Polemik Soal Harga Avtur, Nih Data Impornya

Jakarta – Belakangan ini publik dihadapkan oleh polemik harga tiket pesawat yang tinggi. Penyebab harga tiket tinggi dikarenakan mahalnya harga avtur yang dijual oleh PT Pertamina (Persero).

Keluhan tersebut disampaikan oleh pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, tingginya harga tiket pesawat membuat okupansi kamar hotel menurun.

Belakangan ini juga disebut bahwa tingginya harga avtur dikarenakan oleh pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan sebesar 10%. Namun, hal tersebut dianggap tidak tepat karena komponen avtur dalam pembentukan tiket pesawat hanya sekitar 20%.

Di balik polemik harga avtur, detikFinance mendapatkan data impornya yang tergabung dalam komponen hasil minyak. Dari data BPS yang dikutip, Jumat (15/2/2019). Impor avtur pada Januari 2019 tercatat sebesar 121,1 ribu ton dengan nilai US$ 69,29 juta. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan bulan Desember 2018 yang sebesar 127,7 ribu ton dengan nilai US$ 76,89 juta.

Sedangkan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, nilai impor mengalami peningkatan 22,61%, yaitu dari volume 85,8 ribu ton dengan nilai US$ 56,51 juta menjadi 121,1 ribu ton dengan nilai US$ 69,29 juta di Januari 2019.

“Ini kan avtur rata-rata tahunan dan bulanan, selama 3 tahun saja, bisa dilihat trennya, kalau 2018 bisa dilihat dari sisi volume turun dia, nilainya naik kelihatan di situ karena price-nya,” kata Direktur Statistik Distribusi BPS Anggoro Dwitjahyono di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Sedangkan data sepanjang 2018, impor avtur tercatat sebesar 1,22 juta ton dengan nilai US$ 861,1 juta.

Selain avtur, Pertamina juga melakukan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Premium sebesar 1,23 juta ton dengan nilai US$ 633,8 juta di Januari 2019.

Dari angka itu, impor khusus Pertamax di Januari 2019 sebesar 656,6 ribu ton dengan nilai US$ 333,2 juta. Sedangkan impor khusus Premium di Januari 2018 sebesar 570,4 ribu ton dengan nilai US$ 296,9 juta.

Jika dibandingkan dengan Desember 2018, nilai impor khusus Pertamax dan Premium mengalami penurunan 7,80% dari US$ 687,4 juta di Desember 2018 menjadi US$ 633,8 juta di Januari 2019.

Selanjutnya, untuk periode 2018 tercatat impor Pertamax dan Premium sebesar 14,09 juta ton dengan nilai US$ 9,4 miliar. Di mana, Pertamax sebesar 7,20 juta ton dengan nilai US$ 4,84 miliar dan Premium sebesar 6,64 juta ton dengan nilai US$ 4,46 miliar.

(hek/ang)

HEADLINE: Usulan Harga Avtur Turun, Mungkinkah?

Liputan6.com, Jakarta – Jumlah penumpang pesawat beberapa bandara di Tanah Air mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena harga tiket penerbangan yang cukup mahal.

Salah satu contohnya di Bandara Kualanamu International Airport (KNIA), Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jumlah penumpang di bandara tersebut mengalami penurunan hampir 20 persen.

Branch Communication and Legal Manajer Bandara Kualanamu, Wisnu Budi Setianto kepada Liputan6.com, pada Selasa 12 Februari 2019 mengatakan, akibat harga tiket pesawat domestik naik, Bandara Kualanamu mengalami penurunan 189.762 penumpang.

“Data yang kita terima sejak Januari 2019, penurunan sebesar 189.762 penumpang atau 19,9 persen,” kata Wisnu.

Selain penurunan jumlah penumpang, mahalnya harga tiket pesawat juga berdampak pada penurunan jumlah penerbangan, yaitu sekitar 1.734 penerbangan atau 23,6 persen.

“Sedangkan yang mengalami pembatalan di Bandara Kualanamu sebanyak 1.904 penerbangan,” katanya.

Hal yang sama juga terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma. Di awal tahun ini, jumlah penumpang di bandara tersebut turun hingga 25 persen.

“Secara garis besar ada penurunan, kurang lebih hingga 9 Febuari 2019 sekitar 25 persen. Dari sejak Natal kemarin sudah ada penurunan,” kata Pelaksana Tugas Office in Charge (Plt. OIC), Ariko Mahjaya kepada merdeka.com, Rabu (13/2/2019).

Peneliti Institute for Development Economy and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, salah satu penyebab mahalnya harga tiket pesawat adalah harga avtur yang mahal.

Dia menuturkan, harga avtur di Indonesia menjadi mahal karena infrastruktur penyaluran avtur yang tidak efisien.

“Akar masalahnya adalah infrastruktur penyaluran avtur masih tidak efisien sehingga harga avtur di Indonesia cenderung lebih mahal dari Singapura dan Malaysia. Itu yang membuat avtur kita enggak bersaing,” kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Bhima dalam jangka panjang, Pemerintah perlu memikirkan untuk membangun infrastruktur penyaluran avtur terutama di luar Jawa.

“Jadi Infrastruktur. Ini jangka panjang. Pemerintah harus panggil investasi untuk masuk ke infrastruktur penyaluran avtur,” kata dia.

Tak berbeda jauh, Ketua Umum INACA Ari Ashkara juga mengatakan agar maskapai bisa menurunkan harga tiket maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menurunkan harga avtur.

Ari pun meminta kepada regulator dan operator untuk menurunkan harga bahan bakar untuk pesawat terbang hingga 10 persen.

Ia menyatakan, avtur merupakan kebutuhan paling besar dalam pengoperasian pesawat, yakni dapat mencapai 45 persen.

“Komponen paling besar adalah fuel (bahan bakar), menyumbang 40 sampai 45 persen dari biaya maskapai penerbangan,” jelasnya.

2 dari 5 halaman

Monopoli Pertamina

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku telah menerima permintaan dari INACA untuk menurunkan harga avtur hingga 10 persen.

“Memang itu permintaan dari INACA. INACA minta kepada kami dan kami teruskan kepada Kementerian ESDM dan BUMN. Nanti kita ngomong bersama,” kata dia.

Budi Karya melanjutkan, avtur memang menjadi salah satu beban terberat yang harus ditanggung perusahaan maskapai. Hal ini lantaran avtur menjadi komponen terbesar dalam pengoperasian pesawat.

“Beban terberat mereka itu dua. Satu leasing pesawat, yang kedua adalah avtur. Jadi itu hampir 70 persen. Avtur kira-kira 35-40 persen. Leasing pesawat mungkin 25-30 persen,” terang dia.

Mahalnya harga avtur ini ternyata tidak hanya berdampak kepada industri penerbangan,  tetapi sampai ke industri pariwisata.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, mahalnya harga avtur ini membuat tiket pesawat mahal serta kamar- kamar hotel menjadi sepi.

Dia pun meminta pemerintah agar mencari solusi agar harga tiket pesawat turun. Salah satunya membuka dominasi PT Pertamina (Persero) dalam rangka penyediaan avtur. Memang, selama ini badan usaha yang bisa menjual avtur di Indonesia hanya Pertamina.

Hariyadi pun mengadu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai masalah tersebut saat acara Gala Dinner PHRI di Hotel Sahid Jakarta, Senin 11 Januari 2019.

Jokowi pun mengaku kaget mendengar hal tersebut. Jokowi mengatakan dirinya akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina, yaitu menurunkan harga atau mengizinkan perusahaan minyak lainnya untuk menjual avtur. Hal ini lantaran dia menilai harga avtur yang tinggi akan berdampak negatif kepada sektor-sektor lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, opsi yang ditawarkan Jokowi tersebut sangat bagus.

“Bagus juga (swasta ikut menjual avtur) Kenapa tidak? Sekarang mungkin lagi dirumuskan jangan lagi hanya Pertamina,” kata dia, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Menurut dia, dengan adanya opsi yang demikian, Presiden ingin memberi ruang pada sektor swasta untuk terlibat dalam ekonomi, terutama penjualan BBM.

“Presiden mau tidak hanya semua BUMN. Memang ada kewajiban Pertamina juga untuk daerah-daerah terpencil ndak bisa dipungkirin sih,” jelas dia.

Diharapkan dengan masuknya sektor swasta dalam penjualan avtur, maka harga avtur di Indonesia bisa lebih kompetitif.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun membuka pintu kepada swasta untuk turut memasok avtur ke bandara-bandara yang sedang di bangun di Indonesia. Selama ini, kebutuhan avtur bandara selalu dipasok Pertamina.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso mengatakan, dengan masuknya swata ini diharapkan bisa membuat harga avtur di Indonesia lebih kompetitif.

“Jadi kita sudah bebaskan, fuel ini tidak boleh monopoli oleh Pertamina maka kita berikan kesempatan swasta untuk berpartisipasi,” jelas Agus di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Agus mengakui harga avtur di Indonesia saat ini memang lebih mahal dibandingkan harga avtur internaisonal. Hal ini yang sering dikeluhkan maskapai di Indonesia.

Jika harga avtur ini lebih mahal dibandingkan internasional, sejumlah maskapai internasional lebih memilih Singapura menjadi hub untuk masuk ke Indonesia ketimbang langsung menuju salah satu kota di Indonesia.

Padahal di sisi lain, pemerintah tengah meningkatkan jumlah wisatwan asing ke Indonesia.”Dengan begitu maka harapannya harga avtur lebih kompetitif,” jelas Agus.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk membuka ruang bagi pihak swasta agar bisa ikut menjual avtur. Hal ini agar harga avtur di Indonesia bisa lebih kompetitif.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, jika memang harga avtur yang dinilai mahal ini membuat harga tiket pesawat naik, maka lebih baik penjualan avtur tidak hanya dilakukan oleh Pertamina, tetapi juga oleh badan usaha BBM swasta.

“Kami usulkan kepada Presiden kalau memang harga avtur lebih mahal, ya dibuka saja kompetisi. Tidak hanya Pertamina yang boleh jual avtur. Untuk menjawab masalah,” ujar dia di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Jika memang dinilai harga avtur Pertamina sudah kompetitif, lanjut Hariyadi, maka pemerintah harus mencari tahu permasalahan lain yang menyebabkan harga tiket pesawat mengalami kenaikan.




3 dari 5 halaman

Penurunan PPN

Menteri Badan Usah Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno mengakui harga avtur yang dijual Pertamina sedikit lebih mahal jika dibandingkan beberapa negara tetangga.

Menurut Rini, ada beberapa penyebabnya. Pertama, jika dibandingkan dengan Singapura, avtur Indonesia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara di Singapura penyelenggaraan avtur tersebut bebas PPN.

“Ya kita mengusulkan gitu (PPN dihapus) sih ke Menkeu, nanti kita lihat. Tapi kita lihat cost structure kita, saya sudah mendetailkan lagi,” kata Rini di Istana Kepresidenan, Rabu (13/6/2019).

Menanggapinya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mengkaji penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) avtur Pertamina.

“Saya menyampaikan, Garuda pernah menyampaikan, kalau itu sifatnya playing field. Kita bersedia untuk meng-compare dengan negara-negara lain,” Sri Mulyani.

PPN avtur milik Pertamina selalu dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Jika nantinya ditemukan perbedaan signifikan pihaknya bersedia melakukan perubahan.

“Kita selalu dibandingkan dengan Singapura, KL, kalau memang treatment terhadap PPN, itu adalah sama, ya kita akan lakukan sama hal ini. Kita lihat supaya tidak ada kompetisi yang tidak sehat, antara Indonesia dengan negara lainnya,” jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, saat ini Pertamina masih mengkaji berapa penyesuaian harga avtur termasuk setelah dikenai PPN. “Ya nanti Pertamina akan review saja, kita akan lihat apa ada implikasinya,” tandasnya.



4 dari 5 halaman

Formula Baru

Untuk mendorong penurunan harga avtur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun menetapkan formula harga avtur untuk menjaga kestabilan harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 K/10/MEM/2019.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, formula harga avtur menjadi perhitungan harga dasar untuk menetapkan harga jual eceran yang disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) kepada maskapai penerbangan berbadan hukum Indonesia di titik serah untuk setiap liter.

Dalam menetapkan harga jual eceran avtur yang disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara tersebut, ditetapkan batas atas margin sebesar 10 persen dari harga dasar.

“Kita taruh harganya batas atas, tadinya enggak ada formulanya kita bikinkan formulanya batas atasnya sekian,” kata Arcandra.

Dalam lampiran, dinyatakan bahwa formula harga dasar ditetapkan berdasarkan biaya perolehan, biaya penyimpanan dan biaya distribusi, serta margin dengan batas atas sebagai berikut: Mean Of Platts Singapore (MOPS) + Rp 3.581 per liter + Margin 10 persen dari harga dasar.

Dengan ketentuan MOPS merupakan bagian biaya perolehan atas penyediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Avtur dari produksi kilang dalam negeri atau impor sampai dengan Terminal atau Depot Bahan Bakar Minyak.

PT Pertamina (Persero) akan mengikuti pemerintah dalam menetapkan harga avtur, dengan mengacu pada formula yang telah dibuat. Hal ini untuk menjaga agar harga avtur tetap kompetitif.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pemerintah telah menerbitkan formula harga berbagai jenis Bahan Bakar‎ Minyak (BBM) salah satunya adalah avtur. Sehingga dalam menetapkan harga avtur Pertamina mengacu pada formula tersebut.‎

“Jadi kita mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah, sama halnya dengan BBM kamarin,” kata Nicke.

Menurut Nicke, saat ini pihaknya masih melakukan perhitungan perubahan harga avtur, dengan mengacu pada formula harga yang telah diterbitkan pemerintah.

“Belum tahu sih, lagi dihiitung simulasikan. Kan ada formulanya, ditetapkan pemerintah, kita ikutin aturannya,” tutur dia.‎

Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra mengatakan, dalam formula harga avtur ada patokan harga tertinggi, sehingga Pertamina tidak bisa melebihi harga tersebut dalam menetapkan besaran harga avtur.

“Ya kan dikasihnya harga patokan, ya kita ikut aja sama harga patokan,” tuturnya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan, pada dasarnya, penurunan harga avtur sangat mungkin untuk direalisasikan oleh Pertamina. Kendati begitu, secara regulasi harga avtur sendiri sebenarnya telah melalui proses persetujuan antara pihak maskapai dengan Pertamina (business to business/b2b).

“Secara regulasi, avtur itu bukan barang subsidi sehingga memang dijual secara b2b. Jadi kalau ditanya apakah mungkin untuk diturunkan harganya, ya mungkin bisa. Tetapi kan Pertamina tidak hanya menjual avtur di Pulau Jawa saja tetapi di remote area Indonesia juga,” ungkapnya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (13/2/2019).

Dia menambahkan, yang terpenting dari harga avtur saat ini ialah tidak melebihi batas wajar dari yang sudah ditentukan.

“Yang penting harga avtur Pertamina tidak melebihi batas wajar saja,” ujarnya. 

5 dari 5 halaman

Benarkan Harga Avtur di RI Lebih Mahalnya?

Direktur Eksekutif RefoMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, harga avtur yang dijual di dalam negeri sudah kompetitif dengan negara-negara lain.‎ Bahkan jauh lebih murah dibanding beberapa negara.

“Saya kira penilaian tersebut perlu dilihat lebih jauh,” tutur komaidi kepada Liputan6.com.

P‎orsi avtur dalam komponen pembentukan harga tiket sekitar 20 persen, sehingga biaya bahan bakar hanya memiliki sedikit peran dalam menentuan harga tiket pesawat.

“Artinya ada 80 persen biaya lain yang semestinya lebih menentukan besaran harga tiket penerbangan,” tandasnya.

Okupansi Hotel Merosot Akibat Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Liputan6.com, Jakarta – Kenaikan harga tiket pesawat dikeluhkan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Lantaran, akibat kenaikan ini, tingkat keterisian kamar (okupansi) hotel menuturn.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat sangat berdampak pada okupansi hotel.

Sebab, dengan harga yang naik, masyarakat menahan diri untuk melakukan perjalanan atau berwisata ke suatu daerah. Pemesanan pun atas kamar hotel pun berkurang.

‎”Terimbas sekali, kita turun (okupansi) antara 20-40 persen,” ujar dia di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Selain terhadap okupansi hotel, kenaikan harga tiket ini juga berdampak pada restoran serta penjualan makanan dan minuman di daerah, khususnya yang menjadi tujuan wisata.

“Itu pengaruhnya ke F&B (food and beverage) juga otomatis. Hotel kan berhubungan dengan F&B. Dengan room yang drop, pasti F&B juga akan kena,” kata dia.

Hariyadi menuturkan, penurunan okupansi tersebut telah terjadi sejak awal tahun i‎ni dan berpotensi menjadi lebih parah khususnya pada saat low season seperti sekarang.

“Mulai dari awal pertengahan Januari sampai dengan saat ini, karena sudah mulai berlaku. Efektifnya minggu pertama Januari. Jadi bulan ini juga low season, kita sudah low season ketimpa seperti ini juga jadi repot,” ujar dia.

Oleh sebab itu, PHRI mengimbau kepada maskapai untuk kembali menurunkan harga tiket pesawat. Jika tidak, akan semakin banyak sektor yang juga akan terkena dampak.

‎”Pesan kami kepada airlines, apapun alasannya, tidak efisiennya mereka lalu dibebankan kepada konsumen. Ini tidak fair. Dan yang saya rasa yang mengeluh bukan hanya PHRI. Saya rasa Angkasa Pura juga mengeluh karena penumpangnya turun. Mereka juga mengambil dari traffic,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Penyesuaian Harga Avtur Diserahkan kepada Pertamina

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyera‎hkan mengenai masalah penyesuaian harga avtur ke PT Pertamina (Persero). Namun penyesuaian tersebut harus berdasarkan formula yang telah diterbitkan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, Kementerian telah mengeluarkan acuan pebentukan harga avtur, melalui formula yang tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor17 Tahun 2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran, jenis bahan bakar minyak umum, jenis avtur yang disalurkan melalui Depot pengisian pesawat udara.

“ESDM sudah selesai mengeluarkan Kepmen 17 Tahun 2019,” kata Agung, saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu 13 Februari 2019.

Menurut Agung, Pertamina dimungkinkan menyesuaikan harga avtur sesuai dengan formula yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM tersebut.

“Tinggal langkah badan usaha saja menyesuaikan harga dengan formula yang sesuai,” tuturnya.

Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra mengungkapkan, dalam formula harga avtur ada patokan harga tertinggi, sehingga Pertamina tidak bisa melebihi harga tersebut dalam menetapkan besaran harga avtur.

“Ya di kasihnya harga patokan, ya kita ikut aja sama harga patokan,” tuturnya.

Basuki pun mengklaim, harga avtur Pertamina belum melebihi patokan harga yang ditetapkan dalam formula. Sehingga harga avtur Pertamina tidak bermasalah jika mengacu formula.

‎”Sepanjang tidak melebihi harga patokannya ya nggak apa-apa lah. Selama ini harga avturnya masih di bawah,” kata dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bahas Harga Avtur, Sri Mulyani Akui Bertemu Menteri Jonan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan akan mengkaji struktur biaya avtur PT Pertamina (Persero).

Dia mengaku sudah bertemu dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas insentif pajak pertambahan nilai (PPN) avtur tersebut.

“Kita untuk struktur insentif dari sisi perminyakan sudah diskusi ke Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra. Kita diskusikan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/2/2019).

Sri Mulyani mengatakan, akan mencermati tingginya harga avtur akibat pajak atau karena faktor lain. “Kita akan lihat mengenai struktur biaya avtur itu. Apa peranan perpajakannya,” jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya ditempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa permasalahan tingginya harga avtur memang bukan persoalan baru.

Dia memastikan akan mengecek lebih jauh terkait permasalahan tingginya harga avtur dan juga monopoli oleh Pertamina. “Saya masih mau lihat itu. Karena itu memang masalah lama itu,” kata Luhut, di Kantornya.


Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Perbedaan Harga

Senada dengan Presiden, Luhut mengakui bahwa harga avtur di dalam negeri jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga avtur di negara tetangga, seperti Singapura. Perbedaan harga yang mencolok tersebut akan membuat industri penerbangan lebih memilih untuk mengisi bahan bakar di luar negeri.

Selain itu, dia menilai opsi yang ditawarkan Presiden membuka jalan bagi pemain swasta untuk ambil bagian dalam penjualan avtur sangat bagus. Menurutnya, Jokowi ingin memberi ruang pada sektor swasta untuk terlibat dalam ekonomi, terutama penjualan BBM.

“Presiden mau tidak hanya semua BUMN. Memang ada kewajiban Pertamina juga untuk daerah-daerah terpencil ndak bisa dipungkiri sih,” jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat keluhan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tentang mahalnya harga Avtur. Mahalnya harga avtur ini membuat tiket pesawat mahal serta kamar-kamar hotel menjadi sepi.

Presiden Jokowi pun mengaku kaget mendengar hal tersebut. Untuk itu, dia akan memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati untuk meminta kejelasan harga avtur di dalam negeri

Menko Luhut Setuju Swasta Ikut Jual Avtur

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti tingginya harga avtur. Dia menilai harga avtur menjadi mahal karena penjualannya dimonopoli oleh PT Pertamina (Persero).

Karena itu, Mantan Walikota Solo ini berencana membuka jalan bagi pemain swasta untuk ambil bagian dalam penjualan avtur. Hal tersebut dilakukan agar tercipta kompetisi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa opsi yang ditawarkan Jokowi tersebut sangat bagus.

“Bagus juga (swasta ikut menjual avtur) Kenapa tidak? Sekarang mungkin lagi dirumuskan jangan lagi hanya Pertamina,” kata dia, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Menurut dia, dengan adanya opsi yang demikian, Presiden ingin memberi ruang pada sektor swasta untuk terlibat dalam ekonomi, terutama penjualan BBM.

“Presiden mau tidak hanya semua BUMN. Memang ada kewajiban Pertamina juga untuk daerah-daerah terpencil ndak bisa dipungkirin sih,” jelas dia.

Diharapkan dengan masuknya sektor swasta dalam penjualan avtur, maka harga avtur di Indonesia bisa lebih kompetitif.

“Sedang dikaji opsi itu. Sangat dikaji. Karena kalau tidak kita kalah bersaing,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Jokowi Bakal Panggil Pertamina

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat keluhan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tentang mahalnya harga Avtur. Mahalnya harga avtur ini membuat tiket pesawat mahal serta kamar- kamar hotel menjadi sepi.

Jokowi pun mengaku kaget mendengar hal tersebut. Untuk itu, dia akan memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati untuk meminta kejelasan harga avtur di dalam negeri.

“Berkaitan dengan harga tiket pesawat saya terus terang kaget dan malam hari ini saya baru tahu mengenai pak CT (Chairul Tanjung) mengenai avtur. Yang ternyata avtur yang dijual di (Bandara) Soetta itu di monopoli oleh Pertamina sendiri,” kata Jokowi saat menghadiri acara Gala Dinner PHRI di Hotel Sahid Jakarta, Senin 11 Januari 2019.

“Sehingga besok pagi saya akan undang Dirut Pertamina,” sambungnya.

Jokowi mengatakan dirinya akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina, yaitu menurunkan harga atau mengizinkan perusahaan minyak lainnya untuk menjual avtur. Hal ini lantaran dia menilai harga avtur yang tinggi akan berdampak negatif kepada sektor-sektor lainnya.

“Karena memang segitu menggangu, saya belum sempat mengundang, tapi sudah disampaikan dulu Pak Hariyadi,” ucapnya.

Saat menghadiri acara tersebut, Jokowi mendapat gelar sebagai Bapak Pariwisata Nasional. Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani, mengatakan gelar tersebut diberikan karena Jokowi dinilai berperan besar terhadap pengembangan pariwisata di Indonesia.

“Kami sudah memperhatikan Bapak sejak di Solo, kami melihat perhatian Bapak. Bapak membangun infrastruktur secara masif dan mengejar ketertinggalan infrastruktur,” jelas Hariyadi di lokasi.

Untuk itu, Hariyadi meminta agar penghargaan tersebut tidak dikaitkan dengan hal-hal politik.

“Penghargaan kami kepada bapak adalah objektif melihat kinerja yang dilakukan bukan karena bapak saat ini sedang sibuk kampanye. Kami berharap tidak dikaitkan dengan politis,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Selain itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Monopoli Avtur Pertamina

Jakarta – Harga avtur disebut-sebut sebagai biang keladi tingginya tarif pesawat. Imbas dari mahalnya harga tiket pesawat sudah melebar ke mana-mana, sampai ke industri hotel dan kuliner.

Selama ini penjualan avtur dikuasai oleh PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur BBM di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai harga avtur selama ini terlalu mahal dibanding negara lain dan dimonopoli perusahaan pelat merah itu

Jokowi harga bahan bakar pesawat ini jadi lebih kompetitif. Salah satu caranya dengan mengajak swasta untuk ikut memasok avtur.
Berikut pernyataan lengkap Jokowi terkait harga avtur yang disampaikan Jokowi saat Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Grand Sahid Jakarta, Senin (11/2/2019) malam:

Tadi kan saya sudah jelaskan, karena monopoli harganya jadi tidak kompetitif. Bandingkan harga avtur di situ dengan yang di dekat-dekat kita. Terpaut kurang lebih 30-an persen dan itu yang harus dibenahi. Sehingga kalau nanti harganya sama dengan negara lain, ada yang namanya daya saing, ada competitiveness. Kalau ini terus-terusan ya nanti pengaruhnya ke harga tiket pesawat.

Karena, harga avtur itu menyangkut 40% dari cost yang ada di tiket pesawat. Besok saya panggil saja.

Pertamina juga tanggung beban kan, Pak?
Ah, Pertamina kemarin laporan lisan ke saya untungnya di atas Rp 20 triliun kok.

Ada yang mau masuk memangnya (untuk pasok avtur)?
Loh banyak yang mau, ngantrilah. Saya pastikan ngantri.

Ini upaya agar tiket murah?
Bukan, semuanya. Ini kompetisi, kalau ada kompetisi kalau ada persaingan yang sehat pasti akan ada efisiensi di cost yang ada, larinya ke situ.

(ang/ang)

Kemendagri: Mendagri Tak Pernah Buat Larangan Rapat di Hotel

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara terkait keluhan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) soal Mendagri Thahjo Kumolo melarang instansi pemerintah menggelar rapat di hotel demi efisiensi . Kemendagri menegaskan tidak pernah mengeluarkan aturan tersebut.

Menurut Kemendagri, informasi adanya larangan untuk rapat di hotel adalah tidak benar. Mendagri tidak pernah mengeluarkan aturan yang melarang instansi pemerintah menggelar rapat di hotel.

“Bersama ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel-hotel,” ujar Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Baharuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (12/2/2019).

“Jadi, dengan demikian informasi yang menyatakan bahwa Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat-rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Dan pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri,” imbuhnya.
Bahtiar menyayangkan adanya informasi yang tidak benar tersebut. Apalagi, sebagian besar rapat Kemendagri pun digelar di hotel.

“Bahkan sebagian besar rapat Kemendagri karena melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat yang besar maka sebagian besar dilaksanakan di hotel-hotel baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di daerah-daerah,” kata Bahtiar.

“Termasuk kegiatan Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum di Hotel Bidakara Jakarta Senin tanggal 11 Februari 2019 dan juga (kegiatan pada) Selasa 12 Februari 2019 Rakor Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar Sulawesi Selatan,” sambungnya.

Bahtiar mengatakan, pihaknya merasa dirugikan atas beredarnya informasi yang menyesatkan dan tanpa konfirmasi itu. Dia menegaskan Mendagri hanya memberikan arahan kepada staf internal agar menyusun SOP terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD sebagai respon atas kasus Hotel Borobudur beberapa waktu lalu.

“Aparat pemda yang datang ke Jakarta yang mau konsultasi ke Kemendagri silakan menginap di hotel-hotel tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi APBD agar tetap dilaksanakan di kantor. Memperhatikan soal evaluasi APBD adalah hal sensitif dan dalam pengawasan KPK RI. Arahan untuk susun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat bermasalah hukum. Jadi sama sekali tidak ada larangan rapat-rapat di Hotel,” tutur Bahtiar.

Keluhan soal larangan itu sebelumnya disampaikan Ketua PHRI Haryadi Sukamdani kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Haryadi meminta aturan larangan dari Mendagri terkait dengan tidak bolehnya instansi pemerintah menggelar rapat di hotel demi efisiensi untuk dicabut.

“Kami meminta agar larangan berkegiatan di hotel bisa dicabut, karena dampak negatifnya lebih besar di masyarakat dan harapan efisiensi juga tidak tercapai,” kata Haryadi.

Keluhan PHRI yang disampaikan Haryadi tadi dijawab langsung oleh Jokowi dalam sambutannya. Dia menyebut langsung menghubungi Mendagri menanyakan terkait rencana aturan pelarangan tersebut. Jokowi menegaskan Mendagri telah menyampaikan bahwa aturan tersebut tak akan ditindaklanjuti.

“Sudah beres, Pak (Presiden), tidak akan ditindaklanjuti,” ujar Jokowi menirukan balasan pesan dari Mendagri.
(mae/aan)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Tiket Pesawat

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku kaget saat mengetahui harga tiket penerbangan nasional mengalami kenaikan signifikan. Mahalnya tiket pesawat ini juga dikeluhkan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani.

“Berkaitan dengan harga tiket pesawat, saya terus terang kaget,” ujar Jokowi saat menghadiri Gala Dinner PHRI di Hotel Sahid Jakarta, Senin 11 Februari 2019.

Mahalnya harga tiket maskapai nasional ini dikarenakan harga avtur yang dijual Pertamina lebih mahal 30 persen lebih mahal dari harga internasional. 

“Karena monopoli, harga jadi tidak kompetitif, bandingkan harga avtur disitu dengan yang di dekat-dekat lain, terpaut kurang lebih 30-an persen,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji bahwa permasalahan tersebut bakal segera dibenahi. Sehingga tercipta daya saing yang sehat dan akhirnya harga tiket maskapai menjadi kompetitif.

“Kalau ini terus-teruskan (dibiarkan mahal), ya nanti pengaruhnya ke harga tiket pesawat. Karena harga avtur itu menyangkut 40 persen dari cost yang ada di tiket pesawat,” jelasnya.

Jokowi mengatakan akan memberi pilihan kepada Pertamina apakah bisa memberikan harga yang sama dengan harga internasional. Apabila Pertamina tak bisa, dia akan memberikan kesempatan ke perusahaan lain yang dapat menjual avtur di Indonesia.

“Kalau tidak bisa saya akan masukkan kompetitor lain sehingga terjadi kompetisi,” ucapnya.

2 dari 2 halaman

Dikeluhkan Pengusaha

Sebelumnya, Jokowi mendapat keluhan dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani soal mahalnya harga tiket penerbangan domestik. Kepada Jokowi, Hariyadi menyebut kenaikan tiket pesawat membuat kamar hotel di daerah menjadi sepi pengunjung.

“Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, saat ini kami sedang menghadapi permasalahan terkait dengan melambungnya harga tiket pesawat udara sejak awal Januari,” kata Hariyadi saat memberikan sambutan dalam acara Gala Dinner PHRI bersam Presiden Jokowi di Hotel Sahid Jakarta, Senin 11 Februari 2019.

Dia mengatakan mahalnya harga tiket pesawat domestik membuat masyarakat lebih memilih untuk berlibur ke luar negeri. Hal ini lantaran tiket pesawat Internasional lebih murah.

“Harga tiket pesawat luar negeri menjadi lebih murah, sehingga membuat sebagian masyarakat kita lebih memilih berlibur di luar negeri yang mengakibatkan keluarnya devisa,” ujarnya.

Hariyadi menyebut harga tiket pesawat yang mahal ini berdampak pada sepinya kamar hotel di daerah. Tak hanya itu, aturan bagasi berbayar yang diterapkan sejumlah maskapai penerbangan juga membuat menurunnya omset oleh-oleh di daerah.

“Kondisi harga tiket yang mahal ini telah mengakibatkan berkurangnya perjalanan masyarakat yang berakibat menurunnya hunian hotel 20-40 persen,” jelas Hariyadi.

Menurutnya, mahalnya tiket penerbangan disebabkan hanya ada dua perusahaan penerbangan yang menguasai pasar penerbangan yaitu, kelompok Garuda Indonesia dan Lion Air. Selain itu, melonjaknya tiket domestik akibat tingginya harga avtur yang dijual oleh Pertamina.

Untuk itu, Hariyadi berharap Jokowi dapat memberi peluang perusahaan lain untuk menjual avtur dengan harga yang kompetitif.

Dia juga mengusulkan agar Jokowi memberi kesempatan perusahaan penerbangan baru atau perusahaan penerbangan regional untuk beroperasi, menambah rute, dan bersaing secara efisien serta mencegah terjadi kartel.

“Kami yakin Bapak Presiden berpihak pada prinsip persaingan yang sehat, dan efisien. Sehingga akan memberikan daya saing yang tinggi,” ucap Hariyadi.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Hadiri Gala Dinner PHRI, Jokowi Dapat Gelar Bapak Pariwisata Nasional

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara gala dinner 50 tahun Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Hotel Sahid Jakarta, Senin (11/2/2019). Pada acara itu, Jokowi mendapat gelar sebagai Bapak Pariwisata Nasional.

“Izinkan kami memberikan penghargaan kepada bapak Presiden sebagai Bapak Pariwisata Nasional,” kata Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani saat memberika sambutan.

Jokowi sendiri tiba di lokasi pada pukul 20.45 WIB. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu duduk bersama Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani, pemilik CT Corp Chairul Tanjung, dan Ketua Kadin Rosan Perkasa Roeslani.

Hariyadi Sukamdani mengatakan gelar tersebut diberikan karena Jokowi dinilai berperan besar terhadap pengembangan pariwisata di Indonesia. Jokowi juga disebut memiliki perhatian yang besar terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia.

“Kami sudah memperhatikan Bapak sejak di Solo, kami melihat perhatian Bapak. Bapak membangun infrastruktur secara masif dan mengejar ketertinggalan infrastruktur,” jelasnya.

2 dari 3 halaman

Tak Ada Kaitan dengan Politik

Hariyadi meminta agar penghargaan tersebut tidak dikaitkan dengan hal-hal politik.

“Penghargaan kami kepada bapak adalah objektif melihat kinerja yang dilakukan bukan karena bapak saat ini sedang sibuk kampanye. Kami berharap tidak dikaitkan dengan politis,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Selain itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hadiri HUT PHRI, Jokowi Cabut Larangan Mendagri Tak Boleh Rapat di Hotel

Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri hadir di acara gala dinner yang digelar Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Gala dinner bertempat di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Acara telah dimulai pada pukul 19.00 WIB. Namun Jokowi baru tiba di lokasi, yakni di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019), sekitar pukul 20.50 WIB.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’. Setelah itu, ada pengumuman pemenang untuk nominasi-nominasi beragam kategori hotel dan restoran. Peserta gala dinner tampak kompak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah.

Tampak hadir Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Ketua PHRI Haryadi Sukamdani.

Dalam sambutannya, Ketua PHRI Haryadi Sukamdani mengeluhkan adanya aturan larangan dari Mendagri terkait dengan tidak bolehnya instansi pemerintah menggelar rapat di hotel demi efisiensi. Hal tersebut menyusul kasus di Papua atas dugaan penganiayaan terhadap penyelidik KPK di hotel.

“Kami meminta agar larangan berkegiatan di hotel bisa dicabut, karena dampak negatifnya lebih besar di masyarakat dan harapan efisiensi juga tidak tercapai,” kata Haryadi.

Keluhan PHRI yang disampaikan Haryadi tadi dijawab langsung oleh Jokowi dalam sambutannya. Dia menyebut langsung menghubungi Mendagri menanyakan terkait rencana aturan pelarangan tersebut.

Jokowi menegaskan Mendagri telah menyampaikan bahwa aturan tersebut tak akan ditindaklanjuti.

“Sudah beres, Pak (Presiden), tidak akan ditindaklanjuti,” ujar Jokowi menirukan balasan pesan dari Mendagri.

Sontak pernyataan Jokowi tersebut disambut riuh tepuk tangan satu ruangan.


(rna/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>