Jika Terpilih Lagi, Netanyahu Akan Caplok Daerah Permukiman di Tepi Barat

Tel AvivPermukiman Neve Yaakov di Yerusalem Timur.Israel telah mendirikan lebih dari 100 permukiman Yahudi di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur. (AFP)

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia akan menganeksasi daerah permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat jika terpilih kembali dalam pemilihan umum.

Israel melangsungkan pemilu pada Selasa (09/04) dan Netanyahu akan berebut suara dengan partai berhaluan kanan yang mendukung pencaplokan sebagian dari Tepi Barat.

Permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, namun Israel membantahnya.

Bulan lalu, Amerika Serikat mengakui bahwa Dataran Tinggi Golan, yang direbut Israel dari Suriah pada 1967, sebagai wilayah Israel.

Israel telah memukimkan sekitar 400.000 warga Yahudi di permukiman Tepi Barat, dan 200.000 lainnya tinggal di Yerusalem Timur. Sementara itu, ada sekitar 2,5 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.

Palestina ingin mendirikan negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Apa yang terjadi pada permukiman-permukiman tersebut adalah salah satu isu yang paling diperselisihkan antara Israel dan Palestina Palestina mengatakan bahwa keberadaan permukiman membuat negara independen di masa depan mustahil diwujudkan.

Di sisi lain, Israel mengatakan Palestina menggunakan isu permukiman sebagai dalih untuk menghindari perundingan damai langsung. Negara tersebut mengatakan bahwa permukiman bukan benar-benar hambatan bagi perdamaian dan bisa dinegosiasikan.

Apa yang dikatakan Netanyahu?

Dalam sebuah wawancara di televisi Israel, Netanyahu ditanya kenapa ia belum memperluas kedaulatan Israel ke permukiman besar di Tepi Barat.

“Anda bertanya apakah kita melangkah ke tahap berikutnya jawabannya ya, kita akan melangkah ke tahap berikutnya,” ujarnya.

NetanyahuNetanyahu kembali mencalonkan diri. (Reuters)

“Saya akan memperluas kedaulatan [Israel] dan saya tidak membeda-bedakan antara blok permukiman dan permukiman yang terisolasi.”

Seorang juru bicara pemimpin Palestina Mahmoud Abbas berkata kepada Reuters: “Kebijakan dan pengumuman apapun tidak akan mengubah fakta. Permukiman itu ilegal dan mereka akan disingkirkan.”

Apa latar belakang politik pernyataan Netanyahu?

Partai Netanyahu, Likud, yang berhaluan kanan, sedang bersaing ketat dengan aliansi partai kanan-tengah Biru dan Putih.

Namun partai lainnya, yang beberapa diantaranya mendukung pencaplokan wilayah permukiman Tepi Barat, bisa menjadi kingmaker ketika mereka berusaha membentuk koalisi pemerintahan.

Dalam partai Likud yang dipimpin Netanyahu, 28 dari 29 anggota parlemen yang mencalonkan diri untuk dipilih kembali telah menyatakan kepada media bahwa mereka mendukung pendekatan ini. Sampai saat ini, sang perdana menteri adalah satu-satunya pengecualian.

Bagaimana situasi perundingan damai Israel-Palestina?

Pemerintahan Trump sedang bersiap-siap untuk mengungkap rencana perdamaian di Timur Tengah yang telah lama ditunggu-tunggu. Pejabat AS menyebut perundingan ini akan berlaku adil.

Bagaimanapun, pemerintahan Trump telah melakukan serangkaian tindakan yang membuat marah Palestina dan secara umum memihak Israel.

Pada 2017, Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang kontradiktif dengan kebijakan resmi AS selama puluhan tahun.

Menanggapi hal tersebut, Abbas memutuskan hubungan dengan AS, dan mengatakan bahwa AS tidak bisa lagi menjadi perantara perdamaian.

Tahun lalu, AS berhenti berkontribusi ke Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (Unrwa), yang telah membantu para pengungsi Palestina sejak 1949.

Pada Maret lalu, Presiden Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Pada hari Sabtu (06/04), dalam pidato di pertemuan Koalisi Yahudi Partai Republik, ia memperingatkan bahwa jika partai Demokrat menang di pemilu 2020, Israel bisa “diabaikan”, dalam upaya membujuk kelompok Yahudi untuk mendukung pemilihannya kembali.

Perundingan damai antara Israel dan Palestina menemui jalan buntu sejak 2014, ketika upaya yang diperantarai AS untuk mencapai kesepakatan, gagal.


(ita/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BNPB: Gunung Cycloop Jayapura Dirusak Jadi Permukiman

Jakarta – BNPB menduga kerusakan Pegunungan Cycloop di Jayapura, Papua, menjadi penyebab banjir bandang Sentani. Pegunungan yang seharusnya jadi resapan air itu malah dirusak untuk dibikin permukiman hingga pertanian.

“Kerusakan di Pegunungan Cycloop ternyata sudah berlangsung sejak 2003. Perambahan cagar alam oleh 43.030 jiwa atau 753 keluarga sejak 2003. Terdapat penggunaan lahan permukiman dan pertanian lahan kering campur pada DTA (DAS sentani) banjir 2.415 hektare,” ucap Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Graha BNPB, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Perusakan di pegunungan yang terkenal dengan batu cyloop ini bahkan masih berlangsung. Kerusakan alam inilah, menurut Sutopo, yang menjadi salah satu pemicu banjir di Sentani dan tanah longsor di Kota Jayapura.

“Masih berlangsung penebangan pohon untuk pembukaan lahan dan perumahan dan kebutuhan kayu dan penambangan galian C,” kata Sutopo.

Akibat hujan deras, aliran sungai tidak mampu menampung air. Kondisi topografinya di bagian hulu agak curam, sedangkan di bagian hilir, yang merupakan Kecamatan Sentani dan sembilan kelurahan terdampak banjir, memiliki topografi datar hingga landai.

Sutopo mengatakan batuan-batuan penyusun yang ada di sana termasuk jenis batuan remah, mudah tererosi, dan mudah longsor. Karena itu, ketika terjadi hujan deras, ada kemungkinan terjadi longsor dan membentuk bendung alami yang jebol saat hujan ekstrem.
(yld/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bantah Tudingan Minim Program, Ini Strategi Ekonomi Jokowi-Ma’ruf

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menjelaskan bahwa akan ada enam program aksi besar yang akan dilakukan capres petahana Joko Widodo apabila terpilih kembali menjadi presiden.

Hal ini merespon keluhan para pengusaha yang menyampaikan bahwa kampanye tahun ini hanya terlihat saling tuding dan kurang memperlihatkan program yang dibawakan kedua pasangan calon (paslon).

Sebelumnya, taipan Sofjan Wanandi mengeluhkan iklim politik Indonesia di tengah gelaran Pemilu 2019. Dia menilai para paslon hanya saling tuding dan minim menjelaskan apa program yang ingin diperkenalkan ke publik.

“Saya kemarin bertemu dengan banyak pengusaha, itu semua mempersoalkan kok kita kampanye kali ini tidak bicara program banyak ya? Cuma saling menghujat satu sama lain, ini gimana kita, ini mana yang harus kita pegang, nah ini yang menimbulkan was-was terhadap para pengusaha maka wait and see itu terjadi,” ungkap Sofjan pada saat menghadiri CNBC Economic Outlook 2019, Kamis (28/2/2019).
Berikut ini daftar program-program aksi besar yang disampaikan oleh Juru bicara TKN, TB Ace Hasan Syadzily kepada detikFinance, Jumat (1/3/2019).

1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa perlu diwujudkan dalam sistem ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila.
– Menyelesaikan penyusunan peraturan dan perundangan
tentang Sistem Perekonomian Nasional yang berlandaskan
ideologi Pancasila.
– Mewujudkan pelaksanaan Sistem Perekonomian Nasional
yang berlandaskan ideologi Pancasila.
– Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.
Percepatan pembangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir telah memberikan manfaat pada kelancaran konektivitas dan penurunan biaya logistik. Tahapan berikutnya adalah meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pada penciptaan nilai tambah ekonomi melalui langkah-langkah:
– Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan Swasta, BUMN, maupun BUMD.
– Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.
– Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengembangan UMKM.
– Memperluas akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi 5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.
– Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/ tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah.
– Mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital.
– Mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi antar- permukiman, desa, kota, dan provinsi, dengan kerja sama antara pemerintah dan badan-badan usaha.

3. Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
Agar perekonomian Indonesia memiliki daya saing, maka revitalisasi industri merupakan keniscayaan. Untuk itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan:
– Menguatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.
– Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
– Menciptakan keterkaitan industri, baik ke depan maupun ke belakang melalui sinergi seluruh pelaku ekonomi nasional.
– Meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri.
– Mengembangkan sentra-sentra inovasi serta peningkatan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi serta revitalisasi science-technopark untuk keperluan masyarakat serta pengembangan teknologi yang diperlukan di era revolusi industri 4.0.
– Revitalisasi industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan, hortikultura, hingga perkebunan.
– Meneruskan program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.
– Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber- sumber energi terbarukan.
– Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital.
– Mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya.

4. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru.
Selain ekonomi berbasis sumber daya alam, kita juga memiliki beberapa potensi ekonomi baru yang perlu dikembangkan secara merata. Potensi ekonomi baru itu berbasis kekayaan alam dan juga modal sosial budaya yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Langkah- langkah yang bisa dilakukan:
– Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya. Fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru (“Bali Baru”).
– Mempercepat pengembangan ekonomi dan industri kreatif dengan terobosan strategi kebijakan dan insentif melalui Badan Ekonomi Kreatif.
– Mengembangkan industri jasa keuangan berbasis syariah.
– Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

5. Mempertajam reformasi struktural dan fiskal.
Reformasi struktural dan reformasi fiskal adalah kunci peningkatan daya saing perekonomian nasional. Arahnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan berusaha, dan menciptakan level of playing field yang berkeadilan. Langkah yang akan dilakukan:
– Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.
– Melanjutkan reformasi kebijakan fiskal untuk menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, serta mendukung peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat kesenjangan, dan peningkatan produktivitas rakyat.
– Melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing.
– Optimalisasi PNBP dengan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
– Memperkuat sinergi tiga pilar (kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil) guna memperbaiki ketersediaan sumber pembiayaan, menurunkan tingkat bunga, sekaligus mendorong produksi nasional.
– Meningkatkan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri sehingga bisa dimanfaatkan untuk ekonomi nasional.

6. Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan.
Sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk itu, upaya perlindungan dan penguatan dilakukan dengan:
– Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
– Meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.
– Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan peningkatan keterampilan.
– Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal.
– Mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi. (dna/dna)

BMKG: Gempa Solok Selatan Dipicu Sesar Aktif yang Belum Terpetakan

Liputan6.com, Jakarta – Gempa tektonik bermagnitudo 5,6 mengguncang wilayah Kabupaten Solok Selatan, Kamis 28 Februari 2019. Hasil pemutakhiran parameter menunjukkan gempa ini memiliki kekuatan magnitudo 5,3.

Episenter terletak pada koordinat 1,4 LS dan 101,53 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 36 kilometer arah timur laut Kota Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan, Propinsi Sumatera Barat, pada kedalaman 10 kilometer.

Menurut Kepala Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono, gempa Solok Selatan ini, merupakan jenis gempa tektonik kerak dangkal (shallow crustal earthquake) yang dipicu aktivitas sesar aktif yang belum terpetakan dan belum diketahui namanya.

“Pemicu gempa ini diduga berasal dari percabangan (splay) dari Sesar Besar Sumatra (The Great Sumatra Fault Zone), mengingat lokasi episenter gempa ini terletak sejauh 49 kilometer di sebelah timur jalur Sesar Besar Sumatera tepatnya dari Segmen Suliti,” jelas Daryono kepada Liputan6.com, Jumat (1/3/2019).

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa ini dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan mendatar (strike-slip).

“Jika memperhatikan peta geologi di lokasi episenter, tampak terlihat adanya pola kelurusan yang berarah barat laut-tenggara. Mengacu orientasi ini maka dapat dikatakan bahwa mekanisme gempa Solok Selatan ini berupa sesar geser dengan arah pergeseran menganan (dextral-strike slip fault),” ujar dia.

Dampak gempa ini guncangannya dirasakan di Solok Selatan mencapai skala intensitas V-VI MMI, Kota Padang III-IV MMI, Painan dan Padang Panjang II-III MMI, Payakumbuh Limapuluh Kota II MMI, Kepahyang I MMI. Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Solok Selatan, lebih dari 343 bangunan rumah rusak dan sedikitnya 48 orang terluka akibat gempa ini.

“Catatan sejarah gempa besar di Segmen Suliti tidak banyak, tetapi pada bagian selatan Segmen Suliti yang berdekatan dengan Segmen Siulak dalam catatan sejarah pernah terjadi 2 kali gempa dahsyat, yaitu Gempa Kerinci 1909 (M=7,6) dan 1995 (M=7,0),” ucap Daryono.

2 dari 2 halaman

Sejarah Gempa 1909

Salah satu peristiwa gempa dahsyat di Perbatasan Sumatera Barat, Bangkulu, dan Jambi adalah gempa merusak yang terjadi pada 4 Juni 1909, sekitar 7 tahun setelah wilayah ini diduduki Hindia-Belanda.

“Gempa tektonik yang dipicu akibat aktivitas Sesar Besar Sumatera tepatnya di segmen Siulak ini berkekuatan M=7,6. Gempa ini menjadi gempa darat paling kuat yang mengawali abad ke-20 di Hindia-Belanda. Peristiwa gempa dahsyat ini banyak ditulis dan diberitakan dalam berbagai surat kabar Pemerintah Hindia Belanda saat itu,” terang Daryono.

Jumlah korban jiwa meninggal akibat gempa Kerinci saat itu sangat banyak mencapai lebih dari 230 orang. Sementara korban luka ringan dan berat dilaporkan juga sangat banyak.

“Sejarah gempa dahsyat yang melanda Kerinci tahun 1909 kemudian terulang kembali pada tahun 1995. Gempa Kerinci 1995 berkekuatan M 7,0 terjadi terjadi pada 7 Oktober 1995 yang mengakibatkan kerusakan parah di Sungaipenuh, Kabupaten Kerinci,” kata Daryono.

Gempa ini menyebabkan 84 orang meninggal, 558 orang luka berat dan 1.310 orang luka ringan. Sementara 7.137 rumah, sarana transportasi, sarana irigasi, tempat ibadah, pasar dan pertokoan mengalami kerusakan.

Untuk itu, ia menilai ada pelajaran penting yang dapat dipetik dari peristiwa gempa di Solok Selatan termasuk catatan gempa Kerinci 1909 dan 1995. Bahwa, keberadaan zona Sesar Besar Sumatra harus selalu diwaspadai.

“Jika terjadi aktivitas pergeseran sesar ini maka efeknya dapat sangat merusak karena karakteristik gempanya yang berkedalaman dangkal dan jalur sesar yang berdekatan dengan permukiman penduduk,” ucap Daryono.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Drama Pengejaran Ular hingga ke Tempat Persembunyiannya di Lubang Batu

Liputan6.com, Kendari – Seekor ular piton (Python reticulatus) membuat geger warga Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Baubau, Selasa, 26 Februari 2019. Tak jelas dari mana datangnya, ular sepanjang 8 meter tiba-tiba dipergoki seorang ibu rumah tangga sedang menyeberang jalan beraspal di wilayah itu sekitar pukul 04.30 Wita pagi.

“Awalnya kita dengar suara ibu-ibu. Dia berteriak panggil warga yang lain,” ujar Hamid, salah seorang warga Kelurahan Lipu.

Hamid menceritakan, setelah mendengar asal suara histeris, sejumlah warga langsung datang melihat ke arah semak-semak yang dimaksud si ibu rumah tangga yang tak diketahui identitasnya.

“Warga yang lari ke arah yang ditunjuk si ibu, melihat ular berusaha masuk di dalam lubang yang berada di bawah tebing batu,” tambah Hamid.

Saat itu, warga yang berada di lokasi ular bersembunyi langsung berusaha menarik ekor ular. Usaha ini memakan waktu hingga hampir 1 jam hingga sekitar pukul 5.30 Wita.

Penyebabnya, bagian kepala ular yang sudah lebih duluan masuk ke dalam lubang, melilitkan tubuhnya di antara celah bebatuan. Ditambah ekor ular yang bersisik licin membuat warga kesulitan menarik ular keluar dari lubang.

Aswad, warga lainnya ikut membantu di lokasi penemuan ular mengatakan, salah seorang warga terpaksa melukai bagian tengah tubuh ular agar bisa dipasang pengait untuk menarik ular keluar.

“Lubang batunya tak cukup besar untuk membuat tubuh besar ular piton itu bisa bersembunyi,” ujar Aswad.

Setelah tarik-menarik sekitar 2 jam, warga akhirnya berhasil menarik ular keluar. Sebelumnya, warga sempat memanggil ‘orang pintar’ yang datang di lokasi dan merapal sejumlah mantra.

2 dari 2 halaman

Ular Sering Mendekati Permukiman Warga

Hamid, warga di sekitar kelurahan Lipu mengatakan, ular sering terlihat oleh warga setempat. Tidak hanya sekali, beberapa rumah warga malah sempat didatangi hewan melata itu.

“Tapi, yang pernah masuk di dalam rumah seukuran lengan tangan orang dewasa,” kata Hamid.

Beberapa kasus ular yang tepergok warga, langsung dibunuh saat itu juga. Namun, sisanya bisa lolos ke rimbunan semak-semak di wilayah itu.

Sejumlah warga cukup khawatir dan ketakutan. Sebab, lokasi penemuan ular tepat berada di belakang SMK 2 Kota Bau-Bau. Wilayah yang padat dengan anak sekolah setiap hari.

“Bisa saja dia serang anak sekolah,” tambah Hamid.

Hamid mengungkapkan, di sekitar lokasi penemuan ular ada lokasi bebatuan yang memiliki celah semacam gua. Warga menduga, bukan hanya seekor ular yang menggunakan lokasi itu sebagai tempat bersembunyi.

Ular Dijual di Kabupaten Tetangga

Setelah warga mengeluarkan ular dari lubang batu, sejumlah tubuh ular sudah mengalami luka-luka karena sabetan benda tajam milik warga. Yakin tak bisa menjual kulit yang penuh luka kepada pembeli, ular piton sepanjang 8 meter itu langsung dipotong-potong menjadi bagian kecil.

Setelah itu, tubuh ular langsung diangkut dengan satu buah mobil bak terbuka dan dibawa ke Raha, ibu kabupaten Muna, yang berjarak sekitar 100 kilometer lebih dari lokasi kejadian.

“Ular berharga Rp 80 ribu per kilogram, kalau ini bisa sampai 60 kilo, bisa kaya kita,” ujar Ade Ponto, salah seorang warga.

Dari informasi warga, wilayah terdekat yang siap menerima ular hanya ada di Kabupaten Muna. Sebab, di wilayah itu sudah ada beberapa kali penangkapan ular dan penampung siap menerkam hasil buruan warga.

“Di sana kan ada pembeli. Di Bau-Bau tidak ada ini,” ujar Ade Ponto.


Simak video pilihan berikut ini:

HEADLINE: Rotasi Ribuan Pejabat DKI, Anies Baswedan Tiru Langkah Ahok?

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menyangka kalau langkahnya melantik dan merotasi 1.125 pejabat Pemprov DKI akan menuai kritikan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pelantikan yang digelar pada Senin 25 Januari lalu itu sangat kental aroma politisnya.

Dia mengatakan, dalam rotasi yang digagas Anies, pejabat yang baik dan berprestasi malah dicopot. Intinya, perombakan ini mengutamakan prinsip suka dan tak suka (like and dislike). Anies pun meradang dan menolak semua anggapan itu.

“Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat. Artinya, sebetulnya gubernur punya wewenang melakukan rotasi enam bulan setelah menjabat,” ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Dia juga menegaskan, rotasi dan mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, bukan berdasarkan unsur personal. Di sisi lain, dia tak bisa melarang Prasetyo menyampaikan pemikirannya.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya. Kita nggak bisa melarang pemikiran orang,” kata Anies.

Namun demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tidak sependapat dengan Anies. Menurut dia, mutasi atau perombakan jabatan adalah hal yang biasa, hanya saja menjadi tak biasa jika dilihat jumlahnya.

“Karena jumlah yang begitu banyak, saya khawatir berimbas pada kurang selektifnya pihak Pemprov DKI memilih figur-figur yang memangku jabatan pada pelantikan Senin kemarin. Kalau memilih orang terlalu banyak kan khawatir pilihannya enggak benar,” jelas Gembong kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) siang.

Selain itu, dia juga melihat Anies tidak memiliki skala prioritas dalam hal pembenahan SDM di Pemprov DKI. Hal itu terlihat dari sejumlah pos penting yang hingga kini tak ada pengisian jabatan untuk pucuk pimpinannya.

“Pak Anies enggak ada skala prioritas. Seharusnya yang dilakukan adalah rotasi atau pengisian jabatan untuk yang pelaksana tetap (Plt) dulu, tapi justru Plt sampai sekarang belum diisi,” ujar Gembong.

Dengan banyaknya posisi penting yang masih diisi Plt, lanjut dia, pada akhirnya akan berdampak pada penyerapan anggaran. Sebuah program atau proyek yang harusnya sudah dikerjakan menjadi harus menunggu karena belum ada pejabat definitif yang bisa mengesahkannya.

“Jangan sampai penyerapan kita bolong lagi, padahal warga Jakarta menunggu apa yang mau dikerjakan oleh Pak Anies ke depan untuk percepatan. Kalau pejabatnya masih seperti sekarang, pejabat Plt, kita khawatirkan enggak berani eksekusi (anggaran),” tegas Gembong. 

Infografis Rotasi Ribuan Pejabat Ibu Kota. (Liputan6.com/Triyasni)

Dengan semua keanehan itu, papar dia, tak heran banyak yang beranggapan kalau langkah Anies berbau politis.

“Pastilah, kan gubernur itu jabatan politis, pasti. Kalau disebut itu berbau politis, itu pastilah,” ujar Gembong.

Namun, dia menampik kalau apa yang dilakukan Anies meniru apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017). Menurutnya, cara mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Anies dan Ahok berbeda.

“(Ahok) itu kan bertahap. Enggak sekaligus seperti Anies. Kalau sekaligus itu yang saya khawatirkan. Memilih segitu banyak orang kan enggak mudah,” pungkas Gembong.

Berbeda dari Gembong, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengapresiasi rotasi dan mutasi besar-besaran pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Anies. Menurut dia, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perombakan pejabat itu bisa diterima.

“Pertama, sesuai aturan. Kalau sesuai aturan ya enggak apa apa. Kedua, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, atau dengan kata lain memang perlu ada untuk penyegaran. Ini perlu evaluasi dan seterusnya,” ujar Suhaimi kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) petang.

Ketiga, lanjut dia, harus sesuai dengan latar belakang karier dan kemampuan sang pejabat bersangkutan. Dengan kata lain, orang itu ditempatkan sesuai bidangnya dan tepat pada posisinya agar bisa mengemban amanah dengan baik.

“Kalau soal jumlah yang dimutasi, selama tidak menyalahi aturan ya tidak apa apa. Yang penting, semua perubahan baik kecil maupun besar semuanya bertujuan untuk mencapai visi misi gubernur dan Pemprov DKI,” papar Suhaimi.

Dia juga tak peduli kalau cara Anies disebut mengikuti apa yang pernah dilakukan Gubernur Ahok dengan megganti ribuan posisi pejabat dalam waktu bersamaan.

“Terserah orang ngomonglah. Menurut saya bukan masalah mengikuti atau tidaknya, tetapi kepentingan apa di balik itu? Kalau perubahan atau rotasi itu untuk mencapai sebuah target yang tinggi, enggak apa apa. Pak Anies kan punya target ‘maju kotanya bahagia warganya’,” tandas Suhaimi.

Lantas, bagaimana sebenarnya mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies pada Senin lalu itu?

2 dari 4 halaman

Rotasi yang Menyisakan Plt

Pro dan kontra itu dipicu pada Senin petang, 25 Februari 2019. Ketika itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat baru dari eselon II, III, dan IV. Sejumlah posisi yang dirotasi mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) sampai Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Dari seribuan lebih pejabat itu, di antaranya 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 247 administrator atau eselon III, dan 836 pengawas atau eselon IV. Anies menyebut rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Menurut dia, organisasi perlu penyegaran dengan diisi oleh orang-orang baru.

“Pemprov berkepentingan untuk lakukan pembaharuan di setiap posisi yang ada. Bagi sebuah organisasi, rotasi mutasi itu wajar, karena organisasi perlu pembaruan,” kata Anies dalam sambutan pelantikan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Selain itu, Anies juga mengatakan rotasi akan menguntungkan bagi pejabat yang dipindah, karena para pejabat itu bisa menambah kemampuan di lokasi yang baru.

“Bagi pribadi di Pemprov DKI, dapat tugas baru, amanat baru yang berbeda dengan sebelumnya, ini bagian dari pengembangan skill pribadi, menambah kompetensi, keterampilan di tempat baru,” ucap Anies.

Pimpinan tinggi pratama yang dilantik Anies yaitu:

1. Riyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

2. Achmad Firdaus sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

3. Edy Junaedi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

4. Benni Agus Chandra sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

5. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6. Arifin sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

7. Subejo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8. Theryono sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit.

9. Ida Bagus Nyoman Banjar sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

10. Tri Noviati sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih.

11. Isnawa Adji sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

12. Sahat Parulian sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

13. Vera Revina Sari sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang.

14. Jupan Royter Sahalatua sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

15. Yani Wahyu Purwoko sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

Di sisi lain, mutasi ini menyebabkan kosongnya 18 jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan ditempati pelaksana tugas (Plt). Sebanyak 16 jabatan yang kosong merupakan posisi eselon II atau pimpinan tinggi pratama, sedangkan dua jabatan yang kosong merupakan jabatan eselon I atau pimpinan tinggi madya, yaitu.

1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)

2. Kepala Badan Pembina BUMD (BP-BUMD)

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)

5. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA)

6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata)

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH)

8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (PE)

9. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

11. Kepala Biro Perekonomian

12. Kepala Biro Administrasi

13. Direktur Utama RSUD Pasar Rebo

14. Direktur Utama RSUD Cengkareng

15. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

16. Sekretaris Kota Jakarta Selatan

Dua jabatan eselon I yang kosong adalah:

1. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman

2. Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Untuk diketahui, dua jabatan eselon I tersebut sebelumnya diduduki oleh Syahrul Effendi dan Sylviana Murni. Syahrul meninggalkan jabatannya karena pensiun, sedangkan Sylviana mundur dalam rangka maju sebagai Cawagub DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

Dalam rangka mengisi 18 jabatan yang kosong tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Selasa lalu mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan segera mengadakan lelang jabatan untuk 18 jabatan tersebut.

Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apabila rekomendasi dari KASN sudah diperoleh, maka Pemprov DKI Jakarta sudah bisa mulai membuka lelang jabatan.

Dengan semua permasalahannya, jumlah pejabat yang dimutasi oleh Anies pada Senin lalu, sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mutasi yang pernah dilakukan Gubernur Ahok.

3 dari 4 halaman

Mutasi Gemuk Gaya Ahok

Mutasi dan rotasi seribuan lebih pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan pada Senin lalu banyak dikaitkan dengan hal serupa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, suksesor Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017).

Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota, Ahok memang kerap memutasi pejabat atau bawahannya. Bahkan, beberapa kali dalam jumlah besar. Lihat saja, Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Rabu 19 November 2014, dia langsung bersih-bersih.

Dari catatan Liputan6.com, satu setengah bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok melantik 4.800 pejabat di tingkat eselon II, III dan IV di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 2 Januari 2015.

Nama-nama beberapa pejabat di tingkatan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) DKI Jakarta mengalami rotasi jabatan dan sebagian ada yang dicopot karena kinerjanya kurang memuaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, para pejabat-pejabat tersebut yaitu Lasro Marbun, dari sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Inspektorat. Jabatan Kadisdik diiisi Arie Budhiman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sedangkan posisi yang ditinggalkan Arie diisi oleh Purba Hutapea, yang sebelumnya menjabat sebagai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Beberapa pejabat yang mendapat promosi adalah Benjamin Bukit, dari sebelumnya sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Isnawa Adji dari sebelumnya Wakil Kepala Dinas Kebersihan menjadi Kepala Dinas Kebersihan.

Kemudian ada Ika Yuli Rahayu, dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Zainal Soleman dari sebelumnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Edi Nielson Sianturi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dari sebelumnya sebagai salah satu kepala bidang di instansi yang sama.

Selain itu, ada juga Franky Mangatas, dari Kepala Inspektorat menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.

Sedangkan para pejabat yang dicopot alias ‘distafkan’ adalan mantan Kadis Perhubungan Muhammad Akbar, mantan Kepala BKD I Made Karmayora, dan mantan Kadis Pelayanan Pajak Iwan Setyawandi.

Pejabat DKI yang dimutasi Ahok, baik itu promosi atau demosi, adalah:

‪- Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiriyatmoko menjadi Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup‬.‪

– Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Bambang Musyawardhana yang menjadi Wali Kota Jakarta Timur.‪

– Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

‪- Sekwan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

‪- Wakil Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi menjadi Bupati Kepulauan Seribu‬.‪

– Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budiman menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI‬.

‪- Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun menjadi Kepala Inspektorat DKI.

– Isnawa Adji menjadi Kadis Kebersihan.‪

– Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

– Kepala Sudin Perumahan Jakarta Utara Ika Lestari Aji menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman‬.‪

– Kepala Dinas Kominfomas Agus Bambang Setyo Widodo menjadi Kepala Dinas Pelayanan Pajak‬.‪

– Kepala Badan Perpustakaan Agus Suradika menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah‬.‪

– Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol menjadi Sekwan DPRD DKI‬.‪

– Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda menjadi Kepala Kesbangpol‬.‪

– Kepala Inspektorat Franky Mangatas Panjaitan menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI.‪

– Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Edison Sianturi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.‪

– Wakil Kepala Dinas Perhubungan Benyamin Bukit menjadi Kepala Dinas Perhubungan‬.‪

– Kepala Biro Dikmental Budi Utomo menjadi Wakil Bupati Kepulauan Seribu.

Berselang setahun kemudian, Ahok kembali melantik 1.042 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari eselon II, III dan IV. Ada enam pejabat eselon II yang dilantik menggantikan pejabat sebelumnya yang telah pensiun.

Keenam pejabat tersebut yakni Yurianto sebagai Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Catur Laswanto Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian, Sopan Adriyanto Kepala Dinas Pendidikan, Yayan Yuhana Kepala Biro Hukum, Subagyo Wakil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Suriyanto Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

“Saya dengan resmi melantik saudara, sebagai pejabat tinggi pratama, adiministrasi, dan pengawas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab,” kata Ahok di halaman Balai Kota Jakarta, saat pelantikan para pejabat itu, Jumat 8 Januari 2016.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Luapan Sungai Citarum Bikin Jalan Utama Menuju Bandung Terputus

Fokus, Bandung – Banjir akibat luapan Sungai Citarum membuat ruas jalan utama menuju Kota Bandung menjadi lumpuh. Pengguna jalan hanya bisa melintas dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan tradisional, seperti delman.

Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Minggu (24/2/2019), banjir di Bandung justru semakin parah memasuki hari ketiga. Sebelumnya, banjir hanya menggenangi rumah warga, tidak sampai meluber ke jalan utama.

Banjir dipicu intensitas tinggi di wilayah hulu seperti Majalaya dan Pangalengan. Akibatnya beberapa akses menuju jalan perkampungan terputus. Warga setempat mengandalkan perahu untuk bisa masuk ke permukiman.

Saat ini, lebih dari 200 kepala keluarga ditampung di sejumlah lokasi pengungsian yang disediakan BPBD Kabupaten Bandung. Penyaluran bantuan dirasakan para pengungsi masih kurang.

Sejumlah upaya pemerintah untuk mengatasi banjir di kawasan Baleendah dan sekitarnya, sebetulnya terus dilakukan, termasuk pengerukan Sungai Citarum. (Galuh Garmabrata)

18 Kapal Terbakar di Pelabuhan Muara Baru

Liputan6.com, Jakarta – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu melaporkan ada 18 kapal yang terbakar di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (23/2/2019).

“Hingga saat ini ada 18 kapal yang terbakar,” demikian disampaikan Kasudin Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Satriadi Gunawan, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (23/2/2019). 

Api hingga pukul 20.30 WIB belum bisa dipadamkan meski 15 unit kendaraan pemadam yang terdiri dari tujuh unit pompa, tujuh unit pendukung dan 1 unit kapal pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan sumber api tersebut.

Suara ledakan sempat terdengar pada sekitar pukul 15.44 WIB dari salah satu kapal yang terbakar di Pelabuhan Muara Baru.

Selain petugas pemadam kebakaran, personel dari PMI, AGD, Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan dinas perhubungan turut dikerahkan untuk membantu pemadaman.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: