Valverde: Kenapa Sih Rekrutan Barca Selalu Dinilai Kontroversial?

BarcelonaBarcelona sudah mendatangkan Kevin Prince Boateng di bursa transfer musim dingin. Ernesto Valverde heran bahwa rekrutan Los Cules selalu dinilai kontroversial.

Boateng didatangkan Barca dari Sassuolo. Dia dipinjam hingga akhir musim dengan opsi pembelian.

Dengan usia Boateng yang sudah 31 tahun, keputusan Valverde mendatangkan pemain Ghana itu dipertanyakan. Eks pelatih Athletic Bilbao itu memberi pernyataan yang tajam.

“Sejak saya di sini, semuanya merupakan perekrutan kontroversial, lantas apa…?” kata Valverde di FourFourTwo.

“(Tentang) Arturo Vidal, Paulinho, anda banyak membahas, juga dengan Arthur, lalu dia juga tampil bagus buat kami. Semuanya selalu berakhir dengan berjalan bagus,” kata Valverde lagi.

Selain Boateng, transfer Barca yang mencuri perhatian lainnya adalah Malcom. Dia membuat Barca dan AS Roma rebutan, tapi pemain Brasil itu akhirnya memilih berlabuh di Camp Nou.

(cas/ran)

Tottenham Hotspur Tanpa Dele Alli Selama 2 Bulan

London – Tottenham Hotspur dipastikan kehilangan Dele Alli hingga awal Maret 2019. Gelandang timnas Inggris itu tak bisa membela The Lilywhite akibat cedera hamstring. 

Dele Alli mengalami cedera tersebut ketika Spurs menang 2-1 atas Fulham, pada laga pekan ke-23 Premier League di Craven Cottage, Minggu (20/1/2019).

Bermain sejak menit awal, pemain 22 tahun itu terpaksa ditarik keluar lapangan pada menit ke-86. Alli yang menyumbangkan satu gol dalam pertandingan tersebut digantikan oleh Georges-Kevin N’Koudou.

Setelah menjalani pemeriksaan, Dele Alli diketahui mengalami cedera hamstring. Dia pun membutuhkan waktu hingga dua bulan ke depan untuk memulihkan kondisinya. 

“Setelah pemindaian dan penilaian klinis, kami dapat mengonfirmasi jika Dele Alli mengalami cedera hamstring. Cedera itu memaksa gelandang timnas Inggris untuk diganti ketika meraih kemenangan 2-1 atas Fulham, Minggu (20/1/2019),” bunyi pernyataan resmi Tottenham Hotspur.

“Dele sekarang akan menjalani masa rehabilitasi dengan staf medis kami dengan harapan kembali menjalani latihan pada awal Maret.”

Situasi ini pun menambah panjang daftar pemain Tottenham Hotspur yang dibekap cedera. Harry Kane telah lebih dulu masuk ke ruang perawatan akibat cedera ligamen pada 14 Januari 2019.

Sama seperti Dele Alli, Harry Kane juga baru akan kembali berlatih pada awal Maret tahun ini. Selain Kane dan Alli, masih ada tiga pilar penting Spurs yang juga mengalami cedera, yakni Victor Wanyama (cedera lutut), Moussa Sissoko (cedera pangkal paha), dan Lucas Moura (cedera lutut).

Bukan hanya itu, Tottenham Hotspur juga tak diperkuat Son Heung-min. Pasalnya, winger 26 tahun tersebut saat ini tengah membela timnas Korea Selatan di Piala Asia 2019.

Sumber: Tottenham Hotspur, Transfermarkt/Bola.com

Saksikan siaran langsung pertandingan-pertandingan Premier League, La Liga, Ligue 1, dan Liga Europa di sini:

Serangan Israel Tewaskan Tentara Hamas di Gaza

Jakarta – Serangan militer Israel di Gaza, Palestina, menewaskan seorang pejuang saya militer Hamas. Empat orang lainnya juga menderita luka-luka akibat serangan tersebut.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (22/1/2019), serangan itu terjadi beberapa saat setelah aksi protes warga Palestina di Nablus.

Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan korban tewas bernama Mahmoud al-Nabahin (24). Sayap militer Hamas, Izzudin al-Qassam menyatakan Mahmoud merupakan anggotanya.

“Serangan udara itu menyebabkan empat warga Palestina lainnya cedera, salah satunya (cedera) serius,” kata pihak Kementerian Kesehatan Palestina.

Sebelum serangan di Gaza, tentara Israel juga menembak mati seorang warga Palestina di Nablus. Dalam pernyataannya, militer Israel menyebut hasil penyelidikan menunjukkan warga tersebut tiba dengan mobil dan berusaha menikam seorang tentara yang menjaga pos pemeriksaan.

“Seorang tentara lainnya merespons dengan menembak ke tentara itu dan menetralisasinya,” demikian pernyataan militer Israel. Tidak ada tentara Israel yang luka-luka dalam serangan itu.
(abw/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tottenham Kehilangan Dele Alli Selama Enam Pekan

LondonDele Alli mengalami cedera hamstring. Tottenham Hotspur mengumumkan bahwa gelandangnya itu bakal absen enam pekan.

Cedera yang didapat Alli terjadi saat Spurs menghadapi Fulham akhir pekan lalu. Dia mengerang kesakitan di menit ke-87 dan langsung digantikan oleh Georges-Kevin Nkoudou.

“Setelah pemindaian dan hasil diagnosa, kami dapat mengonfirmasi bahwa Dele menderita cedera hamstring, yang terjadi pada pertandingan hari Minggu,” tulis pernyataan Spurs.
“Dele sekarang akan menjalani masa rehabilitasi dengan staf medis kami, dengan harapan kembali ke pelatihan pada awal Maret.”

Hilangnya Alli menambah situasi Spurs semakin sulit. Klub asal London Utara ini sebelumnya

sudah kehilangan Harry Kane yang juga cedera dan Son Heung-min, yang berada di Piala Asia bersama Korea Selatan.

Alli bakal absen di enam pertandingan Premier League. Gelandang 22 tahun itu juga akan absen saat Spurs melawan Borussia Dortmund di leg pertama 16 besar Liga Champions.

(ran/cas)


HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Ahok Bebas 24 Januari, Total Hukuman Penjara 1 Tahun 8 Bulan 15 Hari

JakartaBasuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan bebas pada Kamis, 24 Januari. Ahok akan keluar dari Rutan Mako Brimob setelah menjalani masa pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan 15 hari.

“Jatuh tempo berakhirnya masa pidana yang bersangkutan adalah tanggal 24 Januari 2019 atau Kamis yang akan datang. Insyaallah akan dibebaskan di lokasi Mako Brimob Kelapa Dua,” ujar Kalapas Cipinang Andika Dwi Prasetya kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Ahok mulai menjalani hukuman penjara pada 9 Mei 2017 setelah putusan dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ahok divonis 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Selama menjalani pemidanaan, Basuki mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman total 3 bulan 15 hari.

“Dengan perincian remisi khusus Natal 2017 (sebanyak) 15 hari. Remisi umum 17 Agustus 2018 sebanyak 2 bulan dan remisi khusus Natal 2018 (sebanyak) 1 bulan. Dengan pengurangan remisi tersebut, total Saudara BTP menjalani masa pemidanaan selama 1 tahun 8 bulan 15 hari,” papar Andika.

Ahok, disebut Andika, tidak pernah mengambil kesempatan yang menjadi hak narapidana. Di antaranya hak cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, juga cuti menjelang bebas.

“Artinya, yang bersangkutan bebas murni,” sambung Andika.

Sebelumnya, Menkum HAM Yasonna H Laoly menyebut Ahok bebas pada Kamis, 24 Januari, dari Mako Brimob pada saat jam kerja.

“Prosedur administrasinya diselesaikan di Cipinang, nanti pembebasannya di Mako. Itu jam kerja,” kata Yasonna kepada wartawan di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (22/1).

Yasonna menyebut bebasnya napi merupakan hal biasa. Ahok sendiri memilih bebas setelah mendapat potongan resmi masa hukuman pidana alias tak mengambil bebas bersyarat.

“Saya mau janganlah dibesar-besarkan. Biasa saja orang keluar dari lapas, kok. Napi yang sudah melewatinya tidak mau menggunakan hak PB-nya. Dia mau betul-betul ini karena beberapa mungkin pertimbangan pribadi,” tuturnya.
(fdn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kontroversi Rencana Penutupan Pulau Komodo

Jakarta – Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, berencana menutup lokasi wisata Taman Nasional Komodo dari kunjungan wisatawan selama satu tahun. Penutupan itu dilakukan agar populasi komodo dan rusa di taman nasional itu bertambah.

Dirangkum detikcom, Selasa (22/1/2019), rencana penutupan ini ada yang pro ada yang kontra. Bahkan Wapres Jusuf Kalla angkat bicara mengenai rencana penutupan taman nasional ini.

Wapres JK tak memberikan pernyataan pro atau kontra. Bagi JK, apapun yang terjadi, intinya rusa-rusa di Pulau Komodo memang perlu makan agar bertambah banyak dan bisa menjadi santapan bagi para komodo.

“Kalau saya lihat alasannya Gubernur NTT Viktor itu untuk memperbanyak, untuk mengembangbiakkan rusa. Tapi jangan lupa, dikunjungi atau tidak dikunjungi itu (rusa) tetap saja perlu makan,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Namun, rencana Viktor menutup TN Komodo, disambut baik DPRD NTT dan KLHK. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Anwar Pua Geno, Mendukung rencana Gubernur Viktor Laiskodat menutup Taman Nasional (TN) Pulau Komodo demi pelestarian alam dan satwa Komodo. Tapi dia meminta agar regulasi tak diabaikan.

“Ide pak gubernur sudah baik tetapi harus tetap mengacu para regulasi yang berlaku sehingga tidak terjadi benturan dengan pemerintah pusat,” kata Anwar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, mengatakan dia sudah meminta salah satu dirjen di Kementerian LHK untuk melakukan pengecekan baik terhadap Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) Nusa Tenggara Timur juga Kepala Balai Taman Nasional Komodo terkait rencana penutupan tersebut.

“Kalau Gubernur punya ide dan pandangan untuk hal-hal yang lebih baik, saya kira ya bisa saja (ditutup-red),” kata Siti kepada detikcom, Minggu (20/1).

Tapi niat ini ditentang sejumlah pengusaha jasa wisata di Labuan Bajo. Pengusaha travel di Labuan Bajo, Hasdin, menganggap rencana Viktor tidak jelas alias absurd.

Hasdin menjelaskan sebaiknya TN Komodo tidak ditutup jika alasannya untuk meningkatkan populasi rusa. Hasdin mengatakan seharusnya pemerintah memperketat keamanan agar tak ada perburuan rusa di Pulau Komodo dan sekitarnya.

“Kalau demi meningkatkan populasi rusa yang katanya dicuri, bukan harus ditutup. Tapi harus diperketat pengamanannya. Aneh saja kalau ditutup,” ucap Hasdin.
(rvk/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Tarik Ulur Pembebasan Ba’asyir

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah menarik ulur pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Menurut Jokowi, Ba’asyir bakal diberikan pembebasan bersyarat jika mematuhi aturan.

Jokowi awalnya menyatakan sudah memberi izin terhadap pembebasan terpidana kasus terorisme tersebut. Salah satu pertimbangan Jokowi yakni alasan kemanusiaan mengingat usia dan kondisi kesehatan Ba’asyir.

“Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh. Ya faktor kemanusiaan. Termasuk kondisi kesehatan,” kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).


Dia menyatakan keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan yang panjang mulai dari sisi keamanan hingga kesehatan Ba’asyir. Jokowi juga menegaskan pertimbangan itu dilakukan dengan mendengar masukan berbagai pihak, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra.

“Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan sisi keamanan dengan Kapolri, pakar, dan terakhir dengan Pak Yusril,” katanya.

Pembahasan mengenai pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tersebut sudah dilakukan sejak awal 2018. Meski demikian, Jokowi menegaskan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir akan dilakukan pihak kepolisian. Namun, Jokowi memang belum menyebut apa mekanisme yang bakal digunakan agar Ba’asyir bebas saat itu.

Meski belum disebut oleh Jokowi, mekanisme pembebasan Ba’asyir sempat diutarakan oleh Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Yusril menyatakan Ba’asyir dinyatakan bebas lewat kebijakan presiden dengan syarat yang ditiadakan.

“Statusnya bebas tanpa syarat,” kata Yusril di kantor The Law Office of Mahendradatta, Jalan Fatmawati Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).

Dia mengatakan tim kuasa hukum Abu Bakar Ba’asyir sebelumnya sudah mengajukan pembebasan bersyarat untuk Ba’asyir. Namun Ba’asyir menolak memenuhi syarat tersebut termasuk menandatangani pernyataan setia pada Pancasila dan mengakui kesalahannya.

Namun, Yusril menyarankan Jokowi untuk meringankan syarat pembebasan Ba’asyir. Jokowi pun disebut Yusril mengikuti masukannya tersebut. Menurutnya, aturan soal pembebasan bersyarat diatur dalam peraturan menteri. Oleh sebab itu, presiden bisa saja mengesampingkan aturan itu.

“Kenapa presiden turun tangan, karena pembebasan bersyarat itu diatur menteri kalau tidak diteken itu tidak bisa pulang. Sekarang presiden ambil alih, presiden punya kebijakan dibebaskan, dia mengensampingkan aturan menteri,” tuturnya.

Kini, Jokowi kembali bicara soal pembebasan Ba’asyir. Dia seolah menarik semua kemudahan yang sempat bakal diberikan kepada Ba’asyir.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

“Begini, kan sudah saya sampaikan bahwa karena kemanusiaan dan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sudah sepuh, kesehatannya juga sering terganggu. Bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu. Itulah yang saya sampaikan secara kemanusiaan,” imbuhnya.

Namun, aturan pembebasan bersyarat, menurut Jokowi, harus ditempuh. Jokowi tak mau menabrak sistem hukum. Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang di dalamnya disebutkan terpidana kasus terorisme yang mendapatkan bebas bersyarat salah satunya harus menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kalau masa ini ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan nggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setiap pada Pancasila,” ujarnya.

Usai Jokowi mengeluarkan pernyataan itu, Yusril pun mengembalikan persoalan pembebasan Ba’asyir kepada pemerintah. Dia menyatakan hanya memberi masukan sesuai dengan yang diminta oleh Jokowi.

“Yang penting bagi saya adalah, tugas yang diberikan Presiden sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah,” kata Yusril kepada detikcom.
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Rekrut PPPK, Kementerian PANRB Koordinasi dengan Pemda

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah bakal membuka perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2019. Sistem seleksi ini bertujuan memberi kesempatan kepada tenaga honorer atau profesional yang telah melampaui batas usia pelamar PNS untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir menyampaikan, Kementerian PANRB saat ini telah memulai proses persiapan penarikan tenaga PPPK, salah satunya dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Prosesnya yang sudah dimulai, termasuk nanti koordinasi dengan (pemerintah) daerah. Tapi rekrutmen belum dibuka,” jelas dia kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan tersebut membenarkan ucapan Menteri PANRB Syafruddin, yang mengatakan Kementerian PANRB telah mulai menyambangi pemerintah daerah untuk mendiskusikan seputar skema anggaran pelaksanaan seleksi PPPK.

“Sudah dilaksanakan, sudah mulai. Besok kita akan rapat dengan kepala daerah di Batam untuk memutuskan skema anggarannya,” ungkap dia pasca kunjungan rapat bersama Komisi II DPR RI.

2 dari 3 halaman

Target Awal

Adapun secara target awal, penarikan tenaga PPPK dijadwalkan bakal dimulai pada pekan keempat atau akhir Januari 2019.

Syafruddin juga menyebutkan, beban gaji untuk tenaga PPPK yang lolos seleksi akan diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah (Pemda), sama seperti tanggungan gaji PNS yang bekerja dibawah instansi tersebut.

“Bukan tenaga honorer aja, PNS juga Pemda. Kementerian/Lembaga itu dari Kementerian Keuangan, kemudian gaji-gaji dari PNS yang di daerah, di tingkat 2 tingkat 1, ya pemerintah daerah. Memang itu skemanya,” terang dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Perseteruan Memanas di Suriah, Iran Ancam Lenyapkan Israel dari Muka Bumi

Liputan6.com, Teheran – Kepala angkatan udara Iran mengatakan siap untuk melawan Israel “dan melenyapkannya dari Bumi”, menyusul serangan Tel Aviv pada berbagai target Negeri Persia di Suriah yang dilanda perang, awal pekan ini.

Brigadir Jenderal Aziz Nasirzadeh mengutip laporan kelompok pemantau bahwa 11 orang telah tewas dalam serangan Israel, yang mengenai fasilitas penyimpanan amunisi di Bandara Internasional Damaskus, yang berdekatan dengan situs intelijen dan kamp pelatihan militer Iran.

Dikutip dari Independent.co.uk pada Selasa (22/1/2019), militer Rusia mengatakan empat tentara Suriah termasuk di antara mereka yang tewas dalam serangan itu. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang korban atau kebangsaan mereka.

Tel Aviv mengatakan telah meluncurkan serangan dalam menanggapi roket Pasukan Quds Iran yang ditembakkan dari sebuah resor ski di Dataran Tinggi Golan –wilayah Suriah yang diduduki Israel– pada Minggu 20 Januari.

Pengumuman yang tidak biasa tampaknya menandai berakhirnya kebijakan diam Israel selama bertahun-tahun mengenai kegiatan di negara tetangga Suriah.

Menanggapi hal itu, Brigadir Iran Nasirzadeh merilis pernyataan berapi-api kepada Young Journalist Club –sebuah situs web milik televisi pemerintah– yang memicu kekhawatiran akan perang lebih lanjut antara kedua musuh bebuyutan itu.

“Orang-orang muda di angkatan udara sepenuhnya siap dan tidak sabar untuk menghadapi rezim Zionis, dan melenyapkannya dari Bumi,” katanya.

Iran Dituduh Lebih Dulu Menyerang

Di lain pihak, menurut juru bicara militer Israel, Letnan Jenderal Jonathan Conricus, pasukan Iran telah lebih dulu menyerang resor ski Hermon, di Dataran Tinggi Golan, pada hari Minggu sore. Serangan itu menggunakan rudal jarak menengah yang ditembakkan dari pinggiran Damaskus.

Conricus menyebut serangan itu sebagai aksi “yang direncanakan” untuk mencegah Israel melakukan serangan udara terhadap Iran, di mana Negeri Zionis itu turut mengklaim “bukti definitif” dari niat Teheran untuk mempengaruhi Suriah.

“Itu (resor skri Hermon) adalah aerea umum, dan ada warga sipil di sana. Kami melihat itu sebagai serangan Iran yang tidak dapat diterima, bukan sebagai dukungan pertahanan di Suriah,” kata Conricus.

“Selain itu, daerah yang diserang rudal adalah daerah yang telah mereka janjikan tidak akan ada campur tangan Iran di dalamnya. Kami tahu itu tidak dilakukan mendadak, itu adalah serangan yang sudah direncanakan,” tambahnya.

Sementara itu, Iran belum menanggapi klaim tuduhan di atas.


Simak video pilihan berikut: 


2 dari 2 halaman

Laporan Langsung yang Pertama

Militer Israel mengatakan serangan itu menghantam “pusat logistik utama Iran di Suriah” yang digunakan untuk mengangkut senjata ke sekutu mereka di Suriah, termasuk kepada kelompok militan Lebanon, Hizbullah.

Israel baru-baru ini mengakui melakukan ratusan serangan ke Suriah selama beberapa tahun terakhir, tetapi sebelumnya kerap menahan diri untuk tidak berkomentar karena takut memicu ketegangan lebih lanjut.

Pengumuman pada hari Senin menandai pertama kalinya Tel Aviv melaporkan serangan secara langsung, dan merilis informasi terperinci sejak Mei 2018 lalu, ketika Israel mengklaim telah menyerang hampir semua infrastruktur militer Iran di Suriah, menyusul serangan roket lain pada posisinya di Dataran Tinggi Golan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan beberapa pejabat tinggi di sekitarnya, telah berbicara lebih terbuka tentang serangan mereka terhadap Suriah dalam beberapa hari terakhir.

Beberapa analis menduga sikap itu sebagai bagian dari upaya Netanyahu untuk memperkuat kepercayaan keamanannya menjelang pemilu, yang dia sebut akan segera digelar pada 9 April 2019.

Tetapi, Israel juga menghadapi risiko konfrontasi langsung dengan Suriah dan Iran, serta secara khusus dengan Rusia.

Koordinasi militer antara Tel Aviv dan Moskow di Suriah mengalami kemunduran setelah insiden pada September 2019, ketika pesawat Rusia jatuh oleh pertahanan udara Suriah selama serangan Israel.

Insiden itu membuat Kremlin marah dan mempersulit operasi Israel di Suriah, terutama ketika Moskow menempatkan sistem pertahanan udara canggih di sana sebagai tanggapan.