Pihak OSO Yakin Polisi Segera Tuntaskan Laporan Terhadap KPU

Jakarta – Pengacara Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) Dodi Abdul Kadir meyakini Polda Metro Jaya segera menuntaskan laporan pihaknya terhadap pihak KPU. Menurutnya, ada kewajiban penyidik menyelesaikan suatu kasus dengan segera.

“Kalau dari pihak kami, kami yakin Polda akan lakukan sesuai ketentuan prinsip hukum bahwa pelaksanaan hukum harus cepat, sederhana dan segera. Nggak mungkin suatu persoalan diulur-ulur, kami yakin itu, karena ada kewajiban bagi penyidik untuk menyelesaikan proses hukum sesegera mungkin,” kata Dodi saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Hal tersebut disampaikan Dodi saat ditanya tentang kelanjutan pemeriksaan terhadap pihak KPU yang disebut Polisi bakal diagendakan seusai Pilpres 2019. Dia mengaku yakin polisi bakal bersikap adil dengan memperhatikan seluruh kepentingan.
“Saya yakin Polda Metro Jaya tentunya akan melakukan proses hukum yang berkeadilan. Tentunya dalam berkeadilan ini memperhatikan juga seluruh kepentingan, baik kepentingan KPU maupun juga kepentingan pelaksanaan Pemilu 2019. Karena pelaksanaan Pemilu 2019 ini memerlukan suatu kepastian hukum, agar hasilnya benar-benar bisa menjamin adanya pemerintahan yang sah ke depan yang tidak ada potensi untuk dipermasalahkan,” tuturnya.

Sebelumnya, pihak OSO melaporkan pihak KPU ke Polda Metro Jaya pada Rabu (16/1) dengan tanda bukti lapor bernomor TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum. Pihak terlapor ialah Ketua KPU Arief Budiman beserta komisioner lainnya, yakni Hasyim Asy’ari, Ilham Saputra, dan Pramono Ubaid.

OSO melaporkan KPU dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah UU/putusan PTUN dan Bawaslu dengan Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1). Polisi pun telah memeriksa Arief Budiman dan Pramono Ubaid Thantowi pada 29 Januari 2019, namun belum ada kelanjutan pemeriksaan saksi lagi setelah itu.

Polisi kemudian menyatakan pemeriksaan pihak KPU diagendakan usai Pilpres 2019. “Setelah Pilpres selesai,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (15/2).
(haf/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PSSI: Lewati Garis Batas Polisi, Penyebab Joko Driyono Jadi Tersangka

Jakarta Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Gusti Randa, menegaskan status tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian kepada Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, bukanlah untuk dugaan pengaturan skor.

Gusti Randa menegaskan Joko Driyono diduga menjadi tersangka dalam kasus menerobos garis polisi di Rasuna Office Park saat satgas antimafia bola hendak memeriksa kantor lama PT Liga Indonesia.

Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (15/2/2019) malam. Penetapan Plt Ketum PSSI sebagai tersangka itu dilakukan setelah satgas antimafia bola melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti di kediaman dan kantor Joko Driyono di Apartemen Rasuna sejak Kamis (14/2/2019) malam.

Namun, anggota Exco PSSI, Gusti Randa, membantah kabar yang beredar bahwa Joko Driyono menjadi tersangka karena terkait dalam kasus pengaturan skor yang tengah diselidiki oleh satgas antimafia bola.

Anggota Exco PSSI yang juga pengacara tersebut menegaskan dugaan Joko Driyono menjadi tersangka karena terlibat dalam kasus Rasuna Office Park.

“Jadi bukan terkait pengaturan skor. Dugaan yang disangkakan yaitu memasuki suatu tempat yang telah dipasang garis polisi oleh penguasaan umum di Rasuna Office Park, Kuningan, Jakarta, beberapa waktu lalu,” ujar Gusti Randa yang juga merupakan Ketua Komite Hukum PSSI itu.

2 dari 2 halaman

3 Tersangka Lain

Untuk kasus Rasuna Office Park, polisi memang telah menetapkan tiga tersangka sebelum Joko Driyono, yaitu Musmuliadi, Muhammad Mardani Mogot, dan Abdul Gofur. Dari ketiga tersangka tersebut, polisi menyita sejumlah barang, termasuk sejumlah dokumen yang telah dirusak

“Jadi sekali lagi ini bukan terkait pengaturan skor. Tetapi lebih kepada pelanggaran pasal-pasal tersebut,” tambah Gusti Randa soal penetapan tersangka kepada Joko Driyono.

Persija: Semoga Kasus Simic Bisa Diselesaikan Secara Kekeluargaan

JakartaMarko Simic tersandung kasus hukum di Australia. Manajamen Persija Jakarta berharap masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Simic masih berada di Australia setelah paspornya ditahan oleh yang berwenang. Dia diduga kasus melakukan pelecehan terhadap wanita di dalam pesawat menuju Sydney, Australia beberapa hari lalu. Simic terancam berada di negeri Kangguru hingga 9 April atau tepatnya setelah sidang digelar.

Tanpa Simic, lini depan Persija akan berlubang cukup besar. Apalagi, Macan Kemayoran ditunggu Piala AFC dan Piala Presiden 2019.


Persija tak tinggal diam. Manajemen telah mengutus Gusti Randa dengan restu PSSI sebagai pengacara yang ditemani oleh kuasa hukum Simic dari Kroasia, Robert Haralovic.

CEO Persija, Ferry Paulus, tengah berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Pengacara sedang mencari tahu identitas korban untuk melobi agar kasus tersebut bisa dituntaskan secara baik-baik.

“Komunikasi sesama pengacara lokal (Gusti Randa) dengan yang asing (Robert Haralovic) lumayan kondusif dan sudah ketemu clue-nya memang ada upaya yang harus juga dikomunikasikan ke korban,” ujar Ferry Paulus kepada detikSport di Lapangan Sutasoma, Halim, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

“Komunikasi ke korban menjadi upaya yang paling bagus untuk dapatkan solusi terbaik bagi Persija Jakarta. Ada clue bahwa korban ini adalah warga negara Indonesia tapi punya kerjaan humas di sana. Namun identitas nama pastinya belum ketemu,” kata Ferry.

Saat ini, Persija menunggu perkembangan lebih lanjut kasus itu. Gusti Randa terbang ke Australia pada pekan depan.

“Kebetulan Pak Gusti Randa pernah tinggal lama di sana, jadi rasanya tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dan mencari tau korban yang menetap di sana. Inti permasalahannya kan kalau bisa diselesaikan kekeluargaan kenapa harus jadi rese,” kata dia.

Dalam penuturan Simic, Ferry menyebut pemain 31 tahun itu membantah jika telah melakukan pelecehan. Untuk itu, Persija akan berusaha keras agar cepat menyelesaikan masalah itu.

“Detailnya saya tidak tahu. Pokoknya dia merasa dia tidak bersalah. Yang bisa buktikan kan ya pengadilan. Tapi saya tidak mau jauh-jauh sampai arah pengadilan bagaimana caranya kami cari jalan tengah supaya ini selesai,” katanya.

(ads/iah)

KJRI Jeddah Perjuangkan Uang Rp 740 Juta Hak TKI Korban Pembunuhan

Jakarta – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah berhasil memperjuangkan uang diyat seorang pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) berinisial SMW yang menjadi korban pembunuhan di Abha, Arab Saudi. Kasus pembunuhan tersebut terjadi pada 2010 lalu.

KJRI mengatakan pihaknya berhasil memperoleh uang senilai 200 ribu rial atau sekitar Rp 740 juta. Uang itu didapat melalui bantuan pengacara dan tokoh masyarakat setempat.

Uang itu didapatkan setelah pihak ahli waris SMW menerbitkan surat pemaafan terhadap kedua terdakwa yakni majikan dan istrinya. Surat itu dikuasakan kepada seseorang dan telah disampaikan dalam persidangan di Abha.

“Dengan pernyataan pemaafan tersebut, maka hak khusus pihak ahli waris untuk menuntut qishas terhadap terdakwa menjadi gugur,” terang Safaat Ghofur, Pelaksana Fungsi Konsuler-1 sekaligus menjabat Koordinator Pelayanan dan Pelindungan (Yanlin) Warga KJRI Jeddah, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/2/2019).

Safaat menjelaskan hak yang masih diterima oleh ahli waris sesuai dengan putusan hukum pengadilan Arab Saudi adalah diyat syar’i senilai 55 ribu rial atau separuh dari nilai diyat untuk laki-laki sebesar 110 ribu rial. Selain itu, hak korban lainnya adalah sisa gaji yang belum terbayar selama 54 bulan atau senilai 32.400 rial.

Untuk meyikapi hal tersebut, Konjen RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, memerintahkan tim untuk mempelajari kembali kasus pembunuhan tersebut. Tim Pelindungan dan pengacara kemudian mendatangi majikan di Abha untuk melakukan negosiasi, dengan dibantu oleh tokoh terkemuka masyarakat setempat, yaitu Syeikh Sulthon Al Hadi, Kepala Polisi Agama di Abha.

Pada awalnya majikan hanya menanggupi untuk memberikan hak diyat, gaji dan santunan untuk korban sebesar 135 ribu rial. Namun tim pengacara kemudian bernegoisasi kembali dan akhirnya majikan sepakat untuk memenuhi hak korban senilai 200 ribu rial.

Sementara itu, berdasarkan keputusan Mahkamah Jazaiyyah yang telah diterima oleh Kantor Gubernur Asir, pengadilan segera melakukan penangkapan terhadap majikan dan isterinya untuk menjalani vonis tujuh tahun bagi majikan perempuan sebagai pelaku utama dan satu tahun penjara ditambah 100 (seratus) kali cambukan bagi majikan laki-laki.
(knv/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dipolisikan, Guntur Romli Makin Curigai Subkhan Main Sandiwara

Jakarta – Politikus PSI Guntur Romli tidak masalah dipolisikan petani bawang di Brebes, Subkhan, ke Bareskrim Polri. Malahan, dia semakin curiga bila Subkhan terlibat ‘Sandiwara Uno’.

“Dengan datang ke Jakarta dan melaporkan ke Bareskrim, Subkhan makin dicurigai main sandiwara,” ucap Guntur saat dimintai tanggapan terkait laporan Subkhan, Jumat (15/2/2019).

Guntur heran lantaran Subkhan melaporkannya ke Bareskrim. Padahal, menurutnya Subkhan bisa melaporkannya ke kantor polisi di daerahnya.

“Kok sampai datang ke Jakarta dan bawa pengacara segala? Katanya dia tidak punya uang dan terjerat utang Rp 15 juta sampai menggadaikan rumah bapaknya,” kata Guntur.

“Kalau sampai datang ke Jakarta, benarkah dia tidak punya uang atau adakah pihak yang membiayai kedatangan Subkhan ke Jakarta? Saya curiga ada pihak-pihak yang menggunakan Subhan untuk mengalihkan isu Sandiwara Uno. Subkhan melaporkan adalah hak dia, namun dengan kedatangan Subkhan langsung ke Jakarta ke Bareskrim semakin menguatkan dia terlibat Sandiwara Uno,” imbuhnya.

Sebelumnya Subkhan bersama pengacaranya, Muhammad Fayyadh, mempolisikan Guntur dengan tudingan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Guntur dilaporkan dengan Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE.

“Yang dipermasalahkan itu mengandung pencemaran nama baik klien saya, Pak Subkhan ini. Dituduh bahwa Pak Subkhan ini mengaku-ngaku sebagai petani. Padahal beliau sebagai petani beneran,” sebut Fayyadh sebelumnya.

(dhn/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Korban Dugaan Pelecehan Marko Simic Seorang WNI

Jakarta – Fakta baru terungkap dari kasus Marko Simic. CEO Persija Jakarta Ferry Paulus menyatakan korban dugaan pelecehan Simic dalam penerbangan dari Bali menuju Sydney merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Ferry Paulus mengatakan saat ini ada upaya untuk menyelesaikan kasus hukum yang menjerat Marko Simic di Australia melalui upaya-upaya kekeluargaan. Hal tersebut dilakukan setelah ada informasi baru bahwa korban dugaan pelecehan yang dilakukan Simic merupakan WNI.

“Kira-kira akan ada upaya seperti itu. Namun, memang pengacara Simic di sana belum mendapatkan identitas pasti yang bersangkutan. Hanya memang ada petunjuk korban merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai PR (Public Relations) di sana. Namun, identitas pastinya belum ketemu,” ujar Ferry Paulus ketika ditemui di mes Persija di Halim Perdanakusuma, Jumat (15/2/2019).

Ferry Paulus juga mengungkap alasan Persija menunjuk Gusti Randa sebagai pendamping hukum untuk Marko Simic. Ferry Paulus menyebut anggota Exco PSSI tersebut memiliki kapabilitas membantu mencari jalan keluar untuk merampungkan masalah itu. 

“Pak Gusti Randa akan hadir di sana. Kebetulan beliau pernah tinggal di sana (Australia) cukup lama, jadi rasanya tidak terlalu sulit untuk bisa beradaptasi dengan permasalahan di sana dan mencari tahu mengenai korban,” ujar CEO Persija itu.

Mengenai kepastian apakah Marko Simic benar-benar harus berada di Australia hingga 9 April, Ferry Paulus mengaku belum bisa bicara banyak. Namun, ia berharap jika komunikasi dengan pihak korban sudah bisa terjalin akan memudahkan agar masalah bisa lebih cepat diselesaikan.


Sumber: Bola.com

Exco PSSI Mencari Titik Terang Kasus Marko Simic

Jakarta Anggota Komite Eksekutif PSSI, Gusti Randa, mengatakan telah diminta melakukan pendampingan hukum terhadap Marko Simic oleh Persija Jakarta. Ia tengah mencari sejumlah bukti untuk mendapatkan titik terang soal kasus hukum yang dihadapi bomber Macan Kemayoran itu.

“Berikan ruang kepada kami selaku kuasa hukum dari Persija untuk mengumpulkan beberapa bukti. Misalnya dari Simic ini ada paspor atau KITAS dan lain-lain. Kemudian kami juga perlu menghubungi Konsulat Jenderal yang kita miliki, begitu juga dengan Garuda Indonesia, sehingga terang dulu perkaranya,” ujar Gusti Randa saat dihubungi, Jumat (15/2/2019).

“Kalau ada persidangan, saya tahu persis bahwa pengacara Indonesia tidak bisa bersidang di sana. Makanya kami hanya sebagai pendamping di sana,” tegasnya.

Gusti Randa mengatakan yang bisa dilakukan adalah mengedepankan praduga tidak bersalah. Menurut dia kasus yang dialami Marko Simic seharusnya masuk ke koridor hukum internasional.

“Pertama semua harus meletakkan persoalan ini di atas praduga tidak bersalah. Kedua, masalah ini harus masuk dalam koridor tata hukum internasional. Melihat dari locus delicti, meskipun Simic bukan WNI, tempat kejadian perkara adalah penerbangan Garuda Indonesia. Secara hukum Indonesia, maka di atas penerbangan Garuda Indonesia, maskapai berbendera Indonesia, maka berlaku hukum atau yuridiksi Indonesia,” ujar Gusti Randa.

“Namun, sekarang ini ditangani oleh Australia. Kami belum tahu sejauh mana penanganan sudah dilakukan. Yang kami tahu informasinya sudah ada sidang tingkat pertama dan akan ada sidang lagi pada 9 April,” lanjutnya.

Gusti Randa juga mengaku sudah melakukan kontak dengan Marko Simic yang tidak menjalani hukuman penjara di Australia. “Saya baru bicara dengan Simic. Ia tidak ditahan, hanya paspornya yang ditahan. Ia bebas ke mana saja selama di Australia,” ujarnya.

2 dari 2 halaman

Kasus Hukum

Simic tinggal di Australia dan tidak kembali ke Jakarta selepas putaran kedua kualifikasi Liga Champions Asia melawan Newcastle Jets, Selasa (12/2/2019).

Paspor sang pemain ditahan karena diduga melecehkan perempuan yang duduk di sebelahnya dalam pesawat pada penerbangan Denpasar menuju Sydney. 

Simic dipastikan tidak bisa memperkuat Persija Jakarta pada berbagai pertandingan penting. Dia melewatkan Piala Indonesia, Piala AFC, serta turnamen pramusim Piala Presiden.

Billy Sindoro Tetap Bantah Terlibat Suap Perizinan Meikarta

Bandung

Terdakwa kasus suap proyek perizinan Meikarta, Billy Sindoro membantah terlibat pengurusan perizinan yang mandek. Billy juga membantah menyuruh dan turut serta memberikan uang suap ke pejabat Pemkab Bekasi.

Bantahan ini disampaikan Billy Sindoro saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jl LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (14/2/2019). Billy ditanya tim pengacara soal dakwaan yang disusun jaksa KPK.

“Saya merasa tidak punya kualitas memimpin urus perizinan,” ujar Billy.

Selain itu, Billy juga mengaku tak pernah meminta Henry Jasmen untuk meminta Fitradjadja Purnama mengurus izin Meikarta. Billy membantah pernah memberikan uang kepada Henry untuk selanjutnya diberikan ke terdakwa Taryudi.

Saat ditanya soal dinas-dinas di Kabupaten Bekasi, Billy juga mengaku tak tahu dan tak kenal dengan orang-orang yang disebutkan dalam sidang menerima duit terkait izin Meikarta.

“Sama sekali saya tidak kenal dan tidak tahu namanya. Saya tidak kenal aparat Pemda Bekasi ataupun Jawa Barat. Saya tidak kenal dan tidak tahu namanya,” kata Billy.

Namun saat ditanya terkait dengan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Billy mengaku mengenal. Termasuk saat mendatangi kediaman Bupati Neneng bersama petinggi Lippo Group James Riady dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

“Kenal dengan Bupati ya masih kulit. Bukan teman, masih formal. Pertama kali silaturahmi itu nggak ada setengah jam. Waktu bertemu membicarakan sangat umum, lebih banyak mengenai keluarga. Disebutkan bawa denah-denah perizinan, nggak ada itu,” kata Billy.

(dir/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hadi Ngaku Bantu Pengusaha Tamin Menyuap Hakim PN Medan

Jakarta – Pengusaha Hadi Setiawan mengaku pernah dihubungi mantan Direktur Utama (Dirut) PT Erni Putra Terari, Tamin Sukardi untuk membantu mempengaruhi putusan pekara sidang di PN Medan. Hadi bersedia membantu Hadi Setiawan karena diminta untuk membebaskannya.

Tamin merupakan tahanan Kejaksaan Agung yang menjalani sidang perkaranya di PN Medan. Tamin menyampaikan kepada Hadi agar dibantu untuk dibebaskan dari tahanan.

“BAP Anda sekitar Desember dihubungi Tamin Sukardi yang ditahan Kejagung soal masalah tanah. Bahwa benar Tamin ditahan, saya dihubungi melalui telepon, Tamin sedang ditahan di gedung bundar. Tamin bilang Hadi bantu saya, ada kenalan di Kejagung ngga, biayanya bagaimana? Benar keterangan tersebut?” tanya jaksa saat sidang pemeriksaan terdakwa Hadi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

“Betul memang kalimat itu,” kata Hadi Setiawan.

Saat Tamin menjalani sidang di PN Medan, Hadi menyebut telah pergi ke Kualanamu, Medan. Tujuannya, Tamin ingin bertemu Hadi untuk berbicara masalah perkaranya.

“Kemudian Pak Tamin telepon, waktu dia bilang sudah di Medan. Saya sama teman pengacara karena saya pikir butuh pengacara,” ucap Hadi.

Setelah itu, Hadi juga mengaku sempat bertemu Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo. Dalam pertemuan itu membahas kasus yang menimpa Tamin di PN Medan.

“Saya bilang ada teman kasus namanya Tamin. Pak Wakil bilang jangan ikut-ikutan sedang dipantau KPK,” jelas Hadi.

Akhirnya Hadi mengaku bertemu dengan panitera pengganti Helpandi atas perintah Tamin. Dalam pertemuan tersebut, Helpandi memberikan amplop berisi uang titipan dari Tamin.

“Saya serahkan amplop, ini titipan dari Pak Tamin. Kemudian saya dapat laporan dari Helpandi sudah diserahkan kepada hakim,” kata Hadi.

Setelah itu, Hadi menerima laporan adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK di PN Medan. Dia yang memantau dari televisi melihat namanya disebut sebagai orang kepercayaan Tamin.

Dia mengaku menyesal perbuataan tersebut dan akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Alasannya, ia ingin meluruskan jumlah uang yang diberikan kepada Helpandi.

“Saya menyesal di sana saya mohon maaf, saya melihat jumlah uang tidak cocok maka saya ingin menyerahkan diri ke KPK. Menurut laporan Helpandi sisa uang Rp 1 miliar, ternyata pas OTT ditemukan SGD 135 ribu berarti lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Hadi.

Dalam perkara ini, Hadi didakwa membantu Tamin memberikan suap ke hakim PN Medan Merry Purba dan panitera pengganti Helpandi sebesar SGD 280 ribu untuk dibagikan ke Merry SGD 150 ribu.

Sedangkan sisanya, SGD 130 ribu, disebut jaksa akan diserahkan kepada hakim Sontan. Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan Tamin.
(fai/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Marko Simic, Persija Jakarta Antisipasi Skenario Terburuk

Liputan6.com, Jakarta – Persija Jakarta mengantisipasi skenario terburuk terhadap kasus hukum yang menimpa striker Marko Simic. Manajemen bakal mempertimbangkan opsi yang tersedia sebelum mengambil keputusan.

“Kalau ternyata masalah ini menjadi panjang dan ada hukuman dalam rentang waktu tertentu, kami di internal akan melihat lagi tindakan apa yang harus diambil,” kata CEO Persija Ferry Paulus, dilansir situs resmi Liga 1.

Simic tinggal di Australia dan tidak kembali ke Jakarta selepas putaran kedua kualifikasi Liga Champions Asia melawan Newcastle Jets, Selasa (12/2/2019). Paspornya ditahan karena diduga melecehkan perempuan yang duduk di sebelahnya pada pesawat dalam penerbangan Denpasar menuju Sydney.

“Dia masih di Australia sampai sidang kedua pada 9 April 2019. Sekarang kasus ini ditangani pengacara dari Kroasia,” kata manajer Persija Ardhi Tjahjoko.

Artinya, Simic dipastikan tidak bisa memperkuat Persija pada berbagai pertandingan penting. Dia melewatkan Piala Indonesia, Piala AFC, serta turnamen pramusim Piala Presiden.

Namun, Simic berpotensi absen lebih lama jika pengadilan memberikan hukuman lain atas perbuatannya.

2 dari 3 halaman

Bomber Andalan

Bergabung pada awal tahun lalu, Simic menjadi ujung tombak andalan Persija. Dia menjadi top skor Piala Presiden 2018 yang berbuah gelar bagi klub.

Simic lalu menyumbang 18 gol di Liga 1 untuk membawa Macan Kemayoran menjadi juara. Dia juga mencetak 10 gol di Piala AFC tahun lalu.

3 dari 3 halaman

Tetap Tajam

Musim ini Simic tetap menunjukkan produktivitasnya. Torehan satu gol ke gawang Home United membawa Persija melangkah ke putaran kedua kualifikasi Liga Champions Asia.