Penjelasan Lengkap Bos Pertamina soal Pembajakan Mobil Tangki

Jakarta – Pagi hari tadi terjadi pembajakan atas mobil tangki milik Pertamina. Mobil itu membawa 32 kilo liter biosolar.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Nina Sulistyowati menerangkan bahwa saat ini mobil tangki itu sudah diamankan langsung ke SPBU tujuannya. Unit mobil yang sudah ditemukan di Monas itu kemudian diantar menuju SPBU dengan pengawalan.

“Ini sedang kami lihat dan sudah diantarkan biosolarnya. Setelah selesai dan diamankan harus langsung diantarkan ke SPBU. Sopirnya diganti, kan dia harus istirahat,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Nina mengatakan, selama ini pihaknya sudah bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk urusan keamanan. Menurutnya terkait pengamanan hanya perlu disiapkan lebih matang lagi.

Terkait motifnya, Nina mengaku tidak mengetahuinya. Namun yang jelas mobil tangki itu tidak seperti diberitakan sebelumnya akan diantar ke depan Istana Negara.

“Itu harus ditanyakan, itu maksudnya di taman Monas, taman pandang Monas,” tegasnya.

Untuk ke depannya pihaknya mengaku tidak bisa secara ketat melakukan pengamanan terhadap ribuan mobil tangki Pertamina. Namun yang jelas saat ini mobil tangki Pertamina sudah dilengkapi GPS agar bisa diketahui keberadaannya, serta adanya sensor panas.

“Kita sudah ada GPS Tracking, berfungsi dengan baik, bahkan untuk mengurangi kecelakaan kami baru saja telah menemukan alat untuk mengetahui sensor panas. Jadi terkait keselamatan pengendara sudah menjadi prioritas kami,” ujarnya.

Menurutnya saat ini supir dari mobil tangki Pertamina yang dibajak itu sudah diamankan. Kondisi mereka baik-baik saja dan tengah beristirahat.

(das/fdl)

Penjelasan Kapolri soal Terduga Teroris Sibolga dan Bom Bunuh Diri

Padang – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut Solimah, istri terduga teroris Sibolga, Sumut, Husain alias Abu Hamzah diduga berniat bunuh diri.

“Suaminya menyampaikan istrinya itu ingin bunuh diri terus, dalam istilahnya istimata. The fastest way to the heaven. Cara paling cepat masuk surga,” kata Tito Karnavian saat menghadiri Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia IX (Konaspi IX) di Auditorium Universitas Negeri Padang, Kamis (14/3/2019).

Polisi sambung Tito memastikan ada 8 bom pada rumah Abu Hamzah di Jl KH Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum, Sibolga.

“Kita menemukan yang meledak dua, yang tidak meledak lima. Jadi total yang meledak dengan ledakan pertama ada tiga. Ada delapan totalnya,” terang Tito.

Penangkapan terduga teroris Sibolga dijelaskan Tito merupakan pengembangan dari penangkapan terduga teroris berinisial R di Lampung pada Sabtu (9/3).

“Ditangkap di Lampung pelakunya. Ngasih tahu temannya di Sibolga punya bom. Berangkat tim ke sana, dengan (cara) biasa, silent. Nggak mau grabak-grubuk. Targetnya suami ditangkap baik-baik. Anggota masuk ke dalam rumah, nggak sadar ternyata sekeliling rumah sudah dipasang jebakan. Begitu kawat ditendang, meledak. Anggota kita terluka,” katanya.

“Jadi bom yang dibuat switching tu dari istrinya,” imbuhnya.

Polisi berupaya melakukan negosiasi dengan istri Abu Hamzah berjam-jam. Namun istri terduga teroris Sibolga itu meledakkan bom dan tewas bersama anaknya.

Dari penyelidikan diketahui Abu Hamzah belajar merakit bom secara online.

“Belajarnya online. Ini teknologi luar biasa. Mereka namanya sekarang istilahnya disebut lone wolf. Ini tidak memiliki jaringan yang luas, tapi bergerak sendiri. Membaca, ikut grup radikal, kemudian pemahamannya mulai diadopsi,” kata Tito.

(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan Ditjen Pajak soal Tax Ratio Indonesia Masih Kalah Ketimbang Malaysia

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memaparkan penjelasan mengenai penyebab rasio pajak atau tax ratio Indonesia masih 10,3 persen.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal menyatakan, penyebab rasio pajak Indonesia tertinggal dibandingkan Malaysia. Diketahui, per 2018, tax rasio atau rasio pajak sebesar 10,3 persen, sedangkan Malaysia sekitar 15 persen.

“Kalau Indonesia, perlu hati-hati menjelaskan, saya mungkin klarifikasi, tax rasio itu mulai dari artian yang sempit, setengah luas, dan luas,” kata dia dalam seminar, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

“Yang saya ingin katakan adalah kalau kita ingin bandingkan tax rasio dengan negara lain secara comparable kita harus memasukkan komponen unsur yang sama,” lanjut dia.

Yon menyebut, rasio pajak Indonesia yang sekarang sebesar 10,3 persen belum memasukkan semua komponen yang merupakan potensi pajak. Angka tersebut baru merupakan hasil dari total penerimaan perpajakan dalam hal ini pajak dan bea cukai dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat ini, pemerintah dalam perhitungannya pun sudah mulai memasukkan komponen PNBP, SDA, Migas, dan Pertambangan masuk dalam perhitungan. Dengan demikian, rasio pajak menjadi sekitar 11 persen.

“Kalau kita lihat OECD guideline-nya. penerimaan itu seluruh yang nature sifatnya pajak dihitung di dalam konponen penerimaan. Di kita sejauh ini yang baru kita hitung adalah penerimaan pajak bea cukai dan sekarang PNBP dan pertambangan,” urai Yon.

Dia mengatakan, jika perhitungan tax rasio Indonesia menggunakan arti luas, angkanya sekitar 13-13,5 persen. Itu pun, dengan catatan memasukkan seluruh komponen pajak, baik di pusat maupun daerah.

“Tapi yang belum kita masuk itu unsur pajak daerah. kalau itu masukkan rata kontribusinya akan nambah 1,5 sampai 2 persen,” ungkapnya.

Dia mengakui, tax ratio Indonesia masih rendah walaupun seluruh komponen potensi penerimaan pajak tersebut telah dimasukkan. Namun, angka tersebut tidak berbeda terlalu jauh dengan negara tetangga.

“Memang masih lebih rendah juga cuma kalau kita bandingkan 10 persen dengan 15 persen keliatan gap-nya jauh. Kalau yang setara 13 persen dengan 15 persen. Kita sebenarnya tidak jauh juga,” ujar dia. 

TKN Ragukan Penjelasan BPN soal Video Prabowo: Tak Terlihat Salaman

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjelaskan perihal video yang seolah sang capres mendorong kerumunan orang saat sedang berjalan di tengah-tengah massa. BPN mengatakan Prabowo tengah salaman. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin pun enggan percaya dengan penjelasan BPN.

“Ya tidak (terlihat salaman). Justru watak keras dan kasarnya terlihat. ‘New Prabowo‘ yang digagas gatot alias gagal total,” kata Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni, kepada wartawan, Kamis (14/3/2019).

“Di tengah kampanye ini karakteristik seseorang terutama Pak Prabowo semakin terlihat bahwa Pak Prabowo adalah orang yang kasar,” imbuhnya.

Toni menilai peristiwa dalam video itu juga menunjukkan kegagalan Prabowo tampil sebagai sosok baru. Menurutnya tak ada perubahan karakter mantan Danjen Kopassus itu.

“Semakin lama masa kampanye ini maka akan semakin banyak pula kita akan menyaksikan The New Prabowo yang dia klaim sebagai The New Prabowo itu ternyata masih old Prabowo. Prabowo yang lama yang tidak berubah, kasar, keras, mungkin karena dulu juga pernah terlibat dalam aksi penculikan terhadap masahasiswa,” ucapnya.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga Uno telah memberi penjelasan tentang video tersebut. BPN membantah sang capres mendorong orang dan menyebut Prabowo sedang bersalaman.

“Beliau di video itu nggak mendorong orang, tapi salaman. Beliau maju salaman terus berjalan. Jadi nggak ada Pak Prabowo mendorong orang,” kata juru bicara BPN, Andre Rosiade, kepada wartawan, Rabu (13/3).
(abw/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Minta Maaf, Satgas Pengamanan yang Ditepak Prabowo Beri Penjelasan

Jakarta – Tim pengamanan VVIP dari Polri untuk capres Prabowo Subianto angkat bicara mengenai viral video Prabowo marah-marah di atas mobil konvoi di Cianjur, Jawa Barat. Tim pengamanan Prabowo menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Cianjur dan Prabowo.

“Saya AKBP Rahmat Hakim satgas pengamanan VVIP Mabes Polri yang ditugaskan untuk paslon capres 02 Bapak Prabowo, kami memohon maaf pada masyarakat Cianjur, serta kepada Bapak H. Prabowo Subianto atas kegiatan pengawalan yang kami laksanakan,” ujar Rahmat dalam video yang diunggah akun Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak (@Dahnilanzar), Selasa (12/3/2019).

Rahmat menjelaskan, saat itu antusiasme masyarakat Cianjur begitu tinggi menyambut Prabowo. Mereka menjalankan tugas untuk mengawal Prabowo. Mereka pun ditegur Prabowo agar bersikap lebih humanis pada masyarakat.

“Karena antusias masyarakat yang mendekat sehingga Bapak Prabowo Subianto mengingatkan kami untuk menjaga keselamatan masyarakat dan bersikap lebih humanis pada masyarakat. Demikian penyampaian kami untuk meluruskan berita-berita hoax yang beredar,” kata Rahmat.

Dalam video yang viral, Prabowo disebut marah-marah saat berada di atas mobil konvoi. Prabowo tampak menepuk tangan seseorang dan kemudian menunjuk ke arah kerumunan warga.

Dimintai konfirmasi secara terpisah, Dahnil menyebut aparat pengamanan kasar terhadap ibu-ibu yang mendekat ke Prabowo sampai mendorong. Dahnil menambahkan, Prabowo tidak suka dengan cara pengamanan yang berlebihan padanya dan meminta aparat meminta maaf.

“Ada aparat pengamanan yang kasar ya kasar kepada emak-emak, ibu-ibu, emak-emak yang didorong sampai ada yang jatuh, kemudian, overacting gitu ya saya bilang pengamanan pada Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo peringatkan dengan tegas supaya kemudian dia minta maaf,” ucap Dahnil saat dimintai konfirmasi detikcom, hari ini.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detikPemilu. Klik di sini.
(dkp/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan Angkasa Pura II Soal Tanah Warga yang Belum Terbayar

Liputan6.com, Jakarta PT Angkasa Pura II percepat proses penuntasan pembayaran ganti rugi lahan runway ketiga Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di mana saat ini dalam proses konsinyasi di Pengadilan Negeri Tangerang.

Proyek pembangunan runway ketiga ini ditargetkan selesai pada Juni 2019, dimana kelancaran proyek tersebut didukung proses pembebasan tanah yang optimal. Per 25 Januari 2019 telah dibebaskan 3.021 bidang tanah seluas 167,52 hektare, atau sesuai kebutuhan proyek ruwnay ketiga.

Total nilai ganti kerugian untuk pembebasan tanah itu sebesar Rp3,35 triliun. Adapun dari tanah sudah dibebaskan itu, terdapat 209 bidang tanah seluas 309.542 meter persegi ditempati sekitar 200 kepala keluarga, yang uang ganti rugi masih belum bisa dicairkan, namun AP II telah melakukan konsinyasi atau menitipkan uang ganti rugi di PN Tangerang.

“Uang ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Tangerang senilai Rp 430,35 miliar,” ungkap VP of Corcomm AP II Yado Yarismano, Senin (11/3/2019).

Lebih lanjut Yado mengatakan, proses konsinyasi ini sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.

“Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 itu mengatur untuk bidang-bidang tanah yang dilakukan konsinyasi adalah antara lain bidang yang pemiliknya menolak terhadap nilai ganti kerugian, pemiliknya tidak diketahui dengan jelas atau noname dan pihak yang bersengketa kepemilikan lahannya,” jelas Yado Yarismano.

Belum bisa cairnya uang ganti rugi karena status tanah masih dalam sengketa karena ada beberapa pihak yang mengklaim tanah tersebut. Dalam hal percepatan proses penuntasan pembayaran ganti rugi ini AP II bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait termasuk Pengadilan Negeri dan juga Badan Pertanahan Nasional.

Sementara itu, Ketua PN Tangerang Muhammad Damis mengatakan pihaknya akan menjadi fasilitator dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut.”Kami akan memediasi untuk mencari jalan tengah dalam sengketa ini,” jelasnya.

PT Angkasa pura II telah melakukan pembayaran terhadap bidang-bidang tanah yang berstatus sengketa dengan melalui jalur konsinyasi atau penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Tangerang, hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Untuk itu, PN Tangerang berharap masyarakat yang bersengketa untuk memiliki persepsi yang sama bahwa kini tahapannya telah berada di PN Tangerang.

Sebab, uang penitipan ganti rugi telah diserahkan PT Angkasa Pura II (Persero) kepada PN Tangerang. “Penting untuk diketahui, pelaksaan proyek vital ini sangat strategis dalam upaya percepatan pembangunan,” terangnya.

Selain tanah yang masih bersengketa, juga terdapat 107 bidang tanah di mana ditempati sekitar 100 kepala keluarga yang belum dapat digunakan untuk proyek runway ketiga.

Tanah seluas itu merupakan tanah ex-irigasi milik negara yang per 4 Maret 2019 sudah diserahkan ke AP II dan kini masih dalam proses pengosongan.

103 WNA Masuk DPT, Ini Penjelasan Dirjen Dukcapil dan KPU

Jakarta – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sudah menyerahkan 103 data e-KTP WNA yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke KPU. Kemendagri menegaskan, masuknya 103 WNA dalam DPT bukan dilakukan Kemendagri.

“Tanya ke KPU, kan yang memasukkan ke DPT bukan Kemendagri,” ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi, Senin (4/3/2019).

Zudan mengatakan, pihaķnya sudah melakukan analisis data antara e-KTP WNA dan DPT. Menurutnya, dari 1.600 data WNA yang memiliki e-KTP, terdapat 103 data yang tercantum dalam DPT.

“Kami melakukan analisis, jadi kami membantu KPU dalam rangka membuat DPT lebih akurat, nah dari hasil temuan kami yang kami serahkan itu, yang bermasalah itu 103,” kata Zudan.

Meski data 103 WNA yang memiliki e-KTP sudah diserahkan ke KPU, KPU masih menunggu data soal 1.600 WNA dengan e-KTP.

“Kami masih menunggu data dari Dukcapil secara lengkap,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz saat dihubungi terpisah.

Sedangkan soal masukknya WNA ke dalam DPT, komisioner KPU Viryan Aziz pernah memberikan penjelasan.

Menurut Viryan, salah satu alasan WNA masuk DPT karena adanya persamaan warna e-KTP. Dia mengatakan sebelumnya pihaknya tidak menerima informasi terkait e-KTP WNA.

“Kalau ada yang masuk DPT, bisa jadi karena warna KTP elektronik sama untuk WNI dan WNA dan selama ini KPU belum pernah mendapat informasi KTP elektronik untuk WNA seperti itu,” kata Viryan, Jumat (1/3).

(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penjelasan KPU Sumut atas Video Viral Tentang Surat Suara Sudah Tercoblos

Liputan6.com, Jakarta – Ketua KPU Sumatra Utara Yulhasni menegaskan, video viral adanya surat suara Pilpres 2019 yang telah tercoblos adalah tidak benar alias hoaks. Di mana dalam video yang berdurasi 7 menit itu terlihat massa ricuh diduga kertas suara sudah tercoblos pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf.

“Jadi soal video itu adalah bohong dan hoaks. Peristiwa yang di video itu pas pilkada Tapanuli Utara pada 2018,” katanya di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (3/3).

Menurutnya, kejadian tahun lalu itu bermula saat massa tak puas akan hasil yang sudah disepakati. Di mana, petahana kembali menang dalam pemilihan itu. Selain itu, pasangan yang menang nomor urutnya sama dengan Jokowi-Ma’ruf yakni 01.

“Mereka datang ke kantor KPU Tapanuli Utara. Jadi bukan di Kota Medan. Sampai saat ini KPU Kota Medan belum menerima surat suara dan baru dilakukan pada 5 Maret nanti. Gudangnya ada di bekas Bandara Polonia Medan dan dijaga polisi. Dan juga bekas markas TNI AU,” bebernya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya akan melaporkan kasus ini. Akun yang dilaporkan atas nama Muhammad Adrian yang pertama kali membagikan video ini.

“Teman-teman sudah ada di Polda sumut. Kami harap aparat tegas. Sumut salah satu barometer Pemilu di Indonesia. Mudah-mudahan bisa ditangkap segera pelakunya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, kasus ini heboh usai akun facebook Muhamad Adrian mengunggah video dengan bertuliskan ‘Memang keparat kau KPU di Sumatera Utara, surat suara sudah tercoblos 01 semua?’.

Reporter: Ronald

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Penjelasan PBNU soal Rekomendasi ‘Jangan Sebut Kafir ke Non-muslim’

Jakarta – Rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2019 soal larangan menyebut kafir untuk nonmuslim jadi kontroversi. Wasekjen PBNU KH Masduki Baidlowi mengatakan PBNU sudah lama membuat keputusan soal persaudaraan.

“Tidak ada yang baru dari keputusan NU. Sejak Muktamar 1984 di Situbondo, NU sudah membuat keputusan bahwa persaudaraan di dalam negara bangsa (nation states) yang perlu terus dirajut ada tiga,” kata Masduki lewat keterangannya, Sabtu (2/3/2019).

Ketiga hal tersebut yakni persaudaraan seiman (sesama muslim), persaudaraan sesama bangsa (ukhuwah wathoniyah), dan persaudaraan sesama manusia (ukhuwah insaniyah). Masduki mengatakan rekomendasi soal tidak menyebut kafir kepada nonmuslim adalah bentuk elaborasi dan konsistensi dari persaudaraan sebangsa.
Masduki mengatakan Alquran sudah ditegaskan manusia diciptakan bersuku-suku di bumi agar saling mengenal dan bersilaturahmi untuk menciptakan kedamaian. Dia mengambil contoh bagaimana Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Muhammad al-Tayyeb dan Paus Fransiskus melakukan pertemuan bersejarah di Doha, Qatar.
Pertemuan tersebut, kata Masduki, ingin menegaskan persaudaraan sesama manusia untuk kedamaian dengan latar belakang agama.

“Latar belakang penandatanganan di Doha, adalah kondisi dunia yg makin tak kondusif untuk perdamaian antar sesama manusia. Perdamaian dunia tak bisa diselesaikan dengan mengedepankan politik belaka, tetapi harus mengedepankan unsur agama. Energi serta ruh agama tentang perdamaian antarsesama manusia mesti dikedepankan. Persekusi serta energi negatif atas nama agama karena didominasi oleh kalangan yang berpaham tekstualis, terjadi di mana-mana,” ucapnya.

Menurutnya, keputusan di Doha sejalan dengan keputusan Muktamar NU 1984. Masduki menjelaskan persatuan Indonesia mesti dijaga bersama-sama.

“Negara bangsa yang sejak 1945 didirikan bersama-sama (negeri perjanjian/mu’ahadah) mesti dijaga bersama-sama. Ini sudah menjadi keputusan Muhammadiyah dan NU, merujuk pada Piagam Madinah yang didirikan oleh Rasulullah setelah beliau hijrah,” tuturnya.

Dia mengatakan dalam sudut pandang kenegaraan, tak ada mayoritas dan minoritas dalam agama. Semua warga punya posisi dan hak yang sama di depan hukum.

“Jadi, tidak tepat menyebut saudara kita yang agamanya berbeda sebagai kafir. Saudara kita menjadi tidak nyaman perasaannya. Anjuran agama tidak mengajarkan pada kita untuk membuat saudara sebangsa tersinggung,” ungkapnya.

Masduki berpendapat rasa persaudaraan di Indonesia mulai terkoyak karena banyak yang mengedepankan persekusi, penyebaran hoax di media sosial. Dia mengatakan PBNU akan terus merajut tiga persaudaraan dalam negara-bangsa.

“Semangat keputusan Muktamar 1984 dikedepankan kembali. Itulah latar belakang dari keputusan Munas NU di Banjar, Jabar tersebut,” katanya.
(jbr/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Massa FUI Persoalkan Hotel Tempat Tabulasi Suara, Ini Jawaban KPU

Jakarta – Sejumlah hal disoroti massa Forum Umat Islam (FUI) saat audiensi dengan KPU, termasuk soal tabulasi suara di salah satu hotel. KPU kemudian menjelaskan alasannya.

Pertanyaan itu diajukan oleh Sekretaris PA 212, Bernard Abdul Jabbar. Dia menyebut selama bertahun-tahun, KPU selalu melakukan tabulasi suara di suatu hotel di Jakarta Pusat.

“Tentang masalah tabulasi KPU. Kenapa selama ini, selama bertahun-tahun, tabulasi KPU itu kok selalu di Hotel Borobudur. Ada apa ini di Hotel Borobudur. Karena sepengetahuan informasi saya, ada sesuatu yang disembunyikan di Hotel Borobudur. Masalah tabulasi suara dan punya siapa itu hotelnya. Lah ini perlu kami tanyakan ke KPU,” kata Bernard di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

“Kami juga dapat informasi dari pegawai hotel yang bekerja di sana bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan di Borobudur itu. Kenapa nggak cari tempat lainnya?” sambungnya.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang hadir di audiensi itu lalu memberi penjelasan. Dia mengatakan tidak ada preferensi khusus dari KPU untuk memilih hotel saat tabulasi suara. Pada tahun 2014 lalu, Wahyu menyebut tabulasi suara berlangsung di Kantor KPU.

“Terkait tabulasi, ini ada Pak Sekjen, memang kita perlu ganti suasana, Pak, jangan Hotel Borobudur terus. 2014 tabulasi di kantor KPU. Kemudian tidak menutup kemungkinan nanti juga mudah, Pak, untuk dipindah dari Hotel Borobudur,” jawab Wahyu.

“Wong kita bayar, Pak, bisa di manapun sepanjang memang kualifikasinya memenuhi syarat,” sambungnya.

Wahyu menegaskan bahwa hasil akhir Pemilu bukan ditentukan perhitungan IT melainkan kertas. Hasil penghitungan suara dari TPS hingga tingkat nasional dilakukan di kertas.

“Tabulasi itu bukan hasil resmi KPU, hasil resminya ya melalui rapat pleno,” kata Wahyu.

(imk/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>