Bupati Daerah Miskin Beli Mobil Dinas Rp 1,9 M, Pukat: Perilaku Koruptif!

Jakarta – Pemkab Pandeglang membelikan mobil dinas baru untuk Bupati Irna Narulita. Tak tanggung-tanggung, mobil dinas untuk bupati itu seharga Rp 1,9 miliar dengan merek Land Cruiser Prado. Padahal, kabupaten itu merupakan kabupaten termiskin di Banten.

“Kebijakan ini jelas tidak sensitif sosial. Tidak peka pada situasi kemiskinan di daerahnya. Sangat disayangkan dilakukan oleh kepala daerah yang harusnya bekerja keras untuk membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan bukan malah menikmati fasilitas mewah,” kata Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Oce Madril kepada detikcom, Selasa (12/3/2019).

Pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang pada 2018 hanya Rp 205 miliar. Selain itu, daerah ini sering disebut paling miskin dibanding tujuh kabupaten dan kota lainnya di Banten.

“Penggunaan anggaran itu prinsipnya harus akuntabel dan berbasis kinerja. Pembelian mobil dinas mewah itu jelas tidak akuntabel lebih ke pemborosan anggaran,”

“Pemborosan anggaran untuk kepentingan pribadi ditengah kemiskinan adalah bentuk perilaku koruptif,” tegas Oce.

Mestinya DPRD melakukan pengawasan atas anggaran tersebut.

“Kebijakan itu lebih baik dibatalkan. Anggaran harusnya dioptimalkan demi kepentingan publik,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Pandeglang Fery Hasanudin mengatakan mobil baru itu datang dari permintaan Bupati dan atas pertimbangan staf. Selama ini Bupati hanya punya satu mobil dinas jenis Velfire.

“Ya namanya bupati kan untuk kepentingan protokoler. Latar belakangnya bupati kan punya mobil yang pendek itu ya, yang dulu itu (Velfire) dan wajarlah namanya dia selama itu, kan,” kata Fery.

(asp/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

La Nyalla Serang Prabowo, BPN: Kami Paham Kekecewaannya

Jakarta – La Nyalla Mattalitti memandang perilaku Prabowo Subianto di salah satu Ponpes di Sumenep, Madura, membuatnya tak layak dipilih pada Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menanggapi santai serangan La Nyalla itu.

Juru debat BPN, Ahmad Riza Patria menyebut Prabowo bukan tipikal pemarah, tak seperti deskripsi dalam video yang beredar yang menyebut Prabowo marah-marah di depan ulama. Narasi Prabowo marah di depan kiai sudah dibantah BPN maupun Kiai Yazid yang berasal dari Ponpes Assadad, Ambunten Timur, Pamekasan, Madura yang hadir dalam acara itu. Bagi Riza, serangan La Nyalla lebih ke faktor sakit hati.

“Terkait La Nyalla, kita memahamilah, memahami kekecewaan La Nyalla sampai saat ini kan belum selesai, kekecewaan tidak mendapat rekomendasi sebagai cagub. Padahal semua orang tahu, La Nyalla tahu, Gerindra sudah memberikan rekomendasi kepada La Nyalla untuk mencari teman koalisi cagub, bahkan, tapi kan praktiknya La Nyalla yang menjanjikan bisa dapat rekom dari Demokrat, menghadirkan Pakde Karwo, menjanjikan bisa menghadirkan Kiai sendiri, bisa menjanjikan dapat rekom dari PAN, kan nggak dapet,” kata Riza, Jumat (1/3/2019).

La Nyalla Serang Prabowo, BPN: Kami Paham KekecewaannyaFoto: Ahmad Riza Patria (Lamhot Aritonang)

Riza mengatakan Gerindra dan Prabowo sudah siap memberi rekomendasi cagub Jawa Timur ke La Nyalla dengan memintanya mencari dukungan dari Partai Demokrat dan PAN. Namun, Riza menyebut La Nyalla gagal mendapatkannya.

Karena itu, dia mengaku heran mengapa La Nyalla masih terus menyerang Prabowo.

“Kalau tidak bisa mendapatkan partai lain, kenapa harus Partai Gerindra atau Pak Prabowo yang jadi sasaran terus?” sebut Riza.

Sementara itu, juru bicara BPN Jansen Sitindaon mengatakan Prabowo sama sekali tidak marah-marah ke ulama seperti yang dituduhkan. Bagi Jansen, tuduhan tersebut tak sesuai fakta.

“Pertama, tidak benar itu tuduhan La Nyalla kalau Pak Prabowo marah ke kiai. La Nyalla harus mencabut ucapannya itu karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” kata Jansen.

Jansen menyebut banyak warga di Madura yang mengagumi Prabowo. Jansen mengatakan mungkin La Nyalla sedang tertekan melihat fenomena itu.

“Walau kami menyadari, melihat ramai dan padatnya orang yang menyambut dan mengelu-elukan Pak Prabowo kemarin di Madura, mungkin La Nyalla sekarang sedang stres berat. Karena tanda-tanda La Nyalla akan potong leher sesuai janjinya jika Prabowo menang di Madura semakin dekat. Jadi baiknya La Nyalla baiknya fokus aja memenuhi janjinya itu jika nanti terbukti Prabowo menang di Madura,” imbuh dia.

La Nyalla Serang Prabowo, BPN: Kami Paham KekecewaannyaFoto: Jansen Sitindaon (Dok Pribadi)

Soal kejadian di Sumenep, Madura yang disinggung La Nyalla, Jansen menyebut Prabowo sama sekali tidak marah. Prabowo hanya memperingatkan dan itu menurutnya masih dalam batas normal.

“Jelas di video itu Pak Prabowo bukan marah tapi menegur. Itu pun tegurannya masih dalam batas normal. Karena ada relawan yang jadi audiens bicara dengan keras ketika Pak Prabowo pidato. Itu hal yang wajarlah,” katanya.

Sebelumnya, La Nyalla melihat perilaku Prabowo di Madura cukup mencederai para ulama dan juga santri. Tetapi, lanjut La Nyalla, Prabowo memang memiliki watak yang terkadang melukai orang lain.

“Memang begitulah Pak Prabowo kalau marah-marah, nggak usah kaget biasa saja. Dan tidak perlu dipilih kalau gitu,” kata La Nyalla usai bertatap muka dengan buruh rokok di PR Gandum Jalan Raya Bandulan, Sukun, Kota Malang, Kamis (28/2).
(gbr/tsa)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cara Perusahaan Produk Bernutrisi Dukung Pemerintah Capai SDGs

Liputan6.com, Denpasar – Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA) pada hari ini meluncurkan riset dokumentasi berjudul ‘Dukungan APPNIA terhadap Percepatan Pencapaian SDGs dan Generasi Masa Depan Indonesia’.

Riset ini merupakan dokumentasi peran aktif serta komitmen jangka panjang APPNIA dalam mewujudkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tahun 2030 dan menciptakan generasi masa depan Indonesia yang berkualitas.

Ketua APPNIA, Rivanda Idiyanto mengatakan konten riset dokumentasi ini mencakup program dan aktivitas yang dilakukan perusahaan anggota APPNIA serta kerja sama asosiasi dengan pemerintah, sektor industri lain dan masyarakat.

“Kami ingin menjadi bagian penting dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan status gizi juga kesehatan ibu dan anak di Indonesia melalui kemitraan dengan pemerintah dan stakeholder lain untuk menjalankan kegiatan secara terencana dan sistematis,” kata Rivanda sebagaimana rilis yang diterima Liputan6.com, Rabu (27/2/2019).

Rivanda menjelaskan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan 17 butir SDGs. Melalui berbagai aksi nyata, APPNIA berperan mewujudkan tiga butir SDGs di sektor kesehatan yaitu SDGs 2 (tanpa kelaparan), SDGs 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), dan SDGs 6 (air bersih dan sanitasi layak) yang berkaitan erat dengan persiapan generasi masa depan Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa individu yang sehat memiliki kemampuan fisik dan daya pikir lebih kuat, sehingga memberikan mereka kemampuan berkontribusi secara produktif membangun masyarakat. Pencapaian SDGs dioptimalkan dalam bentuk kemitraan yang kolaboratif antara pihak perusahaan swasta, pemerintah, badan usaha milik negara, organisasi sosial dan asosiasi untuk memperbaiki gizi serta kesehatan ibu dan anak.

SDGs menjadi dasar perwujudan program nyata mencapai Indonesia tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, serta sanitasi yang layak,” tegas Rivanda.

Sepuluh perusahaan yang menjadi anggota APPNIA memiliki visi dan misi yang sama. Visi APPNIA adalah menjadi asosiasi yang dinamis dan kredibel di tingkat nasional dan internasional, bermitra dengan pemerintah dan pihak terkait untuk secara aktif mendukung peningkatan status gizi dan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Adapun misi APPNIA yaitu aktif mendukung program nasional pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif untuk bayi usia 0-6 bulan, memastikan semua anggota APPNIA mematuhi peraturan yang berlaku, menyediakan produk bergizi dan berkualitas sesuai standar keamanan pangan, serta secara aktif bermitra dengan pemerintah dan pihak terkait lain dalam perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

2 dari 2 halaman

Angka Kematian Ibu dan Bayi Masih Tinggi

Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini tiga kali lipat lebih tinggi daripada target tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals/MDGs), yaitu 102 per 100 ribu kelahiran hidup.

Menurut Rivanda, peningkatan gizi masyarakat khususnya ibu dan anak merupakan hal penting untuk mendukung pencapaian SDG 2 dan 3. “Program-program yang dilakukan perusahaan-perusahaan anggota APPNIA merupakan perwujudan suatu komitmen yang tertuang dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Creating Shared Value (CSV) masing-masing yang mendukung capaian SDGs,” katanya.

Untuk mencapai SDG 2, upaya yang dilakukan para anggota APPNIA yakni menciptakan lingkungan kondusif dan mandiri serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi, edukasi dan kampanye kecukupan gizi, kerja sama untuk meningkatkan pasokan pangan berkualitas serta inovasi produk.

Adapun untuk pencapaian SDG 3, program anggota APPNIA antara lain memberikan akses terhadap fasilitas kesehatan secara gratis, edukasi terkait kesehatan ibu dan anak, pemberian penyuluhan gizi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana air bersih, sanitasi, serta kebiasaan higienis melalui penguatan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Pencapaian SDGs dan penciptaan generasi yang berkualitas merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder. Peluncuran riset dokumentasi ini merupakan bukti komitmen kami dalam mewujudkan masyarakat yang sehat demi masa depan bangsa,” ujar Rivanda.

PSSI Revisi Keputusan Komdis di 2018

Liputan6.com, Jakarta Komite Eksekutif (Exco) PSSI merevisi sejumlah keputusan Komisi Disiplin (Komdis) yang diputuskan pada 2018 lalu. Langkah ini dilakukan sesuai dengan amanah kongres PSSI 20Januri 2019 di Bali yang lalu, tentang kewenangan yang diberikan kepada Exco untuk melalakukan review  terhadap keputusan Badan Yudisial itu.

Ada tiga buah keputusan Komdis yang direvisi dan sudah diputuskan lewat Surat Keputusan (SK).Satu SK fokus terhadap pelanggaran disiplin yang ditimbulkan oleh perilaku suporter yang mengakibatkan klub dijatuhi denda.

PSSI memutuskan untuk mengembalikan sebagian nilai denda kepada klub sebagai dukungan finansial dalam program edukasi suporter yang harus dilakukan di klub. Keputusan sekaligus program ini akan melibatkan semua klub peserta Kompetisi Liga-1 2018.

Selain itu Exco PSSI juga merevisi keputusan Komdis yang menjatuhkan sanksi kepada dua orang suporter Arema, Yully Sumpil dan Fanny. Kedua Aremania itu sebelumnya dilarang memasuki stadion.

Langkah yang sama juga dilakukan terhadap suporter Persib Bandung yang dilarang ke stadion menggunakan atribut. Menurut Exco PSSI, kedua hukuman ini tidak bisa terlaksana mengingat implentasi keputusan komdis, yang tidak dapat dijalankan karena kondisi terkini infrastruktur kompetisi.


2 dari 3 halaman

Alasan PSSI

Jenis keputusan komdis yang dinilai tidak bisa dijalankan adalah, larangan kepada (individu) untuk memasuki stadion dan larangan bagi penonton masuk/menonton pertandingan di dalam stadion tanpa menggunakan atribut, termasuk nyanyian, koreo dan semua hal yang terafiliasi dengan klub.

Dua hal ini, PSSI menilai, dalam implementasiya tidak hanya mengalami kendala tetapi justru berpotensi menimbulkan masalah baru, pelanggaran disiplin.

“Keputusan ini, diambil setelah dilakukan telaah panjang dan hati hati. Dengan tujuan yang terukur, yaitu perbaikan kualitas penyelenggaraan pertandingan, dibarengi upaya edukasi supporter oleh Klub,” ujar Sekjen PSSI, Ratu Tisha seperti keterangan resmi yang diterima media.

PSSI akan terus melanjutkan kajian, evalusi terhadap semua keputusan komdis lainnya. Termasuk yang berhubungan dengan Kompetisi Liga-2.

3 dari 3 halaman

Video

Penyebab Gerakan Kantong Plastik Berbayar di 2016 Gagal

Liputan6.com, Jakarta Mulai 1 Maret 2019, berbelanja di toko ritel modern tidak akan lagi mendapatkan kantong plastik gratis untuk membawa barang belanjaan. Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) ini juga sebelumnya sempat diberlakukan pada 2016, namun hanya berlangsung sekitar 3 bulan.

Terbaru, dipastikan sekitar 40.000 tokto ritel yang tergabung dalam Aprindo akan menjadikan kantong plastik belanja sebagai barang dagangan dengan harga bervariasi mulai dari Rp 200 per kantong.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mande mengatakan kali ini gerakan KPTG akan sedikit berbeda. Kantong plastik yang biasanya diberikan cuma-cuma untuk konsumen akan menjadi barang dagangan. Artinya, konsumen harus membelinya jika ingin menggunakan kantong plastik untuk membungkus barang yang dia beli.

“Jadi modelnya kami mau buat kantong plastik jadi barang dagangan harganya minimal Rp 200, kita akan buat konsumen mengeluarkan uang untuk kantong plastik,” kata dia dalam acara konferensi pers, di Kuningan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Selain itu, kantong plastik juga akan masuk ke dalam struk beserta keterangan pajak yang dibayarkan. Hal itu untuk mencegah terulangnya polemik uang kantong plastik di tahun 2016.

“Nanti kantong plastik akan masuk di bill di struk, kita juga akan bayar pajaknya, setiap transaksi itu kan ada pajaknya, jadi tidak ada yang dirugikan tidak ada yang sebut memakai uang konsumen. Kita menjadikannya barang dagangan,” tutur dia.

Lebih jauh dia mengungkapkan alasan kantong plastik berbayar tidak berlanjut di tahun 2016. Sebab gerakan tersebut tidak kunjung dibuatkan payung hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHKK).

Padahal kementerian telah meminta agar KPTG menjai gerakan nasional yang bertujuan mengurangi sampah plastik.

“Kita ini langkah konkret sambil tunggu peraturan dari KLHK. Seperti yg dikatakan KLH sejak tahun 2016 yang bilang akan ada aturan pengaturan sampah plastik, tapi hingga kini belum keluar sudah tiga tahun lamanya. Tahun 2016 pun kita juga sudah lakukan ini, namun setelah tiga bulan uji coba, polemik justru muncul dan tidak ada penanganan dari pemerintah maka kami hentikan, padahal berhasil dengan sukses,” ujarnya.

Roy berharap KPTG di ritel modern bisa membuat masyarakat lebih bijak dalam menggunakan kantong plastik. Hal ini juga diharapkan dapat diikuti industri lain, serta didukung pemerintah sebagai bentuk upaya pengurangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai di Indonesia.

“Mengubah budaya masyarakat yang akrab sekali dengan kantong plastik tidak semudah membalikkan telapak tangan, untuk itu kita coba secara perlahan mulai sekarang,” kata Roy.


Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Langkah Kongkret

Selain menjaga lingkungan hidup, KPTG juga sebagai langkah konkret implementasi dari Peraturan Pemerintah no.81 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga serta Peraturan Presiden N0-97/ 2017 Pasal 3 ayat 2 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

“Kita juga ingin menerapkan apa yang sudah menjadi peraturan yang sudah keluar kita coba konsisten,” ujarnya.

Roy mengungkapkan tujuan utama dari KPTG adalah mengubah perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik.

“Kita ingin supaya ini menjadi satu pembelajaran yang aktif bagi konsumen. Ini satu bagian edukasi pada konsumen untuk mereka juga ikut serta (menjaga lingkungan),” ujarnya.

Dengan tidak gratisnya kantong plastik diharapkan masyarakat akan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan yang selalu dibawa ketika berbelanja.

“Kalau bisa terus menerus lah membawa tas belanja sehingga tas belanja itu lebih menghemat, tidak mengotori dan mejadi sampah dan tentunya ini baik bagi lingkungan kita,” ujarnya.

Mengenai harga plastik, Roy menyebutkan hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing toko ritel. Sebab setiap toko mempunyai manajemen dan model bisnis yang berbeda.

“KPTG ini hanya ujungnya saja, tujuan utamanya adalah pengurangan sampah plastik. Supaya mereka (konsumen) tidak usah pakai kantong plastik kalau tidak mau keluar biaya, bawa saja kantong belanja yang bisa dipakaii berulang – ulang supaya tidak perlu merusak lingkungan,” tutupnya.

La Nyalla Sebut Perilaku Prabowo di Sumenep Membuatnya Tak Layak Dipilih

Malang – Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti memandang perilaku Prabowo Subianto membuatnya tak layak untuk dipilih pada Pilpres 2019 mendatang. Terlebih Prabowo menampakkan wujud aslinya saat bertemu alumni di salah satu Ponpes di Sumenep, Madura.

“Memang begitulah Pak Prabowo kalau marah-marah, gak usah kaget biasa saja. Dan tidak perlu dipilih kalau gitu,” kata La Nyalla usai bertatap muka dengan buruh rokok di PR Gandum Jalan Raya Bandulan, Sukun, Kota Malang, Kamis (28/2/2019).

Menurut La Nyalla, bukan saja di Madura, figur calon pemimpin yang terus menampakkan kemarahan tentunya tak mendapat simpati dari masyarakat.

“Tidak usah di Madura, di Malang saja kalau ada orang marah-marah masa mau dipilih sih,” ujar eks politikus Gerindra ini.

La Nyalla melihat perilaku Prabowo di Madura cukup mencederai para ulama dan juga santri. Tetapi, lanjut La Nyalla, Prabowo memang memiliki watak yang terkadang melukai orang lain.

“Tergantung orang yang melihat bisa dianggap mencederai, bisa dianggap memang wataknya seperti itu, ya dimaklumi saja. Kita cari pemimpin yang kayak Pak Jokowi, humble sama rakyat, dekat betul tidak ada batas. Kalau kiai aja dimarahi bagaimana dengan kita-kita,” ucap La Nyalla.

Sebelumnya, video capres Prabowo Subianto diduga marah-marah di hadapan ulama dan tokoh masyarakat di Sumenep beredar di media sosial. Berdasarkan potongan video yang beredar, Prabowo, yang tengah berbicara di mimbar, bertanya kepada seseorang yang diduga tengah berbicara sendiri.

Awalnya Prabowo bicara soal duit WNI di luar negeri yang mencapai Rp 11 ribu triliun lebih. Prabowo menghentikan pidatonya. Sembari menunjuk, Prabowo bertanya apakah pihak tersebut ingin menggantikannya bicara di atas mimbar.

“Kenapa kok? Ada apa you bicara sendiri di situ? Apa you aja yang mau bicara di sini?” lanjut Prabowo.

BPN Prabowo-Sandiaga pun telah memberi penjelasan. BPN menegaskan sang capres tidak marah kepada ulama ataupun tokoh masyarakat yang ada.

“Dalam video itu, sikap Prabowo menegur audiens, bukan ulama, hanya menegur sayang, tidak menegur dengan kemarahan,” ujar jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Viva Yoga Mauladi.

Tuan rumah acara, KH Moh Yazid menceritakan apa yang terjadi dalam video tersebut.

Kiai Yazid yang berasal dari Pondok Pesantren (Ponpes) Assadad, Ambunten Timur, Pamekasan, Madura mengatakan saat itu posisinya sedang berdiri tepat di depan panggung. Sementara area di sekitar panggung diisi oleh para relawan Prabowo.

“Saya kebetulan posisi saya persis berdiri, ketika beliau asyik sedang berpidato, sebetulnya bukan orang lain ya, itu relawan. Karena memang kita sterilkan di depan tangga masuk ke tempat (panggung) itu relawan semuanya,” kata Kiai Yazid.

Sementara saat berpidato, ada salah satu relawan yang posisinya tak jauh dari Prabowo sedang berbicara. Suaranya pun cukup keras sehingga langsung terdengar oleh Prabowo yang sedang berada di atas panggung.

“Nah kebetulan ada satu relawan yang sedang mengobrol kenceng kedengeran sama Pak Prabowo,” lanjut Kiai Yazid.

Kiai Yazid memastikan apa yang menjadi dugaan masyarakat jika Prabowo marah-marah itu salah besar. Pasalnya, dia tahu sendiri jika Prabowo hanya menegur dengan intonasi suara yang halus, tidak membentak.

Selain itu, ekspresi Prabowo saat menegur juga terlihat senyum-senyum. Kiai Yazid mengatakan tak melihat mimik marah-marah pada wajah Prabowo.

“Saya kira kurang pantas disebut marah, karena tidak ada marah-marah. Kalau marah-marah kan kita tahu intonasinya seperti apa ya, itu endak kok, ndak ada. Dan itu kan agak dari jauh ya video yang beredar. Kebetulan saya dekat beliau dan enggak kok beliau senyum-senyum,” jelasnya.
(fat/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Polemik Jaga Mata Jaga Telinga di Jabar dan Aceh

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat mengumumkan pembatasan siar sejumlah lagu berbahasa Inggris. Hal tersebut diumumkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam surat edaran nomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019.

Ada 17 lagu berbahasa Inggris yang hanya boleh ditayangkan pada jam tertentu. Lagu-lagu yang dibatasi penayangannya oleh KPID Jawa Barat  itu sebagai berikut:

1. Zayn Malik (Dusk Till Dawn)

2. Camila Cabello feat Pharrel (Sangria Wine)

3. The Killers (Mr Brightside)

4. Zayn Malik (Let Me)

5. Ariana Grande (Love Me Harder)

6. Marc E. Bassy (Plot Twist)

7. Ed Sheeran (Shape Of You)

8. Chris Brown feat Agnez Mo (Overdose)

9. Maroon 5 (Makes Me Wonder)

10. Bruno Mars (Thats What I Like)

11. Eamon (Fuck it I Dont Want You Back)

12. Camila Cabello feat Machine (Bad Things)

13. Bruno Mars (Versace On The Floor)

14. 88rising (Midsummer Madness)

15. DJ Khaled feat Rihanna (Wild Thoughts)

16. Yellow Claw (Till it Hurts)

17. Rita Ora (Your Song)

KPID Jawa Barat menetapkan bahwa lagu-lagu tersebut, baik dalam bentuk lagu, video klip, dan/atau sejenisnya hanya dapat disiarkan dan/atau ditayangkan pada lembaga penyiaran yang ada di wilayah layanan Jawa Barat mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB.

“Dalam klasifikasi waktu Dewasa (D) ,” tulis penyataan KPID Jawa Barat.

2 dari 6 halaman

Polemik Pembatasan Lagu

Surat edaran yang bertajuk Pembatasan Siaran Lagu-Lagu Berbahasa Inggris ini menuai polemik. Ketua KPID Jawa Barat Dedeh Fardiah pun angkat bicara. Dia menjelaskan latar belakang penetapan aturan tersebut.

Menurut dia, latar belakang ditetapkannya aturan ini berdasarkan pemantauan dan aduan masyarakat. Kemudian, setelah disesuaikan dengan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), maka ditetapkanlah 17 lagu berbahasa Inggris termasuk kategori dewasa.

“Sebetulnya ada 86 item. Berdasarkan tupoksi KPI untuk mengawasi konten siaran, dan P3SPS, di mana di situ disebutkan, program siaran yang harus tepat waktu sesuai kategori usia, bahwa program siaran yang berupa lagu atau video clip yang berisi seks, cabul, atau aktivitas seks, masuk program dewasa, dan hanya ditayangkan jam 10 malam ke atas,” ujarnya.

“Dan pembatasan ini dilakukan di wilayah KPID Jawa Barat,” dia menegaskan.

Dedeh menyayangkan adanya anggapan negatif mengenai kebijakan tersebut. Pasalnya, KPID Jabar menetapkan aturan ini bertujuan untuk menjaga norma kesusilaan di kalangan anak-anak.

“Pasti ada pro dan kontra, tapi mudah-mudahan dengan surat edaran ini, masyarakat justru lebih aware. Itu kan lagu-lagunya mengajak ke persetubuhan, seks bebas, dan lain-lain. Tapi sekali lagi, kami bukan melarang (lagu itu), hanya membatasi jam siarnya,” ujar dia.

Dedeh menambahkan aturan ini bukan lah kali pertama. Pada 2016, KPID Jawa Barat bahkan sempat melarang penayangan lagu-lagu dangdut dengan lirik berkonten dewasa.

“Dulu ada lagu dangdut Hamil Duluan, kalau dinyanyikan anak-anak bagaimana? Ini 17 lagu bahasa Inggris masih mending karena tidak semua mengerti artinya, tapi bagi yang mengerti kan dengar anak-anak nyanyi lagu itu, jadi tidak baik,” dia menandaskan.

Surat yang ditandatangani Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah itu menyebutkan aturan tersebut berlandaskan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan KPI.

“Pasal 9 Ayat (1) & Ayat (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia dan/atau latar belakang ekonomi dan (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat,” begitu bunyi peraturan landasan kebijakan mengenai pembatasan siaran lagu bahasa Inggris yang ditetapkan KPID Jawa Barat seperti diterima Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

“Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul dan/atau mengesankan aktivitas seks (2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks,” sambung pernyataan tersebut.

Aturan Bikin Penasaran

Pengamat sosial Budi Rajab menilai aturan itu di samping memberikan dampak positif yang sesuai dengan tujuan KPID Jawa Barat membatasi jam tayang lagu-lagu berkonten dewasa, tetapi ada dampak lain yang bakal terjadi di tengah masyarakat.

Menurut dosen Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung ini, masyarakat justru akan penasaran dan mencoba mencari tahu mengenai lagu-lagu yang dibatasi penayangannya ini.

“Jadi awalnya mereka hanya menikmati lagu karena instrumentalnya yang enak, tetapi mereka tidak mengerti artinya karena menggunakan bahasa Inggris, tapi ada aturan ini justru mereka jadi penasaran, mengapa ini sampai dibatasi,” kata Budi Rajab kepada Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

Pasalnya, dia mengakui sulitnya membendung arus informasi saat ini. “Yang dibatasi, malah dicari-cari,” kata dia.

Untuk itu, Budi melanjutkan, KPID Jawa Barat harus memberikan penjelasan secara detail mengenai alasan penetapan aturan tersebut. “Diumumkan saja mengapa lagu ini dibatasi penayangannya. Semua harus jelas, sampai detail, kalau tidak detail, malah jadi banyak peluang,” dia menandaskan.

3 dari 6 halaman

Reaksi Praktisi Radio di Pantura

Edaran yang dikeluarkan KPID Jawa Barat tentang pembatasan siar 17 lagu berbahasa Inggris menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya para pegiat radio yang ada di Cirebon.

Mereka menganggap 17 lagu yang masuk dalam edaran KPID Jabar tersebut tengah hits di telinga masyarakat Cirebon. Station Manager Pilar Radio Cirebon Lutfi mengatakan, sudah mendengar kabar beredarnya batasan siar dari KPID Jabar.

“Secara resmi saya belum lihat suratnya mungkin ada di kantor nanti saya lihat. Tapi dari kabar tersebut jika benar akan kami ikuti imbauan KPID,” kata dia, Selasa (26/2/2019).

Dia mengatakan, 17 lagu tersebut banyak diminta pendengar kaum milenial Cirebon. Dia sempat menyesalkan sikap KPID Jabar yang mengeluarkan edaran tersebut.

Menurutnya, edaran tersebut terbilang terlambat karena lagu tersebut sudah beredar lama.

“Tapi kan kami tidak bisa menyamakan pendengar entah itu pendengar tahu atau tidaknya lirik. Mungkin ada yang tahu tapi tidak sedetail yang didengar KPID, hanya menikmati musiknya saja,” kata dia.

Lutfi mengaku akan segera menyosialisasikan edaran KPID ke internal radio jika surat tersebut sudah resmi diterima olehnya. Lutfi mengaku siap tidak menyiarkan 17 lagu tersebut di bawah jam 22.00 WIB.

Jika ada pendengar yang meminta diputarkan lagu tersebut, Lutfi akan meminta penyiar untuk menolak secara halus.

“Ya kami paling bilang maaf lagu tersebut tidak ada di playlist kami. Apa mungkin ini (pembatasan siar) terkait undang-undang permusikan,” kata dia.

Music Director Shelter FM Helmi mengatakan, lagu-lagu yang diputar radio komersial di Cirebon didapat dari label musik. Namun, lagu tersebut dikirim dalam dua versi.

Versi pertama adalah lagu yang sudah diedit oleh label tersebut. Sedangkan, versi kedua adalah lagu yang tidak diedit, tetapi tidak boleh disiarkan oleh radio.

“Versi yang edit itu ketika ada lirik yang berbau negatif biasanya dihilangkan sedangkan versi yang full itu biasanya untuk konsumsi pribadi,” kata dia.

Helmi mengaku siap mematuhi edaran KPID Jawa Barat sejauh memberikan dampak positif bagi radionya. Menurut dia, lirik berbau negatif tersebut sudah ada sebelum KPID menyebarkan edaran.

“Dari label juga sudah disensor kok jadi kami sebenarnya aman tapi kami menghormati imbauan KPID,” kata dia.

Dia mengaku tidak memahami apa tujuan utama KPID menyebarkan edaran terkait pembatasan siar terhadap 17 lagu berbahasa Inggris itu.

4 dari 6 halaman

Polemik Lain di Aceh

Aturan terkait kesusilaan di daerah lain juga menuai polemik. Ini terjadi di Aceh. 

Beredar selentingan dari kalangan traveler menyoal banyaknya aturan yang perlu ditaati saat plesiran di Aceh.

“Banyak aturan yang tidak jelas ukurannya, misal di pantai harus pakai pakaian sopan. Sopan itu ukurannya bagaimana?” kata Nisa yang juga perempuan asli Aceh.

“Mungkin ini juga ya yang membuat turis asing mikir dua kali untuk liburan ke Aceh. Di Aceh gak bisa pakai bikini sembarangan kayak di Bali,” katanya.

Dalam Qanun Aceh nomor 8 tahun 2013 pasal 83 tertulis setidaknya ada dua pasal yang dianggap samar dan tidak jelas, yaitu poin (1) yang berbunyi: bagi wisatawan nusantara dan mancanegara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata. Dan poin (4) yang berbunyi: bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

“Itu kan aneh, bagaimana kalau yang menonton itu suami istri, masa mereka dipisah cuma karena menonton pertunjukan di Aceh, satu tempat cewek satu tempat cowok, untuk menunjukkan ini lho mereka dipisah laki-laki dan perempuan,” kata Nisa.

Kabupaten Bireuen bahkan lebih ekstrem. Pemkab setempat pada medio 2018 pernah menerbitkan surat edaran standardisasi kedai kopi dan restoran yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari 14 poin imbauan dalam terbitan tersebut, setidaknya ada 2 poin yang paling menjadi sorotan, yaitu perihal larangan perempuan dan laki-laki bukan muhrim duduk satu meja, dan perihal larangan pramusaji melayani perempuan tanpa pendamping di atas pukul 21.00 WIB. Bagi Nisa, dua poin yang dipermasalahkan tersebut sangat aneh, membingungkan dan seperti dibuat-buat.

“Dilarang melayani wanita? Mengapa harus dilarang? Itu intimidatif sekali. Misal orang lapar, enggak boleh makan gitu? Haram satu meja, dari mana hukumnya kalau itu haram?” kata Nisa.

Nisa mengungkapkan, meski aturan Pemkab Bireuen secara teritori tidak masuk dalam wilayah tempatnya tinggal, namun Nisa mengaku kasihan dengan kaum wanita yang ada di Bireuen. Padahal sebagai anak Aceh, dirinya tahu betul bagaimana cara perempuan Aceh menempatkan diri dalam pergaulan.

Dia pun menyadari penerapan syariat Islam di Aceh memang harga mati dan tidak perlu dipersoalkan. Hanya saja, aturan yang dibuat perlu dilihat dari berbagai sudut pandang dan disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak menjadi polemik dalam masyarakat.

5 dari 6 halaman

Permainan Sentimen dan Imajinasi

Negeri berjuluk Serambi Makkah ini sangat ketat memberlakukan berbagai aturan yang berkait dengan penegakan syariat.

Sejumlah payung hukum menjustifikasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Antara lain, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya, terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara rinci menjelaskan sejumlah aturan, seperti berduaan dengan bukan muhrim, judi, dan zina. Penghakimannya terdapat dalam Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Belakangan, sejumlah kabupaten dan kota mengeluarkan berbagai aturan yang mengikat warganya dalam berprilaku. Sekali lagi, aturan-aturan ini muncul dalih Aceh merupakan selasar dari negeri dimana Islam berasal, yakni Makkah.

Sejak 7 Januari 2012 Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengeluarkan surat edaran yang melarang wanita dewasa duduk mengangkang saat berkendara. Pada 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Bireuen, mengeluarkan surat edaran mengenai standarisasi kedai kopi dan restoran.

Surat edaran itu tertandatangani pada 30 Agustus 2018 oleh Bupati Bireuen, Saifannur. Salah satu isinya melarang perempuan dan pria duduk dalam satu meja, kecuali bersama dengan muhrimnya.

Di tahun yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Barat, Ramli, Ms mewajibkan warganya berbusana Islami jika ingin mendapat pelayanan administrasi di instansi setempat. Sang bupati tak segan-segan memecat kepala dinas yang intansinya yang memberi pelayanan terhadap warga tak berbusana Islami.

Aturan-aturan berselimut syariat di Aceh bukan tidak mendapat kritikan. Ada yang melihat penggembar-gemboran syariat Islam dalih ketidakmampuan pemerintah melahirkan produk yang lebih pragmatis, berkaitan dengan ekonomi politik (ekopol), misalnya.

“Perda yang diklaim syariat sebenarnya tidak mewakili syariat. Harusnya, ketika syariat itu datang, dia merespon persoalan riil kehidupan orang Aceh tentang ekopol, pertarungan sumber daya alam, kemiskinan, eksploitasi, perdagangan atau ekonomi yang adil, sebagai bagian dari pemulihan pasca konflik,” ujar Sosiolog yang saat mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Aceh, Affan Ramli kepada Liputan6.com, Selasa malam (26/2/2019).

Perda syariat lahir akibat imajinasi sempit para politisi. Politikus di Aceh tidak memiliki imajinasi syariat yang aplikatif untuk mewarnai kehidupan ekopol di Aceh. Sehingga, yang lahir hanya aturan-aturan nirguna, yang hanya menyentuh sisi tak kasat mata individu-individu di Aceh, yang harusnya menjadi tanggungjawab si individu tersebut.

“Karena tidak ada ide, jadi harus ditutupi dengan permainan sentimen-sentimen syariat dengan imajinasi syariat yang sangat sempit,” tegas Affan.

Pemerintah menutupi kegagalan-kegagalan dalam melahirkan produk yang lebih populis dengan melahirkan produk-produk berselimut syariat. Pada satu titik, kondisi ini hendak mengesampingkan aturan liyan yang sejatinya juga sangat mendasar dan perlu bagi kehidupan orang Aceh.

“Kondisi ini memaksa para profesor mengikuti selera para politisi. Saya pernah bertanya kepada seorang profesor, kenapa dimulai dari yang 4 itu, yang khalwat, maisir, khamr. Kenapa tidak dimulai dari perbankan yang ribawi itu diperbaiki dulu. Profesor bilang, karena masyarakat kita inginnya syariat yang ada cambuknya,” kata Juru Bicara Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) ini.

6 dari 6 halaman

Tak Ada Keluhan dari Wisman

Sedikit banyak, aturan-aturan berbasis qanun atau Perda syariah itu sangat berpengaruh pada kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Namun demikian Pemprov Aceh mengklaim kunjungan wisata ke daerah tersebut naik dari tahun ke tahun.

Data dari laman Pemprov Aceh mengungkap, pada 2017 terdapat peningkatan kunjungan wisata mencapai 2,9 juta orang, yang terdiri dari 2,8 juta wisatawan Nusantara, dan sisanya sekitar 78 ribu merupakan wisman.

Angka itu meningkat dibanding capaian 2016, yaitu 2,1 juta wisatawa Nusantara dan 76 ribu wisman. Pemprov memprediksi angka kunjungan wisatawan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 saja pemprov Aceh berani menaikan target kunjungan wisman menjadi 100 ribu orang.

Kabid Destinasi Pariwisata Aceh, Muzakir, saat dihubungi Liputan6.com menolak jika qanun atau perda syariah dianggap membatasi wisatawan yang ingin berkunjung ke Aceh, khususnya wisatawan mancanegara.

“Sejauh ini tidak ada komplain dari wisman. Mereka kalau ke Sabang ikut arahan kita, ikut kita kok,” kata Muzakir.

Meski demikian, Muzakir tidak tahu persis apakah perda pariwisata di Aceh menjadi penghalang bagi wisatawan untuk menjelajahi keindahan wisata alam Aceh. Namun yang pasti dirinya meyakinkan jika belum ada wisatawan yang komplain soal qanun pariwisata di Aceh.

“Maldives malah lebih syariah dari kita, wisman banyak juga di sana,” kata Muzakir.

Terlepas dari perda pariwisata, ada beberapa hal yang membuat pariwisata Aceh diklaim semakin berkembang. Selain branding “The Light of Aceh”, makin banyaknya ragam paket wisata dan minat yang tinggi dari masyarakat yang ingin terlibat di pariwisata juga menjadi pemicu utamanya.

Sejalan dengan itu, promosi pariwisata akan terus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan, penguatan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami, dan semangat branding wisata The Light of Aceh.

Ancaman Risiko Berhubungan Seks dengan Binatang

Liputan6.com, Jakarta Ada risiko yang mengancam dari perilaku seks menyimpang dengan binatang. Bagi para aktivis hak-hak binatang, mereka sering kali menentang perilaku seks menyimpang tersebut.

Mereka mengklaim, penyimpangan seksual semacam itu bukan hanya dinilai sebagai kejahatan seksual terhadap binatang, melainkan sering berakhir dengan menyakiti anak-anak dan perempuan, menurut Psikiater Era Dutta asal India, dikutip dari Latestly, Senin, 25 Februari 2019.

Dalam bahasa psikologis, seks menyimpang dengan binatang dikenal dengan dua istilah, yaitu zoophilia dan bestiality. Kedua istilah ini saling berkaitan.

Zoophilia adalah ketertarikan seksual terhadap binatang, sedangkan bestiality terlibat dalam hubungan seksual dengan binatang. Artinya, seseorang yang punya hasrat seksual bisa saja menyetubuhi binatang.

Dari jurnal berjudul Zoophilia dan Bestiality: Cross-Cultural Perspective, yang ditulis Richard Kahn dari Antioch University, Los Angeles Amerika Serikat tahun 2007 dan dicetak dalam Encyclopedia of Human-Animal Relationships, Publisher: Greenwood Press ada sebuah kasus tentang risiko menyetubuhi binatang.

Kasus ini terjadi pada tahun 2005. Seattle Times pada tahun 2005 menerbitkan artikel tentang seorang pria yang meninggal karena usus besar yang berlubang setelah berhubungan seks dengan kuda.

Kolumnis surat kabar, Danny Westneat mengungkap kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak ayal, berita berhubungan seks dengan binatang banyak dicari dan diunduh pembaca. Artikel itu pun menjadi yang paling populer dibaca.



Saksikan video menarik berikut ini:

2 dari 3 halaman

Kontak seksual dengan binatang

Profesor dari Angelo State University, Amerika Serikat, Sangeeta Singg memaparkan, zoophilia dianggap sebagai hal yang tabu dalam masyarakat modern. Tingkat prevalensi yang dilaporkan berkisar antara 8,3 persen hingga 4,9 persen pada pria dan 3,6 persen hingga 1,9 persen untuk wanita dalam populasi.

Temuan prevalensi itu ditulis Singg dalam Journal of Biological and Medical Sciences berjudul Health Risks of Zoophilia/Bestiality, yang diterbitkan 15 Maret 2017.

Namun, dalam kasus pasien rawat inap psikiatri, tingkat prevalensi zoophilia sangat tinggi (55 persen). Prevalensi zoophilia di berbagai belahan dunia tidak diketahui karena implikasi hukum dan sifat tabu dari subjek. Di Amerika Serikat dan banyak negara lain, seks menyimpang juga dianggap pelecehan terhadap hewan.

Bestiality juga dapat menimbulkan risiko kesehatan. Kontak seksual dengan hewan dapat menyebabkan masalah kesehatan berupa penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis adalah penyakit hewan yang bisaditularkan dari hewan ke manusia.

Singg menuliskan beberapa risiko penyakit akibat berhubungan seks dengan binatang.

Leptospirosis

Setiap kontak dengan organ seksual anjing, sapi, babi, kuda, dan domba dapat menularkan penyakit bakteri ini ke manusia. Leptospirosis dapat menyebabkan meningitis yang menyebabkan kematian pada sekitar 10 persen pasien.

3 dari 3 halaman

Penularan penyakit ke manusia

Echinococcosis

Cacing parasit dari kotoran anjing, kucing, dan domba dapat menyebabkan penyakit ini. Cacing menyebabkan munculnya kista di paru-paru, hati,otak, limpa, jantung, dan ginjal. Jika tidak diobati, penyakit ini bisa jadi fatal.

Rabies

Salah satu yang paling parah dari zoonosis, rabies ditularkan dari air liur kucing, anjing dan kuda. Ini adalah infeksi virus yang memengaruhi sistem saraf pusat dan hampir selalu berakibat fatal jika tidak dirawat.

Penyakit urologis

Ada juga faktor risiko penyakit urologis di antara manusia. Sebuah studi terhadap 118 pasien kanker penis, 44 persen pasien melaporkan, dirinya melakukan kontak seksual dengan binatang.

“Ini mengarah pada kesimpulan, seks dengan binatang adalah faktor risiko masalah kanker penis dan mungkin berhubungan dengan penyakit kelamin,” jelas Singg.

Selain penyakit yang bisa ditularkan, ada juga risiko cedera yang bisa disebabkan oleh hewan besar seperti kuda selama hubungan seksual.

Menguak Zoophilia dan Bestiality, Seks Menyimpang dengan Binatang

Liputan6.com, Jakarta Kabar incest (hubungan sedarah) di Lampung menjadi perbincangan publik, yang mana di antara anggota keluarga tersebut ada yang berhubungan seks dengan binatang. Bersetubuh dengan kambing dan sapi milik tetangga sempat dilakukan oleh si anak bungsu dalam keluarga tersebut.

Menilik kasus tersebut, berhubungan seks dengan binatang termasuk perilaku menyimpang. Dalam bahasa psikologis dikenal dua istilah, yaitu zoophilia dan bestiality. Kedua istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan perilaku seks menyimpang dengan binatang.

Zoophilia adalah daya tarik seksual terhadap binatang, sedangkan bestiality terlibat dalam hubungan seksual dengan binatang. Keduanya saling terkait, seseorang yang punya daya tarik seksual akan menyetubuhi binatang.

Psikiater Era Dutta asal India menegaskan, seks menyimpang dengan binatang adalah kejahatan spontan (zoofilia oportunistik), yang mana orang-orang secara kebetulan menggunakan binatang untuk melakukan kejahatan (kejahatan seksual terhadap binatang), dilansir dari Latestly, Senin, 25 Februari 2019.

Ini dilakukan karena mereka tidak memiliki akses untuk memenuhi hasrat seksual melalui cara yang dapat diterima secara sosial. Seseorang yang zoophiles (sebutan untuk zoophilia) memiliki kecenderungan untuk mengembangkan ikatan romantis dan emosional terhadap hewan.

Sebaliknya, mereka yang melakukan bestiality memandang, binatang hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tapi perilaku itu justru menyiksa dan melukai binatang.



Saksikan video menarik berikut ini:

2 dari 3 halaman

Ungkapan cinta yang umum

Sebuah jurnal berjudul Why People Who Have Sex With Animals Believe That It Is Their Sexual Orientation — a Grounded Theory Study of Online Communities of Zoophiles, yang ditulis Damian Jacob Sendler tahun 2018 meneliti tentang zoophilia dan bestility.

Hasil penelitian menunjukkan, semua individu yang zoophiles memandang, ketertarikan mereka terhadap binatang sebagai ungkapan cinta yang umum.

“Ungkapan cinta ini sebanding dengan ikatan cinta manusia dengan manusia. Mereka beranggapan, daya tarik zoophiles terhadap hewan hanya cinta terhadap spesies yang berbeda. Karena kita semua adalah bagian dari alam,” tulis Damian sebagai seksolog forensik di Felnett Health Research Foundation, New York, Amerika Serikat.

Jurnal juga mencatat, zoophilia dan bestiality ini termasuk perilaku seksualitas yang melibatkan cinta tanpa syarat, ungkapkan perasaan, tindakan, dan ketertarikan seksual. Hubungan heteroseksual juga terjadi dalam hewan sehingga zoophiles memandang cinta mereka dengan hewan sama dengan semua jenis cinta makhluk hidup lain.

Istilah zoophilia mulai dikenal pada abad ke-20 dan diidentifikasi sebagai America Psychiatric Association (APA) dalam bentuk paraphilia–bentuk klinis seksual yang menyimpang dan disfungsi psikologis pada individu. Ini karena ketertarikan mereka dan keinginan untuk berhubungan seks denganhewan, bukan manusia, menurut jurnal berjudul Zoophilia dan Bestiality: Cross-Cultural Perspective.

Jurnal ini ditulis Richard Kahn dari Antioch University, Los Angeles Amerika Serikat tahun 2007 dan dicetak dalam Encyclopedia of Human-Animal Relationships, Publisher: Greenwood Press.

3 dari 3 halaman

Legal di beberapa negara bagian AS

Walaupun seks dengan binatang adalah tindakan kejahatan seksual terhadap binatang, perilaku seks menyimpang ini legal di Kentucky, Amerika Serikat. Namun, seorang anggota parlemen negara bagian menyampaikan, sudah saatnya untuk melarang seks dengan binatang di Kentucky.

Kentucky adalah salah satu dari lima negara bagian yang mana bestiality adalah legal. Larangan untuk seks dengan binatang diajukan di Senat negara bagian tersebut pada awal Januari 2019.

“Bagian dari kekecewaan saya adalah orang-orang berpikir, itu (bestiality) semacam lelucon,” kata Senator negara bagian Kentucky, Julie Raque Adams, dikutip dari Courier Journal.

Kentucky juga salah satu dari beberapa negara bagian di AS yang tidak memiliki undang-undang tentang praktik hubungan seks dengan binatang. Negara lain yang tidak punya undang-undang tersebut, yakni Wyoming, New Mexico; Virginia Barat dan Hawaii, serta Washington, D.C.

Sementara itu, ada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan terhadap binatang, tapi RUU belum mendapatkan daya tarik di meja legislatif Kentucky. RUU yang diajukan pada tahun 2017 hanya melarang pelecehan seksual terhadap anjing peliharaan atau kucing.

RUU tidak membahas hubungan seks dengan binatang. Seiring wakut, penegakan hukum terlihat dengan mengawasi orang-orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap hewan.

Pada tahun 2017, FBI mulai melacak kejahatan kekejaman terhadap hewan, termasuk bestiality dalam National Incident Based Reporting Systems.

Beroperasi Maret, Tarif LRT Jakarta Tunggu Penetapan Pemprov DKI

Liputan6.com, Jakarta Proses pembangunan moda transportasi kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta telah mencapai 99 persen. LRT Jakarta dengan rute Kelapa Gading-Velodrome itu kini tengah dalam proses penentuan tarif yang akan  dikenakan ke masyarakat.

Direktur Utama PT LRT Jakarta, Allan Tandiono menjelaskan, pada dasarnya LRT Jakarta telah siap untuk beroperasi. Saat ini pihaknya masih menanti penentuan besaran tarif LRT Jakarta dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Untuk kisaran tarifnya, kita masih menunggu dari Pemprov ya. Tetapi konstruksi fisik kita sampaikan sudah mencapai 99 persen,” ungkap dia di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur, Senin (25/2/2019).

Dia pun menegaskan jika kabar yang menyebutkan besaran tarif LRT Jakarta  ditetapkan sebesar Rp 12 ribu tidak benar. Besaran tarif tersebut dikatakan untuk LRT Jabodebek bukan tarif LRT Jakarta.

“Jangan salah diartikan. Yang Rp 12 ribu itu LRT Jabodebek bukan LRT Jakarta,” ungkap dia.

Dia melanjutkan, pada pekan ini pihaknya akan terus mematangkan kesiapan LRT Jakarta terutama dari segi keselamatan penumpang.

“Ada hal-hal yang harus kita tekankan bahwa pengoperasian LRT butuh banyak proses pengujian sekaligus untuk memastikan bahwa kehandalan sistem dapat terjamin oleh semua penumpang,” pungkas dia.

2 dari 2 halaman

LRT Jakarta Targetkan Sertifikasi Pekan Ini

Moda transportasi kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta kini tinggal menghitung waktu untuk beroperasi secara komersial pada Maret 2019.

Pekan ini, manajemen perusahaan menargetkan untuk merampungkan proses sertifikasi. Direktur Utama PT LRT Jakarta, Allan Tandiono menuturkan, saat ini perkembangan LRT Jakarta untuk rute Velodrome-Kelapa Gading telah mencapai 99 persen. Pihaknya mengaku akan merampungkan proses sertifikasi pada satu hingga dua pekan ini.

“Seperti yang disampaikan Pak Menhub, konstruksi fisik sudah 99 persen ya. Saat ini kami sedang kejar proses pengujian sistem perkeretaapian dengan Kemenhub dan sertifikasi,” ujarnya di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur, Senin (25/2/2019).

Dia mengungkapkan, untuk mengejar target pengoperasian LRT Jakarta secara komersial pada bulan depan, kini perusahaan fokus untuk menguji kelaikan moda serta aspek keselamatan bagi para penumpang.

“Ada hal-hal yang harus kita tekankan bahwa pengoperasian LRT butuh banyak proses pengujian sekaligus untuk memastikan bahwa kehandalan sistem dapat terjamin oleh semua penumpang,” ujar dia.

Sementara itu, untuk kisaran tarif yang akan dikenakan, hingga kini, dia mengaku masih menunggu ketetapan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. “Penetapan tarif masih menunggu dari Pemprov ya,” tegas dia.