Hakim Tolak Eksepsi, Sidang Perkara Bahar bin Smith Masuk Babak Baru

Liputan6.com, Bandung Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memutuskan menolak eksepsi yang diajukan Bahar bin Smith, terdakwa kasus penganiayaan dua remaja. Dengan begitu, sidang perkara ini akan dilanjutkan.

“Mengadili, menolak eksepsi dari penasehat hukum terdakwa tersebut,” ujar ketua majelis hakim Edison Muhamad dalam sidang putusan sela di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Kamis (21/3/2019).

Dalam amar putusan sela, hakim menerima surat dakwaan yang dibuat tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Cibinong. Dakwaan jaksa dinilai memenuhi syarat untuk melanjutkan persidangan ke pemeriksaan saksi.

“Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa,” kata hakim Edison.

Dalam putusannya, hakim tidak sepakat dengan nota keberatan yang disampaikan pemimpin Majelis Pembela Rasulullah itu. Menurutnya, seluruh isi dakwaan JPU telah sesuai serta disusun dengan cermat dan teliti. D

Dengan adanya keputusan itu, sidang perkara penganiayaan terhadap dua remaja akan dilanjutkan dengan materi pemeriksaan saksi. Rencananya, sidang akan kembali digelar pada Kamis (28/3/2019).

“Sidang akan kita lanjutkan sesuai dengan urutan undang-undang. Meminta jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi,” kata hakim.

Bahar bin Smith didakwa JPU, yakni dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat 2 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Lalu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat 1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Kemudian dakwaan kedua primair sesuai Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHPidana, dakwaan subsidair Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHPidana, dakwaan lebih subsidair Pasal 351 ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, dakwaan lebih subsidair lagi Pasal 351 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan dakwaan ketiga Pasal 80 ayat 2 Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kasus penganiayaan 2 remaja yang dilakukan Bahar bin Smith alias Habib Bahar mulai disidangkan. Bahar didakwa pasal berlapis, salah satunya pasal Perlindungan Anak.

KY-Bawaslu Sepakat Awasi Perkara Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan pemantauan dan pengawasan perkara pemilu di pengadilan. Termasuk mengawasi hakim perkara pemilu.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus dan Ketua Bawaslu, Abhan.

“Nota kesepahaman ini untuk mempererat hubungan kerja sama antara kedua lembaga terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu maupun penyelesaian perkara pemilu di pengadilan,” ujar Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus di Gedung Komisi Yudisial Jakarta, Senin (18/3/2019) seperti dilansir Antara.

Jaja menyebutkan, Bawaslu memiliki peran strategis untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Sementara, KY berwenang untuk mengawasi hakim yang menangani perkara pemilu di pengadilan.

“Kerja sama ini diwujudkan dengan tukar menukar informasi terkait dengan pelanggaran pemilu dan penanganan perkara-perkara pemilu di pengadilan sehingga pelanggaran pemilu dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penyelesaian perkara di pengadilan dapat berjalan secara adil, objektif dan transparan,” tambah Jaja.

Jaja melanjutkan, Bawaslu juga dapat meminta bantuan kepada KY apabila pada waktu menjalankan tugasnya menghadapi permasalahan hukum hingga berujung pada penyelesaian di pengadilan.

“Pelaksanaan Pemilu 2019 perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, oleh sebab itu KY juga berharap agar masyarakat dapat membantu untuk melakukan pemantauan persidangan pemilu agar berlangsung bersih dan adil,” kata Jaja.

Duduk Perkara Saling Klarifikasi Aa Gym-Rommy Soal Sikap di Pilpres 2019

Jakarta – Pimpinan Pondok Pesantren Da’arut Tauhiid, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), angkat bicara soal sikapnya di Pilpres 2019 yang disinggung oleh Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) hingga akhirnya gantian Rommy yang memberi klarifikasi. Begini duduk perkaranya.

Hal ini berawal dari pernyataan Rommy di media soal sikap Aa Gym di Pilpres 2019. Atas pernyataan itu, Aa Gym lalu membuat video klarifikasi di Youtube Aagym Official pada Minggu (10/3). Dalam video tersebut, Aa Gym mengaku mendapat broadcast dan video berisi pernyataan Rommy yang mengajak Aa Gym untuk netral di Pilpres 2019.

“Dari kemarin saya mendapatkan broadcast tentang pernyataan Pak Romi, dan barusan juga dapat videonya, tapi saya belum tabayyun. Pak Romi dari pimpinan salah satu partai Islam itu mendekati UAS bahwa kalau tidak bergabung, maka bersikap netral, dan sudah pernah mendekati Aa, berbicara dengan Aa Gym supaya bisa netral dalam pemilu, kalau tidak gabung netral lah begitu, dan sekarang katanya Aa Gym sudah berubah di postingan-nya,” kata Aa Gym.

Aa Gym belum tabayyun dengan Rommy soal broadcast itu. Namun, dia menegaskan bahwa pernyataan itu tidak benar karena dia tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya netral di Pilpres 2019.

“Saya tidak berkomunikasi selama Pilpres, sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena itu tidak benar pernyataannya,” ucapnya.

Aa Gym menegaskan dia tidak netral di Pilpres 2019. Dia memiliki pilihan, tetapi memutuskan untuk mengambil sikap khusus di perhelatan ini.

“Saya sebagai warga Indonesia tidak netral, karena saya punya pilihan dalam Pilpres ini, salah satu pasangan capres. Saya punya pilihan. Tetapi sebagai mubaligh melihat kondisi Pilpres seperti saat ini, maka Aa lebih menempatkan diri berusaha mengajak umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia agar bisa menjalankan Pilpres ini lebih damai, lebih sejuk, dan bersih serta adil,” papar Aa Gym.

Setelah video klarifikasi Aa Gym ini beredar, Rommy lalu tabayyun lewat WhatsApp ke Aa Gym. Lewat video dan keterangan di Instagram, Rommy menegaskan tidak pernah menyatakan mengajak Aa Gym untuk netral di Pilpres 2019.

“Saya tidak pernah melakukan pendekatan kepada @aagym dalam rangka pilpres untuk bersikap mendukung salah satu paslon atau netral, maka kalau ada statemen seperti itu tentu itu tidak benar/hoax,” kata Rommy.

Romahurmuziy / Romahurmuziy / Foto: Agung Pambudhy

Dia lalu menjelaskan pernyataan awalnya yang akhirnya bikin heboh dan ditanggapi oleh Aa Gym. Rommy mengaku memang pernah bertemu dengan Aa Gym sekitar 2-3 tahun yang lalu. Namun tidak membicarakan Pilpres 2019. Saat ada wartawan yang bertanya terkait sikap Aa Gym pasca pertemuan tersebut, Rommy mengaku hanya menyampaikan jawaban standar dan normatif.

“Kalau ada hal-hal yang lebih daripada itu, itu sudah diluar statement saya.⠀Semoga ini cukup menjadi sarana #tabayyun agar jangan sampai kita terprovokasi oleh berita yang tidak benar,” ungkapnya.

Aa Gym Dukung Prabowo Apa Jokowi? Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]

(imk/tor)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jurus Jaksa Sulsel Limpah Perkara Korupsi Meski Terdakwa Buron

Hingga saat ini, pengejaran terhadap dua buronan kasus korupsi lahan di Sulsel belum juga membuahkan hasil. Meski pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mengaku telah membentuk tim khusus hingga berkordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya.

Kedua buronan kasus korupsi lahan tersebut masing-masing Soedirjo Aliman alias Jentang yang berstatus tersangka dalam dugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar dan Rosdiana yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara di Kecamatan Biringkanaya, Makassar.

Jentang dikabarkan minggat bersama istrinya ke Jakarta tepatnya Kamis 2 November 2017 pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar. Dan hingga saat ini memilih buron dan tak memenuhi panggilan penyidik Kejati Sulsel.

Ia dinilai berperan sebagai aktor utama dibalik terjadinya kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan penyewaan lahan negara yang terdapat di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar itu.

Penetapan dirinya sebagai tersangka telah dikuatkan oleh beberapa bukti diantaranya bukti yang didapatkan dari hasil pengembangan fakta persidangan atas tiga terdakwa sebelumnya dalam kasus korupsi penyewaan lahan negara Buloa yang hingga saat ini perkaranya juga masih bergulir di tingkat kasasi. Ketiga terdakwa tersebut masing-masing M. Sabri, Rusdin dan Jayanti.

Selain itu, bukti lainnya yakni hasil penelusuran tim penyidik dengan Pusat Pelatihan dan Aliran Transaksi Keuangan (PPATK). Dimana dana sewa lahan diambil oleh Jentang melalui keterlibatan pihak lain terlebih dahulu.

Ia diduga turut serta bersama dengan terdakwa Sabri, Rusdin dan Jayanti secara tanpa hak menguasai tanah negara seolah-olah miliknya sehingga PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero selaku Pelaksana Proyek Makassar New Port terpaksa mengeluarkan uang sebesar Rp 500 Juta untuk biaya penyewaan tanah.

Dana tersebut diduga diterima oleh Jentang melalui rekening pihak ketiga untuk menyamarkan asal usulnya.

Tak hanya itu, penetapan Jentang sebagai tersangka juga merupakan tindak lanjut dari langkah Kejati Sulsel dalam mengungkap secara tuntas dugaan penyimpangan lain di seputar lokasi proyek pembangunan Makassar New Port untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional di Sulsel.

“Kejati Sulsel segera melakukan langkah langkah pengamanan aset untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar dari upaya klaim-klaim sepihak atas tanah negara di wilayah tersebut ,”tegas Jan S Maringka, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang Intelkam (JAM Intelkam) Kejagung.

Atas penetapan tersangka dalam penyidikan jilid dua kasus Buloa tersebut, Kejati Sulsel pun langsung mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka koordinasi penegakan hukum.

“Tersangka (Jentang) disangkakan dengan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ,” jelas Jan.

Hampir sama dengan Jentang, Rosdiana memilih mangkir dari panggilan penyidik Kejati Sulsel pasca statusnya ditingkatkan sebagai tersangka. Ia bersama Ahmad Rifai, Kasubag Pertanahan Pemerintah Kota Makassar (Pemkot Makassar) ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek underpas simpang lima Bandara.

Dalam proyek tersebut, Rosdiana diketahui bertindak sebagai penerima ganti rugi lahan sedangkan Ahmad Rifai bertindak sebagai Sekretaris Tim Pengadaan Lahan.

Dari hasil penyidikan, Ahmad Rifai diduga melakukan kongkalikong dengan Rosdiana yang bertindak seolah-olah sebagai kuasa penerima anggaran atas lahan yang masuk dalam pembebasan proyek underpass simpang lima Bandara.

Padahal, lahan yang dimaksud atau diajukan oleh Rosdiana tersebut, tidak termasuk sebagai lahan yang dibebaskan dalam proyek pembangunan underpass. Hal ini terbukti dengan temuan sertifikat tanah yang diajukan untuk diganti rugi.

“Jadi ada sebidang tanah yang menerima pembayaran adalah orang yang tidak berhak. Artinya ada kongkalikong. Jadi ada orang yang bertindak seolah-olah sebagai penerima ganti rugi padahal dia tidak berhak,” jelas Kepala Kejati Sulsel, Tarmizi.

Dari perbuatan keduanya, negara diduga dirugikan sebesar Rp 3.482.500.000 sesuai dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Selatan (BPKP Sulsel).

“Uang ganti rugi lahan yang diterima oleh Rosdiana sebesar nilai kerugian negara tersebut, dimana Ahmad Rifai turut mendapat fee sebesar Rp 250 juta dari Rosdiana,” urai Tarmizi.

Proyek pembebasan lahan proyek underpas simpang lima Bandara, diselidiki oleh Kejati Sulsel pada awal tahun 2017 lalu. Dimana proyek tersebut diketahui menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dijalankan oleh Balai Jalan Metropolitan Makassar (BJMM) senilai Rp 10 miliar.

Dalam perjalanannya, Pemkot Makassar diminta oleh BJMM untuk menyediakan lahan yang akan digunakan pada proyek tersebut. Selain itu Pemkot juga diminta untuk membuat daftar nominatif (inventarisasi lahan) yang akan digunakan untuk pembebasan lahan proyek underpass.

Namun dalam perjalanan pelaksanaan pembebasan lahannya, ditemukan adanya indikasi dugaan salah bayar senilai Rp 3,48 miliar.

Pada tahap penyelidikan, beberapa pihak terkait dalam proyek tersebut diperiksa secara maraton. Diantaranya Camat Biringkanaya, Andi Syahrum Makkuradde dan mantan Kasubag Pertanahan Pemkot Makassar, Ahmad Rifai.

Tepat November 2017, status kasus pembangunan underpass simpang lima Bandara pun resmi ditingkatkan oleh Kejati Sulsel dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan karena pertimbangan alat bukti adanya unsur perbuatan melawan hukum didalamnya dianggap telah terpenuhi. Sejumlah pihak lain yang terkait pun turut diperiksa kembali secara maraton oleh tim penyidik Kejati Sulsel.

Diantaranya Camat Tamalanrea, Kaharuddin Bakti, Kepala Kelurahan Sudiang, Udin dan Asisten 1 Pemkot Makassar yang bertindak selaku Ketua Tim Pengadaan Lahan, M. Sabri juga diperiksa sebagai saksi pada bulan Desember 2017 lalu. Kemudian berlanjut memeriksa mantan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Makassar, Iljas Tedjo Prijono pada tanggal 8 Januari 2018.

Tak hanya itu, tim penyidik Kejati Sulsel juga telah memeriksa sejumlah orang yang tergabung dalam tim panitia pengadaan lahan lainnya yang diduga mengetahui dan terlibat dalam proyek merugikan negara tersebut.

Mereka adalah dua staf Kesbangpol Kota Makassar yakni A. Rifai dan Hasan Sulaiman yang masing-masing bertugas sebagai mantan Sekretaris Panitia Pengadaan Lahan dan staf panitia pembebasan lahan. Keduanya diperiksa pada tanggal 29 Januari 2018 lalu.

Polisi Lakukan Gelar Perkara Sebelum Tangkap Robertus Robet

Jakarta – Polisi menjelaskan proses penangkapan dan penetapan tersangka Robertus Robet. Polisi mengatakan, pihaknya telah melakukan gelar perkara sebelum menangkap aktivis HAM itu di rumahnya.

“Sebelum Polri melakukan upaya paksa, Polri sudah melakukan gelar perkara daan sudah memeriksa beberapa saksi ahli dulu,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2019).

Selain melakukan gelar perkara, Dedi menjelaskan, pihaknya juga telah memeriksa beberapa saksi ahli, baik ahli pidana dan ahli bahasa. Kemudian, polisi menetapkan bahwa Robertus diduga melanggar pasal 207 KUHP.
“Setelah itu dinyatakan cukup, dari hasil gelar perkara tersebut, maka dari penyidik Direktorat Siber tadi malam mengambil langkah penegakan hukum, berupa mendatangi kediaman saudara R dan membawa saudara R ke kantor untuk dimintai keterangan. Jadi itu prosesnya sampai dengan hari ini,” katanya.

Gelar perkara dan pemeriksaan saksi dilakukan pada Rabu (6/3) kemarin. Dedi menegaskan prosedur penangkapan yang dilakukan pihaknya tersebut sudah sesuai aturan yang ada.

“Itu kewenangan penyidik yang diatur oleh undang-undang. Kami melakukan upaya paksa, dan langkah pra nya itu udah dilakukan komprehensif, gelar perkara, pemeriksaan awal, saksi ahli bahasa itu untuk mengkuatkan konstruksi hukum agar penyidik yakin bisa melakukan upaya paksa malam hari itu juga,” ujar Dedi.

Dedi juga menjelaskan penetapan tersangka terhadap Robet juga sudah sesuai aturan. Robet ditetapkan setelah ada dua alat bukti yang menguatkan tindak pidana tersebut.

“Kan sudah jelas, ketika dua alat bukti sudah cukup, maka kewenangan penyidik untuk menaikan status dari terperiksa menjadi tersangka. Jadi setelah Pak Robet mengakui, langsung dari terperiksa menjadi tersangka. Kan statusnya ditingkatkan,” katanya.

Sebelumnya, Robet ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas dugaan menghina TNI. Robet dijerat dengan pasal 207 KUHP tentang penghinaan kepada penguasa atau badan hukum di Indonesia.

Robet sendiri sudah meminta maaf terkait persoalan ini. Siang ini, dia juga telah diizinkan pulang setelah diperiksa polisi sejak semalam.
(mae/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Detik-Detik Perampungan Berkas Perkara Dugaan Korupsi 1 Juta Bibit Kopi

Liputan6.com, Mamasa Tim penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulwesi Selatan terus menggenjot perampungan berkas perkara kasus dugaan korupsi pengadaan 1 juta bibit kopi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar).

“Sembari menunggu audit BPKP Sulsel, tim saat ini berupaya fokus perampungan berkas perkara,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (4/3/2019).

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 1 juta bibit kopi di Kabupaten Mamasa, Sulbar tersebut, tim penyidik menetapkan seorang pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) sebagai tersangka. Ia berinisial N.

“N tersebut berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” terang Salahuddin.

Kegiatan pengadaan 1 juta bibit kopi di Kabupaten Mamasa, Sulbar pada tahun 2015 yang dimenangkan oleh PT. Surpin Raya diduga mengadakan bibit yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam dokumen lelang.

Dalam dokumen lelang disebutkan pengadaan bibit kopi menggunakan anggaran senilai Rp 9 miliar dan juga disebutkan bahwa bibit kopi unggul harus berasal dari uji laboratorium dengan spesifikasi Somatic Embrio (SE).

Namun dari 1 juta bibit kopi yang didatangkan dari Jember tersebut, terdapat sekitar 500 ribu bibit kopi yang diduga dari hasil stek batang pucuk kopi yang dikemas di dalam plastik dan dikumpulkan di daerah Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulbar.

Biaya produksi dari bibit labolatorium diketahui berkisar Rp 4.000 sedangkan biaya produksi yang bukan dari laboratorium atau hasil stek tersebut hanya Rp 1.000. Sehingga terjadi selisih harga yang lumayan besar.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik Pidsus Kejati Sulsel, pihak rekanan dalam hal ini PT. Surpin Raya diduga mengambil bibit dari pusat penelitian kopi dan kakao (PUSLITKOKA) Jember sebagai penjamin suplai dan bibit. Diduga bibit dari Puslitkoka tersebut merupakan hasil dari stek.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Respons Jaksa Agung Soal Polemik Wiranto Vs Kivlan Zein

Liputan6.com, Jakarta – Jaksa Agung HM Prasetyo turut merespons polemik antara Menko Polhukam Wiranto dengan mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein terkait tudingan dalang kerusuhan 98. Menurut Prasetyo, polemik tersebut bukan domain Kejaksaan Agung.

“Itu di luar domain kita, itu masih polemik antara Pak Wiranto dan Pak Kivlan Zein. Kita tentunya akan lihat seperti apa nanti perkembangannya,” ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2019).

Prasetyo belum bisa menyimpulkan peristiwa 98 sebagai pelanggaran HAM berat. Apalagi penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait peristiwa tersebut belum mendapatkan bukti yang kuat untuk ditingkatkan ke penyidikan.

“Jadi kita tidak usah terpancing terkait masalah itu. Itu adalah ranah Pak Kivlan dan Pak Wiranto. Pak Wiranto sudah berikan penjelasan kan. Pak Wiranto bilangnya perlu buka-bukaan kan. Saya malah denger mau ada sumpah pocong, tapi Pak Kivlan nggak mau,” ucapnya.

Kendati begitu, Prasetyo menegaskan pihaknya tetap beritikad menuntaskan kasus kerusuhan 98. Namun kejaksaan juga tidak bisa memaksakan untuk membawa perkara tersebut ke meja hijau selama bukti yang diperoleh belum kuat.

“Temen-temen jaksa bilang hal itu belum penuhi unsur. Masa mau dipaksakan disidik atau dibawa ke pengadilan, gimana caranya kalau bukti-bukti tidak ada,” tuturnya.

2 dari 3 halaman

Hasil Penyelidikan Komnas HAM

Hasil penyelidikan sementara yang dilakukan Komnas HAM juga tidak ditemukan dugaan keterlibatan Wiranto atau Kivlan dalam peristiwa 98. “Tidak ada, justru itu makanya, secara eksplisit maupun implisit tidak ada dua nama itu (Wiranto dan Kivlan),” ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Kivlan Zein menyebut Wiranto memiliki peran ganda pada peristiwa kerusuhan 98. Kala itu, Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Tak terima dengan tudingan tersebut, Wiranto pun menantang Kivlan melakukan sumpah pocong untuk membuktikan omongannya. Wiranto membantah dirinya sebagai dalang kerusuhan 98.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tertekan Dipolisikan Istri Nana, Bella Luna Bantah Jadi Pelakor

JakartaBella Luna dipolisikan oleh istri sah Nana, Shirley ke Polda Metro Jaya. Yaitu dengan dugaan menghilangkan asal usul perkawinan.

Tak hanya itu, Bella Luna juga disebut sebagai pelakor karena telah merebut suami orang. Gara-gara hal tersebut, Bella pun merasa tertekan sampai akhirnya ia harus menggandeng pengacara, Henry Indraguna untuk mendampinginya.

“Jadi sesosok Bella Luna itu kan seorang wanita yang pasti kalau ditekan, dilaporkan ke polisi dia ada ketakutan yang luar biasa. Tekanan kan,” ujar Henry Indraguna, saat dihubungi detikHOT, Jumat (1/3/2019).

“Maka dari itu dia ngontak saya, menunjuk kami sebagai kuasa hukum. Untuk mengenai perkara laporannya Bella Luna sebagai terlapor di Polda metro jaya,” sambungnya.

Sebagai kuasa hukum, Henry Indraguna sangat menyayangkan sebutan pelakor yang dilontarkan masyarakat kepada kliennya. Sebab, Bella Luna hanyalah korban yang dibohongi oleh Nana.

“Marilah kita belajar untuk tidak mem-bully atau memvonis seseorang yang belum ada putusannya. Kita harus tetap menghargai asas praduga tak bersalah,” tutur Henry Indraguna.
(hnh/nu2)

Photo Gallery

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TKN Jokowi: Sidang Ratna Sarumpaet Perlihatkan Buruknya Leadership Prabowo

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin bersyukur sidang kasus hoax Ratna Sarumpaet akhirnya digelar. Menurut TKN Jokowi-Ma’ruf, kasus Ratna menunjukkan bahwa kubu Prabowo mampu menggunakan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2019.

“Saya bersyukur sidang kasus Ratna Sarumpaet bisa digelar kemarin. Perkara Ratu hoax dari kubu hoax akhirnya disidangkan,” kata Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

“Cara kubu Pak Prabowo yang mempergunakan segala cara untuk memenangkan kompetisi politik dengan keji dan kejam. Mereka berambisi untuk mem-framing Pak Jokowi sebagai pemimpin diktator dan otoriter. Kasus Ratna mereka ‘santap’ degan lezatnya. Diungkap ke media bukan dilaporkan ke kepolisian,” sambungnya.


Pria yang akrab disapa Toni itu menilai, sidang kemarin memperlihatkan buruknya kepemimpinan (leadership) Prabowo yang mudah mempercayai hoax yang direkayasa oleh Ratna. Menurut dia, Prabowo tampil sebagai pemimpin yang emosional karena menelan informasi tanpa melakukan klarifikasi.

“Kasus Ratu Hoax ini juga memperlihatkan buruknya leadership Prabowo. Prabowo pemimpin yang tidak matang dan emosional sehingga tidak mampu memproses sebuah informasi dengan tepat sehingga keputusan yang diambil sangat buruk. Grasa-grusu, semua informasi ditelan bulat-bulat tanpa klarifikasi sama sekali,” tutur Toni.

“Lalu apa yang diharap rakyat dari kubu penyebar hoax dengan calon presiden yang leadership yang buruk?” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Ratna menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (28/2). Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ratna Sarumpaet membuat keonaran dengan menyebarkan hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut akibat penganiayaan.

Padahal kondisi bengkak pada wajah Ratna merupakan efek dari operasi plastik di RS Bina Estetika, Menteng. Jaksa mengungkap, Ratna memfoto dirinya saat menjalani perawatan medis, lalu menyebarkan foto ditambah keterangan soal terjadinya penganiayaan.
(azr/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komnas Perempuan Minta Polda Jatim Kabulkan Penangguhan Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Jakarta Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim) untuk menemui tersangka kasus dugaan pornografi, artis VA. Usai menjenguk artis VA dan berdiskusi dengan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Komnas Perempuan meminta penyidik Polda Jatim untuk mengabulkan penangguhan Penahanan terhadap artis VA.

“Yang harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan Polda Jatim yakni bisa mengabulkan penangguhan penahanan. Karena sebagai pertimbangan pemulihan kondisi psikis korban kasus prostitusi,” tuturnya di Mapolda Jatim, Kamis (28/2/2019).

Menurutnya, dalam paripurna Komnas Perempuan, terakhir melihat bahwa perempuan yang ada di dalam kasus prostitusi merupakan korban yang dilacurkan. Sehingga apapun status hukumnya penyidik tetap memberikan haknya sebagai korban.

“Mempertimbangkan dan mengabulkan dengan melihat kapasitasnya sebagai korban yang dilacurkan,” katanya.

Dia mengatakan, seharusnya yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah muncikari dan user atau pelanggan artis VA. Alasannya, mereka lah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi.

“Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” ucapnya.

Dalam kunjungannya ke Polda Jatim, ia sempat bertemu dengan artis VA dan bincang bincang dengan penyidik berkaitan dengan modus yang kerap dilakukan muncikari dalam menjerat korbannya kedalam pusaran prostitusi.

“Komnas Perempuan akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus prostitusi bisa dihentikan,” ujarnya.

Komnas perempuan juga mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Sehingga kasus seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia.

2 dari 3 halaman

Tanggapan Polisi

Menanggapi permintaan Komnas Perempuan mengenai penangguhan penahanan artis VA, Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Achmad Yusep Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan apa yang menjadi masukan dari Komnas perempuan.

“Kita akan maksimalkan sesuai dengan harapan Komnas maupun pemerhati, selama tidak menganggu kepentingan penyidikan,” ujar polisi pelopor E-Tilang tersebut.


Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menuturkan bahwa penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES. “Dari situ jelas ada foto dan video dan keterlibatan aktif VA dalam prostitusi online. Termasuk penyebaran foto dan video,” tutur Luki di Mapolda Jatim, Rabu 16 Januari 2019.

Luki menegaskan, penetapan VA sebagai tersangka itu juga sesuai dengan hasil gelar, dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

“Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Kementerian Agama dan MUI dan beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transasksi komunikasi ini sangat menguatkan saudari VA menjadi tersangka,” tambah Luki.

Luki menyatakan akan membuat surat panggilan kepada VA terkait status barunya yang kini naik menjadi tersangka. “Kami layangkan untuk Senin. kami undang yang bersangkutan untuk hadir ke Polda Jatim,” sambungnya.

Dari hasil penyidikan, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan foto dan video mesum artis VA. Gambar tak senonoh itu ditemukan dalam ponsel milik mucikari ES. Fakta baru ini terungkap dari hasil penyelidikan digital forensik beberapa hari terakhir.

Selain foto pose telanjang, ada pula video tak pantas dan melanggar norma susila. Foto dan video itu dikirim ke mucikari agar user tertarik dan menggunakan jasa seks VA.

“Ini mungkin sesuatu yang baru dimana yang sebelumnya jadi saksi korban (dalam kasus prostitusi), bisa menjadi tersangka. Ini akan jadi yurisprudensi,” ujar Luki.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: