Geger Timses M Taufik Ditangkap Penyidik

Jakarta – Aksi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Jakarta Utara menangkap seorang pria yang diduga terlibat politik uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) bikin geger. Pria yang bernama Carles Lubis itu merupakan staf M Taufik. Berikut fakta-faktanya.

“Ada satu orang yang ditangkap, warga biasa. Artinya, kelanjutannya saya belum tahu karena masih diproses,” kata Ketua Bawaslu Jakut Mochammad Dimyati di kantornya, Jl Deli, Koja, Jakut, Selasa (16/4/2019).

Carles ditangkap pada Senin (15/4) pukul 17.30 WIB di depan rumah pemenangan M Taufik, yang merupakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Rumah pemenangan M Taufik itu berada di wilayah Warakas, Jakarta Utara.

Geger Timses M Taufik Ditangkap PenyidikM Taufik (Lamhot Aritonang/detikcom)

Dari hasil OTT, Gakkumdu Bawaslu Jakut mengamankan amplop yang diduga digunakan untuk politik uang. Total ada 80 amplop yang berisi uang.

“Barang buktinya sudah ada berupa amplop. Amplop warna putih, tapi isinya berapa kita belum tahu,” ujar Dimyati.

Bawaslu Jakarta Utara menduga amplop-amplop tersebut berasal dari M Taufik karena sedianya akan ada acara kumpul saksi di rumah pemenangan M Taufik itu. Rencananya, para saksi untuk M Taufik akan berkumpul pada Senin malam.

“Iya dugaannya begitu. Karena di sana mau ada rencana kegiatan, barang buktinya sudah ada berupa amplop. Rencananya semalam mau ada kegiatan ngumpulin saksi-saksi, RW yang jadi korwil,” jelas Dimyati.

Dalam acara itu, M Taufik direncanakan akan hadir di lokasi kejadian, tapi akhirnya tak datang. Saat OTT, sebagian saksi juga sudah berada di rumah pemenangan M Taufik.

“Ramai, saksi sudah sebagian datang, Pak Taufik juga ada rencana hadir di situ, tapi belum ada. Belum tahu ada indikasi keterlibatan M Taufik, informasinya Pak Taufik nggak ada di situ,” sebut Dimyati.

Saat ini, Carles diperiksa di Polres Jakarta Utara. Meski begitu, Bawaslu menegaskan kasus ini ditangani oleh Sentra Gakkumdu, yang mana juga melibatkan Bawaslu.

“Harus di Gakkumdu karena ini pidana pemilu. Tidak (ditangani) di Polres. Nanti Bawaslu Jakut Sentra Gakkumdu-nya setelah diplenokan di internal kemudian 1×24 jam. Apabila ini ada dugaan pelanggaran pidana, maka melakukan pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu,” terang anggota Bawaslu DKI Jakarta Puadi, yang datang berkoordinasi terkait kasus ini di Mapolres Jakut, Jl Laksmana Yos Sudarso, Koja, Selasa (16/4).

Hal senada disampaikan oleh Kapolres Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto. Ia menegaskan kasus dugaan tindak pidana pemilu yang ditindaklanjuti terkait diamankannya staf M Taufik, Carles Lubis, merupakan kerja Sentra Gakkumdu. Amplop yang diamankan dari Carles saat penangkapan berjumlah 80, yang isinya masing-masing Rp 500 ribu.

“Sebenarnya ini masih Bawaslu, tapi kebetulan kami juga ada di situ. Kami hitung di sana, jumlahnya 80 amplop, masing-masing amplop isinya Rp 500 ribu,” terang Kombes Budhi.

Kombes Budhi mengatakan diamankannya Carles Lubis, staf M Taufik, di Warakas, Jakut, Senin (15/4) sore, merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat. Saat ini tim Gakkumdu masih melakukan klarifikasi atas temuan amplop berisi uang.

“Laporan itu diteruskan ke Bawaslu, kemudian didalami, sehingga turunlah bersama-sama. Masih didalami ke atasnya yang menyuruh, kemudian ke bawahnya yang dikumpulkan itu juga sudah dimintai keterangan saksi-saksi,” papar Budhi sekaligus menyebut penjelasan penanganan berada di tangan Bawaslu.

Penahanan Tiga Tersangka Penganiaya Audrey Tunggu Keputusan Penyidik

Kepolisian memastikan Audrey, siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat, yang dikeroyok dan dianiaya sejumlah siswi SMA tidak mengalami kekerasan seksual. Hal itu terlihat dari hasil visum terhadap Audrey.

Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Barat AKBP Donny Charles Go mengatakan, semua informasi yang beredar di media sosial terkait kasus Audrey tidak semuanya benar.

“Hasil visumnya sudah keluar, tidak seperti yang viral di luar. Artinya, di area kewanitaan korban itu tidak ada yang aneh, normal, tidak ada luka,” ujar Donny kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu 10 April 2019.

Donny menuturkan, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Didi Haryono baru saja menjenguk Audrey yang masih dirawat di rumah sakit. Secara fisik, kondisi gadis berusia 14 tahun itu berangsur membaik.

“Tadi Kapolda Kalbar sempat menjenguk, setelah Beliau keluar menjelaskan bahwa secara fisik, Beliau lihat korban normal. Tapi kalau secara psikis, Pak Kapolda tidak bisa jelaskan, karena yang bisa jelaskan itu ahlinya,” ucapnya.

Kasus yang melibatkan pelajar-pelajar putri itu mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Warganet ramai-ramai menandatangani petisi berjudul ‘Justice for Audrey’ yang dibuat Fachira Anindi di laman Change.org. Hingga saat ini petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 3 juta orang.

Tepis Kecurigaan, Polisi: Penyidik Buchari Muslim Tak Paham Kampanye

Jakarta – Penangkapan Buchari Muslim yang berdekatan dengan acara kampanye akbar capres Prabowo Subianto di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dicurigai bermuatan politik oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. Polisi menuturkan waktu penangkapan Buchari yang berdekatan dengan kampanye akbar hanya kebetulan dan penyidik tidak paham jadwal kampanye capres.

“Kebetulan saja pas berdekatan. Tidak ada tendensi berkaitan dengan penanganan kasus tersebut. Penyidik tidak paham ada jadwal kampanye, tahunya menyidik saja,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom saat dikonfirmasi, Minggu (7/4/2019).

Argo menyebut penanganan kasus Buchari juga bukan hal yang mengada-ada. Pasalnya pihak Polda Metro Jaya memang menangani kasus yang menjerat Buchari berdasarkan laporan masyarakat.

“Sesuai dengan laporan pelapor korban, sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan,” jelas Argo.

Dia pun menerangkan, pihaknya telah memberi waktu pada Buchari dan orang yang melaporkan Buchari untuk menyelesaikan kasus mereka secara kekeluargaan. Namun cara tersebut tak berhasil menyelesaikan masalah.

“Sudah dikasih waktu untuk menyelesaikan. Tidak selesai sehingga dilakukan gelar yang kesimpulannya terlapor memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan secara profesional dan proporsional,” terang Argo.

Kasus ini bermula ketika Buchari menawarkan pengurusan visa haji kepada 27 jemaah dari pelapor yaitu Jamaludin. Buchari saat itu mengaku bisa membantu membuatkan visa haji furoda (haji nonkuota).

Selanjutnya, Jamaludin dan Buchari bertemu di depan Kedutaan Besar Arab Saudi dan melakukan transaksi. Korban menyerahkan uang USD 136.500 berikut 27 paspor kepada Buchari untuk pengurusan visa haji furoda.

Akan tetapi, tiga hari setelah uang itu diserahkan, visa haji furoda tidak kunjung keluar dan Buchari pun tidak memberi kabar. Jamaludin kemudian meminta bantuan kepada Syekh Ali Jabber untuk menghubungi Buchari.

Hingga akhirnya Jamaludin dan Buchari bertemu serta Buchari membuat surat pernyataan telah menerima uang dan 27 paspor dari Jamaludin. Namun hingga kasus itu dilaporkan ke polisi, Buchari tidak kunjung mengembalikan uang Jamaludin.

Sebelumnya Hidayat Nur Wahid mengaku maklum jika publik membaca penanganan kasus Buchari Muslim bermuatan kepentingan politik. Dia mempertanyakan kenapa baru sekarang pendiri Persaudaraan Alumni (PA) 212 itu ditangkap.

Hidayat Nur Wahid mengatakan penangkapan Buchari bukan sebagai PA 212 namun berbagai judul berita menyebut sebagai pendiri PA 212.

“Pak Buchari, beliau diambil bukan karena pendiri PA 212, tapi kenapa judulnya begitu,” kata Hidayat usai kampanye akbar PKS di Semarang, Sabtu (6/4).

Kemudian ia juga mempertanyakan kenapa kasus yang dilaporkan sejak Juni 2018 itu baru ada penangkapan menjelang Pemilu. Hal itu menurut Hidayat memberikan tafsiran ada hubungan dengan politik.

“Harusnya penegakkan hukum itu dijauhkan dari momentum yang sangat mudah orang mencurigai terkait dengan masalah politisasi,” imbuhnya.

(aud/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kucing-kucingan Bowo Sidik Berakhir di Tangan Penyidik

JakartaBowo Sidik Pangarso sempat mengelabui penyidik KPK ketika dicari pada Rabu, 27 Maret, malam di salah satu apartemen di bilangan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Namun pelarian anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu akhirnya tetap berakhir di tangan penyidik.

Berawal dari informasi adanya transaksi haram yang didapat penyidik KPK pada hari itu. Tim KPK sudah mengamankan sejumlah orang sebelum bergerak ke apartemen tersebut.

Dari kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang disampaikan KPK, tim penyidik hanya berhasil menangkap sopir Bowo di apartemen itu pada pukul 16.30 WIB. Selain itu, ada seorang perempuan yang diamankan di apartemen tersebut pada pukul 20.00 WIB, sedangkan keberadaan Bowo sempat hilang dari radar penyidik.

Kucing-kucingan Ala Bowo Sidik Berakhir di Tangan PenyidikTumpukan uang di dalam amplop yang diduga KPK akan digunakan Bowo Sidik Pangarso untuk ‘serangan fajar’ pada Pemilu 2019. (Ari Saputra/detikcom)

Memang apa yang terjadi?

“Sulit untuk memasuki apartemen itu, kan harus punya prosedur yang banyak, sehingga makan waktu yang cukup lama. Waktu itu dimanfaatkan yang bersangkutan (Bowo Sidik Pangarso) untuk keluar dari apartemen,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).
Setelah itu, Basaria menyebut tim KPK kembali menelusuri jejak Bowo. Hingga akhirnya, sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, pada Kamis itu Bowo ditangkap KPK di kediamannya.

“Cukup jelas ya dengan teknik, taktik tim kita di lapangan kemudian bisa ditemukan yang bersangkutan di rumahnya,” ujar Basaria.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

Pakai Rompi Tahanan, Jokdri Dibawa Penyidik ke Rutan Polda Metro

Jakarta – Eks Plt Ketum PSSI Joko Driyono (Jokdri) selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus perusakan barang bukti match fixing atau pengaturan skor pertandingan sepakbola. Jokdri terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.

Pantauan detikcom di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, (26/3/2019) pukul 00.15 WIB, Jokdri keluar dari ruangan penyidik. Jokdri bersama penyidik Satgas Anti Mafia Bola berjalan menuju Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.

Jokdri enggan berkomentar saat dimintai tanggapan soal penahanan. Tangannya masuk ke saku celana dan pandangan matanya terlihat mengarah ke bawah.

Sebelumnya, Jokdri menjalani pemeriksaan sejak Senin (25/3) pukul 10.00 WIB. Jokdri akan mendekam di Rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari.

“Saat ini proses penyidikan berjalan. Semoga kita bisa tuntaskan, termasuk berkas perkara JD, yang dilakukan penahanan hari ini,” kata Kasatgas Antimafia Bola Polri Brigjen Hendro Pandowo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/3).

Jokdri dijerat dengan Pasal 363 KUHP dan/atau Pasal 265 KUHP dan/atau Pasal 233 KUHP. Pasal-pasal tersebut pada intinya mengenai tindakan pencurian dengan pemberatan atau perusakan barang bukti yang telah terpasang police line.
(zak/zak)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penyidik PBB Prihatin Pengungsi Rohingya Akan Dipindah ke Pulau Terpencil

Liputan6.com, Dhaka – Penyidik khusus Komisi HAM PBB untuk Myanmar Yanghee Lee menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana Bangladesh memindahkan 23.000 pengungsi Rohingya ke sebuah pulau terpencil. Dia memperingatkan pulau tersebut kemungkinan tidak layak huni dan bisa memicu krisis baru.

Bangladesh sebelumnya mengumumkan rencana memindahkan para pengungsi ke pulau Bhasan Char untuk mengurangi kepadatan di tempat penampungan pengungsi Cox’s Bazar.

Saat ini sekitar 730.000 warga Rohingya ditampung di Cox’s Bazar, sekaligus menjadikannya kamp pengungsi terbesar di dunia.

PBB menyatakan minoritas Muslim ini melarikan diri dari pembunuhan massal dan pemerkosaan di negara bagian Rakhine, Myanmar, sejak Agustus 2017.

Sejumlah pihak mengkritik rencana relokasi ini. Mereka menyatakan pulau itu sering diterjang badai dan tidak dapat menyediakan mata pencaharian bagi ribuan orang.

“Ada sejumlah hal yang belum jelas bagi saya bahkan setelah mengujungi pulau itu,” ujar Yanghee Lee, seperti dikutip dari ABC Indonesia, Selasa (12/3/2019).

Termasuk, katanya, apakah pulau itu benar-benar bisa dihuni manusia.

“Relokasi yang tak terencana dengan baik serta tanpa persetujuan para pengungsi yang bersangkutan, berpotensi menciptakan krisis baru,” kata Lee yang berkunjung ke pulau itu pada Januari lalu.

Pemerintah Bangladesh, katanya, berkewajiban memastikan bahwa pemindahan ini tidak menimbulkan krisis baru.

Pemerintah Bangladesh belum memberikan tanggapan terhadap masalah ini.

Status Bisa Dinaikkan ke Tahap Penuntutan

Lee, yang dilarang mengunjungi Myanmar, dalam laporannya ke Komisi HAM PBB di Jenewa menyatakan sekitar 10.000 warga sipil melarikan diri dari Rakhine sejak November akibat kekerasan dan kurangnya bantuan kemanusiaan.

Dia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera membawa kasus ini ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Bocah-bocah Rohingya mengenakan pakaian baru selama perayaan Idul Adha di kamp pengungsi Thangkhali, Bangladesh, Rabu (22/8). Wajah riangnya senapas dengan baju baru yang dikenakan di hari bahagia ini. (Dibyangshu SARKAR / AFP)

Menurut dia, para pejabat ICC juga datang ke Bangladesh untuk melakukan pemeriksaan awal kasus ini bisa dinaikkan statusnya ke tahap penuntutan.

“Ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah langkah kecil ke depan tapi saya sangat berharap hal ini akan membuka banyak kasus lainnya,” ujar Lee lagi.

Pada September lalu, jaksa ICC memulai pemeriksaan awal apakah dugaan deportasi paksa orang Rohingya dari Myanmar masuk kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun perwakilan tetap Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, menegaskan pengadilan yang bermarkas di Den Haag dan secara hukum independen dari PBB, tidak memiliki yurisdiksi atas Myanmar.

“Meski pemerintah tidak bisa menerima intervensi ICC yang memang secara hukum meragukan, namun Myanmar siap bertanggung jawab penuh jika ada bukti kredibel terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan di Negara Bagian Rakhine,” kata Moe Tun.

Tugas paling mendesak, kata Moe Tun, justru fokus pada upaya pemulangan kembali para pengungsi ke Myanmar – tanpa menyebut kata Rohingya sehingga tak jelas pengungsi mana yang dia maksudkan.

Simak video pilihan berikut:

Ribuan penduduk Rohingya menggelar demonstrasi di Bangladesh. Mereka menolak dipulangkan ke Myanmar.

Akan Didakwa Korupsi, PM Netanyahu Berdalih Korban Politisasi

Tel Aviv – Kejaksaan Agung Israel mengumumkan akan menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Hal ini bisa memperburuk peluang Netanyahu dalam pemilu bulan April mendatang.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit mengatakan hari Kamis (28/2), dia telah menerima rekomendasi penyidik kepolisian untuk mengajukan tuntutan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dalam tiga kasus korupsi yang berbeda.

Dakwaan itu dapat memberikan pukulan besar bagi prospek Netanyahu dalam pemilihan umum 9 April mendatang. Netanyahu mencalonkan diri untuk masa jabatan ke-empat berturut-turut.

Sidang pengadilan atas dakwaan yang meliputi penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan baru akan digelar setelah pemilihan umum. Sebelumnya Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri. Sidang dapat berlangsung setelah pemilihan 9 April. Netanyahu akan menjadi perdana menteri Israel pertama yang menghadapi kasus di pengadilan saat menjabat.

Netanyahu tuding ada politisasi

Benjamin Netanyahu antara lain diduga telah menerima gratifikasi dari pengusaha kaya dan memberikan kelonggaran regulasi kepada raksasa telekomunikasi Bezeq sebagai imbalan atas liputan pers positif di situs berita anak perusahaan itu, Walla.

Jika terbukti bersalah melakukan suap, Netanyahu bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara dan hukuman maksimal 3 tahun untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Perdana Menteri Israel membantah telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan. Menanggapi pengumuman Jaksa Agung, dia mengatakan telah menjadi korban pembunuhan karakter dan politisasi yang bertujuan untuk menjegalnya pada pemilu mendatang. Dia menyatakan tuduhan terhadapnya akan runtuh seperti “rumah kartu”.

Likud berusaha tunda pengumuman tuntutan

Partai Netanyahu, Likud, menggambarkan tuduhan itu sebagai “penganiayaan politik.”

“Pengumuman Jaksa Agung secara sepihak hanya sebulan sebelum pemilihan umum, tanpa memberi Perdana Menteri kesempatan untuk (sebelumnya) membantah tuduhan-tuduhan palsu ini, adalah intervensi terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu,” kata Likud dalam sebuah pernyataan.

Likud telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung Israel untuk menunda pengumuman dakwaan secara terbuka sampai pemilu usai. Namun pengadilan tinggi Israel menolak permintaan itu dan hari Kamis mengumumkan rencana pengajuan tuntutan terhadap Netanyahu.

hp/rzn (afp, rtr,ap)


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komnas Perempuan Minta Polda Jatim Kabulkan Penangguhan Penahanan Artis VA

Liputan6.com, Jakarta Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim) untuk menemui tersangka kasus dugaan pornografi, artis VA. Usai menjenguk artis VA dan berdiskusi dengan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Komnas Perempuan meminta penyidik Polda Jatim untuk mengabulkan penangguhan Penahanan terhadap artis VA.

“Yang harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan Polda Jatim yakni bisa mengabulkan penangguhan penahanan. Karena sebagai pertimbangan pemulihan kondisi psikis korban kasus prostitusi,” tuturnya di Mapolda Jatim, Kamis (28/2/2019).

Menurutnya, dalam paripurna Komnas Perempuan, terakhir melihat bahwa perempuan yang ada di dalam kasus prostitusi merupakan korban yang dilacurkan. Sehingga apapun status hukumnya penyidik tetap memberikan haknya sebagai korban.

“Mempertimbangkan dan mengabulkan dengan melihat kapasitasnya sebagai korban yang dilacurkan,” katanya.

Dia mengatakan, seharusnya yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah muncikari dan user atau pelanggan artis VA. Alasannya, mereka lah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi.

“Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” ucapnya.

Dalam kunjungannya ke Polda Jatim, ia sempat bertemu dengan artis VA dan bincang bincang dengan penyidik berkaitan dengan modus yang kerap dilakukan muncikari dalam menjerat korbannya kedalam pusaran prostitusi.

“Komnas Perempuan akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus prostitusi bisa dihentikan,” ujarnya.

Komnas perempuan juga mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Sehingga kasus seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia.

2 dari 3 halaman

Tanggapan Polisi

Menanggapi permintaan Komnas Perempuan mengenai penangguhan penahanan artis VA, Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Achmad Yusep Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan apa yang menjadi masukan dari Komnas perempuan.

“Kita akan maksimalkan sesuai dengan harapan Komnas maupun pemerhati, selama tidak menganggu kepentingan penyidikan,” ujar polisi pelopor E-Tilang tersebut.


Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan menuturkan bahwa penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES. “Dari situ jelas ada foto dan video dan keterlibatan aktif VA dalam prostitusi online. Termasuk penyebaran foto dan video,” tutur Luki di Mapolda Jatim, Rabu 16¬†Januari 2019.

Luki menegaskan, penetapan VA sebagai tersangka itu juga sesuai dengan hasil gelar, dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

“Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Kementerian Agama dan MUI dan beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transasksi komunikasi ini sangat menguatkan saudari VA menjadi tersangka,” tambah Luki.

Luki menyatakan akan membuat surat panggilan kepada VA terkait status barunya yang kini naik menjadi tersangka. “Kami layangkan untuk Senin. kami undang yang bersangkutan untuk hadir ke Polda Jatim,” sambungnya.

Dari hasil penyidikan, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan foto dan video mesum artis VA. Gambar tak senonoh itu ditemukan dalam ponsel milik mucikari ES. Fakta baru ini terungkap dari hasil penyelidikan digital forensik beberapa hari terakhir.

Selain foto pose telanjang, ada pula video tak pantas dan melanggar norma susila. Foto dan video itu dikirim ke mucikari agar user tertarik dan menggunakan jasa seks VA.

“Ini mungkin sesuatu yang baru dimana yang sebelumnya jadi saksi korban (dalam kasus prostitusi), bisa menjadi tersangka. Ini akan jadi yurisprudensi,” ujar Luki.

Dalam perkara ini, VA dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal itu berbunyi, ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Komnas Perempuan: Artis VA Adalah Korban, Muncikari dan User Harus Ditindak

Liputan6.com, Surabaya – Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur (Jatim) untuk menemui tersangka kasus dugaan pornografi, artis VA, Kamis, 28 Februari 2019.

Setelah menjenguk artis VA dan berdiskusi dengan penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, Sri menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna Komnas Perempuan terakhir, pihaknya melihat bahwa perempuan yang terjerat dalam kasus prostitusi tak lain merupakan korban.

“Yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah muncikari dan pelanggan atau user. Karena merekalah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi. Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” katanya.

Ia juga sempat berbincang dengan penyidik Polda Jatim tentang modus-modus yang dilakukan muncikari, serta bagaimana seorang perempuan terjebak dalam pusaran prostitusi. Meski demikian dalam kasus ini VA tetaplah korban yang harus dilindungi haknya.

“Makanya kami mengusulkan untuk bisa dilakukan pemulihan. Saya akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus prostitusi bisa dihentikan,” katanya.

“Sesuai mandat Komnas Perempuan yakni menciptakan situasi kondusif bagi penghapusan kekerasan dalam perempuan,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan, melalui kasus artis VA ini pihaknya ingin mengetahui langsung bagaimana situasi didalam tahanan, langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi penyiksaan didalam tahanan, dan bagaimana memahami perempuan dalam industri hiburan, yang mana mengindikasikan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

“Pintu masuk nya melalui kasus VA yang sekarang ditahan di Polda. Kasus VA merupakan contoh bahwa industri hiburan sangat dekat dengan kekerasan terhadap perempuan,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Prostitusi Online

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) secara resmi menahan artis Film Televisi (FTV) VA terkait kasus dugaan prostitusi online di Surabaya yang sempat menghebohkan beberapa hari yang lalu.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan menuturkan bahwa penetapan tersangka VA ini berdasarkan rekam jejak digital dari tersangka mucikari ES.

“Dari situ jelas ada foto dan video dan keterlibatan aktif VA dalam prostitusi online. Termasuk penyebaran foto dan video,” tutur Luki.

Luki menegaskan, penetapan VA sebagai tersangka itu juga sesuai dengan hasil gelar, dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli.

“Ada ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE dan ahli Kementerian Agama dan MUI dan beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transasksi komunikasi ini sangat menguatkan saudari VA menjadi tersangka,” tambah Luki.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: