Derita Angela Skolastika Bocah Penderita Hidrosefalus di Kupang

Liputan6.com, Kupang- Perempuan cilik usia 8 tahun itu duduk pada sebuah kursi plastik berwarna hijau, bersandar dialasi sebuah bantal di belakangnya. Diapit ibu dan beberapa keluarga lainnya, dia sesekali tertawa dan mengulum jemarinya.

Dialah Angela Tekla Skolastika Mene (8) warga RT 15 RW 04, Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT. Ia menderita Hidrosefalus sejak usia setahun lebih. Berbeda dengan bocah seusianya, Angela hanya bisa mendekam saja dalam rumahnya.

Angela berusaha duduk dengan posisi normal. Namun apa daya, harapan dan usaha itu tak jua berhasil. Derita Hidrosefalus membuat ukuran kepalanya membesar dan susah bergerak, bahkan hanya untuk makan pun dia masih disuapi.

Kini, posisi duduknya seperti setengah berbaring dengan sebuah bantal di belakangnya, sementara tatapannya pun tak bisa tenang, dan terlihat kosong.

Mengenakan baju ‘You Can See’ berwarna biru pudar dipadu celana pendek berwarna putih yang juga pudar, Angela hanya bisa sesekali tertawa dan menirukan ucapan dari orang-orang sekelilingnya.

Penyakit yang diderita hampir tujuh tahun itu membuatnya tak bisa berjalan, tak sanggup menyuapi dirinya sendiri, dan tak mampu berbicara lancar layaknya anak-anak seusianya.

Kondisi Angela ini tidak bisa dibilang baik-baik saja. Karena penyakit ini, maka niatnya untuk bersembahyang di gereja pun tak bisa terwujudkan.

“Kami berharap Bapak Gubernur bisa bantu Angela. Bisa belikan kursi roda untuknya. Supaya bisa ke gereja,” kata ibunya, Eriyana Abuk Bere (31) kepada Liputan6.com, Senin (21/1/2019).

Sebagaimana terlihat, cara duduk Angela yang tidak sempurna itu lantaran kaki dan tangannya yang kurus dan kaku.

Jika anak-anak seusianya dengan luwes menggerakkan tangannya tanpa ada hambatan berarti, maka hal itu tidak berlaku untuk Angela. Tangannya sedikit bengkok, begitupun kakinya, dan dia tidak bisa melipat persendiannya dengan luwes.

Untuk keseluruhan penampilannya, dari kaki, tangan, dada, hingga kepalanya, ada satu ciri yang mencolok yakni kepalanya tumbuh dan berkembang hingga terlihat lebih besar dari kepala anak-anak seusianya.

Dengan tatapan kosong, ibunya, Eriyana, mengisahkan awal mula anaknya terkena penyakit Hidrosefalus. Ia menuturkan pernah terjadi benturan keras pada kepala anaknya itu. Dari caranya berbicara, juga tatapannya, seolah ada kejadian yang membuatnya sedih dan merasa bersalah.

“Awalnya terjadi benturan agak keras di kepalanya. Habis itu dia kejang-kejang. Dan mulai sakit pelan-pelan,” ujar Eriyana sambil menangis.

2 dari 2 halaman

Benturan Keras

Perempuan usia 31 tahun itu mengaku, penyakit anaknya itu tidak dibawa sejak lahir. Angela masih tumbuh normal selama setahun lebih, sampai terjadi musibah yang menyedihkan itu.

“Setelah itu, dia mulai panas tinggi. Dan cairan pada kepalanya mulai banyak,” tuturnya.

Mengenai cairan pada kepala Angela, Eriyana mengatakan pada awalnya memang terasa lembek jika disentuh. Cairan itu membuat kepalanya terlihat membesar, menenggelamkan bola mata Angela sehingga terlihat mencekung. Dengan bertambahnya usia, cairan pada kepalanya mulai berkurang, namun kini malah mengeras.

Sambil memijit-mijit kepala anaknya, Eriyana mengatakan kondisi ini membuat mereka bimbang jika harus melakukan operasi. “Kalau dulu, karena cairan masih banyak, agak lembek kalau kita sentuh. Sekarang cairan sudah berkurang. Dan mengeras. Karena itu kami masih bimbang ketika ada orang datang dan tawarkan operasi,” ungkapnya.

Sebagai seorang ibu, sebagaimana pula orangtua-orangtua lainnya, Eriyana dan keluarga lainnya tak tinggal diam melihat kondisi Angela.

“Kami kontrol ke rumah sakit. Rawat jalan, kalau rawat inap tidak. Tapi katanya harus rujuk ke rumah sakit di Jakarta,” terangnya.

Usulan rujukan ini membuat Eriyana patah semangat. Ditambah lagi informasi simpang-siur yang mereka dapat dari orang-orang sekeliling.

“Kalau dulu sudah mau operasi. Tapi katanya tiap tahun harus ganti selang. Itu yang jadi kendala. Tiap tahun kita ganti selang uang dari mana? Kalau pakai selang, katanya lebih sengsara,” kata Eriyana.

Kini mereka pasrah mengharapkan mujizat dari Tuhan. Seiring waktu, simpati dan kunjungan dari pihak-pihak lain pun mulai berdatangan.

“Kami dapat kunjungan dari Dinas Sosial dan suster-suster. Baru-baru ini ada kunjungan juga dari JPKP NTT,” katanya.

Kunjungan bakti kasih ini merupakan sebuah aksi sosial yang dilaksanakan oleh jaringan untuk memberi dan membangun empati serta rasa solidaritas dalam mendukung upaya penyembuhan bocah penderita Hidrosefalus ini.

“Mereka datang, tanya mau operasi atau tidak. Tapi masih konsultasi, karena kami harus siapakan Kartu Keluarga dan kartu BPJS. Kalau mau operasi katanya di RS Siloam. Tapi mereka juga masih tanya dokter,” ujarnya.

Sampai saat ini, mereka masih mengharapkan dukungan dari orang-orang, supaya Angela bisa terbebas dari penyakit ini.


Simak juga video pilihan berikut ini:

Banggakan Jokowi, Ma’ruf: Tak Ada Presiden Bisa Bangun Tol Trans Jawa

Jakarta – Cawapres KH Ma’ruf Amin menyebut presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah banyak bekerja untuk membangun bangsa. Apalagi, capres petahana tersebut sudah membangun infrastruktur seperti jalan tol.

“Saya mau diajak beliau karena beliau sudah banyak berbuat, akan banyak berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau sudah banyak bangun prasarana dan sarana, membangun jalan tol dari Merak Banten sampai Pasuruan nyambung,” ujar Ma’ruf Amin dalam sambutan di acara Ngawi Bersholawat di Alun-alun Ngawi, Jawa Timur, Senin (21/1/2019).

Acara ini dihadiri ribuan peserta Mafia Sholawat yang dipimpin KH Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong. Hadir pula Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan para kiai.
Atas pembangunan tersebut, menurut Ma’ruf, tidak ada presiden yang bisa membangun Trans Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Namun mantan Rais Aam PBNU itu merasa heran pembangunan itu disebut sejumlah pihak tidak ada.

“Tidak ada presiden yang bisa bangun Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi sampai Trans Papua yang dulu tidak pernah disentuh. Tapi ada yang bilang itu nggak ada,” kata dia.

Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla memang mencanangkan pembangunan infrastruktur. Dalam 5 tahun, pemerintah menargetkan jalan tol di Indonesia bertambah setidaknya 1.000 km.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR yang dirangkum detikcom pada akhir 2018, total panjang jalan tol yang sudah dioperasikan pada periode Oktober 2014-Oktober 2018 mencapai 423,17 km.

Kembali kepada Ma’ruf, Ketum MUI tersebut merasa heran terhadap pihak yang tidak mengakui ada pembangunan jalan tol tersebut. Pihak yang tidak mengakui disebut Ma’ruf sedang tertidur.

“Tapi ada yang bilang, itu nggak ada. Sudah jelas kayak begitu, berarti ente tidur. Bangun, jangan tidur supaya bisa melihat prestasi yang dilakukan Pak Jokowi,” tuturnya.
(fai/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPU Tak Bisa Pecat Langsung Anggota Rangkap Pengurus Gerindra

Jakarta – KPU diminta memecat anggota KPU Tangerang Selatan (Tangsel) Ajat Sudrajat yang terbukti merangkap jabatan sebagai pengurus Partai Gerindra. KPU mengatakan pihaknya tidak dapat melakukan pemecatan secara langsung.

“Ya nggak bisa (memecat), peraturan perundang-undangannya kan sanksi diberikan oleh DKPP bukan oleh KPU,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarat Pusat, Senin (21/1/2019).

Wahyu mengatakan, hal ini dikarenakan kewenangan pemberian sanksi hanya bisa diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya, KPU bertugas melaksanakan putusan DKPP yang diberikan.

“Kan memang kewenangan itu ada di DKPP. KPU akan melaksanakan putusan DKPP,” kata Wahyu.

“Sesuai dengan ketentuan, yang dapat kita lakukan adalah melaksanakan putusan itu,” sambungnya.
Sebelumnya, Anggota KPU Tangerang Selatan Ajat Sudradjat mendapatkan sanksi pelanggaran berat oleh DKPP. Ia terbukti menjadi pengurus Gerindra tingkat ranting.

Komisioner KPU Banten Mashudi membenarkan pemberian sanksi pelanggaran berat anggota KPU Tangsel atas nama Ajat Sudradjat oleh DKPP. Saat mendaftar sebagai anggota, ia dilaporkan ke Bawaslu Banten karena berstatus pengurus partai. Ia kemudian terpilih menjadi anggota KPU.

“Oleh Bawaslu diteruskan ke DKPP, proses di sidang kode etik dengan pemeriksaan saksi, bukti keterangan teradu dan pengadu, maka oleh majelis diberi sanksi pelangaran berat,” kata Mashudi, (21/1).

Mashudi mengatakan pemberian sanksi pelanggaran berat, tidak memberhentikan jabatan sebagai anggota KPU. Sanksi itu setingkat di bawah pemberhentian.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) meminta Ajat yang terbukti merangkap jabatan sebagai pengurus Gerindra dipecat. Menurut Awiek, diberhentikannya Ajat dari KPU Tangsel dapat menjadi contoh bagi semua pihak serta menghilangkan potensi ketidaknetralan KPU.

“Adanya informasi anggota parpol tertentu menjadi anggota KPU di Kota Tangerang Selatan jika terbukti harusnya dipecat, bukan sekadar diberi peringatan keras,” ujar Awiek, (21/1).

Partai Gerindra telah membantah Ajat Sudrajat yang berperkara merupakan anggotanya. Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menduga ada kesamaan nama antara Ajat anggota KPU Tangerang itu dengan pengurus ranting Gerindra di Tangerang.

“Ini biasa kan namanya dunia politik, tapi pengurus Gerindra tidak ada nama yang bersangkutan, saya pastikan itu. Karena politisasi terus diangkat-angkat,” sebut Dasco.

(dwia/gbr) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anggota DPRD Bekasi Kembalikan Uang Plesiran dari Meikarta

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang berlibur ke Thailand menggunakan uang suap kasus perizinan proyek Meikarta mulai mengembalikan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pengembalian uang dengan jumlah variatif antara Rp 9 juta sampai 11 juta. Jadi jika berangkat sekeluarga, tinggal di-kali-kan perorang dari jumlah tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (21/1/2019).

Selain menerima pengembalian uang dari plesiran ke Thailand, lembaga antirasuah juga sudah menerima pengembalian Rp 180 juta dari dua orang unsur DPRD Kabupaten Bekasi yang menerima suap proyek Meikarta.

Selain itu, Febri juga mengingatkan para saksi, khususnya anggota DPRD Kabupaten Bekasi agar bersikap koperatif dan jujur. Menurut Febri, ada resiko hukum yang cukup berat jika saksi memberikan keterangan palsu.

“Ancaman pidana (memberikan keterangan palsu) 3 sampai 12 tahun, diatur pada Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi,” kata Febri.

Dalam penyidikan kasus Meikarta ini, KPK baru saja memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi Saefullah. Selain Saefullah, penyidik KPK juga memeriksa empat orang lainnya, yakni Rosid Hidayatulloh Namin, Joko Dwijatmoko, Mirza Swandaru Riyatno, dan Fika Kharisma Sari

“KPK masih fokus mendalami proses pembentukan Pansus RDTR, pembahasan pembentukan aturan tentang tata ruang di Kabupaten Bekasi serta sejumlah anggota DPRD yang diduga dibiayai berlibur ke Thailand,” kata Febri.

2 dari 2 halaman

Deretan Tersangka

KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ma’ruf Amin Sebut Yang Tuduh Jokowi Anti-Islam Orang Bengong

Jakarta – Cawapres KH Ma’ruf Amin menyebut pasangannya, capres petahana Joko Widodo (Jokowi), telah memberikan penghargaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Ma’ruf juga berbicara soal keislaman Jokowi.

“Ini penghargaan Pak Jokowi terhadap NU, saya menganggap mengangkat saya jadi cawapres penghormatan kepada ulama. Padahal Pak Presiden bisa saja angkat jadi politisi, profesional, pengusaha atau TNI-Polri, tapi tidak mengangkat mereka, pilih ulama berarti Pak Jokowi mencintai ulama,” ucap Ma’ruf Amin dalam sambutan di acara Ngawi Bersholawat di Alun-alun Ngawi, Jawa Timur, Senin (21/1/2019).

Acara ini dihadiri ribuan peserta Mafia Sholawat dipimpin KH Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong. Acara ini turut pula dihadiri Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan para kiai.
Ma’ruf juga menyebut alasan mau diajak Jokowi menjadi cawapres karena menghormati ulama. Padahal Ma’ruf sebelumnya menjabat Rais Aam PBNU dan Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun bersedia menjadi cawapres.

“Saya diajak Pak Jokowi menjadi cawapres. Banyak orang bertanya sudah menjadi Rais Aam PBNU dan Ketum MUI, bersedia mau menjadi cawapres. Pak Jokowi mengajak saya, suatu penghormatan NU,” tutur dia.

Menurut Ma’ruf, sudah lama kader NU tidak menjadi pemimpin nasional sejak era Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Oleh sebab itu, saat ini dirinya juga kader NU bisa menjadi wakil presiden.

“Sudah lama kader NU tidak menjadi pimpinan sejak Gus Dur, sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, saya berharap penghormatan ini ada kader NU tidak hanya jadi wapres tapi presiden,” jelas dia.

Lebih lanjut, ia merasa heran terhadap adanya pihak yang menyebut Jokowi anti-Islam atau tidak mencintai ulama. Padahal cawapres pendamping Jokowi berasal kalangan ulama.

“Saya menganggap beliau (Jokowi) menghargai ulama, kalau dibilang anti-Islam atau tidak mencintai ulama, orang ini bengong. Wakilnya saja kiai. Saya mau diajak beliau karena sudah banyak berbuat kepentingan bangsa dan negara,” kata Ma’ruf.
(fai/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Edy Rahmayadi Mundur, Perang Pengaturan Skor Terus Berlanjut

Liputan6.com, Jakarta – Edy Rahmayadi akhirnya membuat keputusan. Minggu (20/1/2019), di Bali, ajang sambutan dalam Kongres Tahunan PSSI, justru dia gunakan untuk mengungkapkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum PSSI.

Terhitung saat itu, Edy Rahmayadi yang menjabat sejak 2016 resmi berhenti dari posisinya sebagai ketua umum PSSI. Jabatan itu pun beralih ke tangan Joko Driyono, sang wakil ketua umum, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 39 Ayat 6 statuta PSSI.

Sebenarnya, bisa saja PSSI langsung menggelar pemilihan ketua umum baru dalam Kongres Luar Biasa. Syaratnya harus ada permintaan dari 50 persen atau 2/3 jumlah voters.

Namun, hingga kongres di Bali itu selesai, ternyata tidak ada permintaan itu. Artinya, kini Joko Driyono harus siap memimpin PSSI sebagai pelaksana tugas ketua umum hingga 2020, sesuai masa akhir jabatan Edy Rahmayadi. Sedangkan posisi terdahulu Joko diisi Iwan Budianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Ketua Umum PSSI.

Jelas ini bukan tugas ringan bagi Joko. Pria asal Ngawi, Jawa Timur itu, kini jadi sorotan dan diharapkan bisa segera menyelesaikan berbagai persoalan yang membelenggu PSSI, terutama soal kasus pengaturan skor alias match fixing yang belakangn mulai terungkap.

Sebab, bukan rahasia lagi, belakangan pamor PSSI di bawah Edy Rahmayadi terus menurun, terutama lantaran kasus pengaturan skor yang belakangan terus menggerogoti.

Satu-persatu anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI dijadikan tersangka oleh Satgas Anti-Mafia Bola, badan khusus yang dibentuk Mabes Polri dan Polda Metro untuk memberantas praktik pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia. Badan ini diketahui oleh Hendro Pandowo.

Tak heran, begitu “prosesi” perpindahan kekuasan di pucuk pimpinan PSSI terjadi, seruan inilah yang dilontarkan banyak pihak.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, bahkan langsung melepas rilis, yang menegaskan mundurnya Edy Rahmayadi tidak akan menghentikan perang terhadap pengaturan skor. Ia justru mendesak PSSI untuk semakin gencar dan serius dalam membenahi permasalahan sepakbola nasional.

“PSSI harus segera melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan sepakbola Indonesia agar tidak berlarut-larut dan menjadi masalah sistemik yang menghambat perkembangan sepakbola di Indonesia,” tutur Menpora.

2 dari 4 halaman

Berantas Hingga ke Akarnya

Joko memang tak punya pilihan selain mendukung pemberantasan praktik pengaturan skor sampai ke akar-akarnya. Maka itu, setelah serah terima jabatan dari Edy, dia pun langsung menegaskan, dirinya dan PSSI menghormati proses yang sedang berlangsung, termasuk juga investigasi yang tengah dijalankan Satgas Anti-Mafia Bola.

Joko menjelaskan, PSSI sebenarnya sudah memerangi match fixing, jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik. Bahkan, pada 2017, PSSI sudah membentuk integrity departement atau departemen integritas untuk menekan praktik-praktik manipulasi skor di semua level kompetisi di bawah PSSI, dari level liga amatir sampai profesional.

“Pembentukan departemen integritas ini sesuai arahan FIFA pada 2017. Tim ini sesuai dengan rekomendasi anggota Komite Eksekutif PSSI. Kemudian terbentuk tim Adhoc. Tim bertugas merespons match fixing dan bekerja sama satu tahun,” kata Joko seperti rilis yang diterima Liputan6.com.

Maka itu, dalam Kongres Bali, PSSI pun membentuk Komite Ad Hoc Integritas. Komite yang diketuai Ahmad Riyadh ini bertugas memerangi pengaturan skor dan manipulasi pertandingan serta membangun sinergi dengan pemangku kepentingan lain, terutama pihak kepolisian.

Dalam bertugas, tim ini nantinya akan bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan INTERPOL. Bahkan, menurut Joko, MoU antara PSSI dan Polri beserta Interpol sudah terjalin untuk memerangi kecurangan-kecurangan di lapangan hijau.

3 dari 4 halaman

Joko Diperiksa

Joko sendiri siap membuktikan komitmennya. Salah satunya dia siap menghadiri panggilan Satgas Anti-Mafia Bola untuk memberikan keterangan terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia ini. Rencananya, dia akan menemui Satgas Anti-Mafia Bola, Kamis (24/1).

Sebelumnya, Joko lewat pengacaranya sempat meminta penundaan pemeriksaan terhadap dirinya. Sebab, ketika itu, Joko masih harus fokus kepada pelaksanaan kongres tahunan PSSI di Bali ini.

Sebelumnya, Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, sudah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh Satgas Anti-Mafia Bola di Polda Metro Jaya, Rabu (16/1). Ketika itu Tisha diperiksa tak kurang dari 13 jam lamanya.

Satgas Anti-Mafia Bola memang tak tanggung-tanggung dalam menjalankan tugasnya. Sesuai instruksi Kapolri Jenderal Tito Karavian, mereka siap membabat habis siapa pun sosok-sosok yang ikut terlibat dalam praktik-praktik kotor di sepak bola Indonesia ini.

Itu artinya, Joko dan PSSI harus rela jika nantinya muncul nama-nama baru dari organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor di sepak bola nasional.

Saat ini, ada dua sosok dari PSSI yang sudah ditetapkan menjadi tersangkat dalam kasus pengaturan skor. Mereka adalah Johar Lin Eng, anggota Exco dan Dwi Riyanto, anggota Komisi Disiplin PSSI.

4 dari 4 halaman

Limpahkan ke Kejaksaan

Sejauh ini, Satgas sendiri sudah menetapkan 11 tersangka terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Ada 10 tersangka ditetapkan terkait pertandingan Liga 3 Persibara vs PS Pasuruan. Sedangkan satu tersangka lainnya dijerat dalam pertandingan Liga 2 PS Mojokerto Putra vs Aceh United.

Para tersangka ini dijerat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Mereka diduga melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Akhir pekan ini, rencananya berkas perkara dari empat di antaranya sudah akan dilimpahkan Satgas ke Kejaksaan sehingga bisa secepatnya diproses di pengadilan. Kita tunggu saja…

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Polisi Periksa 20 Napi Terkait Kebakaran Lapas Biaro Sumbar

Padang – Polisi memeriksa 20 orang narapidana terkait kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas II Bukittinggi di Biaro, Kabuoaten Agam Sumatera Barat. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari tahu penyebab peristiwa tersebut.

“Kita belum bisa masuk ke dalam, karena menunggu tim identifikasi dulu. Tapi kita sementara saksi-saksi dari narapidana 15 orang dari kamar yang 4 dan kamar 3 sebanyak 5 orang sudah kita tanya satu-satu,” kata Kapolres Bukittinggi, AKBP Arly Jembar Jumhana kepada wartawan saat meninjau lokasi kebakaran, Senin (21/1/2019).

Menurut Arly, pemeriksaan saksi-saksi dilakukan untuk mengetahui kronologi kejadian dan asal muasal api. Selanjutnya tim identifikasi akan melakukan olah tempat kejadian perkara.
“Itu sebelum nanti identifikasi bergerak masuk, sampai saat ini kita belum boleh masuk untuk identifikasi. Karena masih banyak barang, kita menunggu,” katanya.
Lapas Kelas II Bukittinggi di Biaro Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terbakar Senin (21/1/2019) siang. Dugaan sementara, kobaran api terjadi akibat arus pendek di salah satu ruang tahanan, yakni di Blok D, yang sebagian besar diisi Narapidana kasus Narkoba.

Kebakaran menghanguskan empat dari delapan ruang tahanan. Pihak Lapas memastikan tidak ada napi yang menjadi korban kebakaran dan tidak satu pun napi yang melarikan diri.
(knv/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemkot Batam Minta PNS Urunan Dana untuk Ringankan Beban Terpidana Korupsi

Jakarta

Pemerintah Kota Batam mengaku pernah mengeluarkan surat edaran yang meminta para pegawai negeri sipil (PNS) urunan membantu terpidana korupsi, Abd Samad, yang merupakan mantan PNS pada instansi terkait, pada 26 Desember 2018.

Pada surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, H. Jefridin, pemerintah kota meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Batam untuk ‘meringankan beban hukuman’ Abd Samad, mantan Kasubbag Bantuan Sosial bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, yang tersandung kasus korupsi.

Mahkamah Agung sudah menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 626,36 juta kepada Abd Samad, terkait kasus hibah bantuan sosial pemerintah kota Batam untuk guru TPQ pada 2011.

Berdasarkan surat itu, jika Abd Samad yang ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang, tidak membayar denda, masa hukumannya akan ditambah menjadi lima tahun enam bulan. Namun, jika dia sanggup membayar denda, dia akan bebas pada akhir Desember 2018.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Batam, serta Inspektorat Daerah Kota Batam.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir, membenarkan isi surat tersebut. Tujuannya, katanya, untuk membantu meringankan beban denda yang harus ditanggung terpidana korupsi itu.

Ia mengatakan pemerintah kota meminta para PNS untuk memberikan bantuan atau sumbangan sebesar minimal Rp 50.000 per-PNS, setelah istri Samad mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah kota Batam, ujar Sahir.

“Dasarnya sederhana sekali, ini terkait jiwa korsa terhadap sesama pegawai,” ujar Sahir di Kantor Wali Kota Batam kepada wartawan Muhammad Zuhri, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Maka kami ajak kawan-kawan untuk meringankan hukumannya,” katanya. Namun setelah surat tersebut menjadi viral di masyarakat, Sahir mengakui hal itu adalah sebuah kesalahan. Ke depan, katanya, ketika pihak pemerintah kota mengajak para PNS menunjukkan jiwa korsa mereka, hal itu dapat dilakukan secara lisan saja. “Ataupun bisa koordinasi dengan pihak Korpri saja, mungkin akan lebih tepat, tapi saat ini dana bantuan itu belum terkumpul,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, enggan mengomentari surat yang ia tanda tangani tersebut. Ia meminta pertanyaan ditujukkan ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir.

Para PNS mengaku tidak tahu

Beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Batam mengaku tidak mengetahui surat edaran permohonan bantuan dana itu. Salah seorang PNS mengaku belum pernah mendapat arahan terkait hal itu.

“Tak ada, saya malah baru tahu, jika ada arahan, biasanya disebar,” ujar PNS perempuan itu.

Pegawai lainnya juga mengatakan hal yang sama, ia baru saja mengetahui kabar tersebut. Selama ini juga belum ada imbauan dalam organisasi perangkat daerah tempat dia bekerja.

“Ya baru tahu ini,” ujarnya singkat.

Sementara itu, beberapa pegawai lainnya tutup mulut ketika ditanya perihal ini.

Surat edaran dilaporkan ke ICW

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni mengatakan ICW menerima laporan tersebut melalui pesan anonim di akun Instagram ICW @sahabatICW pada 10 Januari lalu.

Hingga sekarang, lanjut Dewi, ICW belum menindak lanjuti laporan tersebut. Namun, Dewi mengatakan, ICW akan menelusuri lebih lanjut soal laporan ini.

Menurut Dewi, hal ini menunjukkan pengamalan semangat korsa antara PNS yang tidak tepat.

“Kalau ICW sendiri melihatnya miris karena ini kan sudah terbukti kasus korupsi, seharusnya ditangani secara tegas. Tapi, ya semangat korsanya itu menurut kami juga berlebihan. Mengapa sampai dibebankan ke orang yang tidak ada sangkut pautnya juga?” kata Dewi kepada wartawan BBC Indonesia Callistasia Wijaya.

“Kalau menurut kami juga malah sebenarnya ini salah satu cara-cara baru. Jadi untuk meminimalisir uang yang harus saya gantikan, misalnya saya sebagai koruptor, uang yang harus saya gantikan dan harus saya berikan ke penegak hukum supaya tidak terlalu besar dari sisi saya, saya bisa membagi-baginya.”

Ketika seorang PNS sepakat untuk urunan, lanjutnya, hal itu akan berdampak pada semakin mudahnya praktik korupsi di kalangan birokrasi.

“Itu akan semakin memudahkan tindakan korupsi itu dilakukan. Jadi ya, yaudah nggak apa-apa (korupsi) dilakukan bersama-sama, nanti ada satu orang yang jadi tumbal, tapi uang penggantinya akan ditanggung bersama-sama. Akan menjadi semakin miris sih,” katanya.

Dugaan terjadinya maladministrasi

Pengamat reformasi administrasi dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Yogi Suprayogi Sugandi, mengatakan dugaan maladministrasi telah terjadi pada kasus ini karena surat edaran itu tidak memiliki basis peraturan dan tidak sesuai dengan etika ASN.

“Kalau ada surat itu, itu adalah satu bentuk maladministrasi, kesalahan administrasi yang masif. Jadi terlihat dibuat-dibuatnya,” kata Yogi.

“Pertama, dia melanggar etika, perilaku ASN yang tentang integritas. Yang kedua, integritas si Kepala BKD (badan kepegawaian daerah), yang mengeluarkan surat itu dipertanyakan. Atas perintah siapa (surat itu dikeluarkan)?” kata Yogi.

Dia menambahkan meski surat itu bersifat himbauan yang tidak memaksa, ASN akan menuruti permohonan yang dicantumkan itu.

Jika ada PNS yang ikut menyumbang untuk si terpidana, kata Yogi, itu sama saja mereka berkontribusi pada tindak kejahatan.

“Kalau orang ikut bekerja sama melakukan kejahatan, dia mengumpulkan uang, dan sebagainya, walau Rp 50.000 itu termasuk ikut kejahatan juga. Walaupun dia menyumbang,” kata Yogi.

Yogi menyebut hal ini dapat digolongkan sebagai pungutan liar dan penegak hukum harus menyelidiki kasus ini.

Senada dengan Dewi dari ICW, Yogi mengatakan semangat korsa telah dilaksanakan secara tidak tepat dalam kasus ini.

“Masa kejahatan untuk menutupi kejahatan? Ya nggak bisa dong. Itu kan masalah integritas anti korupsi,” katanya.

(zak/zak) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wiranto: Presiden Tidak Grasa-Grusu soal Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Menko Polhukam Wiranto, mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan buru-buru mengambil keputusan terkait Abu Bakar Baasyir.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Karenanya, Jokowi memerintahkan kembali para pejabatnya untuk kajian mendalam lagi guna merespons permintaan tersebut.

“Jangan sampai ada satu spekulasi-spekulasi lain berhubungan dengan Abu Bakar Baasyir yang masih di dalam tahanan itu. Sekarang banyak sekali perkembangan informasi yang saat ini muncul dari beberapa pihak, dan ini penjelasan resmi dari saya, mewakili pemerintah,” tukasnya.

Wiranto meminta masyarakat menunggu saat yang tepat terkait Abu Bakar Baasyir.

“Tunggu aja ada waktunya. Kamu dengarkan enggak penjelasan saya, kamu jangan berdebat dengan saya. Ini penjelasan resmi setelah saya melakukan kajian, setelah saya rapat koordinasi dengan seluruh pejabat terkait,” pungkasnya


Saksikan video pilihan di bawah ini:.

2 dari 2 halaman

Dipanggil Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Istana Bogor Jawa Barat, Senin (21/1/2019).

Berdasarkan agenda resmi yang dirilis Humas Kemenko Polhukam, Wiranto diagendakan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden. Ratas rencananya digelar pukul 14.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan Yasonna juga dipanggil untuk mengikuti ratas dengan Presiden Jokowi.

“Hari ini rencana ratas dengan presiden,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin.