Dukung Penerbangan di Indonesia Timur, Pertamina Resmikan Depot Avtur di Tual

Liputan6.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII secara resmi mengoperasikan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Karel Sadsuitubun (KS Tubun).

Peresmian dilakukan secara langsung oleh General Manager Pertamina Marketing Operation Region VIII Maluku – Papua, Iin Febrian yang disaksikan Wakil Walikota Tual dan Wakil Bupati Maluku Tenggara.

DPPU KS Tubun terletak di Jalan Bandara Langgur, Ibra, Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dan berdekatan dengan lokasi bandara komersil Karel Sadsuitubun, Langgur dengan titik supply dari Terminal BBM Tual.

Sebelumnya, Depot Pengisian Pesawat Udara berada di Pangkalan Udara TNI AU – Dumatubun sampai dengan tahun 2014.

Bandara Karel Sadsuitubun sendiri merupakan titik penghubung antara Langgur (Kepulauan Kei) dengan Ambon, Dobo, Larat serta Saumlaki.

Menurut Iin, Pertamina bertekad untuk mendukung operasi dan pertumbuhan lalu lintas udara di Kawasan Timur Indonesia khususnya wilayah Maluku. Salah satu komitmen itu diwujudkan dengan mulai beroperasinya DPPU KS Tubun.

Berdirinya DPPU KS Tubun ini sekaligus mendukung program pemerintah dalam program modernisasi infrastruktur khususnya dalam bidang transportasi udara.

“Puji syukur, hari ini DPPU Karel Sadsuitubun telah resmi beroperasi. Pertamina berharap agar berdirinya Depot Pengisian Pesawat Udara ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dunia penerbangan di Kawasan Timur Indonesia,” tutur Iin.

Keberadaan DPPU Karel Sadsuitubun ini nantinya akan membantu meningkatkan pelayanan transportasi udara di Kepulauan Kei, serta juga memiliki peran membuka peluang di sektor Pariwisata Kepulauan Kei dengan datangnya wisatawan domestik dan mancanegara ke Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dengan demikian, roda perekonomian akan bergerak.

2 dari 2 halaman

Fasilitas

Fasilitas DPPU Karel Sadsuitubun yang diresmikan hari ini adalah sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan, serta penyaluran Avtur yakni 4 tangki modular avtur dengan kapasitas 23 kiloliter (KL) serta fasilitas pengisian berupa kendaraan sejumlah 2 buah untuk kegiatan into plane operation.

Adapun stok avtur yang tersimpan di DPPU KS.Tual untuk masa pakai 11 hari sesuai jadwal fligh sekarang yang diisi dua maskapai penerbangan.

Iin menjelaskan, alasan lain beroperasinya DPPU KS.Tual karena urusan mendesak tidak hanya karna faktor bisnis.

“ Salah satu komitmen Pertamina adalah membantu dan melayani masyarakat. Jadi tidak semata karna alasan bisnis, ada alasan sosial dan politik juga. Jadi pertimbangan Pertamina mengresmikan DPPU ini hanya demi melayani masyaraka dan membantu pemerintah,” ujar Iin.

Wakil Bupati Maluku Tenggara, Petrus Beruatwarin, menyampaikan apresiasi atas upaya Pertamina dalam merespon peningkatan tren penerbangan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sehingga memberi dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian bagi masyarakat.

Dihapus Kemendikbud, SKTM Tetap Digunakan untuk Penerimaan Siswa Baru di DKI

Liputan6.com, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan sistem pendaftaran penerimaan didik baru (PPDB) menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto menyebut penerapannya hanya bagi anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah.

Bagi kelompok ini disediakan jalur afirmasi dalam PPDB. Sementara, anak yang telah memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak perlu menggunakan SKTM ketika mendaftar.

“SKTM dipakai untuk anak yang tidak sekolah, kan anak tidak sekolah tidak menerima KJP. Agar mereka bisa sekolah, maka difasilitasi melalui jalur afirmasi dan bukti yang ditunjukkan adalah SKTM,” kata Bowo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Bowo berharap keberadaan jalur afirmasi mendorong semakin banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah mulai melanjutkan pendidikannya. Pemprov DKI menyediakan kuota lima persen dari jumlah keseluruhan peserta PPDB untuk jalur ini.

Jalur afirmasi tersebut untuk pertama kali dibuka pada tahun ajaran 2018/2019 dan dengan jumlah yang tidak banyak.

“Mudah-mudahan pada tahun ini tambah lagi, udah cukup waktu untuk tersosialisasikan,” jelasnya.

2 dari 2 halaman

Kemendikbud Hapus Jalur SKTM

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghapus jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019-2020.

Penghapusan itu tercantum dalam Permendikbud No.51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. Menurut Muhadjir, keputusan tersebut untuk menghindari penyalahgunaan SKTM.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Tujuan Laporan Keuangan Menurut Para Ahli dan Tips Membuatnya Selalu Rapi

Liputan6.com, Jakarta Saat mengelola perusahaan, laporan keuangan adalah hal yang penting dilakukan di akhir bulan maupun akhir tahun guna menilik kembali kondisi suatu perusahaan, apakah memperoleh laba atau malah merugi. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai laporan kondisi keuangan perusahaan untuk dijadikan dokumentasi.

Pengertian laporan keuangan secara umum adalah hasil dari proses akuntansi pada suatu periode waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang disajikan dengan tujuan dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

Laporan keuangan juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada stakeholder. Setiap perusahaan, baik perusahaan besar, menengah maupun kecil wajib membuat laporan keuangan pada setiap periode.

2 dari 4 halaman

Jenis Laporan Keuangan

Dalam akuntansi, terdapat empat jenis laporan keuangan yang biasa dibuat oleh perusahaan. Empat jenis laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Laporan Laba Rugi

Melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil dan laba (rugi)  perusahaan selama suatu periode tertentu. Di dalam laporan ini terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan serta laba yang didapatkan selama perusahaan tersebut beroperasi.

b. Laporan Perubahan Ekuitas

Merupakan laporan yang timbul atas transaksi dengan pemilik yang juga merupakan termasuk jumlah investasi, perhitungan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.

c. Neraca

Neraca adalah bagian keuangan yang menampilkan informasi bagaimana posisi keuangan dari perusahaan atau entitas pada suatu periode, biasanya dalam satu tahun.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah yang menggambarkan perputaran kas perusahaan, mengenai jumlah kas masuk (penerimaan kas) dan jumlah kas keluar (pengeluaran kas) dalam suatu periode tertentu.

3 dari 4 halaman

Tujuan Laporan Keuangan Menurut Para Ahli

Berdasarkan jenis-jenis laporan keuangan di atas, kemudian terdapat tujuan utama laporan keuangan. Menurut para ahli, tujuan laporan keuangan dapat beragam sesuai pendapat masing-masing. Berikut Liputan6.com ulas tujuan laporan keuangan menurut para ahli yang dapat dipahami sehingga membantu mempelajari lebih lanjut terkait laporan keuangan, Rabu (16/1/2019).

Standar Akuntasi Keuangan

Menurut Standar Akuntasi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia 2002:4) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, seta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian di masa lalu.

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggunggjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Ikatan Akuntan Indonesia

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:3), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Irham Fahmi

Irham Fahmi dalam bukunya yang berjudul Analisa Laporan Keuangan (2011) menyampaikan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.

4 dari 4 halaman

Tips Membuat Laporan Keuangan Selalu Rapi

Setelah memahami tujuan laporan keuangan, ada kalanya laporan keuangan perlu disusun dengan rapih agar tidak menyusahkan saat dianalisa ataupun agar datanya tidak tercecer.Berikut adalah tips membuat laporan keuangan anda selalu rapih sehingga memperkecil kemungkinan bisnis Anda timbul kekacauan finansial karena kelalaian saat menginput informasi.

Selalu Periksa Kas Perusahaan Setiap Hari

Sebelum melakukan pekerjaan, awali dengan memeriksa keadaan keuangan kas perusahaan. Ini perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dana yang dimiliki bisnis hari itu, pastikan juga bahwa dana cukup untuk mengoperasikan usaha hari itu juga.

Periksa dan Catat Setiap Transaksi yang Ada

Anda juga harus membiasakan diri memeriksa dan mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam bisnis Anda. Ini bisa Anda lakukan setiap kali mengakhiri aktifitas kerja setiap harinya. Siapkan buku tersendiri untuk mencatat setiap transaksi agar memudahkan dalam pemeriksaan. Pastikan setiap nota, faktur, cek, atau apapun catatan kecil yang penting tersusun rapi dalam satu tempat.

Periksa Ulang Setiap Transaksi Setiap Satu Minggu

Ini bisa Anda lakukan setiap minggunya. Setelah roda bisnis berjalan satu minggu, saatnya Anda memeriksa kembali setiap transaksi yang sudah dilakukan dalam periode satu minggu. Periksa utang-piutang usaha, lebih diutamakan untuk memeriksa yang sudah jatuh tempo dalam minggu tersebut.

Segera Selesaikan Transaksi yang Belum Rampung

Ketika memasuki kalender kerja satu bulan, Anda dianjurkan memeriksa lebih detail setiap transaki yang ada. Lebih difokuskan kepada transaksi-transaksi yang belum diselesaikan, jika ada, maka segera selesaikan. Baik terkait utang maupun piutang, transaksi yang selesai tepat sesuai dengan jadwal akan memudahkan dan memperjelas laporan keuangan yang akan Anda buat.


Reporter: Yunisda Dwi Saputri

Jurus Pemerintah Tekan Impor Migas

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menekan impor terutama impor di sektor minyak dan gas (migas).

Meskipun demikian, dia mengakui impor migas Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari impor minyak PT Pertamina yang tumbuh 13,5 persen.

“Jadi kita lihat beberapa langkah yang sudah kita lakukan memberikan dampak. Namun kelihatan bahwa impor kita masih cukup besar di beberapa kategori tadi, yang minyak, karena dalam catatan kita seperti Pertamina masih impornya growth-nya 13,5 persen,” kata dia, saat ditemui, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Dia mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan impor migas yakni dengan terus mendorong implementasi B20.

“Kalau kita lihat instrumen yang kita lakukan untuk memperbaiki defisit neraca pembayaran, current account defisit (CAD) dan neraca perdagangan itu adalah dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan. B20 karena dari sisi migas kita mencoba mengurangi dari sisi defisitnya,” ujar dia.

Pemerintah juga tentu akan mendorong Pertamina untuk terus mengimplementasikan kebijakan B20. Dengan demikian diharapkan impor migas dapat terus ditekan.

“Jadi impor minyak kita mungkin perlu melihat dari Pertamina implementasi dari B20. Sehingga dia bisa menekan dari sisi kebutuhan impor minyak itu. Dan sudah menggunakan biodiesel,” kata dia.


Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Di Atas Target, Penerimaan Migas 2018 Capai Rp 228 Triliun

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) hingga akhir Desember 2018 mencapai Rp 228 triliun. Angka ini setara dengan 182 persen dari target yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

“Penerimaan migas Rp 228 triliun atau 182 persen dari target APBN 2018,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, dalam konferensi pers, di Kantornya, Jakarta, Jumat 11 Januari 2019.

Djoko merincikan, dari total penerimaan tersebut sebanyak 72 persen atau Rp 163,4 triliun diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara 28 persen sisanya atau Rp 64,7 triliun, merupakan pemasukan dari PPh Migas.

“Penerimaan migas lebih besar dari target APBN 2018. untuk PNPB Rp 163,4 triliun PPh Rp 64,7 triliun,” imbuhnya.

Dengan pencapaian ini pihaknya optimistis kinerja sektor migas ke depan akan lebih baik. Dengan begitu, penerimaan di sektor migas dapat meningkat dari tahun 2018.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

HEADLINE: Shutdown Terlama dalam Sejarah AS, Ego Donald Trump Semata?

Liputan6.com, Washington, DC – Meja prasmanan disiapkan di Gedung Putih, aneka makanan ditata di atas nampan perak mewah, lilin-lilin panjang pun dinyalakan. Senin petang, 14 Januari 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump siap menjamu tim Clemson University yang baru saja memenangkan ajang College Football Playoff National Championship.

Menurut Trump, makan malam saat itu bertema ‘Great American Food’.

Menunya terdiri atas 300 burger yang dipesan dari McDonald’s, Wendy’s dan Burger King’s; sejumlah piza; dan kentang goreng yang ‘naik kelas’ setelah ditempatkan di gelas-gelas kertas yang menyandang cap kepresidenan AS. Mangkuk-mangkuk perak mengkilat, yang berisi berbagai macam saus, diletakkan di tengah.

Satu-satunya makanan sehat yang ada di atas meja adalah salad sayuran, yang masih dikemas dalam wadah-wadah plastik transparan. 

Donald Trump menjamu tim Clemson Tigers dengan makanan cepat saji (AP Photo/Susan Walsh)

“Karena shutdown…kami keluar dan memesan makanan cepat saji ala Amerika. Aku yang bayar,” kata Donald Trump pada sejumlah reporter di State Dining Room, seperti dikutip dari BBC News, Selasa (15/1/2018).

“Ada piza, 300 hamburger, dan banyak kentang goreng, makanan favorit kita,” tambah sang miliarder nyentrik. Menurutnya, itu pilihan yang lebih baik ketimbang opsi lain, menghidangkan salad racikan ibu negara Melania Trump. 

Saat ditanya, apa makanan cepat saji favoritnya, Trump mengaku suka semuanya. Itu pilihan menu yang ‘patriotris’ — versi dia tentu saja.

“Selama buatan Amerika, saya suka. Ini semua adalah produk Amerika,” kata Trump.

Presiden AS Donald Trump menghidangkan makanan cepat saji di Gedung Putih , sebagai dampak dari penutupan sementara pemerintahan negeri itu (AP/Susan Walsh)

Belum jelas berapa duit yang dikeluarkan Trump untuk membayar orderan makanan cepat saji itu.

Ia mengaku tak ingin membatalkan acara makan malam hanya karena shutdown yang membuat para staf Gedung Putih dirumahkan atau dipaksa cuti.

Meski dengan menu seadanya, makan malam berjalan lancar. Satu per satu anggota tim Clemson Tigers yang berjas necis bergiliran mengambil hidangan. Menumpuk kotak karton berisi burger dan makanan lain di atas piring porselen putih.

Sejumlah warganet mengomentari reaksi para atlet saat melihat ke arah meja prasmanan. Ada yang memasang wajah lempeng, tersenyum, nyengir. Ekspresi wajah Matt Bockhorst, pemain bertahan, saat menumpuk dua Big Macs di piringnya pun memancing tanda tanya.

Matt Bockhorst kemudian merespons tanda tanya itu lewat akun Twitternya.

Sejumlah warganet juga membandingkan menu yang dihidangkan Donald Trump dengan pendahulunya.

“Presiden kita, @realDonaldTrump, yang paling luar biasa. Ia menyajikan McDonald’s dan Wendy’s untuk tim sepak bola Clemson. Sementara Obama pasti menyajikan salmon kukus dan asparagus untuk mereka!,” tulis pengguna Twitter, @RickySunnyvale1.

Para atlet yang berkunjung biasanya ditawari makan dari dapur Gedung Putih. Juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders mengatakan penutupan pemerintahan atau shutdown memaksa menu baru disajikan.

“Karena kubu Demokrat menolak untuk bernegosiasi tentang keamanan perbatasan, banyak staf di Gedung Putih cuti, sehingga presiden secara pribadi mengeluarkan uang untuk hidangan beberapa makanan cepat saji favorit semua orang,” kata dia seperti dikutip dari New York Times

Yang pasti, dampak kebijakan Donald Trump tak hanya berhenti hingga junk food yang ditata mewah untuk menjamu para tamu negara.

Tak hanya staf rumah tangga Gedung Putih, sekitar 800 ribu pekerja sektor publik terdampak shutdown. Mereka diminta cuti. Opsi lain, kerja tanpa dibayar.

Penutupan pemerintahan AS pernah terjadi pada masa lalu. Namun tak pernah sepanjang ini. Shutdown bermula pada 22 Desember 2018 dan telah berlangsung setidaknya selama 25 hari.

Shutdown kedua dalam pemerintahan Donald Trump — pertama terjadi Januari 2018 lalu — adalah yang terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat.

Shutdown dipicu penolakan Donald Trump untuk menyetujui anggaran federal, kecuali jika menyertakan dana pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Meksiko. Namun, House of Representatives (lower-chamber Kongres AS) yang dikuasai kubu Demokrat ogah meloloskan dana US$ 5,7 miliar yang diajukan pemerintah untuk membangun tembok perbatasan. 

Sekitar seperempat bagian pemerintah federal terus tutup. Entah sampai kapan. Sementara, sejumlah karyawan sektor penting seperti petugas lalu lintas udara dan agen Secret Service tetap bekerja tanpa menerima gaji hingga skema anggaran pengeluaran disepakati.

Saat menghadiri konvensi American Farm Bureau Federation di New Orleans, Senin 14 Januari 2019, Donald Trump berkoar akan memperjuangkan tembok perbatasan yang dijanjikannya sepanjang kampanye Pilpres AS.

“Jika alasannya untuk menjaga keamanan orang-orang Amerika, aku tidak akan pernah mundur,” kata dia di hadapan para petani yang juga ikut terpukul akibat shutdown. Mereka tak bisa mengakses informasi yang penting bagi pertanian, pinjaman dibekukan, pun dengan dana talangan yang dijanjikan. 

Presiden AS, Donald Trump berbincang saat melakukan perjalanan untuk melihat prototipe tembok perbatasan AS dan Meksiko di San Diego, Selasa (13/3). Tembok ini adalah perwujudan dari janji Trump pada kampanye presiden 2016 lalu. (AP/Evan Vucci)

Kebijakan anti-imigran Donald Trump juga membuat sektor pertanian kekurangan tenaga kerja. Yang mengejutkan, dalam pidatonya Trump berjanji akan membuat aturan yang lebih mudah bagi para imigran untuk datang ke AS. Untuk dipekerjakan di ladang. “Anda butuh orang-orang itu,” kata dia.

Sementara itu, di luar lokasi konvensi, ratusan demonstran menggelar aksi. Membawa poster berisi tuntutan dan patung Donald Trump berwarna emas, mereka berseru, “Lock him up” — Penjarakan dia. 


Saksikan video terkait Donald Trump berikut ini:

2 dari 3 halaman

Dampak Mengerikan

Tak ada yang tahu kapan penutupan pemerintah AS atau shutdown bakal berakhir. 

Donald Trump sejauh ini menolak saran untuk membuka kembali pemerintahan, selama setidaknya beberapa pekan, sementara negosiasi terus dilanjutkan dengan kubu Demokrat terkait pembangunan tembok perbatasan yang konon tak bisa ditembus.

Taipan properti itu juga menepis solusi penetapan kondisi darurat nasional untuk ‘potong kompas’, tetap membangun tembok perbatasan dengan dana darurat, tanpa persetujuan Kongres.

“Aku tak akan menetapkan kondisi darurat,” kata Trump pada Senin 14 Januari 2019 seperti dikutip dari situs woodtv.com. “Itu terlalu mudah, kita tidak harus melakukannya.”

Jajak pendapat yang dilakukan Washington Post-ABC News yang dipublikasikan pada 13 Januari 2019 menunjukkan, 54 persen warga AS menolak pembangunan tembok perbatasan, sementara 42 persen mendukungnya.

Sementara, 87 persen kubu Republik mendukung pembangunan tembok tersebut, sementara di kubu Demokrat, 84 persen menolaknya.

Dan, Donald Trump bersikukuh tak akan mundur. Di sisi lain kubu Demokrat bergeming. Deadlock. Buntu. Seminggu terakhir berlalu tanpa negosiasi apapun. 

Dampak shutdown pun kian menyulitkan warga AS. Sektor penerbangan kena dampaknya. 

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, salah satu bandara tersibuk di AS, mengingatkan calon penumpang untuk menyediakan waktu tiga jam untuk pemeriksaan keamanan.

Penyebabnya, kebanyakan staf badan keamanan transportasi AS atau Transportation Security Administration, yang harus bekerja tanpa dibayar selama shutdown, memilih tak datang ke tempat kerja.

Seperti dikutip dari Business Insider, karena antrean yang panjang, banyak penumpang ketinggalan pesawat.

Sementara itu, kekacauan terjadi di penjara federal dengan keamanan tingkat tinggi di Manhattan, negara bagian New York.

Sejumlah tahanan mogok makan sejak Senin 14 Januari 2019, setelah jadwal kunjungan keluarga dibatalkan pekan lalu dengan alasan kekurangan staf. Penjara dengan nama resmi Metropolitan Correctional Center (MCC) adalah salah satu pusat penahanan terpenting dalam sistem penjara federal AS, yang menampung sekitar 800 tahanan, demikian dikutip dari New York Times pada Selasa (15/1/2019).

Sejumlah tahanan teroris, penjahat kerah putih, dan bahkan raja narkoba asal Meksiko, El Chapo pernah jadi penghuninya.

Di sisi lain, keluarga sipir penjara pun merana akibat shutdown. “Aku harus mencemaskan bahan bakar mobil, resep obat yang harus ditebus,” kata Carol Hall, seperti dikutip dari situs wctv.tv. “Aku juga harus mengkhawatirkan pasta gigi, tisu toilet, makanan, barang-barang kebutuhan harian.”

Hall mengaku, alasan ia berbagi kisah adalah agar orang-orang memahami bahwa shutdown tak hanya memengaruhi para pegawai federal, tapi juga keluarga mereka.

Warga sipil pun ikut kena getahnya. Terutama mereka yang tak mampu secara finansial. Misalnya, penutupan pemerintahan membuat 38 juta warga Amerika tak bisa mendapatkan kupon makan.

Sektor bisnis ikut terpukul. CEO Delta Air Lines, Ed Bastian mengaku, shutdown akan mengurangi pendapatan maskapainya sekitar US$ 25 juta bulan ini.

Sejumlah pemangku kepentingan di AS, yang ada di Washington DC hingga Wall Street membayangkan skenario mengerikan jika penutupan sebagian pemerintah AS — yang sudah memecahkan rekor terlama sepanjang sejarah — akan berlangsung hingga musim semi atau bahkan lebih lama lagi.

Di luar dampak langsungnya terhadap bisnis, para ekonom mengatakan, shutdown mengancam mengguncang kepercayaan konsumen dan mengurangi penjualan ritel, terutama karena pekerja dan kontraktor federal yang tidak dibayar berhenti mengeluarkan uang untuk kendaraan, rumah, hingga hiburan. Banyak sektor usaha bakal terpukul.

Hambat Penegakan Hukum

Petugas imigrasi AS melakukan razia imigan gelap ke 100 toko 7-Eleven (AP)

Shutdown yang telah berlangsung selama 25 hari terbukti menghambat upaya penegakan hukum di seluruh pemerintah federal. Juga menghentikan inspeksi pembangkit listrik dan sumur minyak, memperlambat penyelidikan kasus penipuan keuangan dan audit pajak, menghambat investigasi kecelakaan pesawat dan bahkan menunda penyelidikan dalam kasus privasi Facebook.

Seperti dikutip dari Politico, pelatihan bagi para jaksa yang menangani kasus pornografi anak dan penjualan narkoba online terpaksa dihentikan.

Departemen Kehakiman juga merumahkan sebagian besar hakim administratifnya, yang bertugas menegakkan hukum imigrasi. Dan, Komisi Komunikasi Federal tidak bisa menanggapi keluhan konsumen, misalnya tentang robocall.

Para penegak hukum yang seharusnya menyelidiki kasus polusi, bahaya keselamatan, dan ancaman lainnya duduk di rumah alih-alih menangani kasus yang mengancam orang banyak.

Aksi Simpati

Di sisi lain, shutdown memicu aksi solidaritas. Sebuah kelompok bantuan bencana yang didirikan oleh koki selebritas José Andrés menyatakan akan menawarkan makanan gratis kepada para pegawai pemerintah di Washington DC.

Sebelumnya, petugas pengawas aviasi dan lalu lintas udara (air-traffic controller) di Kanada mengirim ratusan boks piza ke rekan mereka di Amerika Serikat (AS), yang tetap bekerja di tengah kondisi penutupan sementara pemerintah federal. 

Lebih dari 70 anggota Kongres Amerika Serikat juga menolak menerima gaji atau menyumbangkannya ke badan amal untuk membantu pekerja federal yang tidak menerima gaji.

Sembilan dari 15 kementerian tingkat kabinet tidak mendapat pendanaan selama government shutdown, mengakibatkan pegawainya tidak menerima upah.

Tetapi, gerakan amal (dan secara politis cerdas) itu tampaknya belum menyebar ke pejabat Gedung Putih atau anggota kabinet Trump.

Situs Quartz menghubungi lembaga kementerian dan badan di kabinet Trump, serta kantor wakil presiden dan kantor pers Gedung Putih dalam beberapa hari terakhir, untuk menanyakan apakah pejabat Trump, wakil presiden atau presiden sendiri membuat sumbangan amal selama shutdown.

Sejauh ini, tidak ada satu pun dari total 20 lembaga yang dihubungi oleh Quartz mengikuti jejak langkah anggota Kongres AS yang menyumbangkan gajinya.

Anggota kabinet pemerintahan Presiden Donald Trump adalah salah satu yang terkaya dalam sejarah Amerika Serikat. Mulai dari Menteri Keuangan Steven Mnuchin yang punya usaha produksi film di Hollywood; Menteri Pendidikan Betsy DeVos yang adalah miliarder (dalam dolar AS); hingga penasihat kepresidenan Ivanka Trump dan Jared Kushner, anak dan menantu Trump yang masing-masing mengelola bisnis sendiri.

Kabinet Trump punya sejarah memberikan gaji mereka untuk kepentingan donasi, dengan DeVos pernah mendonasikannya ke sebuah penggalangan amal dan sang presiden sendiri berjanji untuk memberikan seluruh upahnya senilai US$ 400.000 per tahun (Rp 5,6 miliar) ke badan amal.

Tapi, kantor pers Gedung Putih tidak segera menanggapi pertanyaan tentang sumbangan lebih lanjut yang mungkin Trump atau DeVos berikan kepada pekerja federal selama government shutdown.

Wakil Presiden Mike Pence menghasilkan US$ 230.700 per tahun. Dan kantornya juga tidak merespons selama beberapa hari tentang apakah dia menolak menerima gaji atau menyumbangkan gaji ke badan amal selama shutdown.

3 dari 3 halaman

Ego Donald Trump?

Donald Trump sedang bertaruh. Di satu sisi, ia sedang berupaya memenuhi janji kampanyenya untuk membangun tembok perbatasan yang tak bisa ditembus. Di sisi lain, ia akan kena dampaknya. 

Ketika shutdown justru bikin masalah dan bikin banyak orang susah, ia pun dipersalahkan. 

Washington Post-ABC News menggelar jajak pendapat terhadap 788 responden warga AS yang dilakukan pada 8 – 11 Januari 2019, dengan margin of error 4,5 persen.

Survei itu mengawali jajak dengan mengajukan pertanyan inti: “Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab atas situasi ini?”

Hasilnya, 53 persen orang AS mengatakan kepada jajak pendapat bahwa mereka menyalahkan Presiden Trump dan fraksi Partai Republik di Kongres AS, demikian seperti dikutip dari USA Today, Senin (14/1/2019).

Level penerimaan bersih (net approval rating) Donald Trump pun melorot dari  -10 poin menjadi -14 poin, demikian dikutip dari CNN pada Selasa 15 Januari 2015.

Apakah Donald Trump layak dipersalahkan?

Mengomentari penutupan pemerintahan di AS, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah mengatakan bahwa “drama” di Negeri Paman Sam tersebut tak lain dan tak bukan disebabkan oleh ‘ego’ Presiden Donald Trump.

“Egonya besar sekali kelihatan sejak awal ia berkuasa,” jelas Rezasyah.”Saya melihat ini seperti menonton episode The Apprentice, dengan Trump mengambil keputusan dengan cepat dan keras namun tak melihat dampak buruknya bagi dalam negeri sendiri.”

(Government shutdown) ini sudah mendapat banyak keluhan dari aparatur di dalam negeri dan kedutaan besar AS di luar negeri. Meski layanan visa buka, pegawai kedutaan yang notabenenya karyawan Kementerian Luar Negeri AS ikut terdampak shutwdown karena lembaga pusat mereka kena. Ini mempersulit hal-hal seperti keimigrasian, antrean panjang, aturan jam kerja semakin tidak menentu.”

Menurut dia, sudah terlalu banyak keruwetan yang dibuat oleh Trump lewat shutdown. “Dan Donald Trump, memasuki shutdown hari ke-25 tidak menunjukkan akan mengalah. Sikap ia yang seperti ini menunjukkan bahwa dirinya bukan negarawan, tapi politikus yang terbiasa menang-kalah atas usulannya,” jelas Rezasyah.

Trump telah berulang kali berjanji untuk menolak negosiasi rancangan undang-undang yang awalnya didukung oleh kedua belah pihak untuk membuka kembali pemerintah, tanpa dana untuk temboknya, The Guardian melaporkan.

House of Representatives fraksi Partai Demokrat berencana untuk memperkenalkan paket RUU untuk membuka kembali pemerintah.

Fox News melaporkan, sudah ada pertemuan di Gedung Putih pada Rabu 2 Januari 2019 lalu antara Trump dan dua pemimpin teratas dari setiap partai dari masing-masing kamar (House of Representative dan Senat) untuk membahas negosiasi paket RUU itu dan kebuntuan terkait government shutdown.

Rencana anggota DPR fraksi Demokrat mencakup satu RUU untuk mendanai Kementerian Keamanan Dalam Negeri sesuai anggaran normal hingga 8 Februari –dengan sekitar US$ 1,3 miliar dialokasikan untuk keamanan perbatasan. Tapi, paket itu belum termasuk uang senilai US$ 5 miliar untuk membangun tembok yang diinginkan presiden di perbatasan AS-Meksiko.

Juru bicara pemimpin fraksi Republik di Senat AS, Mitch McConnell telah menjelaskan bahwa Senat tidak akan menyetujui RUU itu jika Presiden Donald Trump tidak mendukungnya. Namun, McConnell sendiri masih bungkam terhadap situasi shutdown –atau dinilai berlindung untuk menghindari sorotan yang selama ini menyasar kepada sang Presiden.

“Trump tidak berpikir tentang sustainibility atau keberhasilannya bertahan dalam memerintah. Perspektifnya winner takes all. Kalau aku kalah, semua harus kalah,” kata Rezasyah.

“Jika ia terus melanjutkan sikapnya yang seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap Trump bisa semakin menyusut,” lanjut dosen Universitas Padjajaran itu.

Sementara itu, Presiden Donald Trump juga telah memutar otak untuk mencari sumber pendanaan lain agar temboknya tetap dibangun, yakni “dengan Meksiko yang membayarnya.”

Trump mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengejar paket kesepakatan perdagangan baru dengan Meksiko, sebagai cara tidak langsung agar Negeri Aztec membiayai pembangunan tembok di perbatasan –suatu opsi yang memungkinkan menurut analis, terlepas apakah Mexico City akan menyetujuinya atau tidak.

“Trump juga memaksakan agar tembok itu turut dibayar oleh Meksiko … tapi itu adalah sebuah penghinaan terhadap Meksiko. Keputusan seperti ini bukan sesuatu hal yang dilakukan secara sepihak seperti Trump saat ini, namun, lebih melalui sharing. Tapi Trump tidak melakukan hal itu,” jelas Teuku Rezasyah.

“Dan beberapa lembaga pemerintahan AS memandang ada yang tidak konstitusional dari pembangunan tembok itu di perbatasan, dan oleh karenanya Partai Demokrat mungkin menolak menyetujui pembiayaan.

“Kemudian Trump terus memaksakan hal tersebut menunjukkan egonya yang semakin besar.

“Kita tinggal tunggu saja siapa yang akan menggerakkannya atau menginisiatifkan impeachment ini, apakah Kongres atau penegak hukum lewat penyelidikan soal Rusia.”

Namun, Rezasyah menampik jika shutdown ini akan menjadi instabilitas besar bagi sistem demokrasi di AS.

“Mereka sudah berdemokrasi sejak lama, sudah stabil dan matang. Sekarang, hanya jangan sampai Trump mencegah agar kepemimpinannya justru goyah akibat egonya sendiri seperti shutdown atau mendadak terjadi masalah lain yang tak terduga selama penutupan pemerintahan.”

Namun, jika shutdown terus terjadi, menurut Teuku Rezasyah, approval rating Trump mungkin akan turun. Dan, dengan semakin dekatnya Pilpres AS 2020, Trump mungkin tidak akan dipilih kembali oleh internal Republik untuk mewakili mereka dalam pencalonan presiden AS periode 2020 – 2024.

“Partai Republik juga terlihat agak pasif dalam shutdown ini ya. Dengan penutupan yang terus berlarut, mungkin akan ada kemungkinan bahwa Republik akan mengharapkan Trump mengendurkan egonya.”

The Guardian, pada 13 Januari 2019 melaporkan bahwa beberapa anggota Partai Republik yang berhaluan moderat tampaknya mulai goyah dengan shutdown yang berlarut-larut –sesuatu hal yang kemudian ditanggapi sinis oleh politisi Partai Demokrat di Senat AS.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Senator AS fraksi Partai Demokrat dari Negara Bagian Connecticut, Chris Murphy mengatakan “ini sudah menjadi penutupan paling bodoh yang pernah ada”.

“Satu-satunya alasan shutdown adalah karena Presiden Trump menginginkannya seperti itu,” katanya. 

Sementara itu, menurut S&P Global Ratings, shutdown telah membebani ekonomi AS senilai US$ 3,6 miliar. Dan jika shutdown terus berlangsung untuk dua pekan lagi, nominal itu akan melampaui total anggaran yang diajukan Trump untuk membangun temboknya di perbatasan yakni sebesar US$ 5 miliar.


Hasil yang Dipetik dari Pilpres AS

Donald Trump berpidato di hadapan para pendukungnya di New York Hilton Midtown, New York, AS (9/11). Trump langsung menyampaikan pidato kemenangannya setelah meraih kemenangan di electoral vote pada Pilpres AS. (PHOTO / Timothy A. CLARY)

Sementara itu, pengamat Amerika Serikat dari Universitas Indonesia Suzie Sudarman mengatakan bahwa shutdown yang terjadi di AS saat ini merupakan “hasil yang dipetik dari Pilpres AS 2016”.

“Ini adalah contoh di mana ideologi AS diwujudkan, mereka yang memilih Trump maka mereka pula-lah yang merasakan kebijakannya yang in-sensitif kepada warganya sendiri,” nilai Suzie menggarisbawahi shutdown yang menyebabkan 800.000 pegawai federal AS tidak digaji atau terpaksa dirumahkan.

“Trump adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk mewujudkan apa yang ia inginkan. Sulit diprediksi ke depannya akan seperti apa melihat rekam jejaknya selama ini. Tapi egonya yang besar mungkin akan membuatnya terus melanjutkan shutdown dengan mengabaikan para pekerja federal yang mungkin tidak menerima gaji.”

Menurut Suzie, ini adalah kali pertama di mana selama shutdown, baik pemerintah eksekutif dan legislatif tidak bernegosiasi secara signifikan untuk menyelesaikan penutupan pemerintahan.

“Pada shutdown era Obama, baik Gedung Putih dan Kongres saling bertemu untuk menemukan jalan tengah agar mencapai kompromi,” jelas Suzie, mereferensi penutupan pada 1-17 Oktober 2013 disebabkan ketika House of Representatives (lower-chamber Kongres) dari fraksi Partai Republik menawarkan resolusi berkelanjutan yang bertujuan menunda atau menggunduli Undang-Undang Perawatan Terjangkau, yang dikenal sebagai Obamacare.

“Tapi pada era Trump, negosiasi dan kompromi seperti itu tidak ada, dengan masing-masing kukuh dengan keinginannya. Terutama Donald Trump dengan pembangunan temboknya.”

2 Magnet yang Dipercaya Ampuh Dekatkan Jodoh

Liputan6.com, Jakarta – Walau jodoh memang sudah di tangan Tuhan, bukan berarti Anda hanya duduk diam menanti dan tidak menjemput takdir itu. Anda yang masih sendiri hingga sekarang bisa jadi karena sering melewatkan kesempatan yang ternyata bakal mendekatkan Anda dengan si dia.

Juga, mungkin ada satu-dua kualitas diri yang harus diperbaiki. Karena, seperti yang sudah disinggung, Anda tak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, lantaran jodoh tak serta-merta ‘jatuh dari langit’.

Dalam upaya menemukan belahan jiwa, nyatanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mendekatkan jodoh. Berikut dua magnet yang dipercaya bisa membuat Anda lebih cepat bertemu pasangan idaman.

Sayangi diri sendiri dulu

Klasik? Mungkin iya. Tapi secara disengaja maupun tidak, mungkin ada yang masih berjuang untuk mencapai kecintaan pada diri sendiri. Kalau sudah merasa cukup dengan diri sendiri, membagi cinta yang tulus untuk orang lain seharusnya tak jadi masalah. Penerimaan ini juga bisa membuka perspektif baru pembuka jalan untuk bertemu dengan si dia. 

Tingkatkan kualitas diri

Anda boleh jadi cemerlang secara akademis maupun profesional, namun sangat lemah bila sudah dhadapkan dengan cinta. Anda bisa dengan enteng berbuat bodoh dan ujungnya menyakiti diri sendiri, lalu mengkhianati poin pertama jika sudah berbicara tentang orang yang disayangi.

Jangan sampai terjadi. Meningkatkan kualitas diri di sebuah hubungan bisa disiapkan sebelum menjalin asmara dengan orang lain. Bisa dengan melatih diri untuk terbiasa fokus pada solusi dan tak memaksakan kehendak boleh jadi cara agar lebih siap bertemu jodoh(Ivana Okta/Fimela.com)


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sepakat dengan Prabowo, Ekonom: Deindustrialisasi RI Makin Parah

Jakarta – Prabowo Subianto, Calon Presiden no urut 02 mengatakan bahwa Indonesia mengalami deindustrialisasi. Menurutnya, sektor industri Indonesia sedang mengalami penurunan.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira membenarkan hal tersebut. Menurutnya, memang benar kontribusi industri manufaktur terhadap PDB menurun.

“Iya betul sekali deindustrialisasi semakin parah. Share industri manufaktur (terhadap PDB) tercatat 19.66% pada kuartal III 2018, terus menurun secara signifikan. Bisa dikatakan terendah dalam 20 tahun terakhir yang pernah mencapai di atas 26%,” ungkap Bhima saat dihubungi detikFinance, Selasa (15/1/2019).

Menurut Bhima, indikator deindustrialisasi adalah kontribusi industri manufaktur terhadap PDB yang terus turun.

Kondisi ini menurut Bhima, juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di dunia industri. Dalam tiga tahun menurutnya, pertambahan tenaga kerja di sektor industri terus berkurang.

“Dampaknya ke serapan tenaga kerja terancam turun karena kontribusi industri sebesar 14,1% dari total serapan tenaga kerja. Dalam 3 tahun terakhir pun rataata tambahan penduduk bekerja di sektor industri hanya 489 ribu orang, turun dibanding periode 2010-2012 yang mencatatkan tambahan 758 ribu orang per tahunnya,” kata Bhima.

Bhima menambahkan, deindustrialisasi juga dapat mempengaruhi kontribusi pajak. Dia mengatakan pertumbuhan industri yang tidak optimal dapat menggerus penerimaan pajak.

“Efek berikutnya adalah 31% kontribusi pajak berasal dari industri pengolahan. Pertumbuhan industri pengolahan yang tidak optimal bisa menggerus basis pajak,” ungkap Bhima.

Seperti diketahui, sebelumnya Calon Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Indonesia dalam kondisi deindustrialisasi pada pidato kenegaraannya semalam.

“Republik Rakyat Tiongkok berhasil menghilangkan kemiskinan dalam 40 tahun, menghilangkan kemiskinan. Vietnam bangkit, Thailand bangkit, Filipina bangkit, India bangkit tapi para pakar, Indonesia sedang terjadi deindustrialisasi,” kata dia dalam Pidato Kebangsaan dan Visi Misi Indonesia Menang di JCC Senayan Jakarta, Senin (14/1/2019). (zlf/zlf)

Pemerintah Hapus Surat Keterangan Tidak Mampu di PPDB 2019

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat aturan baru untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019/2020. Perubahan itu adalah dihapuskannya mekanisme Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Aturan baru itu dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020. SKTM ini sebelumnya digunakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa tahun ini kondisi kemampuan ekonomi keluarga peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah/Pemerintah daerah. Selain soal SKTM, tidak banyak perubahan signifikan di PPDB 2019.

Pada tahun ajaran baru mendatang, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen). Muhadjir menegaskan bahwa PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan.

“Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis dari Kemendikbud, Selasa (15/1/19).

Muhadjir menjelaskan bahwa kualifikasi akademik tidak menjadi pertimbangan utama dari penerimaan peserta didik baru. Walaupun itu juga dimungkinkan, pertimbangan utama dalam PPDB adalah domisili peserta didik dengan sekolah.

“Memang ada jalur akademik dan perpindahan, tetapi sebetulnya itu sifatnya darurat,” jelasnya.

Regulasi PPDB untuk tahun ajaran 2019/2020 ini terbit lima bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa membuat petunjuk teknis. Kemudian pemerintah daerah juga didorong untuk menetapkan zonasi di wilayah masing-masing, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei 2019.

“Kita sebetulnya sudah punya rancangan zona, tapi yang memiliki kewenangan menetapkan itu pemerintah daerah,” kata Muhadjir.

Dia meminta agar pemerintah daerah dapat memastikan sekolah terhindar dari praktik jual beli kursi atau titipan, ataupun tindakan pelanggaran lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun praktik korupsi, maka Kemendikbud mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum.

“Nanti akan kita tindaklanjuti, ada surat edaran kepada daerah, hal-hal yang harus dimasukkan ke dalam juknis, yang belum tercantum di dalam Permendikbud,” tutupnya.
(imk/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

OPINI: 4 Tantangan Mengelola Masalah Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Saya menyimak pidato Kenegaraan Pak Prabowo semalam melalui laman Youtube. Saya menganalisis sesuai dengan kapasitas sebagai ekonom dan pengelola dana.

Pak Prabowo memulai pidato yang berapi-api dengan penderitaan anak bangsa yang terlilit utang sehingga sampai bunuh diri. Lalu penderitaan para petani yang diserbu oleh barang impor.

Memang harus diakui berbagai hal tersebut masih menjadi tantangan. Beliau kemudian mengajak untuk memacu swasembada pangan dan energi lewat program yang disitirnya sebagai Dorongan Besar.

Baiknya kita menunggu penjelasan tim ekonomi Pak Prabowo apakah yang dimaksud selaras dengan pemikiran Paul Rosenstein-Rodan tahun 1943.

So what my take, my dear friends?

Saya cermati pemerintah, sekarang dan siapa pun nanti yang memimpin, menghadapi tiga tantangan (sebetulnya empat).

Pertama, memacu kapasitas produktif terutama lewat penyediaan infrastruktur agar untuk memacu pertumbuhan, tentunya tanpa diikuti oleh memburuknya defisit neraca berjalan.

Ini istilahnya pro-growth. Tantangan kedua adalah menekan ketimpangan kemakmuran yang justru memburuk sejak era reformasi.

Berdasarkan data BPS, gini ratio yang kerap digunakan untuk mengukur ketimpangan berada pada angka 0,389 untuk 2018. Walau menurun dibandingkan lima tahun terakhir. Namun, masih terbilang tinggi. Pemerintah hakikatnya dituntut lebih banyak kebijakan pro-poor.

Tantangan ketiga adalah fiscal sustainability terkait beban pembayaran utang. Sering saya sampaikan persoalan utang di Indonesia bukan terkait besar atau rasio utang terhadap GDP (produk domestik bruto/PDB).

Dibandingkan banyak negara, Indonesia terbilang hati-hati, seperti terlihat pada peraga. Tantangan lebih terkait pada biaya berutang dan produktivitas utang.

Saya nilai, dan ini terbuka untuk diuji, pemerintahan saat ini menyadari tantangan di atas. Pro-growth diatasi dengan mempercepat penyediaan infrastruktur.

2 dari 2 halaman

Tantangan Selanjutnya

Walau memang menimbulkan dua masalah. Pertama, kurang menyerap tenaga kerja mengingat lebih banyak dikerjakan dengan mesin.

Kedua, memperburuk neraca berjalan mengingat banyak barang modal yang harus diimpor. Untuk pro-poor, saya cermati juga terjadi peningkatan drastis terutama sejak kuartal terakhir tahun 2017.

Sebab sebelumnya peningkatan administered priced yang bersamaan dengan menurunnya harga komoditas primer andalan ekspor Indonesia memukul daya beli masyarakat.

Sangat bisa jadi banyak kelompok masyarakat yang saat itu kecewa dengan pemerintah yang menanggung beban lebih berat apalagi ketika pemerintah juga memacu penerimaan pajak.

Terkait fiscal sustanabiity, terus terang saya memahami peralihan focus kebijakan tahun lalu from growth to stability.

Dengan rasio utang terhadap GDP (11 persen) yang terbilang rendah disbanding negara sekawasan, dan rasio dana pihak ketiga perbankan terhadap GDP hanya 40 persen, Indonesia dipastikan tetap membutuhkan utang luar negeri.

Terkait pengelolaan utang, sebetulnya pemerintah sekarang punya pencapaian bagus bila mencermati perkembangan keseimbangan primer.

Angka ini menghitung selisih antara pendapatan negara terhadap pengeluaran yang setelah dikurangi bunga utang.

Kecenderungan penurunan keseimbangan primer ini, bahkan sempat menyentuh angka positif, menunjukkan kemampuan pemerintah untuk tidak berutang demi menutupi utang.

Bayangkan angka keseimbangan primer ini bisa semakin turun bila bunga berutang bisa lebih rendah. Coba cermati peraga:

Saya selalu menilai kehebatan Presiden itu banyak ditentukan oleh kemampuan mengambil keputusan yang berat yang dapat disetujui masyarakat. Kebijakan yang kurang populis. Pahit di depan, namun manis kemudian. Sengara membawa nikmat.

Bukan nikmat membawa sengsara seperti kasus Penyakit Belanda.

Jadi coba cermati peraga yang menunjukkan perkembangan neraca berjalan, neraca perdagangan, defisit neraca minyak dan harga minyak.

Sejak tahun 2004, kita bukan lagi negara OPEC. Coba cermati sejak kapan defisit neraca minyak (histogram) terus memburuk.

Kapan kira-kira saat terbaik kita menurunkannya agar tidak lebih buruk. Pandangan saya adalah ketika neraca perdagangan barang surplus yakni pada periode 2009-2011.

Sebagai kesimpulan pada hakikatnya tidak ada yang baru dalam pidato Pak Prabowo. Dapat dipastikan Dorongan Besar juga akan dibiayai dengan utang.

Salam,

Budi Hikmat

Direktur Strategi dan Kepala Makro Ekonomi PT Bahana TCW Investment Management

Jadi Sentra Produksi, Masyarakat Jatim Diminta Kawal RUU Pertembakauan

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat diminta ikut mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan. Ini terutama ditujukan kepada masyarakat produsen utama tembakau nasional di Jawa Timur. 

Ini diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang mengatakan jika Jawa Timur punya kepentingan atas RUU Pertembakauan karena memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi tembakau nasional.

Sejumlah daerah di Jatim seperti Madura, Probolinggo, Pasuruan, Jember dan Banyuwangi merupakan penghasil tembakau. “Itu semua sudah meliputi 47 persen produksi tembakau nasional,” kata dia, Selasa (15/1/2019).

Inisiator RUU Pertembakauan itu menjelaskan, sebagian besar masyarakat di wilayah Probolinggo-Pasuruan berprofesi sebagai petani. Banyak petani di Probolinggo yang menekuni produksi tembakau.

Dia pun komitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan petani tembakau. Apalagi, petani tembakau sudah terbukti memiliki kontribusi besar bagi penerimaan negara.

“Sumbangan tembakau untuk penerimaan negara dalam bentuk cukai itu Rp 150 triliun, ditambah pajak sekitar Rp 200 triliun. Ini artinya lebih dari Rp 300 triliun untuk negara,” ujar dia.

Adapun dikatakan, saat ini penerimaan negara dari cukai dan pajak rokok dialokasikan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, gaji guru, tentara, perawat, dokter. Namun, sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tembakau sebagai komoditas.

Misbakhun mengatakan, tembakau sebagai hasil produk pertanian agrikultura juga berpotensi mengalami jatuh harga. Karena itu, harus ada upaya menjaga tembakau sebagai komoditas.

Untuk itu pula Misbakhun akan mengusulkan agar dalam RUU Pertembakauan juga mengamanatkan pembentukan tim penentu harga. Pihak yang duduk dalam tim itu adalah unsur pemda, asosiasi petani tembakau dan pabrikan atau pengusaha rokok.

“Nanti akan dicarikan mekanisme penetapan harga tembakau sehingga stabil. Sering kali para tengkulak memesan tembakau terlebih dahulu tembakau sebelum dipanen sehungga harganya di tingkat petani jatuh,” katanya.

2 dari 2 halaman

Nasib Petani

Dia  mengharapkan jika kelak UU Pertembakauan berlaku maka akan bisa memberikan titik cerah bagi nasib petani. Sebab, melalui UU itu pula akan ada pengaturan tentang bagaimana petani bisa mendapatkan akses terhadap bibit dan sarana alat dan ketersediaan pengairan yang baik.

Dalam RUU Pertembakauan, katanya, juga akan ada klausul yang mewajibkan pemerintah melakukan penelitian agar tembakau bisa diolah menjadi produk selain rokok.

“Inilah salah satu UU yang diusulkan, termasuk di dalamnya adalah pabrikan lokal harus menyerap tembakau nasional sebesar 80 persen,” kata Misbakhun.