Bawaslu NTT Kesulitan Rekrut Pengawas TPS

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Timur (Bawaslu NTT), mengaku mengalami kesulitan dalam merekrut petugas pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilu 2019.

“Sampai hari ini, kami masih kesulitan mencari sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa-desa untuk direkrut menjadi pengawas TPS,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna, di Kupang, seperti dilansir Antara, Minggu (3/3/2019).

Menurut dia, Bawaslu membutuhkan 14.978 petugas pengawas tempat pemungutan suara atau pengawas TPS. Para petugas ini akan bertugas melakukan pengawasan pada 14.978 TPS pada Pemilu 2019 di Provinsi NTT.

Untuk menjadi Pengawas TPS, kata dia, harus memenuhi persyaratan antara lain WNI, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun. Syarat lain adalah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Memiliki integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu.

2 dari 3 halaman

Tak Memenuhi Syarat

Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dia mengatakan, syarat lain bisa dipenuhi tetapi syarat pendidikan minimal sekolah menengah inilah yang menyulitkan Bawaslu dalam proses rekrutmen.

“Bayangkan saja, ada desa di NTT yang tidak ada anak lulusan SMA yang tinggal di desa,” kata Jemris.

Padahal, lanjut dia, salah satu syarat adalah mengutamakan berasal dari desa/kelurahan setempat.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jawab ‘Ancaman’ Novel Bamukmin, Komisioner KPU Ungkit Hoax 7 Kontainer

Jakarta – Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin menyebut masyarakat mengalami krisis kepercayaan dan menyebut akan membubarkan KPU jika tidak netral dalam pemilu. KPU mengatakan tudingan krisis kepercayaan tersebut tidak bijak.

“Tudingan krisis kepercayaan tidak bijak, karena hingga tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu terjaga,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz kepada detikcom, Jumat (1/3/2019).

Menurut Viryan, saat ini yang terjadi banyak pihak berupaya mendelegitimasi pemilu dengan berita hoax. Salah satunya dengan adanya hoax 7 kontainer surat suara tercoblos yang sempat terjadi.

“Yang ada justru hoax pemilu yang berupaya mendelegitimasi pemilu, terbukti dengan hoax pemilu 7 kontainer surat suara sudah tercoblos, masa hoax pemilu delegitimasi pemilu lantas membuat krisis kepercayaan. Maknanya upaya membuat kabar bohong mendelegitimasi KPU tidak berhasil dilakukan,” kata Viryan.

Dia juga mengatakan perhitungan hasil pemilu dilakukan secara manual, sehingga tidak dimungkinkan adanya kecurangan memalui manipulasi IT. Selain itu, menurutnya perhitungan ini juga dilakukan secara terbuka yang disaksikan pengawas pemilu.

“Pemilu sejak 1955 sampai sekarang dilakukan secara manual, tidak mungkin IT bisa memanipulasi hasil pemilu karena Indonesia tidak menyelenggarakan pemilu elektronik. Yang dilakukan hanya publikasi hasil pemilu di TPS, kecamatan, dan sebagainya,” kata Viryan.

“Hasil pemilu dihitung dalam rapat pleno terbuka, rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan sampai dengan pusat. Rapat pleno dilakukan secara terbuka, diikuti saksi dari peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau dan masyarakat,” sambungnya.

Terkait adanya potensi kecurangan memalu kotak suara bila disimpan di kantor kecamatan. Viryan juga mengatakan tempat penyimpanan ini telah dilakukan sejak 1955 dan tidak menimbulkan masalah.

“Penyimpanan kotak suara di kantor kecamatan dilakukan sejak pemilu 1955 sampai sekarang, termasuk juga di pilkada. Penggunaan kantor kecamatan sudah berlangsung dan tidak ada masalah selama ini,” kata Viryan.

Sebelumnya, Novel Bamukmin meminta KPU netral sebagai penyelenggara Pemilu 2019. Dia menyebut KPU wajib dibubarkan jika tidak netral.

“Kita mendatangi KPU, tak lain tidak bukan tuntut keadilan. Betul? Siap tegakkan keadilan? Siap tegakkan persatuan? Takbir!” kata Novel di atas mobil komando di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Novel juga mengklaim masyarakat saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan. Oknum aparat, baik sipil maupun Polri, disebut Novel dipertanyakan netralitasnya.

(dwia/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

4 Kebijakan Anies Usai Ditinggal Sandi hingga yang Menuai Kontroversi

Liputan6.com, Jakarta – Memimpin Jakarta sendirian, itulah yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI sepeninggal Sandiaga Uno yang memilih mendampingi Prabowo sebagai cawapresnya di Pilpres 2019.

Kurang lebih 7 bulan sudah, terhitung dari Agustus 2018, Anies menata Ibu Kota tanpa seorang wakil gubernur. Satu harapannya untuk sosok yang akan menemaninya memimpin DKI Jakarta, kerja keras dan all out.

“Kemudian kalau (di) Jakarta harus mau kerja keras, jadi jangan tanggung. Harus all out, tuntas,” kata Anies.

Sempat diwarnai tarik ulur antara Gerindra dan PKS selaku partai pengusung, kini dua nama telah dipastikan akan memperebutkan posisi orang nomor 2 di DKI Jakarta sebagai pendamping Anies Baswdean. Mereka adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaiku. Fit and proper test juga sudah dilakukan.

Sejak ditinggal Sandi sejak Agustus 2018, tak sedikit kebijakan penting telah diwujudkan untuk mengubah wajah Jakarta oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Tidak hanya perubahan drastis dari sisi pembangunan di perkotaan maupun birokrasi, kebijakannya dengan merotasi ribuan pejabat di lingkungan Pemprov DKI belakangan ini masih jadi sorotan. Bahkan ada yang menilainya kebijakan tersebut berbau politis.

Berikut sejumlah kebijakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta sendiran dalam hal menata Ibu Kota sekaligus yang tuai kritikan:

2 dari 6 halaman

1. Rotasi Ribuan Pejabat DKI

Tercatat ada sekitar 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang dirotasi, Senin, 25 Februari kemarin di halaman Balai Kota. Terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II (setingkat kepala dinas), 274 administrator atau eselon III (setingkat camat) dan 836 pengawas atau eselon IV (setingkat lurah).

Banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut sangat kental aroma politis. Salah satunya diungkap oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.

Pras menduga pencopotan pejabat DKI yang dilakukan Anies karena faktor like and dislike.

“Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali,” ujar Prasetio di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa, 26 Februari 2019.

Perombakan jabatan di level kepala dinas memang menjadi hak diskresi gubernur. Namun, lanjut Pras, pencopotan pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV dinilai tidak bijak.

Terkait tudingan tersebut, Anies pun angkat bicara. Di sisi lain Anies mengatakan, dirinya tak bisa melarang siapapun untuk mengemukakan pendapat. Namun, perihal rotasi serta mutasi yang dilakukannya terhadap jajarannya didasarkan atas evaluasi kinerja, bukan personal.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya,” ungkap Anies Baswedan.

3 dari 6 halaman

2. Copot Pejabat DKI Terlibat Jual Beli Jabatan

Selain rotasi jabatan, mantan Menteri Pendidikan era Presiden Jokowi ini belum lama ini menyatakan akan mencopot pejabat Pemprov DKI Jakarta bila terbukti terlibat dalam jual beli jabatan lurah dan camat.

Dia menyebut itu bentuk penyuapan jika pejabat memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan kedudukan.

“Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot. Karena berarti itu penyuapan,” kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Akan tetapi, Anies menyebut itu pemerasan bila terdapat pejabat dipaksa untuk memberikan kepada oknum ketika proses rotasi.

4 dari 6 halaman

3. Serahkan 500 Sertifikat Tanah

Bertempat di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan 500 sertifat tanah kepada warga Cipayung dan Makasar. Penyerahan sertifikat berdasarkan arahan dari program pemerintah pusat.

Selain itu, lanjut Anies, sertifikat tersebut merupakan bentuk kepastian hukum, sehingga tidak mudah untuk diakui oleh pihak lain.

“Jangan sampai Bapak Ibu terima sertifikat, habis itu ada yang datang dengan iming-iming, malah langsung dijual. Malah langsung laku, langsung gak punya tanah lagi nanti,” kata Anies Baswedan, Kamis (18/2/2019).

5 dari 6 halaman

4. Resmikan 3 JPO Senilai Rp 53 M

JPO Gelora Bung Karno dan JPO Bundaran Senayan, dua jembatan yang kini telah direvitalisasi oleh Anies Baswesdan. Selain untk menghadirkan fasilitas untuk masyarakat, Anies menyebut JPO dapat menjadi salah satu ikon Ibu Kota.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, JPO Bundaran Senanya, JPO GBK dan JPO Polda Metro secara resmi dibuka,” ucap Anies di Senayan, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Tak seperti JPO pada umumnya, dua jembatan yang baru saja diresmikan ini memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya memiliki lampu LED dan lampu sorot warna warni RGB, CCTV 24 jam, tong sampah, dan disertai lift yang ramah wanita hamil dan penyandang disabilitas.

“Saya selalu menggarisbawahi (JPO) dirancang untuk bisa ramah bagi disabilitas. Kesataraan fasilitas bagi semua warga ibu kota, kususnya penyandang disabilitas,” ujar dia.

6 dari 6 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Eks Pengacara Akui Trump Beri Uang Tutup Mulut ke Bintang Porno

Washington – Mantan pengacara pribadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Michael Cohen, mengakui bahwa Trump memang telah memberikan uang tutup mulut kepada bintang porno, Stormy Daniels yang pernah menjadi selingkuhannya.

Hal tersebut disampaikan Cohen saat bersaksi di depan Komite Pengawas Dewan Perwakilan Amerika Serikat pada Rabu (27/2) waktu setempat seperti dilansir AFP, Kamis (28/2/2019). Cohen memperlihatkan apa yang dia sebut sebagai bukti dana talangan yang dia terima dari Trump untuk uang tutup mulut. Menurut Cohen, pembayaran uang sebesar US$ 35.000 tersebut ditandatangani oleh Trump setelah menjadi presiden.

Sebelumnya, Cohen telah mengungkapkan bahwa dirinya telah membayar sejumlah uang kepada seorang bintang porno yang mengaku berhubungan seks dengan Trump. Di gedung Kongres AS pada Rabu (27/2) waktu setempat, Cohen menunjukkan salinan bukti transfer sebesar US$130.000 (Rp 1,8 miliar) kepada Stormy Daniels supaya bintang porno itu tidak bersuara mengenai perselingkuhan mereka. Pembayaran itulah yang membuat Cohen divonis bersalah atas pelanggaran aturan soal pendanaan kampanye.
Di Kongres AS, Cohen juga memperlihatkan salinan cek sebesar US$35.000 (Rp 490 juta) tertanggal Agustus 2017, yang merupakan salah satu dari rangkaian cek yang menurutnya berasal dari Trump untuk mengganti uang tutup mulut yang telah dibayarkan Cohen atas nama Trump.

“Cek-cek lainnya untuk menalangi saya atas pembayaran uang tutup mulut, diteken oleh Don Jr. (putra Trump) dan Allen Weisselberg (kepala keuangan Organisasi Trump),” ujar Cohen.

Sebelumnya, Stormy Daniels mengklaim bahwa dirinya dan Trump bertemu pada Juli 2006 di sebuah turnamen golf selebritis dan kemudian berhubungan intim. Itu adalah awal mula hubungan terlarang keduanya. Saat itu, Trump baru menikahi Melania selama setahun dan putra mereka, Barron masih berumur 3 bulan.

Trump telah membantah berhubungan seks dengan Daniels.
(ita/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Rotasi Ribuan Pejabat DKI, Anies Baswedan Tiru Langkah Ahok?

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menyangka kalau langkahnya melantik dan merotasi 1.125 pejabat Pemprov DKI akan menuai kritikan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pelantikan yang digelar pada Senin 25 Januari lalu itu sangat kental aroma politisnya.

Dia mengatakan, dalam rotasi yang digagas Anies, pejabat yang baik dan berprestasi malah dicopot. Intinya, perombakan ini mengutamakan prinsip suka dan tak suka (like and dislike). Anies pun meradang dan menolak semua anggapan itu.

“Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat. Artinya, sebetulnya gubernur punya wewenang melakukan rotasi enam bulan setelah menjabat,” ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Dia juga menegaskan, rotasi dan mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, bukan berdasarkan unsur personal. Di sisi lain, dia tak bisa melarang Prasetyo menyampaikan pemikirannya.

“Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini. Dan imajinasi orang boleh-boleh saja ya. Kita nggak bisa melarang pemikiran orang,” kata Anies.

Namun demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tidak sependapat dengan Anies. Menurut dia, mutasi atau perombakan jabatan adalah hal yang biasa, hanya saja menjadi tak biasa jika dilihat jumlahnya.

“Karena jumlah yang begitu banyak, saya khawatir berimbas pada kurang selektifnya pihak Pemprov DKI memilih figur-figur yang memangku jabatan pada pelantikan Senin kemarin. Kalau memilih orang terlalu banyak kan khawatir pilihannya enggak benar,” jelas Gembong kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) siang.

Selain itu, dia juga melihat Anies tidak memiliki skala prioritas dalam hal pembenahan SDM di Pemprov DKI. Hal itu terlihat dari sejumlah pos penting yang hingga kini tak ada pengisian jabatan untuk pucuk pimpinannya.

“Pak Anies enggak ada skala prioritas. Seharusnya yang dilakukan adalah rotasi atau pengisian jabatan untuk yang pelaksana tetap (Plt) dulu, tapi justru Plt sampai sekarang belum diisi,” ujar Gembong.

Dengan banyaknya posisi penting yang masih diisi Plt, lanjut dia, pada akhirnya akan berdampak pada penyerapan anggaran. Sebuah program atau proyek yang harusnya sudah dikerjakan menjadi harus menunggu karena belum ada pejabat definitif yang bisa mengesahkannya.

“Jangan sampai penyerapan kita bolong lagi, padahal warga Jakarta menunggu apa yang mau dikerjakan oleh Pak Anies ke depan untuk percepatan. Kalau pejabatnya masih seperti sekarang, pejabat Plt, kita khawatirkan enggak berani eksekusi (anggaran),” tegas Gembong. 

Infografis Rotasi Ribuan Pejabat Ibu Kota. (Liputan6.com/Triyasni)

Dengan semua keanehan itu, papar dia, tak heran banyak yang beranggapan kalau langkah Anies berbau politis.

“Pastilah, kan gubernur itu jabatan politis, pasti. Kalau disebut itu berbau politis, itu pastilah,” ujar Gembong.

Namun, dia menampik kalau apa yang dilakukan Anies meniru apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017). Menurutnya, cara mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Anies dan Ahok berbeda.

“(Ahok) itu kan bertahap. Enggak sekaligus seperti Anies. Kalau sekaligus itu yang saya khawatirkan. Memilih segitu banyak orang kan enggak mudah,” pungkas Gembong.

Berbeda dari Gembong, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengapresiasi rotasi dan mutasi besar-besaran pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Anies. Menurut dia, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perombakan pejabat itu bisa diterima.

“Pertama, sesuai aturan. Kalau sesuai aturan ya enggak apa apa. Kedua, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, atau dengan kata lain memang perlu ada untuk penyegaran. Ini perlu evaluasi dan seterusnya,” ujar Suhaimi kepada Liputan6.com, Rabu (27/2/2019) petang.

Ketiga, lanjut dia, harus sesuai dengan latar belakang karier dan kemampuan sang pejabat bersangkutan. Dengan kata lain, orang itu ditempatkan sesuai bidangnya dan tepat pada posisinya agar bisa mengemban amanah dengan baik.

“Kalau soal jumlah yang dimutasi, selama tidak menyalahi aturan ya tidak apa apa. Yang penting, semua perubahan baik kecil maupun besar semuanya bertujuan untuk mencapai visi misi gubernur dan Pemprov DKI,” papar Suhaimi.

Dia juga tak peduli kalau cara Anies disebut mengikuti apa yang pernah dilakukan Gubernur Ahok dengan megganti ribuan posisi pejabat dalam waktu bersamaan.

“Terserah orang ngomonglah. Menurut saya bukan masalah mengikuti atau tidaknya, tetapi kepentingan apa di balik itu? Kalau perubahan atau rotasi itu untuk mencapai sebuah target yang tinggi, enggak apa apa. Pak Anies kan punya target ‘maju kotanya bahagia warganya’,” tandas Suhaimi.

Lantas, bagaimana sebenarnya mutasi atau perombakan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies pada Senin lalu itu?

2 dari 4 halaman

Rotasi yang Menyisakan Plt

Pro dan kontra itu dipicu pada Senin petang, 25 Februari 2019. Ketika itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat baru dari eselon II, III, dan IV. Sejumlah posisi yang dirotasi mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) sampai Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Dari seribuan lebih pejabat itu, di antaranya 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 247 administrator atau eselon III, dan 836 pengawas atau eselon IV. Anies menyebut rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi. Menurut dia, organisasi perlu penyegaran dengan diisi oleh orang-orang baru.

“Pemprov berkepentingan untuk lakukan pembaharuan di setiap posisi yang ada. Bagi sebuah organisasi, rotasi mutasi itu wajar, karena organisasi perlu pembaruan,” kata Anies dalam sambutan pelantikan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Selain itu, Anies juga mengatakan rotasi akan menguntungkan bagi pejabat yang dipindah, karena para pejabat itu bisa menambah kemampuan di lokasi yang baru.

“Bagi pribadi di Pemprov DKI, dapat tugas baru, amanat baru yang berbeda dengan sebelumnya, ini bagian dari pengembangan skill pribadi, menambah kompetensi, keterampilan di tempat baru,” ucap Anies.

Pimpinan tinggi pratama yang dilantik Anies yaitu:

1. Riyanto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

2. Achmad Firdaus sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

3. Edy Junaedi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

4. Benni Agus Chandra sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

5. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

6. Arifin sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

7. Subejo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.

8. Theryono sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit.

9. Ida Bagus Nyoman Banjar sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

10. Tri Noviati sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih.

11. Isnawa Adji sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

12. Sahat Parulian sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

13. Vera Revina Sari sebagai Asisten Deputi Bidang Tata Ruang.

14. Jupan Royter Sahalatua sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

15. Yani Wahyu Purwoko sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya.

Di sisi lain, mutasi ini menyebabkan kosongnya 18 jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan ditempati pelaksana tugas (Plt). Sebanyak 16 jabatan yang kosong merupakan posisi eselon II atau pimpinan tinggi pratama, sedangkan dua jabatan yang kosong merupakan jabatan eselon I atau pimpinan tinggi madya, yaitu.

1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)

2. Kepala Badan Pembina BUMD (BP-BUMD)

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

4. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)

5. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA)

6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata)

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH)

8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (PE)

9. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

11. Kepala Biro Perekonomian

12. Kepala Biro Administrasi

13. Direktur Utama RSUD Pasar Rebo

14. Direktur Utama RSUD Cengkareng

15. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

16. Sekretaris Kota Jakarta Selatan

Dua jabatan eselon I yang kosong adalah:

1. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman

2. Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Untuk diketahui, dua jabatan eselon I tersebut sebelumnya diduduki oleh Syahrul Effendi dan Sylviana Murni. Syahrul meninggalkan jabatannya karena pensiun, sedangkan Sylviana mundur dalam rangka maju sebagai Cawagub DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

Dalam rangka mengisi 18 jabatan yang kosong tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, Selasa lalu mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan segera mengadakan lelang jabatan untuk 18 jabatan tersebut.

Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Apabila rekomendasi dari KASN sudah diperoleh, maka Pemprov DKI Jakarta sudah bisa mulai membuka lelang jabatan.

Dengan semua permasalahannya, jumlah pejabat yang dimutasi oleh Anies pada Senin lalu, sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mutasi yang pernah dilakukan Gubernur Ahok.

3 dari 4 halaman

Mutasi Gemuk Gaya Ahok

Mutasi dan rotasi seribuan lebih pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan pada Senin lalu banyak dikaitkan dengan hal serupa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, suksesor Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014-9 Mei 2017).

Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota, Ahok memang kerap memutasi pejabat atau bawahannya. Bahkan, beberapa kali dalam jumlah besar. Lihat saja, Usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Rabu 19 November 2014, dia langsung bersih-bersih.

Dari catatan Liputan6.com, satu setengah bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok melantik 4.800 pejabat di tingkat eselon II, III dan IV di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 2 Januari 2015.

Nama-nama beberapa pejabat di tingkatan kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) DKI Jakarta mengalami rotasi jabatan dan sebagian ada yang dicopot karena kinerjanya kurang memuaskan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, para pejabat-pejabat tersebut yaitu Lasro Marbun, dari sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Inspektorat. Jabatan Kadisdik diiisi Arie Budhiman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Sedangkan posisi yang ditinggalkan Arie diisi oleh Purba Hutapea, yang sebelumnya menjabat sebagai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Beberapa pejabat yang mendapat promosi adalah Benjamin Bukit, dari sebelumnya sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Isnawa Adji dari sebelumnya Wakil Kepala Dinas Kebersihan menjadi Kepala Dinas Kebersihan.

Kemudian ada Ika Yuli Rahayu, dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan, Zainal Soleman dari sebelumnya Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat menjadi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Edi Nielson Sianturi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dari sebelumnya sebagai salah satu kepala bidang di instansi yang sama.

Selain itu, ada juga Franky Mangatas, dari Kepala Inspektorat menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan.

Sedangkan para pejabat yang dicopot alias ‘distafkan’ adalan mantan Kadis Perhubungan Muhammad Akbar, mantan Kepala BKD I Made Karmayora, dan mantan Kadis Pelayanan Pajak Iwan Setyawandi.

Pejabat DKI yang dimutasi Ahok, baik itu promosi atau demosi, adalah:

‪- Asisten Sekda Bidang Pembangunan Wiriyatmoko menjadi Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup‬.‪

– Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Bambang Musyawardhana yang menjadi Wali Kota Jakarta Timur.‪

– Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Pusat Rustam Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Utara.

‪- Sekwan DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede menjadi Wali Kota Jakarta Pusat.

‪- Wakil Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi menjadi Bupati Kepulauan Seribu‬.‪

– Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budiman menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI‬.

‪- Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun menjadi Kepala Inspektorat DKI.

– Isnawa Adji menjadi Kadis Kebersihan.‪

– Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

– Kepala Sudin Perumahan Jakarta Utara Ika Lestari Aji menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman‬.‪

– Kepala Dinas Kominfomas Agus Bambang Setyo Widodo menjadi Kepala Dinas Pelayanan Pajak‬.‪

– Kepala Badan Perpustakaan Agus Suradika menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah‬.‪

– Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol menjadi Sekwan DPRD DKI‬.‪

– Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda menjadi Kepala Kesbangpol‬.‪

– Kepala Inspektorat Franky Mangatas Panjaitan menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI.‪

– Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Edison Sianturi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.‪

– Wakil Kepala Dinas Perhubungan Benyamin Bukit menjadi Kepala Dinas Perhubungan‬.‪

– Kepala Biro Dikmental Budi Utomo menjadi Wakil Bupati Kepulauan Seribu.

Berselang setahun kemudian, Ahok kembali melantik 1.042 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari eselon II, III dan IV. Ada enam pejabat eselon II yang dilantik menggantikan pejabat sebelumnya yang telah pensiun.

Keenam pejabat tersebut yakni Yurianto sebagai Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Catur Laswanto Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian, Sopan Adriyanto Kepala Dinas Pendidikan, Yayan Yuhana Kepala Biro Hukum, Subagyo Wakil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Suriyanto Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

“Saya dengan resmi melantik saudara, sebagai pejabat tinggi pratama, adiministrasi, dan pengawas di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab,” kata Ahok di halaman Balai Kota Jakarta, saat pelantikan para pejabat itu, Jumat 8 Januari 2016.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Fakta-fakta Penting Pemilu 2019

Jakarta – Tahun ini Indonesia menghadapi pesta demokrasi sebab diselenggarakan pemilu yakni pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pesta demokrasi ini ditunggu karena digelar setiap lima tahun sekali.

Pemilu pertama dilakukan pada tahun 1955. Saat itu diputuskan pemilu untuk memilih siapa saja yang akan membantu Presiden Soekarno untuk menjabat dan menempati berbagai tugas. Sehingga pemerintahan yang baru saja merdeka itu dapat berjalan dengan baik.

Nah sampai saat ini pemilu menjadi salah satu hal yang dilakukan tiap lima tahun sekali di Indonesia. Tahun 2019 ini pemilu digelar.

Keunikan Pemilu

Setiap diadakan pemilu per lima tahun, ada saja keunikannya. Untuk tahun ini, partai politik di Indonesia sangatlah banyak. Pemilu 2019 akan menjadi pertama kali Pilpres dan Pileg dilakukan serentak. Saat pemilu digelar, juga akan menjadi hari libur.

Pada pesta demokrasi sebelumnya, tahun 2014 dilakukan dua pemilu yakni pemilihan legislatif yang berlangsung pada 9 April untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat dan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan para anggota DPRD Provinsi dan DPRD kota/kabupaten. Pada Pemilu 2014 terpilih Joko Widodo sebagai Presiden dengan pasangannya yakni Jusuf Kalla. Mereka mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Biaya Penyelenggaraan

Karena pesta diadakan besar-besaran dan di seluruh Indonesia, tentu Anda bisa bayangkan akan terjadi pembengkakan biaya penyelenggaraan Pemilu 2019 ini. Berdasarkan data yang didapatkan, telah dianggarkan sekitar Rp 24,8 triliun. Nilai ini meningkat sekitar Rp 700 miliar dibandingkan Pemilu 2014, yang diselenggarakan dengan biaya 24,1 triliun.

Namun pemilu tahun 2014, hanya pemilu legislatif. Tahun ini dilangsungkan serentak dengan pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilu legislatif. Selain itu biaya juga didapatkan dari berbagai pendaftaran pemilu serta dana pemerintah.

Nantinya setelah dipilih, akan ada 1 presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR, 19.817 anggota DPRD, 185,7 juta pemilih yang akan dipilih kali ini, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPR Provinsi dan 17.610 anggota DPRD Kota/Kabupaten.

Sedangkan para pemilih, sejauh ini jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU, tercatat sebanyak 185.732.093 orang yang terdiri dari 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 pemilih perempuan. Mereka akan memilih di 805.075 TPS.

Daftar Partai Pemilu 2019

Informasi selanjutnya adalah mengenai daftar partai Pemilu 2019 yang akan menyemarakan pemilu kali ini. berdasarkan pendaftarannya terdapat 27 partai yang memberikan berkas dan mencalonkan. Namun panitia pemilu juga melakukan verifikasi syarat dan data serta hanya 16 partai yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.

Berikut daftar partai yang masuk ke pemilu 2019 :

Nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Nomor urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Nomor urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Nomor urut 4 Partai Golongan Karya (Golkar)

Nomor urut 5 Partai NasDem

Nomor urut 6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

Nomor urut 7 Partai Berkarya

Nomor urut 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Nomor urut 9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Nomor urut 10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Nomor urut 11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Nomor urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN)

Nomor urut 13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Nomor urut 14 Partai Demokrat

Nomor urut 15 Partai Bulan Bintang (PBB)

Nomor urut 16 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Kertas Suara dan Eks Koruptor

Lima kertas suara dalam lima warna merupakan keunikan lain yang ada pada pemilu 2019. Anda akan disodorkan kertas yang cukup banyak untuk pemilu ini, diantaranya adalah memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPD. Kecuali DKI Jakarta, yang hanya empat kertas suara -tanpa DPRD kota/kabupaten.

Kelima kertas suara itu juga warnanya berbeda-beda, yakni:

· Abu-abu: Kertas suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

· Kuning: Kertas suara untuk memilih anggota DPR RI.

· Merah: Kertas suara untuk memilih anggota DPD RI.

· Biru: Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Provinsi.

· Hijau: Kertas suara untuk memilih DPRD Kota / Kabupaten.

Di sisi lain hal yang sempat menuai kontroversi adalah adanya eks koruptor yang masuk dan mencalonkan diri dalam anggota partai. Record mereka nyatanya sempat membuat banyak orang khawatir, karena bisa saja terjerat dalam masalah yang sama. Hal ini menjadikan banyak masyarakat menolak kehadiran eks koruptor dan tidak ingin masuk di pemerintahan.

Bukan berarti tidak ada tindakan dari tim KPU mengingat sebelumnya KPU sudah menetapkan aturan bahwa mantan terpidana kasus korupsi, kejahatan seks, dan narkoba dilarang mencalonkan diri dan ada dalam kegiatan partai serta pesta pemilu ini. Sayangnya peraturan ini ternyata dilarang oleh banyak kalangan dari partai dan menegaskan bahwa kasus mereka tidak akan mempengaruhi kinerja di masa depannya. Setelah itu banyak partai yang memutuskan untuk mengadukannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu mengabulkan gugatan partai-partai itu, namun KPU bersikukuh pada ketetapan semula.

Itulah informasi mengenai pemilu 2019 yang akan dilakukan di Indonesia pada bulan April mendatang. Siapapun pilihan Anda, sangat diharapkan untuk bisa memilih dan memberikan suaranya agar dapat memberikan kinerja yang maksimal dan perubahan pada Indonesia yang tentunya akan menjadi lebih baik lagi.
(nwy/van)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mendagri Dilaporkan ke Bawaslu soal Dana Desa Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Advokat Nusantara melaporkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Tjahjo dilaporkan terkait arahan dana desa kepada 3.200 kepala desa dan 1.600 Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan di Ancol, Jakarta Utara, pada 20 Februari 2019.

Kuasa Hukum Advokat Nusantara, Dahlan Pido mengatakan, apa yang disampaikan Tjahjo Kumolo dalam acara itu telah menggiring opini seakan-akan dana desa itu ada pada saat era Joko Widodo menjadi orang nomor di Indonesia.

“UU itu lahir pada saat pemerintahan SBY, lahir pada zaman SBY tahun 2014. Jadi itu jelas zaman Pak SBY produk itu zaman Pak SBY sebagai presiden bukan zaman Pak Jokowi tapi di sini ada penggiringan opini bahwa itu lahir zaman Pak Jokowi,” kata Dahlan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

“Terus dana desa kata Mendagri, Pak Jokowi para peserta ingat ya anggaran dana desa itu karena ada Presiden Pak Jokowi itu. Itu yang dinyatakan oleh Pak Tjahjo Kumolo dalam acara tersebut,” sambungnya.

Menurutnya, apa yang telah disampaikan Tjahjo telah merugikan calon pasangan presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

“Jadi jelas di sini Pak Tjahjo Kumolo itu ada keberpihakan terhadap seuatu paslon yaitu paslon 01 karena menurut UU nomor 7 tahun 2017 pasal 282 pejabat negara tidak boleh memihak salah satu paslon memihak, merugikan maupun menguntungkan salah satu pihak. Nah disini menguntungkan pihak 01 tapi merugikan 02,” ujarnya.

Dalam hal ini, pihaknya membawa sejumlah barang bukti yakni artikel tulisan dari beberapa media daring (online). Tjahjo Kumolo dilaporkan dengan 282, Pasal 283 dan Pasal 547 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Pasal tersebut salah satunya mengatur larangan pejabat melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye” ucap dia.


Reporter: Nur Habibie

Ketua DPRD DKI Sebut Perombakan Pejabat oleh Anies Berbau Politis

Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menuding perombakan pejabat secara besar-besaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbau politis. Pras menduga pencopotan pejabat DKI yang dilakukan Anies karena faktor like and dislike.

“Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali,” ujar Prasetio di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (26/2/2019).

Prasetio menyatakan, perombakan jabatan di level kepala dinas memang menjadi hak diskresi gubernur. Namun, dia menilai pencopotan pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV tidak bijak.

Politisi PDIP itu mengaku mengantongi rekam jejak para camat dan lurah yang dirombak Anies. Menurutnya, banyak pejabat yang dicopot justru lurah yang berprestasi.

“Kasihan, kan, orang kerja bagus kok. Dia, kan, birokrat, dia dari bawah sampai ke atas meniti karir. Dari lurah jadi sekretaris lurah, kan, enggak betul,” ujarnya

Pras meminta Anies tidak mencopot pejabat hanya karena suka atau tidak suka. Apalagi karena ada masalah Pilkada DKI 2017. “Jangan ada dendam politik lah, pilkada sudah selesai,” ucapnya.

2 dari 2 halaman

Ratusan Pejabat DKI Dirotasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merotasi 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Jumlah tersebut terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 274 administrator atau eselon III dan 836 pengawas atau eselon IV.

Anies menyebut rotasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran. Dia mengharapkan dengan adanya rotasi itu para pejabat lebih dapat mengembangkan potensi diri.

“Ini kesempatan untuk menambah pengalaman, kompetensinya. Sehingga tidak hanya bekerja di sektor-sektor, di tempat-tempat yang sama,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (25/2/2019).

Menyelidiki Motif Kampanye Hitam 3 Emak-Emak di Karawang

Liputan6.com, Jakarta – Kampanye hitam yang melibatkan tiga orang ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat menghebohkan media sosial.

Tiga emak-emak, yang diketahui berinisial ES (49), IP (45), CW (44) ini diduga melakukan kampanye hitam door to door terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Mereka melakukan kampanye hitam dengan membuat isu Jokowi akan melarang azan dan melegalkan pernikahan sejenis jika kembali terpilih di Pilpres 2019. Polisi pun bergerak cepat usai video yang menampilkan tiga emak-emak itu viral di media sosial.

Polda Jabar menetapkan ES (49), IP (45), CW (44) sebagai tersangka setelah diduga melakukan kampanye hitam door to door terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Tepatnya sejak tanggal 25 Februari 2019 kemarin kita menetapkan ketiganya sebagai tersangka dan statusnya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko ditemui di Mapolda Jabar, Selasa (26/2/2019).

Trunoyudo mengatakan Dalam video yang beredar, ketiganya memiliki peran masing-masing. “Ya dua orang (ES dan IP) yang dimaksud dalam konten video. Satu lagi (CW) yang memvideokan dan menambah caption (di twitter),” dia. 

Dalam video juga nampak dua ibu-ibu yang sedang berbicang dengan seorang pria paruh baya. Pria tersebut berdiri di depan pintu rumahnya. Dua ibu-ibu mengajak untuk tidak memilih Jokowi dengan menggunakan bahasa sunda.

Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin)” kata salah satu ibu yang tidak diketahui namanya.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya kini dijerat dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2 dengan ancaman 6 tahun penjara dan juga Pasal 14 ayat 2 UU KUHP terkait penyebaran berita bohong dengan ancaman 3 tahun bui.

Untuk mempertanggungjawabkan perbutannya kini ketiga tersangka berada di Polres Karawang.

“Kita lakukan penahanan dari penyidik. Karena ancaman hukuman 6 tahun. Karena memang di sana fokus terjadinya dan dasar adanya laporan dari pihak korban. Dalam hal ini adalah tim sukses pasangan calon yang disudutkan,” ungkap dia. 

Sementara itu, motif ketiga ibu melakukan kampanye hitam terhadap pasangan calon presiden nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf kini terus didalami oleh Bawaslu Jawa Barat.

Rencananya Bawaslu Jabar bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan memeriksa motif terduga pelaku.

Nantinya setelah dilakukan pendalaman, pihaknya bersama Gakkumdu akan menilai apakah ketiga perempuan tersebut melakukan pelanggaran terkait pemilu atau tidak.

“Dari Bawaslu kami lagi mengumpulkan informasi dan keterangan dulu. Nanti bersama Gakkumdu untuk pendalamannya,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Abdullah.

Menurut Abdullah, Bawaslu akan mendalami hal-hal terkait soal pemilu saja. Pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu memuat larangan dalam kampanye. Pasal itu berbunyi: Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Soal dugaan kampanye hitam itu, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin meminta kepolisian mengusut tuntas kampanye hitam yang dilakukan ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat.

Dia berharap aktor intelektual kampanye hitam ‘Jokowi terpilih tidak ada azan dan LGBT diizinkan’ juga ditangkap.

“Saya kira itu harus terus diproses karena harus dicari aktor intelektualnya di mana,” kata Ma’ruf di Kuningan, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).

Supaya, kata Ma’ruf, sumber hoaks tersebut dihentikan. Menurut Ma’ruf, kampanye hitam yang demikian sangat berbahaya.

“Sebab kalau tidak ini (ditangkap) bakal ada lagi keluar lagi jadi sumber hoaks. Itu harus diketahui dan harus diproses. ini sangat berbahaya bagi demokrasi penegakan demokrasi dan keutuhan bangsa ini isu seperti itu menimbulkan konflik,” jelas dia.

2 dari 3 halaman

Ada Peran Tokoh Intelektual ?

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Moeldoko menduga tiga orang emak-emak yang melakukan kampanye hitam terhadap capres petahana Joko Widodo atau Jokowi atas perintah pihak tertentu.

“Terstrukturlah pasti. Enggak mungkin menjalankan kalau enggak ada perintah,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Moeldoko menyebut publik tak kesulitan untuk mengidentifikasi siapa saja di balik kampanye hitam tersebut. Dilihat dari bahasa yang digunakan tiga emak-emak tersebut, terlihat jelas aktor utama kampanye yang menjatuhkan Jokowi-Amin.

Mengenai pernyataan tim BPN Prabowo-Sandiaga Uno yang membantah memberikan perintah apa pun pada tiga emak-emak itu, Moeldoko menanggapi santai.

“Bisa saja menyangkal. Kan bisa dilihat, diikuti. Pelakunya siapa? Aktornya siapa? Emak-emak. Ikuti saja. Pendidikan dia apa? Substansi isunya apa? Bisa enggak ya dia membuat struktur isu seperti itu? Kan gitu. Kan gampang. Mana bisa emak-emak bikin isu begitu kalau enggak ada seniornya,” ujar dia.

Belajar dari kampanye hitam itu, Moeldoko mengimbau kepada pihak-pihak yang tengah berkontestasi di Pemilu 2019 untuk tak membodohi rakyat. Dia berharap ajang pesta demokrasi kali ini diisi dengan adu gagasan dan program.

“Enggak usahlah pakai membodoh-bodohi rakyat. Yang saya sedih itu, berpakaian Muslim, tapi memfitnah orang kayak begitu. Itu kan keterlaluan. Jadi Muslim-nya mana? Saya yang enggak sukanya begitu. Kita sama-sama Muslim jadi enggak enak. Masak ajaran kita begitu sih? Jadi jangan cara-cara pembodohan yang berlebihan,” ucap dia.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan meminta Polda Jabar tidak berhenti melakukan penyelidikan setelah mengamankan tiga perempuan tersebut. Terlebih, ia menduga ketiga ibu rumah tangga itu tidak memahami pesan yang disampaikan.

“Kami menduga kemungkinan ada aktor intelektual di balik itu apakah ibu itu disuruh melakukan kampanye hitam, sebar fitnah, ujaran kebencian kepada masyarakat di sekitarnya untuk tidak memilih Pak Jokowi,” ucapnya di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin, 25 Februari 2019.

Selebihnya, pihak kepolisian pun diminta untuk menelusuri lebih jauh peran ketiga perempuan yang saat ini berada di Polda Jabar. Apakah ketiganya simpatisan atau relawan resmi dari paslon 02 Prabowo- Sandiaga Uno yang saat ini bersaing dengan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membantah telah melakukan kampanye hitam pada Pilpres 2019. Hal ini sekaligus menanggapi tiga ibu-ibu di Karawang yang ditangkap oleh polisi karena telah melakukan kampanye hitam.

“Kami sejak awal mengatakan bahwa Prabowo-Sandi ingin menang berkah dan bermartabat. Tidak menghalalkan segala cara hukum yang menyebar hoaks,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian di Media Center Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin, 25 Februari 2019.

“Kami harus verifikasi ulang, enggak tahu sampai saat ini tentu tim kami sedang mengkajinya tetapi ingin melakukan landasan dari BPN bahwa kami meminta siapapun relawan dari BPN Prabowo-Sandi untuk tetap tidak menyebarkan hoaks kalau melanggar itu memang konsekuensi harus siap diproses hukum,” tegas dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) ini mengungkapkan, BPN tetap meminta keadilan harus ditegakkan secara adil terhadap penyebar hoaks baik dari pendukung Prabowo-Sandi maupun pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Tetapi di sisi lain kami ingin penegak hukum berlaku adil. Para pendukung 01 yang melakukan menyampaikan hoaks dan black campaign pada 02 diproses secara hukum,” pungkas dia.


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

3 dari 3 halaman

Hindari Hoaks

Menjelang Pilpres 2019, fenomena haters dan hoax dipastikan bakal bermunculan. Begitu pun saling menyerang antarpendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di pesta demokrasi lima tahunan itu.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengimbau masyarakat tidak menanggapi dengan serius berbagai postingan di media sosial (medsos).

“Jangan gampang baperan. Dari pada buang-buang pulsa mending delete saja” ujar Rudiantara, usai kuliah umum di IPB Dramaga, Bogor.

Rudiantara menegaskan tidak akan segan-segan untuk menghapus akun media sosial atau website yang melakukan black campaign maupun menyebar informasi bohong (hoax) selama masa kampanye.

“Seperti Pilkada kemarin, Bawaslu meminta kami meng-take down beberapa akun, pasti kami lakukan,” kata dia.

Selama Pemilu 2019, Menkominfo bersama Bawaslu akan selalu mengawasi proses kampanye baik di medsos maupun area yang menjadi tanggungjawabnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan media sosial sebagai tempat saling menyerang. Alangkah baiknya diisi dengan adu program maupun gagasan untuk kebaikan Indonesia.

“Ini kan pesta demokrasi, namanya pesta harus happy, jangan jelek-jelekan, gontok-gontokan, gebuk-gebukan. Harusnya sampaikan yang baik-baik seperti program atau visi-misi saja,” tutupnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Emruscorner, Emrus Sihombing, mengatakan tidak menutup kemungkinan ada penumpang gelap yang memanfaatkan momentum Pilpres dan bergerak di media sosial. Dia mencontohkan isu-isu bangkitnya PKI atau yang lainnya.

“Saya mau katakan bahwa tidak hanya Pilpres, dalam dinamika politik penumpang gelap itu adalah sesuatu yang tak tertolak dan tak ternafikkan,” ucap Emrus di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Dia menuturkan, seharusnya, jika terjadi serangan dalam bentuk hoax, ujaran kebencian, dan sebagainya melalui berbagai saluran komunikasi, terutama sosial media, kepada salah satu peserta atau paslon, kompetitor lain yang merasa diuntungkan harus membantu.

“Sejatinya kompetitornya yang boleh jadi diuntungkan dengan isu tersebut maju ke depan menjelaskan. Bila perlu membelanya dengan narasi yang menyejukkan,” tutur Emrus.

Dia mencontohkan, jika paslon Z diserang isu yang merugikannya, sejatinya paslon X yang membelanya sembari mejelaskan bahwa mereka tidak mau menang di tengah hiruk-pikuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, ekploitasi SARA dengan berbagai bentuk.

“Jadi, tidak boleh ada pembiaran sekalipun paslon yang bersangkutan diuntungkan,” ungkap Emrus.

Sementara itu, Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga Politisi PDI Perjuangan, Zuhairi Misrawi, menegaskan, pihaknya mewaspadapi potensi munculnya penumpang gelap yang bakal menggerus suara mereka di Pilpres 2019 mendatang.

“Penumpang gelap biasannya muncul dengan memproduksi isu negatif dan berita bohong. Dengan fokus pada isu ekonomi dan pembangunan, maka isu negatif yang dimainkan penumpang gelap bisa diredam,” jelas Zuhairy.

3 Wanita Sebar Hoaks soal Jokowi, BPN: Prabowo-Sandi Tak Kampanye Hitam

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membantah telah melakukan kampanye hitam pada Pilpres 2019. Hal ini untuk menanggapi tiga perempuan yang ditangkap oleh polisi karena telah melakukan kampanye hitam.

Berdasarkan video yang viral di media sosial, tiga wanita itu diduga melakukan kampanye hitam di Karawang, Jawa Barat. Wanita itu terlihat mendatangi warga dari pintu ke pintu sambil mengatakan, jika Jokowi memenangi Pilpres 2019, maka tidak akan ada azan dan perkawinan sejenis dilegalkan.

“Kami sejak awal mengatakan bahwa Prabowo-Sandi ingin menang berkah dan bermartabat. Tidak menghalalkan segala cara hukum yang menyebar hoaks,” kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian di Media Center Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin malam, 25 Februari 2019.

Tiga wanita yang ditangkap itu ternyata anggota dari Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandiaga (PEPES). Meski begitu, ia mengaku pihaknya tengah melakukan verifikasi kebenaran itu.

Jika benar pelaku merupakam relawan Prabowo-Sandi, maka ia mempersilakan polisi memproses secara aturan hukum yang berlaku.

“Kami harus verifikasi ulang, enggak tahu sampai saat ini tentu tim kami sedang mengkajinya tetapi ingin melakukan landasan dari BPN bahwa kami meminta siapapun relawan dari BPN Prabowo-Sandi untuk tetap tidak menyebarkan hoaks. Kalau melanggar itu memang konsekuensi harus siap diproses hukum,” tegas dia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, BPN tetap meminta keadilan harus ditegakkan secara adil terhadap penyebar hoak baik dari pendukung Prabowo-Sandi maupun pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Tetapi di sisi lain kami ingin penegak hukum berlaku adil. Para pendukung 01 yang melakukan menyampaikan hoaks dan black campaign pada 02 diproses secara hukum,” pungkas Pipin. 

2 dari 3 halaman

Sebar Hoaks Tentang Jokowi

Tiga ibu-ibu penyebar kampanye hitam pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin diamankan Polres Karawang, Minggu, 24 Februari 2019 malam sekira pukul 23.30 WIB.

Ketiga perempuan yang diamankan adalah Engqay Sugiarti (39), Ika Peranika (36), dan Citra Widianingsih (38).

Mereka ditangkap di rumahnya masing-masing oleh pihak Krimal Khusus Polres Karawang, setelah adanya laporan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

Saat dikonfirmasi ke Kapolres Karawang AKBP Nur Edi Irwansyah Putra, mengatakan ketiganya diamankan Polres Karawang dan Polda Jabar sebagai tindakan preventif kepolisian .

“Sebagai tindakan preventif kepolisian, ke tiga ibu ibu tersebut diamankan oleh Polres Karawang bersama sama dengan Polda Jabar,” kata Nur Edi.


Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: