Alasan KPU Bogor Belum Beri Santunan 2 Petugas KPPS yang Meninggal

Liputan6.com, Bogor – Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Bogor, Jawa Barat, harus menjalani perawatan di rumah sakit karena pingsan saat menjalankan tugas Pemilu 2019.

Petugas KPPS bernama Rahmat Rohimat tiba-tiba tak sadarkan diri saat menjalankan tahapan pemilu berupa rekapitulasi surat suara di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Sabtu (19/4/2019) sore.

Rahmat menambah daftar panjang korban yang jatuh sakit pada penyelenggaran Pemilu 2019. Sebelumnya, tercatat dua petugas KPPS di Kabupaten Bogor meninggal dan empat orang lainnya dirawat.

Adapun keenam korban itu adalah Iman Yusuf (26) dan Pendi (27), petugas KPPS di Desa Karya Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Keduanya pingsan saat proses penghitungan suara pada Rabu (17/4/2019) malam.

Yusuf sempat duduk kemudian pingsan saat penghitungan suara DPRD Kabupaten Bogor di TPS 09. Dia kemudiam dibawa dan menjalani perawatan di Puskesmas Cariu. Sedangkan Pendi pingsan saat penghitungan suara caleg DPRD di TPS 10.

Selanjutnya, Ketua KPPS Desa Cibatok 2 Cibungbulang, Dede Adha pingsan di TPS saat monitoring penghitungan suara. Diduga dia kelelahan karena tidak tidur sejak Rabu pagi hingga proses penghitungan suara tuntas.

Kemudian, Agung Ketua PPK Megamendung, Kabupaten Bogor mengalami nasib serupa. Dia jatuh pingsan di kantor PPK saat persiapan rapat pleno pada Jumat (19/4/2019) pagi.

Nasib nahas menimpa Rusdiono dan Jaenal. Keduanya meninggal dunia saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Rusdiono, Ketua KPPS di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ini meninggal setelah tak sadarkan diri usai mengantarkan surat suara ke kantor kecamatan pada Kamis malam.

Sedangkan, Jaenal meninggal pada Rabu (17/4/2019) sore, usai melakukan pengecekan TPS yang tersebar di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Sebelum mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Melania Kota Bogor, ia sempat pingsan di TPS 09.

KPUD: 12 Petugas KPPS di Jabar Meninggal dalam Tugas

Berikut data petugas KPPS di Jawa Barat yang meninggal dunia:

1. Kabupaten Purwakarta, yakni Deden Damanhuri (46 tahun) dan Carman (45 tahun). Penyebab kematian mengalami pecah pembuluh darah dan kondisi badan lemah.

2. Kabupaten Bandung, Indra Lesmana alias Alex (28 tahun), penyebab kematian awalnya mengeluh merasa mual/sakit.

3. Kota Bekasi Ahmad, Salahudin, Ketua KPPS TPS 081 Kelurahan Kranji Bekasi Barat, penyebab kematian tertabrak truk.

4. Kabupaten Tasikmalaya, yakni H Jeje dan Supriyanto efek Kecapaian di TPS, mempunyai riwayat jantung karena kelelahan.

5. Kabupaten Kuningan, yakni Nana Rismana karena kelelahan.

6. Kabupaten Bogor Jaenal (56 tahun), yakni kelelahan saat mengambil logistik di gudang penyimpanan

7. Kabupaten Karawang, yakni Yaya Suhaya diduga kelelahan.

8. Kota Sukabumi, yakni Tatang Sopandi (48 tahun) demam setelah beberapa hari, sebelumnya aktif membantu sorlip di gudang logistik KPU

9. Kabupaten Sukabumi, yakni Idris Hadi (64 tahun) dan Usman Suparman kelelahan pada saat P2S selesai (riwayat penyakit jantung).

KPU Data Petugas KPPS yang Sakit dan Meninggal dalam Tugas

Sebelumnya, tercatat ada empat orang petugas KPPS meninggal dunia yakni Agus Susanto (40) di TPS 04 Kelurahan Tlogomas, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

Kemudian di Kabupaten Tasikmalaya yakni Supriyanto (54) TPS 11 Kampung Ciburaleng, Desa Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang dan Jeje (60) TPS 02 Kampung Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras. Selain itu, Deden Damanhuri di TPS 03 Cipeundeuy, Bojong, Purwakarta, Jawa Barat yang meninggal dunia saat bertugas.

Selain itu ada Rusdiono (60), petugas KPPS di TPS 97, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor yang  meninggal dunia setelah tak sadarkan diri usai mengantar surat suara ke kantor kecamatan pada Kamis malam.

Sebelumnya, Ketua KPPS bernama Jaenal meninggal dunia setelah sempat pingsan usai melakukan pengecekan TPS 09 di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Rabu, 17 April 2019.

Ada Petugas KPPS Meninggal, Perludem: Beban Kerja Tak Rasional

Jakarta – Sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal karena diduga kelelahan. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pemilu serentak dengan 5 surat suara membuat beban kerja para petugas KPPS menjadi tidak rasional.

“Jadi ini membuktikan bahwa (pemilu) serentak 5 surat suara itu tidak kompetibel dengan kapasitas dan kemampuan manusiawi orang-orang yang menyelenggarakannya. Jadi pemilu serentak 5 surat suara itu tidak kompetibel dengan kapasitas manusiawi para orang-orang yang bertugas. Karena beban (kerjanya) menjadi tidak rasional dan sangat berlebihan di luar kapasitas dan kemampuan normal,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat dihubungi, Jumat (20/4/2019).

Titi menekankan pemilu bukan hanya mampu diselenggarakan atau tidak, namun juga harus diselenggarakan dengan efektif dan profesional. Menurut Titi, pada pemilu serentak kali kuantitas para penyelenggara yang meninggal dalam tugas meningkat dibanding pemilu sebelumnya.

“Memang di pemilu sebelunnya khususnya di Pemilu legislatif juga dihadapi sejumlah penyelenggara yang sakit karena kelelahan dan atau juga ada yang meninggal dunia. Tetapi memang di pemilu serentak kali ini kuantitasnya meroket, dalam artian bertambah banyak, karena ada polisi (yang meninggal), 10 petugas di Jawa Barat, belum lagi ada di beberapa daerah lain,” ujarnya.
Titi menilai pada pemilu serentak kali ini sulit membuat para petugas KPPS bekerja dengan efektif dan optimal di TPS karena beban kerja yang sangat besar. Hal ini ditambah tekanan yang begitu besar dari publik.

“Makanya kalau kemudian dalam beberapa hal terjadi ketidaksengajaan, ketidakcermatan, ketidakakurasian dalam proses perhitungan suara itu menjadi sangat manusiawi, karena beban yang mereka (dapat) bisa dikatakan hampir tidak masuk diakal,” tuturnya.

Perludem pun memberikan rekomendasi untuk pemilu serentak yang akan datang, tanpa harus kembali ke pola pemilu yang lama. Titi mengusulkan pemilu yang akan datang dipisahkan antara pilpres, pileg DPR RI, dan DPD RI, dan DPRD.

“Yang kami usulkan itu jadi ada dua pemilu serentaknya itu, jadi pemilu serentak nasional memilih presiden, DPR dan DPD. Jadi isunya itu adalah isu-isu nasional karena kan yang dipilih itu adalah presiden, DPR, dan DPD. Menurut saya baik dari sisi beban pemilih, peserta, penyelenggara itu sangat rasional, sangat masuk akal,” jelasnya.

“Nah terus dalam jarak 30 bulan atau 2 setengah tahun diikuti dengan pemilu serentak daerah, ini untuk memilih kepala daerah dan DPRD. Ini juga sekaligus untuk mengakhiri diskursus soal pilkada itu langsung atau tidak langsung, dan juga membuat isu lokal itu betul-betul menjadi perhatian ketika proses pilkada,” lanjutnya.

Perludem juga merekomendasikan ke depan agar proses rekapitulasi pemilu sudah menerapkan rekapitulasi elektronik. Beban petugas KPPS dalam mengisi rekapitulasi secara manual juga memberatkan petugas.

“Terus terang beban mengisi formulir memberatkan. Jadi beban tambahan yang sangat luar biasa, karena banyak sekali, formulir untuk saksi, formulir untuk pengawas, bayangkan pesertanya ada 16 berarti kan 16 salinan. Itu kan butuh waktu dan kerja keras. Jadi selain mengubah skema keserentakan pemilu juga diikuti dengan kita mulai harus mempertimbangkan, memberlakukan rekapitulasi suara secara elektronik,” imbuhnya.

Titi juga mengungkapkan jika pada pemilu kali ini para petugas KPPS tidak didukung oleh daya dukung yang memadai dan berimbang. “Dari sisi jaminan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan kan memang mereka nggak dapat kan. Padahal apa yang mereka lakukan itu sangat beresiko,” ujarnya.
(nvl/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

13 Petugas Pemilu di Jawa Barat Gugur saat Jalankan Tugas

Sementara itu juru bicara Forum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Bandung Dedi Kurniawan, dalam siaran persnya menuding otoritas penyelenggara pemilu setempat berbohong soal jaminan asuransi untuk KPPS.

“Data lengkap setelah dilantik tanggal 27 maret 2019 seluruh KPPS sudah dimasukkan ke KPU Kota Bandung. Data pun diminta disegerakan agar segera dapat didaftarkan ke Taspen. Pascadata sudah dikirim KPU, sudah tidak lagi meminta dan mendesak data karena pandangan kami data sudah masuk lengkap dan KPPS sudah dapat jaminan asuransi dari Taspen,” ujar Dedi.

Dedi menyebutkan dua orang KPPS di Kota Bandung pada dini hari pelaksanaan pemilihan dan hari sebelumnya dilaporkan meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas. Pasca meninggalnya anggota KPPS yang telah diberikan surat keputusan itu, KPU baru menginformasikan bahwa kepesertaan Taspen KPPS diharuskan membayar Rp 6.000 per orang.

Alasan kepesertaan di Taspen harus membayar secara pribadi dari KPU, akibat pembayaran biaya oleh otoritas pemilu tersebut ditolak lantaran pengajuan anggarannya tidak disetujui. Hal ini dianggap mengecewakan.

“Info tersebut didapat pada saat kita tagih klaim. Seharusnya mereka kan yang menginformasikan hal tersebut jauh – jauh hari. Atas kekecewaan tersebut, kami melihat mekanisme komunikasi tidak dijalankan dengan baik. Semoga hal ini, menjadi catatan penting buruknya komunikasi ditataran penyelenggara pemilu,” terang Dedi.

Atas dasar tersebut, pihaknya akan menggalang koin untuk KPU. Teknisnnya setiap kecamatan akan mendonasikan uang senilai Rp 6.000.

Forum PPK Kota Bandung menyatakan duka cita mendalam terhadap anggotanya yang meninggal dunia saat bertugas. Total petugas KPPS yang emninggal dunia di Jawa Barat mencapai 13 orang, termasuk dua orang dari Kota Bandung yang tidak terekap oleh KPU Jawa Barat.

2 Petugas TPS di Sulsel Dianiaya, Disundut Rokok dan Disiram Tinta

Makassar – Dua petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sulsel dianiaya oleh warga saat bertugas. 2 orang itu dianiaya, 1 petugas disundut rokok dan 1 lagi disiram tinta.

“Ada dua laporan yang kami terima korban penganiayaan satu dari TPS 1 Kelurahan Rengoli, Kota Palopo disiram tindak wajahnya dan disundut rokok oleh pemilih. Kemudian yang kedua dipukul oleh pemukul ini korbannya adalah ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Desa Bonepute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur,” kata Komisioner Bidang Humas KPU Sulsel, Uslimin, saat ditemui di Kantor KPU Sulsel, Jumat (19/4/2019).

Terkait kejadian tersebut, Uslimin belum bisa memberikan keterangan lanjutan. Dia meminta pemilih untuk tenang dan menyelesaiman secara baik-baik jika mengalami ketidakpuasan.

“Buat kami adalah penyelenggara dianiaya tidak boleh, kalau ada kesalahan atau dari penyelenggara silakan cara-cara kalau ada yang tidak cocok ayo kita cocokan C1 akhirnya, selesai juga kita bisa buka kembali kotak suara dan dihitung ulang surat suara dalam kotak. Alasannya melakukan itu apa, pasti ada ketidak puasan, yang jelas itu di Palopo dari pemilih dan semua petugas,” jelasnya.

Mengenai kronologi kasu ini, dia belum dapat informasi. Namun, KPU Sulsel sendiri meminta para korban untuk menempuh jalur hukum dan melaporkan pelaku kepada pihak berwajib.

“Kami belum dapat laporan kronologinya dan penyampaian bahwa ada seperti ini dan juga disampaikan Ketua Divisi dan hal-hal yang seperti ini segera dilaporkan kepada yang berwajib,” tutur Uslimin.
(rvk/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ketika Petugas KPPS Pemilu 2019 Bertaruh Nyawa di Distrik Alama Timika

Liputan6.com, Jayapura Heli Penerbad Bell 412/HA-5177, berhasil membawa 28 orang keluar dari Distrik Alama, Kabupaten Mimika, usai pelaksanaan pemilu 2019 di distrik itu.

Ke-28 orang tersebut 6 orang diantaranya adalah penyelenggara pemilu dan sisanya adalah personel TNI/Polri yang bertugas mengawasi jalannya pemungutan suara pada 17 April kemarin.

Komandan Kodim 1710/Mimika, Letkol Inf Pio L. Nainggolan membantah adanya penembakan ke arah helikopter, saat dilakukan penjemputan. Walau begitu, informasi yang diterimanya, terdengar dua kali tembakan dari arah kejauhan.

“Kita bersyukur tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kami mendahulukan kesemalatan manusia dan form C1 terlebih dahulu. Sementara logistik pemilu lainnya ditinggal di Distrik Alama,” jelas Pio, Kamis (18/4/2019).

Menurutnya, jika nantinya logistik pemilu 2019 yang tertinggal di sana harus diambil, akan dilakukan pengambilan saat waktu yang lebih aman dan kondusif.

Pio menyebutkan untuk hari ini, sejak pukul 06.00 WIT, Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) memang sudah menembaki ke arah petugas pemilu dan anggota keamanan di sana. Kemudian pada pukul 08.00 WIT, saat pesawat perintis Susi Air mendarat di lapangan terbang Distrik Alama, juga terdengar bunyi tembakan.

Lalu, sekitar pukul 14.35 WIT, dua helikopter dikirim ke Distrik Alama untuk menjemput personel dan mendarat di lapangan terbang Distrik Alama.

“Kami melakukan dua kali penerbangan ke Distrik Alama dan petugas keseluruhan berhasil dievakuasi ke Distrik Agimuga yang kebetulan lokasinya lebih kondusif, karena terdapat koramil, polsek dan Pos Yonif 754,” ujarnya.

Saat ini, di Distrik Agimuga masih tersisa 7 personel dari Yon B Brimob Timika, karena dalam penerbangan terakhir heli tak dapat melakukan penerbangan akibat cuaca buruk. “Kami akan melakukan penjemputan esok hari dengan heli Penerbad yang sama,” jelasnya.

Komisioner Bawaslu Papua, Ronald Manoach membenarkan kejadian tersebut. Ronald mengatakan informasi yang diterimanya, bunyi tembakan terjadi hingga delapan kali.

Ronald menyebutkan bahwa Distrik Alama merupakan daerah merah akan gangguan keamanan. Pihak ketiga pun tak berani melakukan pengiriman ke lokasi ini.

“Makanya, kami meminta bantuan TNI/Polri, untuk masuk ke daerah sana, sehingga TNI/Polri yang mengambil alih pendistribusian dan penjemputannya,” ujarnya.

Namun, menurut Kapendam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf Aidi tak ada penembakan ke arah helikopter. Bahkan, suara tembakan hanya terdengar satu kali dan bunyi ini diragukan, sebab suara heli yang sangat bising.

“Tidak ada penembakan, yang ada pada saat heli pertama berangkat ke Distrik Alama terdengar suara seperti tembakan 1 kali, tapi jarak jauh. Penjemputan personel dan petugas pemilu 2019 di Distrik Alama dilakukan dengan aman dan semuanya telah kembali,” ucapnya.

 Simak video berikut ini :

Warga Kabupaten Puncak, Papua selesai memberikan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 dengan sistem noken. Hasilnya pasangan Jokowi-Ma;ruf menang 100% di Kabupaten Puncak.

Petugas Keamanan Pemilu di Sulsel Terancam Migrain

Liputan6.com, Makassar – Migrain mengancam petugas keamanan Pemilu 2019 di Sulawesi Selatan lantaran aktivitas yang padat dan kurang istirahat.

“Bagaimana tidak migran pak. Istirahat kurang sejak jelang hingga pelaksanaan hari H Pemilu 2019. Tapi semangat tetap kami jaga demi pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan lancar tanpa ada gangguan,” kata David, salah seorang Bintara Polisi di Makassar saat ditemui di sela-sela menjaga keamanan penyelenggaraan Pemilu di Lapas Klas 1 Makassar.

Kondisi kesehatan dan waktu berkumpul dengan keluarga, bagi David, merupakan urusan kedua. Yang utama kata dia, bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 di daerahnya bisa berjalan sesuai harapan bersama. Yakni aman dan sukses tentunya.

“Yang kebanyakan kena sakit migran itu rata-rata personil yang sudah berusia tua. Saya sendiri agar menjaga badan agar fit dan tidak lengah dengan menikmati kopi pahit tanpa gula,” ujar David.

Ia berharap perjuangan keras dan semangat lebih dari para petugas pengamanan Pemilu 2019, dapat berbuah hasil yang sesuai yang diharapkan bersama.

“Yakni Pemilu 2019 berjalan sukses dan kondusif. Itulah harapan besar kita semua. Amin,” David menandaskan. 

 * Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini

 Simak juga video pilihan berikut ini:

Petugas menyiagakan 1.200 personel gabungan untuk menjaga jalannya pemilu 2019 di berbagai TPS di Jakarta Utara.

Ingin Mencoblos, Titi Wati Berharap Petugas TPS Datang ke Rumahnya

Liputan6.com, Palangka Raya – Titi Wati, wanita obesitas di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, juga ingin merasakan euforia pemilihan umum yang berlangsung pada Rabu, 17 April 2019 besok. Namun kondisinya yang belum bisa beranjak dari tempat tidur membuat ia harus menunda keinginan itu.

“Saya sebenarnya juga ingin  mencoblos juga  tapi gimana saya masih belum bisa berjalan,”ungkap Titi  saat dihubungi Liputan6.com, Selasa(16/4/2019) Sore.

Titi Wati mengaku bahwa dirinya telah terdaftar sebagai pemilih karena telah memiliki surat panggilan untuk mencoblos. Wanita berusa 37 tahun yang memiliki bobot 220 kilogram ini pun berharap agar petugas dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana ia mencoblos nanti bisa datang ke rumahnya.

“Saya berharap ada petugas dari TPS yang mau datang kerumah sehingga saya juga bisa mencoblos, namun hingga saat ini belum ada yang datang” dia menjelaskan.

Kondisi ibu satu anak yang tinggal di Jalan George Obos, Kota Palangka Raya itu kini semakin membaik pascaoperasi Bariatrik yang dilakukannya empat bulan lalu di RSUD Dorrys Sylvanus Palangka Raya. Ia bahkan dikabarkan sempat sudah bisa berdiri.

Titi Wati mengaku bahwa pihak rumah sakit terus memantau kondisi kesehatannya hingga kini. Tidak hanya itu, pihak rumah sakit juga terus mengontrol secara ketat jenis dan pola makan yang bisa dikonsumsi oleh dia.

“Menu saya sehari hari hanya makan nasi sedikit, crakers dan minum Yakult,” dia berujar.

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

Usai Operasi, Titi Wati Jalani Program Diet Dipantau Tim Dokter – Liputan 6 Siang

Kisah Petugas Panggul Kotak Suara Daki Bukit ke Pelosok Sulsel

Maros – Sungguh luar biasa perjuangan petugas gabungan membawa logistik Pemilu ke pedalaman Maros, Sulawesi Selatan. Petugas harus berjalan kaki melintasi bukit sambil memanggul kotak suara.

Kejadian itu berlangsung di dusun Huliang, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Maros, Sulawesi Selatan. Petugas tidak punya pilihan, karena akses jalan ke dusun yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone itu tidak bisa diakses dengan kendaraan roda empat.

Sementara petugas juga tidak bisa menggunakan motor karena takut logistik akan rusak sebelum digunakan.

“Jarak dari kantor desa ke sini itu sekitar 10 kilometer, mobil itu tidak bisa sampai ke sana. Makanya mau tidak mau kita panggul. Kalau naik motor ditakutkan logistik ini rusak kalau diikat,” kata petugas pengamanan TPS, Aipda Muhammad Ilham, Selasa (16/04/2019).

Dari kantor desa, 5 kotak suara yang berisikan ratusan kertas suara, dibawa menggunakan mobil off road sampai ke jalan yang masih bisa dilalui mobil. Jarak dari titik penurunan logistik dari mobil ke lokasi TPS mencapai 5 kilometer. Beruntung, cuaca tidak sedang hujan sehingga mempermudah proses distribusi.

“Dari kantor desa itu kita memang pakai mobil off road sampai ke jalan yang memang sudah tidak bisa dilalui. Kami turunkan lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 5 kilometer sampai lokasi TPS. Untungnya ini tidak hujan yah, makanya kita sedikit terbantulah,” lanjutnya.

Meski harus memanggul, petugas tidak kehilangan semangat untuk sampai ke lokasi. Merekapun harus saling bergantian, karena beberapa kotak suara beratnya mencapai 7 kilogram. Belum lagi, bilik suara untuk TPS di sana masih menggunakan bilik lama yang terbuat dari besi.

“Selain petugas Panwas sama PPS, kita dibantu oleh warga yang kebetulan ada di jalan. Kita saling bergantian memanggul. Sebenarnya jaraknya tidak telalu jauh, tapi memang menanjak terus sampai ke lokasi,” pungkasnya.

(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>