3 Hasil Penyidikan Sementara KPK Terkait Kasus Romahurmuziy

Dari hasil penyidikan sementara KPK juga curigai adanya bantuan dari internal Kementerian Agama (Kemenag) kepada eks Ketum PPP Romahurmuziy soal kasus praktik jual beli jabatan. Sebab, pengisian jabatan di Kemenag sudah melalui sistem online.

‎”Mungkin saja‎ (dibantu internal Kemenag),” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

Namun, Syarif belum mau membeberkan lebih jauh. Termasuk soal dugaan pihak yang ikut bermain dari partai berlambang Kabah, yakni Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin.

“Itu bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Belum bisa kita jelaskan,” kata Syarif di Gedung KPK.

Respons Jaksa Agung Soal Polemik Wiranto Vs Kivlan Zein

Liputan6.com, Jakarta – Jaksa Agung HM Prasetyo turut merespons polemik antara Menko Polhukam Wiranto dengan mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein terkait tudingan dalang kerusuhan 98. Menurut Prasetyo, polemik tersebut bukan domain Kejaksaan Agung.

“Itu di luar domain kita, itu masih polemik antara Pak Wiranto dan Pak Kivlan Zein. Kita tentunya akan lihat seperti apa nanti perkembangannya,” ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2019).

Prasetyo belum bisa menyimpulkan peristiwa 98 sebagai pelanggaran HAM berat. Apalagi penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait peristiwa tersebut belum mendapatkan bukti yang kuat untuk ditingkatkan ke penyidikan.

“Jadi kita tidak usah terpancing terkait masalah itu. Itu adalah ranah Pak Kivlan dan Pak Wiranto. Pak Wiranto sudah berikan penjelasan kan. Pak Wiranto bilangnya perlu buka-bukaan kan. Saya malah denger mau ada sumpah pocong, tapi Pak Kivlan nggak mau,” ucapnya.

Kendati begitu, Prasetyo menegaskan pihaknya tetap beritikad menuntaskan kasus kerusuhan 98. Namun kejaksaan juga tidak bisa memaksakan untuk membawa perkara tersebut ke meja hijau selama bukti yang diperoleh belum kuat.

“Temen-temen jaksa bilang hal itu belum penuhi unsur. Masa mau dipaksakan disidik atau dibawa ke pengadilan, gimana caranya kalau bukti-bukti tidak ada,” tuturnya.

2 dari 3 halaman

Hasil Penyelidikan Komnas HAM

Hasil penyelidikan sementara yang dilakukan Komnas HAM juga tidak ditemukan dugaan keterlibatan Wiranto atau Kivlan dalam peristiwa 98. “Tidak ada, justru itu makanya, secara eksplisit maupun implisit tidak ada dua nama itu (Wiranto dan Kivlan),” ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Kivlan Zein menyebut Wiranto memiliki peran ganda pada peristiwa kerusuhan 98. Kala itu, Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Tak terima dengan tudingan tersebut, Wiranto pun menantang Kivlan melakukan sumpah pocong untuk membuktikan omongannya. Wiranto membantah dirinya sebagai dalang kerusuhan 98.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Komnas Perempuan Minta Polda Jatim Kabulkan Penangguhan Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Jakarta Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim) untuk menemui tersangka kasus dugaan pornografi, artis VA. Usai menjenguk artis VA dan berdiskusi dengan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Komnas Perempuan meminta penyidik Polda Jatim untuk mengabulkan penangguhan Penahanan terhadap artis VA.

“Yang harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan Polda Jatim yakni bisa mengabulkan penangguhan penahanan. Karena sebagai pertimbangan pemulihan kondisi psikis korban kasus prostitusi,” tuturnya di Mapolda Jatim, Kamis (28/2/2019).

Menurutnya, dalam paripurna Komnas Perempuan, terakhir melihat bahwa perempuan yang ada di dalam kasus prostitusi merupakan korban yang dilacurkan. Sehingga apapun status hukumnya penyidik tetap memberikan haknya sebagai korban.

“Mempertimbangkan dan mengabulkan dengan melihat kapasitasnya sebagai korban yang dilacurkan,” katanya.

Dia mengatakan, seharusnya yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah muncikari dan user atau pelanggan artis VA. Alasannya, mereka lah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi.

“Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” ucapnya.

Dalam kunjungannya ke Polda Jatim, ia sempat bertemu dengan artis VA dan bincang bincang dengan penyidik berkaitan dengan modus yang kerap dilakukan muncikari dalam menjerat korbannya kedalam pusaran prostitusi.

“Komnas Perempuan akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus prostitusi bisa dihentikan,” ujarnya.

Komnas perempuan juga mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Sehingga kasus seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia.

2 dari 3 halaman

Tanggapan Polisi

Menanggapi permintaan Komnas Perempuan mengenai penangguhan penahanan artis VA, Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Achmad Yusep Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan apa yang menjadi masukan dari Komnas perempuan.

“Kita akan maksimalkan sesuai dengan harapan Komnas maupun pemerhati, selama tidak menganggu kepentingan penyidikan,” ujar polisi pelopor E-Tilang tersebut.


Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menuturkan bahwa penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES. “Dari situ jelas ada foto dan video dan keterlibatan aktif VA dalam prostitusi online. Termasuk penyebaran foto dan video,” tutur Luki di Mapolda Jatim, Rabu 16 Januari 2019.

Luki menegaskan, penetapan VA sebagai tersangka itu juga sesuai dengan hasil gelar, dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

“Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Kementerian Agama dan MUI dan beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transasksi komunikasi ini sangat menguatkan saudari VA menjadi tersangka,” tambah Luki.

Luki menyatakan akan membuat surat panggilan kepada VA terkait status barunya yang kini naik menjadi tersangka. “Kami layangkan untuk Senin. kami undang yang bersangkutan untuk hadir ke Polda Jatim,” sambungnya.

Dari hasil penyidikan, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan foto dan video mesum artis VA. Gambar tak senonoh itu ditemukan dalam ponsel milik mucikari ES. Fakta baru ini terungkap dari hasil penyelidikan digital forensik beberapa hari terakhir.

Selain foto pose telanjang, ada pula video tak pantas dan melanggar norma susila. Foto dan video itu dikirim ke mucikari agar user tertarik dan menggunakan jasa seks VA.

“Ini mungkin sesuatu yang baru dimana yang sebelumnya jadi saksi korban (dalam kasus prostitusi), bisa menjadi tersangka. Ini akan jadi yurisprudensi,” ujar Luki.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ratna Sarumpaet Merasa Kasusnya Politis, Polri: Prosesnya Berdasar Fakta Hukum

Jakarta – Polri menjawab tudingan Ratna Sarumpaet yang merasa kasus yang menimpa dirinya bernuansa politis. Polri menyebut kasus hoax penganiayaan Ratna diproses berdasarkan fakta hukum.

“Proses penyelidikan dan penyidikan itu berdasarkan fakta hukum. Hasil penyelidikan yang kami berkaskan juga melalui proses penelitian oleh jaksa. Jaksa meneliti ini lengkap tidak, sudah kuat diuji di pengadilan atau tidak. Jadi melewati proses itu,” kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Kamis (28/2/2019).

Apalagi, kata Dedi, proses peradilan terhadap Ratna dilakukan terbuka. Menurutnya tak ada hal yang ditutup-tutupi.
“Proses hukum yang telah lakukan juga kan diuji pada pengadilan terbuka. Semua orang, masyarakat, publik dapat melihat,” ujar Dedi.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet menyebut kasus yang menjeratnya sarat nuansa politis. Menurutnya, polisi tidak perlu menangkap dirinya karena berbohong soal luka lebam di wajahnya.

“Aku cuma secara umum minta, karena aku merasa ini semua politisasi, penangkapan saya politisasi. Aku anggap nggak harus ditangkap juga toh bisa lihat tiketnya juga kok yang kayak gitu-gitu,” kata Ratna di Polda Metro Jaya, Jakarta.

Ratna menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (28/2). Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ratna Sarumpaet membuat keonaran dengan menyebarkan hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut akibat penganiayaan.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hakim Cecar Eks Panitera PN Medan: Berkata Jujurlah

Jakarta

Hakim ketua Rosmina mencecar mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Medan, Helpandi. Hakim Rosmina menilai sejumlah keterangan Helpandi diduga direkayasa.

Awalnya, hakim bertanya kepada Helpandi terkait pertemuan Helpandi dengan anak buah Tamin Sukardi, Sudarni. Saat itu, Helpandi mengaku kepada Sudarni tidak tidur selama satu malam. Namun, Helpandi mengaku itu bohong dan mengaku hanya untuk menghindari Sudarni.

Hakim Rosmina kembali mengulik pernyataan Helpandi dengan orang kepercayaan Tamin, Hadi Setiawan. Saat itu Helpandi diminta Hadi untuk mencarikan alamat gereja hakim PN Medan, Sontan Merauke Sinaga. Namun saat itu Helpandi lagi-lagi berbohong soal itu.

“Soal gereja, Hadi minta carikan gereka pak Sontan, saudara katakan apa?” tanya Rosmina ke Helpandi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

“Saya bilang ya saya usahakan,” jawab Helpandi.

“Saudara bener nyari nggak? Kenapa bilang sama pak Hadi sudsh nyari sampai pukul 03.00 WIB?” tanya Rosmina.

“Nggak. karena saya rasa ngggak mungkin lah nanya-nanya ke gereja itu kan privasi,” jawab Helpandi.

Mendengar hal tersebut hakim Rosmina merasa curiga kepada Helpandi. Dia menilai Helpandi terbiasa membuat kebohongan terkait kasus ini.

“Nah makanya itu saya ini hakim, saya mengumpulkan fakta-fakta, apakah perkataan seperti itu biasa anda lakukan? Anda terbiasa bicara yang nggak-nggak?” Kata Rosmina.

“Coba saudara tarik nafas dulu lah, berkata jujurlah di sidang ini,” imbuhnya.

“Biasa nggak.. tapi kalau untuk hindari ya gitu,” kata Helpandi.

Rosmina juga merasa heran pernyataan Helpandi berbeda dengan keterangan tiga saksi terkait pemberian uang kepada Sontan. Hakim menilai Helpandi berusaha mengelabui persidangan.

Namun, lagi-lagi Helpandi tetap pada keterangannya. Dia mengaku tidak sama sekali memberikan uang kepada Sontan hingga saat ini.

“Penyidik KPK, Hadi, Sudarni juga katakan anda sudah kasih ke Sontan. Sementara saudara katakan nggak ada serahin uang ke Sontan?” Ucap Rosmina.

“Memang nggak ada. Saya nggak tahu yang jelas dari awal penyidikan, saya nggak pernah merubah BAP (berita acara pemeriksaan),” jelasnya.

Helpandi didakwa menerima uang SGD 280 ribu untuk membeikan uang suap ke hakim adhoc PN Medan Merry Purba dan hakim Sontan Merauke Sinaga terkait kasus perkara pengusaha Tamin Sukardi. Tamin disebut meminta putusan bebas atas kasusnya.

Helpandi kemudian memberikan uang itu ke Merry Purba sebesar SGD 150 ribu. Sedangkan sisa SGD 130 ribu disebut jaksa akan diserahkan ke Sontan Merauke setelah putusan dibacakan pada 27 Agustus 2018.


(zap/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jerat Pidana Hoaks Ratna Sarumpaet

Liputan6.com, Jakarta – Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet akhirnya duduk di kursi pesakitan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kali pertama menggelar sidang dugaan hoaks yang dilakukan ibunda artis Atiqah Hasiholan tersebut, Kamis 28 Februari 2019.

Jaksa mendakwa Ratna Sarumpaet telah menyebarkan berita bohong kepada banyak orang yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, berita bohong yang disebarkannya itu dinilai telah menimbulkan pro dan kontra.

Jaksa penuntut umum mendakwa Ratna Sarumpaet dengan dakwaan alternatif.

“Dakwaan kesatu Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 28 ayat (2) jo 45A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar jaksa. 

Sementara pada dakwaan kedua, jaksa menduga Ratna Sarumpaet, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras atau antar golongan (SARA).

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tutur jaksa.

Dalam dakwaan, terungkap bahwa Ratna menangis mengaku dipukuli sehingga mukanya lebam dan bengkak. Jaksa menyatakan, pada Jumat 21 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Ratna Sarumpaet memberitahukan kepada saksi Ahmad Rubangi, Saharudin, dan Makmur Julianto alias Pele akan pergi ke Bandung.

“Namun ternyata, terdakwa tidak pergi ke Bandung melainkan pergi ke Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat untuk melakukan tindakan medis operasi perbaikan muka (facelift) atau tarik muka (pengencangan kulit muka),” kata jaksa.

Bedah medis tersebut, sudah dijadwalkan dengan dr Sidik Setiamihardja. Kemudian Ratna Sarumpaet ditempatkan di ruang perawatan kamar B1 lantai 3 untuk menjalani rawat inap sejak Jumat, 21 September 2018 sampai dengan Senin 24 September 2018.

“Bahwa selama menjalani rawat inap tersebut, terdakwa beberapa kali mengambil foto wajahnya dalam kondisl lebam dan bengkak akibat tindakan medis dengan menggunakan handphone merk Iphone. Setelah selesai menjalani rawat inap. Pada hari Senin tanggal 24 September 2018, terdakwa pulang ke rumah,” kata jaksa.

Di dalam perjalanan, Ratna mengirim beberapa foto wajah dalam kondisi lebam dan bengkak tersebut melalui whatsappnya kepada saksi Ahmad Rubangi. Saksi Ahmad kemudian menanggapi foto tersebut dengan membalas pesan Ya Allah, Kak sampai begitu.

Ratna pun membalas. “Dipukulin 2 laki-laki,” kata Jaksa.

Jaksa mengatakan, sesampainya di rumah, Ratna meminta Ahmad Rubangi untuk memanggil saksi Saharudin dan saksi Makmur Julianto alias Pele masuk ke kamar.

Ratna Sarumpaet lalu bercerita sambil menangis bahwa dipukuli orang dengan menunjukkan wajah lebam dan bangkak.

“Kemudian terdakwa mengatakan ingin istirahat. Selelah itu saksi Ahmad Rubangi dan saksi Makmur Julianto alias Pele dan saksi Saharudin keluar dari kamar terdakwa,” kata jaksa.

Keesokan harinya pukul 20.43 WIB, terdakwa mengirimkan foto yang sama ke Rocky Gerung dengan pesan, “21 September jam 18.50 WIB, area bandara Bandung”. Pukul 20.44 WIB, dia mengirim pesan lagi, “Not For Public”.

Rabu 26 September 2018 di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, terdakwa bertemu dengan Deden Syarifuddin dan bercerita habis dipukuli. Dia pun kembali sambil menangis.

Pukul 16.30 WIB, Kamis 27 September 2018, saksi mengirim pesan lagi ke Rocky Gerung dengan pesan, “Hei Rocky negrinya makin gila n hancur – need badly :)”, dan pukul 16.33 WIB dengan pesan, “Need you badly”, pukul 16.36 WIB dengan pesan “Pasti kamu bahagia sekali disana ya, Penghormatan pada alam, bless you”.

Pada Jumat 28 September pukul 19.22 WIB, terdakwa kembali mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan “Day 7th”.

Pukul 23.00 WIB, Ratna Sarumpaet meminta Saharudin menelepon Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Setelah terhubung, dia curhat telah dianiaya sembari menangis. Dia meminta Said Iqbal ke rumahnya.

Ketika Said Iqbal datang, terdakwa berkata, “Kakak dianiaya” dan menceritakan kronologi penganiayaannya. Dia juga menunjukkan foto wajahnya yang lebam.

Dia lalu minta dipertemukan dengan Prabowo Subianto. Ratna mengaku sudah berbicara dengan Fadli Zon dan mendapat informasi tengah diatur waktu untuk bertemu Prabowo.

Dia kemudian mengirimkan foto wajah lebamnya ke Saiq Iqbal untuk diteruskan ke ajudan Prabowo atas nama Dani.

Pukul 23.01 WIB, Sabtu 29 September 2018, Ratna Sarumpaet mengirim foto wajahnya ke Rocky Gerung dengan pesan, “Mungkin aku tidak harus ngotot membantu memperbaiki bangsa yang sudah terlanjur rusak ini. It’s painful.”

Pukul 23.42 WIB dia juga kembali mengirimkan 3 foto wajahnya ke Basariaja alias Basari dan 3 menit kemudian dia mengirim pesan, “KK sedang sangat kesakitan/menderita saat KK minta tolong ingin bicara dengan Pak Joksan.”

Tak berhenti di situ, dia mengirim 3 foto wajahnya ke Simon Aloysius Mantiri dengan pesan, “Ini terjadi di area parkir Bandara Bandung 21 sept 2018, Saya harus bertemu 08 segera Pak Simon, Saya mohon …..” dan mendapat jawaban, “Kurang ajar sekali Bu itu pelakunya.”





2 dari 3 halaman

Akui Salah dan Ajukan Penangguhan Penahanan

Ratna Sarumpaet mengakui kesalahan di hadapan majelis hakim saat sidang perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya ingin menyampaikan sebagai warga negara yang harus berhadapan dengan pengadilan. Pengalaman dari saya ditangkap dan apa yang saya ketahui baik melalui bacaan saya betul melakukan kesalahan,” ucap Ratna, Kamis 28 Februari 2019.

Meski begitu, Ratna merasa ada beberapa poin yang tidak sesuai fakta. Dia melihat kasusnya bernuasa politik.

“Yang terjadi di lapangan dan terjadi peristiwa penyidikan ada ketegangan bahwa memang ini politik,” ucap dia.

Karenanya Ratna berharap majelis hakim mengutamakan keadilan dibandingkan kekuasaan.

“Dengan semua unsur yang ada di sini, marilah menjadi hero untuk bangsa ini. Bukan untuk saya. Tapi di atas segalanya hukum bukan untuk kekuasaan,” tutup dia.

Namun, tudingan nuansa politis ini dibantah kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Desmihardi. Dia menyanggah adanya muatan politis yang disebut disebut kliennya.

“Tidak ada motif politik sama sekali. Dakwaan kedua kita lihat kebohongan itu diproduksi untuk meyakinkan masyarakat saja, dan bahkan untuk meyakinkan BPN Prabowo-Sandi,” katanya usai persidangan.

Desmihardi mengatakan, lontaran kebohongan yang disebut Ratna murni karena malu dengan keluarga. Dia menegaskan, kebohongan itu hanya dibuat untuk keluarga, tidak ada tujuan menyebarkannya kepada publik.

“Ini murni karena beliau malu lebamnya diketahui oleh keluarga, sehingga harus mengarang cerita bahwa beliau dipukuli. Ini kebohongannya hanya untuk keluarga, karena beliau ingin keluarga tidak tahu beliau operasi plastik,” katanya menandasi.

Pada sidang tersebut, pengacara juga mengajukan permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengalihkan status penahanan kliennya dari tahanan Polda Metro Jaya menjadi tahanan rumah atau kota.

Desmihardi membacakan pertimbangan mengajukan permohonan tersebut. Dia menyebutkan dua pertimbangan pengajuan penangguhan tahanan bagi kliennya, yakni berdasarkan hukum dan sisi kemanusian.

Ia menyatakan, Ratna Sarumpaet tidak ada niat melarikan diri. Kemudian, terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat dianggap mempersulit jalannya proses hukum.

“Bahwa selama proses pemeriksaan di tingkat kepolisian dan tingkat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terdakwa Ratna Sarumpaet sangat kooperatif dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Selanjutnya terdakwa maupun keluarga dalam hal ini anak-anak menjamin bahwa terdakwa akan selalu menghadiri persidangan dengan tidak sulit jalannya sidang pengadilan ini,” ucap Desmihardi.

Sementara itu, dari sisi kemanusiaan, terdakwa adalah seorang perempuan lemah yang telah berusia senja. Pada usia 69 tahun, dia sangat rentan dalam penyakit terbukti selama penahanan dilakukan terdakwa sering sakit-sakitan dan selama penahanan beberapa kali terdakwa harus diperiksa di Bidokkes Polda Metro Jaya.

Apabila terus-menerus ditahan, lanjut dia, akan memperburuk kesehatan Ratna Sarumpaet baik secara fisik maupun secara mentalnya.

“Tidak berlebihan melalui permohonan ini kami minta kemudian lagi sakit yang teramat agar terdakwa dapat dialihkan status,” ucap Desmihardi.

Desmihardi mengatakan, anak kandung terdakwa yakni Atiqah Hasiholan dan Fathom Saulina akan menjadi penjamin penangguhan penahanan Ratna Sarumpaet.

Oleh karena itu, pengacara memohon kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengalihkan jenis penahanan rutan menjadi penahanan rumah atau kota atas terdakwa Ratna Sarumpaet.

“Tujuan permohonan kami bukan untuk ditangguhkan akan tetapi hanya sebatas pada pengalihan jenis penahanan yang semula penahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan rumah tahanan kota sebagaimana yang diatur dalam KUHP,” kata Desmihardi.

3 dari 3 halaman

Siapkan 20 Saksi Ahli

Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berencana menghadirkan 20 saksi untuk sidang kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Ratna Sarumpaet. Hanya, jaksa enggan membeber siapa 20 saksi tersebut.

“20 saksi fakta, 5 saksi ahli, dan saksi meringankan,” kata Jaksa kasus Ratna Sarumpaet, Panyaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 28 Februari 2019.

Panyaman menegaskan nama Prabowo dan Fadli Zon tidak masuk dalam daftar itu. Hanya Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang disebut akan dihadirkan senagai saksi di persidangan.

“Dalam bacaan saya tidak ada nama Prabowo dan Fadli Zon,” imbuhnya.

Pembuat Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Segera Disidang

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melimpahkan Bagus Bawana Putra alias BBP ke Kejaksaan. Dengan begitu, tersangka pembuat sekaligus penyebar hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos segera diadili di persidangan.

Penyerahan tersangka berikut barang bukti atau pelimpahan tahap II dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (28/2/2019) siang tadi. Tahap II dilakukan setelah berkas perkara penyidikan untuk BBP dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan.

Kasubdit 1 Dittipid Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni mengatakan, tersangka BBP ditangkap dalam pelariannya di wilayah Sragen, Jawa Tengah pada 7 Januari 2019 lalu. Kepada penyidik, BBP mengaku sebagai pencipta hoaks yang menghebohkan publik pada awal 2019 itu.

“Bagus Bawana mengaku pemilik ide, membuat, mengunggah, hingga menyebarkan konten hoaks surat suara Pemilu 2019 sudah dicoblos dalam 7 kontainer di Tanjung Priok,” ucap Dani.

BBP mengunggah konten hoaks tersebut melalui akun Twitter miliknya dengan me-mention beberapa akun tokoh publik. Bukan itu saja, dia juga membuat rekaman suara untuk menguatkan informasi adanya 7 kontainer surat suara tercoblos seolah-olah benar terjadi.

Setelah kabar hoaks yang diciptakan viral dan menjadi sorotan publik, BBP lantas menghapus akun Twitternya sebagai upaya menghilangkan jejak digital. Dia juga membuang ponselnya. Namun polisi berhasil meringkus BBP di tempat pelariannya.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sidang Perdana Ratna Sarumpaet, Wasekjen Gerindra Terlihat di PN Jaksel

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Andre Rosiade tampak terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang perdana Ratna Sarumpaet. Namun, dia menyangkal kedatangannya untuk menghadiri sidang Ratna.

“Gue enggak ada urusan sama mak lampir, ada urusan lain,” katanya, Kamis (28/02/2019).

Urusan tersebut, kata Andre, adalah persoalan perusahaan. Namun, dia tidak menyebutkan secara gamblang persoalan apa yang dimaksud.

Kendati tidak menghadiri persidangan Ratna Sarumpaet, Andre menyebut pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menginginkan pelaku kasus Ratna segera ditemukan. Dia menyatakan kalau pihaknya adalah korban hoaks Ratna.

“Sidang ini kan dihubung-hubungkan dengan kita nih, yang pasti kan kami (BPN) korban,” ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Akui Salah

Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet mengakui kesalahan di hadapan majelis hakim saat sidang perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya ingin menyampaikan sebagai warga negara yang harus berhadapan dengan pengadilan. Pengalaman dari saya ditangkap dan apa yang saya ketahui baik melalui bacaan saya betul melakukan kesalahan,” ucap Ratna, Kamis (28/2/2019).

Meski begitu, Ratna Sarumpaet merasa ada beberapa poin yang tidak sesuai fakta. Dia melihat kasusnya bernuasa politik.

“Yang terjadi di lapangan dan terjadi peristiwa penyidikan ada ketegangan bahwa memang ini politik,” ucap dia.

Karenanya Ratna berharap majelis hakim mengutamakan keadilan dibandingkan kekuasaan.

“Dengan semua unsur yang ada di sini, marilah menjadi hero untuk bangsa ini. Bukan untuk saya. Tapi di atas segalanya hukum bukan untuk kekuasaan,” tutup dia.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Ratna Sarumpaet dinilai telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Akibat rangkaian cerita seolah-olah memar disertai foto-foto wajah dan kondisi lebam mengakibatkan kegaduhan, keonaran di masyarakat baik di media sosial dan terjadi unjuk rasa,” ungkap jaksa, Kamis (28/2/2019).

Perbuatan Ratna Sarumpaet, sambung Jaksa, dengan mengaku menjadi korban penganiayaan disertai kata-kata dan pemberitahuan kepada banyak orang ternyata berita bohong tersebut telah mencipatakan pro dan kontra di kelompok masyarkat.

“Perbuatan terdakwa (Ratna Sarumpaet) itu melanggar Pasal 28 ayat 2 junto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” kata jaksa.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Habiburokhman: Dakwaan Ratna Jelaskan BPN Prabowo-Sandi Korban Kasus Ini

JakartaRatna Sarumpaet menceritakan soal ketegangan penyidikan dan mengaitkannya dengan politik. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap semua kemungkinan bisa terbuka.

“Ya kita ikuti saja proses persidangan ini, supaya fakta-fakta dibuka semua dan terang benderang. Semua kemungkinan terbuka, makanya kita lihat fakta-fakta persidangan,” kata juru bicara Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman, kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Habiburokhman juga mengomentari soal acungan dua jari Ratna sebelum persidangan. Menurutnya, dua jari tersebut merupakan tanda Ratna telah menyadari kekeliruan dan berkomitmen berjuang untuk Prabowo-Sandiaga.

“Setiap orang mungkin pernah salah, dan beliau sedang menjalani proses hukum. Acungan dua jari adalah pertanda beliau mungkin menyadari kekeliruan dan sebenarnya tetap komit dalam perjuangan,” ungkapnya.

Habiburokhman lalu mengirimkan keterangan pers terkait sidang dakwaan Ratna Sarumpaet. Menurutnya, surat dakwaaan Ratna membuat jelas tidak adanya kaitan antara kebohongan soal penganiayaan dengan entitas hukum BPN Prabowo-Sandiaga.

“Ada dua bagian penting dalam surat dakwaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama diuraikan secara jelas dalam dakwaan bahwa Bu Ratna terlebih dahulu menyampaikan info tidak benar soal penganiayaan kepada stafnya sendiri yaitu Rubangi, Saharudin dan Pele sebelum menyampaikan info sama kepada pimpinan BPN Prabowo-Sandi. Yang kedua disebutkan Bu Ratna mengizinkan Nanik S Deyang untuk mengambil foto dan diupload serta memberikan persetujuan untuk ditulis di Facebook,” urai Habiburokhman.

Politikus Gerindra ini mengatakan petinggi-petinggi kubu Prabowo-Sandiaga yang sempat bersuara Ratna dianiaya hanyalah korban dalam kasus tersebut. Habiburokhman lalu memberi pembelaan kepada Nanik S Deyang yang merupakan Waketum BPN Prabowo-Sandiaga.

“Dengan demikian jelas, bahwa petinggi-petinggi BPN Prabowo Sandi juga menjadi korban dalam kasus ini. Khusus untuk Nanik S Deyang, semua yang dia lakukan semata karena ketidaktahuannya dan atas persetujuan Bu Ratna,” sebutnya.

Habiburokhman juga memberi pembelaan kepada Ratna, yang dianggap telah membohongi BPN Prabowo-Sandiaga. Ratna Sarumpaet diketahui dicopot dari posisi jurkamnas BPN Prabowo-Sandiaga setelah kebohongannya terungkap.

“Kami minta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berjalan, dan tidak menjadikan perkara ini sebagai ajang fitnah kepada kami seolah ada keterlibatan.Kepada Bu Ratna kami berharap beliau berani memberikan keterangan apa adanya dalam proses persidangan. Di luar kasus ini, rekam jejak Bu Ratna sebagai pejuang demokrasi tidak bisa juga dihapuskan begitu saja,” tutur Habiburokhman.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet bicara soal ‘politik’ dalam perkara yang membawa dirinya sebagai terdakwa hoax penganiayaan. Ratna Sarumpaet meminta perkaranya diungkap terang benderang lewat persidangan.

“Saya sebenarnya, saya salah, oke. Tetapi sebenarnya yang terjadi di lapangan, di penyidikan, ada ketegangan luar biasa bahwa memang ini politik. Saya berharap persidangan ini dengan semua unsur yang ada di sini, marilah kita menjadi hero untuk bangsa. Kalau saya dipenjara, nggak masalah. Di atas segalanya, hukum bukan kekuasaan,” tegas Ratna Sarumpaet dalam sidang perdana di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Kamis (28/2).

Ratna Sarumpaet didakwa membuat keonaran dengan menyebarkan kebohongan atau hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang diklaim sebagai penganiayaan.

Atas perbuatannya, Ratna Sarumpaet dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Ikuti perkembangan terbaru Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini

(elz/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Atiqah Hasiholan Soal Sidang Ratna Sarumpaet: Saya Harap Tak Politis

Jakarta – Putri Ratna Sarumpaet, Atiqah Hasiholan, setia mendampingi sang ibunda di sidang dakwaan. Dia berharap persidangan Ratna tidak politis.

“Saya berharapnya tidak ada yang politis dalam hal ini. Saya berharap betul sidang ini, saya berharap dengan penuh rasa hormat kepada hakim bisa mengadili sidang ini ya penuh dengan hati nurani dan juga fakta-fakta yang ada,” kata Atiqah usai sidang Ratna Sarumpaet di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Kamis (28/2/2019).

Atiqah mengulangi pernyataan sang ibu di sidang tadi bahwa ada fakta-fakta yang tidak sesuai dari dakwaan yang dibacakan jaksa. Ratna sendiri didakwa membuat keonaran dengan menyebarkan kabar hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut penganiayaan.

“Tadi seperti ibu sampaikan, itu sudah dimengerti oleh ibu saya tapi memang ada beberapa fakta yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, kan tadi udah disampaikan ibu saya. Ya namanya ini kan dakwaan, pasti jaksa tugasnya memang menuntut ibu saya, itu memang tugasnya jaksa dan berarti sekarang tugas kita melakukan pembelaan dengan bukti-bukti yang ada,” paparnya.

“Dakwaanya sih nggak ada yang baru, sesuai dengan penyidikan selama ini aja. Teman-teman pasti sudah tahu juga jadi nggak ada yang baru,” sambung Atiqah.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet bicara soal ‘politik’ dalam perkara yang membawa dirinya sebagai terdakwa hoax penganiayaan. Ratna Sarumpaet meminta perkaranya diungkap terang benderang lewat persidangan.

“Saya sebenarnya, saya salah, oke. Tetapi sebenarnya yang terjadi di lapangan, di penyidikan, ada ketegangan luar biasa bahwa memang ini politik. Saya berharap persidangan ini dengan semua unsur yang ada di sini, marilah kita menjadi hero untuk bangsa. Kalau saya dipenjara, nggak masalah. Di atas segalanya, hukum bukan kekuasaan,” tegas Ratna Sarumpaet dalam sidang perdana di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Kamis (28/2/2019).
(imk/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>