Pengadilan Brasil Sunat Vonis Eks Presiden Lula Terkait Kasus Suap

Brasília – Pengadilan banding Brasil mengurangi hukuman pada eks Presiden Luiz Inacio Lula da Silva terkait kasus suap dan pencucian uang. Hukuman Lula dikurangi menjadi 8 tahun 10 bulan, dari sebelumnya 12 tahun.

Dilansir AFP, Rabu (24/4/2019), dalam keputusan bulat, keempat hakim di majelis Pengadilan Tinggi yang mendengarkan banding Lula setuju untuk menguatkan keyakinannya. Putusan itu, yang disiarkan langsung di saluran YouTube pengadilan.

Pria 73 tahun ini telah dijatuhi hukuman 25 tahun di balik jeruji besi dalam dua kasus korupsi terpisah. Lula pada awalnya dijatuhi hukuman 9,5 tahun atas tuduhan bahwa ia menerima apartemen di tepi laut sebagai suap karena membantu perusahaan konstruksi OAS selama masa kepresidenannya 2003-2010 untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan dengan perusahaan minyak negara Petrobras.
Yang terkini, ia dijatuhi hukuman 12 tahun atas kasus korupsi, setelah menyerahkan diri pada polisi pada April 2018. Hukuman tersebut yang kini dikurangi pengadilan.

Lula berkeras dia tidak bersalah, namun dia mengatakan akan mematuhi perintah penahanan terhadap dirinya.
(dkp/eva)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Mafia Bola, Lasmi Siap Buka-Bukaan di Pengadilan

Lasmi mengaku tengah mempersiapkan diri untuk menjadi saksi dalam persidangan kasus yang dilaporkannya itu. Lasmi pun mengaku siap untuk mengungkap fakta yang diketahuinya di pengadilan.

Saat ini, ia dan kuasa hukumnya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang akan dibawa ke meja pengadilan. Utamanya, keterangan yang telah diberikannya kepada Satgas Anti Mafia Bola.

“Karena saya kan sudah laporan dari kemarin bulan Desember ya. Paling diingat-ingat lagi, karena memang yang nanti akan saya ungkapkan adalah kenyataan, maksudnya penipuan terhadap saya,” kata Lasmi Indaryani,” katanya, lewat sambungan telpon, Kamis, 11 April 2019.

Dia pun menyambut baik diboyongnya para tersangka mafia bola ke Banjarnegara. Pengadilan di Banjarnegara, membuatnya lebih fokus. Tapi, Lasmi mengaku tak tahu alasan khusus persidangan bakal digelar di Pengadikan

Tetapi, dari yang diketahuinya, kebanyakan saksi memang ada di Banjarnegara. Sebab kasus pertama yang dilaporkan adalah pelaporan menyangkut dugaan penipuan terhadap klub sepak bola Persibara Banjarnegara.

Lasmi pun menyambut baik atas pelimpahan tersangka dari penyidik Polri ke kejaksaan. Ini menunjukkan, segala tuduhan dalam perkara tersebut semakin mendekati kebenaran.

Kasus kejahatan di persepakbolaan Indonesia ini tinggal menunggu proses persidangan untuk pembuktiannya.

Kalau saya pikir sih karena TKP-nya kebanyakan di sini, saksi-saksi kebanyakan juga pengurus Persibara, jadi orang Banjarnegara juga,” dia mengungkapkan.

Ia pun mengapresiasi Polri, khususnya Satgas Anti Mafia Bola yang telah bekerja keras mengusut kasus ini secara profesional. Hasil kerja keras tim Satgas menjadikan perkara ini cepat selesai hingga dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

Aksi Narsis Ahmad Dhani di Pengadilan Sempat Diwarnai Ketegangan

SurabayaAhmad Dhani tampak narsis dengan meminta para wartawan memotret dirinya usai sidang. Aksi pentolan Dewa 19 itu sempat menimbulkan ketegangan antara dirinya dengan petugas pengamanan.

Sidang kasus ‘idiot’ pencemaran nama baik dengan agenda mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu hanya berlangsung 5 menit. Sidang dengan terdakwa Ahmad Dhani yang dimulai pukul 13.45 WIB itu terpaksa ditunda karena JPU belum siap.

Usai sidang, Dhani yang datang ke PN Surabaya menggunakan kemeja putih langsung berganti baju. Ia berganti kaus hitam dengan tulisan ‘tahanan politik’.

Dhani kemudian berusaha mendekati para wartawan yang hadir. Ia yang merasa lebih percaya diri setelah berganti kaus mempersilakan segenap awak media untuk memotretnya.

“Ayo foto…foto,” kata Dhani sambil mencoba mendekati wartawan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (11/4/2019).

Sayangnya, ruang gerak Dhani sangat terbatas karena mendapat pengawalan ketat. Ketegangan sempat terjadi antara Dhani dan petugas. Dhani terlibat aksi saling dorong dengan petugas karena merasa terlalu dibatasi.

Upaya Dhani untuk eksis di media tidak selesai sampai di situ. Caleg Partai Gerindra itu menyempatkan berdiri di pintu mobil sebelum akhirnya dipaksa masuk untuk kembali ke Rutan Klas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.

Saat berdiri di pintu mobil tahanan, Dhani kembali mempersilakan para wartawan untuk mengambil foto dirinya. Ia berpose dengan mengangkat kedua tangan dan sesekali mengacungkan salam dua jari.

“Apa sudah dapat video dan fotonya, kalau belum, ini ambil lagi,” pungkas Dhani.

Saksikan juga video ‘Dipenjara, Ahmad Dhani Serahkan Urusan Kampanye pada Relawan’:

[Gambas:Video 20detik]

(sun/fat) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pengadilan Agama Izinkan 13 Ribuan Anak Menikah Sepanjang 2018

Jakarta – UU Perkawinan memberikan syarat minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun bila ada yang di bawah usia tersebut mau menikah, harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama (PA) setempat yang dikenal dengan dispensasi kawin.

Berdasarkan laporan tahunan MA 2018 yang dikutip detikcom, Kamis (4/4/2019), Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia mengeluarkan dispensasi kawin sebanyak 13.251 putusan. Adapun yang mencabut permohonan sebanyak 624 orang.

Dispensasi kawin secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.


Sebagaimana diketahui, pada akhir 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Indonesia darurat pernikahan anak. Oleh sebab itu, MK meminta DPR segera merevisi UU Perkawinan agar batasan minimal usia perkawinan dinaikkan.

“Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh naegara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi ‘Darurat Perkawinan Anak’, dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” demikian kata MK dalam putusan yang diketok pada Kamis (13/12/2018).

MK menyampaikan semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah UU No 1 tahun 1974 yang berlaku selama 44 tahun.

“Jika dirunut ke belakang usulan penyempurnaan UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah masuk sejak Propenas tahun 2000-2004. Karena tidak berhasil, kemudian diteruskan dalam beberapa Prolegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019,” tulis MK.

Oleh karena itu, untuk menyempurnakan isi Undang-Undang agar sesuai dengan tujuan bernegara perlu didakan revisi UU tersebut. MK berpendapat perubahan UU Perkawinan harus segera diselesaikan.

“Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan,” papar MK.
(asp/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wiranto Sebut Ajak Golput Bisa Kena UU ITE, TKN: Pengadilan yang Putuskan

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menilai orang yang golput bisa diberi sanksi. Namun apakah pengajak golput bisa dijerat dengan UU ITE atau tidak, TKN menyatakan itu ranah pengadilan.

“Sanksinya seperti apa tentu ada regulasi yang mengaturnya, dan apakah dapat dijerat dengan UU ITE tentu pengadilan yang akan memutuskan,” kata Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Irma Suryani Chaniago, Rabu (27/3/2019) malam.

Irma SuryaniIrma Suryani (Foto: dok. DPP NasDem)

Dia mengatakan mengajak golput adalah tindakan tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, orang yang mengajak golput harus diberi sanksi.
“Mengajak golput itu sikap yang tidak bertanggung jawab dan memang harus diberikan sanksi,” ucapnya.

“Pengajak golput adalah manusia yang tidak punya moral dan tanggung jawab! Soal sanksi biarkan regulasi yang menjawab, karena hukum tetap harus ditegakkan bagi para pengacau,” sambung Irma.

Anggota TKN lainnya, Inas Nasrullah Zubir, menilai mengajak orang lain untuk golput adalah perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi. Namun, dia mengatakan ahli pidana yang punya kapasitas menentukan apakah perbuatan itu termasuk pelanggaran pidana atau tidak.

“Mengajak golput adalah perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia, di mana UUD 45 dengan jelas dan tegas menyatakan hak rakyat untuk berdaulat, dan juga bertentangan dengan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 (tentang HAM). Apakah ajakan ini mengandung unsur pidana, maka ahli pidanalah yang harus menjelaskan secara komprehensif,” ujar Inas.

Wiranto Sebut Ajak Golput Bisa Kena UU ITE, TKN: Pengadilan yang PutuskanInas Nasrullah (Foto: Lamhot Aritonang-detikcom)

Dia menilai argumen Wiranto soal mengajak golput bisa dijerat UU ITE sudah lewat kajian Kemenko Polhukam. “Oleh karena itu, saya pikir argumen Wiranto yang mengatakan bahwa mengajak golput bisa dijerat dengan undang-undang ITE, tentunya berdasarkan kajian dari Kemenko Polhukam,” tuturnya.

Wiranto sebelumnya menyebut orang yang mengajak pihak lain untuk golput sebagai pengacau. Wiranto mengaku telah mendiskusikan agar orang yang mengajak pihak lain golput bisa dijerat undang-undang (UU), termasuk UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Ya itu kan sudah kita diskusikan. Kalau mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak kewajiban orang lain. UU yang mengancam itu,” kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

“Kalau UU Terorisme tidak bisa, ya, UU lain masih bisa. Ada UU ITE bisa, UU KUHP bisa. Indonesia kan negara hukum, sesuatu yang membuat tidak tertib, sesuatu yang membuat kacau, pasti ada sanksi,” sambungnya.

Gagasan Wiranto itu, menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, bisa dilakukan apabila orang yang mengajak golput menggunakan sarana media elektronik. Namun, dia memastikan penyidik kepolisian akan melihat fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Dia menyatakan hukuman untuk orang yang mengajak golput sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

“Di dalam Undang-Undang Pemilu juga sudah diatur ada pasal 510 kalau nggak salah. Barang siapa yang menghalang-halangi atau menghasut seseorang untuk tidak melakukan atau memenuhi hak pilihnya dapat dipidana dan ada dendanya juga,” tutur Dedi.

Aturan di UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait golput dan ancaman pidana berbunyi:

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.
(haf/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tiba di Pengadilan, Steve Emmanuel Berikan Senyuman

Seperti diketahui, Steve Emmanuel ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat pada 21 Desember 2018. Ia ditangkap saat sedang berada di apartemen Kondominium Kintamani, Jakarta Selatan.

Dari penangkapan tersebut polisi berhasil mengamankan kokain seberat 92,4 gram lengkap berserta bullet atau alat hisap untuk mengkonsumsi kokain.

Pengadilan Tinggi Potong Hukuman Ahmad Dhani jadi 1 Tahun Penjara

Liputan6.com, Jakarta Ahmad Dhani sempat divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus ujaran kebencian. Dirinya pun divonis dengan hukuman penjara 1,5 tahun. Tak terima, mantan suami Maia Estianty itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT). 

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya memutuskan hukuman yang harus dijalani Ahmad Dhani selama 1 tahun penjara.

“Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ujar Majelis banding PT Jakarta, seperti tertulis di situs Mahkamah Agung RI,  Rabu (13/3/2019).

Ahmad Dhani juga tetap dinyatakan bersalah atas kasus ujaran kebencian yang sebelumnya diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ahmad Dhani tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Malaysia Tak Jadi Hapus Hukuman Mati, Soal Vonis Terserah Pengadilan

Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia tak jadi menghapuskan hukuman mati seperti yang direncanakan sebelumnya. Namun pemerintah Malaysia tidak lagi mewajibkan hukuman mati untuk tindak pidana serius yang terjadi di wilayahnya.

Dengan kata lain, pemerintah Malaysia hanya menghapuskan ‘kewajiban’ menjatuhkan hukuman mati untuk setiap tindak pidana serius. Untuk selanjutnya, tergantung pada masing-masing pengadilan di Malaysia untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa yang terbukti bersalah atas tindak pidana serius.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (13/3/2019), Wakil Menteri pada Departemen Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mohamed Hanipa, menuturkan perubahan rencana itu kepada parlemen Malaysia pada Rabu (13/3) ini.


Diketahui bahwa pada Oktober 2018, Menteri Kehakiman Malaysia, Liew Vui Keong, menyatakan kabinet pemerintahan Malaysia memutuskan untuk menghapus hukuman mati yang berlaku di Malaysia. “Semua hukuman mati akan dihapuskan. Titik,” ujar Liew saat itu.

Dalam pernyataan terbaru kepada parlemen Malaysia, seperti dilansir The Star, Hanipa menyatakan 11 tindak pidana di bawah dua Undang-undang (UU) — 9 tindak pidana di bawah UU Pidana dan dua tindak pidana di bawah UU Senjata Api Tahun 1971 — tidak lagi menyandang status ‘wajib hukuman mati’.

“Pemerintah akan menyarankan untuk mengganti kewajiban hukuman mati seperti diatur untuk UU Pidana dan UU Senjata Api dengan hukuman mati atas dasar kebijaksanaan pengadilan,” sebut Hanipa dalam pernyataannya.

Diketahui bahwa Malaysia selama ini menerapkan hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan serius seperti pembunuhan dan peredaran narkoba. Usai menang pemilu Mei 2018, pemerintahan Pakatan Harapan yang dipimpin PM Mahathir Mohamad menyatakan akan meninjau ulang hukuman mati dan UU keamanan nasional lainnya yang dianggap ‘tidak cocok’.

Tercatat bahwa hingga Oktober 2018, ada 1.279 narapidana yang menunggu eksekusi mati di Malaysia. Kebanyakan dari mereka merupakan terpidana kasus narkoba.

(nvc/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pekik Merdeka Menggema Saat Dhani Tiba di Pengadilan

SurabayaAhmad Dhani akhirnya tiba di Pengadilan Negeri Surabaya, menjalani sidang mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa.

Sidang lanjutan terkait kasus ‘idiot’ pencemaran nama baik ini, pentolan Dewa 19 tiba pukul 10.24 WIB. Sama seperti pada sidang-sidang sebelumnya, pria berusia 46 tahun itu datang dengan pengawalan ketat menggunakan mobil tahanan.

Saat keluar dari mobil, Dhani langsung mengacungkan jempol dan telunjuk tangan kanan atau yang kerap disebut salam dua jari. Selain itu, suami Mulan Jameela itu juga meneriakkan kata ‘merdeka’.

Ahmad Dhani tiba di PN Surabaya/Ahmad Dhani tiba di PN Surabaya/ Foto: Deny Prastyo Utomo

“Merdeka…merdeka…merdeka ” kata Dhani sembari menuju ruang jaksa di PN Surabaya, Senin (5/3/2019)
Untuk sidang keenam kasus pencemaran nama baik tersebut, Dhani datang dengan memakai kemeja lengan panjang berwarna putih. Selain itu, Caleg Partai Gerindra itu menutup kepala pelontosnya dengan blangkon, sama seperti di dua sidang pertamanya.
(sun/fat) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anggota DPRD yang Kena OTT Pungli Gempa NTB Divonis 2 Tahun Bui

Mataram – H Muhir yang kena OTT pungli dana rehabilitasi sekolah pasca gempa NTB, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Muhir yang ditangkap saat menjabat anggota DPRD Mataram fraksi Golkar itu terbukti menerima suap atau pungli Rp 31 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata ketua majelis hakim, Isnurul Syamsul Arif, saat sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, yang dilansir Antara, Jumat (1/3/2019).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU No 20/2001 tentang Tipikor. Hakim menjelaskan, uang yang diterima terdakwa Muhir dari Sudenom sebesar Rp 31 juta. Rinciannya, uang tersebut diterima terdakwa Muhir ketika bertemu dengan Sudenom di rumah makan sebesar Rp 1 juta dan di Rumah Makan di daerah Cakranegara Rp 30 juta.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar isi dakwaan ketiga karena menerima hadiah dari saksi Sudenom berupa uang,” kata Isnurul Syamsul Arif.

Terkait dengan perbuatan yang memberatkan, majelis hakim menyatakan terdakwa Muhir melakukan tindak pidana pada saat masyarakat NTB sedang berduka akibat bencana gempa bumi. Kemudian, yang meringankannya, karena terdakwa Muhir selama ini diketahui belum pernah tersangkut masalah hukum serta menjalani hukuman pidana.

Sebelumnya, tim JPU dari Kejari Mataram menuntut terdakwa Muhir dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dengan denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan.

Muhir terjaring OTT saat melakukan transaksi pemerasan uang sebesar Rp 30 juta terhadap H Sudenom selaku Kadis dan Catur Totok, staf PNS di Disdik Kota Mataram, yang waktu itu diposisikan sebagai calon kontraktor proyek.

OTT yang dilakukan tim dari Kejari Mataram itu dilakukan pada Jumat (14/9) siang di sebuah warung makan di Jalan Rajawali I Cakranegara, Kota Mataram.
(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>