Revitalisasi Pasar Diyakini Bisa Dorong Penerimaan Daerah

Liputan6.com, Jakarta Langkah revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan pemerintah dinilai dapat mendorong peningkatan retribusi pajak serta penerimaan daerah secara keseluruhan.

Pengamat Ekonomi Candra Fajri Ananda mengatakan, peningkatan retribusi pajak dapat terjadi karena pembenahan manajemen pasar yang disertai perbaikan kapasitas dapat menyumbang kegiatan ekonomi lebih besar.

“Pajak daerah pasti naik, kalau pasar tradisional itu direvitalisasi,” kata pengajar Universitas Brawijaya ini seperti mengutip Antara, Kamis (14/3/2019).

Candra menambahkan revitalisasi pasar rakyat juga dapat meningkatkan omzet para pedagang serta memperkuat kegiatan ekonomi pelaku usaha kecil agar lebih kompetitif dan tidak kalah bersaing dengan ritel besar.

Meski demikian, dia mengingatkan upaya meningkatkan daya saing pasar tradisional bukan hal yang mudah karena pasar modern telah memiliki manajemen maupun pasokan logistik yang lebih unggul.

Dalam kesempatan terpisah, Pengelola Pasar Rakyat Purbolinggo, Lampung Timur, Budi Hariyanto mengakui revitalisasi pasar tradisional memberikan manfaat bagi kegiatan perekonomian di daerah.

Menurut dia, tidak hanya kualitas pelayanan yang meningkat, namun juga terdapat perbaikan dari sisi manajemen maupun pengelolaan pasar, terutama dari sisi kebersihan.

“Dengan tampilan beda, pengunjungnya semakin bertambah kurang lebih 20 hingga 30 persen. Ini penambahan konsumen,” katanya.

Selain itu pengelolaan retribusi untuk kios maupun sampah menjadi lebih teratur sehingga memberikan peluang bagi tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Pengelola Pasar Gunung Sari, Kota Cirebon, Edi Mahdi mengatakan upaya pembenahan pasar tradisional telah memberikan kesadaran kepada pedagang untuk terlibat dalam isu pengelolaan sampah.

Untuk itu, pengelola meminta pedagang guna memperhatikan masalah kebersihan kios maupun lingkungan sekitar dengan menertibkan aktivitas pembuangan limbah.

Penertiban ini telah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah provinsi, Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun pemerintah pusat sehingga pasar ini layak disebut sebagai pasar yang sehat.

Pemprov DKI Jamin Tak Ada Jual Beli Lurah Saat Rotasi Besar-besaran

Jakarta – Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah menjamin tidak ada jual beli jabatan lurah saat rotasi 1.125 pejabat DKI Jakarta. Bila ada bukti, Saefullah meminta agar informasi itu diteruskan padanya.

“Saya jamin, sama sekali tidak ada permainan uang. Kalau ditemukan di lapangan, infokan ke saya. Saat itu juga kita selesaikan, kalau ada penerimaan permainan uang,” ucap Saefullah kepada wartawan di JPO Gelora Bung Karno (GBK), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (28/2/2019).

Menurut Saefullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki kewenangan untuk merotasi pejabat di bawahnya. Hal itu, untuk mendukung program yang telah dicanangkan.

“Semua itu hak pimpinan. Jadi, rotasi di TNI, Polri, dan daerah lain, di mana saja. Itu biasa-biasa saja rotasi itu. Kalau kepala daerah mau mengusung visi misi lebih cepat terwujud. Ya hak dia untuk rotasi,” kata Saefullah.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut rotasi Anies terhadap lurah dan camat berbau politis. Apalagi, menurut Prasetyo, banyak lurah dan camat yang diturunkan menjadi sekretaris lurah dan sekretaris camat.

“Pertanyaannya, kalau ada camat jadi sekcam (sekretaris camat) atau lurah jadi sekkel (sekretaris kelurahan), ini aneh ini buat saya. Dan tempat-tempat itu (lokasi pemindahan) kok berbaunya politis sekali,” ujar Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Selasa (26/2).

Namun Anies menepis Prasetyo. Anies menegaskan kewenangannya dalam perombakan pejabat di Pemprov DKI.

Mengenai isu jual beli jabatan lurah itu disoroti Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas. Namun di sisi lain dia mendukung rotasi pejabat besar-besaran oleh Anies bila tujuannya untuk proses penyegaran organisasi.

“Bagus kalau untuk penyegaran, itu kita dukung tetapi untuk desas-desur bahwa pemilihan lurah ini ada tarifnya, ini kurang bagus. Ini yang mesti pak Anies (perhatikan). Banyak keluhan dari lurah-lurah yang menyampaikan ke kita, bahwa ini ada tarif,” kata Hasbiallah.

Hasbi mengaku tidak tahu pasti soal kebenaran informasi tersebut. Menurut dia, kabar soal tarif menjadi lurah ini memang beredar di kalangan PNS.

“Rame isu di kalangan bawah, di lurah seperti itu, yang saya tahu. Kebenarannya mana saya tahu,” ujar dia.
(dhn/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sri Mulyani Akui Ada Kebijakan Pemerintah yang Populis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak masalah apabila kebijakan pemerintah selama ini dianggap populis atau mengutamakan kebijakan yang disukai rakyat.

Dia mengakui jika selama ini ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla berpihak kepada rakyat.

“Jadi populis juga sebenarnya nggak salah, karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat,” ujar dia saat menjadi pembicara dalam acara CNBC Ekonomi Outlook 2019, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Bendahara Negara ini mengatakan, dalam memutuskan suatu kebijkan pemerintah sangat berhati-hati. Meski tidak semuanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun dalam merumuskan kebijakan pemerintah lebih dulu mencari tahu apa yang jadi kebutuhan sebagian besar masyarakat.

“Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, ada kemudian kalau dilihat di masyarakat. Kebutuhannya adalah bahan makanan pokok makanan yang murah dan segala sesuatu kalau bisa semurah mungkin. Kalau bisa gratis itu memunculkan semua ide diberikan dalam harga yang sangat murah atau diberikan subsidi,” jelas Sri Mulyani.

Dia mencontohkan, program pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilainya cukup populis, yakni terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). “Kalau kita bisa bicara dengan program presiden sekarang bicara soal SDM itu juga populis,” tutur dia.

Kebijakan-kebijakan populis ini yang kemudian dianggapnya akan mendorong masyarakat semakin yakin kepada pemimpin negara. Sebab kebijakannya memenuhi harapan masyarakat, meski belum tentu menyelesaikan persoalan negara.

“Karena dalam pemilu yang memiliki sistem demokrasi adalah kita ingin pemimpin kan dipilih oleh rakyatnya dan kebutuhan rakyat bisa percaya pada pemimpin itu kemudian memunculkan berbagai indikasi untuk bagaimana masyarakat bisa menilai bahwa calon yang akan dipilih itu memang memenuhi harapan,” pungkasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Apresiasi Kinerja Pengusaha RI Genjot Ekonomi Domestik

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja pengusaha sepanjang 2018.

Itu ia sampaikan pada pertemuan dengan para pengusaha yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

Dia menjelaskan, di tengah gejolak ekonomi dunia yang terus-menerus terjadi sepanjang tahun lalu dan melonjaknya harga minyak dunia hingga mendekati USD 80 per barel, kinerja pengusaha Indonesia cukup besar mendorong ekonomi domestik.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh dunia usaha, karena 2018 kita sudah tutup. Dan tahun itu bukan tahun yang mudah, banyak pengusaha yang bertanya benar tidak tahun 2018 krisis, tepat 10 tahun dari krisis 2008 itu hoax,” ujar dia di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2/2019).  

Dia mengungkapkan, ketaatan para pengusaha membayar pajak ikut andil berkontribusi dalam membangun pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. 

Itu ditandai dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berjalan positif dengan pencapaian penerimaan negara yang melebihi target atau 102,5 persen serta realisasi belanja pemerintah pun mampu mencapai 99 persen untuk pendidikan, kesehatan, belanja modal, hingga dana transfer ke daerah.

“Dan itu merupakan hasil kombinasi dari harga minyak, kurs, kondisi suku bunga, serta ketaatan Bapak/ Ibu sekalian membayar pajak,” ujar dia.

Kendati begitu, Sri Mulyani menekankan agar para pengusaha tetap waspada atas pergerakan perekonomian yang akan terjadi pada 2019.

“Ke depan kita harus naikkan kewaspadaan. Jadi terimakasih atas seluruh sumbangan, kepatuhan, kontribusi bapak dan ibu sekalian, yang membuat ekonomi kita memiliki daya tahan. Saya ingin dengar aspirasi dari bapak-Ibu semua,” pungkasnya.

KPK Tetap Usut Aliran Duit ke DPRD Terkait Meikarta

Jakarta – KPK tak memasukkan dugaan aliran duit dan fasilitas buat anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam dakwaan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dkk di kasus dugaan suap Meikarta. Namun, dugaan aliran duit dan fasilitas itu tetap diincar KPK.

“KPK tidak akan berhenti hanya pada orang-orang yang sudah diproses saat ini ya. Ada sejumlah pihak yang diduga sebagai pemberi yang sudah dilakukan penuntutan tinggal ditunggu vonis dan pertimbangan hakimnya. Ada pihak yang diduga sebagai penerima. Pihak lain akan tetap kami kembangkan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Febri menyatakan dugaan aliran duit dan fasilitas untuk sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu terkait perubahan aturan tata ruang yang juga diduga masih terkait proyek Meikarta. Sedangkan dakwaan Neneng, menurut Febri, difokuskan pada soal dugaan suap terkait perizinan proyek.

“Kenapa pada dakwaan saat ini, untuk para penerima belum dimasukkan misalnya rincian dari dugaan penerimaan dari anggota DPRD, karena dalam konteks dakwaan saat ini fokus KPK adalah membuktikan adanya dugaan suap terkait pengurusan perizinan Meikarta,” ujarnya.

“Sementara keterkaitan tidak langsung terhadap dugaan penerimaan fasilitas atau uang oleh anggota DPRD itu terkait dengan kewenangan anggota DPRD di Kabupaten Bekasi karena ada keinginan atau upaya melakukan perubahan tata ruang,” sambung Febri.

Dia tak menjelaskan soal ada tidaknya penyelidikan baru terkait dugaan aliran duit atau fasilitas ke anggota DPRD ini. Febri hanya menyatakan ada kemungkinan persoalan ini bakal menjadi rangkaian di kasus Meikarta.

“Sangat mungkin menjadi rangkaian ya. Karena secara rinci nanti akan dibuktikan fakta-faktanya pada proses persidangan ini,” ucap Febri.

Dalam proses penyidikan terhadap Neneng sebelumnya, KPK sempat memeriksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi. KPK juga sempat menyatakan ada dugaan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu menerima fasilitas wisata bersama keluarganya ke Thailand.

Fasilitas itu, diduga KPK terkait pembahasan rencana detail tata ruang (RDTR) di DPRD yang masih terkait kepentingan Meikarta. KPK juga menyatakan ada pengembalian duit senilai Rp 180 juta dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam proses penyidikan kasus ini.

Namun, dalam dakwaan untuk Neneng dan 4 anak buahnya, yaitu Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, tak ada disebut soal dugaan fasilitas wisata ke anggota DPRD itu.

Dalam dakwaan itu, Neneng Hasanah, Jamaludin, Dewi, Sahat, dan Neneng Rahmi didakwa menerima suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta. Total suap yang diterima disebut sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu (atau sekitar Rp 2,7 miliar lebih dalam kurs saat ini) sehingga totalnya menjadi Rp 18 miliar lebih.
(haf/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Terungkap, Bagi-Bagi Jatah Bupati Neneng Cs dalam Kasus Suap Proyek Meikarta

Liputan6.com, Bandung – Sidang kasus suap perizinan proyek Meikarta kembali digelar. Persidangan kali ini menghadirkan terdakwa Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin bersama empat pejabat Pemkab Bekasi lainnya atas penerimaan suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta.

Neneng Cs menjalani sidang dakwaan. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati Neneng dan kawan-kawan dengan total suap yang diterima sejumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu.

“Para terdakwa memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta,” ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (27/2/2019).

Mereka yang duduk di kursi terdakwa yakni Bupati Neneng, Jamaludin sebagai Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

Masing-masing terdakwa menerima suap untuk kepentingan berbeda meski secara umumnya terkait perizinan proyek Meikarta. Begitu juga dengan besaran uang yang diterima berbeda-beda.

“(Pemberian suap) agar terdakwa Neneng Hasanah Yasin menandatangani IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) pembangunan Meikarta sebagai salah satu syarat untuk penerbitan IMB tanpa melalui prosedur yang berlaku,” ucap jaksa.

“Para terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu dengan rincian,” lanjut jaksa.

Dalam dakwaan, para terdakwa menerima uang sebagai berikut. Neneng Hasanah Yasin menerima Rp 10.830.000.000 dan SGD 90 ribu, Jamaludin Rp 1,2 miliar, Dewi Tisnawati Rp 1 miliar dan SGD 90 ribu, Sahat Maju Banjarnahor Rp 952.020.000 dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp700 juta.

Neneng Hasanah beserta empat anak buahnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Selain kelima terdakwa, jaksa KPK juga menyebut adanya aliran uang ke sejumlah orang lainnya yang belum berstatus sebagai tersangka. Salah satu pemberian disebut mengalir pula untuk Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa.

Mereka adalah Daryanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi yang menerima Rp500 juta, Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi Tina Karini Suciati Santoso Rp700 juta, Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Pemkab Bekasi, E Yusup Taupik Rp500 juta, Sekda Pemprov Jabar Iwa Karniwa Rp1 miliar dan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau BMPR Pemkab Bekasi Yani Firman SGD 90 ribu.


Simak video pilihan berikut ini:

Terangsang Saat Mencekik Leher Pasangan Ketika Berhubungan Seks, Normal?

Liputan6.com, Jakarta Beberapa orang memiliki preferensi hubungan seks yang cukup kasar. Salah satunya adalah ketika dia terangsang saat mencekik leher pasangannya. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Melansir Men’s Health pada Selasa (26/2/2019), mencekik saat berhubungan seks adalah hal yang berbahaya. Mau tidak mau, untuk melakukannya tidak boleh sembarangan dan harus dipraktekkan dengan sangat hati-hati. Walaupun banyak adegan erotis yang menggambarkan betapa seksinya hal itu, bukan berarti Anda harus menirunya di kehidupan nyata.

“Untuk pria, mencekik sangat dekat dengan orgasme dan memiliki efek euforia saat klimaks, tetapi harus selalu dilakukan dengan aman,” kata pakar keintiman dan hubungan Lia Holmgren.

“Wanita bisa mendapatkan orgasme yang lebih intens ketika ditambah dengan permainan nafas,” tambahnya.

Simak juga video menarik berikut ini:

2 dari 2 halaman

Tindakan menyerahkan diri

Holmgren mengatakan, daya tarik karena cekikan mungkin bisa melebihi orgasme. Rangsangan itu memiliki implikasi psikologis yang mendalam dan memberikan kedua pihak kesempatan untuk mengeksplorasi peran yang berbeda dalam berhubungan seks.

Cekikan menggaris bawahi tentang pengendalian dan penerimaan kontrol. Memberikan seseorang izin untuk mencekik Anda atau sebaliknya, memungkinkan mengambil peran dominan di ranjang. Ini merupakan bentuk dari apa yang diinginkan orang sebagai melepaskan kendali atau penerimaannya.

“Cekikan adalah tindakan penyerahan diri, ketika kita sepenuhnya mempercayai pihak lain, pihak dominan akan membiarkan mereka mengambil kendali penuh untuk ‘mengancam jiwa’ atas pihak yang tunduk,” kata Holmgren.

Dia menambahkan, aspek mengancam jiwa ini haruslah dianggap sebagai fantasi saja. Anda seharusnya tidak benar-benar pengalaman yang mendekati kematian. Namun, potensi akan hal itu dianggap memberikan sensasi saat berhubungan seks.

Mahathir bakal Gratiskan Jalan Tol di Malaysia

Jakarta – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad nampaknya serius akan menggratiskan jalan tol atau memberikan diskon tarif tol di negara yang dipimpinnya. Hal ini juga sebagai bukti mewujudkan janji politiknya.

Koalisi Pakatan Harapan telah memulai pembicaraan dengan Gamuda Berhad untuk membahas akuisisi konsesi empat jalan tol yang sahamnya masih dikuasai korporasi.

Adapun, empat jalan tol tersebut adalah ruas Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), ruas Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), ruas Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan ruas Terowongan SMART.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri, Mahathir mengatakan pemerintah Malaysia bermaksud untuk menghapuskan mekanisme tol yang ada usai berhasil mengakuisisi.
“Pakatan Harapan telah berjanji dalam manifesto pemilihannya untuk mengambil langkah-langkah untuk memperoleh konsesi jalan, dan menghapuskan biaya tol secara bertahap, sesuai dengan ketentuan perjanjian konsesi,” katanya seperti dikutip dari Kantor Berita Malaysia Bernama, Selasa (26/2/2019).

Setelah proses akuisisi selesai, pemerintah Malaysia akan menggratiskan tarif tol secara bertahap. Di mana, warga bisa menggunakan jalan tol secara gratis di luar jam sibuk antara jam 11.00 malam hingga jam 05.00 pagi waktu setempat.

Sedangkan pada jam sibuk, pemerintah Malaysia akan menerapkan ‘biaya kemacetan’ (congestion charge) selama enam jam. Besaran tarifnya hampir sama dengan tarif tol yang berlaku saat ini.

“Pada jam perjalanan ‘normal’ lainnya, penumpang akan menikmati potongan harga hingga 30 persen dibandingkan dengan tarif tol yang ada,” ujar dia.

Mahathir mengungkapkan bahwa pendapatan yang dikumpulkan dari ‘biaya kemacetan’ akan digunakan untuk operasional, pemeliharaan jalan tol, dan pembayaran pinjaman.

Tidak hanya itu, jika terdapat kelebihan penerimaan dari ‘biaya kemacetan’ akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umun di Malaysia.

Menurut Mahathir, mengenai pemberlakuan kebijakan ini akan diumumkan oleh Menteri Keuangan pada waktu yang tepat (hek/zlf)

Produksi Minyak Siap Jual di Sumbagut Lampaui Target

Liputan6.com, Jakarta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, produksi minyak siap jual (lifting minyak) d‎i wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memenuhi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.

Pengawas Utama Lifting SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison mengatakan, berdasarkan data operasional dokumen lifting Januari 2019, lifting minyak mentah dan kondensat mencapai sekitar 222,330 ribu barel perhari (bph).

Adapun target APBN 2019 untuk sembilan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) produksi yang berkontribusi di wilayah operasi Sumbagut sekitar 211,939 bph atau 4,9 persen lebih tinggi dari target APBN.

Sementara jika dibandingkan dengan penetapan target lifting WP&B (Work Program and Budget) 202,155 bph, maka angka kenaikannya mencapai 10 persen. Jumlah tersebut belum termasuk produksi minyak di laut Anambas dan Natuna Propinsi Kepulauan Riau, yang diawasi Pengawas SKK Migas Pusat.

“Lifting minyak bumi dan kondensat di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), berhasil melampau target yang ditetapkan pemerintah melalui APBN, pada awal tahun 2019,” kata Yanin, di Jakarta, Senin (25/2/2019).

Menurutnya, lifting minyak di wilayah Sumbagut yang melampaui target didapat seiring penerapan kebijakan baru, berupa pengawasan langsung kegiatan lifting oleh Pengawas Lapangan SKK Migas untuk mengamankan penerimaan negara mulai dirasakan hasilnya.

Selain pengawasan langsung oleh SKK Migas, capaian positif ini terjadi karena realisasi produksi minyak yang membaik serta adanya kebijakan untuk memaksimalkan lifting bulanan.

Dibandingkan pada tahun sebelumnya total kenaikan pada bulan Januari tercatat sekitar 11 persen. Pada 2018 sebesar 6,274,682 barel. Sedangkan pada tahun 2019 mencapai 6,892,215 barel.

Menurut Kepala Divisi SDM SKK Migas, Hudi D Suryodipuro, SKK Migas telah memiliki 160 pengawas lifting profesional tersertifikasi, di wilayah Sumbagut sendiri telah ditempatkan 17 pengawas lifting yang langsung ditempatkan di terminal titik serah minyak di Perusahaan KKKS.

Terkait lifting 2019 diharapkan mendekati bahkan sama dengan produksi, sehingga kontribusi migas sebagai penerimaan negara terbesar dari sektor Pendapatan nasional bukan pajak (PNBP) dapat terus ditingkatkan.

2 dari 2 halaman

Kontribusi

Kepala Perwakilan Sumbagut Avicenia Darwis pada kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih atas arahan dan dukungan positif manajemen kepada Pengawas Lifting SKK Migas.

Avicenia juga menyampaikan apresiasi sikap profesional Pengawas lifting di lapangan ditengah situasi kendala kebakaran hutan dan asap di daerah operasi Blok Rokan di Dumai, Riau.

“Pengawas Lifting dan tim supporting bekerja profesional mengawal pergerakan lifting dan kita patut berikan apresiasi,” jelas dia.

Saat ini secara nasional kontribusi lifting minyak dan kondensat minyak wilayah operasi Sumbagut sekitar 30 persen dari target APBN yang mencapai 775 ribu barel perhari. Di wilayah Sumbagut sumber produksi utama berasal dari Blok Rokan – PT Chevron Pacific Indonesia.

Selain Chevron, terdapat KKKS Produksi minyak lainnya yaitu Pertamina EP, BOB BSP-PH, EMP Malacca Straits, EMP Tonga, PHE Siak, PHE Kampar dan PHE NSO-NSB dan SPR Langgak. Wilayah Kerja SKK Migas Sumbagut sendiri masih mengcover wilayah migas di Propinsi Riau, Aceh dan Sumatera utara.

Minat Warga Pasaman Barat Jadi Pengawas TPS Pemilu 2019, Tinggi

Liputan6.com, Simpang Empat – Minat masyarakat menjadi pengawas tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), cukup tinggi.

Salah satunya, dapat dilihat saat penerimaan calon pengawas TPS di Kecamatan Sasak Ranah Pasisia. Sekitar 65 orang pelamar mendaftar, sementara hanya ada 49 orang yang akan diterima.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Anton Junaidi mengungkapkan soal minat masyarakat cukup tinggi menjadi pengawas TPS itu.

Menurut dia, tingginya partisipasi pendaftar juga dampak dari kegiatan jemput bola ke kampung dan sosialiasi menggunakan pengeras suara yang dilakukan oleh petugas panwaslu kecamatan beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, wilayah kerjanya Kecamatan Sasak, butuh 49 pengawas TPS.

“Seluruh berkas pelamar sudah berada ditangan petugas dan memasuki tahapan seleksi administrasi. Setelah lulus seleksi administrasi petugas akan melakukan wawancara,” ujar Anton di Simpang Empat, Minggu (24/2/2019), seperti dilansir Antara.

2 dari 3 halaman

Sambut Baik

Anton pun menyambut baik tingginya jumlah pelamar pengawas TPS. Sebab, kata dia, hal itu tentu sangat baik dalam rangka menyukseskan pemungutan suara pada 17 April 2019 nanti.

Setelah seleksi pengawas TPS akan mendapatkan pendidikan dan bimbingan teknis dan pelantikan oleh komisioner Bawaslu.

“Pembekalan bagi pengawas sangat perlu dalam rangka mengawasi TPS dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu,” ujar Anton.

Ia juga berharap nantinya petugas yang lulus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Jaga independensi dan jika ada kecurangan segera laporkan. Mari sukseskan Pemilu nanti,” ucap Anton.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pensiunan PNS Juga Dapat THR 2019

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan tunjangan hari raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau THR PNS pada Mei 2019. Pemberian THR tersebut dipastikan juga untuk pensiunan PNS.

“Pensiunan PNS juga dapat,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani saat dihubungi Liputan6.com, lewat pesan singkat, Sabtu (23/2/2019).

Ia menuturkan, pihaknya belum dapat memastikan jumlah besaran THR PNS dan pensiunan. Hal ini karena menunggu payung hukumnya. “Nanti tunggu PP-nya dulu,” ujar Askolani.

Adapun sumber dana THR PNS dan pensiunan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. “Iya dari APBN sudah ada di UU APBN 2019,” kata dia.

Dongkrak Konsumsi

Sementara itu, Ekonom Indef, Bhima Yudistira menuturkan, pemberian THR PNS dan pensiunan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat pada kuartal II 2019 terutama Mei 2019. Hal itu dinilai wajar. Akan tetapi, pemberian THR PNS dan pensiunan tidak dapat langsung angkat pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.

“Realisasi belanja pemerintah dampaknya bisa meningkat dan mendorong konsumsi masyarakat jelang Ramadan. Akan tetapi, THR merupakan belanja yang sifatnya rutin maka kenaikan tidak signifikan,” ujar Bhima saat dihubungi Liputan6.com.

Ia menambahkan, belanja pemerintah hanya berkontribusi 9-10 persen terhadap ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga juga stagnan di kisaran lima persen. “Ini kecuali jumlah THRnya naik maka dorongan konsumsi biasa saja,” kata dia.

Terkait pemberian THR yang dipercepat, Bhima menilai hal tersebut ada plus minusnya. “Plusnya proses lebih cepat. Minusnya ada tendensi gunakan THR sebagai isu populis,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Kemenkeu: Pembayaran THR PNS pada Mei 2019

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan sejumlah penjelasan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau THR PNS.

Hal ini sehubungan dengan berkembangnya berita di masyarakat yang merujuk pada surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-78/PB/2019 pada 27 Januari 2019.

Pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Negara dan Pensiunan, telah diamanatkan sebagai salah satu kebijakan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran (TA) 2019 yang tertuang pada Nota Keuangan dan Undang-Undang APBN TA 2019. 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI, Nufransa Wira Sakti menuturkan, sebelum pembayaran dilaksanakan, diperlukan proses penyusunan dasar pembayaran yang dimulai dari penetapan Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

“Mengingat jadwal libur hari raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2019 maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah bulan Mei tahun 2019,” ujar dia, Sabtu 23 Februari 2019.

Oleh karena itu, penetapan aturan berupa PP dan PMK idealnya paling lambat dilakukan April 2019 agar proses pembayaran THR 2019 dapat dilaksanakan sebelum hari raya Idul Fitri. 

Sebagai mana diketahui, pada April 2019 akan diselenggarakan kegiatan nasional yaitu pemilu anggota DPR/D dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden.

Penyusunan PP mengenai pemberian THR PNS diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Diperlukan percepatan dalam proses penyusunan PP tersebut agar penetapannya dapat dilakukan pada April 2019. 

“Dengan demikian, pembayaran THR tahun 2019 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu yaitu pada Mei tahun 2019 sebelum Hari Raya Idul Fitri,” tambah Nurfansa.

Terkait Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-78/PB/2019, ini dimaksudkan sebagai bentuk koordinasi dengan Kementerian PAN-RB selaku inisiator penyusunan PP.

Harapan agar penetapan PP dilaksanakan sebelum pemilihan presiden bertujuan untuk mendorong percepatan penetapan PP sehingga tersedia waktu yang cukup untuk proses administrasi selanjutnya hingga terlaksananya pembayaran.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senantiasa menjunjung nilai profesionalisme dan sinergi termasuk dengan kementerian lain. Hal ini demi meningkatkan kualitas layanan Kemenkeu kepada masyarakat.


Saksikan video pilihan di bawah ini: