KPK Periksa Pejabat Kemenag Terkait Kasus Suap Romi

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Kepala Bagian Mutasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (Setjen Kemenag) Sujoko dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag. Sujoko akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Romi.

“Yang bersangkutan (Sujoko) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY (Romi),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (23/4/2019).

Selain Sujoko, penyidik juga akan memeriksa Kabag Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setjen Kemenag Khoirul Huda Basyir Habibullah. Khoirul juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Romi.

Dalam kasus ini KPK menetapkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Romahurmuziy diduga menerima suap sebesar Rp 300 juta terkait seleksi jabatan di lingkungan Kemenag tahun 2018-2019.

Selain Romi, KPK juga menetapkan dua orang lainnya yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS). Keduanya diduga menyuap Romi agar mendapatkan jabatan di Kemenag.

Polisi Periksa Korban Tabrak Lari Camry di Tendean-Saharjo Besok

Kejadian itu bermula saat Denny yang berprofesi sebagai pengacara, mengendarai Toyota Camry B 1185 TOD, menabrak sebuah mobil Mercy B 811 QQ di Jalan Rasuna Said arah Buncit pada pukul 19.00 WIB, Kamis 18 April 2019 malam.

Karena diduga ingin melarikan diri, Denny melanjutkan perjalanan dan menabrak empat sepeda motor dalam perjalanannya sepanjang Jalan Saharjo hingga Jalan Minangkabau yakni pengendara motor Yamaha B 3869 UHJ, Honda PCX B 4787 TVY, motor B 3151 KEZ dan Suzuki B 4776 SBR.

“Saya klarifikasi juga ya, motor itu tidak ditabrak, tapi dia senggol karena kan dia lari dari TKP pertama dan dikejar, akhirnya walau jalan enggak cukup dia paksa, nyenggol-nyenggol lah akhirnya,” ucap Nasir.

Akhirnya, mobil pelaku tersangkut di trotoar dan menabrak pagar Masjid Ar Rahman, Setia Budi, Jakarta Selatan dan tidak bisa lagi bergerak.

Akibat perbuatannya, selain pelaku yang dihakimi massa, mobil pelaku juga sempat akan dibakar massa yang sebagian besar merupakan pengemudi ojek daring, namun aksi tersebut bisa dihentikan warga sekitar serta petugas TNI dan Polri yang sudah ada di lokasi.

Pelaku yang belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, akhirnya diamankan dan dibawa ke RSCM Jakpus untuk menerima perawatan.

Akibat peristiwa Kamis malam tersebut, ada sekitar tujuh orang yang mengalami luka ringan hingga luka patah.

Atas perbuatannya Denny Supari atau DS akan diancam dengan Pasal 312 juncto Pasal 311 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman 10 tahun kurungan badan.

Sandiaga Kembali Periksa Kesehatan, Sampel Darah dan Urine Diambil

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno masih menjalani pemeriksaan seusai dikabarkan sakit pasca-Pilpres 2019. Pada hari ini, Sandiaga diambil sampel darah dan urine-nya.

Sandiaga diperiksa oleh Kepala Laboratorium Rumah Sakit Awal Bros Susidan Maulana di kediamannya di Jakarta Selatan. Sandiaga juga didampingi kedua orang tuanya, Mien Uno dan Razif Halik ‘Henk’ Uno, serta putranya Sulaiman Saladdin Uno.

Pengambilan sampel darah dan urine berlangsung pagi ini selama 30 menit. Sandiaga sempat bertanya mengenai perkembangan kondisinya.


“Sudah boleh olahraga belum?” kata Sandiaga dalam keterangan tertulis dari BPN Prabowo-Sandi, Sabtu (20/4/2019).

Sandiaga juga sempat mengunggah foto pemeriksaan kesehatannya pagi ini lewat media sosial. Sandiaga mengaku sudah 8 bulan tanpa istirahat cukup.

“Ketika badan sudah tidak mau lagi diajak kompromi setelah 8 bulan menyapa masyarakat tanpa istirahat yang cukup. Saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat yang telah mendoakan dan memberikan dukungan. Jangan patah semangat, kita terus berjuang menegakkan keadilan,” ujar Sandiaga lewat Twitter @sandiuno.

Sandiaga sebelumnya dikabarkan sakit saat pelaksanaan Pemilu 2019 yang berlangsung hari Rabu (17/4) sehingga tidak muncul saat Prabowo mendeklarasikan diri menang Pilpres. Sehari setelahnya, ia baru tampak mendampingi Prabowo selama 15 menit.
(dkp/hri)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polisi Periksa 4 Terduga Pelaku Penganiayaan Audrey di Pontianak

Sementara itu, petisi online tentang pengeroyokan Audrey di Pontianak mendadak jadi viral dengan tagar Justice for Audrey

Pantauan tim Tekno Liputan6.com, Rabu (10/4/2019), petisi agar Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPAD) agar tidak diselesaikan kasusnya dengan akhir damai masih mendapat dukungan luar biasa dari warganet.

Dibuat oleh Fachira Anindy di laman Change.org, petisi Justice for Audrey ini telah ditandatangani oleh lebih dari 2.902.071 warganet.

Sejumlah warganet mengungkapkan alasan mereka ikut menandatangani petisi ini.

“Masa depan korban lebih penting daripada pelaku, pelaku kayak gitu enggak berhak menikmati masa depan,” tulis Tri Ambarwati di Change.org.

“Melukai fisik dan psikis korban lalu berakhir damai? Itu jelas BUKAN solusi sama sekali. Mereka, para pelaku, semestinya mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang mereka perbuat,” tulis netizen lainnya, Alifah Rania.

Putri Lestari menuliskan, “Saya menandatangani ini karena tidak ingin adanya korban yang seperti ini lagi. #Justiceforaudrey.”

PAN Jamin Buchari Muslim Kooperatif: Tidak Usah Ditahan, Periksa Saja

Jakarta – PAN menegaskan Buchari Muslim, calegnya yang ditangkap Polda Metro Jaya karena kasus penipuan visa haji, tidak memiliki latar belakang kriminal. PAN mengaku prihatin dengan penangkapan Buchari.

“Beliau itu ustaz, ulama, beliau aktif di Aksi Bela Islam, Alumni 212. Dan selama ini sebagai caleg dari PAN, ditetapkan sebagai caleg karena punya rekam jejak yang baik. Jadi kami prihatin terhadap hal ini,” kata Sekjen PAN Eddy Soeparno di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/4/2019).

Eddy menjamin bahwa Buchari akan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan kasusnya. Selain itu, kata Eddy, PAN akan memberikan bantuan hukum kepada Buchari.

“PAN itu siap untuk menjamin bahwa Pak Buchari Muslim itu dia akan kooperatif. Jadi nggak usah ditahan sesungguhnya, diperiksa aja terus menerus. Kami akan menjamin bahwa dia akan kooperatif,” tutur Eddy.

“Kami memberikan bantuan hukum full kepada beliau. Jadi beliau tidak perlu memikirkan apa-apa, kami bantu secara optimal. Karena kami merasa bahwa Pak Buchari Muslim itu tidak bersalah, meskipun kami menghormati proses hukum yang berjalan,” imbuhnya.

Eddy mengatakan saat ini PAN telah membentuk tim bersama dengan PA 212 untuk memberikan bantuan hukum kepada Buchari. Namun demikian, Eddy menampik jika kasus Buchari ini dikaitkan dengan politik dan akan memantau langsung proses yang dijalani oleh Buchari.

“Kami tetap berprasangka baik bahwa ini tidak ada muatan politisnya, murni permasalahan hukum yang sedang ditangani kepolisian. Namun, kami berharap bahwa proses hukum yang dilalui Pak Buchari Muslim itu dapat berjalan fair dan transparan. Itu yang kami cermati,” ucap Eddy.

Sebelumnya, Tim Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Metro Jaya menangkap Buchari Muslim terkait kasus dugaan penipuan pengurusan visa haji. Penangkapan Buchari itu bermula dari adanya laporan seorang korban berinisial MJ dengan nomor LP/ 3368 /VI/2018/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 28 Juni 2018. MJ awalnya bertemu dengan Buchari di salah satu tempat pengajian.

MJ dan Buchari selanjutnya bertemu di depan kantor kedutaan untuk menyerahkan paspor, uang senilai USD 136.500 dan 27 buah paspor untuk diurus visa furodahnya. Penyerahan tersebut dilakukan di dalam mobil milik MJ.

“Saat itu dibuat surat pernyataan dan kwitansi penerimaan uang dan 27 buah paspor tersebut yang isinya bahwa terlapor sudah menerima uang sebesar USD 136.500 dan paspor sebanyak 27 buah untuk diurus visa haji furodah,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Kamis (4/4).

Sampai dibuat laporan polisi, Buchari tak mengurus visa haji yang dimintakan oleh korban. Selain itu, Buchari juga menyebut dirinya tak menerima uang seperti yang dijelaskan oleh MJ.

Buchari kemudian ditangkap pada pukul 04.30 WIB, Jumat (4/4) di Perum Taman Permata Cikunir, Bekasi. Polisi menyita satu buah surat pernyataan dan kwitansi dari Buchari. Dia disangkakan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP.
(azr/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Periksa Ketua KASN, KPK Telusuri Kejanggalan Seleksi Jabatan Kemenag

Jakarta – KPK memeriksa Ketua KASN Sofian Effendi sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Romahurmuziy (Rommy). Menurut KPK, Sofian ditanyai soal indikasi kejanggalan yang ditemukan terkait pengisian jabatan itu.

“Yang pasti proses seleksinya dan hubungan Kemenag dan panitia seleksi yang dibentuk KASN dengan Kemenag itu yang didalami lebih lanjut. Karena dua institusi ini, posisi KASN seperti apa dan juga kejanggalan-kejanggalan tersebut,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019).

Kejanggalan yang dimaksud KPK terkait diloloskannya Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur. Haris sendiri kini juga menjadi salah satu tersangka.

“Sejak awal kami mengidentifikasi ada dugaan upaya untuk mengubah agar nama HRS (Haris Hasanuddin) masuk dalam tiga nama yang kemudian diusulkan dan akhirnya dipilih Menag. Itu yang kami dalami dalam rangkaian proses penyidikan ini. Termasuk hari ini kepada KASN,” ucapnya.

Rommy sendiri merupakan anggota Komisi XI DPR sekaligus mantan Ketum PPP. Dia ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap.

Dugaan suap terhadap Rommy itu berasal dari Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin. Muafaq dan Haris juga telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap.

KPK menduga keduanya memberi suap senilai total Rp 300 juta kepada Rommy. Suap itu, disebut KPK, diberikan agar Rommy membantu proses seleksi jabatan keduanya.

Saat ini, KPK tengah berfokus mendalami soal prosedur pengisian jabatan di Kemenag. Alasannya, ada indikasi kejanggalan yang ditemukan KPK dalam proses pengisian jabatan itu.

KASN sendiri pernah angkat bicara soal kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kemenag ini, terutama terkait Haris Hasanuddin. Menurut KASN, pihaknya pernah mengirim surat kepada Menteri Agama (Menag) agar tidak meluluskan dan tak melantik Haris karena pernah mendapat hukuman disiplin.

“Pada saat proses berlangsung, kami kan tahu. Kami tahu, kami, KASN mengirim surat ke Menteri, mengatakan orang itu seharusnya tidak terus dong dan mohon dia dinyatakan tidak lulus,” kata komisioner KASN Nuraida Mokhsen saat dihubungi detikcom, Selasa (19/3).
(abw/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polisi Periksa PNS yang Punya Hubungan Dekat dengan Mayat dalam Koper

Polisi Periksa PNS yang Punya Hubungan Dekat dengan Mayat dalam Koper Budi Hartanto (28), korban mutilasi yang ditemukan di Blitar/Foto: Instagram

Surabaya – Polisi masih memburu pelaku mutilasi mayat dalam koper, Budi Hartanto (28). Dari belasan saksi yang diperiksa, salah satu saksi diketahui berstatus PNS Nganjuk.

“Kita sudah periksa itu alibinya, ternyata bukan. Walaupun yang bersangkutan seorang laki-laki memang sudah pernah berhubungan dengan korban,” kata Barung saat dikonfirmasi di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jumat (5/4/2019).

Barung menambahkan, PNS tersebut mengaku tidak bertemu Budi di hari penemuan mayat dalam koper di Blitar. Namun Barung mengatakan polisi tidak akan mudah percaya dengan kesaksian saksi sebelum menggali barang bukti lebih lanjut.

“Alibinya yang sudah kami periksa pada jam di hari kematian korban ini tidak tersangkut kepada bersangkutan. Tapi tidak menutup kemungkinan akan terus kita gali,” imbuh Barung.

Menurut Barung hingga saat ini sang PNS masih berstatus sebagai saksi. Pihak kepolisian juga sudah memulangkan yang bersangkutan usai diperiksa.

“Iya saksi, dibawa ke Polda Jatim dan sudah dipulangkan. Iya dari semalam,” lanjutnya.

Saat ditanya terkait pencarian kepala hingga pelaku, Barung mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan penyidikan terkait kasus mutilasi tersebut. Selain itu, pihaknya masih menunggu hasil laboratorium forensik keluar.

“Pencarian potongan tubuh yang lain. Pagi ini Polres Blitar Kota tadi di TKP setengah tujuh tadi sampai saat ini ada hal yang kita gali lagi kemungkinan potongan tubuh akan kita telusuri kembali. Satu hal yang kita temukan yang signifikan yang kita gali. Tapi untuk membuktikan ini kita tunggu labfor hari ini,” pungkasnya.
(sun/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Buru Pelaku Mutilasi Mayat dalam Koper, Polisi Periksa 12 Saksi

Surabaya – Polda Jatim telah mengambil alih kasus pembunuhan Budi Hartanto (28), mayat dalam koper yang ditemukan di Blitar. Kini polisi memeriksa 12 saksi terkait kematian honores SD Banjar melati dan guru tari tersebut.

“Kita sudah minta keterangan ada sekitar 12 orang,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (4/4/2019).

Saat ditanya siapa saja 12 tersangka tersebut, Barung mengaku para saksi merupakan orang terdekat korban. Selain itu, para saksi juga merupakan orang yang terakhir kali berinteraksi dengan Budi.


“Mereka yang dekat, mereka yang terakhir bersama sama dia, cukup itu sudah membuka sedikit-lah itu,” lanjutnya.

Kasubdit III Jatanras Polda Jatim AKBP Leonard Sinambela mengatakan pihaknya masih berfokus pada pemeriksaan saksi-saksi terkait penemuan mayat dalam koper.

“Kalau dari penyidik Poolres Blitar Kota bergabung sama Kediri kan masih mintakan keterangan beberapa kawannya yang terakhir ketemu atau bersama dengan korban di sanggar. Habis gitu kan dianya pergi ke mana, masih diselidiki. Kita fokusnya masih di situ,” imbuh Leo.

Saat ditanya bagaimana proses pencarian kepala Budi yang dimutilasi, Leo menambahkan ada tim khusus yang juga melakukan pencarian. Namun, pihaknya belum tahu lokasi kepala korban berada di Blitar atau Kediri.

“Sebagian dari Polres Blitar Kota masih melakukan pencarian. Ini yang kita belum tahu, karena harus dipastikan juga harus ketemu TKP pembunuhannya dimana juga, kan begitu,” ungkap Leo.

“Kita juga di Blitar itu pembuangan di sana, tapi di bidangnya (kepala) di tempat lain kan bisa juga. Seperti di Blitar juga kan,” lanjutnya.
(hil/fat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Petugas Gabungan Periksa Kondisi Jalan Amblas Akibat Longsor di Ponorogo

Liputan6.com, Ponorogo – Petugas gabungan dari polisi Resor Ponorogo, Dinas Perhubungan, dan anggota TNI mendatangi Jalur Utama Ponorogo menuju Pacitan, tepatnya di kilometer 28 Desa Wates, Kecamatan Slahung, Ponorogo.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Rabu (3/4/2019), rombongan datang untuk memeriksa langsung kondisi jalan yang amblas.

Saat ini panjang retakan mencapai 350 meter dengan kedalaman hampir 80 sentimeter. Bahkan, separuh badan jalan amblas sebagian longsor ke dasar jurang. Untuk menghindari meluasnya retakan, polisi mengalihkan jalur kendaraan bermuatan berat melalui Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Polisi juga menerapkan sistem buka tutup.

Jika retakan dan penurunan jalan terus bertambah, polisi akan menutup jalan ini secara total. Apalagi ketika turun hujan. Sebab, dikhawatirkan retakan dan penurunan badan jalan masih bisa terjadi.

BPN Prabowo Minta Propam Periksa Pengakuan AKP Sulman Soal Arahan Dukung 01

JakartaEks Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz menuding Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna memerintahkan jajarannya memenangkan Jokowi dan Ma’ruf Amin. BPN Prabowo-Sandiaga, meminta Propam Polri untuk mencari tahu kebenaran tudingan AKP Sulman.

“Selayaknya Propam Polri segera mengambil alih dan melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan kasus posisi terhadap masalah ini,” ujar Sufmi Dasco Ahmad Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, kepada detikcom, Minggu (31/3/2019).

Dasco beranggapan, Propam tak perlu menunggu pengaduan terkait tuduhan eks Kapolsek Pasirwangi tersebut. Dia menganggap isu ini sudah beredar luas di masyarakat.

“Propram Polri tidak perlu lagi menunggu pengaduan dari masyarakat karena ini adalah dugaan perkara yang sudah menjadi perhatian dari masyarakat,” tuturnya.

Dia meminta kepolisian tetap menjaga netralitas dalam pilpres. Menurutnya, netralitas Polri itu suda diteken Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan mengeluarkan Surat Telegram (STR) 126 tanggal 20 Maret 2019.

“Kita semua tahu bahwa Kapolri baru saja mengeluarkan STR 126 tanggal 20 Maret tahun 2019 yang isinya ada berapa poin netralitas Polri,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz menuding Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna yang memerintahkan dirinya dan kapolsek di Garut untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf.

Namun Budi Satria, menyangkal kesaksian Sulman. Dia bersumpah tidak pernah memerintahkan Sulman untuk menggalang dukungan kepada Jokowi.

“Wah Demi Allah, sumpah saya nggak bisa berdiri kalau saya ngomong gitu,” tutur Budi saat dimintai konfirmasi detikcom.

(rvk/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>