Orang Desa Juga Bisa Kena Hipertensi, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Jika Anda mengira tekanan darah tinggi atau hipertensi hanya dialami oleh masyarakat perkotaan saja, ini salah besar. Faktanya, orang-orang yang hidup di pedesaan bisa terkena hipertensi.

Beberapa waktu lalu, ketika berbincang dengan seorang kepala dinas kesehatan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2019 di Tangerang Selatan, Banten Presiden Joko Widodo sempat terkejut mendengar bahwa di wilayah Natuna, Kepulauan Riau banyak orang terkena hipertensi. Salah satu faktor yang bisa meningkatkan kondisi itu kemungkinan besar adalah konsumsi garam.

“Kemungkinan sekali hal itu karena konsumsi garamnya tinggi sekali,” kata Prof. Dr. dr. Suhardjono SpPD-KGH, K.Ger kepada Health Liputan6.com di Jakarta ditulis Sabtu (23/2/2019).

Di kesempatan yang sama, Presiden Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia Tunggul Situmorang mengatakan, dahulu di publikasi awal mengenai hipertensi, daerah dengan angka tertinggi di Silungkang, Sumatera Barat. Penyebabnya karena daerah tersebut memang memiliki konsumsi garam yang tinggi.


Simak juga video menarik berikut ini:

2 dari 3 halaman

Konsumsi garam meningkat dengan modernisasi

Tunggul mengatakan, konsumsi garam di daerah-daerah luar kota memang meningkat seiring dengan  modernisasi. Namun, penelitian dari Jepang di Amerika Serikat telah membuktikan hal semacam itu.

“Dengan kondisi diet garam yang bertambah, maka prevalensi hipertensinya juga bertambah,” ungkap Tunggul menjelaskan.

Dia menambahkan, dalam sebuah studi di Jawa Barat, orang-orang di desa memang banyak mengonsumsi garam.

“Mereka memang ‘lauk’nya garam. Makan pakai garam. Jadi ini bukan soal di kota atau di desa, walaupun stres dan lainnya (berpengaruh), tapi yang utamanya juga konsumsi garam.”

Sehingga, pemerintah diminta untuk membuat regulasi khusus terkait konsumsi garam. Tunggul mencontohkan di Inggris yang tidak memperbolehkan konsumen restoran menambahkan garam secara mandiri.

3 dari 3 halaman

Hipertensi, pintu gerbang stroke dan penyakit jantung

Tunggul mengatakan bahwa hipertensi bisa menjadi awal mula dari berbagai penyakit tidak menular yang mematikan. Misalnya masalah jantung dan stroke.

“Hipertensi adalah biang keladi dari kelainan pada ginjal, jantung, bahkan pada saraf dan semua organ yang mempunyai pembuluh darah,” kata Tunggul. Maka dari itu, penyakit semacam ini harus diwaspadai.

Salah satu untuk mencegahnya adalah dengan mengurangi konsumsi garam dan juga makanan-makanan kemasan yang mengandung monosodium glutamat (MSG). Tentu saja, juga diimbangi dengan gaya hidup sehat seperti rajin olahraga.

Kemenag Minta Pengurus Masjid Selektif Undang Penceramah

Liputan6.com, Jakarta – Drijen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Muhammadiyah Amin mengimbau semua pihak agar masjid tidak dimanfaatkan kelompok tertentu untuk melakukan dakwah negatif, seperti hoaks, ujaran kebencian, radikalisme dan lainnya.

“Masjid adalah tempat ibadah dan tempat umat untuk mendapatkan kedamaian,” ujar Amin di sela menjadi narasumber Rakor Pembentukan Pokja Pendamping Sasaran Deradikalisasi Wilayah Jatim, Jateng dan DI Yogyakarta di Surabaya, Kamis, 21 Februari 2019. 

Terlebih, kata dia, di tahun politik sekarang ini pengurus masjid dan jamaah harus teliti dan selektif mengundang penceramah, sebab masjid sangat rentan dijadikan tempat berkampanye dengan berdalih melakukan dakwah.

“Jangan sampai masjid yang seharusnya sebagai tempat menebar kesejukan dan kedamaian, justru dijadikan tempat menebar fitnah dan adu domba,” ucap Amin seperti dilansir dari Antara. 

Berdasarkan catatannya, akhir Oktober 2018 muncul hasil survei Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) tentang masjid terindikasi radikalisme yang menyasar 100 masjid di lingkungan pemerintah dan lembaga dan hasilnya 41 masjid terindikasi radikalisme.

Kemenag, lanjut dia, mengundang P3M untuk memaparkan secara detail hasil survei tersebut, apalagi yang diteliti masjid pemerintahan.

2 dari 2 halaman

Beri Pembimbingan

Menurut dia, masjid di lingkungan pemerintahan/lembaga itu banyak yang ditangani atau pengurusnya bukan orang berkompeten dan kurang memiliki ilmu agama dengan baik, tapi sebagian besar merupakan pegawai dan pensiunan kantor kementerian/lembaga tersebut.

“Dari masalah itu, Kemenag mengirimkan surat ke setiap sekretaris kementerian/lembaga supaya menempatkan pengurus masjid berkompeten,” katanya.

Untuk mengantisipasinya, Kemenag selalu melakukan pembinaan tentang tugas pengurus masjid dan bagaimana membina jamaah, termasuk imbauan agar para penceramah memegang teguh sembilan seruan Menteri Agama tentang ceramah di rumah ibadah.

“Kalau misalnya ada penceramah menyampaiakan hal terlarang, berikutnya jangan dipakai lagi. Karena masjid terndikasi hal negatif tidak terlepas dari tiga hal, yaitu jamaah, pengurus serta dai,” katanya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:  

Kemenag: Hindarkan Masjid Dimanfaatkan Kelompok Penyebar Radikalisme

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Muhammadiyah Amin mengatakan, masjid harus terus dijaga kesuciannya dan dijauhkan dari pihak-pihak yang ingin menjadikannya sebagai tempat untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, bahkan melakukan aktivitas politik.

“Masjid adalah tempat ibadah dan tempat umat untuk mendapatkan kedamaian. Ini harus disadari semua pihak agar masjid tidak dimanfaatkan kelompok tertentu untuk melakukan dakwah negatif melalui hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, dan lain-lain,” ujar Muhammadiyah Amin di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/2/2019).

Dia melanjutkan, akhir Oktober 2018 keluar hasil survei Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) tentang masjid terindikasi radikalisme.

Survei itu menyasar 100 masjid di lingkungan pemerintah dan lembaga. Hasilnya, 41 masjid terindikasi radikalisme. Dari situ, Kemenag mengundang P3M untuk memaparkan secara detail hasil survei itu, apalagi yang diteliti masjid pemerintahan.

Menurut Muhammadiyah, pihaknya tahu masjid yang ada di lingkungan pemerintahan atau lembaga banyak yang ditangani oleh pengurus yang tidak berkompeten. Para pengurus masjid tersebut kurang memiliki ilmu agama dengan baik, sebagian besar merupakan pegawai dan pensiunan kantor kementerian atau lembaga tersebut.

Dari masalah itu, Kemenag mengirimkan surat ke setiap Sekretaris Kementerian/Lembaga supaya menempatkan pengurus masjid yang berkompeten.

“Jangan dibiarkan begitu saja. Karena boleh jadi pengurus masjid yang rata-rata pensiunan kementerian tersebut justru mengundang penceramah yang malah memanfaatkan masjid itu untuk menyebarkan hal-hal negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, bahkan radikalisme,” kata Muhammadiyah seperti dikutip Antara.

Belajar dari situ, pembinaan terhadap pengurus masjid, remaja masjid, dan jamaah masjid seluruh masjid di Indonesia harus terus dilakukan. Sejauh ini, lanjut Muhammadiyah, pihaknya selalu melakukan pembinaan mengenai tugas pengurus masjid dan tugasnya membina jamaah.

2 dari 3 halaman

Teliti Mengundang Penceramah

Ia juga mengimbau agar para penceramah memegang teguh sembilan seruan Menteri Agama tentang ceramah di rumah ibadah.

“Pegang itu. Kalau misalnya ada penceramah menyampaikan hal terlarang, berikutnya jangan dipakai itu. Karena masjid terindikasi hal negatif tidak terlepas dari tiga hal, yaitu jamaah, pengurus, dan dainya,” ujar Muhammadiyah.

Di tahun politik ini, pengurus dan jamaah masjid juga harus teliti dan selektif dalam mengundang penceramah mengingat masjid sangat rentan dijadikan tempat berkampanye dengan berdalih melakukan dakwah.

“Jangan sampai masjid yang seharusnya sebagai tempat menebar kesejukan dan kedamaian, justru dijadikan tempat menebar fitnah dan adu domba,” kata Muhammadiyah Amin.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PHRI Gelar Penghargaan untuk Hotel Terbaik yang Meningkatkan Pariwisata

Liputan6.com, Jakarta – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) adalah suatu organisasi yang berorientasi kepada pembangunan dan peningkatan kepariwisataan melalui bidang jasa perhotelan dan restoran di Indonesia.

Di ulang tahun ke-50, mereka memberikan penghargaan pada hotel dan restoran terbaik dalam berbagai kategori di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, pada 11 Februari 2019.  Patra Comfort Bandung meraih penghargaan sebagai hotel bintang tiga terbaik atau The Best 3-Star Hotel’ di Indonesia.

“Penghargaan ini membuktikan bahwa Patra Jasa telah mengelola hospitality melalui hotel Patra Comfort Bandung secara lebih modern dan lebih baik,” ucap Direktur Utama PT Patra Jasa, Hari Tjahya Wibowo dilansir Antara, 15 Februari 2019.

Di acara yang juga dihadiri Presiden Jokowi itu, Hari mengatakan penghargaan ini membuktikan Patra Comfort Bandung masih dipercaya menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk menginap di Bandung. Salah satunya karena letaknya yang sangat strategis, yaitu di Jalan Ir. H. Djuanda Dago.

Kategori penghargaan lainnya dalam Anugerah PHRI 2019 adalah Best Resort Hotel, Best City Hotel, Best Affordable Hotel, Best 1 Star Hotel, Best 2 Star Hotel, Best 4 Star Hotel, Best 5 Star Hotel.

Berdiri sejak 1975, PT Patra Jasa adalah salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang telah berkembang dan fokus pada bisnis Pengembangan Properti (Property Development).

Saat ini mereka memiliki tiga pilar bisnis yaitu pengembang properti, hotel dan restoran, dan multi layanan. Sementara untuk restoran terdapat tiga penghargaan yakni The Best Nusantara Restaurant, The Best Oriental Restaurant, The Best Continental Restaurant. 

Selain 11 penghargaan tersebut, PHRI juga memberikan tiga penghargaan spesial untuk Wellness Resort, Moslem Friendly Hotel, dan Bahari Restaurant.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Inas: Indomatrik Digunakan untuk Dongkrak Opini Elektabilitas Prabowo

Jakarta – Anggota Penugasan Khusus Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir, menduga Indomatrik digunakan untuk kepentingan mendongkrak opini survei Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Indomatrik sebelumnya merilis hasil survei yang menunjukkan selisih elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga sebesar 3,93%.

“Jika orang yang sama, yaitu Husin Yazid memegang posisi penting di dua lembaga survei yang berbeda, tentunya dia dapat memainkan kartu yang sama juga. Artinya bahwa pada saat Pilpres 2014, Husin Yazid bermain kartu remi untuk kepentingan Prabowo, maka tidak salah juga jika kita duga bahwa dia akan bermain mati-matian untuk Prabowo di pilpres 2019,” ujar Inas kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).

Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid,sebelumnya mengatakan Indomatrik dan Puskaptis ialah dua lembaga survei yang berbeda. Namun Husin Yazid pernah menjabat Direktur Eksekutif Puskaptis.

“Jadi, jika pada tahun 2014 yang lalu, Puskaptis ditengarai digunakan oleh Prabowo Subianto untuk membangun opini agar survei Prabowo menjadi di atas Jokowi, maka tidak salah juga kalau kita duga bahwa Indomatrik digunakan oleh Prabowo-Sandi untuk mendongkrak opini survei Prabowo-Sandi yang memang stagnan dan mentok disekitaran 30-an persen saja,” sambungnya.

Inas, yang juga politikus Hanura mengutip keterangan anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk, yang menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya.

“Maka berarti bahwa Indomatrik bukanlah lembaga survei yang kapabel dan bisa dipercaya, sehingga kesimpulan bahwa Indomatrik adalah alat Prabowo Subianto untuk mendongkrak opini elektabilitasnya, bukanlah isapan jempol belaka,” kata Inas.

(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Quick Count Pilpres 2014 Diungkit, Husin Yazid Serang Balik Hamdi Muluk

Jakarta – Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk menyebut Indomatrik cuma ganti nama dari Puskaptis. Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, menyerang balik Hamdi.

Yazid menyebut Hamdi tidak independen dan melibatkan lembaga survei yang ada di bawah naungan Persepi untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di Pilgub DKI 2017. Ini lantaran Hamdi mengungkit soal Puskaptis yang dikeluarkan dari Persepi karena dituding manipulatif karena quick count di Pilpres 2017 berbeda dari lembaga survei lainnya dengan memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa.

“Justru Pak Hamdi Muluk yang ganti nama dari ketua jadi anggota. Karena sebagai ketua dewan etik dia tidak independen. Keberpihakan kepada calon-calon. Dan bahkan disinyalir menyuruh beberapa anggotanya di Persepi untuk mendukung calon tertentu. Contoh di Pilgub DKI 2017, di Ahoker,” tutur Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).


Dia mengatakan hanya berasumsi. Setelah mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017, Yazid menduga Hamdi bersama beberapa lembaga survei di bawah Persepi kini mendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

“Saya berasumsi. Dulu dia Ahoker benar. Sekarang dia disinyalir. Karena dia membawahi beberapa lembaga survei yang dulu ke Ahok ini. Sekarang kan ke Jokowi, 01,” ucap Yazid.

Dia juga menyebut Hamdi tak punya pengalaman. Alasan-alasan ini pula yang disebut Yazid Puskaptis tak bersedia untuk diaudit pada 2014 lalu.

“Kedua, Saya pertanyakan integritas, kredibilitas, plus kompetensi dari Prof Hamdi Muluk karena dia belum punya pengalaman dalam survei bupati, wali kota, dan gubernur.Sementara saya, dari 2014 sudah lakukan 350-an untuk bupati-wali kota. Plus 34 provinsi. Dan presiden 2004-2009. Artinya dia tak punya kompetensi. Untuk apa saya diperiksa orang tak berpengalaman,” kata Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Indomatrik mengeluarkan survei terkait Pilpres 2019. Hasilnya, elektabilitas Prabowo-Sandiaga semakin mendekati Jokowi-Ma’ruf Amin.

Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, mengatakan Indomatrik tidak terdaftar di Persepi. Hamdi kemudian mengungkit soal hasil quick count Pilpres 2014 dari Puskaptis yang berbeda dengan perhitungan real count KPU.

Quick count Puskaptis, menyatakan elektabilitas Prabowo-Hatta Radjasa unggul dari Jokowi-Jusuf Kalla. Padahal kebanyakan lembaga survei mengumumkan kemenangan Jokowi-JK.

Hamdi kemudian mengungkit Puskaptis yang tak mau diaudit terkait quick count tersebut. Hamdi kemudian meminta masyarakat skeptis dengan melihat rekam jejak penyelenggara riset.

“Publik harusnya tidak melupakan rekam jejak Yazid dalam kasus kesalahan quick count di 2014. (Indomatrik) itu ganti nama saja (dari Puskaptis),” tandas Hamdi ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Puskaptis merupakan satu dari 4 lembaga survei yang dipermasalahkan saat Pilpres 2014 karena diduga memanipulasi hasil quick count. Pukaptis dan tiga lembaga riset lainnya, yakni Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI), memenangkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Padahal lembaga survei lainnya merilis hasil Jokowi-Jusuf Kalla yang menang, dengan selisih angka tidak jauh dari real count KPU.

Hasil prediksi 4 lembaga itu sangat melenceng jauh dari real count KPU di mana pasangan Jokowi-JK mendapat perolehan 53,15% sementara Prabowo-Hatta 46,65%. Dari 4 lembaga survei yang diduga melakukan manipulatif, Puskaptis dan IRC yang prediksinya paling melenceng.

Puskaptis memiliki perbedaan angka sebesar 5,20%, sementara IRC selisihnya 4,26%. Padahal mereka sama-sama mematok margin error +-1%. Artinya, dalam prediksi mereka, kemungkinan perbedaan data dengan real count tidak akan lebih dari 1 persen. Namun kenyataannya sangat jauh.
(jbr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKI

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah menyewa lembaga survei Indomatrik untuk menguntungkan pihaknya. Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga juga tak mempersoalkan pimpinan Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014 bersama lembaga survei Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

“Saya ingin tegaskan Indomatrik tidak ada hubungan sama sekali dengan BPN Prabowo-Sandi. Karena kami tidak menyewa jasa konsultan atau lembaga survei dari eksternal karena kami menggunakan dari Internal,” kata Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).

Indomatrik sendiri diketahui tak masuk dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Pihak Persepi menyoroti soal Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014. Saat itu Yazid merupakan Direktur Eksekutif Puskaptis, lembaga survei yang dituding manipulatif karena hasil quick countnya memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa, meleset dari real count KPU yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla.


Akibatnya, Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan Persepi. Puskaptis juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Kini nama Yazid kembali diperbincangkan sebab hasil survei Indomatrik juga berbeda dengan banyak lembaga survei lainnya. Jelang Pilpres 2019, Indomatrik menyebut elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin hanya terpaut tipis dari Prabowo-Sandiaga Uno, tak sampai 4%.

BPN Prabowo-Sandiaga Uno tak mempermasalahkan track record Yazid di Pilpres 2014. Andre Rosiade mengungkit soal Indomatrik yang hasil surveinya di Pilgub DKI 2017 sesuai, Anies Baswedan-Sandiaga mengalahkan Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

“Mengenai hasil survei yang meleset di Pilpres 2014, kita juga tahu lembaga-lembaga survei yang sekarang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% adalah lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok juga unggul di 2017,” tuturnya.

Andre pun menyebut lembaga-lembaga survei yang hasilnya menunjukkan keunggulan Jokowi sebagai partisan.

“Ternyata mereka semua juga meleset. Sedangkan Indomatrik waktu Pilkada 2017 prediksinya tepat bahwa Anies dan Sandi akan menang, termasuk hasil quick count nya di Pilkada DKI Indomatrik juga tepat. Ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga survei pendukung Jokowi juga pernah salah,” sebut Andre.

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKIFoto: Husin Yazid. (Dok detikcom).

Meski mengaku tak membela Indomatrik, ia kembali mengungkit soal hasil lembaga survei itu yang bisa sesuai dengan real count KPU di Pilgub DKI. Andre juga menyebut salah satu tokoh riset pemilu yang berpindah dari satu lembaga ke lembaga survei lainnya.

“Dan yang publik harus ketahui bahwa lembaga survei yang menyatakan Jokowi menang ini sama dengan lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok menang,” ujar politikus Gerindra itu.

“Saya tidak ingin membela Indomatrik tapi saya ingin kita objektif saja. Bahwa lembaga-lembaga survei yang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% ini adalah lembaga2-lembaga yang sama menyatakan Ahok unggul 20% juga dan faktanya Ahok kalah dan yang benar ini adalah Indomatrik. Saya rasa enggak ada masalah ya. Dulu juga Saiful Mujani ada di LSI sekarang ada SMRC, kan enggak ada masalah,” tambah Andre.

Yazid juga sudah membantah Indomatrik berafiliasi dengan Prabowo-Sandiaga. Senada dengan Andre, Yazid juga menyinggung hasil Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” ungkap Yazid, Sabtu (16/2).

TKN Jokowi-Ma’ruf meragukan kredibilitas hasil suevi ini. Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menuding Puskaptis dan Indomatrik sama-sama bersamalah.

“Antara Puskaptis dan Indomatrik sama saja. Kedua-duanya memiliki rekam jejak bermasalah. Lembaga survei ini seperti ini dapat membodohi rakyat dengan tujuan penggiringan opini dengan motif bisnis. Publik perlu kritis terhadap hasil survei dari lembaga survei yang partisan. Lihat dulu track record lembaga survei tersebut. Sandingkan dengan hasil lembaga survei yang lain. Kalau hasil surveinya nyeleneh sendiri patut diduga lembaga survei tersebut sedang membangun framing politik,” urai Ace.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dituding Berpihak ke Prabowo, Indomatrik: Tak Ada Bukti, Kami Independen

Jakarta – Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, mengomentari soal pernyataan lembaganya yang tak masuk ke dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Yazid mengatakan asosiasi lembaga survei tak hanya Persepi.

“Kan disebut tak gabung Persepi. Kan ada 3-4 perkumpulan atau asosiasi lembaga survei. Kan kita mau gabung ke mana saja boleh?” kata Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Lalu Yazid mengungkit soal survei-survei di masa Pilgub DKI pada 2017 lalu. Dia mengatakan saat itu Indomatrik mengeluarkan hasil survei yang hasilnya dinyatakan Pilgub DKI akan berlangsung dua putaran dan Anies Baswedan akan menang.
Dia mengatakan hasil survei Indomatrik ini berbeda dengan survei kebanyakan. Dia bertanya balik soal kredibilitas lembaga-lembaga survei tersebut.
“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” kata dia.

Yazid berasumsi 7-9 lembaga tersebut kini memihak ke Jokowi. Yazid juga menduga Hamdi Muluk tidak independen.

“Dan 7-9 lembaga survei pro-Ahok, sekarang disinyalir ke Jokowi. Hamdi Muluk yang jadi dewan etik juga disinyalir ke 01. Saya juga pertanyakan Prof Hamdi Muluk, kok dari Ahoker, itu keberpihakan? Apakah itu benar sebagai dewan etik?” ucap dia.

Yazid juga menanggapi soal pernyataan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang menduga lembaganya berpihak pada pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Dia mengatakan siap menjelaskan metodologi survei.

“Tidak ada bukti (berpihak ke Prabowo-Sandiaga). Saya benar-benar independen. Saya beri pembelajaran kepada masyarakat ini fenomena 5 tahunan. Saya mempunyai rasa bertanggung jawab. Rasa panggilan saya tentang ilmu metodologi survei. Dan masalah duit, itu duit kami sendiri. Kami siap, kami jelaskan semua metodologi,” ujar Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Persepi menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya. Persepi juga menyoroti sosok Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid.

“Tidak, tidak terdaftar. Itu yang punyanya si Yazid yang dikeluarkan dari Persepi tahun 2014,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meragukan hasil survei Indomatrik yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto semakin mendekati capres petahana. Karding mengaku baru mengetahui ada lembaga survei bernama Indomatrik.

Begitu juga Sekjen NasDem, Johnny G Plate, yang menertawai hasil survei Indomatrik karena berbeda dengan lembaga survei lainnya. Johnny menganggap hasil survei itu hanya untuk menyenangkan kubu Prabowo-Sandiaga.

Simak Juga ‘Survei Indomatrik: Elektabilitas Prabowo Mulai Kejar Jokowi’:

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(jbr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lembaga Survei Indomatrik Tak Terdaftar di Persepi

Jakarta

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya. Persepi juga menyoroti sosok Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid.
“Tidak, tidak terdaftar. Itu yang punyanya si Yazid yang dikeluarkan dari Persepi tahun 2014,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Untuk diketahui Yazid pernah menjadi ketua lembaga survei bernama Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), yang dijatuhi sanksi berupa pencopotan status keanggotaan oleh Persepi pada 2014.

Pada saat itu, Puskaptis menyebut Prabowo Subianto-Hatta Radjasa unggul perolehan suara dari Joko Widodo-Jusuf Kalla berdasarkan hasil quick count, padahal kebanyakan lembaga survei mengumumkan kemenangan Jokowi-JK.

“Husin Yazid dengan Puskaptis di 2014, dia kan tidak mau diaudit, diundang (untuk presentasi proses riset) juga tidak mau datang. Terus terbukti melakukan pelanggaran, kami keluarkan,” ujar Hamdi.
Kembali ke Indomatrik, mereka baru saja merilis hasil survei elektabilitas capres-cawapres hingga akhir Januari 2019. Hasilnya, elektabilitas capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebesar 44,04% dan Jokowi-Ma’ruf Amin, yang meraih 47,97% atau selisih angka elektabilitas antar kedua paslon hanya terpaut tipis.
Menanggapi hasil survei Indomatrik tersebut, Hamdi mengimbau agar masyarakat skeptis dengan melihat rekam jejak penyelenggara riset. “Publik harusnya tidak melupakan rekam jejak Yazid dalam kasus kesalahan quick count di 2014. (Indomatrik) itu ganti nama saja (dari Puskaptis),” tandas Hamdi.

Saksikan juga video ‘Survei Indomatrik: Elektabilitas Prabowo Mulai Kejar Jokowi’:

[Gambas:Video 20detik]

(aud/knv) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polemik Soal Harga Avtur, Nih Data Impornya

Jakarta – Belakangan ini publik dihadapkan oleh polemik harga tiket pesawat yang tinggi. Penyebab harga tiket tinggi dikarenakan mahalnya harga avtur yang dijual oleh PT Pertamina (Persero).

Keluhan tersebut disampaikan oleh pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, tingginya harga tiket pesawat membuat okupansi kamar hotel menurun.

Belakangan ini juga disebut bahwa tingginya harga avtur dikarenakan oleh pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan sebesar 10%. Namun, hal tersebut dianggap tidak tepat karena komponen avtur dalam pembentukan tiket pesawat hanya sekitar 20%.

Di balik polemik harga avtur, detikFinance mendapatkan data impornya yang tergabung dalam komponen hasil minyak. Dari data BPS yang dikutip, Jumat (15/2/2019). Impor avtur pada Januari 2019 tercatat sebesar 121,1 ribu ton dengan nilai US$ 69,29 juta. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan bulan Desember 2018 yang sebesar 127,7 ribu ton dengan nilai US$ 76,89 juta.

Sedangkan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, nilai impor mengalami peningkatan 22,61%, yaitu dari volume 85,8 ribu ton dengan nilai US$ 56,51 juta menjadi 121,1 ribu ton dengan nilai US$ 69,29 juta di Januari 2019.

“Ini kan avtur rata-rata tahunan dan bulanan, selama 3 tahun saja, bisa dilihat trennya, kalau 2018 bisa dilihat dari sisi volume turun dia, nilainya naik kelihatan di situ karena price-nya,” kata Direktur Statistik Distribusi BPS Anggoro Dwitjahyono di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Sedangkan data sepanjang 2018, impor avtur tercatat sebesar 1,22 juta ton dengan nilai US$ 861,1 juta.

Selain avtur, Pertamina juga melakukan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Premium sebesar 1,23 juta ton dengan nilai US$ 633,8 juta di Januari 2019.

Dari angka itu, impor khusus Pertamax di Januari 2019 sebesar 656,6 ribu ton dengan nilai US$ 333,2 juta. Sedangkan impor khusus Premium di Januari 2018 sebesar 570,4 ribu ton dengan nilai US$ 296,9 juta.

Jika dibandingkan dengan Desember 2018, nilai impor khusus Pertamax dan Premium mengalami penurunan 7,80% dari US$ 687,4 juta di Desember 2018 menjadi US$ 633,8 juta di Januari 2019.

Selanjutnya, untuk periode 2018 tercatat impor Pertamax dan Premium sebesar 14,09 juta ton dengan nilai US$ 9,4 miliar. Di mana, Pertamax sebesar 7,20 juta ton dengan nilai US$ 4,84 miliar dan Premium sebesar 6,64 juta ton dengan nilai US$ 4,46 miliar.

(hek/ang)