Jawaban untuk Pertanyaan yang Sering Ditanyakan Soal Pencoblosan Pemilu 2019

Jakarta – Pencoblosan Pemilu 2019 tinggal dalam hitungan jam. Masih ada pertanyaan seputar syarat pencoblosan hingga surat suara? Cek jawabannya agar tidak bingung.

detikcom merangkum pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat secara langsung maupun yang mengemuka di media sosial. Pertanyaan-pertanyaan itu telah terjawab di Peraturan KPU, dokumen panduan KPPS, hingga wawancara dengan komisioner KPU.

Berikut pertanyaan yang sering muncul (frequently asked questions) seputar pencoblosan Pemilu 2019 pada 17 April 2019:


Tanya: Bagaimana bila nama sudah ada di DPT tapi belum menerima C6?

Jawab: Untuk pemilih yang terdaftar di DPT tapi tidak mendapatkan C6, pemilih tetap bisa ke TPS dari pukul 07.00 hingga 13.00. Pemilih hanya perlu mendatangi TPS dengan menunjukkan e-KTP atau identitas lainnya (Suket, Kartu Keluarga, Paspor atau SIM).

“Bukan sebagai syarat (mencoblos), C6 hanya pemberitahuan, bukan undangan,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Tanya: Apakah bisa mencoblos hanya dengan e-KTP atau Suket?

Jawab: Pemilih Pemilu 2019 yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap bisa mencoblos bermodal e-KTP atau suket, namun ada syaratnya. Syaratnya yaitu hanya bisa mencoblos di TPS sesuai domisili dan baru bisa mulai pukul 12.00.

“Mereka hanya bisa mencoblos di TPS sesuai dengan alamat e-KTP-nya atau suketnya,” ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

“Lalu mereka hanya bisa menggunakan hak suaranya satu jam terakhir, dari jam 12.00 sampai jam 13.00,” kata Pramono.

Tanya: Bagaimana jika saat ini domisili pemilih tidak sesuai e-KTP, tapi ingin mencoblos?

Jawab: Pemilih harus kembali ke alamat sesuai e-KTP untuk mencoblos.

Tanya: Apakah masih bisa mencoblos setelah pukul 13.00?

Jawab: Pemilih yang sudah daftar namun masih antre mencoblos setelah TPS ditutup pada pukul 13.00 WIB tetap dapat diperbolehkan mencoblos. KPU mengatakan pemilih tetap dapat dilayani sepanjang telah tercatat dalam formulir C7 atau daftar hadir.

“Jadi sepanjang dia sudah datang dan sudah tercatat di C7, tetap akan dilayani,” ujar komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik.

Adapun aturan terkait tetap dapat mencoblos meski TPS telah ditutup dan aturan terkait diarahkannya pemilih ke TPS lain terdapat dalam PKPU 9 Tahun 2019 Pasal 40 dan 46 tentang Perubahan atas PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019. Berikut ini isi pasal tersebut:

Pasal 46

(1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:
a. sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU; atau
b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU.

(2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.

Tanya: Ada berapa surat suara yang akan dicoblos?

Jawab: Ada lima jenis surat suara pada Pemilu 2019. Surat suara abu-abu untuk pemilihan Presiden dan Wapres, surat suara warna merah untuk pemilihan DPD RI, surat suara warna kuning untuk pemilihan DPR RI, surat suara warna hijau untuk pemilihan DPRD tingkat Kabupaten/Kota, dan surat suara warna biru untuk pemilihan DPRD tingkat Provinsi.

Pemilih di DKI Jakarta hanya akan menerima 4 kertas suara karena tidak ada pemilihan DPRD tingkat Kabupaten/Kota. Kenali jenis-jenis surat suara dengan baca berita ini.

Tanya: Jika sudah memiliki A5 (formulir pindah memilih), kapan bisa mencoblos?

Jawab: Pemilih yang pindah memilih masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemilih DPTb tetap dapat menggunakan hak pilihnya mulai dari pukul 07.00 hingga 13.00. Hal ini sesuai dalam aturan PKPU 3 tahun 2019 pasal 8, berikut isi pasal tersebut:

Pasal 8

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih jdih.kpu.go.id yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.

(14) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

(15) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih menunjukkan formulir Model A.5-KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS

Tanya: Jika pindah memilih, apakah benar pemilih hanya bisa mencoblos capres-cawapres saja? Bagaimana dengan pemilihan caleg?

Jawab: Pemilih kategori DPTb, yang juga disebut, pemilih dengan kondisi tertentu dipastikan tetap bisa memilih capres dan cawapres ke manapun dia pindah. Untuk apakah bisa memilih caleg, aturannya ada di PKPU 3/2019 pasal 8 ayat 3.

– Pemilih tetap dapat mencoblos caleg DPR jika pindah memilih ke TPS di kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya
– Pemilih tetap dapat mencoblos caleg DPRD Provinsi jika pindah memilih ke TPS di kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya
– Pemilih tetap dapat mencoblos caleg DPRD Kabupaten/kota jika pindah memilih ke TPS di kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya
– Pemilih tetap dapat mencoblos caleg DPD jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi

Tanya: Bagaimana bila surat suara yang diberikan panitia rusak?

Jawab: Saat menerima surat suara dari KPPS, pemilih harus memeriksa kondisinya. Apabila surat suara yang diberikan panitia rusak, pemilih bisa meminta surat suara pengganti. Aturan ini ada di PKPU 3/2019 pasal 39

Tanya: Bagaimana jika surat suara di TPS habis?

Jawab: Jika surat suara di TPS habis sementara masih ada pemilih yang antre, maka pemilih akan diarahkan untuk mencoblos di TPS lain yang terdekat.

TPS lain yang terdekat itu adalah yang masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat pemilih di e-KTP/Suket. Kalau surat suara di TPS terdekat itu habis juga, pemilih diarahkan untuk mencoblos di TPS lain pada kelurahan/desa terdekat. Aturan ini ada di PKPU 9/2019 pasal 40 ayat 5, 6 dan 7.

Saksikan juga video ‘Ini Perbedaan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019’:

[Gambas:Video 20detik]



(imk/tor)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ini Pertanyaan yang Beri Tanda Pegawai Ingin Resign

Liputan6.com, Jakarta – Sebuah survei menemukan ada sebuah pertanyaan yang menunjukan pegawai sudah berniat resignBahkan, tanda pegawai akan hengkang dari perusahaan muncul bisa dari sembilan bulan sebelum mereka keluar.

Survei dilaksanakan oleh Peakon, platform yang menyajikan data kepegawaian. Penelitian ini mengambil data dari 33 juta pegawai dari 125 negara, termasuk 36 ribu yang ingin resign.

Dikutip dari The Ladders, Senin (15/4/2019), inilah pertanyaan yang memberi tanda pegawai akan resign: “Seberapa mungkin Anda akan merekomendasikan perusahaan tempat Anda bekerja ke orang lain?”

Pertanyaan tersebut adalah cara terselubung mengetahui tingkat engagement (ketertarikan) pegawai, yang merupakan bagian dari loyalitas. Makin rendah tingkat engagement, maka semakin dekat pegawai menuju pintu keluar.

“Ketika skor engagement mulai jatuh, para pegawai mulai berisiko hengkang,” jelas Peakon yang menyebut tingkat engagement itulah yang bisa jatuh sembilan bulan sebelum pegawai resign. Pada saat yang sama, tingkat loyalitas ikut tergerus.

Faktor-faktor terkait engagament di tempat kerja adalah sense of accomplishment (rasa pencapaian), kebutuhan dihargai berkat pekerjaan mereka, kebutuhan membahas gaji secara terbuka dengan manajer, dan jalan menuju perkembangan karier.

Peakon menyebut kepemimpinan menjadi sumber masalah yang mengakibatkan pegawai resign. Alhasil, The Ladders menekankan penelitian itu bukti dari ungkapan “pegawai keluar dari bos mereka, bukan dari perusahaan mereka.”

KPU Pastikan Pertanyaan Debat Pilpres Terakhir Tidak Bocor

KPU berharap, debat pamungkas bisa semaksimal mungkin menjadi cara penyampaian visi misi dan gagasan antar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Diketahui tema iangkat dalam debat kelima adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan industri.

Sebagai informasi, 10 orang panelis telah ditunjukkan KPU untuk merumuskan daftar soal di debat pamungkas. Berikut daftarnya:

1. Rektor Unair Muhammad Nasih

2. Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura Eddy Suratman

3. Dosen FEB UIN Syarif Hidayatullah Muhammad Arief Mufraini

4. Dekan FEB Universitas Diponegoro Suhartono

5. Dekan FEB Universitas Sam Ratulangi Herman Karamoy

6. Dekan FEB Universitas Udayana I Nyoman Mahaendra Yasa

7. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Harif Amali Riva’i

8. Guru Besar ITB Dermawan Wibisono

9. Dosen Community Development Unika Soegijapranata Semarang Tukiman Taruno Sayoga

10. Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Rahmi Hertanti‎.

Jelang debat terakhir capres dan cawapres pada Sabtu, 13 April, KPU tengah berkoordinasi dengan panelis.

Hasto: Ma’ruf Amin Unggul Jawab Pertanyaan Debat Cawapres

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai cawapres nomor urut 01 unggul dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dibanding rivalnya Sandiaga Uno saat debat cawapres, Minggu malam.

Menurut Hasto, ketika Sandiaga menanyakan tentang kebijakan tenaga kerja asing, Ma’ruf Amin mendengarkan pertanyaan tersebut dengan seksama, sehingga jawaban yang disampaikan pun fokus.

“Bagaimana jumlah tenaga kerja asing, dari prosentasinya adalah terendah di dunia. Kiai Ma’ruf juga menegaskan kebijakannya bahwa transfer of technology, ruang lingkup tenaga kerja asing tidak pada sektor yang berkaitan dengan usaha UMKM rakyat, serta pentingnya mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia, merupakan jawaban yang muncul melalui proses mendengarkan,” kata Hasto dikutip dari Antara, Minggu (17/3/2019).

Hasto melihat dalam debat tersebut Sandiaga tidak memiliki empati untuk mendengarkan berbagai persoalan. Jawaban atas stunting melalui sedekah putih, dipatahkan Ma’ruf bahwa sangat penting bagi balita menerima ASI dalam dua tahun sejak kelahirannya.

Menurut Hasto, hal itu adalah hasil pemahaman Ma’ruf karena mendengarkan suara ibu.

“Berbeda dengan Sandi, tidak cermat dengan substansi pertanyaan Kiai Maruf, maka terkait instrumen apa yang bisa dipakai agar dana transfer daerah di bidang pendidikan benar-benar membawa manfaat melalui outcomes yang jelas, terukur, dan berdaya guna, tidak bisa dijawab dengan baik oleh Sandi,” kata dia.

Hubungan Tidak Sehat? Refleksi dengan 4 Pertanyaan Ini

Jawaban dari pertanyaan ini bisa dibuktikan dengan perilakunya terhadap Anda. Jika pasangan tidak peduli terhadap keluhan atau rasa tidak bahagia dalam diri Anda, itulah tanda bahwa pasangan tidak mau berubah.

3. Bagaimana hubungan ini memengaruhi harga diri Anda?

Harga diri Anda bisa menurun dalam hubungan bila Anda mengalami masalah pribadi, seperti kehilangan pekerjaan. Namun, jika harga diri Anda merosot karena hubungan yang dijalani, itulah tanda Anda menjalani hubungan tidak sehat.

4. Bagaimana perasaan Anda saat di sekitar pasangan Anda?

Ini adalah pertanyaan umum yang harus dijawab. Bila Anda menyadari bahwa Anda sering membela pendapat Anda atau berdebat, ini adalah tanda hubungan Anda sudah tidak sehat.

Jika Anda sering bertanya apakah ada hal yang tidak sehat dalam hubungan ini, Anda mungkin sudah tahu jawabannya. Karena itu, penting untuk mendengarkan naluri Anda sehingga Anda bisa lepas dari hubungan tak sehat. (Esther Novita Inochi)

Saksikan video pilihan berikut ini:

Hati-hati, mungkin kamu nggak sadar sedang terjebak dalam abusive relationship. Yuk, kenali tanda-tandanya lewat video ini

Massa FUI Persoalkan Hotel Tempat Tabulasi Suara, Ini Jawaban KPU

Jakarta – Sejumlah hal disoroti massa Forum Umat Islam (FUI) saat audiensi dengan KPU, termasuk soal tabulasi suara di salah satu hotel. KPU kemudian menjelaskan alasannya.

Pertanyaan itu diajukan oleh Sekretaris PA 212, Bernard Abdul Jabbar. Dia menyebut selama bertahun-tahun, KPU selalu melakukan tabulasi suara di suatu hotel di Jakarta Pusat.

“Tentang masalah tabulasi KPU. Kenapa selama ini, selama bertahun-tahun, tabulasi KPU itu kok selalu di Hotel Borobudur. Ada apa ini di Hotel Borobudur. Karena sepengetahuan informasi saya, ada sesuatu yang disembunyikan di Hotel Borobudur. Masalah tabulasi suara dan punya siapa itu hotelnya. Lah ini perlu kami tanyakan ke KPU,” kata Bernard di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

“Kami juga dapat informasi dari pegawai hotel yang bekerja di sana bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan di Borobudur itu. Kenapa nggak cari tempat lainnya?” sambungnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang hadir di audiensi itu lalu memberi penjelasan. Dia mengatakan tidak ada preferensi khusus dari KPU untuk memilih hotel saat tabulasi suara. Pada tahun 2014 lalu, Wahyu menyebut tabulasi suara berlangsung di Kantor KPU.

“Terkait tabulasi, ini ada Pak Sekjen, memang kita perlu ganti suasana, Pak, jangan Hotel Borobudur terus. 2014 tabulasi di kantor KPU. Kemudian tidak menutup kemungkinan nanti juga mudah, Pak, untuk dipindah dari Hotel Borobudur,” jawab Wahyu.

“Wong kita bayar, Pak, bisa di manapun sepanjang memang kualifikasinya memenuhi syarat,” sambungnya.

Wahyu menegaskan bahwa hasil akhir Pemilu bukan ditentukan perhitungan IT melainkan kertas. Hasil penghitungan suara dari TPS hingga tingkat nasional dilakukan di kertas.

“Tabulasi itu bukan hasil resmi KPU, hasil resminya ya melalui rapat pleno,” kata Wahyu.

(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jejak Tudingan Mobil Camry yang Bikin Mahfud Polisikan Kakek Kampret

Jakarta – Mahfud Md mempolisikan akun twitter Kakak Kampret @KakekKampret_ soal tuduhan mobil Camry. Mantan Ketua MK menilai cuitan Kakek Kampret sudah bentuk fitnah, bukan kritik lagi.

Kasus bermula saat @KakekKampret_ membuat cuitan dengan dimention ke @Mohmahfudmd, pada 27 Februari 2019, yaitu:

Saudara mahfud @mohmahfudmd apa bener Mobil Camry punya anda Plat B 1 MMD adalah setoran dari pengusaha besi kerawang ex cabub PDIP. Jika bener atas dasar apa pemberian itu kakek sekedar bertanya (ditambah dua emoticon tertawa-red)

Cuitan itu tidak digubris. Lalu @KakekKampret_ kembali mencuit:

Saudara mahfud @mohmahfudmd kenapa anda ga jawab pertanyaan kakek ini. Apa bener Toyota Camry B 1 MMD dari pengusan besi karawang, mantan ex cabub karawang dari PDIP..? saudar mahpud jawab lah (ditambah dua emotical tertawa-red)

Mahfud Md tidak terima dituduh hal demikian dan melaporkan ke Polres Klaten.

“Laporan terkait hoaks yang menyangkut saya. Dan ini bagi saya yang begini-begini ini tidak bisa dibiarin. Kalau diskusi publik tidak masalah tapi kalau menyangkut harkat pribadi harus diselesaikan lewat polisi,” kata Mahfud Md di Polres Klaten, Jumat (1/3/2019).

Usai melapor, Mahfud Md menjelaskan asal-usul mobilnya.

“Saya beli mobil itu tahun 2013, tiga hari sebelum saya pensiun dari MK, karena mobil saya akan ditarik oleh negara. Saya tarik uang saya untuk membeli mobil cash. Kenapa dikaitkan dengan pilbup yang terjadi tahun 2015, tidak ada hubungannya,” ujar dia.

Lalu Mahfud kembali bercuit di Twitter menjawab banyak pertanyaan warganet.

Sudah lapor, giliran Kakek untuk menyelesaikan sendiri. Saya akan ikuti terus

Tidak berapa lama, akun @raffie aqmal mengomentari sikap Mahfud Md, yaitu:

Zaman SBY paling aman bagi rakyat Indonesia. Zaman sekarang cuma bertanya saja d laporin dan yang laporinnya pendukung petahana langsung diproses. Jikalah yang laporin kubu oposisi walaupun itu penghinaan dan penyebar hoax, pastilah MANGKRAK..! Di sini saya belajar bahwa rezim ini… (ejaan sudah disesuaikan-red).

Mendapati komentar di atas, Mahfud Md mencoba menjelaskan yaitu pelaporannya tidak terkait pemilu.

Bung Raffie, ini tak ada kaitannya dengan Pemilu. Ini soal tudingan secara insinuatif bahwa saya pernah menerima setoran mobil dari seseorang. Saya tak tahu dan tak ingin tahu, dia itu pendukung siapa. Cuitannya sampai dua kali dengan sangat insinuatif (ejaan sudah disesuaikan-red).

Wakil Ketua MPR Zaenal Maarif pernah digelandang ke pengadilan karena pengaduan Pak SBY. Eggy Sujana juga dihukum setelah diadukan. Masak, dibilang tak ada (Zaman SBY tidak ada pelaporan-red). Hukum tetaplah hukum. Setiap hari saya dikritik oleh banyak akun tapi tak pernah saya laporkan karena hanya beda pendapat. Kalau memfitnah, beda.

Akun Ahmad Rohiman @kangimanow memention dengan simpati:

Saya turut sedih pak atas fitnah itu…

Mahfud lalu menjawab:

Mas Rohimin, tiap hr sy dpt banyak kritik terbuka ka ka. Tp sy tak pernah mengadu. Yg Kakek Kampret ini beda, dia memfitnah dan nyebar hoax. Tak bisalah dia mengelak dgn alasan hanya “bertanya”. Bertanya, kok lewat fitnah terbuka? Kalau betul bertanya, kan bisa lewat DM Twitter.

(asp/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dipertanyakan Massa FUI, KPU Jelaskan Hak Tunagrahita Nyoblos

Dipertanyakan Massa FUI, KPU Jelaskan Hak Tunagrahita Nyoblos Komisioner KPU Wahyu Setiawan (Foto: Ari Saputra)

Jakarta – Massa FUI yang melakukan aksi di depan Kantor KPU diterima oleh komisioner KPU. Saat audiensi, salah satu pertanyaan yang muncul adalah tentang ‘orang gila boleh mencoblos’.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, kemudian memberi penjelasan. Dia menegaskan bahwa KPU hanya menjalankan putusan MK. Mereka yang diberikan hak mencoblos juga adalah tunagrahita.

“Sudah ada putusan MK untuk memberikan hak pilih kepada tunagrahita. Jadi para ustaz ustazah, jadi bukan orgil yang telanjang kita data, enggak. Tapi kalau ada keluarga yang kelainan mental itu yang dimaksud oleh MK,” kata Wahyu di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Tunagrahita yang memiliki hak pilih juga harus memenuhi sederet syarat. Jumlahnya sekitar 600.000 orang.

“Insyaallah kami tidak pernah mendata orang gila, kami tak pernah lakukan. Tetapi tunagrahita yang kami data karena ada putusan MK,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, massa Forum Umat Islam (FUI) sebelumnya berkumpul di depan Kantor KPU. Amien Rais yang sempat ikut serta, lebih dahulu meninggalkan lokasi sebelum audiensi dimulai.

“Jadi itu kalau KPU bagus, jujur, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, rahmat, dimuliakan Allah dunia-akhirat. Tetapi kalau KPU sampai curang, kita doakan dapat laknat hidupnya sengsara dunia dan akhirat,” kata Amien sebelumnya.
(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mahfud Md Polisikan Akun Twitter KakekKampret yang Sebut Mobilnya Hasil Suap

Klaten – Mahfud Md melaporkan akun twitter @KakekKampret_ ke Polres Klaten. Mahfud merasa dihina atas tuduhan menerima suap sebuah mobil Toyota Camry.

Dalam cuitannya, akun itu menanyakan apakah mobil Camry bernomor polisi B 11 MMD milik Mahfud adalah hasil setoran dari seorang pengusaha besi di Karawang. Pengusaha itu disebut merupakan calon bupati dari PDI Perjuangan.

Meski cuitan itu berbentuk pertanyaan, Mahfud menilai hal itu adalah hinaan baginya. Hal itu dia anggap merupakan pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

“Dalam kalimat itu bertanya, tapi ini nistaan. Sama dengan saya bertanya kamu berzina dengan ibumu apa benar? Itu kenistaan meskipun pertanyaan. Mengapa tidak berzina dengan mertuamu saja? Itu kan hinaan,” ujar Mahfud usai melaporkan kasus di Mapolres Klaten, Jumat (1/3/2019).
Saat mengetahui cuitan itu, Mahfud hanya memberi tanda like. Sebenarnya dia masih berharap pemilik akun meralatnya.

“Malah ditambahin tadi malam, sekitar jam tujuh atau jam enam muncul lagi. (Dia bilang) ‘Saudara Mahfud kenapa tidak dijawab’. Kurang ajar ini,” kata dia.

Dalam perjalanan menuju Polres Klaten, Mahfud juga sempat menggunggah beberapa cuitan yang mengatakan dia akan melaporkan akun itu ke polisi. Akun tersebut kemudian sudah nonaktif.

“Kalau anda ikut follower saya, Anda tahu saya dikritik hampir setiap hari tapi saya diam. Tapi ini hinaan, kalau kaya gini ini terkait harga diri saya. Saya itu pejuang antikorupsi,masa saya menerima setoran begitu,” pungkasnya.
(bai/sip)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kembar Siam, Nissan Livina Bisa Servis di Bengkel Mitsubishi?

Liputan6.com, Jakarta – Kehadiran Nissan Livina 2019 yang menggunakan platform Mitsubishi Xpander merupakan bukti dari aliansi Nissan dengan Mitsubishi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan baru, apakah Nissan Livina dan Mitsubishi Xpander bisa bertukar tempat servis.


Pasalnya, hal itu yang selama ini terjadi pada Avanza dan Xenia. Tempat servis mereka bisa bersama mengingat keduanya berada di bawah payung Astra.

Lantas bagaimana dengan Livina dan Xpander? Kehadiran Livina sendiri sampai saat ini sejatinya masih berada di dua sisi, antara menjadi pilihan sejajar dan pesaing Xpander.

Direktur Sales and Marketing Division MMKSI Iwan Kuncoro memberikan jawaban.

“Secara umum kami mengucapkan selamat atas diluncurkannya Livina. Kami melihat positif. Dengan masuknya produk baru di pasar small MPV ini, pasarnya semakin besar sehingga menjadi peluang lagi buat Mitsubishi. Memang ini Nissan-Mitsubishi aliansi ya. Namun kami tidak bisa mengomentari merek lain,” kata dia.

Iwan menegaskan bahwa secara umum pasarnya semakin besar sehingga menjadi peluang lagi buat mereka karena konsumen kemudian memiliki banyak pilihan. Walau demikian, isu satu rumah termasuk pemasaran dan jaringan sampai saat ini dibantah.

“Kami memang aliansi. Tetapi jika bicara marketing, kami sendiri-sendiri. Jadi kami punya network, mereka punya network. Kami manage sendiri, mereka manage sendiri,” kata dia.

Sumber: Otosia.com

2 dari 3 halaman

Mobilio Facelift Minim Pembaruan, Honda Menyanggah

PT Honda Prospect Motor (HPM) secara resmi meluncurkan Honda Mobilio awal tahun 2014. Mobil ini merupakan model Low Multi Purpose Vehicle (MPV) pertama dari Honda yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia.

Setelah 5 tahun memeriahkan pasar otomotif Tanah Air, Honda masih enggan memberikan banyak perubahan pada Mobilio, meski model terbarunya telah resmi meluncur minggu lalu.






Salah satu fitur yang tidak dimiliki mobil keluarga tersebut ialah start stop engine. Meski persaingan di kelas ini semakin ketat, Jonfis Fandy selaku Marketing & After Sales Service Director HPM mengaku Mobilio masih layak bersaing dikelas Low MPV saat ini.

“Belum (start stop engine). Tahun ini kan sudah diluncurkan (facelift Mobilio). Kalau bicara semua fitur, saya bilang Mobilio itu semua fitur ada di awal sewaktu kita luncurkan. Fitur kita banyak waktu keluar pertama,” ujarnya di Ancol, Jakarta Utara.


Selain itu, Jonfis menegaskan fitur unggulan yang seharusnya ada pada sebuah kendaraan ialah yang tidak bisa didapatkan konsumen dari bengkel aftermarket.

“Yang dimaksud fitur di tempat kita juga kita pisahin. Ada fitur yang aksesori seperti foglamp bisa dibeli di aftermarket. Bukan fitur ATPM gitu. Kalau CVT, hemat bahan bakar, power yang besar, itu tidak bisa beli di market. Jadi fitur bagi kita memang fitur yang tidak bisa dibeli dan Honda cukup banyak di sana,” ujarnya.

Adanya penambahan fitur diakui Jonfis akan dilakukan apabila terdapat kompetitor dengan fitur unggulan yang ternyata bisa menarik konsumen di segmen tersebut.

“Kalau kompetitor datang, otomatis dia buat tambahannya dong. Kalau tidak pasti drop. Ke depan, kalau ada model baru mungkin kita akan up lagi,” tuturnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: