Kemenag: 46 Persen Calon Haji 2019 Telah Melunasi BPIH

Liputan6.com, Jakarta – Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk jamaah haji reguler tahap I sudah berjalan satu pekan sejak dibuka pada 19 Maret 2019. 

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis mengatakan bahwa sampai penutupan transaksi hari ini, pukul 15.00 WIB, lebih 94ribu jemaah haji sudah melakukan pelunasan. 

“Sepekan pelunasan, Sistem Informasi dan Komunikasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat 94.300 jemaah sudah melunasi BPIH,” terang Muhajirin di Jakarta, Senin, 25 Maret 2019.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440H/2019M mengatur bahwa kuota haji Indonesia berjumlah 221.000.

Jumlah ini terdiri dari 204.000 kuota haji reguler dan 17.000 kuota haji khusus. Kuota haji reguler terbagi menjadi dua, yaitu: 202.487 untuk jemaah haji dan 1.513 untuk tim petugas haji daerah (TPHD).

“Artinya, lebih 46 persen kuota jemaah haji reguler yang sudah terlunasi sampai dengan sore ini,” ujar Muhajirin seperti dilansir dari Kemenag.go.id.

Muhajirin menjelaskan, pelunasan BPIH tahap pertama bagi jemaah haji regular akan berlangsung sampai 15 April 2019.

Pelunasan dilakukan setiap hari kerja dengan waktu pembayaran untuk Indonesia Bagian Barat pukul 08.00 – 15.00 WIB, Indonesia Bagian Tengah pukul 09.00 – 16.00 WITA, dan Indonesia Bagian Timur pukul 10.00 – 17.00 WIT.

“Mulai tahun ini, selain datang langsung ke Bank Penerima Setoran awal (BPS), pelunasan juga bisa dilakukan secara non teller melalui ATM, internet dan mobile banking,” tandas dia.

 

Mendagri: Perekaman E-KTP Sudah 98 Persen

Aturan kepemilikan KTP elektronik sebagai syarat utama untuk memiliki hak pilih ini dinilai aktivis dan pegiat Pemilu justru menghambat hak warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya yang dijamin oleh konstitusi.

Aturan yang termuat dalam Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4), ayat (9), Pasal 350ayat (2), Pasal 383 ayat (2) UU 7/2017 ini kemudian dimohonkan pengujiannya oleh sejumlah pegiat Pemilu di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 20/PUU-XVII/2019.

Para pegiat pemilu tersebut adalah; Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Aggraini, mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, pengamat hukum tata negara dan politik dari Universitas Andalas Feri Amsari. Selain itu terdapat empat perseorangan warga negara yang turut menjadi pemohon dalam perkara ini, yaitu; Augus Hendy, A. Murogi bin Sabar, Muhamad Nurul Huda, dan Sutrisno.

Pemohon meminta perkara ini untuk segera diputuskan, sehingga hasil putusan apabila dikabulkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara pemilu dan masyarakat yang memiliki hak pilih dapat merasakan dampak baik dari putusan ini.

Dalam dalilnya para pemohon menyebutkan masih banyak penduduk dengan hak pilih yang belum memiliki KTP elektronik, serta pemilih yang baru akan 17 tahun pada saat hari H pemungutan suara, tetapi tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP elektronik.

Syarat KTP elektronik juga dinilai para pemohon berpotensi menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di lapas dan rutan, serta beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses cukup untuk memenuhi syarat pembuatan KTP elektronik.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Warga Tangerang Selatan antre urus KTP elektronik di kantor Disdukcapil agar bisa memilih pada Pemilu 2019.

Kredit Bank Bakal Tumbuh hingga 12 Persen pada 2019

Liputan6.com, Yogyakarta – Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Ryan Kiryanto menyebutkan prospek ekonomi Indonesia 2019 diperkirakan tetap baik dengan stabilitas terjaga. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 5,0-5,4 persen pada 2019.

Namun demikian, Ryan menegaskan ada beberapa risiko yang harus dihadapi oleh Indonesia. Baik berasal dari eksternal maupun domestik.

Risiko eksternal di antaranya adalah ekonomi global dan volume perdagangan yang semakin melambat, ketegangan perdagangan yang berlanjut, geopolitikal terutama ketidakpastian Brexit dan harga komoditas yang turun.

“Perlambatan ekonomi global, perang dagang belum selesai dan perlambatan ekonomi China. Kombisani ini membuat kita hadapi risiko secara terbuka,” kata dia dalam acara pelatihan wartawan Bank Indonesia, di Yogyakarta, Sabtu (23/3/2019).

Kemudian, risiko dari sisi internal atau domestik adalah kondisi defisit transaksi berjalan atau Current Account Defisit (CAD). Kendati demikian, dia optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tercapai pada 2019.

“Kami optimis pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas 5 persen, feeling saya 5,2 persen,” ujar dia.

Sementara itu, inflasi dipastikan tetap terkendali dalam kisaran  3,5 persen plus minus satu persen. Kredit perbankan akan tumbuh mendekati batas 10-12  persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh dalam kisaran 8 – 10 persen.

“Sinergi kebijakan untuk memperkuat ekspor, kinerja sektor pariwisata, dan mengendalikan impor akan berdampak pada defisit CAD 2019 menuju 2,5 persen terhadap PDB,” ujar dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Laba Turun 50 Persen, Gaji CEO Ford Tetap Naik

Volkswagen resmi mengumumkan aliansinya dengan Ford Motor Company, Rabu, 16 Januari 2019. Tujuan kerja sama ini, untuk meningkatkan daya saing serta pelayanan di tengah industri otomotif global yang semakin sengit.

Melansir Newspress, CEO Volkswagen, Dr Herbert Diess dan CEO Ford Jim Hacket, dua perusahaan beda negara ini kolaborasi untuk mengembangkan van komersial dan pikap ukuran sedang. Dua model hasil kerja sama ini untuk dipasarkan secara global, pada 2020 mendatang. 

Kerja sama Volkswagen dan Ford ini mendorong keduanya melakukan investasi yang lebih efisien, dan menyebar hingga bidang desain kendaraan dengan teknologi yang berbeda.

Jadi, dengan kerja sama keduanya, pada 2023, keuntungan Volkswagen dan Ford bakal meningkat. Selain itu, kedua perusahaan juga sepakat, untuk melakukan pengembangan untuk mobil nirsopir, layanan mobilitas, dan kendaraan listrik.

“Seiring waktu, aliansi ini bakal membantu perusahaan menciptakan nilai dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kerja sama ini, tidak hanya akan mendorong efisiensi dalam meningkatkan performa, tapi juga kesempatan untuk berkolaborasi membentuk era mobilitas masa depan,” jelas Hackett.

Sementara itu, Diess menambahkan jika kerja sama ini bakal memanfaatkan sumber daya kolektif, kemampuan inovasi, dan posisi pasar yang saling melengkapi untuk kebutuhan konsumen.

Pengusaha Minta Pajak Korporasi Turun Jadi 17 Persen

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sudah mendapat permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penurunan pajak korporasi.

Dia menyebut, proses penurunan pajak ini sudah digodok dan sedang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Beliau (Presiden) memang sudah meminta ya, kita waktu itu juga sudah dalam prosesnya menyampaikan kepada bapak mengenai langkah yang harus dilakukan. Untuk penurunan PPh memang dibutuhkan perubahan undang-undang, undang-undang PPh,” ujar dia saat ditemui di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Jumat (22/3/2019). 

“Jadi, proses untuk pembuatan RUU ini kita dari sisi persiapan naskah akademisnya sudah dilakukan, kita juga sudah membuat beberapa hitungan, preparation nya dan tentu proses legislasinya harus didorong. Karena kan sekarang ini kita masih juga mencoba untuk push reformUU KUP, UU PPH,dan UU PPN, yang UU KUP sekarang sudah ada di DPR,” sambungnya. 

Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah terus mendorong DPR agar mempercepat penyelesaian undang-undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) sebagai bagian dari proses penurunan pajak koorporasi. Kemenkeu secara khusus juga akan membawa rencana ini saat rapat kabinet. 

“Jadi kita akan terus untuk mendorong DPR untuk menyelesaikan UU KUP tersebut. UU PPH dan PPN naskah akademiknya relatif sudah siap tapi nanti kita akan sampaikan kepada kabinet tentu saja apa ini artinya, pengaruhnya dalam jangka pendek, jangka menengah, panjang dan ratenya akan seperti apa,” tutur dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pada periode ini pemerintah cukup banyak melakukan berbagai pekerjaan penting dalam pengelolaan keuangan negara. Meski demikian, penurunan pajak koorporasi tetap akan menjadi prioritas. 

“Karena sekarang ini  sedang dalam periode banyak sekali yang akan dilakukan ya, dari sisi belanja negara, dari sisi penerimaan, jadi nanti bagaimana bentuknya ini yang akan kita bawa. Tapi overall, itu sudah disiapkan yang disampaikan Bapak Presiden selama ini kita sudah siapkan juga,” tandasnya. 

Punya Varian Baru, Penjualan Ertiga Ditargetkan Naik 20 Persen

Sebagai informasi, terdapat beberapa perubahan pada bagian eksterior, seperti upper & lower front grille, under spoiler, side under spoiler (right & left), rear upper spoiler dan rear under spoiler.

Selain itu terdapat juga emblem Suzuki Sport pada buritan. Guna meningkatkan keselamatan berkendara, terdapat fitur daytime running lights (DRL) LED lamp dan defogger. Parkir diklaim lebih mudah dengan tambahan fitur rear camera parking.

Tampilan interior mendapatkan warna baru pada dashboard dan seat materials benuansa hitam di seluruh bagian dashboard, jok, installation panel, trim door dan touch screen head unit berukuran 6,8 inci dengan garnish l/P center.

98 Persen Masyarakat Surabaya Sudah Bisa Akses Air Bersih

Salah satu program master meter yang baru saja diresmikan yakni di Jalan Semarang Nomor 128, A, B, C, dan D Kota Surabaya. Master meter ditandai dengan pipa sambungan air PDAM yang terhubung ke setiap rumah tangga.

Kehadiran master meter ini memberikan akses air bersih terhadap sekitar 550 rumah tangga.

Sebelum adanya master meter, hanya 21 rumah tangga yang memiliki akses air bersih dan air minum melalui perpipaan sendiri. Sebanyak 529 rumah tangga lainnya menggunakan air sumur.

“Untuk air bersih sangat penting. Meskipun beberapa masyarakat juga punya sumber air bersih sendiri (melalui perpipaan),” ujar Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti di kesempatan yang sama. 

Program master meter PDAM Surya Sembada didukung USAID IUWASH PLUS dengan melibatkan Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI). kini, sudah ada 119 master meter yang dibangun di Kota Surabaya. 

Jokowi – Ma’ruf Kurang 50 Persen di Survei Kompas, PDIP: Ini Tantangan Kader

Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menanggapi santai hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan elektabilitas capres-cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menurun.

Menurut dia, setiap hasil survei harus dianggap sebagai tantangan untuk bekerja lebih baik lagi demi memenangan Jokowi-Ma’ruf dan PDIP. 

“Tetapi apapun hasilnya, ini perlu dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan bagi kandidat capres dan parpol peserta pemilu menuju 17 April 2019,” kata Andreas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/3/2019).

Anderas menilai hasil survei Litbang Kompas menjadi pelecut bagi kader PDIP untuk bekerja lebih keras memenangkan Pileg dan Pilpres 2019. Sebab, lanjutnya, PDIP juga memiliki peranan memenangkan Jokowi-Ma’ruf.

“Hasil survei Kompas ini menggembirakan sekaligus tantangan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan performa kerja kader baik untuk pilpres maupun pileg,” ucap dia. 

Andreas tak menampik adanya efek ekor jas (Coattail effect) dalam mengerek elektabilitas partai di momen Pilpres dan pileg.

“Coattail effect berperan penting meningkatkan elektabilitas partai, karena ini pun merupakan konsekuensi logis dari hubungan emosional antara partai dan kadernya,” ucap dia. 

Seperti dikutip dari Litbang Kompas Rabu, 20 Maret 2019, survei terbaru elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini lebih tipis dibandingkan survei Litbang Kompas Oktober 2018.

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini hanya selisih 11,8 persen. Jokowi – Maruf mendapat perolehan suara 49,2 persen, sedangkan Prabowo-Ma’ruf 37,4 persen. Sebanyak 13,4 persen masih merahasiakan pilihannya.

Metode pengumpulan pendapat menggunakan wawancara tatap muka sejak tanggal 22 Februari – 5 Maret. Survei ini diikuti 2.000 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error penelitian plus/minus 2,2 persen.

Jarak 11,8 Persen di Survei Jadi ‘Cambuk’ Jokowi

Jakarta – Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) menyebut hasil survei yang memposisikan dirinya unggul 11,8 persen atas rivalnya, Prabowo Subianto, jadi bahan evaluasi dan koreksi. Jarak yang kian menipis itu menjadi ‘cambuk’ bagi capres nomor urut 01 itu.

Hasil survei elektabilitas tersebut dirilis oleh Litbang Kompas pada Rabu (20/3) kemarin. Survei digelar pada 22 Februari hingga 5 Maret 2019 dengan melibatkan 2.000 responden, yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Margin of error survei ini plus-minus 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya, Jokowi-Ma’ruf Amin meraih 49,2%, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berada di angka 37,4%. Sedangkan responden yang masih merahasiakan pilihannya sebesar 13,4%.


Atas raihan itu, Jokowi enggan pesimis. Semua hasil survei yang ada, kata Jokowi akan jadi bahan evaluasi. Hasil survei tersebut juga jadi pemicu semangat bekerja.

“Saya kira semua survei kita lihat sebagai bahan koreksi, sebagai bahan evaluasi untuk mendorong bekerja lebih baik lagi,” kata Jokowi, saat ditemui wartawan di Sekretariat DPD PDIP DKI Jakarta, Jl Tebet Raya, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

Jokowi mengatakan, justru hasil survei yang baik bisa melemahkan. Hasil tersebut bisa membuat pihaknya terlena dengan raihan yang ada.

“Ya itu, justru kalau saya hasil yang baik justru bisa melemahkan kita, justru menjadikan kita tidak waspada,” ujarnya.

Sementara, hasil survei yang tidak baiklah yang justru bisa menjadi pemicu semangat timnya bekerja lebih baik di lapangan. Apalagi, kata Jokowi, waktu pencoblosan terhitung tidak lebih dari sebulan lagi.

“Ya survei banyak sekali kan. Ada berapa? Mungkin ada lebih dari 10. Semuanya kita pakai untuk evaluasi, untuk koreksi, untuk memacu bekerja lebih baik lagi,” kata Jokowi.

“Tetapi hasil survei yang tidak baik atau kecil malah mendorong-memicu seluruh relawan dan kader untuk bekerja lebih militan lagi,” pungkasnya..
(mae/aik)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>