Mahasiswa Tewas Usai Loncat dari Asrama Kampus Universitas di Jakut

Liputan6.com, Jakarta – Seorang mahasiswa nekat mengakhiri hidup dengan cara melompat dari gedung asrama kampus sebuah universitas di Ancol, Pademangan, Kota Jakarta Utara.

Kapolsek Pademangan, Kompol Yuliati membenarkan kejadian itu. Dia mengatakan, korban mahasiswa berinisial R (20) ditemukan pertama kali oleh satpam kampus sekitar pukul 16.00 WIB, Selasa (22/1/2019).

Polisi menduga, mahasiswa itu tewas setelah melompat dari lantai 12 gedung asrama kampus tersebut. Hal itu berdasarkan pemeriksaan dari kamera pengawas yang terpasang di sekitar kampus.

“Dari hasil pengecekan CCTV dia naik ke lantai 12 seorang diri. Kemudian melompat dan jasad korban ditemukan di jalan area turunan parkir. Dia melompat kira-kira pada pukul 16.00 WIB,” kata Yuliati saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019) malam.

2 dari 3 halaman

Masih Periksa Sejumlah Saksi

Dia mengatakan, pihaknya belum dapat menyimpulkan motif korban melakukan bunuh diri. Sebab, penyidik masih memintai keterangan sejumlah saksi.

“Kenapa dia melompat masih mendalami. Sebab kejadiannya baru saja terjadi,” ujar Yuliati.

Saat ini, jasad korban dibawa ke RSCM. Pihak keluarga korban juga telah mengetahui kejadian tersebut.

“Kami sudah hubungi keluarga. Korban mahasiswa asal Makassar,” tutup dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Apa Saja Upaya Facebook Amankan Platform Jelang Pilpres 2019?

Liputan6.com, Jakarta – Facebook melakukan berbagai upaya untuk mengamankan platform-nya dari konten-konten hoaks dan ujaran kebencian yang memecah belah, terutama menjelang pemilu legislatif dan presiden 2019.

Director Global, Politic and Government Outreach Facebook Katie Harbath menyadari, sejumlah orang menggunakan platform Facebook secara tidak bertanggung jawab dan mengganggu jalannya demokrasi.

Fokus utama Facebook adalah memberantas kabar hoaks dan ujaran kebencian yang begitu meresahkan belakangan ini.

“Langkah pertama yang kami adalah dengan menghapus akun palsu,” kata Harbath dalam acara Pemuda Memilih di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Dia lebih lanjut mengatakan, orang-orang tidak bertanggung jawab biasanya menggunakan nama palsu.

Dalam mengenali hal ini, Facebook memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Kalau ada perilaku menyimpang, misalnya saat ada akun yang baru daftar melakukan perilaku menyimpang seperti meng-add semua orang ke daftar pertemanan atau membuat dan mengunggah banyak posting-an di banyak grup, itu perilaku abnormal dari akun tersebut,” kata Harbath.

Oleh karenanya AI berupaya mengidentifikasi perilaku abnormal tersebut sebagai sinyal, untuk menentukan keaslian sebuah akun.

Total, hingga kuartal 1 2019, Facebook telah menghapus 753,7 juta akun palsu di dunia, di mana 98 persennya dihapus setelah melalui identifikasi tim Facebook yang kini berjumlah 30 ribu orang, bukan dari hasil pelaporan pengguna lainnya.

2 dari 3 halaman

Kurangi Penyebaran Konten Hoaks dan Misinformasi

Untuk mengamankan suasana pilpres 2019, Facebook juga menangani peredaran hoaks.

Raksasa media sosial besutan Mark Zuckerberg ini menggunakan machine learning untuk mendeteksi keaslian informasi yang dibagikan.

Selain itu, Facebook juga bekerja sama dengan pemeriksa fakta pihak ketiga.

Di Indonesia Facebook bekerja sama dengan Tirto, AFP, Liputan6.com, Kompas, Tempo, dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Ketika ada konten yang dikategorikan sebagai hoaks atau misinformasi, Facebook akan mengurangi distribusi atau penyebaran berita tersebut di feed sehingga menurunkan potensinya untuk terbaca pengguna lain.

“Motivasi orang untuk menyebarkan hoaks adalah untuk mendapatkan keuntungan materi. Dengan mengurangi distribusi, kami juga menghapus kemungkinan orang untuk mendapatkan keuntungan materi dari penyebaran hoaks,” tutur Harbath.

Selanjutnya, pihak Facebook akan mengirimkan notifikasi jika ada pengguna yang mencoba membagikan atau telah membagikan konten yang dikategorikan sebagai hoaks atau misinformasi. 

3 dari 3 halaman

Tekan Peredaran Ujaran Kebencian

Facebook melakukan upaya lainnya, yakni menekan peredaran hate speech atau ujaran kebencian di platform-nya.

Salah satunya, jejaring sosial yang punya 115 juta akun di Indonesia ini bekerja sama dengan sejumlah stakeholder, salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Harbath mencontohkan, dalam kasus di Brasil, yakni saat dua putaran pilpres, pihaknya mengidentifikasi ada kenaikan jumlah konten ujaran kebencian.

“Langsung Facebook bekerja sama sistem otomasi dan Bawaslu setempat untuk mengidentifikasi ujaran-ujaran kebencian. Pendekatan ke negara, ini juga yang akan dilakukan di Indonesia untuk menekan hate speech,” tuturnya.

Facebook juga mulai transparansi terhadap iklan dan halaman di Facebook, memperkuat penegakan hukum terhadap iklan yang tidak pantas, hingga mendukung keterlibatan sipil di Facebook.

(Tin/Jek)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menko Luhut: Kita Tidak Boleh Intervensi Pasar Soal Tiket Pesawat

Liputan6.com, Jakarta Awal tahun ini masyarakat sempat dihebohkan dengan lonjakan tarif tiket pesawat. Tidak sedikit pengguna pesawat yang mengeluhkan kondisi tersebut hingga dituangkan ke media sosial.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada masalah mengenai kenaikan tarif pesawat tersebut.

“Enggak ada masalah, kan bisa saja adjusment itu kan bisa. Cari equilibrium (penyesuaian) itu kan butuh waktu,” kata Menko Luhut di kantornya, Senin (21/1/2019).

Selain itu, dia juga menegaskan pemerintah tidak berhak melakukan intervensi pasar. Sebagai regulator, pemerintah hanya dapat menentukan tarif batas atas dan tarif batas bawah tiket pesawat.

“Kan enggak boleh kita juga intervensi market ya. Jadi biarlah market mechanism. Tapi pemerintah kan punya harga atas juga, jadi ya saya pikir Menteri Perhubungan sudah atur dengan bagus kok,” ujar dia.


Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Menhub Bantah Ada Persekongkolan Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membantah terjadi persekongkolan antar maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat terbang.


Ia menegaskan, tidak ada kesepakatan antar satu maskapai dengan maskapai untuk membuat harga tiket menjadi mahal.


“Kalau menurut saya tidak (kartel),” ujar dia di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Senin (21/1/2019).




Namun demikian, Budi mempersilakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut, jika memang ditemukan indikasi penyimpangan.


“Saya pikir silakan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi, silakan lihat,” tuturnya.


Sementara dari sisi regulasi, jika memang ada regulasi dari Kemenhub yang membuat harga tiket pesawat menjadi mahal, maka Budi siap merevisi regulasi tersebut. Namun, dirinya juga meminta masukan dari maskapai terkait hal ini.


‎”Mungkin saja (revisi regulasi), kita juga siap melakukan deregulasi apabila regulasi kita membuat mereka sulit. Nanti kita lihat apa yang menjadi masukan,” tandas dia.

Menhub Bantah Ada Persekongkolan Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membantah jika terjadi persekongkolan antar maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat terbang. Ditegaskan tidak ada kesepakatan antar satu maskapai dengan maskapai untuk membuat harga tiket menjadi mahal.


“Kalau menurut saya tidak (kartel),” ujar dia di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Senin (21/1/2019).




Namun demikian, Budi mempersilahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut, jika memang ditemukan indikasi penyimpangan.


“Saya pikir silahkan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi silahkan lihat,” tuturnya.


Sementara dari sisi regulasi, jika memang ada regulasi dari Kemenhub yang membuat harga tiket pesawat menjadi mahal, maka Budi siap merevisi regulasi tersebut. Namun dirinya juga meminta masukan dari maskapai terkait hal ini.


‎”Mungkin saja (revisi regulasi), kita juga siap melakukan deregulasi apabila regulasi kita membuat mereka sulit. Nanti kita lihat apa yang menjadi masukan,” tandas dia.
2 dari 2 halaman

INACA Buka-bukaan Soal Kondisi Maskapai Penerbangan Sulit Sejak 2016

Mahalnya harga tiket pesawat rute domestik di akhir tahun menuai protes masyarakat. Tarif tiket pesawat domestik dinilai mahal bahkan bila dibandingkan dengan tarif pesawat rute internasional.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) mengatakan kondisi maskapai-maskapai di tanah air saat ini sedang tidak baik. Maskapai umumnya sedang diterpa masalah keuangan terutama sejak terjadinya pelemahan nilai tukar Rupiah.

Pria yang juga merupakan Direktur Utama Garuda Indonesia Airlines tersebut menyebutkan bisnis penerbangan memiliki beberapa variabel biaya pengeluaran yang sebagian besar dibayar dengan Dolar Amerika Serikat (AS).

Sementara masyarakat yang membeli tiket menggunakan mata uang Rupiah. Pengeluaran maskapai sangat bergantung dengan volatilitas pasar.

“Semua masyarakat juga tahu pembayaran kami dari komponen biaya variabel. Semua komponen biaya dalam USD. Sedangkan dari kursnya sendiri berfluktuasi, harga komoditinya juga,” kata Ari di Kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dalam hal avtur BBM sendiri, ada peningkatan harga yang signifikan. Sementara BBM merupakan komponen terbesar untuk biaya operasi maskapai, yaitu sekitar 40-45 persen.

“Kami catat dari INACA dari April 2016 sampai Desember 2018 harga terendah dan tertinggi untuk avtur itu sebesar 171 persen, kursnya 17 persen dan average kita 8 persen. Jadi kita punya struktur cost yang kompetitif. Kalau kontribusi paling besar memang dari fuel. Kontribusinya 40-45 persen,” ujar dia.

Lalu ada komponen pembayaran leasing untuk sewa pesawat 20 persen. Perusahaan leasing ini lebih didominasi Eropa dan AS. Imbasnya, perbaikan atau maintenance dikuasai kedua perusahaan tersebut karena tipe pesawat di dominasi oleh Boeing dan Airbus.

“Jadi kami sangat tergantung pada fluktuasi dan license dari Airbus dan Boeing. 10 persennya biaya pegawai yang perlu makan. Dari Garuda sendiri 10 ribu karyawan, Citilink 2.000 , Sriwijaya 4.500. Jadi ini masyarakat yang perlu kami biayai dan masuk dalam komponen cost kita,” ungkapnya.

Dari semua komponen pengeluaran tersebut, Ari menyebutkan margin keuntungan yang didapat maksimal hanya 3 persen saja. Itupun jika tarif tiket pesawat yang diterapkan mendekati tarif batas atas.

“3 persen itu sudah paling bagus dengan harga selangit (tiketnya). Sementara kemarin ketika Nataru untuk maskapai full service kenaikannya tidak lebih dari batas atas. Sedangkan LCC hanya 60-70 persen dari batas atas,” ungkap dia.

Ari mengaku kaget saat tarif pesawat bisa menjadi isu nasional. “Kondisi saya ini enggak mengerti kenapa jadi isu nasional sehingga sebelum kami akan menurunkan harga tiket pun pada tanggal 14 Januari dari high season jadi low season itu sudah dijadikan isu nasional dan sebelum itu kami sudah menurunkan,” tegas dia.

Dia juga mengaku telah banyak dicecar pertanyaan tentang kapan tarif pesawat akan turun. Adapunemungkinan pengurangan tarif rata-rata yang bisa dilakukan oleh maskapai adalah 30 persen. Perhitungan ini sudah sesuai dengan batas terendah agar maskapai tidak rugi. “Itu batas kemampuan mereka. Itu batas yang mereka bisa kompensasikan supaya tidak rugi.”

Kondisi itu memaksa maskapai untuk berinovasi mencari sumber pendapatan lain agar tidak rugi. Sebab pendapatan dari penjualan tiket tidak mampu menutup pengeluaran. “Lion Air dari baggage, Garuda dari kargo. Dari harga tiket sendiri, kita sudah kelelep,” ujarnya.

Kondisi ini juga diperparah oleh keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif batas atas pesawat sejak tahun 2016 dengan pertimbangan daya beli masayrakat. Padahal, moda tranportasi lain seperti bus dan kereta api tarifnya sudah naik berkali-kali.

“Kami mengerti pemerintah tidak bisa menaikkan dari 2016 karena melihat daya beli masyarakat, oleh karena itu kami tidak pernah demo untuk menaikkan harga,” ujarnya.

Selain itu, maskapai juga masih memiliki pengeluaran layanan infrastruktur seperti untuk pengelola bandara yaitu Angkasa Pura dan Airnav selaku pengatur lalu lintas udara.


Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Tonton Blak blakan Ketua Ikatan Dai Aceh, Tes Baca Alquran Perlukah?

Jakarta – Rencana Ikatan Dai Aceh (IDA) menggelar tes baca Alquran untuk calon presiden pada 15 Januari lalu urung terlaksana. Sebab ada salah satu calon presiden yang belum memberikan jawaban resmi.

Meski demikian Ketua IDA Tengku Marsyuddin Ishak mengatakan pihaknya akan tetap berusaha agar tes baca Alquran untuk calon presiden itu terlaksana. “Pada prinsipnya kami H-1 masih siap adakan tes baca Alquran,” kata Marsyuddin kepada tim Blak blakan detikcom.

Pekan kemarin Marsyuddin mendatangi Majelis Ulama Indonesia, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Majelis Ulama Indonesia mengisyaratkan mendukung ide tersebut. Ada pun KPU menyerahkan kepada pasangan calon terkait undangan tes baca Alquran tersebut. Yang pasti KPU tak akan menggelar tes baca Alquran untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.

Lalu apa alasan IDA menggelar tes baca Alquran untuk Capres 2019?

Marsyuddin mengatakan bahwa gagasan bermula dari kegelisan dai-dai muda di Aceh atas munculnya politik identitas yang mewarnai Pilpres 2019. Pada akhir Desember lalu, misalnya, ada insiden gambar KH Ma’ruf Amin diedit sehingga kemudian berubah menjadi mengenakan topi santa claus yang identik dengan perayaan natal. Beberapa hari kemudian ramai beredar video Prabowo Subianto berjoget di perayaan Natal.

“Telah berkembang di Indonesia malah Aceh juga merasakan dampak dari politik identitas yang terjadi. Pendukung 01 (Capres 01 Jokowi) mengatakan 02 Islamnya pura pura, pendukung 02 menatakan 01 Islamnya untuk dipermainkan. lebih kurang begitulah,” kata Marsyuddin.

Dia menyebut setelah muncul wacana tes baca Alquran untuk calon presiden, isu politik identitas di Aceh mulai menurun. Kepada Tim Blak blakan, Marsyuddin mengaku tak ditunggangi oleh kepentingan politik apa pun.

Ikatan Dai Aceh, dia melanjutkan, tidak terlibat politik praktis. Selengkapnya Tonton Blak blakan Ketua Ikatan Dai Aceh Tengku Marsyuddin Ishak, Tes Baca Alquran Perlukah? di detikcom, Senin 21 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.
(erd/jat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tim Panel Dugaan Pencabulan Staf Dewas BPJS TK Disetop, Ade Armando Curiga

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kekerasan Seksual (KPKS) mencurigai langkah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menghentikan Tim Panel dugaan pencabulan yang dilakukan mantan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB) kepada stafnya. Tim Panel itu disetop setelah SAB diberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini sungguh mencurigakan. DJSN menghentikan kerja Tim Panel yang sudah hampir rampung mengumpulkan bukti dan mewawancarai para saksi dan ahli. Tim Panel sudah akan mengumumkan hasil kerja mereka tentang perilaku Syafri pada awal pekan besok, dan tiba-tiba saja DJSN menghentikannya. Saya curiga DJSN sudah terbeli atau tunduk pada kepentingan Syafri,” ujar Koordinator KPKS, Ade Armando dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Meski demikian, Ade berharap tim panel yang dibentuk akhir Desember 2018 itu tetap mengumumkan temuan tentang dugaan asusila yang melibatkan SAB dengan staffnya berinisial RA.

“Mudah-mudahan Tim Panel tidak ragu untuk menuntaskan kewajibannya, karena ini menyangkut integritas sebuah lembaga yang dibiayai uang rakyat tentang perilaku seorang pejabat nesagara yang dibiayai uang rakyat,” kata Ade.

Disetopnya kerja tim panel lantaran Presiden Jokowi sudah mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan SAB yang mengajukan permohonan pengunduran diri pada 30 Desember 2018. Menurut Ade, DJSN seharusnya tidak melakukan intervensi karena mengundurkan diri.

“Ini tentu dua hal yang berbeda. Tim panel ini dibentuk untuk menyimpulkan apakah perilaku Syafri masuk dalam kategori perilaku tidak pantas atau tidak. Tim sudah bekerja. Seharusnya DJSN tidak mengintervensi hanya karena Syafri mengundurkan diri,” kata Ade.

Proses kerja tim panel, kata Ade sudah mengumpukan beberapa bukti dari saksi-saksi. Saksi dalam penuturan Ade, menyajikan bukti chat WA SAB ke RA berupa kata-kata rayuan. Dia melanjutkan, disetopnya tim panel oleh DJSN menunjukkan ada ketidakobjektifan dan indikasi tidak ingin melindungi pekerja perempuan.

“Tapi ini bukan cerita baru. Dua tahun yang lalu sejumlah deputi di BPJS TK juga melaporkan perilaku tidak pantas oleh Syafri. Tim panel sudah dibentuk dan merekomendasikan penghentian Syafri. Tapi ternyata tidak pernah ditindaklanjuti. Bayangkan, ini semua terjadi karena terduga pelaku dibiarkan bertahun-tahun oleh sesama Dewan Pengawas BPJS TK dan kini juga dilindungi oleh DJSN yang seharusnya berpihak pada korban,” ujar Ade.

Sebelumnya, DJSN memaparkan bahwa Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019 telah memberhentikan dengan hormat saudara SAB dengan mengacu pada Surat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01/DP/012019 tanggal 2 Januari 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Dengan adanya Surat Keputusan Presiden tersebut, proses Tim Panel dihentikan dan selanjutnya DJSN akan mengusulkan pada Presiden, untuk membentuk panitia seleksi untuk pengisian jabatan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang kosong,” kata Plt Ketua DJSN, Andi Zainal Abidin Dulung dalam keterangan tertulis.
(idn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mulai Dicetak, Bawaslu Awasi Pencetakan dan Penyimpanan Surat Suara Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mencetak surat suara Pemilu 2019. Pencetakan serentak dilakukan di Makassar, Surabaya, dan DKI Jakarta.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyatakan bahwa tak ada surat suara yang dicetak selain di hari ini, Minggu (20/1/2019).

“Jadi kami pastikan tak ada surat suara yang dicetak sebelum hari ini,” ujar dia di Gedung Percetakan Gramedia, Palmerah, Jakarta.

Dia berjanji, pihaknya bekerjasama dengan KPU akan terus mengawasi pencetakan surat suara baik untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, surat suara DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Bawaslu dalam hal ini mengawasi proses pencetakan dan penyimpanan. Bersama KPU apakah surat suara dicetak secara jumlah yang disetujui atau tidak,” kata dia.

Selain mengawasi pencetakan, menurut dia, Bawaslu juga akan mengawasi gudang penyimpanan surat suara sebelum dan pada saat akan didistribusikan.

“Jika nantinya kami temukan ada surat suara lebih, maka akan kami musnahkan,” kata dia.

Percetakan Gramedia sendiri akan mencetak sekitar 292.019.984 lembar yang nantinya akan disebar di lima provinsi. Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.

2 dari 2 halaman

Perdana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan peninjauan langsung percetakan surat suara Pemilu 2019. Percetakan dilakukan di Gedung Kompas Gramedia dan PT Aksara Grafika Pratama.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, hari ini merupakan pertama dimulainya pencetakan surat suara. Pencetakan dilakukan di tiga provinsi berbeda.

“Hari ini pencetakan perdana surat suara, dan serentak kita lakukan di Jakarta, di Surabaya dan Makassar,” katanya di Gedung Kompas Gramedia, Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (20/1/2019).

Lebih lanjut ia menegaskan, kalau isu adanya surat suara yang tercoblos adalah hoaks. Sebab, ia meyakini kalau ini hari pertama dilakukan percetakan bagi seluruh surat suara.

“Kami tegaskan tidak ada surat suara yang dicetak di China, enggak ada. Semua di Indonesia (cetak surat suara). Tidak ada yang di China,” tegasnya.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kubu Prabowo Sudah Jelaskan Persekusi Nelayan, TKN Jokowi Tetap Tuding Hoax

Jakarta – Cerita cawapres Sandiaga Uno soal adanya nelayan di Karawang yang dipersekusi berbuntut panjang. Meski sudah sudah diklarifikasi timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin tetap menuding hoax.

“Pernyataan Sandiaga Uno tersebut ternyata dibantah oleh Bupati Kerawang, yakni Cellica Nurrachadiana yang mengatakan bahwa pernyataan Sandiaga Uno tentang persekusi dan kriminalisasi nelayan yang bernama Najib tersebut adalah tidak benar dan sangat menyesatkan, bahkan Najib sendiri bukanlah nelayan maupun anggota kelompok nelayan di Karawang,” kata Anggota TKN Inas Nasrullah Zubir dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Seperti dilansir Antara, pernyataan Cellica yang membantah Sandiaga disampaikan pada Jumat (18/1) lalu. Cellica menegaskan bahwa aksi persekusi nelayan di Pantai Pasir Putih, Cimalaya tidak benar. Sementara itu, Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya menyatakan Najib, nelayan yang disebut Sandiaga memang pernah melaporkan kasus penganiayaan ke Polsek Cimalaya.

Sementara itu, Slamet mengatakan Najib statusnya sebagai terlapor dalam kasus penambangan pasir dan penebangan pohon mangrove di Cimalaya. Polisi juga sudah melakukan pemanggilan kepada Najib, tapi yang bersangkutan belum memenuhi panggilan polisi tersebut.

“Sekali saya tegaskan, tidak ada aksi persekusi. Tidak ada juga kriminalisasi. Kalau yang dikaitkan dengan Najib, saat ini kami masih menangani kasusnya, dan penanganannya ditangani secara profesional,” kata Slamet seperti dilansir Antara.

Kembali ke Inas. Ketua DPP Hanura itu menyebut Sandiaga mengolah cerita Najib menjadi hoax untuk menyudutkan pemerintah. Serangan Sandiaga itu dinilai Inas merugikan partai koalisinya sendiri, karena Bupati Karawang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat, Kabupaten Karawang.

“Upaya hantem kromo Sandiaga Uno dalam memproduksi hoax, tidak lagi memandang lawan atau kawan sehingga seringkali merugikan partai-partai koalisi di kubu Prabowo Sandi, tapi sayangnya Sandiaga Uno tidak perduli kepada eksistensi partai-partai pendukungnya menjelang pileg dan pilpres 2019 ini, karena yang penting bagi dia adalah meraih kemenangan dengan segala cara,” tuturnya.

Sebelumnya, Kubu Prabowo-Sandiaga sudah membeberkan kasus nelayan di Karawang yang disebut dipersekusi. Advokat Senopati 08 PPRI yang menyatakan diri sebagai penasihat hukum Nazibulloh (Najib) memberikan klarifikasi melalui konferensi pers yang difasilitasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Advokat Senopati 08 PPRI menyatakan peristiwa persekusi itu benar-benar terjadi dan sudah dilaporkan ke kepolisian pada 27 September 2018, dengan bukti nomor laporan polisi LP/B-101/IX/2018/Jabar/Res.Krw/Sek.Cma dan surat tanda bukti laporan (STBL) nomor STBL/B101/IX/2018/Sek.Cma. Soal pemukulan yang diakui dialaminya, Najib menyatakan tak tahu alasan jelasnya.

“Yang dialami saudara Nazibulloh, warga masyarakat nelayan Pasir Putih, Cilamaya dalam dugaan tindak pidana penganiayaan atau persekusi itu dilontarkan dalam debat. Esok harinya beberapa media nasional dan lokal membantah apa yang dinyatakan cawapres nomor 02, itu disebut hoax atau berita tidak benar,” kata Ketua Umum Advokat Senopati 08 PPRI Zaenal Abidin .

Dalam konferensi pers itu, Najib juga angkat bicara melalui sambungan telepon. Najib mengatakan tak tahu mengapa dianiaya.

“Saya nggak tahu alasannya dipukul. Alasannya pasirnya nggak boleh dipindah aja. (Dipukul) di muka sama di belakang dan tangan itu terkilir dipelintir. Yang mukul satu (orang), yang megangin satu,” ujarnya dalam sambungan telepon di acara konferensi pers di Posko Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1).

Najib mengaku memang belum terdaftar sebagai petani mangrove binaan Pemkab Karawang. Selain sebagai petani mangrove, ia juga berprofesi sebagai nelayan.

“Memang dari dulu kami itu kelompok tapi nggak diakuin karena ada kelompok pengawas masyarakat. Kami nggak tahu gimana cara bikin kelompok yang resmi,” tutur Najib.
(idn/imk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jokowi Berhentikan Dewas BPJS TK yang Dilaporkan Dugaan Pencabulan

Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Syafri Adnan Baharuddin (SAB). SAB sebelumnya mengajukan pengunduran diri setelah terbelit isu dugaan pencabulan.

“Presiden telah menerima surat pengunduran diri SAB dengan baik. Pemberhentian dengan hormat saudara SAB menunjukkan presiden mengapresiasi kontribusi SAB kepada negara, yang sudah mengabdi puluhan tahun,” kata anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/1/2019).

Pemberhentian dengan hormat SAB tertuang dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2019 pada 17 Januari. Lewat pemberhentian ini, Jokowi disebut Poempida juga menunjukkan posisinya menghormati proses hukum.

“Dengan demikian saudara SAB dapat fokus untuk menyelesaikan proses hukum yang dengan dijalaninya.

Apresiasi saya pribadi kepada Presiden Jokowi yang secara cepat menandatangani Keppres ini. Saya pribadi berharap semua pihak menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan,” sambung Poempida

SAB sebelumnya menyatakan pengunduran diri dalam jumpa pers pada Minggu, 30 Desember 2018.

SAB mengatakan dirinya mundur bukan sebagai pembenaran uan mantan stafnya. Syafri mengaku fokus menempuh jalur hukum.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum,” katanya.


(fdn/haf) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

3 Kata kerja Operasional Kurikulum 2013, Lengkap dengan Contohnya

Liputan6.com, Jakarta Banyak dari tenaga pendidik tidak hafal dengan kata kerja operasional yang sering digunakan dalam Indikator, baik Kognitif, Afektif maupun pasikomotor. Mungkin dari sebagain orang tidak paham apa itu kata kerja operasional. Kata kerja operasional ini akan sangat berguna bagi yang akan melaksanakan tugas-tugas sekolah, skripsi ataupun tesis.

Dilansir Liputan6.com dari enggar.net, komponen penting dalam silabus maupun RPP adalah indikator pencapaian kompetensi. Komponen ini penting karena menjadi dasar untuk menyusun indikator penilaian.

Indikator penilaian perlu dirumuskan untuk dijadikan dasar pedoman penilaian bagi guru, peserta didik, maupun pengawas di sekolah. Setiap penilaian yang dilakukan melalui tes dan non tes harus sesuai dengan indkator penilaian. Indikator penilaian ini menggunakan kata kerja lebih terukur dibandingkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi.

2 dari 6 halaman

Tujuan pendidikan

Kata Kerja Operasional untuk pengembangan Indikator Silabus dan RPP berdasarkan taksonomi Bloom dibagi dalam beberapa pencapaian kompetensi dasar, yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Taksonomi Bloom pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hirarkinya.

Tujuan pendidikan dibagi ke dalam tiga domain, yaitu: Cognitive Domain, Affective Domain, dan Psychomotor Domain.

3 dari 6 halaman

Cognitive Domain

Cognitive Domain (Ranah Kognitif), berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir.

Koginitif adalah penilaian yang didasarkan pada perilaku (behavior) siswa yang diharapkan muncul setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Perilaku ini sejalan dengan keterampilan proses sains, tetapi yang karakteristiknya untuk mengembangkan kemampuan berfikir siswa.

Indikator kognitif produk berkaitan dengan perilaku siswa yang diharapkan tumbuh untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Ada dua prefensi kognitif: Dorongan dari luar (motif ekstrinsik) yang mengakibatkan siswa menggarap belajar hanya sebagai alat pencegah ketidakstabilan atau ketidaknaikkan.

Aspirasi yang dimilikinya bukan ingin menguasai materi secara mendalam tetapi hanya sekedar lulus atau naik kelas semata. Dorongan dari dalam (motif Intrinsik), dalam arti siswa tertarik dan membutuhkan materi-materi yang disajikan gurunya. Contoh kata kerja operasional kognitif:

Pengetahuan (Cl): Mengutip, Menyebutkan, Menjelaskan, Menggambar, Membilang, Mengidentiflkasi, Mendaftar, Menunjukkan, Memberi label, Memberi indek, Memasangkan, Menamai, Menandai, Membaca, Menyadap, Menghafal, Menim, Mencatat, Mengulang, Mereproduksi, Meninjau, Memilih, Menyatakan, Mempelajari, Mentabulasi, Memberi kode, Menelusuri, Menulis.

Pemahaman (C2): Memperkirakan, Menjelaskan, Mengkategorikan,Mencirikan, Merinci, Mengasosiasikan, Membandingkan, Menghitung, Mengkontrasikan, Mengubah, Mempertahankan, Menguraikan, Menjalin, Membedakan, Mendiskusikan, Menggali, Mencontohkan, Menerangkan, Mengemukakan, Mempolakan, Memperluas, Menyimpulkan, Meramalkan, Merangkum, Menjabarkan.

Penerapan (C3): MenugaskanMengurutkan, Menentukan, Menerapkan, Menyesuaikan, Mengkalkulasi, Memodifikasi, Mengklasifikasi, Menghitung, Membangun, Mengurutkan, Membiasakan, Mencegah, Menentukan, Menggambarkan, Menggunakan, Menilai, Melatih, Menggali, Mengemukakan, Mengadaptasi, Menyelidiki, Mengoperasikan, Mempersoalkan, Mengkonsepkan.

Analisis (C4): Menganalisis, Mengaudit, Memecahkan, Menegaskan, Mendeteksi, Mendiagnosis, Menyeleksi, Memerinci, Menominasikan, Mendiagramkan,Mengkorelasikan, Merasionalkan, Menguji, Mencerahkan, Menjelajah, Membagankan, Menyimpulkan, Menemukan, Menelaah.

4 dari 6 halaman

Affective Domain

Affective Domain (Ranah Afektif) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri.Indikator afektif merupakan sikap yang diharapkan saat dan setelah siswa melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. Indicator afektif disusun dengan menggunakan kata kerja operasional dengan objek sikap ilmiah. Beberapa contoh sikap ilmiah adalah: berlaku jujur, peduli, tanggungjawab, dll.

Selain itu, indikator Afektif juga perlu memunculkan keterampilan sosial misalnya: bertanya, menyumbang ide atau berpendapat, menjadi pendengar yang baik, berkomunikasi dll. Keberhasilan pengembangan kognitif tidak hanya membuahkan kecakapan kognitif akan tetapi membuahkan kecakapan afektif.

Pemahaman yang mendalam terhadap arti penting materi serta preferensi. Kognitif mementingkan aplikasi prinsip atau meningkatkan kecakapan afektif para siswa. Peningkatan-peningkatan afektif ini antara lain, berupa kesadaran beragama yang mantap.

Contoh kata kerja operasional afektif:

Menerima (Al): Memilih, Mempertanyakan, Mengikuti, Memberi, Menganut, Mematuhi, Meminati.

Menanggapi (A2): Menjawab, Mem bantu, Mengajukan, Mengkompromikan, Menyenangi, Menyambut, Mendukung, Mendukung, Menyetujui, Menampilkan, Melaporkan, Memilih, Mengatakan, Memilah, Menolak.

Menilai (A3): Mengasumsikan, Meyakini, Melengkapi, Meyakinkan, Memperjelas, Memprakarsai, Mengimani, Mengundang, Menggabungkan, Memperjelas, Mengusulkan, Menekankan, Menyumbang.

Mengelola (A4): Menganut, Mengubah, Menata, Mengklasifikasikan, Mengkombinasikan, Mempertahankan, Membangun, Membentuk pendapat, Memadukan,Mengelola, Menegosiasi, Merembuk.

5 dari 6 halaman

Psychomotor Domain

Psychomotor Domain (Ranah Psikomotor) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin.

Indikator psikomotorik merupakan perilaku (behavior) siswa yang diharapkan tampak setelah siswa mengikuti pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Keberhasilan pengembangan kognitif berdampak positif pada perkembangan psikomotor.

Kecakapan psikomotor adalah segala amal jasmaniah yang konkrit dan mudah diamati baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Kecakapan psikomotor merupakan manifestasi wawasan pengetahuan dan kesadaran serta sikap mentalnya.

6 dari 6 halaman

Tujuan domain psikomotor

Menurut Davc (1970) klasifikasi tujuan domain psikomotor terbagi lima kategori yaitu:

1. Peniruan: Terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Mulai memberi respons serupa dengan yang diamati. Mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna.

2. Manipulasi: Menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Pada tingkat ini siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk tidak hanya meniru tingkah laku saja.

3. Ketetapan: Memerlukan kecermatan, proporsi dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum.

4. Artikulasi: Menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di natara gerakan-gerakan yang berbeda.

5. Pengalamiahan: Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalamiahan merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik.


Reporter: Heri Setiawan