei lainnya.

“Dan yang publik harus ketahui bahwa lembaga survei yang menyatakan Jokowi menang ini sama dengan lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok menang,” ujar politikus Gerindra itu.

“Saya tidak ingin membela Indomatrik tapi saya ingin kita objektif saja. Bahwa lembaga-lembaga survei yang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% ini adalah lembaga2-lembaga yang sama menyatakan Ahok unggul 20% juga dan faktanya Ahok kalah dan yang benar ini adalah Indomatrik. Saya rasa enggak ada masalah ya. Dulu juga Saiful Mujani ada di LSI sekarang ada SMRC, kan enggak ada masalah,” tambah Andre.

Yazid juga sudah membantah Indomatrik berafiliasi dengan Prabowo-Sandiaga. Senada dengan Andre, Yazid juga menyinggung hasil Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” ungkap Yazid, Sabtu (16/2).

TKN Jokowi-Ma’ruf meragukan kredibilitas hasil suevi ini. Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menuding Puskaptis dan Indomatrik sama-sama bersamalah.

“Antara Puskaptis dan Indomatrik sama saja. Kedua-duanya memiliki rekam jejak bermasalah. Lembaga survei ini seperti ini dapat membodohi rakyat dengan tujuan penggiringan opini dengan motif bisnis. Publik perlu kritis terhadap hasil survei dari lembaga survei yang partisan. Lihat dulu track record lembaga survei tersebut. Sandingkan dengan hasil lembaga survei yang lain. Kalau hasil surveinya nyeleneh sendiri patut diduga lembaga survei tersebut sedang membangun framing politik,” urai Ace.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dituding Berpihak ke Prabowo, Indomatrik: Tak Ada Bukti, Kami Independen

Jakarta – Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, mengomentari soal pernyataan lembaganya yang tak masuk ke dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Yazid mengatakan asosiasi lembaga survei tak hanya Persepi.

“Kan disebut tak gabung Persepi. Kan ada 3-4 perkumpulan atau asosiasi lembaga survei. Kan kita mau gabung ke mana saja boleh?” kata Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Lalu Yazid mengungkit soal survei-survei di masa Pilgub DKI pada 2017 lalu. Dia mengatakan saat itu Indomatrik mengeluarkan hasil survei yang hasilnya dinyatakan Pilgub DKI akan berlangsung dua putaran dan Anies Baswedan akan menang.
Dia mengatakan hasil survei Indomatrik ini berbeda dengan survei kebanyakan. Dia bertanya balik soal kredibilitas lembaga-lembaga survei tersebut.
“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” kata dia.

Yazid berasumsi 7-9 lembaga tersebut kini memihak ke Jokowi. Yazid juga menduga Hamdi Muluk tidak independen.

“Dan 7-9 lembaga survei pro-Ahok, sekarang disinyalir ke Jokowi. Hamdi Muluk yang jadi dewan etik juga disinyalir ke 01. Saya juga pertanyakan Prof Hamdi Muluk, kok dari Ahoker, itu keberpihakan? Apakah itu benar sebagai dewan etik?” ucap dia.

Yazid juga menanggapi soal pernyataan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang menduga lembaganya berpihak pada pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Dia mengatakan siap menjelaskan metodologi survei.

“Tidak ada bukti (berpihak ke Prabowo-Sandiaga). Saya benar-benar independen. Saya beri pembelajaran kepada masyarakat ini fenomena 5 tahunan. Saya mempunyai rasa bertanggung jawab. Rasa panggilan saya tentang ilmu metodologi survei. Dan masalah duit, itu duit kami sendiri. Kami siap, kami jelaskan semua metodologi,” ujar Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Persepi menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya. Persepi juga menyoroti sosok Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid.

“Tidak, tidak terdaftar. Itu yang punyanya si Yazid yang dikeluarkan dari Persepi tahun 2014,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meragukan hasil survei Indomatrik yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto semakin mendekati capres petahana. Karding mengaku baru mengetahui ada lembaga survei bernama Indomatrik.

Begitu juga Sekjen NasDem, Johnny G Plate, yang menertawai hasil survei Indomatrik karena berbeda dengan lembaga survei lainnya. Johnny menganggap hasil survei itu hanya untuk menyenangkan kubu Prabowo-Sandiaga.

Simak Juga ‘Survei Indomatrik: Elektabilitas Prabowo Mulai Kejar Jokowi’:

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(jbr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kapolri: Jawa Barat Harus Tetap Kondusif pada Pemilu 2019 Ini

Liputan6.com, Bandung – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan Provinsi Jawa Barat harus tetap kondusif pada pelaksanaan Pemilu 2019. Terlebih, daerah ini adalah penyumbang daftar pemilih tetap (DPT) terbesar se-Indonesia di pemilu tahun ini.

“Jawa Barat merupakan penyumbang DPT terbesar seluruh Indonesia. Kita harus jaga Jawa Barat. Indonesia dan Jawa Barat terus dijaga,” kata Kapolri pada silaturahim Kamtibmas Polri dengan tokoh masyarakat dan peresmian Masjid Al-Amman di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (16/2/2019).

Kapolri berharap, kontestasi politik Pemilu 2019 di Provinsi Jabar berjalan aman seperti saat pelaksanaan pilkada serentak tahun lalu. Padahal, pada pilkada lalu, wilayah ini masuk zona merah polisi.

“Tapi Jawa Barat alhamdulilah, semula diperkirakan panas, tapi aman dan damai. Dua kontestan di sini Kang RK (Ridwan Kamil) dan Kang Anton (Charliyan) lihat baik-baik saja berdua. Ini jadi modal bagi Jawa Barat pengamanan bagus di 2017 dan di 2018 aman, damai dan tenang,” ujar Tito.

Dia mengatakan, silaturahmi antara Polri dengan Kamtibmas merupakan kegiatan penting selama pelaksanaan Pemilu 2019 karena dapat akan menambah semangat kondusivitas.

“Bagi Polri saya menganggap persemian mesjid ini memiliki nilai tambah, karena ini berada di dalam institusi yang memiliki power yang diberikan kekuasan dan kekuatan oleh rakyat,” ucap Kapolri.

2 dari 3 halaman

Tugas Utama Polri

Menurut dia, salah satu tugas utama Polri ialah sebagai penjaga keamanan sehingga dengan kewenangan tersebut maka tidak ada penyimpangan kewenangan.

“Dengan power yang sedemikian besar ini harus dijaga karena kewenangan itu cenderung akan menyimpang. Ini harus dijaga jangan sampai terjadi abuse of power. Alih-alih menjadi pelindung masyarakat malah jadi pengganggu masyarakat,” kata Kapolri.

Dia mengatakan, pelaksanaan pemilu yang aman menjadi salah satu syarat dari sebuah negara maju.

“Salah satu kunci dari negara yang maju adalah keamanan yang harus dijaga dan juga dirawat. Dalam sebuah negara demokrasi pasti harus melalui tahap transisi kepemimpinan dan itu yang harus dijaga bersama-sama,” ujar Tito.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KPK Duga Samin Tan Suap Eni Saragih terkait Kontrak Batubara Kementerian ESDM 

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. 

Samin Tan diduga memberi suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Tersangka SMT (Samin Tan) diduga telah memberi hadiah atau janji terkait PKP2B sejumlah Rp5 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Menurut dia, pemberian itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengab Kementerian ESDM. Permintaan Samin Tan ini disanggupi Eni. 

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM. Di mana, posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” jelas Syarif.

 

2 dari 3 halaman

Untuk Pilkada

Syarif mengatakan dalam proses penyelesaian itu, Eni Saragih diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan.

Uang itu diduga untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih. Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.

“Transaksi terjadi di DPR sebanyak 2 kali dengan total Rp5 miliar,” ucap Syarif.

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

 

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kasus PLTU Riau-1, KPK Cegah CEO Blackgold Natural Resources

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua saksi berpergian ke luar negeri terkait proses penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Dua saksi itu yakni, CEO Blackgold Natural Resources, Rickard Philip Cecil dan Direktur PT China Huadian Enginering Indonesia, Wang Kun.

“Dalam penanganan perkara PLTU Riau-I, dua orang telah dicegah berpergian ke luar negeri,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Syarif mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pencegahan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sejak 27 Desember 2018. Keduanya dicegah selama enam bulan ke depan, hingga 27 Juni 2019.

“Pencegahan demi kepentingan penyidikan kasus suap PLTU Riau-1,” ucap dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Samin Tan diduga memberi suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Tersangka SMT (Samin Tan) diduga telah memberi hadiah atau janji terkait PKP2B sejumlah Rp5 miliar,” ujar Syarif.


2 dari 2 halaman

Lobi Eni Saragih

Menurut dia, pemberian itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM. Permintaan Samin Tan ini disanggupi Eni.

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM. Di mana, posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” jelas Syarif.

Dia mengatakan dalam proses penyelesaian itu, Politisi Golkar itu diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan. Uang itu diduga untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih. Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Surabaya Bersolek Sambut Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Baru

Liputan6.com, Surabaya – Surabaya bersolek. Menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang baru, sejumlah tempat di Kota Pahlawan ini tampak meriah.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Kamis (14/2/2019), karangan bunga ucapan selamat berjajar di Gedung Grahadi Surabaya. Kantor gubernur ini dihias dengan bunga dan gunungan buah. Karpet merah juga terpasang di area luar dan dalam gedung juga sudah dipasang karpet.

Persiapan penyambutan juga terlihat di Masjid Al Akbar Surabaya. Ratusan pelajar SMA berlatih musik rebana. Ada pula 30 mobil jeep yang telah disiapkan untuk arak-arakan penyambutan Kofifah-Emil.

Rencanannya, siang ini pasangan gubernur dan wakil gubernur baru akan diarak keliling jalan jalan protokol Surabaya.

Rabu sore, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur beserta wakilnya Emil Dardak. Pelantikan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta. Usai melantik, Jokowi meminta Khofifah dan Emil tancap gas.

Khofifah Indar Parawansa pun berkomitmen langsung melaksanakan visi misi pada 99 hari pertama kerjanya.

Setelah memenangi pilkada serentak, pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jawa tTimur ini dilangsungkan sesuai penetapan Keppres Nomor 2P dan 16 TP Tahun 2019. (Muhammad Gustirha Yunas)

Beda JK dan OSO soal Ahok Jadi Timses Jokowi

Jakarta – Dua pimpinan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin beda pendapat soal peran Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di tim pemenangan pasangan nomor urut 01 itu. Bila Jusuf Kalla (JK) menolak Ahok masuk TKN, Oesman Sapta Odang (OSO) justru memberikan dukungan.

“Kalau saya ditanya sebagai Ketua Dewan Pengarah, jangan (Ahok masuk TKN),” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

Di TKN Jokowi-Ma’ruf, JK merupakan Ketua Dewan Pengarah. Pria yang kini masih menjabat sebagai Wapres ini punya alasan mengapa melarang Ahok masuk ke tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Jika Ahok masuk ke TKN, kata JK, hal itu akan mengingatkan orang akan kasus penistaan agama yang membuat eks Gubernur DKI itu dihukum bui 2 tahun penjara. Menurutnya, Orang-orang yang sampai saat ini masih meyakini kesalahan Ahok akan mengira capres petahana Joko Widodo (Jokowi) mendukung kesalahan Ahok.
“Bahwa bisa berakibat lagi orang mengingat bahwa ‘oh ini Pak Jokowi dukung orang yang penista agama’, kan bahaya itu, bisa mengurangi suara. Apa saya bilang nanti, jadi lebihlah tenang-tenang, toh pemilu lagi 2 bulan,” kata JK.

JK pun menilai efek yang akan diberikan Ahok bila masuk TKN Jokowi-Ma’ruf tidak akan signifikan mengingat pelaksanaan Pilpres 2019 tak akan lama lagi. “Juga efeknya tidak akan banyak,” tuturnya.

Rupanya OSO tak sependapat dengan JK. Menurut Dewan Penasihat TKN ini, Ahok sudah otomatis bergabung dalam pemenangan Jokowi-Ma’ruf tanpa perlu ada formalitas.

“Sebetulnya nggak usah disuruh bergabung juga dia udah bergabung kan, karena dia bergabung dengan PDIP. PDIP kan pendukung 01,” kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2).

Beda JK dan OSO soal Ahok Jadi Timses JokowiFoto: Jusuf Kalla (JK). (Noval Dhwinuari Antony/detikcom).

Soal pernyataan JK terkait kasus Ahok, dia justru bertanya-tanya apakah kader baru PDIP tersebut betul penista agama. OSO juga mengingatkan, Ahok sudah menjalani hukumannya.

“Ya itu kan prediksi Pak JK, saya juga nggak bisa mempengaruhi. Tapi kan begini, apa benar Ahok itu penista agama? Itu kan menjadi tanda tanya, ya kan?” ujar Ketua DPD RI itu.

“Jadi, ya, sebetulnya dia sudah melakukan kewajibannya, ya sudah dong. Jadi apa yang mau dilakukan sebagai anak bangsa ya silakan aja dilakukan,” lanjut OSO.

Jokowi sendiri belum mengomentari polemik status Ahok di tim pemenangannya. Namun Ma’ruf Amin sudah angkat bicara. Ia setuju dengan pendapat JK.

“Saya kira bagus sarannya Pak JK itu ya bagus aja,” ujar Ma’ruf Amin kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (13/2).

Sementara itu menurut eks juru bicara Ahok di Pilgub DKI 2017, Raja Juli Antoni, Ahok sudah sadar dengan posisinya. Meski begitu, ia juga memahami kekhawatiran JK.

“Tanpa perlu dilarang, Ahok kayaknya sadar untuk tidak akan terlibat langsung pilpres kali ini, apalagi masuk secara formal di TKN,” ungkap Raja Juli kepada wartawan, Rabu (13/2).

Beda JK dan OSO soal Ahok Jadi Timses JokowiFoto: Ahok saat ke rumah OSO. (Screenshot video)

“Dalam konteks itu, saya bisa memahami kekhawatiran Pak JK. Politik identitas pada pilpres lalu sampai sekarang sangat kental. Apalagi setelah Pilkada DKI,” sambung Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf itu.

Terlepas dari masalah ini, Toni meyakini Ahok akan berperan untuk pemenangan Jokowi lewat caranya sendiri. Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Amin itu yakin Ahok juga tak akan memaksa bisa masuk timses pasangan nomor urut 01 tersebut.

“Dalam konteks itu, saya bisa memahami kekhawatiran Pak JK. Politik identitas pada pilpres lalu sampai sekarang sangat kental. Apalagi setelah Pilkada DKI,” tutup Toni.

Ikuti Perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

3 Kondisi Ani Yudhoyono Saat Dirawat di Rumah Sakit

Liputan6.com, Jakarta – Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah berjuang melawan kanker darah yang dideritanya. Perempuan yang akrab dipanggil Ibu Ani itu kini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit National University, Singapura, terhitung sejak 2 Februari 2019.

Tak sedikit doa serta dukungan dari seluruh keluarga besar dan tokoh penting negeri ini dipanjatkan untuk kesembuhan wanita kelahiran Yogyakarta, 6 Juli 1952 itu.

Begitu pula dari para warganet yang terus memberikan semangat untuk kesembuhan Ibu Ani Yudhoyono lewat #CepatSembuhBuAni. Salah satu ciutan datang dari Fajar Surya.


“Semoga cepat diangkat penyakitnya Bu Ani.” Disertai dengan emoticon dua tangan terkatup di dada, simbol doa.

Dalam foto yang dipostingnya, terselip pula doa agar keluarga diberi ketabahan dan selalu setia mendampingi. Lantas, seperti apa kondisi Ani Yudhoyono di di Singapura setelah divonis kanker darah:

2 dari 5 halaman

1. Masih Dalam Tahap Observasi

Adalah Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang mengunggah foto Ibu Ani tengah berbaring saat dijenguk Mantan Menkopolhukam era SBY, Djoko Suyanto beserta istri. 


Andi juga mengungkap kondisi Ibu Ani yang saat ini masih dalam tahap observasi oleh dokter dari Singapura dan Dokter Kepresidenan. Dia juga meminta doa pada masyarakat Indonesia untuk kesembuhan istri Presiden ke-6 RI SBY.

“Bu Ani sedang tahap observasi, mohon doa dari masyarakat Indonesia untuk Bu Ani agar bisa kembali beraktivitas. Mohon maaf jika banyaknya masyarakat yang mau menjenguk. Namun karena alasan tertentu pihak tim kedokteran untuk sementara melarang. Sekali lagi mohon doa dan terima kasih atas perhatiannya,” ucap Andi.

3 dari 5 halaman

2. Terbaring Lemas

Kondisi sang ibu yang tengah terbaring lemas di ruang perawatan juga ditunjukkan sang putra bungsu Edhy Baskoro Yudhoyono lewat akun akun instagramnya @Ibasyudhoyono.

Meski terbaring lemas di tempat tidur dengan wajah yang pucat, Ibu Ani tetap berusaha tersenyum manis untuk anak, menantu, dan cucu-cucunya.




View this post on Instagram

Mungkin foto/post ini adalah foto/post yang tidak begitu menyenangkan bagiku & keluargaku; disertai dengan senyuman rasa haru tapi aku percaya bahwa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Menyembuhkan, Tuhan Yang Maha Mendengar, Tuhan Yang Maha Mengabulkan segala doa’ agar benar-benar menyembuhkan hingga kembali sehat walafiat tanpa kurang satu apapun Memo-ku Kristiani Herrawati binti Sarwo Edhie Wibowo tercinta dari segala rasa sakit (blood cancer) ini. Aku berdoa setiap saat dalam nafasku, tawakal dan ikhlas agar ada mukjizat dan kemurahan Allah SWT mengabulkan doa hambamu ini seorang anak yang sangat menyayangi ibunya agar dimudahkan, dilancarkan dan diberikan semangat untuk sembuh dari segala perawatan & pengobatannya . Amiiin Amiiin Amiiin Ya Allah Ya Rabb.. Terima Kasih juga kepada semuanya termasuk keluarga besar, para dokter dan suster yang turut mendoakan, memberikan support dan merawat selama ini kepada Memo. InsyaAllah Tuhan mengabulkan doa-doa semua yang terindah termasuk memberikan kita semua panjang usia, kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan ini. Salam hormatku untuk semua. Selamat, Sehat, Sukses dan Rahayu 🙏🏻🙏🏻

A post shared by Edhie Baskoro Yudhoyono (@ibasyudhoyono) on Feb 12, 2019 at 11:06pm PST


“Mungkin foto/post ini adalah foto/post yang tidak begitu menyenangkan bagiku dan keluargaku. Disertai dengan senyuman rasa haru,” tulis Ibas dalam keterangan foto tersebut.

Namun, Ibas melanjutkan, dia percaya Tuhan akan mengabulkan segala doa dan benar-benar memberikan mujizat kepada sang Ibunda.

4 dari 5 halaman

3. Wajah Pucat

Ibu Ani Yudhoyono menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit National University, Singapura, sejak 2 Februari 2019. Itu berarti ibu dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini telah 11 hari menjalani pengobatan kanker darah yang didapnya.

Sesaat pernyataan resmi SBY dalam sebuah video yang mengabarkan kondisi sang istri, beredar foto-foto yang memperlihatkan Ibu Ani tengah terbaring di rumah sakit.

Tidak hanya terlihat lemas, Ibu dari Ibas dan AHY ini juga terlihat pucat. Hal ini terlihat dari akun @AndiArief yang diposting pada hari ini, Rabu (13/2/2019). Dalam foto tersebut terlihat SBY tengah mengusap wajah istrinya yang nampak pucat dengan penuh kasih sayang.

“Semua orang akan mendapatkan ujian. Tapi kesetiaan akan dikenang selalu,” tulis Andi Arief di Twitter seperti dikutip Health Liputan6.com dari akun @AndiArief_ pada Rabu, 13 Februari 2019.

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: