Banyak Mana, Karangan Bunga Pilpres 2019 atau Pilkada 2017?

Jakarta – Pedagang bunga mendapat berkah dari pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu). Sebab, mereka mendapat pesanan atau order papan karangan bunga ucapan selamat untuk calon presiden.

Menariknya, order yang masuk untuk semua pasangan calon (paslon), Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Meski orderan mulai masuk, pedagang mengaku order itu belum bisa mengalahkan pesanan yang ditujukan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Sebagaimana diketahui, tahun 2017 lalu karangan bunga sempat memenuhi Kompleks Balai Kota. Karangan bunga itu sebagai bentuk terima kasih masyarakat atas kontribusi Ahok di DKI Jakarta. Berikut berita selengkapnya dirangkum detikFinance:

(ang/ang)

Belajar dari Pilkada Jakarta, Prabowo Optimistis Menang Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto optimistis meraih hasil positif dalam kontestasi Pilpres 2019. Keyakinannya itu didasari hasil pilkada beberapa waktu lalu dengan jumlah pemilih yang besar.

“Dalam hitungan kita sangat bagus sangat akurat, yang dulu di DKI akurat, Jawa Barat akurat, Pilgub kita lumayan,” ujar Prabowo usai berorasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (7/4).

Hanya saja dia mengingatkan kemenangan Prabowo-Sandi bakal terwujud jika pelaksanaan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan tanpa kecurangan.

“Insyaallah kita menyongsong perubahan, kita minta kearifan pemilu dilaksanakan secara bersih, mudah-mudahan tanpa kecurangan, transisi yang aman kita laksanakan perbaikan bangsa kita,” ujarnya.

Saat berorasi di hadapan ribuan pendukungnya yang memutihkan Stadion GBK, mantan Danjen Kopassus itu menanyakan hasil survei dari pelbagai lembaga survei.

Ia menilai, masyarakat sudah kebal dengan hasil yang dirilis oleh lembaga survei dan mengatakan masyarakat tidak ingin terus menerus dicurangi dalam bentuk apapun.

Prabowo bahkan juga menyebut ada sedikitnya pejabat yang ‘melek’ atas kondisi politik saat ini. Yang mana dikatakan komitmen antikorupsi atau nepotisme namun masih marak jual beli jabatan.

“Kamu percaya survei-survei? Ada wartawan asing di situ? Halo correspondent, do you listen to what Indonesian people say? They don’t want to cheated again. Saya percaya bahwa banyak pejabat-pejabat kita sudah insyaf banyak yang beri tahu. Tapi kadang-kadang gua kesel juga bolak balik difitnah mana buktinya yang dimaksud siapa elite-elite itu siapa yang suka nyogok-nyogok yang suka bagi-bagi amplop yang suka jual beli jabatan,” tandasnya.

Reporter: Yunita Amalia

AS dan Uni Eropa Serukan Turki Terima Hasil Pilkada, Erdogan Geram

AnkaraPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan geram pada Amerika Serikat dan Eropa dan menuding mereka mencampuri urusan dalam negeri Turki. Erdogan menyampaikan hal ini setelah pemerintah AS dan Uni Eropa mengomentari hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Turki.

Erdogan dan partainya, AK mengalami kekalahan dalam pilkada di ibu kota Ankara dan di Istanbul, pusat ekonomi dan kota terbesar di Turki. Bahkan pemerintah Turki telah memprotes hasil di Istanbul dan menuntut penghitungan suara ulang.

Terkait hasil tersebut, pemerintah AS menyerukan pemerintah Turki untuk menerima hasil pilkada yang digelar pada Minggu (31/3) waktu setempat itu. Uni Eropa pun menyerukan pemerintah Turki untuk mengizinkan para pejabat terpilih melaksanakan mandat mereka secara bebas.

Namun Erdogan geram atas pernyataan tersebut dan menyerukan AS dan Eropa untuk “tahu tempat Anda”.

“Amerika dan Eropa mencampuri urusan dalam negeri Turki,” ujar Erdogan kepada para wartawan seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (6/4/2019).

“Turki memberikan pelajaran demokrasi kepada seluruh dunia,” imbuh Erdogan.

Sebelumnya, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Robert Palladino mengatakan “pemilihan yang bebas dan adil adalah penting bagi demokrasi, dan ini berarti menerima hasil pemilihan yang sah adalah penting.”

Juru bicara Uni Eropa Maja Kocijancic juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengharapkan para pejabat lokal yang terpilih bisa “melaksanakan mandat mereka secara bebas dan sesuai dengan prinsip-prinsip Dewan Eropa yang mana Turki tentunya menjadi anggotanya.”

Kendati Partai AK memperoleh suara terbanyak secara nasional, mereka kalah di Istanbul, Ankara, dan Izmir. Presiden Erdogan, tampaknya, belum siap melepas Istanbul – pusat ekonomi Turki sekaligus kota asalnya, tempat ia sendiri pernah menjadi walikota. Kekalahan di Ankara, Istanbul, dan beberapa kota lainnya menjadi pukulan telak bagi Erdogan dan bisa menjadi titik balik setelah 16 tahun berkuasa.

(ita/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bela Ma’ruf Soal Video ‘Ahok Sumber Konflik’, TKN: Konteksnya Pilkada DKI

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin memberi pembelaan kepada sang cawapres terkait videonya yang menyebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai ‘sumber konflik dan harus dihabisi’. Ma’ruf disebut berbicara dalam konteks Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Melihat pernyataannya Abah Kiai Ma’ruf Amin jelas harus dilihat dalam konteks politiknya pada saat itu. Saat Pilkada DKI Jakarta, Pak Ahok kan memang menjadi sorotan publik. Apapun yang dilakukan Pak Ahok selalu menjadi perbincangan masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra,” ujar juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (4/4/2019).

Dalam video yang beredar, Ma’ruf tampak berbicara dengan sejumlah orang. Video tersebut diketahui bukan baru-baru ini diambil. Pada video itu, Ma’ruf menyebut Ahok merupakan sumber konflik sehingga harus dihabisi.

Saat dikonfirmasi, Ma’ruf menjelaskan bahwa ada beberapa ustaz yang mengajaknya untuk mendukung Anies Baswedan menjadi capres di Pemilu 2019. Dalam percakapan muncul pembicaraan soal Anies yang berhasil mengalahkan Ahok di Pilgub DKI 2017.
Ma’ruf pun tidak setuju mendukung Anies di Pilpres 2019. Baginya, Jokowi beda dengan Ahok. Oleh sebab itu, dia mendukung Jokowi.

Ace pun menyebut pernyataan Ma’ruf soal ‘Ahok sumber konflik sehingga harus dihabisi’ tidak bisa diartikan secara harafiah. Seperti diketahui, Ahok tersandung kasus penistaan agama saat Pilgub DKI 2017. Kasus Ahok menimbulkan Aksi 212 yang turut dihadiri Ma’ruf. Saat persidangan kasus Ahok, Ma’ruf juga sempat menjadi saksi ahli.

“Politik itu kan sebetulnya merupakan upaya penyelesaian konflik dengan cara yang lebih beradab dan telah diatur dalam aturan perundang-undangan,” ujar Ace.

Politikus Golkar ini mengkritik pihak yang menyebarkan video Ma’ruf Amin itu. Menurut Ace, Pilpres 2019 dan Pilgub DKI 2017 tak bisa disamakan.

“Mengangkat kembali video Abah Kiai Ma’ruf dalam konteks Pilkada DKI Jakarta dan membandingkannya dengan Pilpres 2019 ini jelas tidak relevan. Apalagi mempersamakan Pak Jokowi dengan Pak Ahok,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Ma’ruf sudah menjelaskan alasannya membicarakan Ahok. Ia menyebut nama Ahok sebagai pembanding situasi politik Pilpres 2019 yang berbeda dengan Pilgub DKI 2017.

“Sekarang saya buka saja, beberapa ustaz waktu itu minta ngajak saya untuk dukung Anies sebagai calon presiden. Dia mengaca itu bisa berhasil ketika Anies mengalahkan Ahok di Jakarta. Begitu,” kata Ma’ruf di Garut, Kamis (4/3).

“Saya tak setuju. Saya bilang, kalau Ahok itu, saya waktu itu menggunakan istilahnya itu apa namanya, sumber konflik. Terjadi konflik itu karena Ahok. Oleh karena itu, tentu Ahok ya kita harus cegah. Kalau dia terus menjadi konflik akan bangsa ini berkonflik,” sambungnya.
(elz/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tertinggal di Survei LSI, BPN Prabowo-Sandi Singgung Pilkada Jabar

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap optimis meski masih tertinggal dalam survei LSI Denny JA dan Indo Barometer. Mereka berkaca pada pengalaman Pilkada Jawa Barat 2018.

“Pilkada Jabar menunjukkan bahwa selama masih ada hari kampanye, Prabowo-Sandi masih punya peluang yang sama dengan pak Jokowi. Dan kami yakin insyaallah melihat antusias lapangan akan terwujud,” kata wakil ketua BPN Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera saat dihubungi, Selasa (3/4/2019).

Mardani mengatakan BPN tetap mengacu pada survei internal mereka. Meski begitu dia enggan menyebut elektabilitas di survei internal tersebut.

“Survei internal untuk konsumsi startegi kita. Tidak dibuka ke publik. Intinya survei itu dua fungsinya: cermin dan cambuk. Cermin untuk melihat efektivitas kita dan cambuk untuk bekerja lebih cerdas dan lebih keras lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Indo Barometer merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas pasangan calon. Pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul dengan elektabilitas 50,8 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 32 persen.

Hasil itu didapat Indo Barometer dari survei yang dilaksanakan pada 15-21 Maret 2019. Metode survei menggunakan multistage random sampling dengan 1.200 responden dari 34 provinsi. Pengumpulan data dengan cara wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Sementara itu, survei LSI Denny JA menunjukkan hasil yang tak jauh berbeda. Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebesar 56,8-63,2 persen, sementara elektabilitas Prabowo-Sandi sebesar 36,9-43,2 persen.

Survei LSI Denny JA ini berlangsung pada 18-26 Maret 2019 dan diikuti 1.200 responden. Survei dilakukan di 34 provinsi dengan metode multistage random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of errorsurvei ini 2,8%.
(abw/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Partai Erdogan Protes Hasil Pilkada di Istanbul

Istanbul – Partai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, aliansi Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) keberatan atas hasil pemilihan kepala daerah di Istanbul. Mereka telah melayangkan banding atas kekalahan di wilayah itu.

“Pada pukul 15.00 WIB hari ini, kami telah mengajukan semua permohonan kami ke dewan pemilihan distrik,” kata pimpinan AKB Istanbul, Bayram Senocak, seperti dilansir Reuters, Selasa (2/4/2019).

Bayram mengatakan ketidakberaturan penghitungan suara terjadi dalam pilkada di Istanbul. Meski begitu AKP berjanji akan mematuhi hukum dalam protes tersebut.

“Apa pun tindakakan pejabat dan untuk alasan apa pun, kami akan mengikuti langkah-langkah hukum yang diperlukan,” ujarnya.

Partai politik pimpinan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengalami kekalahan di ibu kota Ankara dalam pemilihan umum kepala daerah. Meski begitu secara nasional, AKP telah memenangi lebih dari 51% suara dalam pilkada ini.

Namun, di kota terbesar Turki, Istanbul, baik Partai AK maupun kubu oposisi sebelumnya sama-sama mengklaim berhasil merebut suara mayoritas.

Erdogan mengatakan pemilu daerah adalah soal ‘kelangsungan hidup’ Turki dan Partai AK. Pilkada ini berlangsung di tengah kelesuan ekonomi dan dianggap sebagai referendum atas kepemimpinan Erdogan. Lebih dari 57 juta orang di Turki terdaftar sebagai pemilih untuk memilih wali kota dan anggota dewan.
(abw/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Partai Pimpinan Erdogan Tolak Hasil Pilkada Pasca-Kalah di Ankara

Ankara

Partai politik pimpinan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mempersoalkan hasil penghitungan di ibu kota Ankara dan Istanbul dalam pemilihan umum kepala daerah, setelah Partai AK tampak menelan kekalahan.

Berdasarkan penghitungan suara, Partai AK pimpinan Presiden Erdogan telah kalah di Ankara. Adapun untuk pemilihan wali kota Istanbul, Partai AK juga dikalahkan oleh partai oposisi utama, Partai Rakyat Republik, menurut data yang dikeluarkan oleh kantor berita Anadolu.

Secara nasional, aliansi pimpinan Partai AK telah memenangi lebih dari 51% suara dalam pilkada ini.

Namun, di kota terbesar Turki, Istanbul, baik Partai AK maupun kubu oposisi sama-sama mengklaim berhasil merebut suara mayoritas.

Partai AK menuduh adanya “suara tak sah dan pelanggaran di sebagian besar dari 12.158 tempat pemungutan suara di Ankara”.

Sekjen Partai AK, Fatih Sahin, mengatakan lewat Twitter: “Kami akan menggunakan hak-hak sah kami semaksimal mungkin, dan kami tidak akan membiarkan keinginan warga negara diubah di Ankara.”

Partai yang berkuasa itu juga menyatakan akan mempersoalkan hasil pemungutan suara di Provinsi Igdir.

IstanbulAFP Pendukung partaiCHP berpesta di Istanbul.

Sebelumnya, Erdogan mengatakan pemilu daerah adalah soal “kelangsungan hidup” Turki dan Partai AK.

Pilkada ini berlangsung di tengah kelesuan ekonomi dan dianggap sebagai referendum atas kepemimpinan Erdogan.

Lebih dari 57 juta orang di Turki terdaftar sebagai pemilih untuk memilih wali kota dan anggota dewan.

Apa hasilnya?

Media di Turki menyebut Mansur Yavas dari Partai Rakyat Republik (CHP) yang sekuler telah menang mutlak di Ankara.

Akan tetapi, baik CHP maupun AK sama-sama mengklaim kemenangan dalam pemilihan wali kota Istanbul yang selama ini di bawah kekuasaan Partai AK.

ErdoganEPAErdogan berpidato di hadapan para pendukungnya di Ankara.

Kandidat CHP, Ekrem Imamoglu, menyatakan dirinya menang dengan selisih hampir 28.000 suara. Sedangkan AK mengklaim kandidatnya, mantan Perdana Menteri Binali Yildirim, unggul 4.000 suara.

Kedua kandidat dilaporkan menerima lebih dari empat juta suara masing-masing.

CHP juga mengklaim telah memenangi pilkada di Izmir, kota terbesar ketiga di Turki.

Bagaimana reaksinya?

“Rakyat telah memilih demi demokrasi. Mereka telah memilih demokrasi,” ujar ketua CHP, Kemal Kilicdaroglu

Sementara itu, Erdogan yang berbicara di hadapan para pendukungnya di Ankara, mengindikasikan AKP mungkin kalah di Istanbul.

“Kalaupun orang-orang kita kehilangan mayoritas, mereka memberikan distrik-distrik kepada Partai AK,” ujarnya.

Ekrem ImamogluAFP Kandidat wali kota Istanbul dari PartaiCHP,EkremImamoglu, mengklaim meraih kemenangan.

Erdogan berikrar untuk fokus pada penanganan ekonomi Turki menjelang pemiliha umum nasional pada 2023 mendatang.

Wartawan kawakan, Rusen Cakir, mengatakan pilkada tersebut “bersejarah seperti 1994”, merujuk tahun ketika Erdogan terpilih sebagai wali kota Istanbul.

“Ini adalah deklarasi bahwa selembar halaman yang dibuka 25 tahun lalu kini sedang dibalikkan,” ujarnya sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

‘Pukulan menyakitkan’

Analisis Mark Lowen, Koresponden BBC Turki

Presiden Erdogan menggambarkan pemilihan daerah kali ini adalah soal kelangsungan hidup. Kini dia mengalami pukulan yang menyakitkan.

Untuk pertama kali dalam seperempat abad, partainya kehilangan kendali di ibu kota Turki, Ankara.

Kemudian di Istanbul yang merupakan kekuatan ekonomi Turki, ada perbedaan tipis antara Partai AK yang berkuasa dan partai oposisi.

Sebagaimana ditunjukkan perhitungan resmi, ada selisih kurang dari 3.000 suara antara kedua kandidat di kota berpendudul 18 juta orang ini. Keduanya sama-sama mengklaim telah menang.

Namun perhitungan terhenti ketika lebih dari 1% kotak suara belum dibuka. Ini taktik, kata kubu oposisi, untuk mencuri kemenangan.

Ini bisa jadi momen menentukan bagi presiden Turki yang penuh kuasa: tatkala oposisi yang lama dipandang sekarat merasa dia bisa dikalahkan.

Bagaimana jalannya kampanye?

Ini adalah pilkada pertama sejak Erdogan mendapat banyak kewenangan melalui pemilihan presiden tahun lalu.

Partai AK telah memenangi setiap pemilu sejak berkuasa pada 2002.

IstanbulEPA Para pendukung Partai AK juga berpesta di Istanbul.

Lantaran banyak media propemerintah atau dikendalikan pendukung Erdogan, sejumlah kritikus meyakini kubu oposisi berkampanye dalam posisi tidak menguntungkan.

Partai Rakyat Demokratis (HDP) yang pro-Kurdi, mengatakan pemilihan berjalan tidak adil dan menolak menempatkan kandidat di sejumlah kota.

Beberapa pemimpinnya dipenjara atas dakwaan terorisme, tuduhan yang mereka tolak.

Pawai Erdogan mendominasi berita di televisi. Dalam salah satu pawai, Sabtu lalu, presiden meyakinkan para pemilih dan para pendukung partainya bahwa semuanya dalam kendali.

“Saya adalah bos ekonomi sekarang sebagai presiden negara ini,” ujarnya seraya menyalahkan negara-negara Barat, terutama AS, atas guncangan ekonomi yang dialami Turki.


(mae/mae)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jawab ‘Ancaman’ Novel Bamukmin, Komisioner KPU Ungkit Hoax 7 Kontainer

Jakarta – Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin menyebut masyarakat mengalami krisis kepercayaan dan menyebut akan membubarkan KPU jika tidak netral dalam pemilu. KPU mengatakan tudingan krisis kepercayaan tersebut tidak bijak.

“Tudingan krisis kepercayaan tidak bijak, karena hingga tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu terjaga,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz kepada detikcom, Jumat (1/3/2019).

Menurut Viryan, saat ini yang terjadi banyak pihak berupaya mendelegitimasi pemilu dengan berita hoax. Salah satunya dengan adanya hoax 7 kontainer surat suara tercoblos yang sempat terjadi.

“Yang ada justru hoax pemilu yang berupaya mendelegitimasi pemilu, terbukti dengan hoax pemilu 7 kontainer surat suara sudah tercoblos, masa hoax pemilu delegitimasi pemilu lantas membuat krisis kepercayaan. Maknanya upaya membuat kabar bohong mendelegitimasi KPU tidak berhasil dilakukan,” kata Viryan.

Dia juga mengatakan perhitungan hasil pemilu dilakukan secara manual, sehingga tidak dimungkinkan adanya kecurangan memalui manipulasi IT. Selain itu, menurutnya perhitungan ini juga dilakukan secara terbuka yang disaksikan pengawas pemilu.

“Pemilu sejak 1955 sampai sekarang dilakukan secara manual, tidak mungkin IT bisa memanipulasi hasil pemilu karena Indonesia tidak menyelenggarakan pemilu elektronik. Yang dilakukan hanya publikasi hasil pemilu di TPS, kecamatan, dan sebagainya,” kata Viryan.

“Hasil pemilu dihitung dalam rapat pleno terbuka, rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan sampai dengan pusat. Rapat pleno dilakukan secara terbuka, diikuti saksi dari peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau dan masyarakat,” sambungnya.

Terkait adanya potensi kecurangan memalu kotak suara bila disimpan di kantor kecamatan. Viryan juga mengatakan tempat penyimpanan ini telah dilakukan sejak 1955 dan tidak menimbulkan masalah.

“Penyimpanan kotak suara di kantor kecamatan dilakukan sejak pemilu 1955 sampai sekarang, termasuk juga di pilkada. Penggunaan kantor kecamatan sudah berlangsung dan tidak ada masalah selama ini,” kata Viryan.

Sebelumnya, Novel Bamukmin meminta KPU netral sebagai penyelenggara Pemilu 2019. Dia menyebut KPU wajib dibubarkan jika tidak netral.

“Kita mendatangi KPU, tak lain tidak bukan tuntut keadilan. Betul? Siap tegakkan keadilan? Siap tegakkan persatuan? Takbir!” kata Novel di atas mobil komando di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Novel juga mengklaim masyarakat saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan. Oknum aparat, baik sipil maupun Polri, disebut Novel dipertanyakan netralitasnya.

(dwia/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hak Politik Eni Saragih Dicabut Hakim Selama 3 Tahun

Jakarta – Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Eni Maulani Saragih yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara tahun selama 6 tahun karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana,” kata hakim ketua Yanto saat amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq.

Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni digunakan membiayai kegiatan pilkada suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dedi Mulyadi Yakin Angka Golput di Jabar Turun di Hari Pencoblosan

Liputan6.com, Pangandaran – Analisis Departemen Politik dan dan Pemerintahan UGM menunjukkan percakapan mengenai sikap golongan putih (golput) di media sosial terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan Analisis Big Data di Twitter menunjukkan, potensi golput paling tinggi ada Jawa Barat dengan prosentase 21,60 persen.

Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Jokowi-Ma’ruf Amin, Dedi Mulyadi menilai, golput menjadi hal biasa yang selalu muncul jelang pemilihan umum. Namun, politikus Golkar itu beranggapan, jumlahnya bakal berkurang pada hari pemilihan.

“Biasanya isu itu hanya sampai sebelum pemilihan,” kata Dedi, di Lapangan Boulevard Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019).

Dia meyakini, angka golput di Jawa Barat lebih kecil dibanding saat pemilihan kepala daerah.

“Misalnya pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah kabupaten kota itu relatif rata-rata di atas 55 persen (partisipasi politik) hingga 70 persen,” jelas Dedi.

Sebagai catatan, pilkada serentak di Jawa Barat angka partisipasi masyarakat cukup tinggi. Mencapai angka 73 persen.

“Saya pikir angka demokrasi di Indonesia angka demokrasi yang terbaik di dunia,” tambah Dedi.


Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: