Paus Fransiskus Pecat Eks Kardinal AS yang Terlibat Kekerasan Seks Anak

Vatican CityPaus Fransiskus memecat mantan Kardinal Amerika Serikat (AS) Theodore McCarrick yang dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap seorang remaja sekitar 50 tahun lalu. McCarrick menjadi Kardinal pertama dalam Gereja Katolik yang dipecat terkait kasus pelecehan seksual.

Seperti dilansir AFP dan Reuters, Sabtu (16/2/2019), McCarrick yang kini berusia 88 tahun ini sebelumnya telah mengundurkan diri dari College of Cardinals Vatikan pada Juli 2018. Dengan kata lain McCarrick yang sudah kehilangan status Kardinal-nya, kini dipecat dari jabatannya sebagai seorang pastor.

Pemecatan ini dilakukan setelah pengadilan Vatikan pada Januari lalu menyatakan McCarrick bersalah telah melakukan kekerasan seksual terhadap seorang remaja di bawah umur. Putusan pengadilan Vatikan itu menyatakan McCarrick bersalah atas ‘dosa-dosa melanggar Sixth Commandment dengan anak di bawah umur dan dengan orang dewasa, dengan melakukan penyalahgunaan wewenang’.

Diketahui bahwa Sixth Commandment Gereja Katolik Roma mengatur soal larangan berzina. Laporan-laporan menyebut McCarrick juga melakukan hubungan intim dengan para murid seminari yang sudah dewasa.
McCarrick mengajukan banding atas putusan itu namun ditolak. Putusan pengadilan Vatikan itu dikonfirmasi oleh Paus Fransiskus pada Februari lalu, setelah dia menyatakan upaya banding lanjutan tidak diperbolehkan.

McCarrick yang mantan Uskup Agung Emeritus Washington DC, diketahui pernah menjadi sosok sangat berpengaruh di kalangan Gereja Katolik. Dia dinonaktifkan dari tugasnya sebagai pastor sejak Juli 2018. Hal itu diputuskan Vatikan setelah McCarrick mengundurkan diri dari gelar kehormatan sebagai Kardinal AS. Dia kemudian tinggal dalam pengasingan di Kansas.

Tahun 2017 lalu, Vatikan meminta Keuskupan Agung New York untuk menyelidiki McCarrick yang saat itu masih menjabat sebagai Kardinal berpengaruh di AS, setelah seorang pria menuduh McCarrick pernah mencabulinya tahun 1970-an.

Tuduhan itu terjadi beberapa dekade lalu, dengan korban saat itu masih berusia 16 tahun. Dalam tanggapannya, McCarrick menyatakan dirinya ‘sama sekali tidak ingat’ soal tuduhan yang diarahkan terhadapnya itu.

Pemecatan McCarrick ini diumumkan menjelang digelarnya konferensi Vatikan yang secara khusus membahas ‘perlindungan anak-anak’ dalam lingkungan Gereja Katolik. Konferensi itu dijadwalkan akan digelar pada 21-24 Februari mendatang di Vatikan dan akan dihadiri para Presiden Konferensi Episkopal atau uskup-uskup senior. Lebih dari 100 uskup senior dari seluruh dunia akan hadir dalam rapat ini.

Skandal pelecehan seksual, terutama terhadap anak-anak, oleh para pastor telah mengguncang Gereja Katolik Roma. Paus Fransiskus menjanjikan kebijakan ‘nol toleransi’ bahkan untuk para pejabat tinggi gereja sekalipun.

(nvc/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Erdogan: Turki Belum Ungkap Semua Hal Soal Pembunuhan Khashoggi

Ankara – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menegaskan bahwa pihaknya belum mengungkap semua informasi yang dimiliki soal kasus pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi. Erdogan juga menegaskan tekad Turki untuk membawa kasus Khashoggi ke pengadilan internasional.

“Kami bertekad untuk membawa kasus ini ke pengadilan internasional. Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar Negeri dan badan intelijen kami sedang mengupayakan hal itu,” tegas Erdogan dalam wawancara dengan television A-Haber, seperti dilansir AFP dan Press TV, Sabtu (16/2/2019).

Pada Oktober tahun lalu, beberapa minggu usai Khashoggi dibunuh, empat kelompok HAM terkemuka seperti Human Rights Watch, Amnesty International, Committee to Protect Journalists dan Reporters Without Borders, mendorong Turki untuk meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelidiki kasus Khashoggi.


Dalam wawancara dengan A-Haber, Erdogan melontarkan kritikan untuk pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang disebutnya ‘mengabaikan’ kasus Khashoggi karena hubungan bilateral dan aliansi dengan Kerajaan Saudi.

“CIA belum memberi perhatian penuh untuk isu ini. Kami memiliki harapan besar dari AS untuk kasus ini. AS perlu menempatkan kehadirannya, perhatiannya di sini,” cetus Erdogan.

Ditambahkan Erdogan bahwa otoritas Turki sebelumnya belum mengungkapkan seluruh informasi yang didapatkan dari penyelidikan kasus pembunuhan Khashoggi.

“Kami belum memberikan seluruh elemen yang kami miliki,” ujar Erdogan tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Diketahui bahwa Saudi yang sempat menyangkal, akhirnya mengakui bahwa Khashoggi tewas dalam ‘operasi liar’ oleh agen-agen intelijennya di Istanbul. Namun, otoritas Saudi dengan tegas membantah keterlibatan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dalam kasus tersebut.

Penyelidikan yang dilakukan otoritas Turki menunjukkan bahwa Khashoggi dibunuh oleh sebuah tim beranggotakan 15 warga Saudi yang ditugaskan ke Istanbul. Turki menyebut Khashoggi tewas dicekik sesaat setelah masuk ke dalam Konsulat Saudi di Istanbul untuk mengurus dokumen untuk pernikahannya dengan wanita Turki bernama Hatice Cengiz.

Tim yang diduga kuat menghabisi nyawa Khashoggi itu diketahui telah kembali ke Saudi. Otoritas Turki meminta agar Saudi mengekstradisi mereka agar bisa diadili di Turki, namun otoritas Saudi menolak mentah-mentah. Ditegaskan Saudi bahwa orang-orang yang terlibat kasus Khashoggi akan diadili di wilayahnya.

Khashoggi yang seorang wartawan senior Saudi dan kolumnis The Washington Post ini dikenal kerap mengkritik kebijakan Saudi dan MBS.

Simak Juga ‘Pompeo Temui Raja Salman dan MBS Bahas Khashoggi’:

[Gambas:Video 20detik]

(nvc/haf) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Selain Joko Driyono, 2 Ketua Umum PSSI Ini Sempat Bermasalah dengan Hukum

Jakarta Sejak mendeklarasikan diri sebagai organisasi sepak bola tertinggi Tanah Air pada 19 April 1930, tercatat 17 figur bercokol sebagai Ketua Umum PSSI. Mulai dari Soeratin Sosrosoegondo hingga yang terkini Joko Driyono yang berstatus caretaker menggantikan Edy Rahmayadi yang mengundurkan diri pada saat kongres tahunan awal 2019 ini.

Sejak pertama kali berdiri PSSI sering mencuatkan banyak kontroversial. Mulai dari keberanian PSSI melakukan perlawanan ke penjajah Belanda dan Jepang, kasus-kasus yang melibatkan Timnas di pentas internasional, hingga kisruh internal organisasi yang tak berkesudahan sejak 2011 silam.

Sebagai organisasi yang memayungi sepak bola, olahraga paling populer di Indonesia, merupakan sesuatu hal yang wajar jika PSSI seringkali mendapat sorotan dari banyak pihak. Di sepanjang sejarahnya mencuat sejumlah figur kontroversial yang duduk di singgasana kepemimpinan PSSI.

Joko Driyono yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengaturan skor oleh Satgas Antimafia Bola bentukan Mabes Polri bukan orang pertama yang tersandung kasus hukum.

Sebelumnya ada dua orang lainnya Ketua Umum PSSI yang juga harus berurusan dengan pihak berwajib. Mereka bahkan sempat merasakan derita ada di balik jeruji besi.

2 dari 3 halaman

La Nyalla Mattalitti

Selama lima tahun terakhir, nama La Nyalla Mahmud Mattalitti begitu nyaring terdengar di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Ia jadi figur sentral kasus dualisme federasi serta kompetisi dan kini pembekuan PSSI. Daftar sikap kontroversialnya banyak semenjak aktif sebagai pengurus teras di PSSI pada tahun 2011 silam.

Figur pria asal Makassar ini sebetulnya bukan orang baru di dunia sepak bola. Tercatat, ia adalah salah satu pendiri Yayasan Suporter Surabaya (YSS) yang saat ini lebih dikenal dengan Bonek YSS. Bersama enam tokoh suporter lainnya, La Nyalla membidani lahirnya kelompok suporter militan asal Surabaya ini pada 3 November 1994 lalu.

Setelah kelahiran YSS, nama La Nyalla seperti hilang ditelan bumi. Ini tak lepas dari kesibukannya mengurusi bisnis kontraktor yang ia geluti. Karena itu, ia memilih berada di belakang layar dan mempercayakan jalannya yayasan ke mendiang Wastomi Suheri.

Setelah tujuh tahun sejak berdirinya YSS, pada 2011 La Nyalla justru muncul lagi di dunia olahraga sebagai wakil ketua KONI Jatim era kepemimpinan Saifullah Yusuf. Dari sinilah cikal bakal La Nyalla menggeluti organisasi sepak bola.

Ada pun konflik Persebaya dengan PSSI era Nurdin Halid yang membuat La Nyalla terpanggil. Ia bersama pelaku sepak bola di Jawa Timur serta mayoritas klub di provinsi paling timur pulau Jawa itulah yang mendorong La Nyalla melakukan perlawanan terhadap PSSI kala itu. Ia mendirikan PSSI tandingan dengan basis di Surabaya.

Tampaknya, perlawanan yang dilakukan La Nyalla ini mengundang simpati klub-klub di Jawa Timur. Tak heran, di awal 2011 La Nyalla didorong maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Provinsi (sekarang Asosiasi Provinsi) PSSI Jatim. Ia pun terpilih sebagai Ketua Pengprov PSSI Jatim.


Ketua Umum PSSI 2011-2015, Djohar Arifin Husin (kiri) berbincang dengan La Nyalla Mattalitti saat Kongres Luar Biasa PSSI 2015 di Surabaya, (18/4/2015). Kongres menetapkan La Nyalla sebagai Ketua Umum PSSI 2015-2019. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)


Perlawanan yang ia lakukan semakin getol. Bersama mayoritas voters, La Nyalla pun terus berupaya melengserkan kepengurusan PSSI era Nurdin Halid. Arus besar yang menghendaki pergantian Ketua Umum PSSI inilah yang kemudian membuat FIFA turun tangan dan membentuk Komite Normalisasi yang bertugas menggelar Kongres PSSI.

Melalui Kongres PSSI pada 9 Juli 2011 La Nyalla terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Namun, tak lama setelah ia menjabat sebagai anggota Exco PSSI bidang hukum, La Nyalla bersama ketiga anggota Exco lainnya, Toni Aprilani, Roberto Rouw, dan Erwin Budiawan didepak oleh Komite Etik PSSI karena dianggap melanggar kode etik.

La Nyalla pun melawan, ia bersama Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) menggelar KLB di Hotel Mercure Ancol pada 18 Maret 2012. Di forum itu, La Nyalla terpilih sebagai ketua KPSI-PSSI untuk menandingi PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin.

Pada 2013, melalui perjanjian antara KPSI dan PSSI yang dimediasi oleh AFC, pria yang menjabat sebagai ketua ormas Pemuda Pancasila Jatim kembali masuk ke PSSI. Melalui Kongres Luar Biasa PSSI pada 17 Maret 2013, La Nyalla pun terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI.

Setelah masa kepengurusan Djohar selesai, La Nyalla maju sebagai calon Ketua Umum PSSI. Ia pun terpilih sebagai ketua umum PSSI lewat Kongres PSSI pada 17 Maret 2015 di Hotel JW Marriot, Surabaya.

Namun, hanya saat setelah ia terpilih, Menpora Imam Nahrawi menjatuhkan sanksi administratif terhadap kepengurusan PSSI pimpinan La Nyalla. Kegaduhan pun terjadi, roda organisasi yang ia pimpin lumpuh akibat hukuman tersebut.

Selain oleh Kemenpora, status PSSI juga dibekukan sejak bulan Mei 2015 oleh FIFA. Otoritas tertinggi sepak bola dunia tersebut menjatuhkan sanksi ke PSSI karena intervensi pemerintah (Kemenpora). Hal yang dinilai tabu oleh FIFA.

Selama setahun ia terpilih sebagai nakhoda PSSI, kepemimpinan La Nyalla tak berhenti digoyang prahara. Ditekan Kemenpora ia sama sekali tak takut. Hingga saat ini klub-klub anggota belum ada yang berani menggoyang kepengurusannya. 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kaamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim. Suara-suara yang menginginkan digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI untuk mencari pemimpin baru mulai bermunculan.

Gara-gara huru hara antara pemerintah dengan La Nyalla, FIFA sempat menjatuhkan vonis pembekuan keanggotaan selama setahun lebih. Otoritas tertinggi sepak bola dunia menilai pemerintah Indonesia terlalu ikut campur dalam urusan sepak bola.

La Nyalla Mattalitti, tetap keras hati menolak mundur sekalipun jadi tersangka.  Ia minta publik menghormati proses pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Ia secara kontroversial menuding Menpora, Imam Nahrawi, menjadi dalang penetapan status tersangka di kasus uang hibah Kadin Jatim.

La Nyalla akhirnya terpingirkan dari PSSI karena terkena penahanan oleh kepolisian. PSSI kemudian menggelar Kongres Luar Biasa dengan memunculkan Edy Rahmayadi sebagai nahkhoda baru.

Dalam persidangan pada 17 Desember 2016, La Nyalla diputus bebas. Walau divonis tak bersalah, kursi kekuasaannya di PSSI hilang.

3 dari 3 halaman

Nurdin Halid

Menggantikan Agum Gumelar, Nurdin Halid terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada Rapat Anggota PSSI di Hotel Indonesia tahun 2003. Ia dikenal sebagai sosok kontroversial karena beberapa kali memimpin organisasi dari balik terali besi penjara.

Pada 16 Juli 2004, pria asal Makassar tersebut ditahan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan gula impor ilegal. Ia kemudian juga ditahan atas dugaan korupsi dalam  distribusi minyak goreng.

Pada tanggal 16 Juni 2005, dia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dibebaskan. Hanya saja putusan itu kemudian dibatalkan Mahkamah Agung pada 13 September 2007. MA memvonis Nurdin dua tahun penjara.

Selanjutnya ia kemudian dituntut dalam kasus yang gula impor pada September 2005, namun dakwaan terhadapnya ditolak majelis hakim pada 15 Desember 2005 karena berita acara pemeriksaan (BAP) perkaranya cacat hukum.

Selain kasus ini, ia juga terlibat kasus pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam dan divonis penjara dua tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Agustus 2005. Tanggal 17 Agustus 2006 ia dibebaskan setelah mendapatkan remisi dari pemerintah bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Indonesia.

Pada 13 Agustus 2007, Nurdin Halid kembali divonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Berdasarkan standar statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai ketua umum sebuah asosiasi sepak bola nasional.

Nurdin Halid (Liputan6.com/Johan Tallo)

Karena alasan tersebut, Nurdin didesak untuk mundur dari berbagai pihak. Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI), Agum Gumelar (Ketua KONI), dan juga FIFA bersuara kritis ke NH.

FIFA bahkan mengancam untuk menjatuhkan sanksi kepada PSSI jika tidak diselenggarakan pemilihan ulang ketua umum. Namun, Nurdin tetap bersikeras untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Kekuasaannya tidak goyah sekalipun ia mengendalikan organisasi dari penjara.

Kontroversi muncul saat ia merubah statuta PSSI, berkaitan dengan status ketua umum. Statuta yang sebelum berbunyi “harus tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal” (They…, must not have been previously found guilty of a criminal offense) diubah dengan menghapuskan kata “pernah” (have been previously).

 Arti harafiah dari pasal tersebut menjadi “harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal” (must not found guilty of a criminal offense). Para anggota PSSI menyetujui perubahan tersebut. Posisi Nurdin aman sebagai Ketua Umum PSSI.

Sepanjang masa kepemimpinanya sejumlah kasus mencuat. Mulai dari penghilangan status degradasi kompetisi kasta tertinggi, pelanggaran disiplin di pentas kompetisi, hingga kasus-kasus dugaan pengaturan skor.

Nurdin jadi public enemy pencinta sepak bola Indonesia, karena di saat bersamaan prestasi Timnas Indonesia di berbagai event internasional terpuruk. 

Desakan meminta Nurdin lengser dari PSSI seusai Piala AFF 2010. Pengusaha minyak, Arifin Panigoro, terlibat aktif menggoyang kepengurusan PSSI. Ia menggelontorkan dana besar untuk membiayai pelaksanaan kompetisi tandingan, Liga Primer Indonesia.

Walau begitu pria kelahiran 17 November 1958 tetap percaya diri memimpin PSSI. Ia pun bersama Nirwan Dermawan Bakrie kembali mencalonkan diri dalam bursa pemilihan Ketua Umum PSSI pada 2011. Ia menjegal duet George Toisutta-Arifin Panigoro untuk ikut bersaing. Suporter dari berbagai penjuru Tanah Air turun ke jalan mendemo PSSI.

Untuk mengamankan jabatannya ia menggelar kongres di Kepulauan Riau. Sayangnya kongres berakhir ricuh. FIFA kemudian mengambil keputusan tegas melarang Nurdin Halid, Nirwan Dermawan Bakrie, George Toisutta, Arifin Panigoro, ikut serta dalam pemilihan pemimpin di PSSI. Di sisi lain Menpora, Andi Mallarangeng, juga membekukan status kepengurusan PSSI.

Nurdin secara menyakitkan lengser dari PSSI digantikan oleh Djohar Arifin. Sang mantan manajer klub PSM Makassar dan Pelita Jaya tersebut mengaku trauma. Ia kini memilih tak mau lagi jadi pengurus bola untuk kemudian fokus di Partai Golkar.

Persija: Semoga Kasus Simic Bisa Diselesaikan Secara Kekeluargaan

JakartaMarko Simic tersandung kasus hukum di Australia. Manajamen Persija Jakarta berharap masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Simic masih berada di Australia setelah paspornya ditahan oleh yang berwenang. Dia diduga kasus melakukan pelecehan terhadap wanita di dalam pesawat menuju Sydney, Australia beberapa hari lalu. Simic terancam berada di negeri Kangguru hingga 9 April atau tepatnya setelah sidang digelar.

Tanpa Simic, lini depan Persija akan berlubang cukup besar. Apalagi, Macan Kemayoran ditunggu Piala AFC dan Piala Presiden 2019.


Persija tak tinggal diam. Manajemen telah mengutus Gusti Randa dengan restu PSSI sebagai pengacara yang ditemani oleh kuasa hukum Simic dari Kroasia, Robert Haralovic.

CEO Persija, Ferry Paulus, tengah berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Pengacara sedang mencari tahu identitas korban untuk melobi agar kasus tersebut bisa dituntaskan secara baik-baik.

“Komunikasi sesama pengacara lokal (Gusti Randa) dengan yang asing (Robert Haralovic) lumayan kondusif dan sudah ketemu clue-nya memang ada upaya yang harus juga dikomunikasikan ke korban,” ujar Ferry Paulus kepada detikSport di Lapangan Sutasoma, Halim, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

“Komunikasi ke korban menjadi upaya yang paling bagus untuk dapatkan solusi terbaik bagi Persija Jakarta. Ada clue bahwa korban ini adalah warga negara Indonesia tapi punya kerjaan humas di sana. Namun identitas nama pastinya belum ketemu,” kata Ferry.

Saat ini, Persija menunggu perkembangan lebih lanjut kasus itu. Gusti Randa terbang ke Australia pada pekan depan.

“Kebetulan Pak Gusti Randa pernah tinggal lama di sana, jadi rasanya tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dan mencari tau korban yang menetap di sana. Inti permasalahannya kan kalau bisa diselesaikan kekeluargaan kenapa harus jadi rese,” kata dia.

Dalam penuturan Simic, Ferry menyebut pemain 31 tahun itu membantah jika telah melakukan pelecehan. Untuk itu, Persija akan berusaha keras agar cepat menyelesaikan masalah itu.

“Detailnya saya tidak tahu. Pokoknya dia merasa dia tidak bersalah. Yang bisa buktikan kan ya pengadilan. Tapi saya tidak mau jauh-jauh sampai arah pengadilan bagaimana caranya kami cari jalan tengah supaya ini selesai,” katanya.

(ads/iah)

Persija Tanpa Marko Simic, Ivan Kolev Punya Strategi Lain

Jakarta Pelatih Persija Jakarta, Ivan Kolev, berusaha mencari strategi lain untuk mengantisipasi absennya Marko Simic hingga 9 April mendatang.

Marko Simic hingga saat ini masih tertahan di Australia karena dituduh melakukan pelecehan terhadap seorang wanita dalam penerbangan dari Bali menuju Sydney, Minggu (15/2/2019), saat Persija hendak bertandang ke markas Newcastle Jets menjalani pertandingan babak kedua kualifikasi Liga Champions Asia 2019.

Kabar yang beredar di Australia, paspor Marko Simic ditahan dan harus mengikuti pengadilan kedua yang dijadwalkan pada 9 April 2019. Hingga persidangan tersebut digelar, striker asal Kroasia itu tidak boleh meninggalkan Australia.

“Tentu saja kami akan menggunakan sistem yang berbeda ketika tanpa dia, dan itu yang akan kami cari. Saya cukup optimistis karena ada banyak pemain yang cukup bagus di Persija. Kualitas mereka bagus, dan saya pikir mereka bisa menggantikan Simic,” ujar Ivan Kolev usai sesi latihan Persija di Lapangan Sutasoma, Halim Perdanakusuma, Jumat (15/2/2019).

Dengan tidak adanya Marko Simic dan sudah kembalinya Beto Goncalves ke Madura United, Persija kini menyisakan Bambang Pamungkas sebagai seorang striker murni. Ivan Kolev pun menegaskan harapannya agar Persija tak kehilangan ketajaman di lini depan. “Saya harap tidak berkurang ketajaman kami di lini depan,” ujar Kolev.

KJRI Jeddah Perjuangkan Uang Rp 740 Juta Hak TKI Korban Pembunuhan

Jakarta – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah berhasil memperjuangkan uang diyat seorang pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) berinisial SMW yang menjadi korban pembunuhan di Abha, Arab Saudi. Kasus pembunuhan tersebut terjadi pada 2010 lalu.

KJRI mengatakan pihaknya berhasil memperoleh uang senilai 200 ribu rial atau sekitar Rp 740 juta. Uang itu didapat melalui bantuan pengacara dan tokoh masyarakat setempat.

Uang itu didapatkan setelah pihak ahli waris SMW menerbitkan surat pemaafan terhadap kedua terdakwa yakni majikan dan istrinya. Surat itu dikuasakan kepada seseorang dan telah disampaikan dalam persidangan di Abha.

“Dengan pernyataan pemaafan tersebut, maka hak khusus pihak ahli waris untuk menuntut qishas terhadap terdakwa menjadi gugur,” terang Safaat Ghofur, Pelaksana Fungsi Konsuler-1 sekaligus menjabat Koordinator Pelayanan dan Pelindungan (Yanlin) Warga KJRI Jeddah, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/2/2019).

Safaat menjelaskan hak yang masih diterima oleh ahli waris sesuai dengan putusan hukum pengadilan Arab Saudi adalah diyat syar’i senilai 55 ribu rial atau separuh dari nilai diyat untuk laki-laki sebesar 110 ribu rial. Selain itu, hak korban lainnya adalah sisa gaji yang belum terbayar selama 54 bulan atau senilai 32.400 rial.

Untuk meyikapi hal tersebut, Konjen RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, memerintahkan tim untuk mempelajari kembali kasus pembunuhan tersebut. Tim Pelindungan dan pengacara kemudian mendatangi majikan di Abha untuk melakukan negosiasi, dengan dibantu oleh tokoh terkemuka masyarakat setempat, yaitu Syeikh Sulthon Al Hadi, Kepala Polisi Agama di Abha.

Pada awalnya majikan hanya menanggupi untuk memberikan hak diyat, gaji dan santunan untuk korban sebesar 135 ribu rial. Namun tim pengacara kemudian bernegoisasi kembali dan akhirnya majikan sepakat untuk memenuhi hak korban senilai 200 ribu rial.

Sementara itu, berdasarkan keputusan Mahkamah Jazaiyyah yang telah diterima oleh Kantor Gubernur Asir, pengadilan segera melakukan penangkapan terhadap majikan dan isterinya untuk menjalani vonis tujuh tahun bagi majikan perempuan sebagai pelaku utama dan satu tahun penjara ditambah 100 (seratus) kali cambukan bagi majikan laki-laki.
(knv/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KPK Duga Samin Tan Suap Eni Saragih terkait Kontrak Batubara Kementerian ESDM 

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. 

Samin Tan diduga memberi suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Tersangka SMT (Samin Tan) diduga telah memberi hadiah atau janji terkait PKP2B sejumlah Rp5 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Menurut dia, pemberian itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengab Kementerian ESDM. Permintaan Samin Tan ini disanggupi Eni. 

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM. Di mana, posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” jelas Syarif.

 

2 dari 3 halaman

Untuk Pilkada

Syarif mengatakan dalam proses penyelesaian itu, Eni Saragih diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan.

Uang itu diduga untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih. Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.

“Transaksi terjadi di DPR sebanyak 2 kali dengan total Rp5 miliar,” ucap Syarif.

Atas perbuatannya, Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

 

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kasus PLTU Riau-1, KPK Cegah CEO Blackgold Natural Resources

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua saksi berpergian ke luar negeri terkait proses penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Dua saksi itu yakni, CEO Blackgold Natural Resources, Rickard Philip Cecil dan Direktur PT China Huadian Enginering Indonesia, Wang Kun.

“Dalam penanganan perkara PLTU Riau-I, dua orang telah dicegah berpergian ke luar negeri,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019).

Syarif mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pencegahan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sejak 27 Desember 2018. Keduanya dicegah selama enam bulan ke depan, hingga 27 Juni 2019.

“Pencegahan demi kepentingan penyidikan kasus suap PLTU Riau-1,” ucap dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Samin Tan diduga memberi suap kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait kontrak perjanjian karya usaha pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Tersangka SMT (Samin Tan) diduga telah memberi hadiah atau janji terkait PKP2B sejumlah Rp5 miliar,” ujar Syarif.


2 dari 2 halaman

Lobi Eni Saragih

Menurut dia, pemberian itu berawal pada Oktober 2017, saat Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga, PT BLEM milik Samin Tan telah mengakuisisi PT ATK.

Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni Maulani Saragih untuk menyelesaikan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM. Permintaan Samin Tan ini disanggupi Eni.

“Eni sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan SMT dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM. Di mana, posisi Eni adalah sebagai anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR,” jelas Syarif.

Dia mengatakan dalam proses penyelesaian itu, Politisi Golkar itu diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan. Uang itu diduga untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung.

Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan dan tanaga ahli Eni Maulani Saragih. Pertama, pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Tolak Kasasi, MA Sahkan Pembubaran HTI

Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan begitu, HTI menjadi organisasi terlarang di Indonesia.

“Tolak kasasi,” tulis situs resmi MA yang dikutip Liputan6.com, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Dalam situs itu disebutkan bahwa perkara HTI ini diputus pada Kamis 14 Februari 2019. Ada tiga hakim yang memutuskan perkara ini. Mereka adalah Is Sudaryono, Hary Djatmiko, dan Supandi.

Sebelumnya Kemenkumham membubarkan HTI pada 2017 dengan dasar UU Ormas. Putusan itu ditolak organisasi tersebut dengan melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Namun PTUN menolak gugatan HTI pada 7 Mei 2018. Selanjutnya, pada September 2018, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan vonis tersebut.

Lagi-lagi HTI tidak terima. Organisasi ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga permohonan itupun ditolak.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Said Aqil: Ahmad Dhani Bukan Warga NU!

Yogyakarta – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menegaskan bahwa Ahmad Dhani bukan lagi keluarga NU. Menurut Said, Ahmad Dhani sudah terang-terangan menghina NU.

“Sudah menghina NU, bukan warga NU dong,” kata Said kepada wartawan di sela Rakornas ke-IV NU Care-Lazisnu di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (15/2/2019).

Said menyebut Dhani telah menghina NU setelah mengaitkan NU dan PSIP dengan Nasakom (nasionalis, agama, komunis).

“Nyatakan soal nasakom, NU dan PDIP itu,” jelasnya.
Said pun menyinggung ketika Dhani pernah dibela oleh Gus Dur dan PBNU. Yakni pada tahun 2005 silam saat Dhani bersama grup band Dewa diprotes oleh FPI karena sampul album ‘Laskar Cinta’ dinilai bermuatan kaligrafi dan dituding menginjak-injak karpet merah dengan kaligrafi bertuliskan Allah saat konser eksklusif Dewa di Trans TV.

“Dulu pernah dia itu diprotes oleh FPI karena nyanyi karpetnya konon tulisan kaligrafi, dibela oleh Gus Dur, Pak Hasyim Muzadi waktu itu, saat itu saya juga. Lalu Dhani dekati PB (Pengurus Besar NU) dan masuk pengurus seni budaya di PBNU,” ulas Said.

Diberitakan sebelumnya, Dhani diakui sebagai warga NU oleh putra Pengasuh Ponpes KH Wahab Hasbulloh Tambak Beras, Jombang, Kiai Wahib Wahab atau Gus Aam.

Usai menjalani sidang lanjutan kasus ‘idiot’ di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (14/2/2019), Ahmad Dhani menerima serban putih dari Gus Aam Wachid Wahab. Tidak hanya sekadar memberikan serban, pria yang mengaku cucu dari salah satu pendiri NU itu juga bercerita sepintas soal suami Mulan Jameela tersebut.

“Beliau ini orang Surabaya. Beliau juga Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama,” kata Gus Aam usai memberikan serban putih di Ruang Cakra PN Surabaya, Jalan Arjuna, Kamis (14/2/2019).
(sip/sip)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>