Daftar Pengurus IESPA Periode 2019-2024

Berikut ini susunan Pengurus Nasional IESPA 2019-2024

A. Dewan Pembina :

1. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia

2. Ketua Umum FORMI Nasional

B. Dewan Penasihat :

1. Hellen Sarita de Lima

2. Bambang R.E

3. Iskandar Z.A

C. Pengurus Harian

1. Ketua Umum : Eddy Lim

2. Sekretaris Jenderal : Prananda.I.A

3. Bendahara : Erwin

4. Wakil Sekretaris Jenderal : Willy Tjahyadi

5. Wakil Ketua Umum Bidang Bina Prestasi & Peningkatan Kapasitas : Erick Herlangga.

-Anggota Bidang Bina Prestasi & Peningkatan Kapasitas : Yuri Kurniawan, Richard Permana.

6. Wakil Ketua Umum Bidang Humas & Media: Bimo Setiawan

-Anggota Bidang Humas & Media : Steven Tjia

7. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi : Romanus Sumaryo

-Anggota Bidang Organisasi : Bobby Christopher

8. Kepala Komite Wasit Nasional / Technical Delegate : Stanley Tjia.

9. Divisi Registrasi Keanggotaan : Widiarto

Sumber: IESPA

Game-Game E-Sports di Asian Games Belum Ditentukan

Jokowi Terima Pengurus FBR di Istana Bogor

Luthfi mengatakan, kedatangan pihaknya ini untuk bersilaturahmi dan mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Mereka menilai Jokowi telah memberikan kepedulian kepada masyarakat Betawi.

“Silaturrahmi dan ucapan terima kasih atas kepeduliannya terhadap Betawi,” kata Luthfi.

Pertemuan antara Jokowi dan pengurus FBR berlangsung secara tertutup. Belum diketahui apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan ini.

Ketua DPR Bertemu Pengurus Garbi, Fahri Hamzah Ikut

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima kedatangan pengurus Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi). Dalam pertemuan itu, Bamsoet dan pengurus Garbi membahas berbagai persoalan terkait Pemilu 2019.

Pertemuan itu digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019). Pengurus Garbi yang hadir antara lain Ketua Umum Sutriyono, Bendahara Fikri, Ketua Ideologi dan Penggalangan Ananto.

Selain itu, juga hadir Ketua Garbi DKI Jakarta Feri, Ketua Garbi Jawa Barat Nandang Burhanduin, Ketua Garbi Yogyakarta Luthfi, dan Ketua Garbi Jawa Tengah Fris.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut pertemuan itu. Namun dia pamit untuk memimpin rapat.

“Kita berharap pasca 17 April 2019 bangsa Indonesia tetap berada dalam satu naungan kebangsaan. Karenanya, kita harus antisipasi berbagai gejolak yang bisa merobek persaudaraan. Jika ada kelompok yang ingin melakukan upaya mendeligitimasi hasil Pemilu, artinya mereka sedang menjegal kedaulatan rakyat. Kita tak boleh biarkan hal itu sampai terjadi,” kata Bamsoet.

Bamsoet menaruh harapan besar kepada Garbi untuk memperkuat pengawasan dari sisi civil society. Selain itu, dia berharap Garbi bisa mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilih.

“Tak hanya dari sisi civil society, para anggota Garbi yang muda, smart, dan militan ini juga bisa mewarnai wajah partai politik agar menjadi lebih dinamis. Ide, gagasan dan cara pandang anak-anak muda dalam melihat dunia perlu diresapi oleh partai politik,” ujar politikus Golkar itu.

Hal senada diungkapkan Sutriyono. Ia menyebut saat ini ada ‘aura pembelahan’ di masyarakat.

“Kita dialogkan beberapa hal dalam pertemun tersebut, pertama terkait situasi publik terkini menjelang pemilu. Kami sampaikan adanya aura pembelahan di masyarakat yang sudah sangat parah, dan berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Sutriyono.

Dia mengatakan Garbi menginginkan pemilu yang kualitas dan berjalan dengan kondusif. Sutriyono berbicara soal persatuan bangsa.

“Sebenarnya yang lebih penting setelah tanggal 17 April sikap kita sebagai bangsa tetap bersatu sebagaimana sebelumnya,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Sutriyono menyebut Garbi juga ingin mengajak semua entitas bangsa untuk memajukan Indonesia. Menurut dia, Indonesia memiliki potensi besar.

“Kita harus yakin bangsa ini bisa menjadi lima besar kekuatan dunia dari sisi ekonomi, militer, dan teknologi. Kita juga sampaikan idealnya masyarakat ke depan adalah masyarakat yang religius, berepengetahuan, sejahtera dan demokratis,” ucap Sutriyono.
(tsa/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jusuf Kalla Ingatkan Pengurus Masjid Tolak Bantuan Bersyarat

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan kepada seluruh pengurus masjid di Indonesia untuk tidak menerima segala bentuk bantuan bersyarat. Apalagi bila bantuan itu dimaksudkan untuk mengkampanyekan calon tertentu.

Hal ini disampaikan Jusuf Kalla usai bertemu dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta di rumah dinas wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019) malam.

“Kalau membantu dalam kata ikhlas untuk pembangunan masjid, kemakmuran masjid itu tidak apa. Cuma kalau bantuan bersyarat, saya bantu asal kampanyekan ini, pasti tidak, pasti tidak diterima. Tapi kita tidak bisa menolak kalau orang itu masukan ke kotak amal, ya pasti silahkan saja sodaqoh infaq silahkan saja,” ucap pria yang akrab disapa JK ini.

Ketua DMI ini juga mengingatkan bahwa masjid buka tempat berkampanye. Dalam kesempatan ini, JK memberikan batasan-batasan kampanye dan yang bukan kampanye.

“Mengkampanyekan atau mencerca seseorang atau calonnya tidak bisa seperti itu. Kalau ngajak orang tanggal 17 harus pergi (pemilu) itu biasa saja, itu ajaran politik. Tapi Tidak mengkampanyekan seseorang, sekelompok calon itu,” kata JK.

Oleh karenanya, JK meminta kepada pengurus masjid tidak menjadikan masjid sebagai tempat kampanye.

“Karena ini UU sanksinya tentu UU, dapat dilaporkan kalao memang itu, ke Bawaslu bisa. Karena UU yang dilanggar,” katanya

Silaturahmi DMI, JK Serukan Pengurus Masjid Tak Fasilitasi Kampanye

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) silaturahmi bersama pengurus DMI. JK meminta pengurus masjid tidak memfasilitasi kampanye.

“Kita meyakini dan menyerukan semuanya pengurus masjid tidak memfasilitasi upaya untuk menjadikan masjid sebagai tempat kampanye,” ujar JK di kediamannya, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

JK mengatakan bila pembicaraan berpolitik merupakan hal yang biasa. Namun, JK menekankan pada mengampanyekan seseorang.
“Kalau bicara ekonomi hak masyarakat dalam berpolitik tentu biasa aja, tapi tidak dalam mengkampanyekan seseorang atau sekelompok dalam masjid itu,” kata JK.

“Kita membicarakan mengupayakan, mensosialisasikan ke masyarakat bahwa masjid itu tempat ibadah. Tapi masjid harus makmurkan masyarakat, namun dalam hal seundang-undang dalam hal politik praktis kampanye itu tidak diperbolehkan di masjid dan tempat pendidikan,” sambungnya.

Menurut JK, mengajak orang untuk ikut berpartisipasi mencoblos pada 17 April dapat dilakukan. Namun, tidak diperbolehkan mengampanyekan orang tertentu.

“Tentu batasannya ialah, mengampanyekan atau mencerca seseorang atau calonnya tidak bisa seperti itu. Kalau ngajak orang tanggal 17 harus pergi itu biasa saja, itu ajaran politik tapi tidak mengampanyekan seseorang sekelompok calon itu,” tuturnya.

JK meminta Dewan mesjid menghimbau dan melakukan koordinasi ke seluruh pengurus masjid. Dia mengatakan seruan untuk tidak memfasilitasi kampanye ini diberlakukan pada selurih masjid di Indonesia.

“Dewan masjid tentu mengimbau dan tentu mengkordinasikan dewan masjid daerah Jakarta utara, Jakarta barat, Jakarta Selatan, Pulau Seribu, Pusat, Timur semuanya. Ada semuanya untuk mengkordininasikan masjid masing-masing, ini berlaku seluruh Indonesia,” ujar JK.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DMI Jakarta Ma’mun al Ayyubi, mengatakan pihaknya akan patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, masjid tidak diperkenankan untuk dijadikan lokasi kampanye politik, hal ini menurutnya sesuai dengan ajaran agama.

“Dalam hal berkaitan dengan kampanye politik praktis, kami akan patuh kepada aturan Undang-Undang. Bahwa tempat ibadah dalam hal ini masjid, tidak diperkenankan untuk ajang kampanye politik praktis. Kecuali politik keumatan mencerdaskan masyarakat, ini memang bagian ajaran agama,” kata Ma’mun.

Menurit Ma’mun, bila terjadi pelanggaran penyampaian politik praktis dalam masjid nantinya dapat dilaporkan ke Bawaslu. Karena telah melanggar Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Karena ini Undang-Undang sanksinya tentu di Undang-Undang, dapat dilaporkan kalau memang itu, ke Bawaslu bisa. Karena undang-undang yang dilanggar,” pungkasnya.

Terkait aturan sanksi dan larangan kampanye ditempat ibadah ini terdapat dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sanksi tersebut terdapat pada pasal 521, sedangkan larangan terdapat pada pasal 280 ayat 1.
(idh/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

BNPT Minta Pengurus Masjid Pemerintah Waspada dari Paham Radikal

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta para pengurus masjid di lingkungan kantor pemerintahan untuk selalu waspada terhadap paham radikalisme, khususnya di tahun politik saat ini. BNPT mengungkapkan, banyak pelaku terorisme yang pulang dari negara konflik seperti Afganistan, Filipina, Suriah dan Iraq menyebarkan paham radikalisme melalui masjid.

“Orang-orang ini yang ketika pulang di Indonesia itulah yang berbahaya. Karena mereka membawa sesuatu. Mereka membahwa ideologi, networking, dan berbagai hal baik melalui online maupun offline,” ujar Direktur Pencegahan BNPT Brigjend Pol. Ir. Hamli dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/3/2019). Hamli menyampaikan hal tersebut pada Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Forum Silaturrahim Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN (FSTM).

Untuk itu, Hamli mengajak seluruh pengurus (takmir) masjid di kementerian/lembaga dan BUMN untuk bisa menyatukan takmir masjid pemerintah agar menyebarkan ajaran Islam yang damai, tenang, sejuk, dan memberi rahmat bagi semua (rahmatan lil alamin).

Dalam diskusi yang sama, Akademisi UIN Jakarta, Moh. Najih Arramadlani mengingatkan agar masjid steril dari kepentingan-kepentingan paham radikal dan kampanye atau kegiatan politik.

“Kenapa masjid menjadi sasaran, karena masjid sudah terlalu masuk ke dalam politik, politisasi masjid itulah yang membuat masjid kita menjadi tidak murni lagi. Kita melihat indikasinya sudah sangat matang. Mengkonsolidir 17.000 masjid di Jawa Timur untuk tanggal 17 April 2019 mendatang,” kata Najih.

Pemerhati Timur Tengah dan alumni Suriah itu mengungkapkan, terdapat pola yang sama antara gerakan radikalisme di Suriah dan Indonesia.

“Saya menemukan banyak pola yang sama antar radikalisme di indonesia denga Suriah di yaitu, menjadikan masjid sebahai basis gerakan radikalisme dan gerakan politik,” ungkap Najih.

Najih pun memberikan alasan sebab konflik di Iraq tak kunjung reda. “Kita lihat di Irak isu yang dibangun adalah isu sunni syiah. Di suriah juga demikian, di suriah itu sudah banyak masjid yang menjadi korban ledakan,” ujarnya.

“Qatar juga, kalau kita kenal Jumat dengan Jumat mubarok, tetapi di Qatar menjadikan hari Jumat sebagai Jumatul Ghadab (Revolusi Jumat),” lanjutnya.
(nvl/fdu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Safari Nonstop di Jabar, Ma’ruf Amin Optimistis Raih Suara 60 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengakhiri safari politik 5 hari nonstop, Jumat (1/3/2019). Safari sang kiai lebih banyak mendatangi kota dan kabupaten di Jawa Barat, diawali di Cirebon, menyusuri Kuningan, Banjar, Pangandaran, sampai Ciamis.

Dengan adanya safari politik ini, Ma’ruf optimistis target 60 persen yang telah ditetapkan tim kampanye Jawa Barat.

“Saya kok optimis ya melihat trennya itu terus naik. Tren di Jabar terus naik,” kata Ma’ruf di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2019).

Ma’ruf Amin menuturkan kekalahan petahana Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2014 lalu karena banyak masyarakat Jawa Barat termakan hoaks. Karenanya, Mustasyar PBNU itu menyampaikan klarifikasi dan bantahan atas fitnah dan kabar bohong kepada masyarakat. Adapun hoaks yang kerap menyerang Jokowi adalah isu-isu agama.

“Sebab bagaimanapun masyarakat itu kalau diberi pencerahan dia bisa dapat memahami gitu. Karena itu sangat optimis,” katanya.

2 dari 3 halaman

Rebut Swing Voters

Selain itu, safari politik ini untuk menjaga suara yang sudah dipegang. Ketum MUI itu menyebut menjaga masyarakat agar tidak terprovokasi.

Kedua, untuk merebut suara yang masih mengambang atau belum tentukan pilihan. Caranya dengan kampanye keberhasilan Jokowi dan kembali menepis isu-isu hoaks.

“Tentu saja kita tidak ingin apa yang sudah kita ada di tangan kemudian diambil orang apalagi caranya dengan cara hoaks, nah ini yang kita hilangkan,” imbuhnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ada Apel Siaga Umat PA 212, Polri-TNI Berjaga di Depan Gedung KPU

Jakarta – Pengurus Pusat PA 212 hari ini menginstruksikan massanya untuk mengikuti Apel Siaga Umat dengan long march dari Bundaran HI, Jakarta Pusat menuju kantor KPU. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan meninjau persiapan pengamanan di lokasi.

detikcom memantau situasi di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019) pagi. Tampak ada banyak personel Polri, termasuk Brimob serta TNI bersiaga di depan KPU.

Di lokasi juga terlihat Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan. Dia mengaku datang untuk memantau pengamanan aksi massa yang akan digelar sekitar pukul 13.00 WIB usai salat Jumat.
“Ini sedang kita lakukan penjagaan,” kata Harry.

Harry rencananya akan memimpin apel pengamanan di depan Gedung KPU. Informasinya akan ada sekitar 2.000 massa yang akan datang melakukan aksi.

Harry tampak berbincang dengan jajarannya. Dia mengkoordinasikan agar pengamanan massa termasuk pengaturan lalu lintas saat massa Apel Siaga Umat datang berjalan lancar.

Sementara itu di sekitar kawasan Bundaran HI, pengamanan masih terpantau normal. Meski demikian terlihat ada mobil Baracudda disiagakan.
(hri/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kenalkan! Eha Penjual Kopi Starling di Cilegon Nekat Jadi Caleg

Cilegon – Caleg DPRD Kota Cilegon dapil 1 Cibeber-Cilegon dari PPP, Eha Soleha (44) sehari-hari menjadi pedagang starling alias Starbuck Keliling alias kopi keliling. Namun, hal itu tidak mengurungkannya maju ke panggung demokrasi.

Eha tinggal di kontrakan petak sekitar 500 meter dari Pasar Induk Kranggot. Ia tinggal bersama kedua orang tua dan anaknya yang masih berumur kira-kira 12 tahun.

Tak ada kursi di ruangan. Televisi tabung seadanya disimpan di lantai. Di beberapa tempat, terlihat pakaian dan mukena bergelantungan.

Setiap hari, ia berjualan di pasar mulai pukul 01.00 WIB dini hari sampai 08.00 WIB pagi. Dari kediamannya, ia bawa 3 termos dan keranjang berisi kopi saset.
Tengah malam jelang fajar adalah waktu paling efektif jualan kopi di pasar karena banyak pelanggan. Pekerjaan ini, sudah dilakukan hampir tiga tahun dengan penghasilan Rp 75 ribu perhari.

Pada pertengahan tahun lalu, Eha bercerita ada pelanggannya tiba-tiba menawarinya menjadi caleg di PPP. Pelanggan tukang sayur itu kebetulan pengurus PAC Kecamatan Cibeber yang sedang mencari sosok caleg perempuan. Meski sempat ragu, ia malah tertarik ikut.

“Saya ditawari teman, saya bilang nggak punya uang. Katanya udah nggak apa-apa, saya diminta beberapa kali, ditelponin, ya udah saya hormati (terima),” kata Eha saat ditemui detikcom di Cilegon, Banten, Jumat (1/3/2019).

Rencana pencalegan ini rupanya sempat ditentang oleh keluarga. Eha diminta mundur karena tak punya modal. Tapi terlanjur mendaftar dan lolos daftar calon tetap (DCT), ia memutuskan untuk terus maju.

“Yah mau gimana lagi, kalau orang tua mah ngedoain aja,” kata orang tua Eha menimpali.

Sejak resmi jadi caleg itulah Eha mengaku semangat melakukan kampanye di pasar. Waktu berjualan ia manfaatkan untuk memperkenalkan diri sebagai caleg dari PPP nomor urut 6. Respons pelanggan menurutnya rata-rata terkejut, bahkan ada yang tidak percaya.

“Walah caleg kopi. Eh ada uangnya nggak. Emangnya punya uang nyaleg,” kata Eha menirukan suara pelanggannya.

“Doain saya sih, kata saya. Terus saya jalan lagi” ujarnya.

Kampanye di pasar itu ia juga sering bagi-bagi stiker dan kartu nama. Ia mengaku dimodali partai untuk dua barang ini. Ia mengaku memang tidak punya modal selain dari jualan kopi keliling.

(bri/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anies Heran Nama Cawagub Belum Diserahkan, Gerindra-PKS Kompak Jawab Ini

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku heran hingga kini surat dua nama calon wakil gubernur (cawagub) yang telah disepakati belum diserahkan kepada dirinya. DPD Gerindra DKI Jakarta meminta Anies bersabar.

“Sabar sajalah, kan Pak Prabowo lagi keliling kampanye, belum ada di Jakarta,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif saat dihubungi, Kamis (28/2/2019).

Menurut Syarif, penyerahan surat dua nama cawagub DKI Jakarta itu hanya terbentur persoalan teknis. Sebab, surat itu belum ditandatangani Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
“Menurut saya ini cuma soal administratif saja karena belum sempat waktu Pak Prabowo dan Pak Muzani menandatangani surat usulan itu,” tutur Syarif.
Hal ini diamini DPD PKS DKI. Sekretaris DPD PKS DKI, Agung Yulianto–yang juga jadi salah satu cawagub–mengatakan Prabowo belum menandatangani surat tersebut.

“Masih mengejar tanda tangan Pak Prabowo,” ujar Agung.

Diberitakan, Gerindra dan PKS sebagai parpol pengusung di Pilgub DKI 2017 sudah menyepakati Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto menjadi cawagub DKI. Namun surat harus ditandatangani pimpinan partai tingkat Provinsi DKI Jakarta dan pimpinan pengurus pusat.

Anies Baswedan sendiri mengaku heran karena surat dua nama calon wakil gubernur (cawagub) belum diserahkan.

“Belum ada, saya juga heran. Belum ada, belum ada. Jadi setahu saya di level provinsi (DPD Gerindra dan DPW PKS) sudah ditanda tangan surat,” ujar Anies kepada wartawan di JPO Gelora Bung Karno (GBK), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (28/2).
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>