Novel Baswedan Menolak Tim Penyidik Gabungan

Jakarta – Layar hitung menampilkan angka 634 merujuk pada jumlah hari sejak teror penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Jumlah hari itu terhitung sejak 11 April 2017 hingga 15 Januari 2019.

Perangkat itu dibuat Wadah Pegawai (WP) KPK untuk menunjukkan belum terungkapnya siapa sebenarnya pelaku yang meneror Novel tersebut. Novel pun menggugat.

“Ketika setiap teror yang tidak diungkap maka potensi yang terjadi adalah perbuatan itu akan berulang,” kata Novel di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).

Ucapan Novel itu merujuk pada teror yang baru terjadi di awal tahun 2019 di mana kedua rumah pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, dipasangi bom pipa paralon palsu dan dilempar molotov. Novel menyebut teror yang dialaminya dan para pimpinan KPK serta para pegawai KPK sebelumnya merupakan serangan pada institusi yaitu KPK.

Kembali soal urusan teror pada Novel. Dalam perjalanan waktu yang akan genap 2 tahun pada 11 April 2019 itu bukan berarti Polri melipat tangan saja. Berbagai upaya dilakukan polisi untuk mencari pelaku hingga sempat menangkap sejumlah orang, yang kemudian dilepas karena menurut polisi tidak terlibat. Mereka yang ditangkap itu disebut polisi sebagai mata elang.

Apa itu mata elang? Bisa dicek di tautan berita di bawah ini:

Setelahnya garis waktu pengusutan kasus itu berisi rasa pesimistis Novel, permintaan Novel agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), Komnas HAM dan Ombudsman yang ikut mengusut, hingga upaya polisi yang terus menerus belum berbuah hasil. Sampai pada akhirnya pada Selasa, 8 Januari 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meneken surat perintah pembentukan tim gabungan untuk mengungkap kasus itu.

“Surat perintah tersebut adalah menindaklanjuti rekomendasi tim Komnas HAM dalam perkara Novel Baswedan,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri pada Jumat, 11 Januari 2019.

Kami meminta untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan tim penyidik dan penyelidik. Bedanya apa dengan tim yang sebelumnya?Novel Baswedan

Tim itu disebut Iqbal dibentuk setelah rekomendasi dari Komnas HAM diterima. Rekomendasi itu ditujukan kepada Kapolri, KPK, dan Presiden. Untuk Kapolri, Komnas HAM meminta segera dibentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal kepolisian untuk mencari fakta dan mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel secara cepat dan efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tim itu diketuai Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis dengan wakil Karobinops Bareskrim Polri Brigjen Nico Afinta serta jajaran penyidik dan penyelidik polisi. KPK pun disertakan dalam tim itu antara lain lima orang dari bagian penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan internal. Selain itu, 7 orang pakar dilibatkan yaitu mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, Ketua Setara Institute Hendardi, komisioner Kompolnas Poengky Indarti, serta komisioner Komnas HAM Nur Kholis dan Ifdhal Kasim.

“Surat perintah tim gabungan untuk kasus Novel Baswedan berlaku untuk enam bulan,” imbuh Iqbal.

Namun pembentukan tim itu langsung memunculkan beragam komentar dari kancah perpolitikan lantaran berdekatan dengan Pemilu 2019. Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai ada unsur politik di balik pembentukan tim itu, sedangkan pihak Jokowi-Ma’ruf Amin menepisnya, termasuk dari Mabes Polri.

“Beberapa pihak eksternal juga melakukan pengawasan dan penguatan seperti Ombudsman, Kompolnas, terakhir Komnas HAM. Mungkin kebetulan saja dekat dengan pesta demokrasi. Tapi tidak ada kaitan sama sekali,” kata Iqbal pada Senin, 14 Januari 2019.

Sementara itu KPK berharap banyak pada tim itu. Harapannya tentu agar pelaku tertangkap.

“Ketika ada tim yang dibentuk dengan unsur yang lebih kuat dan lebih luas, meskipun pasti akan kita dengar juga kritik dan saran terhadap tim ini, KPK berharap tim tersebut bisa berujung pada ditemukannya pelaku penyerangan Novel,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (11/1/2019).

Lalu bagaimana tanggapan Novel sebagai korban?

“Kami meminta untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan tim penyidik dan penyelidik. Bedanya apa dengan tim yang sebelumnya?” gugat Novel.

Namun Novel tetap menanti hasil kerja tim gabungan Polri itu. Dia menyebut penyidikan polisi sebelumnya tidak sungguh-sungguh.

“Tentu kita semua akan menilai tim ini bekerja dengan benar atau tidak. Indikatornya adalah ini bisa diungkap dengan benar,” ucap Novel.

Novel malah khawatir pembuktian kasus itu dibebankan padanya sebagai korban. Dia pun berharap tim gabungan Polri itu tidak hanya sekadar formalitas memenuhi rekomendasi Komnas HAM.

“Sejak kapan ada penyidikan investigasi perkara penyerangan yang beban pembuktian dibebankan pada korban. Sejak kapan teror yang diduga ada aktor intelektualnya tapi dimulai dari motif dulu. Di dunia rasanya tidak ada,” ujar Novel.

Terlepas dari itu Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi telah menyerahkan laporannya mengenai pengusutan kasus itu ke KPK. Laporan itu berisi pemantauan kasus penyiraman air keras yang disusun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama LBH Jakarta, KontraS, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK AMAR, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, serta PUKAT UGM. Laporan itu diserahkan Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa pada pimpinan KPK.

(dhn/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cerita Tentang Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999 yang Terlupakan

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah saat ini masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup besar yakni dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. Salah satu pengusutan HAM berat yang sampai kini belum tuntas dan hampir terlupakan yakni peristiwa pembunuhan dukun santet tahun 1998-1999.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun kembali membuka kasus ini. Karena, pada tahun 2015 pihaknya telah membentuk tim ad hoc hingga hingga saat ini untuk menyelidiki kasus tersebut.

“Komnas HAM telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP) kepada Jaksa Agung selaku penyidik tertanggal 22 Maret 2016,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Beka menjelaskan, kasus ini diawali dengan perburuan dan pembunuhan terhadap orang yang diduga melakukan santet atau praktik ilmu hitam. Hal ini dipicu oleh keresahan masyarakat terhadap isu tertentu di beberapa wilayah Jawa Timur.

“Sebelum terjadinya kekerasan dengan isu dukun santet, masyarakat terkondisikan dengan kekerasan dan penjarahan toko-toko yang sebelumnya berawal dan unjuk rasa untuk menurunkan harga karena kesulitan ekonomi. Situasi ini membuat masyarakat sangat sensitif terhadap isu yang menyebar,” jelasnya.

Setelah itu, berkembang isu bahwa pembunuh dalam peristiwa ini dilakukan oleh warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja.

“Hasilnya, korban bukan merupakan dukun santet atau orang yang memiliki kesaktian seperti yang dituduhkan, melainkan orang yang memiliki pengaruh khusus di masyarakat seperti pemuka agama,” ujarnya.

Beka menilai, adanya pelambatan penanganan dari para aparat. Padahal, sudah ada koordinasi antar aparat di tingkatan wilayah hingga ke tingkat pusat yang menghasilkan beberapa kebijakan.

“Adanya kesan pembiaran karena kami menemukan fakta bahwa aparat mengetahui situasi dan menerima laporan, tetapi terlambat mengambil tindakan atau tidak menindak secara efektif,” ungkapnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, tim telah menyerahkan laporan kepada Jaksa Agung RI sebagai Penyidik Pelanggaran HAM Berat untuk dilakukan penyidikan.

2 dari 3 halaman

Rekomendasi untuk Jokowi

Selain itu, Komnas HAM telah merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan permintaan maaf terhadap para korban atas peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kami juga merekomendasikan presiden menetapkan secara khusus perencanaan program nasional pemulihan yang perwujudannya dapat terukur,” ucapnya.

“Kemudian, memerintahkan segenap kementerian maupun instansi pemerintah daerah untuk mengalokasikan kemampuan finansial, prosedur, dan administratif yang dimiliki untuk mendukung upaya-upaya pemuliharı korban,” sambungnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Pelajari Temuan Koalisi Sipil soal Kasus Teror Novel Baswedan

Jakarta

KPK bakal mempelajari temuan dari koalisi masyarakat sipil terkait kasus teror terhadap Novel Baswedan. Menurut KPK, semua temuan atau pun rekomendasi yang diberikan akan dipelajari.

“Tadi rekomendasinya dan dokumen yang juga baru disampaikan tentu saja seperti disampaikan pimpinan tadi kami akan pelajari terlebih dahulu,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).

Febri mengatakan hal yang sama juga dilakukan terhadap rekomendasi dari Komnas HAM terkait kasus Novel. Dia juga menyatakan KPK bakal menganalisi apakah bisa melakukan penyidikan dengan pasal obstruction of justice terkait kasus ini.

“Pasal 21 (UU Tipikor) itu sepenuhnya bergantung pada apakah peristiwanya itu merupakan tindak pidana sebagaimana diatur di pasal-pasal tersebut. Kalau ada tentu saja harus ditangani lebih lanjut. Kalau tidak ada, tentu tidak boleh dipaksakan,” ujar dia.

Koalisi masyarakat sipil sebelumnya menyerahkan laporan hasil pemantauan kasus Novel kepada KPK. Laporan itu disusun oleh YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK AMAR, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, PUKAT UGM.

Dalam laporan itu, ada rekomendasi kepada KPK, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan obstruction of justice terkait penyerangan terhadap Novel dan juga penyidik KPK lainnya, serta menginformasikan kepada publik perkembangan penyelidikan tersebut secara rinci dan berkala.

Rekomendasi berikurnya ialah membentuk unit khusus yang permanen untuk menghadapi obstruction of justice, dengan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta memberikan perlindungan terhadap staf ataupun pimpinan KPK yang mendapatkan ancaman dalam kerja-kerjanya.

(haf/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dicopot dari Kapolres Empat Lawang, AKBP Agus Masih Diperiksa Propam

Dicopot dari Kapolres Empat Lawang, AKBP Agus Masih Diperiksa Propam Foto: Kapolres Empat Lawang AKBP Agus Setiawan (ist)

PalembangKapolres Empat Lawang di Sumatera Selatan, AKBP Agus Setiawan dicopot karena hasil tes urinenya positif narkoba jenis sabu dan ekstasi. Bagaimana nasibnya sekarang?

Sang Kapolres yang diketahui menjabat pada akhir November 2017 lalu itu saat ini sedang diperiksa oleh Propam Polda Sumsel. Dia ditahan untuk kepentingan penyidikan.

“Hasil pemeriksaan lab dan keterangan dokter, ada 2 zat yang terkandung pada urine Kapolres. Dua zat itu adalah sabu dan ekstasi,” ujar Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnian saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (15/1/2018).

Secara tegas Kapolda mengatakan tidak ada kasus lain yang menyebabkan sang kapolres dicopot, kecuali kasus narkoba. Bahkan jabatan kapolres tidak menjadi alasan untuk menunda penyelidikan oleh Propam.

“Sekarang diperiksa Bid Propam Polda. Otomatis ditahan dulu untuk keperluan penyelidikan. Kalau main-main dengan narkoba saya tindak tegas,” imbuh pria yang akrab disaba Zul ini.

Sebagaimana diketahui, AKBP Agus Setiawan positif narkoba saat dilakukan tes urine secara mendadak di Polda Sumsel, Jumat (11/1). Tes dikabarkan karena AKBP Agus telah masuk dalam dalam target Polda Sumsel.
(ras/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tarik Ulur Kasus Dugaan Korupsi yang Jerat Mantan Ketua PWI Sulsel

Liputan6.com, Makassar Sebulan lebih usai dinyatakan rampung (P21), penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel belum juga menyerahkan penanganan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia cabang Sulawesi Selatan (PWI Sulsel), Zulkifli Gani Ottoh alias Zugito ke kejaksaan.

Kepala Subdit 3 Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kompol Yudha Wirajati mengatakan hal tersebut dikarenakan belum adanya kesiapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menerima pelimpahan tahap dua perkara yang menjerat Zugito itu.

Ia berdalih pada dasarnya penyidik siap kapan saja untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap dua) ke Kejaksaan selama Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah siap menerima pelimpahan.

“Jadi tidak ada kendala di kita. Sampai saat ini kami menunggu kesiapan Jaksa saja,” kata Yudha via pesan singkat, Senin (14/1/2019).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin menyatakan pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga siap kapan saja menerima pelimpahan tahap dua perkara dugaan korupsi yang menjerat Zugito selama mekanisme telah terpenuhi.

Di antaranya pihak penyidik kepolisian menyurat terlebih dahulu tentang rencana pelimpahan tersebut serta berkoordinasi dengan JPU untuk menjadwalkan waktu tepat pelimpahan perkara yang dimaksud.

“Surat terkait itu baru dimasukkan penyidik Polda Sulsel minggu lalu dan saat ini masih dalam tahapan koordinasi. Meski demikian JPU siap menerima kapan saja penyidik Polda ingin lakukan pelimpahan,” kata Salahuddin.

2 dari 3 halaman

Gelagat Aneh Dalam Penanganan Kasus

Terpisah, Peneliti Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi), Anggareksa menilai ada kesan kesengajaan dilakukan penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel untuk memperlambat pelimpahan tahap dua perkara dugaan korupsi yang menjerat Zugito tersebut.

“Indikasinya ada pembiaran. Tersangka Zugito malah dibiarkan melenggang bebas belum ditahan,” kata Angga sapaan akrab Anggareksa itu.

Padahal, sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono menegaskan akan menahan tersangka sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Kata Pak Dir kan bahwa pihaknya akan menahan semua tersangka korupsi termasuk Zugito. Tapi kenyataannya hanya tong kosong nyaring bunyinya,” ungkap Angga.

Ia menilai sikap penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dalam penanganan kasus tersebut sudah memperlihatkan gelagat aneh. Bahkan, kata Angga, terkesan sangat tidak profesional.

“Kami harap Kapolda Sulsel memberikan sangsi tegas terhadap penyidiknya yang jelas sangat tidak profesional tersebut,” ujar Angga.

3 dari 3 halaman

Kejati Beri Tenggat Waktu Polda 10 Hari Serahkan Perkara Dugaan Korupsi yang Jerat Mantan Ketua PWI Sulsel

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) memberikan tenggang waktu kepada Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel selama 10 hari untuk menyerahkan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia cabang Sulawesi Selatan (PWI Sulsel), Zulkifli Gani Ottoh alias Zugito yang telah dinyatakan rampung (P21).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Tarmizi mengatakan sesuai petunjuk teknis yang ada, penyidikan perkara-perkara korupsi dari Kepolisian yang telah dinyatakan rampung (P21) diberi waktu 30 hari untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Kalau kasus terkait PWI itu kan baru dua minggu pasca dinyatakan P21. Sehingga masih ada waktu,” kata Tarmizi dalam konferensi persnya di Aula Kejati Sulsel dalam rangka menyambut hari anti korupsi internasional, Jumat 7 Desember 2018.

Ia mengatakan penegasan akan dilakukan pihaknya, ketika tenggang waktu yang diberikan sesuai petunjuk teknis juga belum terealisasi. Yakni menyurati penyidik Kepolisian (P21.a) agar segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa penuntut umum (JPU).

“Tapi hingga saat ini Jaksa Penuntut masih terus berkordinasi dengan penyidik Kepolisian atur jadwal pelimpahan tahap dua kasus tersebut,” ujar Tarmizi.

Dalam kasus yang diduga merugikan negara tersebut, Zugito diduga mengomersialkan aset Pemprov Sulsel berupa gedung yang terletak di Jalan AP. Pettarani No. 31, Makassar tanpa mengantongi izin dari Pemprov Sulsel selaku pemilik aset.

Selain itu, hasil uang sewa atas aset tersebut diduga tak disetorkannya ke kas daerah Pemprov Sulsel. Sehingga atas perbuatannya dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Adapun hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, ditemukan terjadi kerugian negara sebesar Rp 1.634.306.366.

Atas perbuatannya, Zugito disangkakan Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

Saksikan Video Pilihan Di Bawah Ini:

Selain CVR, Tim Penyelam Juga Temukan Bagian Tubuh Korban Lion Air

Liputan6.com, Jakarta – Tim penyelam TNI Angkatan Laut menemukan Cockpit Voice Recorder (CVR) dari pesawat Lion Air PK-LQP yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober 2018. Tim penyelam juga menemukan bagian tubuh korban Lion Air.

“Kami angkat ada sisa-sisa bagian tubuh jumlahnya 7 kilogram. Kami sudah dibungkus,” kata Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro, Senin (14/1/2018).

Harjo mengatakan, untuk temuan CRV diserahkan ke Komite Nasional Keselamatan Tranportasi (KNKT), sedangkan bagian tubuh diserahkan ke Manajemen Lion Air.

“Kami berikan ke pihak berwenang. Untuk bagian tubuh akan diserahkan ke pihak Lion Air. Supaya segera diberikan ke Tim DVI Mabes Polri. Bila memungkinkan ada yang terindentifikasi segera diserahkan keluarga,” ujar dia.

CVR yang merupakan bagian dari kotak hitam pesawat Lion Air PK-LQP itu ditemukan oleh Tim Penyelam (Kopaska & Dislambair) Koarmada I TNI AL.

Penyelam atas nama Serda TTG Satria Margono berhasil menemukan CVR Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610 itu pada pukul 08.40 WIB.

Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Mohamad Zaenal, CVR ditemukan di sekitar lokasi jatuhnya Lion Air rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang di perairan Karawang.

2 dari 3 halaman

Dianalisis KNKT

Perlu berapa lama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menganalisis isi CVR tersebut?

Menurut Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono, pihaknya membutuhkan waktu tiga sampai lima hari untuk mengunduh isi percakapan yang ada di dalam CVR.

“Setelah proses pengunduhan akan dilanjutkan analisa, tergantung kompleksnya sampai sejauh mana komplesitas percakapan yang ditemui,” kata Soerjanto di Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (14/1/2019).

Analisa nantinya berkait dengan berbagai macam unsur yang terkait, seperti framing, human factor, serta masalah yang ada di dalam kokpit .

“Mudah-mudahan tidak terlalu lama,” kata Soerjanto.

KNKT, Soerjanto menambahkan, tidak menganalisis CVR untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Menurutnya, KNKT menganalisis agar kecelakaan serupa tidak terjadi di kemudian hari.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dapat Order dari 2 Pria di Singapura, Tarif Artis VA Tetap Rp 80 Juta

Liputan6.com, Jakarta – Artis VA, bintang Film Televisi (FTV) yang terlibat prostitusi online di Surabaya, ternyata juga pernah mendapatkan order dari dua lelaki di negara Singapura.

“VA difasilitasi enam muncikari saat dapat order di Singapura, termasuk muncikari ES dan T,” ujar Ditreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Ahmad Yusep Gunawan di Mapolda Jatim, Senin (14/1/2019) menjelaskan perihal muncikari artis VA.

Yusep menuturkan, penemuan baru tersebut didapat dari hasil pembuktian rekam jejak digital sinkronisasi dari percakapan artis VA dengan muncikari T dan ES.

“Data digital forensik sinkronisasi alibi fokus dari VA, muncikari ES dan muncikari T melalui chatting, rekening keuangan, dan tempat, VA dua kali menerima order di Singapura,” kata Yusep.

2 dari 4 halaman

Penghubung

Yusep mengatakan, selain mendapat order di Singapura, VA juga menerima order di Jakarta dan Surabaya. “Terima order di Singapura tarifnya sama saja dengan tarif di Jakarta dan Surabaya. Tarifnya Rp 80 juta,” ucap Yusep.

“Dari muncikari T nominalnya Rp 80 juta kemudian didistribusikan ke muncikari lainnya sebagai penghubung hingga sampai ke VA sebagai penerima order,” ujar Yusep.

Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan penangkapan artis inisial VA dan model majalah dewasa AS pada pukul 12.30 WIB, di salah satu hotel di Surabaya Jawa Timur, Sabtu (5/1/2019).

Dengan memasang tarif Rp 80 juta, VA diciduk di kamar Hotel di Surabaya, saat sedang melayani pelanggannya. Sedangkan artis AS mematok harga Rp 25 juta.

3 dari 4 halaman

Pengusaha

Kasubdit Syber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Harisandi mengatakan, pria yang memesan VA adalah seorang pengusaha. Namun, ia enggan menyebutkan secara rinci soal pria yang dimaksud. “Ia pengusaha (yang memesan),” tutur Harisandi di Mapolda Jatim, Sabtu (5/1/2019) malam.

Wadir Reskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara Syarifuddin mengungkapkan, dua artis VA dan AS diciduk di dua kamar Hotel di Surabaya. Mereka terlihat sedang melayani pelanggannya. “Berbeda kamarnya, di salah satu hotel di Surabaya, sedang berhubungan badan. Ini masih proses penyidikan,” tutur Arman.

Arman mengatakan bahwa dalam penyelidikan oleh anggota Subdit Cyber Ditreskrimsus, tarif yang diterima kedua artis berbeda. Satu artis tarifnya Rp 80 juta, sedangkan satunya Rp 25 juta. “Ini sudah kami penyelidikan satu bulan, artis bolak-balik Jakarta-Surabaya,” kata Arman.

4 dari 4 halaman

Informasi Masyarakat

Arman juga menyebut bahwa yang digelandang ke Polda Jatim ada 6 orang. “Ya tadi kami on the spot (TKP) mengamankan empat orang saksi, dua artis, dua manajemen, satu tersangka yang diduga melaksanakan transaksi elektronik prostitusi,” ucap Arman.

Arman menegaskan, kasus ini bisa dibongkar bermula dari informasi masyarakat bahwa ada kegiatan transaksi prostitusi di wilayah hukum Polda Jatim. Transaksi prostitusi itu dilakukan oleh dua orang sementara sebagai korban dan ada empat saksi sementara satu muncikari. “Setelah itu, melakukan penyelidikan melalui media sosial,” ujar Arman.

Berapa Lama KNKT Menganalisa CVR Lion Air PQ LQP yang Baru Ditemukan?

Liputan6.com, Jakarta TNI Angkatan Laut berhasil menemukan Cockpit Voice Recorder (CVR) milik Lion Air PK LQP dengan nomor penerbangan JT 610 di perairan Karawang, Jawa Barat. Lalu, perlu berapa lama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menganalisa isi CVR tersebut?

Menurut Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono, pihaknya membutuhkan waktu tiga sampai lima hari untuk mengunduh isi percakapan yang ada di dalam CVR.

“Setelah proses pengunduhan akan dilanjutkan analisa, tergantung kompleksnya sampai sejauh mana komplesitas percakapan yang ditemui,” kata Soerjanto di Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (14/1/2019).

Analisa nantinya berkait dengan berbagai macam unsur yang terkait, seperti framing, human factor, serta masalah yang ada di dalam kokpit .

“Mudah-mudahan tidak terlalu lama,” kata Soerjanto.

KNKT, Soerjanto menambahkan, tidak menganalisa CVR untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Menurutnya, KNKT menganalisa agar kecelakaan serupa tidak terjadi di kemudian hari.

2 dari 2 halaman

Menko Luhuut Umumkan Penemuan CVR

CVR yang merupakan bagian dari kotak hitam Pesawat Lion Air PK-LQP akhirnya berhasil ditemukan. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut langsung menyampaikan informasi tersebut sesaat usai mendapatkan temuan CVR, pada acara bincang-bincang santai ‘Coffee Morning bersama Menko Maritim’, di Jakarta, Senin (14/1/2019).

“Ini CVR Lion sudah ditemukan. Hebat mereka,” kata dia melalui pengeras suara.

Mantan Menko Polhukam ini menegaskan bahwa penemuan CVR merupakan sebuah langkah penting dalam investigasi kecelakaan pesawat Lion Air PK-LQP.

“Walaupun kita sudah tahu penyebabnya seperti apa tapi komunikasi dalam kopkit itu penting,” ujar dia.

Karena itu, Luhut mengapresiasi keberhasilan yang berhasil dicapai oleh seluruh tim yang terlibat dalam pencarian.

“Upaya dari Kementerian Perhubungan itu luar biasa untuk mencari itu. Saya pikir kalau sudah ditemukan, itu langkah yang sangat bagus,” tandasnya.

Tim Gabungan Novel Dibentuk di Tahun Politik, Polri: Kebetulan Saja

Jakarta – Polri menyatakan pembentukan tim gabungan penyidikan kasus Novel Baswedan di tahun politik hanyalah kebetulan. Polri menuturkan pembentukan tim tersebut terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM.

“Beberapa pihak eksternal juga melakukan pengawasan dan penguatan seperti Ombudsman, Kompolnas, terakhir Komnas HAM. Mungkin kebetulan saja dekat dengan pesta demokrasi. Tapi tidak ada kaitan sama sekali,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

“Ranah Kapolri harus membentuk itu tadi. Membentuk tim Unsur Polri, KPK, unsur pakar. Kalau mau tahu substansinya bisa tanya ke Komnas HAM,” lanjutnya.


Iqbal menuturkan polisi tak memiliki kepentingan lain dalam pembentukan tim ini, selain ingin menuntaskan kasus teror terhadap Novel. Iqbal meminta semua pihak tidak membentuk opini yang macam-macam di tengah masyarakat terkait tim gabungan kasus Novel ini.

“Nggak ada kepentingan apapun, ya untuk mengungkap kasus itu. Tolong jangan di-framing macam-macam,” ucap Iqbal.

Ditanyai apakah rekomendasi Komnas HAM bersifat wajib hingga akhirnya Polri merealisasikannya, Iqbal menerangkan perwujudan rekomendasi itu adalah bentuk sinergitas antara Polri dengan Komnas HAM.

“Sinergi jawabannya. Kalau ini tugas wajib. Komnas HAM, Ombudsman melakukan sosial kontrol. Muaranya untuk pelayanan masyarakat,” tutur Iqbal.

Terkait keraguan para pendukung Novel terhadap kinerja tim gabungan ke depannya, Iqbal enggan menanggapi. “Saya tidak akan mengomentarinya. Yang penting kami mampu, kami akan terus melakukan proses sampai kasus ini terungkap,” pungkasnya.
(aud/idh) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Gerindra Akan Pantau Efektivitas Tim Gabung Kasus Novel Baswedan

Jakarta – Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik pembentukan tim gabungan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

“Walaupun memang bagi banyak orang, ini adalah surprise karena sudah lama tidak ditanggapi, terus dibikin tim ini,” kata Dasco seperti dilansir JawaPos.com, Minggu (13/1/2019).

Politikus Partai Gerindra itu juga mengapresiasi Polri yang berniat menyelesaikan masalah ini. Penyelesaian kasus Novel Baswedan tersebut, kata dia, tergantung bukti yang ada dan seberapa maksimal Polri menanganinya.

“Masalah efektif dan tidak efektifnya, kita akan lihat dan pantau kinerja Polri,” tegas dia.

Dasco berharap, Polri tidak hanya fokus terhadap pengungkapan kasus Novel Baswedan namun juga fokus dalam pengamanan Pemilu 2019.

“Namun yang kita harapkan bahwa tim ini dalam kesibukan lain seperti hajatan pemilu juga tetap fokus dan agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik,” pungkas Dasco.

2 dari 3 halaman

Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian akhirnya mengeluarkan surat perintah pembentukan tim gabungan penyidikan untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

“Bahwa itu benar Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terhadap ranah Polri dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan,” tutur Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jumat (11/1/2019).

Rekomendasi Komnas HAM itu diserahkan ke Polri pada 21 Desember 2018. Hampir sebulan setelah diterima, Kapolri Tito kemudian meneken tanda tangan pembentukan tim gabungan tersebut pada 8 Januari 2019.

“Yaitu untuk membentuk tim gabungan yang terdiri atas kepolisian, KPK, tokoh masyarakat, pakar, dan pihak lain yang dibutuhkan paling lambat 30 hari setelah rekomendasi diterima,” jelas Iqbal.

Dalam surat bernomor sgas/3/I/HUK.6.6/2019 itu, Kapolri memimpin langsung tim. Ada 65 nama gabungan komponen Polri dan masyarakat yang tercantum dalam daftar tim gabungan untuk penyidikan kasus Novel.


Simak berita menarik lainnya di Jawapos.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: