Jokowi: Jangan Sampai Persaudaraan Rusak Karena Politik

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperingati Isra Miraj 1440 H di GOR Pandawa Sukoharjo Jawa Tengah, Rabu (3/4/2019).

Jokowi meminta agar masyarakat menjaga persaudaraan di tengah perbedaan atau keragaman Indonesia.

“Perbedaan-perbedaan itu jangan menjadikan kita ini tidak seperti saudara lagi. Ini sudah sunnatullah, sudah menjadi hukum Allah kepada kita bangsa Indonesia,” kata Jokowi.

Jokowi pun mewanti-wanti agar tak ada masyarakat yang merusak persaudaraan karena urusan politik. Menurut dia, menjelang pemilu 2019 ini, tak sedikit konflik yang timbul di masyarakat karena perbedaan pilihan politik.

“Saya ingin mengingatkan jangan sampai karena peristiwa politik kita lupa bahwa kita saudara sebangsa setanah air, kita lupa menjaga ukhuwah Islamiah, kita lupa menjaga ukhuwah wathoniyah, karena urusan politik,” jelas dia.

Jokowi lalu menceritakan konflik di Afghanistan akibat pertikaian antarsuku yang membuat masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak menderita. Untuk itu, dia meminta masyarakat untuk menjaga persatuan dan persaudaraan.

“Apa yang disampaikan oleh ibu Rula Ghani (istri Presiden Afghanistan Ashraf Ghani) menjadi evaluasi kita, koreksi kita. Agar kehidupan kita dalam berbangsa bisa lebih baik dari hari ke hari, bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah,” jelas Jokowi.

Prabowo: Maaf Saya Agak Keras, Tapi Persaudaraan dengan Jokowi Tak Putus

Liputan6.com, Jakarta – Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto merespons ungkapan ‘rantai persahabatan tak putus’ yang disampaikan capres nomor urut 01 Jokowi. Prabowo juga mengaku persahabatannya dengan Jokowi tidak akan putus walau beda pandangan dalam bernegara. 

“Audiens kalau lihat kita terlalu bersahabat, ya kita bagaimana yah? Saya bersahabat dengan beliau, walau kita berbeda tentang kenegaraan,” ucap Prabowo dalam debat Pilpres keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (30/3/2019).

Prabowo pun meminta Jokowi maklum bila dalam perdebatan kali ini berbicara dengan nada sedikit keras. Namun demikian, Prabowo tetap meyakinkan, kalau dirinya tetap menghormati Jokowi, sebagai kepala negara.

“Maaf pak, saya agak keras, karena saya setengah Banyumas, setengah Minahasa. Jadi agak keras. Saya hormat dengan bapak. Kita pun enggak akan putus persaudaraan kita, kita berjuang untuk rakyat yang terbaik untuk bangsa,” ucap dia.

Prabowo pun sempat menyebut sejumlah tokoh di kubu Jokowi-Ma’ruf yang selama ini dekat dengan dirinya. 

“Saya dan tokoh-tokoh semua, Ibu Mega, Mbak Yenny semua, Mas Pram, kita pun enggak akan putus saudaraan kita,” ucap dia.

Mbak Tutut Sebut Hoaks Membuat Persaudaraan Kebangsaan Pudar

Tokoh wanita kharismatik ini juga mengajak para santri berbuat kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara. “Pesantren merupakan ujung tombak dari pendidikan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Mbak Tutut berharap, silaturahmi yang dijalin dapat terus berlanjut tidak hanya saat ini saja. “Kami mohon silaturahmi ini terus berlanjut atas ridha Allah SWT,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Mbak Tutut menyerahkan bantuan perangkat pembuatan biogas untuk Pesantren Al Kamal sebagai bagian program Pesantren Mandiri. Selain itu, buku tentang Soeharto juga diberikan kepada pemilik Pesantren Al Kamal.

Sebaliknya, pengurus pesantren memberikan sebuah foto kenangan pemilik Pondok Pesantren Al Kamal bersama Soeharto kepada Mbak Tutut. Di pengujung acara, Mbak Tutut berswafoto dengan para santri. Suasana harmonis terlihat dalam kegiatan silaturahmi tersebut.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kementerian Informasi dan Komunikasi mencatat ada 771 hoaks dari Agustus 2018 sampai Februari 2019. Hoaks banyak disebar di media sosial seperti facebook, Instagram, dan whatsapp.

Penjelasan Gerindra NTT Soal Video Pengusiran Sandiaga di Labuan Bajo

Liputan6.com, Kupang – Ketua DPD Partai Gerindra NTT, Esthon Foenay angkat bicara terkait video pengusiran Calon Wakil Presiden, Sandiago Uno di Labuan Bajo. Ia membantah adanya pengusiran terhadap Sandiaga.

“Bukan pengusiran. Saya ada di lokasi dengan Pak Sandiago. Yang benar, pedagang itu marah warga yang rebutan selfie dengan Sandiaga,” ujar Esthon kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019).

Ia menjelaskan, pedagang berbaju merah itu memarahi beberapa warga yang saat itu menginjak barang dagangannya. Usai kejadian, Sandiaga masih sempat memeluk pedagang itu.

“Lihat saja di vedeo itu. Cara marahnya saja beda. Keliatan kalau orang yang ia marahi juga masih bersaudara dengan dia. Jadi tidak benar, kalau Pak Sandiaga yang diusir. Kebetulan saat kejadian kami ada di situ,” katanya.

Baliho Prabowo-Sandiaga Dicoret

Baliho Prabowo-Sandiaga berukuran raksasa persis di Jalan HTI No.34-35 Kelurahan Oebufu, Kota Kupang dicoret oleh orang tak dikenal.

Pantauan Liputan6.com, baliho itu dicoret menggunakan pilox berwarna kuning. Nampak beberapa tulisan seperti, No Rasist, Fuck, Killer, Stupid Asshole.

Ketua DPD Gerindra NTT, Esthon Foenay meminta Bawaslu NTT untuk mencaritahu pelaku fandalisme itu. Menurut dia, Bawaslu juga mempunyai tanggungjawab memberi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

“Anjing bergonggong kafila berlalu. Mari kita hormati proses politik untuk saling menjaga. Jangan pecah belah persaudaraan. Jangan jadi pendukung ekstrem. Siapa pun Predisen, itu adalah pilihan rakyat. Marilah bersatu,” kata Esthon. (Ola Keda).

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Ingatkan Persatuan Bangsa, Jokowi Cerita Kejatuhan Afganistan

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pentingnya persatuan. Dia menceritakan soal pesan istri Presiden Afganistan Ashraf Gani, Rula Ghani. Cerita itu disampaikan saat pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar Nahdlatul Ulama di Banjar, Jawa Barat.

Kepada Jokowi, Rula Ghani menjelaskan bagaimana Afganistan pernah memiliki deposit minyak dan gas terbesar di dunia. Sekitar 40 tahun saat masa jayanya. Kondisi Afganistan ketika itu damai.

“Saya nyetir mobil di Kota Kabul itu aman tenteram tidak ada masalah,” kata Jokowi menuturkan kembali ucapan Rula Ghani di Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Masa kemakmuran Afganistan berkahir karena konflik antara dua suku. Padahal, kata Jokowi, Afganistan hanya memiliki tujuh suku, berbeda dengan Indonesia memiliki 700 suku. Dua suku itu masing-masing bawa paham dari luar ke dalam negeri.

“Akhirnya perang, dan 40 tahun tidak selesai. Sulit. Sangat sulit untuk didamaikan kembali,” kata Jokowi.

2 dari 2 halaman

Hati-Hati Atasi Konflik

Karena itu, Jokowi menyampaikan pesan Rula Ghani. Indonesia harus berhati-hati supaya tidak ada konflik sekecil apapun.

“Presiden Jokowi, hati-hati, jangan sampai ada konflik sekecil apapun di negaramu, cepat selesaikan, cepat dirukunkan kembali, cepat dirampungkan, ukhuwah persaudaraan adalah hal yang sangat penting,” kata Rula Ghani, dituturkan Jokowi.

“Ukhuwah Islamiyah ukhuwah wathoniyah, ukhuwah insaniyah penting semuanya, disampaikan sambil menitikkan air mata,” imbuh Jokowi.

Jokowi berpesan kepada warga nahdliyin supaya urusan pilpres tidak sampai memecah belah bangsa.

“Hati hati kalau ada rasa seperti itu. Saya mengajak, untuk menjaga ukhuwah kita. Ukhuwah wahyoniyah kita. Sesuai dengan tema Munas kali ini,” tutup mantan gubernur DKI Jakarta itu.


Reporter: Ahda Bayhaqi

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Polri: Penghentian Kasus Slamet Ma’arif Sesuai Prosedur

Liputan6.com, Jakarta – Polri memastikan penghentian kasus dugaan pelanggaran kampanye yang menyeret Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif sesuai prosedur. Polri juga memastikan tak ada nuansa politik pada penghentian kasus tersebut.

“Enggak ada (nuansa politik). Polisi profesional dalam proses penyidikan. Itu menyangkut integritas penyidik juga,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dedi menegaskan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Slamet dilakukan sesuai fakta hukum yang ditemukan.

“Artinya fakta-fakta hukum yang secara komprehensif dengan prespektif bukan hanya dari sudut pandang polisi, tapi dari saksi ahli, dan dari pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menilai suatu peristiwa itu,” tuturnya.

Bukan itu saja, gelar perkara yang memutuskan penghentian kasus Slamet Ma’arif juga dihadiri oleh unsur dari Bawaslu dan Kejaksaan sebagai kesatuan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menangani pelanggaran Pemilu. Sehingga keputusan tersebut tidak dilakukan oleh kepolisian secara sepihak.

“Gelar perkara kan diundang, jadi gelar perkara semua terkait dalam rangka memutuskan apa yang menjadi rekomendasi dalam gelar itu, dan itu hasilnya (dihentikan),” ucap Dedi.

2 dari 2 halaman

Kasus Pidana Pemilu

Sebelumnya, Slamet Ma’arif dinyatakan bebas dari jerat hukum terkait kasus pidana pemilu yang ditangani Polresta Surakarta. Kasus dugaan pelanggaran kampanye yang menyeretnya resmi dihentikan polisi.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Agus Tri Atmaja, ada tiga hal mendasari penghentian kasus ini.

Pertama dari penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari para ahli pidana dan KPU. Karenanya, polisi tidak bisa melimpahkannya ke kejaksaan.Kedua, yakni unsur niat atau mens rea belum bisa dibuktikan.

Hal ini berkait dengan ketidakhadiran Slamet Ma’arif menjalani proses pemeriksaan yang hanya bertenggat waktu 14 hari. Ketiga, hal-hal tersebut sudah disepakati dengan Sentra Gakkumdu secara bersama.


Sakasikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menhan: Pilpres Kok Pakai Perang-perangan?

JakartaMenteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyindir pihak yang menganggap Pilpres 2019 bak perang. Dukungan terhadap calon presiden (capres) jangan membuat permusuhan.

“Saya tidak setuju yang kemarin itu, ada mendukung nomor satu, nomor dua kayak mau perang saudara. Itu nggak benar,” kata Ryamizard di Golden Boutique Hotel, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Menhan menyebut, siapapun yang memenangi Pilpres 2019, merupakan hasil pilihan rakyat. “Yang penting siapapun jadi presiden kan sama juga dipilih rakyatnya juga dua-duanya. Kok pakai perang-perangan segala,” imbuh dia.

Dia berharap masyarakat tak terpecah belah jelang pencoblosan pemilu pada 17 April. Persaudaraan kata Ryamizard harus tetap dijaga.

“Nggak boleh masalah politik, masalah hukum memutus silaturahim. Jadi jangan sampai dengan pemilu ini kita memutus silaturahmi, tidak boleh,” tegas Ryamizard.
(fdn/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bertemu Tokoh Agama Sulawesi, PSI Bahas Ancaman Intoleransi

Liputan6.com, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengadakan Solidarity Tour Sulawesi. Dalam perjalanan delapan hari, mereka bertemu sejumlah Sinode dan Keuskupan untuk membahas strategi mengatasi intolerasi.

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengungkapkan, rute perjalanan dimulai dari Mamuju terus ke Mamasa, Palopo, Poso, Palu, dan Makassar. Di tiap kota, mereka bertemu dengan pengurus dan caleg PSI.

“Kami menyempatkan bertemu dengan tokoh agama terutama pemimpin Sinode dan Keuskupan. Kita berdiskusi mengenai ancaman intoleransi dan strategi mengatasinya,” kata Antoni, Selasa, (26/2/2019).

Dalam pertemuan itu dibahas bagaimana menjaga persaudaraan, persatuan bangsa, di tengah gencarnya kabar bohong atau hoaks yang berpotensi memecah belah.

“Di Mamasa, para kader bertemu Sekretaris Umum Sinode Gereja Toraja Mamasa Yusuf Artha dan beberapa pengurus lainnya. Di Toraja, kami berdiskusi dengan Ketua Umum Ketum Sinode Gereja Toraja Musa Salusu,” ucap pria yang biasa disapa Toni itu. 

Pria yang biasa disapa Toni itu juga mengatakan, di Tentena, Poso, rombongan PSI bertemu dengan lima orang dari tujuh pengurus Sinode yang dipimpin Ketum Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jetroson Rense.

“Saya juga bersilaturahim ke rumah Abang Damanik, mantan ketua Sinode,” ujarnya.

Di Palu, rombongan PSI bertemu Ketum Sinode Gereja Protestan Indonesia Donggala Alexander Z Rondonuwu beserta pengurusnya.

2 dari 2 halaman

Bertemu Teman Lama

Sampai rute akhir, Makassar, rombongan bertemu Sekretaris Keuskupan Agung Makassar Pastor R.D. Paulus Tongli dan Pastor Pius Oktavianus serta Sekretaris Kerasulan Awam Keuskupan Agung Makassar Lusi Lamba.

Di sana, Toni juga bertemu dengan teman yang sudah lama tidak jumpa, Yohanna, sesama alumni Regional Interfaith Dialogue di Phnom Phen, Kamboja.

“Saya ketemu juga di sana dengan teman yang sudah lama tidak jumpa, Yohanna, sesama ‘alumni’ Regional Interfaith Dialogue di Phnom Phen, Kamboja sekitar tahun 2007. Di beberapa tempat saya juga bertemu dengan banyak pendeta yang tergabung di Asosiasi Pendeta Indonesia (API). Saya mengunjungi juga beberapa Paroki dan gereja-gereja lainnya,” ujar Antoni.

Kasus Pelanggaran Pemilu Ketum PA 212 Ditutup, TKN: Wewenang Gakkumdu

JakartaPolres Surakarta menghentikan penyidikan dugaan pelanggaran pemilu yang menjerat Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menyatakan hal tersebut memang kewenangan Sentra Gakkumdu, yang di dalamnya terdiri dari unsur polisi, kejaksaan dan Bawaslu.

“Itu kewenangan dari Sentra Gakkumdu yang menangani tindak pidana pelanggaran kampanye. Kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu tahu betul apakah dugaan Slamet Ma’arif tersebut terdapat bukti yang kuat atau tidak,” kata Wakil Direktur Kampanye TKN Jokowi-Ma’ruf, Daniel Johan, kepada detikcom, Selasa (26/2/2019).

Untuk diketahui, Slamet Ma’arif sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 di Solo, 13 Januari 2019.
Daniel menuturkan pihaknya menghormati hasil rapat Sentra Gakkumdu yang menyatakan kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan ke kejaksaan. Dia menyerahkan sepenuhnya persoalan penegakan hukum pada Sentra Gakkumdu.
“Kami serahkan sepenuhnya dengan pihak berwajib, yang menentukan lanjut atau tidaknya perkara karena kuat atau tidaknya bukti yang bersangkutan,” tutur Daniel.

Daniel kemudian berpesan kepada semua pihak agar melakukan kampanye dengan cara yang tidak melanggar aturan, tidak berbau SARA dan saling menghargai.

“Demi apa? Demi Indonesia maju untuk seluruh rakyat,” tutur Daniel.

Diketahui, Polda Jawa Tengah mengumumkan bahwa Polres Surakarta telah menghentikan penyidikan kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal Slamet Ma’arif . Ada tiga alasan yang menjadi dasar kasus ini disetop.

Alasan pertama, adanya perbedaan antara ahli pidana pemilu dan KPUD Surakarta dalam menafsirkan makna kampanye. Kedua, unsur mens rea (niat) pelaku belum bisa dibuktikan karena Slamet belum sempat pernah datang saat diperiksa selama kurun waktu 14 hari. Sehingga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak dapat lagi memproses karena batas waktu penyelidikan pelanggaran pemilu selama 14 hari itu sudah habis. Alasan ketiga, hal ini telah disepakati oleh unsur-unsur Sentra Gakkumdu Surakarta dalam rapat.

(aud/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi: Katanya Kalau Saya Menang Enggak Boleh Azan, Ini Kebangetan

Liputan6.com, Cilacap – Presiden Joko Widodo atau Jokowi merasa resah dengan fitnah dan hoaks yang bertebaran menjelang Pilpres 2019. Jokowi lalu menyinggung tentang fitnah yang menyatakan apabila dirinya terpilih lagi menjadi Presiden, maka tak ada lagi suara azan.

Hal ini dikatakan Jokowi saat menyerahkan 1.500 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat dari empat Kabupaten Cilacap di GOR Tenis Jawa Tengah, Senin (25/2/2019).

“Banyak sekali (fitnah dan hoaks). Ada katanya nanti kalau Presiden Jokowi menang (Pilpres), enggak boleh azan. Ini kebangetan,” kata capres nomor urut 01 itu.

Selain itu, dia juga menyebut banyak sekali pihak yang memfitnah dirinya adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan anti ulama. Padahal, Jokowi menuturkan bahwa dirinya rutin mengunjungi pesantren dan bersilaturahmi dengan para ulama.

“Fitnah Presiden Jokowi PKI, banyak itu. Fitnah Presiden Jokowi anti ulama, saya tiap minggu dengan ulama, ke pesantren,” ucapnya.

2 dari 3 halaman

Jangan Percaya Hoaks

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar masyarakat tak mudah percaya dengan fitnah dan hoaks yang bertebaran saat ini. Jokowi tak ingin pesta demokrasi membuat persaudaraan dan persatuan bangsa menjadi terpecah.

“Dengerin fitnah-fitnah nggak usah, dengar hoaks nggak usah, ramenya ramai fitnah, ramai hoaks, kabar-kabar bohong banyak sekali dan jangan didengarkan,” ujar Jokowi.

Seperti diketahui, baru-baru ini ada video viral yang beredar di media sosial. Dalam video itu, beberapa ibu-ibu yang memprovokasi dengan menyebarkan kabar bahwa azan tak akan ada lagi jika Jokowi terpilih di pilpres.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: