PSI Minta Polisi Bebaskan Robertus Robet dari Tuntutan Pidana

JakartaPSI ikut menolak penangkapan dan penetapan tersangka aktivis Robertus Robet. PSI meminta aparat kepolisian untuk segera membebaskan Dosen UNJ itu dari segala tuduhan.

“Menolak penangkapan saudara Robertus Robet dan meminta aparat kepolisian untuk segera membebaskannya dari segala tuduhan pidana,” ujar juru bicara PSI, Surya Tjandra, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/3/2019).

PSI menilai apa yang disampaikan Robet merupakan ekspresi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Aktivis HAM itu, menurut Surya, hanya menyampaikan kritik terhadap penempatan TNI di kementerian sipil yang akan mengganggu profesionalitas TNI.
“Apa yang disampaikannya adalah ekspresi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945 pasal 28, dan negara khususnya Kepolisian wajib menjaga itu,” katanya.

“Terlepas dari lagu yang dinyanyikannya tersebut, saudara Robertus Robet sesungguhnya hanya menyampaikan kritik terkait gagasan beberapa kalangan untuk menempatkan kembali militer ke dalam posisi sipil, yang mengingatkan kembali pada apa yang dulu dikenal dengan ‘dwifungsi ABRI’ dimana tentara bisa terlibat dalam fungsi sosial politik selain keamanan,” imbuh Surya.

Surya mengatakan, fungsi ganda TNI tersebut seolah menghidupkan kembali dwwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru, dimana tentara bisa terlibat di luar fungsi pertahanan. Menurut dia, hal itu tidak boleh terjadi di era demokrasi saat ini.

“Dwifungsi ABRI adalah masa lalu yang tidak boleh kembali lagi di era demokrasi, di mana proses dialog dan perdebatan serta argumentasi menjadi pedoman bersama di dalam bernegara, bukan melulu kekuatan apalagi kekuatan bersenjata,” katanya.

Untuk itu, PSI meminta semua pihak untuk tidak meneruskan kasus Robet lebih jauh. Apalagi, Robet telah meminta maaf secara terbuka terkait persoalan ini.

“Meminta semua pihak untuk bisa saling menjaga diri dan meneruskan dialog yang sudah terbangun. Saudara Robertus Robet sendiri sudah meminta maaf secara terbuka untuk hal ini, dan sudah sepatutnya Kepolisian dan pelapor menerimanya sebagai sebuah bentuk niat baik mencari solusi secara bermartabat,” ujar Surya.

Sebelumnya, Robet ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas dugaan menghina TNI. Robet diduga melanggar Pasal 45 A ayat (2) Jo 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP mengenai dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dana tau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau Berita bohong (hoax), dan/atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Penetapan tersangka Robet berawal dari beredarnya video saat ia berorasi di depan Istana. Dalam video tersebut, Robet tampak menyuarakan:

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Tidak berguna
Bubarkan saja
Diganti Menwa
Kalau perlu diganti pramuka

“Melakukan orasi pada saat demo di monas tepatnya depan istana dengan melakukan penghinaan terhadap institusi TNI,” kata Karo Penmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo.
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polri: Kasus Andi Arief Tidak Dilanjutkan ke Pidana

Liputan6.com, Jakarta Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Irjen M Iqbal menegaskan, kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menjerat politikus Andi Arief tidak dilanjutkan ke ranah hukum atau pidana.

Hal tersebut disampaikan Iqbal dalam konferensi pers di Gedung Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta Timur, Rabu (6/3/2019).

“Saudara AA dikategorikan sebagai pengguna narkotika. Terhadap kasus ini tidak dilanjut ke ranah penyidikan,” kata Iqbal.

Oleh sebab itu, dia menambahkan, pihaknya merekomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi, setelah melalui assesment.

Adapun alasan kepolisian merekomendasikan rehabilitasi karena penyidik tidak menemukan adanya barang bukti dalam penangkapan Minggu 3 Maret 2019, sore, di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat.

“Tidak ditemukan barang bukti narkotika pada Saudara AA dan di di tempat kejadian perkara. Urine Saudara AA ditemukan positif mengandung amphetamin,” kata Iqbal.

Pengacara Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief, Dedi Yahya, mengatakan kliennya akan dirawat jalan usai ditangkap polisi karena dugaan mengkonsumsi sabu, Minggu, 3 Maret 2019.

“Tetap dikontrol oleh panti rehab. (AA) Bukan tahanan rumah, rehab jalan saja. Hasil asessment-nya hanya rehab kesehatan, sehingga bisa rawat jalan. Kalau rawat jalan tentu sedikit sekali ya (tingkat) ketergantungannya,” ujar Yahya di Gedug Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (6/3/2019).

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Anggota DPRD yang Kena OTT Pungli Gempa NTB Divonis 2 Tahun Bui

Mataram – H Muhir yang kena OTT pungli dana rehabilitasi sekolah pasca gempa NTB, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Muhir yang ditangkap saat menjabat anggota DPRD Mataram fraksi Golkar itu terbukti menerima suap atau pungli Rp 31 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata ketua majelis hakim, Isnurul Syamsul Arif, saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, yang dilansir Antara, Jumat (1/3/2019).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU No 20/2001 tentang Tipikor. Hakim menjelaskan, uang yang diterima terdakwa Muhir dari Sudenom sebesar Rp 31 juta. Rinciannya, uang tersebut diterima terdakwa Muhir ketika bertemu dengan Sudenom di rumah makan sebesar Rp 1 juta dan di Rumah Makan di daerah Cakranegara Rp 30 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata Isnurul Syamsul Arif.

Terkait dengan perbuatan yang memberatkan, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir melakukan tindak pidana pada saat masyarakat NTB sedang berduka akibat bencana gempa bumi. Kemudian, yang meringankannya, karena terdakwa Muhir selama ini diketahui belum pernah tersangkut masalah hukum serta menjalani hukuman pidana.

Sebelumnya, tim JPU dari Kejari Mataram menuntut terdakwa Muhir dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dengan denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan.

Muhir terjaring OTT saat melakukan transaksi pemerasan uang sebesar Rp 30 juta terhadap H Sudenom selaku Kadis dan Catur Totok, staf PNS di Disdik Kota Mataram, yang waktu itu diposisikan sebagai calon kontraktor proyek.

OTT yang dilakukan tim dari Kejari Mataram itu dilakukan pada Jumat (14/9) siang di sebuah warung makan di Jalan Rajawali I Cakranegara, Kota Mataram.
(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hak Politik Eni Saragih Dicabut Hakim Selama 3 Tahun

Jakarta – Majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Eni Maulani Saragih yaitu pencabutan hak politik selama 3 tahun. Mantan anggota DPR itu sebelumnya divonis hukuman pidana penjara tahun selama 6 tahun karena terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana,” kata hakim ketua Yanto saat amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah menerima uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Uang suap dimaksudkan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, yaitu CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.

Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melaksanakan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR saat itu terjerat kasus proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Eni juga menerima uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq.

Selain itu, jaksa menyakini Eni bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni digunakan membiayai kegiatan pilkada suami terdakwa, yaitu M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
(fai/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komnas Perempuan Minta Polda Jatim Kabulkan Penangguhan Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Jakarta Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim) untuk menemui tersangka kasus dugaan pornografi, artis VA. Usai menjenguk artis VA dan berdiskusi dengan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Komnas Perempuan meminta penyidik Polda Jatim untuk mengabulkan penangguhan Penahanan terhadap artis VA.

“Yang harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan Polda Jatim yakni bisa mengabulkan penangguhan penahanan. Karena sebagai pertimbangan pemulihan kondisi psikis korban kasus prostitusi,” tuturnya di Mapolda Jatim, Kamis (28/2/2019).

Menurutnya, dalam paripurna Komnas Perempuan, terakhir melihat bahwa perempuan yang ada di dalam kasus prostitusi merupakan korban yang dilacurkan. Sehingga apapun status hukumnya penyidik tetap memberikan haknya sebagai korban.

“Mempertimbangkan dan mengabulkan dengan melihat kapasitasnya sebagai korban yang dilacurkan,” katanya.

Dia mengatakan, seharusnya yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah muncikari dan user atau pelanggan artis VA. Alasannya, mereka lah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi.

“Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” ucapnya.

Dalam kunjungannya ke Polda Jatim, ia sempat bertemu dengan artis VA dan bincang bincang dengan penyidik berkaitan dengan modus yang kerap dilakukan muncikari dalam menjerat korbannya kedalam pusaran prostitusi.

“Komnas Perempuan akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus prostitusi bisa dihentikan,” ujarnya.

Komnas perempuan juga mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Sehingga kasus seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia.

2 dari 3 halaman

Tanggapan Polisi

Menanggapi permintaan Komnas Perempuan mengenai penangguhan penahanan artis VA, Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Achmad Yusep Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan apa yang menjadi masukan dari Komnas perempuan.

“Kita akan maksimalkan sesuai dengan harapan Komnas maupun pemerhati, selama tidak menganggu kepentingan penyidikan,” ujar polisi pelopor E-Tilang tersebut.


Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menuturkan bahwa penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES. “Dari situ jelas ada foto dan video dan keterlibatan aktif VA dalam prostitusi online. Termasuk penyebaran foto dan video,” tutur Luki di Mapolda Jatim, Rabu 16 Januari 2019.

Luki menegaskan, penetapan VA sebagai tersangka itu juga sesuai dengan hasil gelar, dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

“Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Kementerian Agama dan MUI dan beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transasksi komunikasi ini sangat menguatkan saudari VA menjadi tersangka,” tambah Luki.

Luki menyatakan akan membuat surat panggilan kepada VA terkait status barunya yang kini naik menjadi tersangka. “Kami layangkan untuk Senin. kami undang yang bersangkutan untuk hadir ke Polda Jatim,” sambungnya.

Dari hasil penyidikan, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan foto dan video mesum artis VA. Gambar tak senonoh itu ditemukan dalam ponsel milik mucikari ES. Fakta baru ini terungkap dari hasil penyelidikan digital forensik beberapa hari terakhir.

Selain foto pose telanjang, ada pula video tak pantas dan melanggar norma susila. Foto dan video itu dikirim ke mucikari agar user tertarik dan menggunakan jasa seks VA.

“Ini mungkin sesuatu yang baru dimana yang sebelumnya jadi saksi korban (dalam kasus prostitusi), bisa menjadi tersangka. Ini akan jadi yurisprudensi,” ujar Luki.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

BPN Optimistis Keterangan Ratna di Pengadilan Bersihkan Nama Prabowo

Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menolak mengomentari pose salam dua jari terdakwa kasus berita bohong Ratna Sarumpaet saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Andre hanya berharap proses hukum yang dijalani Ratna bisa berjalan baik.

“Saya nggak mau komentar kasus Mba Ratna, kita hormati saja proses hukum yang berjalan. Sekali lagi kami BPN Prabowo-Sandi tidak ingin mengomentari kasusnya Mba Ratna,” kata Andre Rosiade di Akmani Hotel, Jakarta, Kamis (28/2).

Andre menyebut, BPN sangat menghormati proses hukum yang telah dimulai di pengadilan. Pihaknya menunggu keterangan Ratna secara transparan di pengadilan.

“Kami optimis fitnah-fitnah yang ditujukan pihak tertentu yang mengatakan BPN merekayasa bahwa Fadli Zon, Pak Prabowo yang merekayasa itu akan terbukti nanti di pengadilan bahwa kami tidak terbukti sama sekali,” ucapnya.

Terpisah, Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Bahlil Lahadalia menilai wajar pose salam dua jari yang dilakukan Ratna saat menjalani persidangan. Dia mengatakan, sejak awal Ratna merupakan pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

“Meskipun secara SK sudah dipecat dari timses, tapi dia masih cinta Prabowo,” katanya.


2 dari 2 halaman

Poses 2 Jari Ratna

Bahlil enggan memberikan respons lebih jauh terkait kasus tersebut. Dia mengatakan, pantas atau tidaknya Ratna memberikan dukungan dalam sidang merupakan hak pribadi.

“Masalah pantas atau tidaknya dia menyatakan dukungan dalam sidang itu hak dialah. Kita kan tidak mau menjadi tim kampanye yang hoaks, raja bohong itu kan tau siapa,” tandasnya.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet sempat mengacungkan salam dua jari saat mulai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera pada Kamis (28/2) ketika duduk di kursi terdakwa. Selesai menjalani sidang, Ratna kembali mengacungkan salam dua jari.

Diketahui, Ratna terjerat kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks terkait penganiayaan terhadapnya. Aktivitis itu disangkakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 jo Pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman 10 tahun penjara.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra


Saksikan video pilihan berikut ini:

Bupati Malang Nonaktif Rendra Terancam 20 Tahun Penjara

Liputan6.com, Sidoarjo – Bupati Malang nonaktif, Rendra Kresna menjalani sidang perdana di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Juanda Sidoarjo, Kamis 28 Februari 2019.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan, Bupati Malang nonaktif, Rendra terbukti menerima suap dan gratifikasi total senilai Rp 7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

“Terdakwa diduga menerima hadiah sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk proyek di dinas pendidikan,” kata Joko Hemawan.

Rendra juga diduga menerima fee dari setiap proyek pendidikan Kabupaten Malang sebesar 17,5 persen hingga 20 persen. “Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, terdakwa menerima fee dari semua proyek yang ada di dinas pendidikan,” ucapnya.

Dengan kasus ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” ujar Joko.

Kasus ini terjadi saat KPK menangkap Rendra Kresna yang saat itu menjabat Bupati Malang bersama Ali Murtopo selaku pihak swasta. Rendra diduga menerima suap Rp 3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Selanjutnya, Bupati Malang nonaktif, Rendra dan Eryk Armando Talla selaku pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. Rendra diduga menerima gratifikasi Rp 3,55 miliar terkait sejumlah proyek di sejumlah dinas di Kabupaten Malang.

Dengan perbuatannya, diduga Rendra Kresna mendapatkan hadiah sebesar Rp 7,5 miliar dari kedua terdakwa lainnya.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Anak Buah Penyuap Hakim Merry Purba Dituntut 5,5 Tahun Bui

Jakarta

Pengusaha Hadi Setiawan dituntut 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 350 juta subsider 4 bulan kurungan terkait kasus suap hakim adhoc PN Tipikor Medan Merry Purba. Jaksa meyakini Hadi membantu pengusaha Tamin Sukardi menyuap Merry untuk melancarkan perkaranya di Pengadilan Tipikor Medan.

“Menuntut agar majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Hadi Setiawan terbukti secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa KPK Haeruddin saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) dini hari.

Selain itu, jaksa juga menuntut agar majelis hakim mencabut pemblokiran bank. “Mencabut pemblokiran bank atas nama Hadi Setiawan,” imbuh Haeruddin.

Terkait hal yang memberatkan Hadi disebut tidak ikut serta mewujudkan program pemerintah bersih korupsi kolusi dan nepotisme, pelaku aktif dan cukup dominan dalam perkara ini. Sedangkan hal yang meringankan adalah Hadi menyesali perbuatannya.

Kasus ini bermula ketika Tamin sudah berstatus terdakwa terkait perkara pengalihan tanah negara/milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektare eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang. Perkara itu diadili di PN Medan dengan susunan majelis yaitu Wahyu Prasetyo Wibowo sebagai ketua majelis dan dua hakim anggota atas nama Sontan Merauke Sinaga dan Merry Purba, serta panitera pengganti Wahyu Probo Julianto dan Helpandi.

Kemudian Hadi membantu Tamin memberikan suap ke hakim PN Medan melalui panitera pengganti Helpandi sebesar SGD 280 ribu untuk dibagikan ke Merry Purba dan hakim lainnya. Di mana Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan Tamin agar bebas.

“Dari fakta-fakta persidangan, maka kami dapat menyimpulkan perbuatan terdakwa Hadi Setiawan telah bersalah dimana telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujarnya.

Atas dasar ini, Hadi diyakini jaksa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.


(zap/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komnas Perempuan: Artis VA Adalah Korban, Muncikari dan User Harus Ditindak

Liputan6.com, Surabaya – Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim) untuk menemui tersangka kasus dugaan pornografi, artis VA, Kamis, 28 Februari 2019.

Setelah menjenguk artis VA dan berdiskusi dengan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Sri menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna Komnas Perempuan terakhir, pihaknya melihat bahwa perempuan yang terjerat dalam kasus prostitusi tak lain merupakan korban.

“Yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah muncikari dan pelanggan atau user. Karena merekalah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi. Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” katanya.

Ia juga sempat berbincang dengan penyidik Polda Jatim tentang modus-modus yang dilakukan muncikari, serta bagaimana seorang perempuan terjebak dalam pusaran prostitusi. Meski demikian dalam kasus ini VA tetaplah korban yang harus dilindungi haknya.

“Makanya kami mengusulkan untuk bisa dilakukan pemulihan. Saya akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus prostitusi bisa dihentikan,” katanya.

“Sesuai mandat Komnas Perempuan yakni menciptakan situasi kondusif bagi penghapusan kekerasan dalam perempuan,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan, melalui kasus artis VA ini pihaknya ingin mengetahui langsung bagaimana situasi didalam tahanan, langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi penyiksaan didalam tahanan, dan bagaimana memahami perempuan dalam industri hiburan, yang mana mengindikasikan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

“Pintu masuk nya melalui kasus VA yang sekarang ditahan di Polda. Kasus VA merupakan contoh bahwa industri hiburan sangat dekat dengan kekerasan terhadap perempuan,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Prostitusi Online

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) secara resmi menahan artis Film Televisi (FTV) VA terkait kasus dugaan prostitusi online di Surabaya yang sempat menghebohkan beberapa hari yang lalu.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan menuturkan bahwa penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES.

“Dari situ jelas ada foto dan video dan keterlibatan aktif VA dalam prostitusi online. Termasuk penyebaran foto dan video,” tutur Luki.

Luki menegaskan, penetapan VA sebagai tersangka itu juga sesuai dengan hasil gelar, dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

“Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Kementerian Agama dan MUI dan beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transasksi komunikasi ini sangat menguatkan saudari VA menjadi tersangka,” tambah Luki.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jerat Pidana Hoaks Ratna Sarumpaet

Liputan6.com, Jakarta – Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet akhirnya duduk di kursi pesakitan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kali pertama menggelar sidang dugaan hoaks yang dilakukan ibunda artis Atiqah Hasiholan tersebut, Kamis 28 Februari 2019.

Jaksa mendakwa Ratna Sarumpaet telah menyebarkan berita bohong kepada banyak orang yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, berita bohong yang disebarkannya itu dinilai telah menimbulkan pro dan kontra.

Jaksa penuntut umum mendakwa Ratna Sarumpaet dengan dakwaan alternatif.

“Dakwaan kesatu Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 28 ayat (2) jo 45A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar jaksa. 

Sementara pada dakwaan kedua, jaksa menduga Ratna Sarumpaet, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras atau antar golongan (SARA).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tutur jaksa.

Dalam dakwaan, terungkap bahwa Ratna menangis mengaku dipukuli sehingga mukanya lebam dan bengkak. Jaksa menyatakan, pada Jumat 21 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Ratna Sarumpaet memberitahukan kepada saksi Ahmad Rubangi, Saharudin, dan Makmur Julianto alias Pele akan pergi ke Bandung.

“Namun ternyata, terdakwa tidak pergi ke Bandung melainkan pergi ke Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat untuk melakukan tindakan medis operasi perbaikan muka (facelift) atau tarik muka (pengencangan kulit muka),” kata jaksa.

Bedah medis tersebut, sudah dijadwalkan dengan dr Sidik Setiamihardja. Kemudian Ratna Sarumpaet ditempatkan di ruang perawatan kamar B1 lantai 3 untuk menjalani rawat inap sejak Jumat, 21 September 2018 sampai dengan Senin 24 September 2018.

“Bahwa selama menjalani rawat inap tersebut, terdakwa beberapa kali mengambil foto wajahnya dalam kondisl lebam dan bengkak akibat tindakan medis dengan menggunakan handphone merk Iphone. Setelah selesai menjalani rawat inap. Pada hari Senin tanggal 24 September 2018, terdakwa pulang ke rumah,” kata jaksa.

Di dalam perjalanan, Ratna mengirim beberapa foto wajah dalam kondisi lebam dan bengkak tersebut melalui whatsappnya kepada saksi Ahmad Rubangi. Saksi Ahmad kemudian menanggapi foto tersebut dengan membalas pesan Ya Allah, Kak sampai begitu.

Ratna pun membalas. “Dipukulin 2 laki-laki,” kata Jaksa.

Jaksa mengatakan, sesampainya di rumah, Ratna meminta Ahmad Rubangi untuk memanggil saksi Saharudin dan saksi Makmur Julianto alias Pele masuk ke kamar.

Ratna Sarumpaet lalu bercerita sambil menangis bahwa dipukuli orang dengan menunjukkan wajah lebam dan bangkak.

“Kemudian terdakwa mengatakan ingin istirahat. Selelah itu saksi Ahmad Rubangi dan saksi Makmur Julianto alias Pele dan saksi Saharudin keluar dari kamar terdakwa,” kata jaksa.

Keesokan harinya pukul 20.43 WIB, terdakwa mengirimkan foto yang sama ke Rocky Gerung dengan pesan, “21 September jam 18.50 WIB, area bandara Bandung”. Pukul 20.44 WIB, dia mengirim pesan lagi, “Not For Public”.

Rabu 26 September 2018 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan Deden Syarifuddin dan bercerita habis dipukuli. Dia pun kembali sambil menangis.

Pukul 16.30 WIB, Kamis 27 September 2018, saksi mengirim pesan lagi ke Rocky Gerung dengan pesan, “Hei Rocky negrinya makin gila n hancur – need badly :)”, dan pukul 16.33 WIB dengan pesan, “Need you badly”, pukul 16.36 WIB dengan pesan “Pasti kamu bahagia sekali disana ya, Penghormatan pada alam, bless you”.

Pada Jumat 28 September pukul 19.22 WIB, terdakwa kembali mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan “Day 7th”.

Pukul 23.00 WIB, Ratna Sarumpaet meminta Saharudin menelepon Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Setelah terhubung, dia curhat telah dianiaya sembari menangis. Dia meminta Said Iqbal ke rumahnya.

Ketika Said Iqbal datang, terdakwa berkata, “Kakak dianiaya” dan menceritakan kronologi penganiayaannya. Dia juga menunjukkan foto wajahnya yang lebam.

Dia lalu minta dipertemukan dengan Prabowo Subianto. Ratna mengaku sudah berbicara dengan Fadli Zon dan mendapat informasi tengah diatur waktu untuk bertemu Prabowo.

Dia kemudian mengirimkan foto wajah lebamnya ke Saiq Iqbal untuk diteruskan ke ajudan Prabowo atas nama Dani.

Pukul 23.01 WIB, Sabtu 29 September 2018, Ratna Sarumpaet mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan, “Mungkin aku tidak harus ngotot membantu memperbaiki bangsa yang sudah terlanjur rusak ini. It’s painful.”

Pukul 23.42 WIB dia juga kembali mengirimkan 3 foto wajahnya ke Basariaja alias Basari dan 3 menit kemudian dia mengirim pesan, “KK sedang sangat kesakitan/menderita saat KK minta tolong ingin bicara dengan Pak Joksan.”

Tak berhenti di situ, dia mengirim 3 foto wajahnya ke Simon Aloysius Mantiri dengan pesan, “Ini terjadi di area parkir Bandara Bandung 21 sept 2018, Saya harus bertemu 08 segera Pak Simon, Saya mohon …..” dan mendapat jawaban, “Kurang ajar sekali Bu itu pelakunya.”





2 dari 3 halaman

Akui Salah dan Ajukan Penangguhan Penahanan

Ratna Sarumpaet mengakui kesalahan di hadapan majelis hakim saat sidang perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya ingin menyampaikan sebagai warga negara yang harus berhadapan dengan pengadilan. Pengalaman dari saya ditangkap dan apa yang saya ketahui baik melalui bacaan saya betul melakukan kesalahan,” ucap Ratna, Kamis 28 Februari 2019.

Meski begitu, Ratna merasa ada beberapa poin yang tidak sesuai fakta. Dia melihat kasusnya bernuasa politik.

“Yang terjadi di lapangan dan terjadi peristiwa penyidikan ada ketegangan bahwa memang ini politik,” ucap dia.

Karenanya Ratna berharap majelis hakim mengutamakan keadilan dibandingkan kekuasaan.

“Dengan semua unsur yang ada di sini, marilah menjadi hero untuk bangsa ini. Bukan untuk saya. Tapi di atas segalanya hukum bukan untuk kekuasaan,” tutup dia.

Namun, tudingan nuansa politis ini dibantah kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Desmihardi. Dia menyanggah adanya muatan politis yang disebut disebut kliennya.

“Tidak ada motif politik sama sekali. Dakwaan kedua kita lihat kebohongan itu diproduksi untuk meyakinkan masyarakat saja, dan bahkan untuk meyakinkan BPN Prabowo-Sandi,” katanya usai persidangan.

Desmihardi mengatakan, lontaran kebohongan yang disebut Ratna murni karena malu dengan keluarga. Dia menegaskan, kebohongan itu hanya dibuat untuk keluarga, tidak ada tujuan menyebarkannya kepada publik.

“Ini murni karena beliau malu lebamnya diketahui oleh keluarga, sehingga harus mengarang cerita bahwa beliau dipukuli. Ini kebohongannya hanya untuk keluarga, karena beliau ingin keluarga tidak tahu beliau operasi plastik,” katanya menandasi.

Pada sidang tersebut, pengacara juga mengajukan permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengalihkan status penahanan kliennya dari tahanan Polda Metro Jaya menjadi tahanan rumah atau kota.

Desmihardi membacakan pertimbangan mengajukan permohonan tersebut. Dia menyebutkan dua pertimbangan pengajuan penangguhan tahanan bagi kliennya, yakni berdasarkan hukum dan sisi kemanusian.

Ia menyatakan, Ratna Sarumpaet tidak ada niat melarikan diri. Kemudian, terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat dianggap mempersulit jalannya proses hukum.

“Bahwa selama proses pemeriksaan di tingkat kepolisian dan tingkat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terdakwa Ratna Sarumpaet sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Selanjutnya terdakwa maupun keluarga dalam hal ini anak-anak menjamin bahwa terdakwa akan selalu menghadiri persidangan dengan tidak sulit jalannya sidang pengadilan ini,” ucap Desmihardi.

Sementara itu, dari sisi kemanusiaan, terdakwa adalah seorang perempuan lemah yang telah berusia senja. Pada usia 69 tahun, dia sangat rentan dalam penyakit terbukti selama penahanan dilakukan terdakwa sering sakit-sakitan dan selama penahanan beberapa kali terdakwa harus diperiksa di Bidokkes Polda Metro Jaya.

Apabila terus-menerus ditahan, lanjut dia, akan memperburuk kesehatan Ratna Sarumpaet baik secara fisik maupun secara mentalnya.

“Tidak berlebihan melalui permohonan ini kami minta kemudian lagi sakit yang teramat agar terdakwa dapat dialihkan status,” ucap Desmihardi.

Desmihardi mengatakan, anak kandung terdakwa yakni Atiqah Hasiholan dan Fathom Saulina akan menjadi penjamin penangguhan penahanan Ratna Sarumpaet.

Oleh karena itu, pengacara memohon kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengalihkan jenis penahanan rutan menjadi penahanan rumah atau kota atas terdakwa Ratna Sarumpaet.

“Tujuan permohonan kami bukan untuk ditangguhkan akan tetapi hanya sebatas pada pengalihan jenis penahanan yang semula penahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan rumah tahanan kota sebagaimana yang diatur dalam KUHP,” kata Desmihardi.

3 dari 3 halaman

Siapkan 20 Saksi Ahli

Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berencana menghadirkan 20 saksi untuk sidang kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Ratna Sarumpaet. Hanya, jaksa enggan membeber siapa 20 saksi tersebut.

“20 saksi fakta, 5 saksi ahli, dan saksi meringankan,” kata Jaksa kasus Ratna Sarumpaet, Panyaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 28 Februari 2019.

Panyaman menegaskan nama Prabowo dan Fadli Zon tidak masuk dalam daftar itu. Hanya Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang disebut akan dihadirkan senagai saksi di persidangan.

“Dalam bacaan saya tidak ada nama Prabowo dan Fadli Zon,” imbuhnya.