Pihak Berwajib Australia Peringatkan Kelompok Supremasi Kulit Putih

Canberra

Para penganut ideologi supremasi kulit putih, yang menganggap Islam dan imigran non kulit putih tak boleh tinggal di Australia, kini mendapatkan pengawasan lebih ketat dari pihak berwajib.

Pengawasan ini, kata Mike Pezzullo, Sekjen Departemen Dalam Negeri yang membawahi imigrasi, kepolisian dan intelijen, dilakukan menyusul serangan terorisme di Christchurch pekan lalu.

Pezzullo mengatakan departemennya mendedikasikan diri untuk menentang ideologi ekstrim supremasi kulit putih dan para penganutnya setelah serangan di Selandia Baru.

“Kalian berada dalam radar kami,” tegasnya seraya memperingatkan mereka tidak akan berhasil memicu perselisihan rasial di masyarakat.

“Pengawasan dan tekanan terhadap kalian akan semakin meningkat,” tambah Pezzullo.

Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai seberapa besar ancaman dari kelompok supremasi kulit putih di Australia.

Sebelum serangan teror di Christchurch, Pezzullo menyebutkan tujuh ancaman nyata bagi keamanan nasional Australia. Namun ekstremis sayap kanan sama sekali tidak dia sebutkan.

Dia menyebut serangan teror di Christchurch sebagai “pembantaian mengerikan terhadap umat Islam yang sedang sembahyang”.

“Depdagri sejak itu bekerja bersama ASIO, AFP dan agen-agen lainnya untuk membantu rekan kami di Selandia Baru,” jelasnya.

Bantuan tersebut terkait dengan penyelidikan terhadap pelaku teror yang merupakan warga Australia penganut supremasi kulit putih.

Dalam rapat di Senat, Pezzullo juga ditanyai mengenai seorang pegawai Depdagri yang kini bekerja untuk Senator Senator Fraser Anning.

Pegawai tersebut, menurut laporan suratkabar Sydney Morning Herald, merupakan staf yang menuliskan pidato pelantikan Senator Anning.

Dalam pidato itu sang senator menyebutkan istilah “solusi akhir” bagi imigran muslim, suatu istilah yang merujuk ke NAZI Jerman dalam PD II.

Pezzullo menjelaskan pihaknya akan menyelidiki hal ini. Dia menegaskan Depdagri tidak akan menolerir para pegawai yang berpandangan ekstremis.

Senator Anning mendapat banyak kecaman dalam beberapa hari terakhir, setelah mengaitkan serangan terorisme di Christchurch dengan pendatang muslim.

Simak berita lainnya dari ABC Indonesia.


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Kantongi Nama Pihak Kemenag yang Dipengaruhi Romahurmuziy

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi nama pihak di Kementerian Agama (Kemenag) yang dipengaruhi oleh mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi dalam kasus suap seleksi jabatan di Kemenag.

“Tentu sudah kami identifikasi ya,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

Namun Febri tak mau membocorkan siapa pihak yang bisa dipengaruhi oleh Romahurmuziy dalam jual beli jabatan di Kemenag. 

“Sampai saat ini tentu belum bisa disampaikan, karena hal itu terkait dengan materi penanganan perkara. Nanti akan kami dalami terlebih dahulu, dari proses-proses penggeledahan kah, mempelajari barang bukti ataupun nanti pemeriksaan saksi-saksi,” kata Febri.

Dalam kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Romahurmuziy diduga menerima suap sebesar Rp 300 juta terkait seleksi jabatan di lingkungan Kemenag tahun 2018-2019.

Selain Romahurmuziy KPK juga menetapkan dua orang lainnya yakni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin (HRS).

Polisi Usut Semua Pihak Terkait Egg Boy Kepruk Senator Pakai Telur

Christchurch

Remaja yang mengeprukkan sebutir telur ke kepala senator mengaku telah “dikerubuti” 30 bogan. Kepolisian Victoria mengaku sedang menyelidiki tindakan senator dan pendukungnya serta remaja tersebut.

Senator Fraser Anning diketahui telah memukul pemuda berusia 17 tahun itu sebanyak dua kali setelah remaja itu memecahkan telur di kepalanya ketika dia sedang berbicara kepada media pada sebuah pertemuan politik di Moorabbin, di tenggara Melbourne, pada Sabtu (16/3/2019) kemarin.

Cuplikan dari insiden itu menunjukkan beberapa pendukung Senator Anning langsung mendorong remaja itu hingga jatuh dan menahannya dalam posisi mencekik lehernya.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan seorang lelaki memegangi remaja itu di bagian kepala sementara seorang lelaki dapat didengar berkata kepadanya: “Kamu hanyalah seorang manusia lemah, brengsek.”

Kepolisian Victoria langsung mengamankan remaja itu, meminta keterangan dan identitasnya lalu memindahkan dia dari tempat insiden. Remaja itu kemudian dibebaskan menunggu proses penyelidikan lebih lanjut.

Polisi Victoria mengatakan pihaknya sedang menyelidiki insiden itu “secara menyeluruh”, termasuk tindakan Senator Anning dan lainnya.

Kepala Kepolisian Victoria, Komisaris Graham Ashton mengatakan Pihaknya juga akan meminta keterangan dari petugas Polisi Federal Australia (AFP) yang menghadiri pertemuan itu dan mungkin telah menyaksikan kejadian tersebut.

“Setelah melihat rekaman peristiwa itu, saya menginstruksikan aparat kami untuk memeriksa seluruh rekaman itu dengan relevansi terkait apakah ada tuduhan penyerangan [terhadap] siapa pun dalam rekaman itu yang mungkin telah melakukan pelanggaran, tidak hanya dari insiden pengeprukan telur yang pertama terjadi, tetapi kemudian juga semua yang terjadi setelah insiden tersebut,” kata Ashton.

“Tadi malam saya jelaskan bahwa jika ada bukti apapun di video tersebut yang akan menjadi dasar untuk melakukan penuntutan atas tuduhan penyerangan, maka kami akan mengenakan dakwaan itu.”

Fraser Anning meninju remaja
Polisi Victoria mengatakan akan menyelidiki insiden ini secara menyeluruh. (ABC News)

Sebuah video dimana remaja itu berbicara setelah kejadian pengeprukan telur itu telah diunggah ke media sosial.

“Jangan melemparkan telur ke politisi,” kata remaja itu dalam video tersebut.

“Setelah melempar telur saya langsung dikerubuti 30 bogan (istilah untuk warga kulit putih yang merasa lebih superior dibandingkan warga lain, red) secara bersamaan.”

Pemimpin Oposisi, Bill Shorten, hari ini, Minggu (17/3/2019) mengkritik remaja itu dan mengatakan kepada wartawan di Melbourne bahwa melempari Senator Anning dengan telur adalah “hal yang keterlaluan”.

“Pesan anda tidak akan tersampaikan dengan mendatangi seseorang dan menimpukkan telur kepadanya – itu benar-benar tindakan bodoh,” katanya.

“Anda tidak ingin memberikan politisi bodoh ini, politisi yang [kata-katanya] menyakitkan ini, rasa moral tinggi, karena dia tidak punya itu.”

Bill Shorten juga mengkritik cara pendukung Senator Anning menangani remaja itu pasca insiden pelemparan telur terjadi yang dinilai berlebihan.

“Perlu berapa banyak orang sayap kanan ekstrim berbadan besar rupanya untuk bergulat dengan bocah berusia 17 tahun?” sindir Bill Shorten.

Ditanya tentang insiden tersebut pada konferensi pers hari ini, Menteri Kesehatan federal Greg Hunt mengatakan, baik remaja dan Senator Anning telah melakukan “hal yang salah”.

Perdana Menteri Scott Morrison pada hari Sabtu (16/3/2019) mengumumkan Partai Koalisi dan Partai Buruh akan mengajukan mosi ketika Parlemen kembali bersidang bulan depan, mengecam Senator Anning atas pernyataan yang disampaikannya pada hari Jumat (15/3/2019) yang mengaitkan serangan di masjid Christchurch dengan imigrasi.

Di Sydney hari ini, Minggu (17/3/2019) PM Scott Morrison ditanya apakah tindakan terhadap Senator Anning ini cukup.

“Saya pikir sanksi hukum maksimal harus diterapkan pada Senator Anning,” kata Morrison.

ABC telah menghubungi kantor Senator Anning untuk memberikan komentar.

Teenager held in chokehold

Penggalangan dana untuk remaja

Sementara itu halaman penggalangan dana yang dibuat untuk mengumpulkan dana sumbangan guna menutupi biaya proses hukum yang dihadapi remaja pelaku penimpukan telur ke senator Anning Fraser dan untuk membeli “lebih banyak telur” telah berhasil mengumpulkan lebih dari $ 25.000 atau lebih dari Rp 252 juta pada pukul 16:00 pada hari Minggu (17/3/2019) waktu setempat.

Sebuah petisi online yang menyerukan agar Senator Anning dicopot dari Parlemen juga telah berhasil mengumpulkan lebih dari 850.000 tanda tangan.

Direktur eksekutif Change.org Sally Rugg dalam cuitannya di Twitter mengatakan petisi ini adalah petisi paling populer dalam sejarah situs Change.org.

Sekitar 60 orang menghadiri pertemuan di Moorabbin di mana Senator Anning berbicara.

Warga yang kontra juga berdemonstrasi di luar Gedung tempat pertemuan itu dengan jumlah yang sama.

remaja pelempar telur ke Senator Fraser Anning
Saksi mata mengerubuti seorang remaja dan menahannya di lantai setelahdiamenimpukkan sebutir telur ke kepala senatorFraserAnning. (ABC News)

Tokoh sayap kanan Neil Erikson mengendalikan akses ke gedung.

Tahun lalu, Neil Erikson divonis bersalah karena melakukan penghasut dan penghinaan serius terhadap Muslim, atas pemancungan pura-pura yang dipentaskannya di kota Bendigo, Victoria pada 2015.

Senator Fraser Anning juga menuai kecaman luas pada Januari karena kedapatan terbang ke Melbourne dengan menggunakan dana pajak masyarakat untuk menghadiri aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok sayap kanan lainnya.

Dia duduk di Senat sebagai independen setelah awalnya menjadi anggota parlemen Australia di bawah bendera partai One Nation sebagai pengganti Malcolm Roberts, yang didiskualifikasi karena status kewarganegaraan ganda.

Dia kemudian melompat dari Partai One Nation ke Partai Australia Katter (KAP), tetapi KAP kemudian juga mencampakkannya karena kekhawatiran atas pandangannya tentang imigrasi dan ras yang dinilai terlalu ekstrim.

Pada pemilihan terakhir, ia berhasil mengumpulkan 19 suara preferensi pertama dan telah mengakui bahwa ia “tidak punya peluang besar” untuk terpilih kembali ke posisinya dengan pendapatan sekitar $ 200.000 atau setara Rp 2 miliar per tahun.

Simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini.


(jbr/jbr)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tarif Ojek Online Bakal Untungkan Semua Pihak

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mencari solusi terbaik untuk menentukan tarif per kilometer (Km) ojek online. Pemerintah menginginkan keputusan besaran tarif bisa menguntungkan semua pihak baik aplikator, pengemudi ojek online maupun konsumen atau masyarakat.

“Kalau tarif pemerintah akan menentukan yang paling baik, dan saya konsen mereka (pengemudi ojek online) itu mendapatkan penghasilannya yang baik,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat 15 Maret 2019.

Budi menjelaskan, terdapat perbedaan pendapat antara aplikator dengan pengemudi ojek online mengenai penentuan tarif per km. Oleh karenanya, pemerintah akan melakukan pertemuan dengan seluruh pihak terkait untuk menentukan tarif tersebut.

“Memang saat ini ada dua kutub ya, kutub aplikator dan kutub dari (driver) ojol sendiri, kalau aplikatorkan maunya Rp 1.600. Sedangkan mereka (driver) mintanya Rp 3.000 ini kan jauh sekali, oleh karena itu saya mencari harga medium diantara mereka agar keduanya itu dapat satu titik temu dan ini kan berkaitan dengan konsumen ya,” jelas Budi.

Dia menerangkan penentuan tarif juga terkait dengan konsumen. Dia menjaga agar konsumen tidak lari karena tarif yang terlalu tinggi, di mana hal itu akan mempengaruhi pendapatan pengemudi ojek online.

“Artinya kalau tarifnya naik dua kali lipat khawatir konsumennya akan turun. Tapi kami ingin ini dibicarakan dengan baik-baik, diskusi lah dengan ojek online dengan aplikator agar dapat satu angka yang baik,” terang Budi.

Saat ini pemerintah telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait penentuan tarif per Km ojek online sebanyak dua kali. Pemerintah akan terus melakukan diskusi untuk menentukan tarif terbaik untuk semua pihak.

Penentuan tarif ini merupakan salah satu poin yang terdapat di racangan aturan ojek online yang telah rampung melakukan uji publik. Sebelumnya Direktorat Perhubungan Darat telah melakukan uji publik di 5 kota, seperti, Medan, Bandung, Semarang, Balikpapan dan Makasar pada Bulan Februari 2019.

Reporter: Harwanto Bimo Pratomo

Sumber: Merdeka.com

Rommy Tak Sendiri, Siapa Pihak Lain Terkait Suap Seleksi Jabatan Kemenag?

Jakarta – Anggota DPR yang juga Ketum PPP Romahurmuziy menjadi tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. KPK menyebut ada ‘pihak lain’ terkait kongkalikong seleksi jabatan tersebut.

“Dalam perkara ini diduga RMY (Romahurmuziy) bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag yaitu kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan kepala kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu *(16/3/2019).

Syarif dalam tanya jawab saat jumpa pers, menegaskan KPK masih mendalami keterlibatan pihak lain tersebut. Hal ini ditelusuri, karena Rommy tidak memiliki kewenangan untuk mengurus jabatan di Kemenag.

“Karena kita tahu persis bahwa saudara RMY (Romahurmuziy) tidak punya kewenangan untuk mengurus jabatan tertentu. Oleh karena itu tidak mungkin dikerjakan sendiri. Tapi itu merupakan materi klarifikasi dan penyelidikan beberapa hari ini, kan kejadian baru kemarin,” jelas dia.

Romahurmuziy saat ini menduduki posisi anggota DPR di Komisi XI. Komisi XI membidangi urusan keuangan dan perbankan.

“Beliau tidak berhubungan langsung kalau dilihat tupoksi. Kalau kita lihat beberapa kasus yang pernah disidik dan dituntut KPK, kadang tupoksi kementerian tidak selalu berhubungan apa yang dikerjakan. Kalau melihat misalnya LHI dulu komisi I DPR mengurus luar negeri tetapi berhubungan impor daging komisi IV DPR. Ada pernah OTT DPRD di Bali tapi ada mengurus proyek di Sumatera Barat jadi tidak bisa dijadikan pola relasi, jadi bisa saja lintas sektor termasuk hal ini. Tapi saya pikir kasus ini kental hubungan kepartaian,” papar Syarif.

Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap total Rp 300 juta. Diduga Romahurmuziy membantu seleksi jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Muafaq dan Haris juga ditetapkan KPK sebagai tersangka. Muafaq diduga memberi duit Rp 50 juta pada Jumat (15/3) ke Rommy, sedangkan Haris diduga menyetor duit Rp 250 juta ke Rommy pada 6 Februari 2019.

“Diduga terjadi kerjasama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi Kementerian Agama RI tersebut,” kata Syarif.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Novel Bamukmin-PBB Putus Gegara Pihak Ketiga

Jakarta – Habib Novel Chaidir Hasan atau Novel Bamukmin resmi mundur dari Partai Bulan Bintang (PBB). Alasannya, PBB dinilai tak punya komitmen untuk menyetop kriminalisasi ulama dan malah mendukung penista agama.

Awal mula perlawanan Bamukmin ke PBB setelah partai berlambang bulan bintang itu menyatakan dukungan ke pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Pada saat itu, Bamukmin menentang, dia menyebut Yusril yang menjabat sebagai ketum PBB sebagai biang kekisruhan.

Sejak saat itu Novel mengaku akan mundur dari PBB dan vakum dari proses pencalegannya.

“Maunya saya mundur jadi caleg, namun kan tidak bisa karena jelas ada sanksinya. Namun saya akan mundur dari partai karena jelas saya sudah dibohongi bertubi-tubi sama YIM (Yusril Ihza Mahendra),” ujar Novel, Senin (28/1) lalu.

Di partai itu, Bamukmin terdaftar sebagai caleg PBB tingkat DPRD DKI Jakarta Dapil 8. Dia mengaku tak mau lagi mengkampanyekan PBB dan akan memberikan sumbangsih ke partai-partai yang mengikuti hasil Ijtimak Ulama. Bahkan, dia sempat menyerukan haram memilihnya di bilik suara Pemilu 2019.

“Saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa haram mencoblos nama saya sehingga saya yakinkan saya tidak akan menjadi sebagai anggota dewan karena saya tidak mau satu suara saya pun mereka ambil untuk mendukung kelompok pendukung penista agama dan kriminalisasi ulama. Karena satu suara saya kalau masih ada yang mencoblos nama saya sama saja saya menzolimi imam besar saya Habib Rizieq Syihab dan ulama serta habaib serta aktivis islam lainya,” kata Novel Bamukmin.

Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono sudah merespons Bamukmin. Dia menunggu surat dari Novel jika benar-benar ingin off dari proses pencalegan.

“Saya tunggu surat resmi dia kalau mau off jadi caleg,” kata Sukmo.

Kemarin, Bamukmin bicara lagi soal partainya itu. Dia menegaskan putus hubungan dengan PBB. Secara resmi, Sekjen Koordinator Bela Islam (Korlabi) itu mengumumkan sudah mengundurkan diri dari PBB.

“Saya meyakini, hari ini saya keluar. Dengan secara resmi, dengan surat yang tadi sudah saya buat, sudah saya tandatanganin, insyaallah hari ini saya antar surat resmi,” kata Novel di kantor ACTA, Jalan Utan Kayu Raya No 70B, Jakarta Timur, Rabu (13/3/2019).

“Mereka nggak ada iktikad baik lagi untuk bisa berjuang membela ulama, bersama-sama berjuang melawan penista agama. Itu tidak ada lagi. Komitmen mereka untuk melawan penista agama sampai ini hari saya belum pernah denger. Komitmen mereka untuk menyetop kriminalisasi ulama, saya belum pernah denger itu,” lanjut dia.

Novel mengatakan pengunduran dirinya dari PBB mendapat dukungan dari salah satu caleg DPRD Gerindra. Setelah resmi keluar dari PBB, dia mengaku akan melimpahkan suaranya ke caleg Gerindra tersebut.

“Insyaallah setelah ini saya sudah resmi. Sudah ada kemarin juga dari Gerindra datang caleg Dapil VIII dukung saya. Dan insyaallah, setelah resmi ini, saya mengundurkan, maka saya memberikan dukungan, melimpahkan suara saya, daripada kontribusi orang-orang di dekat saya, tim-tim saya, saya alihkan semuanya ke salah satu caleg DPRD dari Partai Gerinda dapil 8,” tuturnya.
(idn/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bolehkah Pihak SD Sanksi Cukur Rambut Siswa? Ini Aturannya

Jakarta – Sekitar 20 anak SD Kecamatan Rogojampi Banyuwangi mempolisikan guru terkait sanksi cukur rambut siswa. Kasus ini pernah terjadi di Jawa Barat dan pihak guru dinyatakan tidak bersalah.

Kasus yang dimaksud yaitu Guru SD Aop Saopudin yang melakukan razia rambut gondrong di kelas III usai upacara bendera menjelang UAS pagi hari pada 2012. Dalam razia itu, didapati 4 siswa berambut gondrong yaitu AN, M, MR dan THS. Kepada mereka lalu Aop mencukur rambut karena gondrong.

Sore harinya, ayah THS, Iwan mendatangi sekolahan dan memukuli Aop. Bahkan Iwan mencukur balik Aop. Atas hal itu, Aop melaporkan penganiayaan ke polisi. Tapi ayah THS melaporkan balik atas tindakan Aop mencukur anaknya.

Oleh pengadilan tingkat pertama dan banding, Aop dinyatakan bersalah dan diberi hukuman percobaan. Nah di tingkat kasasi, MA menganulir vonis tersebut.
Hakim agung Dr Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono membebaskan Aop. Ketiganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa.

“Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin,” ujar majelis pada 2014.

Nah, maraknya kriminalisasi ke guru membuat para guru meminta keadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perlindungan Anak dinilai bertentangan dengan UU Guru dan Dosen.
Guru dalam tugasnya dilindungi Pasal 14 UU Guru dan Dosen yang menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas, guru berhak memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Atas gugatan itu, MK menolaknya. Tapi MK menegaskan setiap kasus siswa vs guru harus mengedepankan pertimbangan restorative justice.

“Dalam kaitannya dengan tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik maupun oleh peserta didik terhadap pendidik, hal itu tetap merupakan tindak pidana yang dapat diterapkan kepada kedua belah pihak baik pendidik maupun peserta didik dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip restorative justice dan/atau penyelesaian secara kekeluargaan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan oleh akibat yang timbul karena adanya tindak pidana baik yang dilakukan oleh pendidik, peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, ataupun pihak lain,” ujar MK dalam putusan Nomor Nomor 6/PUU-XV/2017.

Dalam konteks di atas, keberadaan dan peran Dewan Kehormatan Guru haruslah dioptimalkan.

“Sehingga dalam hal terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pendidik, sebelum dilakukan tindakan hukum oleh penegak hukum terlebih dahulu haruslah diberikan kesempatan kepada Dewan Kehormatan Guru untuk menyampaikan pendapat dan
rekomendasinya,” ujar MK dengan suara bulat.

(asp/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga Minta Semua Pihak Hargai FBR yang Kini Dukung Jokowi

Garut Forum Betawi Rempug (FBR) bulat tekad mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Padahal, pada tahun 2014 lalu, FBR mendukung Prabowo Subianto yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno angkat bicara mengenai hal tersebut. Dia meminta semua pihak menghargai keputusan FBR.

“Tentunya semua elemen masyarakat memiliki hak masing-masing dan tentunya kita hargai, kita hormati proses tersebut,” ujar Sandiaga kepada wartawan di RM Cibiuk, Jalan Otista, Garut, Jabar, Sabtu (09/03/2019) malam.

Sandi mengatakan, dia tidak mempermasalahkan keputusan FBR mendukung pasangan nomor urut 01. Namun, dia berharap silaturahmi antara pihaknya dengan FBR tidak terputus. Pasalnya, menurut Sandi, FBR banyak membantunya saat menjabat Wagub DKI dulu.

“Kita hargai keputusan Kiai Lutfi (Lutfi Hakim), sahabat saya, guru saya, kiai kami. Dulu waktu di DKI, kami banyak sekali dibantu oleh FBR, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga,” katanya.

Kendati demikian, Sandi mengatakan masih ada sejumlah anggota FBR yang hingga kini masih mendampinginya blusukan ke daerah.

“Ada beberapa temen-temen FBR justru yang lagi mendampingi saya di sini. Mewakili teman-teman FBR Jakarta Utara,” ujarnya Sandi.

Sebelumnya diberitakan, FBR memutuskan untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Menurut Ketua Umum FBR, Lutfi Hakim, ada sejumlah alasan organisasi yang dipimpinnya itu tidak mendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Salah satunya, mereka menganggap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin lebih peduli terhadap warga Betawi.
(idn/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Berlakukah Akta Lahir Anak Jika Diberikan oleh Pihak Asing?

Liputan6.com, Jakarta Akta lahir menjadi penanda resmi mengenai kelahiran seseorang. Bagaimana bila anak mendapatkan akta lahir dari negara lain, berlakukah di Indonesia? Simak pengalaman Mommy Livinia Alawiyin dari Babayologist berikut ini.

Kembali ke tahun 2015 di saat aku harus melahirkan di luar negeri tepatnya di Brisbane, karena menemani suami di sana. Seperti di Indonesia, sebelum check out dari rumah sakit, kami diberi surat keterangan lahir anak. Nah, ternyata proses urus aktanya sangat mudah, aku daftar online terus sekitar 2 atau 3 minggu kemudian aku datang ke dinas kependudukan setempat, isi form dan aktanya langsung dicetak. Setelah punya akta lahir baru deh anakku, Sofia, bisa buat paspor. Buat paspor pun harus kirim ke KJRI Sydney karena di Brisbane sama sekali tidak ada KBRI atau KJRI. Ketika paspor Sofia sudah selesai dan dikirim ke alamat rumahku, ternyata mereka juga kirimkan surat pernyataan bahwa Sofia telah tercatat dalam daftar pelaporan kelahiran di KJRI Sydney.

Ketika pulang ke Indonesia, mama aku heboh banget suruh aku buat akta lahir Sofia lagi, karena takut akta lahir Brisbane tidak diakui di Indonesia. Tadinya mau santai dulu, eh jadi ikut panik karena ternyata baru tahu (maklum pasangan muda) kalau mau memasukkan nama Sofia ke kartu keluarga harus ada akta lahir. Cari tahu sana sini akhirnya telepon ke Dinas Kependudukan Jakarta. Ternyata, akta lahir itu hanya boleh terbit sekali. Kata petugasnya, memang sudah benar untuk buat akta lahir di Brisbane.

Langkah selanjutnya adalah datang ke Dinas Kependudukan, bawa KTP ayah dan ibu beserta akta lahir ke loket 5. Nanti akan dikeluarkan Pencatatan Kelahiran Luar Negeri. Prosesnya seminggu, tidak langsung siap. Bersyukur, prosesnya mudah dan keluarlah “akta lahir Indonesia” Sofia. Jadi ketika buat KK, rekening bank dan lain-lain yang memerlukan akta lahir, aku selalu bawa yang “akta lahir Indonesia”, akta lahir yang asli disimpan saja.

Semoga bermanfaat.