Inas: Indomatrik Digunakan untuk Dongkrak Opini Elektabilitas Prabowo

Jakarta – Anggota Penugasan Khusus Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir, menduga Indomatrik digunakan untuk kepentingan mendongkrak opini survei Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Indomatrik sebelumnya merilis hasil survei yang menunjukkan selisih elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga sebesar 3,93%.

“Jika orang yang sama, yaitu Husin Yazid memegang posisi penting di dua lembaga survei yang berbeda, tentunya dia dapat memainkan kartu yang sama juga. Artinya bahwa pada saat Pilpres 2014, Husin Yazid bermain kartu remi untuk kepentingan Prabowo, maka tidak salah juga jika kita duga bahwa dia akan bermain mati-matian untuk Prabowo di pilpres 2019,” ujar Inas kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).

Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid,sebelumnya mengatakan Indomatrik dan Puskaptis ialah dua lembaga survei yang berbeda. Namun Husin Yazid pernah menjabat Direktur Eksekutif Puskaptis.

“Jadi, jika pada tahun 2014 yang lalu, Puskaptis ditengarai digunakan oleh Prabowo Subianto untuk membangun opini agar survei Prabowo menjadi di atas Jokowi, maka tidak salah juga kalau kita duga bahwa Indomatrik digunakan oleh Prabowo-Sandi untuk mendongkrak opini survei Prabowo-Sandi yang memang stagnan dan mentok disekitaran 30-an persen saja,” sambungnya.

Inas, yang juga politikus Hanura mengutip keterangan anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk, yang menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya.

“Maka berarti bahwa Indomatrik bukanlah lembaga survei yang kapabel dan bisa dipercaya, sehingga kesimpulan bahwa Indomatrik adalah alat Prabowo Subianto untuk mendongkrak opini elektabilitasnya, bukanlah isapan jempol belaka,” kata Inas.

(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Quick Count Pilpres 2014 Diungkit, Husin Yazid Serang Balik Hamdi Muluk

Jakarta – Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk menyebut Indomatrik cuma ganti nama dari Puskaptis. Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, menyerang balik Hamdi.

Yazid menyebut Hamdi tidak independen dan melibatkan lembaga survei yang ada di bawah naungan Persepi untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di Pilgub DKI 2017. Ini lantaran Hamdi mengungkit soal Puskaptis yang dikeluarkan dari Persepi karena dituding manipulatif karena quick count di Pilpres 2017 berbeda dari lembaga survei lainnya dengan memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa.

“Justru Pak Hamdi Muluk yang ganti nama dari ketua jadi anggota. Karena sebagai ketua dewan etik dia tidak independen. Keberpihakan kepada calon-calon. Dan bahkan disinyalir menyuruh beberapa anggotanya di Persepi untuk mendukung calon tertentu. Contoh di Pilgub DKI 2017, di Ahoker,” tutur Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).


Dia mengatakan hanya berasumsi. Setelah mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017, Yazid menduga Hamdi bersama beberapa lembaga survei di bawah Persepi kini mendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

“Saya berasumsi. Dulu dia Ahoker benar. Sekarang dia disinyalir. Karena dia membawahi beberapa lembaga survei yang dulu ke Ahok ini. Sekarang kan ke Jokowi, 01,” ucap Yazid.

Dia juga menyebut Hamdi tak punya pengalaman. Alasan-alasan ini pula yang disebut Yazid Puskaptis tak bersedia untuk diaudit pada 2014 lalu.

“Kedua, Saya pertanyakan integritas, kredibilitas, plus kompetensi dari Prof Hamdi Muluk karena dia belum punya pengalaman dalam survei bupati, wali kota, dan gubernur.Sementara saya, dari 2014 sudah lakukan 350-an untuk bupati-wali kota. Plus 34 provinsi. Dan presiden 2004-2009. Artinya dia tak punya kompetensi. Untuk apa saya diperiksa orang tak berpengalaman,” kata Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Indomatrik mengeluarkan survei terkait Pilpres 2019. Hasilnya, elektabilitas Prabowo-Sandiaga semakin mendekati Jokowi-Ma’ruf Amin.

Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, mengatakan Indomatrik tidak terdaftar di Persepi. Hamdi kemudian mengungkit soal hasil quick count Pilpres 2014 dari Puskaptis yang berbeda dengan perhitungan real count KPU.

Quick count Puskaptis, menyatakan elektabilitas Prabowo-Hatta Radjasa unggul dari Jokowi-Jusuf Kalla. Padahal kebanyakan lembaga survei mengumumkan kemenangan Jokowi-JK.

Hamdi kemudian mengungkit Puskaptis yang tak mau diaudit terkait quick count tersebut. Hamdi kemudian meminta masyarakat skeptis dengan melihat rekam jejak penyelenggara riset.

“Publik harusnya tidak melupakan rekam jejak Yazid dalam kasus kesalahan quick count di 2014. (Indomatrik) itu ganti nama saja (dari Puskaptis),” tandas Hamdi ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Puskaptis merupakan satu dari 4 lembaga survei yang dipermasalahkan saat Pilpres 2014 karena diduga memanipulasi hasil quick count. Pukaptis dan tiga lembaga riset lainnya, yakni Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI), memenangkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Padahal lembaga survei lainnya merilis hasil Jokowi-Jusuf Kalla yang menang, dengan selisih angka tidak jauh dari real count KPU.

Hasil prediksi 4 lembaga itu sangat melenceng jauh dari real count KPU di mana pasangan Jokowi-JK mendapat perolehan 53,15% sementara Prabowo-Hatta 46,65%. Dari 4 lembaga survei yang diduga melakukan manipulatif, Puskaptis dan IRC yang prediksinya paling melenceng.

Puskaptis memiliki perbedaan angka sebesar 5,20%, sementara IRC selisihnya 4,26%. Padahal mereka sama-sama mematok margin error +-1%. Artinya, dalam prediksi mereka, kemungkinan perbedaan data dengan real count tidak akan lebih dari 1 persen. Namun kenyataannya sangat jauh.
(jbr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKI

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah menyewa lembaga survei Indomatrik untuk menguntungkan pihaknya. Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga juga tak mempersoalkan pimpinan Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014 bersama lembaga survei Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

“Saya ingin tegaskan Indomatrik tidak ada hubungan sama sekali dengan BPN Prabowo-Sandi. Karena kami tidak menyewa jasa konsultan atau lembaga survei dari eksternal karena kami menggunakan dari Internal,” kata Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019).

Indomatrik sendiri diketahui tak masuk dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Pihak Persepi menyoroti soal Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid yang pernah bermasalah di Pilpres 2014. Saat itu Yazid merupakan Direktur Eksekutif Puskaptis, lembaga survei yang dituding manipulatif karena hasil quick countnya memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa, meleset dari real count KPU yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla.


Akibatnya, Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan Persepi. Puskaptis juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Kini nama Yazid kembali diperbincangkan sebab hasil survei Indomatrik juga berbeda dengan banyak lembaga survei lainnya. Jelang Pilpres 2019, Indomatrik menyebut elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin hanya terpaut tipis dari Prabowo-Sandiaga Uno, tak sampai 4%.

BPN Prabowo-Sandiaga Uno tak mempermasalahkan track record Yazid di Pilpres 2014. Andre Rosiade mengungkit soal Indomatrik yang hasil surveinya di Pilgub DKI 2017 sesuai, Anies Baswedan-Sandiaga mengalahkan Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

“Mengenai hasil survei yang meleset di Pilpres 2014, kita juga tahu lembaga-lembaga survei yang sekarang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% adalah lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok juga unggul di 2017,” tuturnya.

Andre pun menyebut lembaga-lembaga survei yang hasilnya menunjukkan keunggulan Jokowi sebagai partisan.

“Ternyata mereka semua juga meleset. Sedangkan Indomatrik waktu Pilkada 2017 prediksinya tepat bahwa Anies dan Sandi akan menang, termasuk hasil quick count nya di Pilkada DKI Indomatrik juga tepat. Ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga survei pendukung Jokowi juga pernah salah,” sebut Andre.

Bantah Sewa Indomatrik, BPN Prabowo Singgung Hasil Pilgub DKIFoto: Husin Yazid. (Dok detikcom).

Meski mengaku tak membela Indomatrik, ia kembali mengungkit soal hasil lembaga survei itu yang bisa sesuai dengan real count KPU di Pilgub DKI. Andre juga menyebut salah satu tokoh riset pemilu yang berpindah dari satu lembaga ke lembaga survei lainnya.

“Dan yang publik harus ketahui bahwa lembaga survei yang menyatakan Jokowi menang ini sama dengan lembaga-lembaga survei yang menyatakan Ahok menang,” ujar politikus Gerindra itu.

“Saya tidak ingin membela Indomatrik tapi saya ingin kita objektif saja. Bahwa lembaga-lembaga survei yang menyatakan Pak Jokowi unggul 20% ini adalah lembaga2-lembaga yang sama menyatakan Ahok unggul 20% juga dan faktanya Ahok kalah dan yang benar ini adalah Indomatrik. Saya rasa enggak ada masalah ya. Dulu juga Saiful Mujani ada di LSI sekarang ada SMRC, kan enggak ada masalah,” tambah Andre.

Yazid juga sudah membantah Indomatrik berafiliasi dengan Prabowo-Sandiaga. Senada dengan Andre, Yazid juga menyinggung hasil Pilgub DKI Jakarta 2017.

“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” ungkap Yazid, Sabtu (16/2).

TKN Jokowi-Ma’ruf meragukan kredibilitas hasil suevi ini. Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menuding Puskaptis dan Indomatrik sama-sama bersamalah.

“Antara Puskaptis dan Indomatrik sama saja. Kedua-duanya memiliki rekam jejak bermasalah. Lembaga survei ini seperti ini dapat membodohi rakyat dengan tujuan penggiringan opini dengan motif bisnis. Publik perlu kritis terhadap hasil survei dari lembaga survei yang partisan. Lihat dulu track record lembaga survei tersebut. Sandingkan dengan hasil lembaga survei yang lain. Kalau hasil surveinya nyeleneh sendiri patut diduga lembaga survei tersebut sedang membangun framing politik,” urai Ace.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dituding Berpihak ke Prabowo, Indomatrik: Tak Ada Bukti, Kami Independen

Jakarta – Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid, mengomentari soal pernyataan lembaganya yang tak masuk ke dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Yazid mengatakan asosiasi lembaga survei tak hanya Persepi.

“Kan disebut tak gabung Persepi. Kan ada 3-4 perkumpulan atau asosiasi lembaga survei. Kan kita mau gabung ke mana saja boleh?” kata Yazid saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Lalu Yazid mengungkit soal survei-survei di masa Pilgub DKI pada 2017 lalu. Dia mengatakan saat itu Indomatrik mengeluarkan hasil survei yang hasilnya dinyatakan Pilgub DKI akan berlangsung dua putaran dan Anies Baswedan akan menang.
Dia mengatakan hasil survei Indomatrik ini berbeda dengan survei kebanyakan. Dia bertanya balik soal kredibilitas lembaga-lembaga survei tersebut.
“Ada 7-9 lembaga survei yang menjadi konsultannya Ahok terdiri dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Vox Populi, dan lainnya yang mengatakan 6 bulan sebelum pilkada sampai H-1 sebelum pencoblosan mengatakan Ahok menang. Dan LSI Denny JA mengatakan Agus menang. Dan tidak terbukti. Apakah ini abal-abal? Apakah ini bisa dipercaya oleh masyarakat?” kata dia.

Yazid berasumsi 7-9 lembaga tersebut kini memihak ke Jokowi. Yazid juga menduga Hamdi Muluk tidak independen.

“Dan 7-9 lembaga survei pro-Ahok, sekarang disinyalir ke Jokowi. Hamdi Muluk yang jadi dewan etik juga disinyalir ke 01. Saya juga pertanyakan Prof Hamdi Muluk, kok dari Ahoker, itu keberpihakan? Apakah itu benar sebagai dewan etik?” ucap dia.

Yazid juga menanggapi soal pernyataan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang menduga lembaganya berpihak pada pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Dia mengatakan siap menjelaskan metodologi survei.

“Tidak ada bukti (berpihak ke Prabowo-Sandiaga). Saya benar-benar independen. Saya beri pembelajaran kepada masyarakat ini fenomena 5 tahunan. Saya mempunyai rasa bertanggung jawab. Rasa panggilan saya tentang ilmu metodologi survei. Dan masalah duit, itu duit kami sendiri. Kami siap, kami jelaskan semua metodologi,” ujar Yazid.

Sebelumnya diberitakan, Persepi menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya. Persepi juga menyoroti sosok Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid.

“Tidak, tidak terdaftar. Itu yang punyanya si Yazid yang dikeluarkan dari Persepi tahun 2014,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meragukan hasil survei Indomatrik yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto semakin mendekati capres petahana. Karding mengaku baru mengetahui ada lembaga survei bernama Indomatrik.

Begitu juga Sekjen NasDem, Johnny G Plate, yang menertawai hasil survei Indomatrik karena berbeda dengan lembaga survei lainnya. Johnny menganggap hasil survei itu hanya untuk menyenangkan kubu Prabowo-Sandiaga.

Simak Juga ‘Survei Indomatrik: Elektabilitas Prabowo Mulai Kejar Jokowi’:

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(jbr/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Lembaga Survei Indomatrik Tak Terdaftar di Persepi

Jakarta

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyatakan lembaga survei Indomatrik tak berada di bawah naungannya. Persepi juga menyoroti sosok Direktur Riset Indomatrik, Husin Yazid.
“Tidak, tidak terdaftar. Itu yang punyanya si Yazid yang dikeluarkan dari Persepi tahun 2014,” kata anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk, ketika dikonfirmasi detikcom, Sabtu (16/2/2019).

Untuk diketahui Yazid pernah menjadi ketua lembaga survei bernama Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), yang dijatuhi sanksi berupa pencopotan status keanggotaan oleh Persepi pada 2014.

Pada saat itu, Puskaptis menyebut Prabowo Subianto-Hatta Radjasa unggul perolehan suara dari Joko Widodo-Jusuf Kalla berdasarkan hasil quick count, padahal kebanyakan lembaga survei mengumumkan kemenangan Jokowi-JK.

“Husin Yazid dengan Puskaptis di 2014, dia kan tidak mau diaudit, diundang (untuk presentasi proses riset) juga tidak mau datang. Terus terbukti melakukan pelanggaran, kami keluarkan,” ujar Hamdi.
Kembali ke Indomatrik, mereka baru saja merilis hasil survei elektabilitas capres-cawapres hingga akhir Januari 2019. Hasilnya, elektabilitas capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebesar 44,04% dan Jokowi-Ma’ruf Amin, yang meraih 47,97% atau selisih angka elektabilitas antar kedua paslon hanya terpaut tipis.
Menanggapi hasil survei Indomatrik tersebut, Hamdi mengimbau agar masyarakat skeptis dengan melihat rekam jejak penyelenggara riset. “Publik harusnya tidak melupakan rekam jejak Yazid dalam kasus kesalahan quick count di 2014. (Indomatrik) itu ganti nama saja (dari Puskaptis),” tandas Hamdi.

Saksikan juga video ‘Survei Indomatrik: Elektabilitas Prabowo Mulai Kejar Jokowi’:

[Gambas:Video 20detik]

(aud/knv) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polemik Soal Harga Avtur, Nih Data Impornya

Jakarta – Belakangan ini publik dihadapkan oleh polemik harga tiket pesawat yang tinggi. Penyebab harga tiket tinggi dikarenakan mahalnya harga avtur yang dijual oleh PT Pertamina (Persero).

Keluhan tersebut disampaikan oleh pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, tingginya harga tiket pesawat membuat okupansi kamar hotel menurun.

Belakangan ini juga disebut bahwa tingginya harga avtur dikarenakan oleh pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan sebesar 10%. Namun, hal tersebut dianggap tidak tepat karena komponen avtur dalam pembentukan tiket pesawat hanya sekitar 20%.

Di balik polemik harga avtur, detikFinance mendapatkan data impornya yang tergabung dalam komponen hasil minyak. Dari data BPS yang dikutip, Jumat (15/2/2019). Impor avtur pada Januari 2019 tercatat sebesar 121,1 ribu ton dengan nilai US$ 69,29 juta. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan bulan Desember 2018 yang sebesar 127,7 ribu ton dengan nilai US$ 76,89 juta.

Sedangkan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, nilai impor mengalami peningkatan 22,61%, yaitu dari volume 85,8 ribu ton dengan nilai US$ 56,51 juta menjadi 121,1 ribu ton dengan nilai US$ 69,29 juta di Januari 2019.

“Ini kan avtur rata-rata tahunan dan bulanan, selama 3 tahun saja, bisa dilihat trennya, kalau 2018 bisa dilihat dari sisi volume turun dia, nilainya naik kelihatan di situ karena price-nya,” kata Direktur Statistik Distribusi BPS Anggoro Dwitjahyono di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Sedangkan data sepanjang 2018, impor avtur tercatat sebesar 1,22 juta ton dengan nilai US$ 861,1 juta.

Selain avtur, Pertamina juga melakukan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Premium sebesar 1,23 juta ton dengan nilai US$ 633,8 juta di Januari 2019.

Dari angka itu, impor khusus Pertamax di Januari 2019 sebesar 656,6 ribu ton dengan nilai US$ 333,2 juta. Sedangkan impor khusus Premium di Januari 2018 sebesar 570,4 ribu ton dengan nilai US$ 296,9 juta.

Jika dibandingkan dengan Desember 2018, nilai impor khusus Pertamax dan Premium mengalami penurunan 7,80% dari US$ 687,4 juta di Desember 2018 menjadi US$ 633,8 juta di Januari 2019.

Selanjutnya, untuk periode 2018 tercatat impor Pertamax dan Premium sebesar 14,09 juta ton dengan nilai US$ 9,4 miliar. Di mana, Pertamax sebesar 7,20 juta ton dengan nilai US$ 4,84 miliar dan Premium sebesar 6,64 juta ton dengan nilai US$ 4,46 miliar.

(hek/ang)

HEADLINE: Usulan Harga Avtur Turun, Mungkinkah?

Liputan6.com, Jakarta – Jumlah penumpang pesawat beberapa bandara di Tanah Air mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena harga tiket penerbangan yang cukup mahal.

Salah satu contohnya di Bandara Kualanamu International Airport (KNIA), Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jumlah penumpang di bandara tersebut mengalami penurunan hampir 20 persen.

Branch Communication and Legal Manajer Bandara Kualanamu, Wisnu Budi Setianto kepada Liputan6.com, pada Selasa 12 Februari 2019 mengatakan, akibat harga tiket pesawat domestik naik, Bandara Kualanamu mengalami penurunan 189.762 penumpang.

“Data yang kita terima sejak Januari 2019, penurunan sebesar 189.762 penumpang atau 19,9 persen,” kata Wisnu.

Selain penurunan jumlah penumpang, mahalnya harga tiket pesawat juga berdampak pada penurunan jumlah penerbangan, yaitu sekitar 1.734 penerbangan atau 23,6 persen.

“Sedangkan yang mengalami pembatalan di Bandara Kualanamu sebanyak 1.904 penerbangan,” katanya.

Hal yang sama juga terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma. Di awal tahun ini, jumlah penumpang di bandara tersebut turun hingga 25 persen.

“Secara garis besar ada penurunan, kurang lebih hingga 9 Febuari 2019 sekitar 25 persen. Dari sejak Natal kemarin sudah ada penurunan,” kata Pelaksana Tugas Office in Charge (Plt. OIC), Ariko Mahjaya kepada merdeka.com, Rabu (13/2/2019).

Peneliti Institute for Development Economy and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, salah satu penyebab mahalnya harga tiket pesawat adalah harga avtur yang mahal.

Dia menuturkan, harga avtur di Indonesia menjadi mahal karena infrastruktur penyaluran avtur yang tidak efisien.

“Akar masalahnya adalah infrastruktur penyaluran avtur masih tidak efisien sehingga harga avtur di Indonesia cenderung lebih mahal dari Singapura dan Malaysia. Itu yang membuat avtur kita enggak bersaing,” kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Bhima dalam jangka panjang, Pemerintah perlu memikirkan untuk membangun infrastruktur penyaluran avtur terutama di luar Jawa.

“Jadi Infrastruktur. Ini jangka panjang. Pemerintah harus panggil investasi untuk masuk ke infrastruktur penyaluran avtur,” kata dia.

Tak berbeda jauh, Ketua Umum INACA Ari Ashkara juga mengatakan agar maskapai bisa menurunkan harga tiket maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menurunkan harga avtur.

Ari pun meminta kepada regulator dan operator untuk menurunkan harga bahan bakar untuk pesawat terbang hingga 10 persen.

Ia menyatakan, avtur merupakan kebutuhan paling besar dalam pengoperasian pesawat, yakni dapat mencapai 45 persen.

“Komponen paling besar adalah fuel (bahan bakar), menyumbang 40 sampai 45 persen dari biaya maskapai penerbangan,” jelasnya.

2 dari 5 halaman

Monopoli Pertamina

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku telah menerima permintaan dari INACA untuk menurunkan harga avtur hingga 10 persen.

“Memang itu permintaan dari INACA. INACA minta kepada kami dan kami teruskan kepada Kementerian ESDM dan BUMN. Nanti kita ngomong bersama,” kata dia.

Budi Karya melanjutkan, avtur memang menjadi salah satu beban terberat yang harus ditanggung perusahaan maskapai. Hal ini lantaran avtur menjadi komponen terbesar dalam pengoperasian pesawat.

“Beban terberat mereka itu dua. Satu leasing pesawat, yang kedua adalah avtur. Jadi itu hampir 70 persen. Avtur kira-kira 35-40 persen. Leasing pesawat mungkin 25-30 persen,” terang dia.

Mahalnya harga avtur ini ternyata tidak hanya berdampak kepada industri penerbangan,  tetapi sampai ke industri pariwisata.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, mahalnya harga avtur ini membuat tiket pesawat mahal serta kamar- kamar hotel menjadi sepi.

Dia pun meminta pemerintah agar mencari solusi agar harga tiket pesawat turun. Salah satunya membuka dominasi PT Pertamina (Persero) dalam rangka penyediaan avtur. Memang, selama ini badan usaha yang bisa menjual avtur di Indonesia hanya Pertamina.

Hariyadi pun mengadu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai masalah tersebut saat acara Gala Dinner PHRI di Hotel Sahid Jakarta, Senin 11 Januari 2019.

Jokowi pun mengaku kaget mendengar hal tersebut. Jokowi mengatakan dirinya akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina, yaitu menurunkan harga atau mengizinkan perusahaan minyak lainnya untuk menjual avtur. Hal ini lantaran dia menilai harga avtur yang tinggi akan berdampak negatif kepada sektor-sektor lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, opsi yang ditawarkan Jokowi tersebut sangat bagus.

“Bagus juga (swasta ikut menjual avtur) Kenapa tidak? Sekarang mungkin lagi dirumuskan jangan lagi hanya Pertamina,” kata dia, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Menurut dia, dengan adanya opsi yang demikian, Presiden ingin memberi ruang pada sektor swasta untuk terlibat dalam ekonomi, terutama penjualan BBM.

“Presiden mau tidak hanya semua BUMN. Memang ada kewajiban Pertamina juga untuk daerah-daerah terpencil ndak bisa dipungkirin sih,” jelas dia.

Diharapkan dengan masuknya sektor swasta dalam penjualan avtur, maka harga avtur di Indonesia bisa lebih kompetitif.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun membuka pintu kepada swasta untuk turut memasok avtur ke bandara-bandara yang sedang di bangun di Indonesia. Selama ini, kebutuhan avtur bandara selalu dipasok Pertamina.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso mengatakan, dengan masuknya swata ini diharapkan bisa membuat harga avtur di Indonesia lebih kompetitif.

“Jadi kita sudah bebaskan, fuel ini tidak boleh monopoli oleh Pertamina maka kita berikan kesempatan swasta untuk berpartisipasi,” jelas Agus di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Agus mengakui harga avtur di Indonesia saat ini memang lebih mahal dibandingkan harga avtur internaisonal. Hal ini yang sering dikeluhkan maskapai di Indonesia.

Jika harga avtur ini lebih mahal dibandingkan internasional, sejumlah maskapai internasional lebih memilih Singapura menjadi hub untuk masuk ke Indonesia ketimbang langsung menuju salah satu kota di Indonesia.

Padahal di sisi lain, pemerintah tengah meningkatkan jumlah wisatwan asing ke Indonesia.”Dengan begitu maka harapannya harga avtur lebih kompetitif,” jelas Agus.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk membuka ruang bagi pihak swasta agar bisa ikut menjual avtur. Hal ini agar harga avtur di Indonesia bisa lebih kompetitif.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, jika memang harga avtur yang dinilai mahal ini membuat harga tiket pesawat naik, maka lebih baik penjualan avtur tidak hanya dilakukan oleh Pertamina, tetapi juga oleh badan usaha BBM swasta.

“Kami usulkan kepada Presiden kalau memang harga avtur lebih mahal, ya dibuka saja kompetisi. Tidak hanya Pertamina yang boleh jual avtur. Untuk menjawab masalah,” ujar dia di Kantor Apindo, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Jika memang dinilai harga avtur Pertamina sudah kompetitif, lanjut Hariyadi, maka pemerintah harus mencari tahu permasalahan lain yang menyebabkan harga tiket pesawat mengalami kenaikan.




3 dari 5 halaman

Penurunan PPN

Menteri Badan Usah Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno mengakui harga avtur yang dijual Pertamina sedikit lebih mahal jika dibandingkan beberapa negara tetangga.

Menurut Rini, ada beberapa penyebabnya. Pertama, jika dibandingkan dengan Singapura, avtur Indonesia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara di Singapura penyelenggaraan avtur tersebut bebas PPN.

“Ya kita mengusulkan gitu (PPN dihapus) sih ke Menkeu, nanti kita lihat. Tapi kita lihat cost structure kita, saya sudah mendetailkan lagi,” kata Rini di Istana Kepresidenan, Rabu (13/6/2019).

Menanggapinya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mengkaji penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) avtur Pertamina.

“Saya menyampaikan, Garuda pernah menyampaikan, kalau itu sifatnya playing field. Kita bersedia untuk meng-compare dengan negara-negara lain,” Sri Mulyani.

PPN avtur milik Pertamina selalu dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Jika nantinya ditemukan perbedaan signifikan pihaknya bersedia melakukan perubahan.

“Kita selalu dibandingkan dengan Singapura, KL, kalau memang treatment terhadap PPN, itu adalah sama, ya kita akan lakukan sama hal ini. Kita lihat supaya tidak ada kompetisi yang tidak sehat, antara Indonesia dengan negara lainnya,” jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, saat ini Pertamina masih mengkaji berapa penyesuaian harga avtur termasuk setelah dikenai PPN. “Ya nanti Pertamina akan review saja, kita akan lihat apa ada implikasinya,” tandasnya.



4 dari 5 halaman

Formula Baru

Untuk mendorong penurunan harga avtur, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun menetapkan formula harga avtur untuk menjaga kestabilan harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 K/10/MEM/2019.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, formula harga avtur menjadi perhitungan harga dasar untuk menetapkan harga jual eceran yang disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) kepada maskapai penerbangan berbadan hukum Indonesia di titik serah untuk setiap liter.

Dalam menetapkan harga jual eceran avtur yang disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara tersebut, ditetapkan batas atas margin sebesar 10 persen dari harga dasar.

“Kita taruh harganya batas atas, tadinya enggak ada formulanya kita bikinkan formulanya batas atasnya sekian,” kata Arcandra.

Dalam lampiran, dinyatakan bahwa formula harga dasar ditetapkan berdasarkan biaya perolehan, biaya penyimpanan dan biaya distribusi, serta margin dengan batas atas sebagai berikut: Mean Of Platts Singapore (MOPS) + Rp 3.581 per liter + Margin 10 persen dari harga dasar.

Dengan ketentuan MOPS merupakan bagian biaya perolehan atas penyediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Avtur dari produksi kilang dalam negeri atau impor sampai dengan Terminal atau Depot Bahan Bakar Minyak.

PT Pertamina (Persero) akan mengikuti pemerintah dalam menetapkan harga avtur, dengan mengacu pada formula yang telah dibuat. Hal ini untuk menjaga agar harga avtur tetap kompetitif.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pemerintah telah menerbitkan formula harga berbagai jenis Bahan Bakar‎ Minyak (BBM) salah satunya adalah avtur. Sehingga dalam menetapkan harga avtur Pertamina mengacu pada formula tersebut.‎

“Jadi kita mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah, sama halnya dengan BBM kamarin,” kata Nicke.

Menurut Nicke, saat ini pihaknya masih melakukan perhitungan perubahan harga avtur, dengan mengacu pada formula harga yang telah diterbitkan pemerintah.

“Belum tahu sih, lagi dihiitung simulasikan. Kan ada formulanya, ditetapkan pemerintah, kita ikutin aturannya,” tutur dia.‎

Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra mengatakan, dalam formula harga avtur ada patokan harga tertinggi, sehingga Pertamina tidak bisa melebihi harga tersebut dalam menetapkan besaran harga avtur.

“Ya kan dikasihnya harga patokan, ya kita ikut aja sama harga patokan,” tuturnya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan, pada dasarnya, penurunan harga avtur sangat mungkin untuk direalisasikan oleh Pertamina. Kendati begitu, secara regulasi harga avtur sendiri sebenarnya telah melalui proses persetujuan antara pihak maskapai dengan Pertamina (business to business/b2b).

“Secara regulasi, avtur itu bukan barang subsidi sehingga memang dijual secara b2b. Jadi kalau ditanya apakah mungkin untuk diturunkan harganya, ya mungkin bisa. Tetapi kan Pertamina tidak hanya menjual avtur di Pulau Jawa saja tetapi di remote area Indonesia juga,” ungkapnya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (13/2/2019).

Dia menambahkan, yang terpenting dari harga avtur saat ini ialah tidak melebihi batas wajar dari yang sudah ditentukan.

“Yang penting harga avtur Pertamina tidak melebihi batas wajar saja,” ujarnya. 

5 dari 5 halaman

Benarkan Harga Avtur di RI Lebih Mahalnya?

Direktur Eksekutif RefoMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, harga avtur yang dijual di dalam negeri sudah kompetitif dengan negara-negara lain.‎ Bahkan jauh lebih murah dibanding beberapa negara.

“Saya kira penilaian tersebut perlu dilihat lebih jauh,” tutur komaidi kepada Liputan6.com.

P‎orsi avtur dalam komponen pembentukan harga tiket sekitar 20 persen, sehingga biaya bahan bakar hanya memiliki sedikit peran dalam menentuan harga tiket pesawat.

“Artinya ada 80 persen biaya lain yang semestinya lebih menentukan besaran harga tiket penerbangan,” tandasnya.

Okupansi Hotel Merosot Akibat Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Liputan6.com, Jakarta – Kenaikan harga tiket pesawat dikeluhkan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Lantaran, akibat kenaikan ini, tingkat keterisian kamar (okupansi) hotel menuturn.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat sangat berdampak pada okupansi hotel.

Sebab, dengan harga yang naik, masyarakat menahan diri untuk melakukan perjalanan atau berwisata ke suatu daerah. Pemesanan pun atas kamar hotel pun berkurang.

‎”Terimbas sekali, kita turun (okupansi) antara 20-40 persen,” ujar dia di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Selain terhadap okupansi hotel, kenaikan harga tiket ini juga berdampak pada restoran serta penjualan makanan dan minuman di daerah, khususnya yang menjadi tujuan wisata.

“Itu pengaruhnya ke F&B (food and beverage) juga otomatis. Hotel kan berhubungan dengan F&B. Dengan room yang drop, pasti F&B juga akan kena,” kata dia.

Hariyadi menuturkan, penurunan okupansi tersebut telah terjadi sejak awal tahun i‎ni dan berpotensi menjadi lebih parah khususnya pada saat low season seperti sekarang.

“Mulai dari awal pertengahan Januari sampai dengan saat ini, karena sudah mulai berlaku. Efektifnya minggu pertama Januari. Jadi bulan ini juga low season, kita sudah low season ketimpa seperti ini juga jadi repot,” ujar dia.

Oleh sebab itu, PHRI mengimbau kepada maskapai untuk kembali menurunkan harga tiket pesawat. Jika tidak, akan semakin banyak sektor yang juga akan terkena dampak.

‎”Pesan kami kepada airlines, apapun alasannya, tidak efisiennya mereka lalu dibebankan kepada konsumen. Ini tidak fair. Dan yang saya rasa yang mengeluh bukan hanya PHRI. Saya rasa Angkasa Pura juga mengeluh karena penumpangnya turun. Mereka juga mengambil dari traffic,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Penyesuaian Harga Avtur Diserahkan kepada Pertamina

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyera‎hkan mengenai masalah penyesuaian harga avtur ke PT Pertamina (Persero). Namun penyesuaian tersebut harus berdasarkan formula yang telah diterbitkan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, Kementerian telah mengeluarkan acuan pebentukan harga avtur, melalui formula yang tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor17 Tahun 2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran, jenis bahan bakar minyak umum, jenis avtur yang disalurkan melalui Depot pengisian pesawat udara.

“ESDM sudah selesai mengeluarkan Kepmen 17 Tahun 2019,” kata Agung, saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu 13 Februari 2019.

Menurut Agung, Pertamina dimungkinkan menyesuaikan harga avtur sesuai dengan formula yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM tersebut.

“Tinggal langkah badan usaha saja menyesuaikan harga dengan formula yang sesuai,” tuturnya.

Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra mengungkapkan, dalam formula harga avtur ada patokan harga tertinggi, sehingga Pertamina tidak bisa melebihi harga tersebut dalam menetapkan besaran harga avtur.

“Ya di kasihnya harga patokan, ya kita ikut aja sama harga patokan,” tuturnya.

Basuki pun mengklaim, harga avtur Pertamina belum melebihi patokan harga yang ditetapkan dalam formula. Sehingga harga avtur Pertamina tidak bermasalah jika mengacu formula.

‎”Sepanjang tidak melebihi harga patokannya ya nggak apa-apa lah. Selama ini harga avturnya masih di bawah,” kata dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

So Sweet… JK Beri Bunga ke Sang Istri di Ultah ke-76

Jakarta – Istri Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Mufidah Jusuf Kalla, hari ini berulang tahun yang ke-76. JK pun memberi bunga untuk sang istri.

“Belum ada (beri kado khusus). Kasih bunga saja,” kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

Syukuran ulang tahun Mufidah yang ke-76 hari dirayakan di kediaman JK di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Syukuran ditandai salah satunya dengan pemotongan tumpeng yang diberikan Mufidah kepada JK.

Perayaan ini digelar di kediaman JK di Menteng, Jakpus.Perayaan ini digelar di kediaman JK di Menteng, Jakpus. (Foto: Dok. Istimewa)

Baik JK, staf wapres hingga kerabat ikut mendoakan Mufidah. Lantunan syair lagu selamat ulang tahun menggema di ruang tengah kediaman JK. Pemotongan tumpeng serta doa bersama yang dipimpin oleh Nana, pramusaji kediaman.
Mufidah Jusuf Kalla lahir di Sibolga, Sumatera Utara, pada 12 Februari 1943. Ibu yang memiliki 15 orang cucu ini, saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas). Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) hingga tahun 2015.
(nvl/jbr) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bahas Harga Avtur, Sri Mulyani Akui Bertemu Menteri Jonan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan akan mengkaji struktur biaya avtur PT Pertamina (Persero).

Dia mengaku sudah bertemu dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas insentif pajak pertambahan nilai (PPN) avtur tersebut.

“Kita untuk struktur insentif dari sisi perminyakan sudah diskusi ke Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra. Kita diskusikan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/2/2019).

Sri Mulyani mengatakan, akan mencermati tingginya harga avtur akibat pajak atau karena faktor lain. “Kita akan lihat mengenai struktur biaya avtur itu. Apa peranan perpajakannya,” jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya ditempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa permasalahan tingginya harga avtur memang bukan persoalan baru.

Dia memastikan akan mengecek lebih jauh terkait permasalahan tingginya harga avtur dan juga monopoli oleh Pertamina. “Saya masih mau lihat itu. Karena itu memang masalah lama itu,” kata Luhut, di Kantornya.


Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Perbedaan Harga

Senada dengan Presiden, Luhut mengakui bahwa harga avtur di dalam negeri jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga avtur di negara tetangga, seperti Singapura. Perbedaan harga yang mencolok tersebut akan membuat industri penerbangan lebih memilih untuk mengisi bahan bakar di luar negeri.

Selain itu, dia menilai opsi yang ditawarkan Presiden membuka jalan bagi pemain swasta untuk ambil bagian dalam penjualan avtur sangat bagus. Menurutnya, Jokowi ingin memberi ruang pada sektor swasta untuk terlibat dalam ekonomi, terutama penjualan BBM.

“Presiden mau tidak hanya semua BUMN. Memang ada kewajiban Pertamina juga untuk daerah-daerah terpencil ndak bisa dipungkiri sih,” jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat keluhan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tentang mahalnya harga Avtur. Mahalnya harga avtur ini membuat tiket pesawat mahal serta kamar-kamar hotel menjadi sepi.

Presiden Jokowi pun mengaku kaget mendengar hal tersebut. Untuk itu, dia akan memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati untuk meminta kejelasan harga avtur di dalam negeri