Berkas Belum Rampung, Polisi Tambah Masa Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Surabaya – Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengajukan permohonan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan untuk tersangka kasus dugaan pornografi prostitusi online, artis VA.

VA sebelumnya sudah menjalani masa penambahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Jawa Timur. Perpanjangan masa penahanan ini dikarenakan penyidik belum merampungkan berkas perkara VA.

“Pengajuan permohonan perpanjangan penahanan itu untuk mempersiapkan kelengkapan berkas perkara VA baik kekurangan secara formil ataupun secara materiil sesuai petunjuk Jaksa,” tutur Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim Jumat (22/2/2019). 

“Dan semoga Minggu depan diharapkan sudah mendapat petunjuk dari jaksa kekurangan berkas dimaksud dan diharapkan segera bisa dilengkapi,” sambung dia.

Mengenai penangguhan penahanan terhadap VA yang telah disampaikan oleh penasihat hukumnya kepada penyidik, Barung mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih mengkajinya.

“Masih dikaji dan belum dikabulkan, terbukti VA hingga saat ini masih berada dalam Rutan Polda Jatim,” ucap Barung.

2 dari 2 halaman

Artis VA Tersangka

Sebelumnya, Polda Jatim resmi menahan artis Film Televisi (FTV) berinisial VA terkait kasus dugaan prostitusi online di Surabaya yang sempat menghebohkan beberapa hari yang lalu.

“Oleh karena itu terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019, VA resmi dijadikan tersangka dan ditahan di Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, Rabu 30 Januari 2019 lalu. 

Barung menegaskan bahwa sesuai surat perintah penahanan yang disampaikan Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan beberapa waktu yang lalu, penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES.

“VA terancam hukuman diatas lima tahun penjara,” ujar Barung.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Aksi Penerbang Pesawat Tempur Masuk Parit Bersihkan Sampah di Pasar

Liputan6.com, Pekanbaru- Pemandangan tak biasa terlihat di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, Kamis, 21 Februari 2019. Puluhan pria bercelana loreng beramput cepak terlihat berbaris di lokasi yang masih dikelilingi sampah itu.

Beberapa di antaranya merupakan pilot pesawat tempur. Matahari yang mulai terik tak sedikitpun merubah barisan para prajurit yang selama ini bertugas di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Sejurus kemudian, usai komandan memberikan perintah, mereka mengambil sapu lidik, sekop, dan alat kebersihan lainnya. Tanpa ragu-ragu, prajurit TNI AU ini langsung masuk parit lalu mulai mendongkel sampah, mengumpulkan dan diletakkan ke wadah yang disediakan.

Menurut Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Ronny Irianto Moningka ST MM, apa yang dilakukan prajuritnya untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019. Kegiatan ini disebutnya bertujuan agar masyarakat tak membuang sampah di tempat keramaian.

“Ini aksi nyata, membersihkan sampah yang berserakan di sini. Prajurit diharap menjadi contoh bagi masyrakat,” kata pria berbintang satu di pundaknya ini, usai terjun langsung mengutip sampah.

Dia menjelaskan, HPSN dicatuskan untuk memperingati tragedi longsor sampah di Leuwigajah, Jawa Barat pada 21 Februari 2005. Penyebab longsor tersebut kala itu diduga karena curah hujan tinggi serta ledakan gas Metana (CH4) yg terperangkap terhadap timbunan sampah.

Longsoran gunungan sampah tersebut menelan lebih dari 150 jiwa. Peristiwa pilu ini dinyatakan sebagai bencana lingkungan, di mana mayoritas korbannya adalah penduduk di sekitar TPA yang bekerja sebagai pemulung.

“Tujuan diperingati sebagai komitmen bersama agar bencana akibat pengelolaan sampah yang kurang baik dan tidak berwawasan lingkungan tak terulang kembali,” imbuh Ronny.

Di samping itu, tambah Ronny, kegiatan ini merupakan wujud kemanunggalan Lanud Roesmin masyarakat sekitaran Pasar Pagi Arengka serta Pemerintah Provinsi Riau.

Menurut Ronny, sampah bisa menjadi kawan dan bisa jadi lawan. Hal itu tergantung bagaimana warga memperlakukannya karena sampah bisa bisa menjadi penyakit, merusak lingkungan.

“Namun bila ditangani dengan baik maka akan bermanfaat bagi masyarakat serta sejalan dengan hal ini. Dan Panglima TNI menginginkan seluruh jajaran AD, AL, AU untuk turun langsung dalam kegiatan HPSN ini,” terang Ronny.

Langkah Maju di Sengkarut Kursi DKI-2 Baru

Jakarta – Benang kusut pengisian kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta mulai terurai. PKS dan Partai Gerindra kini sudah menyepakati dua nama cawagub DKI untuk dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kesepakatan itu seolah menyelesaikan sengkarut politik antara PKS dan Gerindra sejak kursi DKI-2 ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018. Sandiaga mundur dari posisi Wagub DKI karena mengaku ingin berfokus pada pencalonannya sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

PKS sebagai partai pengusung Anies-Sandiaga merasa berhak mendapatkan posisi itu karena jatah cawapres pendamping Prabowo sudah diisi oleh Sandiaga, yang notabene merupakan kader Gerindra. Belakangan, status kader Gerindra akhirnya dilepas Sandiaga agar tidak ada kecemburuan politik di antara partai pengusung.

Klaim sepihak PKS soal posisi wagub ini sebenarnya diamini oleh Waketum Gerindra Fadli Zon. Fadli rela jabatan nomor dua di Jakarta itu diisi oleh kader PKS.

“Tentu karena pengusungnya dari Gerindra dan PKS, ya nanti mungkin calon wakil gubernurnya pengganti Pak Sandi itu sesuai kesepakatan dari pengusung itu dari PKS,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (10/8/2018).

Sejumlah nama kemudian diisukan menggantikan Sandiaga di DKI. Nama-nama seperti mantan cawagub Jawa Barat Ahmad Syaikhu, Mardani Ali Sera, hingga kader PKS sekaliber mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menjadi kandidat pengganti Sandiaga.

Bukan hanya PKS, Gerindra juga memunculkan nama M Taufik sebagai cawagub DKI. Taufik bahkan secara terang-terangan siap bertarung di DPRD DKI Jakarta jika dirinya diberi kesempatan.

Tarik-ulur Gerindra soal pengisian jabatan wagub tersebut memantik komentar dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW). Hidayat mengingatkan soal komitmen Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait kursi Wagub DKI sepeninggal Sandiaga Uno.

“Kami masih percaya bahwa Pak Prabowo memberikan komitmen yang pernah diberikan kepada PKS. Kesepahaman antara pimpinan tertinggi Gerindra dan PKS bahwa Gerindra kemudian akan mendukung calon dari PKS,” kata Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Tetapi pernyataan itu seolah dibantah oleh pengurus Gerindra DKI Jakarta. Gerindra DKI mengaku tidak mendapat arahan terkait komitmen tersebut.

“Kita hormati pendapat Ustaz HNW. Saya di DPD belum dapat arahan dan perintah soal ini. Menurut saya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kesepakatan adalah ranah DPP atau Pak Ustaz HNW menyebutnya petinggi,” ujar Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif saat dimintai konfirmasi, Selasa (18/9/2018).

Singkat cerita, drama soal kursi DKI-2 itu pun masuk dalam tahap fit and proper test, sesuai permintaan Gerindra. Namun mekanisme itu juga ternyata tak langsung memuluskan jalan kandidat menuju kursi wagub.

Buntutnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta Gubernur DKI Anies Baswedan memediasi kedua parpol tersebut untuk memastikan pengganti wagub DKI. Tapi Anies menilai tak perlu mediasi karena itu dinamika politik antara adik dan kakak.

“Mereka itu bersaudara, nggak perlu ada penengah. Bersaudara. PKS sama Gerindra itu sekutu dalam lima tahun mereka berjalan bersama. Ini dinamika kakak-adik saja,” kata Anies di pinggir Sungai Ciliwung Condet Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (11/11/2018).

Setelah berlarut berbulan-bulan, kini persoalan pengisian jabatan DKI-2 mulai menemui titik terang. PKS dan Gerindra DKI sepakat mengusulkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu jadi cawagub DKI Anies. Keduanya dipilih berdasarkan rekomendasi hasil fit and proper test. Nantinya Anies-lah yang akan mengusulkan nama Agung dan Syaikhu ke DPRD DKI.

“Proses pengisian cawagub DKI yang akan menggantikan Pak Sandi sampai dengan tadi, alhamdulillah, kami telah sepakat dan telah terima hasil fit and proper test,” kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik di Aljazeerah Signature Restaurant & Lounge, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat, (22/1/2018).

“Yang pertama, Pak Agung Yulianto Julianto dan Pak Ahmad Syaikhu,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS DKI Shakir Purnomo mengatakan surat pengajuan itu juga akan ditandatangani ketua umum serta sekjen dari Gerindra dan PKS. Rencananya, surat pengajuan cawagub DKI diserahkan ke Anies pada Senin (25/2) pekan depan.

“Kalau Sabtu atau Ahad ini tuntas, kami segera kirim surat ke Gubernur DKI,” kata Shakir.
(knv/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Satgas Antimafia Bola Kejar Pengakuan Tersangka dan Saksi di Mata Najwa

Liputan6.com, Jakarta – Satgas Antimafia Bola Polri akan menindaklanjuti keterangan tersangka dan saksi yang diungkap di acara Mata Najwa yang disiarkan pada Rabu 20 Februari 2019 malam. Keterangan dari para narasumber akan dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam mengusut skandal pengaturan skor sepakbola Indonesia.

“Itu petunjuk-petunjuk yang nantinya bisa didalami dan diselidiki oleh Satgas Antimafia Bola,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Dalam acara bertajuk ‘PSSI Bisa Apa Jilid 4’ yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta itu, sopir Jokdri, Dani buka-bukaan soal perintah bosnya. Dani mengaku beberapa kali diperintah mentransfer sejumlah uang oleh Jokdri, paling besar mencapai nominal Rp 5 miliar.

Tersangka pengaturan skor, Dwi Irianto alias Mbah Putih juga buka-bukaan dengan jurnalis senior Najwa Shihab dalam sebuah wawancara eksklusif. Menurutnya, semua manajer klub pasti menjalin komunikasi dengan wasit.

Bukan hanya tersangka, Najwa juga menghadirkan keterangan saksi dari perangkat pertandingan yang identitasnya dirahasiakan. Menurut saksi, hampir semua pertandingan sepakbola sudah diatur. PSSI juga memiliki peran penting dalam skandal match fixing.

“Semua itu petunjuk. Itu nilainya satu kalau pengakuan saja. Kita butuh bukti dokumen yang menguatkan petunjuk itu,” tutur Dedi.

2 dari 2 halaman

Dibutuhkan Penyidik

Tidak menutup kemungkinan, informasi di Mata Najwa akan ditindaklanjuti oleh penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Sehingga keterangan tersebut memiliki pertanggungjawaban hukum.

“Tentunya sangat terkait kalau itu nanti dibutuhkan penyidik dalam rangka untuk mengungkap match fixing di beberapa liga, tentu arahnya ke sana (di-BAP),” ucap Dedi.


Saksikan video pilihan di rumah ini:

Pencuri Barang Ekspor Ditangkap Polres Bandara Soekarno-Hatta

Liputan6.com, Tangerang – Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta menangkap jaringan bandit pencuri barang bermerk untuk diekspor ke Korea Selatan. Mereka adalah sopir dan kondektur yang akan mengantar barang-barang tersebut ke Terminal Kargo Bandara Soetta. 

Mereka yakni W, AS, YS, AF, dan S. Kelimanya kompak melakukan pencurian barang garmen ekspor milik PT Daedong Internasional.  

Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Victor Togi Tambunan mengatakan, pencurian tersebut bermula dari PT Daedong Internasional yang hendak mengirim barang menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta bekerjasama dengan PT Trans Utama Indokarya sebuah perusahaan forwarder.

“Perusahaan forwarder ini memang tidak memiliki kendaraan pengangkut, sehingga pihak perusahaan ini menghubungi AF untuk menyediakan kendaraan pengangkut,” ujarnya, Jum’at (22/2/2019). 

Saat diminta menyediakan kendaraan, AF pun menghubungi AS dan W selaku pemilik kendaraan. Atas perintah AS, S dan YS pun berperan menjadi sopir yang akan mengantarkan barang garmen tersebut dari Ciawi menuju Bandara Soekarno-Hatta

“Ditengah perjalanan, AS menghubungi S dan YS untuk membelokkan kendaraannya ke daerah Cilebut, Bogor,” ujarnya. 

2 dari 3 halaman

Keluarkan Barang

Di daerah Cilebut tersebut lah, para pelaku mengeluarkan barang garmen yang berada di dalam beberapa kardus sebanyak 993 pieces barang merk Asisc. Sementara sisanya, lanjut Victor, diantar ke Bandara Soetta. 

“Sesampainya dilakukan penimbangan, dan pada saat itu diketahui ada kekurangan, namun saat di Bandara Soetta belum ada kecurigaan. Barulah saat barang sampai di Korea, si penerima komplain, dan dilakukanlah pelaporan ke Polres Bandara,” ujar Togi. 

Saat melakukan penyelidikan, diketahui sopir yakni YS dan S melakukan pencurian berkomplot dengan ketiga pelaku lainnya. Dari pengakuan para pelaku diketahui barang tersebut dijual seharga Rp 45 juta.

“Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 7 Tahun penjara, sementara penadahnya masih DPO,” tandasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

3 Cara Memblokir FB Sendiri Permanen atau Semetara, Mudah dan Cepat

Liputan6.com, Jakarta Facebook (FB) adalah salah satu media sosial paling populer. Tak bisa dipungkiri, hampir semua orang terkoneksi di jejaring sosial besutan Mark Zuckerberg tersebut. Berbagai fitur di Facebook memang memudahkan kita untuk keep-in-touch lagi dengan teman lama, keluarga jauh, atau teman-teman dekat di sekitar kita. 

Namun, sejak munculnya soal kebocoran data di Facebook. Di AS, data privasi pengguna Facebook dibocorkan dan disalahgunakan untuk mempengaruhi suara politik dari masyarakat, dan akan berimbas besar ke hasil pemungutan suara di Pemilu Presiden 2016 lalu. Tentu ini adalah sesuatu yang mencoreng nilai demokrasi.

Parahnya, Facebook menyatakan ada 10 negara yang disinyalir datanya disalahgunakan oleh Cambridge Analytica, dan di antara daftar tersebut ada Indonesia. Namun kini Facebook tak lagi semenyenangkan dulu. Banyak hal yang membuat makin lama kita makin malas berjejaring lagi di Facebook.

Sudah banyak kampanye bergulir untuk memboikot Facebook, senada dengan tagar #DeleteFacebook yang telah jadi tren global. Menghapus akun Facebook pun telah dilakukan oleh banyak sekali pengguna di seluruh belahan dunia.

Setelah melihat perkembangan Facebook saat ini apakah kamu masih ingin menggunakan Facebook?

Apakah kamu ingin tahu cara memblokir akunmu Facebook sendiri baik sementara atau permanen? Berikut liputan6.com rangkum cara memblokir FB sendiri baik secara permanen atau sementara.

2 dari 4 halaman

A. Cara memblokir FB sendiri ‘permanen’ lewat PC atau Laptop

Umumnya cara memblokir akun Facebook secara permanen ini akan memakan waktu selama 14 hari hingga 90 hari, tergantung banyaknya pos yang kamu kirim di Facebook selama kamu jadi pengguna.

Untuk lebih aman, kamu juga disarankan untuk ‘download copy’ atau unduh salinan berbagai pos di Facebook kamu mulai dari kiriman Wall personal, foto, dan profil. Caranya, tinggal masuk ke menu pengaturan, lalu pilih “unduh salinan” yang berada di paling bawah, lalu klik “unduh arsip”.

Ini cara memblokir FB sendiri permanen lewat PC atau Laptop.

1. Buka browser kamu dan login pada halaman Facebook seperti biasa. Lanjut dengan mengunjungi halaman berikut ini https://www.facebook.com/help/delete_account.

2. Di sini kamu bisa melihat halaman yang terbuka berdasarkan link yang telah disebutkan sebelumnya. Klik tombol Hapus Akun Saya.

3. Setelah itu akan muncul konfirmasi untuk mengisi password dan kode yang disediakan. Setelah kamu mengisi keduanya, klik tombol OK. Bagian ini akan mengonfirmasi jika kamu benar-benar ingin memblokir FB sendiri secara permanen.

4.  Jika kamu sudah yakin, klik OK. Akun kamu sudah berhasil diatur dalam perintah pemblokiran.

5.  Kemudian, akan terdapat informasi yang diberikan oleh Facebook atau pemberitahuan bahwa kamu masih dapat membatalkan tindakan pemblokiran akun Facebook kamu.

6.  Caranya dengan login ke Facebook seperti biasa dalam kurun waktu 14 hari ke depan. Jika kamu tidak login sama sekali selama 14 hari tersebut maka akun Facebook kamu akan diblokir  secara permanen atau selamanya.

7.  Setelah melakukan langkah di atas, Facebook otomatis mengembalikan ke halaman awal sebelum login.

3 dari 4 halaman

B. Cara memblokir FB sendiri ‘sementara’ lewat PC atau Laptop

Bagi kamu yang berencana untuk memblokir akun FB hanya untuk sementara waktu. Berikut langkah-langkah yang harus kamu ikuti.

1.  Buka browser pada PC atau Laptop. Lalu login akun Facebook yang akan kamu blokir.

2.  Pada halaman Beranda, klik tanda panah bawah di akhir menu dan kemudian pilih pengaturan.

3.  Kemudian kamu akan mendapati halaman Pengaturan Umum Akun dan Klik Edit pada bagian Kelola Akun.

4.  Setelah itu akan muncul pengaturan di bawah Kelola Akun. Pada bagian Nonaktifkan akun kamu, klik tulisan Nonaktifkan akun kamu yang berwarna biru.

5.  Langkah selanjutnya adalah kamu kamu harus memberi alasan menonaktifkan akun Facebook. Kamu bisa memiliih bermacam alasan dan setiap alasan yang kamu pilih, jangan lupa untuk menjelaskannya pada kolom yang ada tulisan harap jelaskan lebih lanjut.

6. Kamu juga dapat mencentang bagian tolak email, jika kamu tidak ingin ada inbox yang masuk ke email kamu dari Facebook nantinya. Kemudian, klik tombol Tutup.

7. Kemudian akan muncul kotak dialog yang akan meverifikasi kamu kembali. Jika yakin untuk menonaktifkan akun Facebook kamu, klik tombol nonaktifkan Sekarang.

8. Selanjutnya ini akan terlihat info bahwa akun Facebook kamu telah berhasil dinonaktifkan sementara.  Namun, untuk mengaktifkannya kembali, Anda bisa login seperti biasa.

4 dari 4 halaman

C. Cara memblokir FB sendiri lewat Hp Android

Nggak jauh berbeda dengan PC/laptop, cara memblokir facebook sendiri melalui aplikasi dan browser di Android juga bisa kamu dilakukan.

1. Buka aplikasi Facebook pada Android kamu, dan login. Klik pada menu tiga garis horizontal.

2. Lakukan scrolling ke bawah, pilih Settings & Privacy.

3. Pilih Account Settings.

4. Klik opsi General.

5. Klik Manage Account.

6. Klik Deactivate untuk menonaktifkan akun.

7. Pilih alasan menonaktifkan akun sementara. Jangan lupa untuk mengisi alasannya pada kolom yang tersedia di bawah opsi.

8. Centang untuk menolak email dari Facebook dan klik tombol Deactivate.

9. Akun kamu sudah berhasil dinonaktifkan sementara.

10. Klik OK untuk keluar dari akun.

Gabung Militer Suriah Tanpa Izin, Seorang Tentara Swiss Diadili

Liputan6.com, Bern – Johan Cosar (37), salah seorang anggota tentara Swiss tengah menghadapi pengadilan pidana militer di negaranya.

Ia dituduh melakukan pelanggaran berupa bergabung dengan pasukan asing tanpa komando dari otoritas militer ataupun izin dari pemerintah Swiss.

Dalam pengadilan bulan ini, Cosar dibela oleh keluarga dan para simpatisan. Mereka membawa spanduk bertuliskan “memerangi Negara Islam (ISIS) bukanlah kejahatan,” sebagaimana dikutip dari BBC News pada Kamis (22/2/2019).

Cosar dituduh bergabung dengan pasukan militer Suriah, dalam penyerangan melawan ISIS. Ia merasa berbagi penderitaan dengan kelompok militer di Suriah, mengingat kakek dan neneknya berasal dari anggota komunitas Kristen Suriah.

Cosar berangkat ke Suriah beberapa waktu lalu sebagai jurnalis lepas, meskipun sebelumnya telah mendapatkan pengalaman di institusi militer Swiss.

Sesampainya di Damaskus, ia melihat kelompok Suriah Islam menekan komunitas Kristen. Cosar merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali membantu mereka.

Ia kemudian berperan mendirikan Dewan Militer di Suriah. Dalam institusi itu ia melatih para prajurit dengan keterampilan yang ia dapatkan selama menjadi tentara di Swiss. Ia juga mendirikan pos pemeriksaan, serta klimaksnya menjadi pemimpin bagi 500 personel untuk sebuah pertempuran.

Karena tindakan tersebut, Cosar merasa bahwa dirinya layak mendapatkan “medali” penghargaan alih-alih disidang. Ia mengklaim dirinya telah ambil bagian dalam aksi memerangi terorisme.

Menanggapi pernyataan Cosar dan pengacaranya, hakim mengatakan bahwa vonis terhadap Cosar akan diberikan paling cepat pada Jumat 22 Februari 2019.


Simak pula video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Hukum Pidana Militer Swiss

Cosar ditangkap di Swiss baru-baru ini, karena dianggap melanggar hukum pidana militer.

Perlu diketahui bahwa hukum pidana militer Swiss sangat berbeda dari negara yang lain, mengingat terdapat unsur historis di dalamnya.

Hukum pidana militer melarang warga negara Swiss untuk berjuang bagi negara asing tanpa perintah atau izin pemerintah.

Hal itu mengingat dalam sejarahnya, banyak rakyat menyanggupi bekerja untuk militer Spanyol, Belanda, Inggris, bahkan Napoleon. Kontribusi warga negara dalam perang tidaklah bersifat nasionalistis melainkan untuk kepentingan tertentu, tak terkecuali komersil.

Hukum tersebut diberlakukan sejak Swiss mendeklarasikan diri sebagai negara netral. Saat ini, satu-satunya pasukan Swiss yang sah di luar negeri adalah Garda Papal Swiss di Roma.

Zulkifli Hasan Tanya ‘Soal Presiden’, Massa Munajat 212 Jawab ‘Nomor Dua’

Jakarta – Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan memberi sambutan dalam acara Munajat 212. Zulkifli menyinggung soal gelaran Pemilu 2019.

Zulkifli mengatakan agar gelaran Pemilu 2019 dilaksanakan dengan jujur dan adil. Zulkifli sempat pula menyinggung agar para penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan pemilu yang damai.

“Ini perintah konstitusi, perintah UUD,” ucap Zulkifli sembari membawa buku UUD 1945 dari atas panggung Munajat 212 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).

Dia juga sempat menyinggung tentang posisi Gubernur DKI Jakarta yang saat ini diemban Anies Baswedan. “Kita punya gubernur yang menang gubernurnya 212. Coba kalau yang menang yang itu, kita boleh nggak kumpul di sini?” imbuh Zulkifli.

Zulkifli kemudian menyebut rakyat harus menyadari bila kedaulatan negara dipegang rakyat. Untuk itu dia meminta agar rakyat tidak menyerahkan kedaulatan begitu saja demi sembako atau nasi kotak. Setelahnya dia menyinggung soal persatuan dan presiden.

“Persatuan nomor satu, soal presiden…,” ucap Zulkifli.

“Nomor dua!” jawab massa menimpali.

“Persatuan nomor satu, soal presiden…,” ucap Zulkifli untuk kedua kalinya.

“Nomor dua!” timpal massa lagi.

“Persatuan nomor satu, soal presiden…,” ucap Zulkifli untuk ketiga kalinya.

“Nomor dua!” timpal massa lagi.

(dhn/tor)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 300 Pasukan Oranye di Munajat 212

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiagakan 300 pasukan oranye untuk kegiatan Munajat 212 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Selain itu, terdapat 15 bus toilet yang disediakan untuk membantu jamaah.

“300 pasukan oranye jajaran dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dibantu UPK Badan Air,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji, Kamis (21/2/2019).

Isnawa menuturkan pihaknya menyediakan 15 bus toilet, lima truk kebersihan, delapan mobil penyapu jalan. Kemudian terdapat pula 10 mobil patroli kebersihan hingga 8 unit truk anorganik.

“Ada juga dua truk tipe besar,” sebut Isnawa.
Diketahui, kegiatan Munajat 212 di Monas akan dilaksanakan pada Kamis (21/2) besok. Kegiatan akan diawali dengan salat Magrib berjemaah serta diisi ceramah dari sejumlah tokoh dan ulama.

“Jadi pertama itu kita adalah salat Magrib berjemaah, terus setelah itu kita melakukan munajat istighasah qubro sampai masuk Isya, terus kita berhenti, melaksanakan salat Isya secara berjemaah, setelah itu pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW terus tilawatil quran, setelah itu sambutan dari panitia, sambutan dari tokoh,” kata Ketum GNPF-Ulama Yusuf Muhammad Martak saat dihubungi.

Terkait kegiatan tersebut, polisi sudah menerima surat pemberitahuan dari pihak panitia. Polisi menyiapkan 12 ribu personel untuk mengamankan kegiatan.

“Kami mendapatkan surat perintah dari Polda Metro Jaya, intinya kami siap untuk melakukan pengamanan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan saat dihubungi detikcom terpisah.
(fdu/gbr)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menteri Jonan Bantah Tudingan Sudirman Said soal Negosiasi Freeport

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan angkat bicara mengenai surat kepastian perpanjangan masa operasi PT Freeport Indonesia yang dikeluarkan Sudirman Said saat menjabat sebagai Menteri ESDM.

Jonan mengatakan, dalam proses negosiasi dengan Freeport McMoran atas keberlangsungan masa operasi Freeport Indonesia, dirinya tidak mempedulikan surat yang dikeluarkan Menteri ESDM sebelumnya.

Sebab negosiasi dimulai dari awal dengan mengepankan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), pelepasan saham menjadi 51 persen dan penerimaan lebih besar.

“Mungkin sebelum masa saya banyak perjanjian yang dibuat pemerintah sebelumnya, senior saya mantan menteri menteri. Tapi waktu saya ditugaskan di sini saya enggak mau kita harus 51 persen, bangun smelter dan penerimaan negara lebih besar,” kata Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (20/2).

Menurut Jonan, dalam proses negosiasi yang dilakukannya bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tidak melakukan pertemuan langsung dengan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.

Namun dia pun tidak memastikan Presiden Jokowi pernah bertemu CEO Freeport McMoran sebelumnya James R Moffet. Jonan hanya menegaskan, kesepakatan yang pernah dilakukan pada masa sebelumnya tidak berlaku, ketika negosiasi dilakukan dengan dirinya.

“Kalau toh pertemuan itu ada surat, ada toh enggak relevan lagi, begitu saya ke sini mulai dari nol perundinganya,” tutur Jonan.

Jonan mengatakan, ketetapan perundingan dimulai dari awal tidak ditolak pihak Freeport McMoran, saat ini proses tersebut pun telah disepakati dengan hasil sesuai yang diarahkan Presiden Jokowi.

“Enggak tuh (ada pihak Freeport yang menolak dari nol). Kita sudah bilang start dari nol dan arahan Presiden empat poin negosiasi itu selesai,” tandasnya.

2 dari 4 halaman

Jokowi Klarifikasi Pernyataan Sudirman Said soal Pertemuan dengan Bos Freeport

Presiden Jokowi mengakui adanya pertemuan dengan James R Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc. Namun Jokowi membantah jika pertemuan itu disebut rahasia dan dilakukan secara diam-diam.

Ini sekaligus menepis pernyataan yang dilontarkan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut bahwa Jokowi menggelar pertemuan rahasia dengan bos Freeport pada 2015.

Jokowi menuturkan, pertemuan dengan bos Freeport dilakukan beberapa kali.

“Enggak sekali dua kali ketemu, gimana sih kok diam-diam. Ya Ketemu bolak balik, enggak ketemu sekali dua kali,” ujar Jokowi usai menghadiri pelatihan saksi yang digelar Tim Kampanye Nasional (TKN) di Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).

Kepala Negara kembali menegaskan, pertemuan itu tidak dilakukan secara rahasia. Pertemuan digelar beberapa kali dalam kaitannya dengan masa depan PT Freeport Indonesia.

“Ya perpanjangan, dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa? Diam-diam gimana? pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong, enggak diam diam,” kata Jokowi.

Menurutnya, pertemuan antara kepala negara dengan pengusaha adalah hal biasa. Apalagi kaitannya dengan kekayaan negara yang harus dijaga pemerintah. Sehingga tidak perlu ada yang dirahasiakan.

Dalam pertemuan dengan bos Freeport itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadi pemegang saham paling besar Freeport Indonesia.

“Ya kita ini kan diminta untuk perpanjangan, diminta untuk, tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51 persen saham), masa enggak boleh,” tegas Jokowi.

3 dari 4 halaman

Blak-blakan Sudirman Said

Sebelumnya, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, blak-blakan soal surat 7 Oktober 2015 yang disebut-sebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia di Papua.

“Surat 7 Oktober 2015 Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik,” kata Sudirman dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Harkat Negeri, di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

Sudirman membantah bahwa surat itu keluar atas inisiatifnya. Dia mengungkapkan, surat tersebut bisa keluar karena diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi selaku atasan Sudirman saat masih menjabat menteri.

“Saya ceritakan kronologi tanggal 6 Oktober 2015 jam 08.00 WIB, saya ditelepon ajudan Presiden untuk datang ke Istana. Saya tanya soal apa Pak, dijawab tidak tahu. Kira-kira 08.30 WIB saya datang ke istana. Kemudian duduk 5 sampai 10 menit, langsung masuk ke ruangan kerja Pak Presiden,” ungkap Sudirman.

Namun, Sudirman diminta oleh asisten pribadi Jokowi bila pertemuan yang menurutnya cukup penting tersebut seolah-olah tidak pernah ada. “Sebelum masuk ke ruangan kerja saya dibisikin oleh asisten pribadi (Presiden), Pak Menteri pertemuan ini tidak ada. Saya lakukan (mengungkapkan) ini semata-mata agar publik tahu,” tuturnya.

Bahkan, kata Sudirman, Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara yang sering mencatat jadwal Presiden pun tidak mengetahui pertemuan rahasia itu.

“Kan ada Setneg, Seskab tapi dibilang pertemuan ini tidak ada,” kata dia.

Sudirman pun menuruti pesan yang disampaikan asisten pribadi presiden dan langsung masuk ke dalam ruang rapat di Istana Negara. Sesampainya di ruang rapat, Sudirman merasa sangat kaget bahwa di dalam ruangan sudah ada James R Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc.

“Tidak panjang lebar presiden (Jokowi) mengatakan ‘tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi nanti dibicarakan setelah pertemuan ini’. Baik,” kata Sudirman menceritakan apa yang disampaikan Jokowi.

Dalam pertemuan itu, Moffet menyampaikan draft tentang kelangsungan investasi PT Freeport di Indonesia. Namun, Sudirman tidak mau, dia pun memilih membuat draft yang posisinya lebih menguntungkan Indonesia.

“Saya bilang ke Moffet bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti draft-mu, maka akan ada preseden negara didikte oleh korporasi. Dan saya akan buat draft yang melindungi kepentingan republik,” ucapnya.

Setelah draft selesai, dia pun menemui Presiden Jokowi untuk menunjukan draf yang diinginkan Moffet terkait Freeport. “Saya katakan (ke Presiden) drafnya seperti ini dan saya belum tanda tangan. Bapak dan ibu tahu komentar Presiden apa? Presiden mengatakan, lho begini saja sudah mau. Kalau mau lebih kuat yang diberi saja,” kata dia.

Dengan demikian, Sudirman mengklarifikasi bahwa, surat tanggal 7 Oktober 2015 itu bukan inisiatif dirinya. Melainkan atas perintah Presiden Joko Widodo.

“Jadi draft yang saya punya ini aman tidak merusak,” tegas Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi itu.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said diketahui pernah melayangkan surat ke bos Besar Freeport McMoran Inc, James R. Moffet. Surat tersebut memberi sinyal kepastian investasi pasca berakhirnya kontrak karya di 2021.

Surat yang dilayang pada 7 Oktober 2015 dengan nomor 7522/13/MEM/2015, berisi empat poin yang membahas perpanjangan kegiatan operasi.

4 dari 4 halaman

Isi Surat Sudirman Said

Seperti yang dikutip Liputan6.com, Jumat (16/10/2015) berikut isi surat tersebut.

Yang terhormat,Sdr James R. MoffetChairman of the Board Freeport McMoran Inc

Terima kasih atas surat saudara tanggal 7 Oktober 2015. Sehubungan dengan surat tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sambil melanjutkan proses penyelesaian aspek legal dan regulasi, pada dasarnya PT Freeport Indonesia dapat terus melanjutkan kegiatan operasinya sesuai dengan kontrak karya hingga 30 Desember 2021.

2. Pemerintah telah menerima permohonan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia melalui surat tertanggal 9 Juli 2015, sebagaimana kami sampaikan melalui surat tanggapan nomor 6665/05/MEM/2015 tanggal 11 September 2015.

3. Pemerintah Indonesia akan menyelesaikan penataan ulang regulasi bidang mineral dan batubara agar lebih sesuai dengan semangat menarik investasi bidang sumber daya alam di Indonesia. PT Freeport Indonesia dapat segera mengajukan permohonan perpanjangan operasi pertambangan, setelah diimplementasikannya penataan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dipahami bahwa persetujuan atas permohonan tersebut nantinya akan memberikan kepastian dalam aspek keuangan dan hukum yang sejalan dengan isi kontrak yang saat ini berlaku.

4. Dapat ditegaskan bahwa terkait permohonan perpanjangan kontrak PTFI, kami memahami bahwa Pemerintah Indonesia dan PTFI telah berdiskusi dan menyepakati seluruh aspek dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama yang ditandatangani pada 25 Juli 2014. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan investasi asing di Indonesia, namun karena perlunya penyesuaian peraturan yang berlaku di Indonesia maka persetujuan perpanjangan kontrak PTFI akan diberikan segera setelah hasil penataan peraturan dan perundangan di bidang mineral dan batubara diimplementasikan. Sebagai konsekuensi atas persetujuan tersebut, PTFI berkomitmen untuk menginvestasikan dana sebesar tambahan 18 miliar Dollar Amerika untuk kegiatan operasi PTFI selanjutnya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.