Para Dubes Asia akan Gelar Dialog Promosikan Deklarasi Abu Dhabi

Jakarta – Para Dubes Asia untuk Takhta Suci Vatikan berencana untuk menggelar seminar internasional mengundang para pejabat di Vatikan, akademisi dan para pemangku kepentingan lainnya. Acara itu digelar menyusul ditandatanganinya Deklarasi Abu Dhabi oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb pada 4 Februari 2019.

“Deklarasi Abu Dhabi merupakan dokumen mengenai ‘Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama’ (Human Fraternity for World Peace and Living Together) yang ditandatangani oleh Paus dalam rangkaian kunjungan bersejarah ke Uni Emirat Arab pada 3-5 Februari 2019,” dalam siaran pers KBRI Vatikan yang diterima detikcom, Jumat (15/2/2019).

Deklarasi Abu Dhabi ini menekankan atas pentingnya kesadaran terhadap rekonsiliasi dan persaudaraan di antara semua umat beragama dan peningkatan nilai-nila toleransi. Deklarasi itu juga berisi penolakan terhadap penggunaan agama untuk kekerasan dan esktremisme.

“Menyikapi hal tersebut, para Dubes Asia yang tergabung dalam Asian Ambassadors to the Holy See melihat perlunya diselenggarakan seminar berupa interreligious dialogue guna mempromosikan Deklarasi Abu Dhabi dan merefleksikan pandangan negara-negara di Asia terhadap Deklarasi tersebut,” imbuhnya.

Anggota grup Asia saat ini berjumlah 13 negara yang terdiri dari Australia, China, Filipina, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Korea Selatan, Lebanon, Malaysia, Mesir, Timor Leste, dan Turki. Para Dubes juga berencana untuk melakukan kunjungan ke kantor Pontifical Council for Interreligious Dialogue Vatikan guna mendapatkan penjelasan rinci mengenai deklarasi tersebut sebelum melaksanakan interreligious dialogue.
(knv/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

4 Jaksa Teliti Berkas Perkara Ketua Alumni 212 Slamet Ma’arif

Liputan6.com, Solo – Kejaksaan Negeri Surakarta menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan nomor SPDP/24/II/RES.1.24/2019/Reskrim tanggal 4 Februari 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana pemilu Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Mukri mengatakan dengan diterimanya SPDP tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta telah menerbitkan surat perintah penunjukan tim jaksa penuntut umum.

“Tim JPU Kejaksaan Negeri Surakarta yang ditunjuk beranggotakan empat orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan perkara yang dimaksud,” ujar Mukri.

Saat ini Kejaksaan Negeri Surakarta masih menunggu pengiriman berkas perkara dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Surakarta.

Ada pun Slamet Maarif diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j atau Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

2 dari 3 halaman

Sesuai Prosedur

Sebelumnya, Polresta Surakarta menetapkan Slamet sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilu. Hal itu terkait orasi Slamet dalam acara Tabligh Akbar PA 212 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 13 Januari 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan penetapan Slamet Maarif sebagai tersangka sudah melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi.

Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus ini, melainkan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

4 Jaksa Diutus Ikuti Perkembangan Kasus Slamet Ma’arif

Jakarta – Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menjerat Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif sudah diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta. Empat orang jaksa pun ditunjuk mengikuti perkembangan perkara itu.

“Bahwa dengan diterimanya SPDP tersebut, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta yang beranggotakan 4 orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan perkara dimaksud,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mukri dalam keterangannya, Jumat (15/1/2019).

Mukri menyebut SPDP itu bernomor SPDP/24/II/RES.1.24/2019/Reskrim tertanggal 4 Februari 2019. Slamet Ma’arif dikenakan Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j atau Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“SPDP dalam perkara dugaan tindak pidana Pemilu berupa tindakan yang dilakukan oleh setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye Pemilu yang diduga dilakukan oleh atas nama terlapor inisial SM (Slamet Ma’arif),” kata Mukri.

Sebelumnya, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dengan orasi Slamet dalam acara Tablig Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di perempatan Gladak, Jl Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/1). Slamet pun menilai penetapannya sebagai tersangka memilukan dan memalukan hukum.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia. Ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet.
(yld/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

JK Larang BTP Gabung TKN, PA 212: Memang Masih Ada Kekuatan Ahok?

Jakarta – Ketua Dewan Pengarah TKN, Jusuf Kalla (JK) tak ingin Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok bergabung dengan TKN. JK khawatir gabungnya Ahok akan mengurangi suara untuk Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin khususnya segmen pemilih muslim.

Terkait hal ini, Sekretaris Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Bernard Abdul Jabbar menilai ungkapan JK bersifat normatif. Pasalnya, Ahok yang sudah bergabung dengan PDIP pasti akan memberi andil terhadap kemenangan Jokowi-Ma’ruf.

“Itu urusan JK dan tim. Memangnya kekuatan Ahok bagaimana? Masih ada kekuatan dia? Ya silakan-silakan aja. Dia kan sekarang sudah masuk PDIP, jadi otomatis harus bantu PDIP meskipun belum dimasukkan ke dalam timses,” kata Bernard saat dihubungi, Rabu (13/2/2019).
Namun Bernard melihat jika Ahok bergabung ke dalam timses, tak akan terlalu berpengaruh pada jumlah dukungan kalangan muslim ke Jokowi. Sebab, dukungan yang diberikan kalangan muslim karena memandang sosok Jokowi-Ma’ruf.
“Bergabungnya Ahok atau tidak bergabungnya Ahok, kita tahu Ahok sudah dihukum, penista agama, baru bebas juga. Mungkin bagi pendukungnya ya tetap. Tapi kalau Islam secara umum mendukung Jokowi-Ma’ruf mungkin ada reaksi. Cuma nggak terlalu berpengaruh, mereka kan nggak memandang Ahok. Tapi paslonnya yang dipandang,” kata Bernard.

Sebelumnya diberitakan, JK menyebut Ahok tak perlu bergabung dengan TKN Jokowi-Ma’ruf. Jika Ahok bergabung ke dalam TKN, lanjutnya, akan membuat orang mengaitkan Jokowi pada kasus Ahok.

“Kalau saya ditanya sebagai Ketua Dewan Pengarah, jangan (Ahok masuk TKN),” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2).

“Bahwa bisa berakibat lagi orang mengingat bahwa ‘oh ini Pak Jokowi dukung orang yang penista agama’, kan bahaya itu, bisa mengurangi suara. Apa saya bilang nanti, jadi lebihlah tenang-tenang, toh pemilu lagi 2 bulan, juga efeknya tidak akan banyak,” sambung JK.
(jbr/bag)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ini 5 Poin Hasil Rapat Wantim MUI dengan KPU-Bawaslu

Jakarta – Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar rapat pleno ke-35. Dalam rapat ini MUI mendorong KPU dan Bawaslu untuk bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik.

“KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, ditambah DKPP, dalam rangka pemilu harus jujur, adil, dan profesional. Sehingga legitimasi pemilu sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap pemilu itu bisa dipertanggungjawabkan betul,” kata Sekretaris Wantim MUI Noor Ahmad saat dihubungi, Rabu (13/2/2019).

Rapat Pleno ke-35 itu bertema Penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2019 yang Jujur, Adil, dan Profesional. Acara ini digelar di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.


Dalam rapat ini, Wantim MUI juga mendorong Bawaslu untuk mengambil sikap terkait ramainya hoax yang beredar jelang pemilu. Di sisi lain, Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk tidak terpancing berita yang belum terbukti benar dan bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, dalam rapat, Wantim MUI juga meminta konfirmasi dan klarifikasi terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Salah satu yang ditanyakan yaitu soal proses hukum yang dihadapi Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Noor Ahmad mengatakan peserta pleno paham setelah mendapatkan penjelasan dari Bawaslu. Wantim MUI berharap KPU dan Bawaslu makin profesional.

“Diminta juga dari masyarakat kepada Bawaslu dan KPU agar konfirmasi klarifikasi terhadap beberapa persoalan-persoalan yang muncul. Seperti beberapa kasus terakhir yang seakan-akan melihat ketidakadilan KPU dan Bawaslu, itu tadi sudah dijelaskan semua. Peserta juga sangat memaklumi. Ke depan juga diharapkan KPU dan Bawaslu tetap tegas dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan yang terkait pemilu,” tuturnya.

Berikut hasil Rapat Pleno ke-35 Wantim MUI:
1. Menyadari bahwa Penyelenggaraan Pemilu yang akan datang semakin berat dan banyak tantangan maka KPU dan BAWASLU semakin tegas menegakkan aturan.

2.KPU dan Bawaslu harus menjadi penyelenggara Pemilu yang berdiri tegak di tengah, adil, transparan. Contohnya dalam hal menyelesaikan Pelanggaran Pemilu seakan ada perbedaan penyelesaian. Misalnya kasus-kasus kepala daerah yang melanggar kampanye.

3.Program-program KPU dan Bawaslu terukur dan diperhitungkan dengan matang, contoh dalam menyelenggarakan DEBAT PASLON. Kalau kemarin pakai kisi-kisi tetapi setelah dikritik untuk debatnya tidak lagi pakai kisi-kisi. Sepertinya hal itu tidak disiapkan dengan matang.

4. Peserta diskusi juga sepakat bahwa Pemilu bukan semata Pesta Demokrasi tapi yang utama adalah amanat untuk memilih pemimpin umat oleh karena itu amanat ini tidak boleh disia-siakan. Salah satu cara melaksanakan amanat tersebut adalah manakala PENYELENGGARA PEMILU betul-betul adil, jujur, dan profesional. Sedangkan rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya tanpa dipengaruhi oleh ancaman fitnah, berita palsu, dan money politics.

5. Karena amanat untuk memilih pemimpin umat/bangsa, maka rakyat harus menggunakan hak pilihnya.
(jbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Didukung Alumni SMA se-Bulungan, Sandiaga Cium Aroma Kemenangan

Jakarta – Alumni SMA se-Bulungan menggelar deklarasi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Para alumni yang menyatakan diri sebagai Alumni SMA se-Bulungan itu berikrar untuk memenangkan pasangan nomor urut 02 di Pilpres 2019.

Deklarasi digelar di Rumah Ramai, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019). Deklarasi dihadiri oleh Cawapres Sandiaga Uno.

Dalam sambutannya, Sandiaga berharap para pendukungnya itu dapat berjuang bersama-sama di Pilpres 2019. Mereka juga diharapkan untuk bersinergi menyampaikan visi-misi ke masyarakat.
“Sekarang aroma kemenangan semakin tercium. Karena rakyat bersama kita,” ujar Sandiaga.
Eks Wagub DKI Jakarta itu juga meminta para simpatisannya itu untuk ikut menjaga kotak suara pada 17 April mendatang. Mereka diminta untuk mengawal Pilpres 2019 agar berjalan tanpa kecurangan.

“17 April sampai jam 16.00 WIB. Jangan sampai lengah. Jangan sampai suara kita diambil. Kita Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,” katanya.

Sandiaga juga meminta para pendukungnya untuk tak mudah ‘terpancing’ emosi. Dia ingin pendukungnya agar tetap menjaga persaudaraan dan keutuhan bangsa.

“Kita jangan baperan. Nyantai aja. Allah sudah menentukan di Lauhul Mahfuz Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024,” ujar Sandiaga.
(mae/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

3 Hal Soal Penetapan Tersangka Ketua Alumni 212 Slamet Ma’arif

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran kampanye.

Oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, penetapan tersebut dinilai ada kejanggalan. Namun, Sohibul mengaku tetap menghormati proses hukum.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut bahwa penetapan tersangka pada Ketua Alumni 212 Slamet Maarif telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Berikut ini sejumlah fakta penetapan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dihimpun dari Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

1. Jadi Tersangka Sejak 9 Februari

Surat panggilan bernomor S.Pgl/48/II/2019/Reskrim Resor Surakarta menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Slamet Ma’arif. Surat tersebut dikeluarkan pada Sabtu, 9 Februari 2019 kemarin dan ditandatangani Kompol Fadli selaku penyidik.

Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo pun membenarkannya saat dikonfirmasi.

“Betul kami panggil sebagai tersangka,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu, 10 Februari 2019.

Dalam surat itu, Slamet disangka melakukan tindak pidana pemilu karena berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).

Kampanye berlangsung ketika dia menyampaikan ceramah pada kegiatan Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya di Gladak, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Minggu, 13 Januari 2019.

3 dari 5 halaman

2. Jadi Tersangka Setelah Diperiksa sebagai Saksi

Sebelumnya slamet Maarif telah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta selama lebih kurang 6,5 jam, Kamis, 7 Februari 2019.

“Alhamdulillah tadi sudah diperiksa, dan ada 57 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya jawab satu persatu,” ungkapnya waktu itu.

Namun, Slamet tetap meyakini dirinya tak melanggar aturan kampanye seperti yang telah dituduhkan.

4 dari 5 halaman

3. Status Tersangka Sesuai Prosedur Hukum

Penetapan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini diungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Senin kemarin.

Maarif terbukti melakukan pelanggaran karena berkampanye di luar jadwa yang telah ditentukan. 

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta.

Dia mengaku, Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus tyang melibatkan wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu. Pihaknya juga bekerja sama dengan Bawaslu. 

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PAN Minta Aparat Adil Tangani Dugaan Pelanggaran Kampanye Slamet Ma’arif

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, aparat penegak hukum harus adil dalam menangani dugaan pelanggaran kampanye oleh Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif. Jika tidak, kata dia, akan menggerus kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Jadi kalau penegak hukum yang dikatakan adil tapi dirasakan publik tidak memenuhi rasa keadilan tentu akan menggerus kepercayaan kepada aparat penegak hukum itu sendiri,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Dia mengakui, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka adalah kewenangan penegak hukum. Namun, dia heran dengan adanya ulama yang dikenakan Undang-Undang ITE. 

“Kalau ada perbedaan dikit-dikit kena UU ITE ya keadilan akan dirasakan publik ya. Itu kan nanti kalau dirasa tidak adil ya akan merusak kepercayaan terhadap aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Sebelumnya, polisi menetapkan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif, menjadi tersangka. Slamet disangka melakukan tindak pidana pemilu karena melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).

Kampanye di luar jadwal itu berlangsung ketika dia menyampaikan ceramah pada kegiatan Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya di Gladak, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, pada Minggu, 13 Januari 2019.

Slamet sendiri sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta selama lebih kurang 6,5 jam, Kamis 7 Februari 2019. Selama pemeriksaan tersebut, Slamet mengaku dicecar dengan 57 pertanyaan oleh penyidik Polresta Solo.

Meski begitu, Slamet meyakini bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran kampanye seperti yang ditudingkan oleh pelapor. “Alhamdulillah tadi sudah diperiksa, dan ada 57 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya jawab satu persatu,” kata Slamet Ma’arif waktu itu.

2 dari 3 halaman

Penjelasan Polisi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa penetapan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal, sudah melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus yang melibatkan wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu, namun juga bekerja sama dengan Bawaslu.

Slamet rencanya akan kembali diperiksa pada Rabu, 13 Februari 2019. Mengenai status Slamet yang telah menjadi tersangka, Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo membenarkannya.

“Betul kami panggil sebagai tersangka,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu, 10 Februari 2019.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jadi Tersangka, Pemeriksaan Ketua PA 212 Dipindah ke Polda Jateng

Liputan6.com, Solo – Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 , Slamet Ma’arif sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pelanggaran kampanye. Selanjutnya Wakil Ketua Badan Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandi itu akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Rabu, 13 Februari 2019. Namun, pemeriksaan itu tidak dilakukan di Polresta Surakarta, tetapi dipindah ke Polda Jawa Tengah.

Wakil Kapolresta Surakarta, AKBP Andy Rifai mengatakan polisi telah mengirimkan surat panggilan kepada Ketua PA 212 untuk pemeriksaan sebagai tersangka pada Rabu mendatang. Tempat pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Tengah, tidak di Solo seperti saat pemeriksaan sebagai saksi pada pekan lalu.

“Tempatnya saja yang dialihkan ke Polda Jawa Tengah dan sudah ada sejak pemberitahuan itu,” kata dia ketika ditemui wartawan di  Polresta Surakarta, Senin 11 Februari 2019.

Menurut dia pemindahan lokasi pemeriksaan kepada Ketua PA 212 berdasarkan pertimbangan aspek keamanan. Dalam pemeriksaan nanti pihak penyidik yang memeriksa tetap berasal dari Polresta Surakarta.

“Kalau untuk penyidik tetap dari sini (polresta), Cuma nanti untuk tempat pemeriksaannya di Polda,” tuturnya.

2 dari 2 halaman

Status Tersangka

Andy mengungkapkan perubahan status tersangka itu dilakukan setelah dilakukan gelar perkara pada Jumat lalu. Dalam gelar perkara itu penyidik telah mempelajari keterangan dari para saksi, alat bukti hingga hasil pemeriksan kepada Slamet Ma’arif di Polresta Surakarta ketika statusnya masih menjadi saksi.

“Berdasarkan hail gelar perkara, penyidik menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” sebutnya.

Dalam surat panggilan sebaga tersangka itu, Slamet disangka melakukan tindak pidana pemilu karena melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetpakan KPU Provinsi dan kabupaten /kota sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).

Kasus dugaan pelanggaran kampanye itu berlangsung ketika Slamet menyampaikan ceramah pada kegiatan Tablig Akbar PA 212 Solo Raya di kawasan Gladak, Solo pada tanggal 13 Januari 2019. Acara tablig tersebut dihadiri ribuan orang dari berbagai elemen Islam Solo dan sekitarnya.

Simak video pilihan berikut:

Fadli Zon: Kami Akan Bela Slamet Ma’arif Habis-Habisan

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan membela Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran kampanye oleh Mapolresta Surakarta. Fadli menilai, pelanggaran hanya bersifat administratif saja.

“Saya kira kami akan bela habis-habisan tentu saja. Karena menurut saya ini tidak perlu. Kalau kita lihat apa yang terjadi ini kan bersifat administratif saja ya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Fadli meminta agar kasus ini tidak dikriminalisasi. Pasalnya, banyak juga kasus pelanggaran kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 01 namun tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian.

“Jangan dikriminalisasi. Banyak juga pelanggaran yang dilakukan paslon 01 tapi tidak ditindaklanjuti,” ungkap dia.

Dia juga menduga ada penargetan secara sengaja pada anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Hal itu kata dia terlihat dari beberapa kasus yang menimpa anggota BPN seperti Ahmad Dhani dan Slamet Ma’arif.

“Ini polanya makin hari mendekati pemilu makin banyak tokoh-tokoh yang merupakan bagian dari BPN seperti ditarget,” ujarnya.

Upaya penargetan itu diduga Fadli untuk menekan kritik ke pemerintah. Serta menghambat kinerja pemenangan Prabowo-Sandiaga.

“Sekaligus juga menghambat kerja BPN untuk memenangkan Prabowo-Sandi,” ucap dia.

2 dari 3 halaman

Soal Dukungan Muchdi PR

Selain itu, Fadli Zon juga enggan ambil pusing dengan langkah Wakil Ketua DPP Partai Berkarya Mayjend (Purn) Muchdi PR yang mengalihkan dukungan ke pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebab, kata dia sudah banyak juga jenderal purnawirawan lain yang mendeklarasikan mendukung Prabowo-Sandi.

“Enggak ada masalah, itu hak pribadi. Kita sudah ratusan jenderal-jenderal hebat ikut bergabung dengan kita,” kata Fadli.

Dia menilai tidak perlu ada yang ditakuti dari peralihan dukungan Muchdi ke kubu Jokowi. Meskipun jenderal yang disebut-sebut itu ahli dibidang intelijen.

“Enggak, kita juga ahli (intelijen) kok. Kita juga ahli banyak yang ahli ya,” ungkap Fadli.

Dia juga menegaskan yang bersangkutan tidak pernah ada komunikasi dengan Partai Gerindra. Karena, Muchdi sudah lama hengkang dari partai besutan Prabowo Subianto itu.

“Jarang ya karena kan Pak Muchdi ini kan sudah dua kali pindah partai. Dari Gerindra pindah ke PPP, PPP pindah ke Berkarya. Jadi udah pindah-pindag hak beliaulah,” ucap Fadli.


Reporter: Sania Mashabi

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: