KLHK Sita 11 Kontainer Kayu Ilegal Senilai Rp 3,5 M di NTB

Lombok Timur – 11 Kontainer berisi 177 meter kubik kayu olahan ilegal disita petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Nilai kayu sitaan tersebut mencapai Rp 3,5 miliar.

“Penanganan kasus pembalakan liar ini merupakan hasil kerja bersama antara penyidik penegakan hukum LHK dan Dinas LHK Propinsi NTB. Kolaborasi penyidikan ini perlu dijadikan contoh dan direplikasi ke daerah lain, karena terbukti mampu menjadikan proses penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif,” kata Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda, dalam siaran pers KLHK, Jumat (15/2/2019).

Kayu-kayu tersebut disita di di Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) gabungan juga mengamankan 3 tersangka.
“Selain kayu, barang bukti yang disita adalah satu set dokumen palsu ‘Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO)’ dan satu unit Kapal Layar Motor ‘Bunga Yuliana’ dengan berat 102 gross ton,”jelas Yazid.
Dia menerangkan kayu tersebut berasal dari kawasan konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara, Kabupaten Buton Utara. Yazid menjelaskan ketiga tersangka dijerat Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf b juncto Pasal 14 huruf a dan b dan/atau Pasal 94 ayat (1) huruf d, juncto Pasal 19 huruf f Undang-undang Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal alternatif yang dijeratkan kepada ketiga pelaku adalah Pasal 78 ayat (5) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit sepuluh miliar rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah.

“Barang bukti yang telah disita berupa kayu dan kapal layar motor akan dirampas untuk negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ucap Yazid.

Sementara itu, ada dugaan keterlibatan 5 orang dalam praktik penebangan liar pohon di Buton Utara. PPNS akan segera berkoordinasi dengan penyidik diproses penegakan hukumnya di Buton Utara, Sulawesi Tenggara.
(aud/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

4 Jaksa Teliti Berkas Perkara Ketua Alumni 212 Slamet Ma’arif

Liputan6.com, Solo – Kejaksaan Negeri Surakarta menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan nomor SPDP/24/II/RES.1.24/2019/Reskrim tanggal 4 Februari 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana pemilu Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Mukri mengatakan dengan diterimanya SPDP tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta telah menerbitkan surat perintah penunjukan tim jaksa penuntut umum.

“Tim JPU Kejaksaan Negeri Surakarta yang ditunjuk beranggotakan empat orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan perkara yang dimaksud,” ujar Mukri.

Saat ini Kejaksaan Negeri Surakarta masih menunggu pengiriman berkas perkara dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Surakarta.

Ada pun Slamet Maarif diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j atau Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

2 dari 3 halaman

Sesuai Prosedur

Sebelumnya, Polresta Surakarta menetapkan Slamet sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilu. Hal itu terkait orasi Slamet dalam acara Tabligh Akbar PA 212 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 13 Januari 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan penetapan Slamet Maarif sebagai tersangka sudah melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi.

Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus ini, melainkan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

KPK Kembali Dalami Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Hari Ini

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. 10 saksi direncanakan diperiksa hari ini, Kamis (14/2/2019).

Panggilan tersebut menjadi rangkaian proses penegakan hukum sejak Senin 11 Februari 2019.

“Diagendakan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi di SPN Polda Lampung,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Mereka yang diperiksa adalah Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Bonanza Kesuma; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Pindo Sarwoko; Anggota DPRD Komisi IV, Ikade Asian Nafiri; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Heri Sugiyanto; dan Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Gatot Sugianto.

Kemudian Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Muhammad Soleh Mukadam; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah Dedi D Saputra; Anggota Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Slamet Anwar; Manager PT Sorento Nusantara, Tafip Agus Suyono; dan Direktur PT Purna Arena Yuda, Agus Purwanto.

“Sebelumnya sejak Senin sampai Rabu telah diperiksa 29 orang saksi. Para saksi diperiksa untuk seluruh tersangka yang sedang diproses di penyidikan saat ini, baik dari pihak bupati, pimpinan DPRD, dan swasta,” kata Jubir KPK.

2 dari 3 halaman

Fee Ijon Proyek

KPK kembali menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaam hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa juga diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa yaitu sebesar sekurangnya Rp 95 Miliar.

Total Rp 95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp 58,6 milyar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp 36,4 milyar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang membuat Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Satgas Waspada Investasi Setop Kegiatan 231 Pinjaman Online Ilegal

Liputan6.com, Jakarta Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan 231 Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) yang tidak terdaftar atau memiliki izin OJK.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing meminta masyarakat untuk tidak melakukan pinjaman terhadap Fintech Peer-To-Peer Lending yang tidak terdaftar atau izin OJK. Ini agar terhindar dari ulah Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal tersebut.

Dia mengatakan saat ini banyak entitas Fintech Peer-To-Peer Lending yang melakukan kegiatan melalui aplikasi yang terdapat di appstore atau playstore. Bahkan juga di sosial media yang tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Satgas Waspada Investasi telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang sangat tegas terhadap Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal, dengan langkah-langkah:

1. Mengumumkan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal kepada masyarakat

2. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

3. Memutus akses keuangan dari Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal

Kemudian menyampaikan himbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK. Serta melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal.

Selanjutnya meminta Bank Indonesia untuk melarang Fintech Payment System memfasilitasi Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal

Kemudian menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum

Langkah lain, peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk penanganan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal

Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk menggunakan Fintech yang legal.

Adapun mengenai informasi daftar entitas fintech peer to peer lending yang terdaftar atau memiliki izin dari OJK dapat diakses melalui www.ojk.go.id

2 dari 2 halaman

Tips dari OJK

Sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen dan masyarakat secara berkelanjutan, Satgas Waspada Investasi memberikan tips kepada masyarakat yang ingin melakukan pinjaman pada Fintech Peer-To-Peer Lending:

Pertama, masyarakat diminta memijam pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK

Kedua, meminjam dana sesuai kebutuhan dan kemampuan

Meminjam dana untuk kepentingan yang produktif, Serta, memahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya.

Dikatakan jika masyarakat ingin memanfaatkan layanan fintech peer to peer lending sebaiknya bertanya atau berkonsultasi kepada OJK melalui Kontak OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Saat ini, sampai Februari sudah ada 99 perusahaan fintech peer to peer lending yang terdaftar dan berizin OJK. Khusus untuk perusahaan yang berizin dan terdaftar di OJK, berbagai ketentuan sudah dikeluarkan OJK dan AFPI untuk melindungi konsumen peminjam dan pemberi pinjaman.

Seperti diatur dalam POJK 77, OJK mewajibkan Penyelenggara/platform fintech lending untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya agar dapat menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.

“Setiap fintech lending yang telah terdaftar/berizin dari OJK telah dilarang untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari smartphone pengguna fintech lending yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna,” tambah Tongam.

Kemudian, setiap bentuk kerja sama Penyelenggara dengan pihak ketiga, antara lain kerja sama penagihan, wajib disampaikan kepada OJK untuk dilakukan penilaian apakah kerja sama dapat dilanjutkan atau tidak.

“Bagi masyarakat yang sudah atau merasa dirugikan oleh kegiatan perusahaan Fintech Peer-To-Peer Lending yang tidak terdaftar atau berizin OJK, Satgas menyarankan untuk segera melapor kepada pihak Kepolisian untuk segera ditindaklanjuti,” dia menandaskan.

JK Soal Slamet Ma’arif Tersangka: Bedakan Kriminalisasi dengan Masalah Hukum

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta penetapan tersangka Ketum PA 212 Slamet Ma’arif dibedakan dengan kriminalisasi. Jika harus disebut kriminalisasi, maka masalah hukum yang menjerat Slamet perlu dikaji dengan baik.

“Tentu Kita harus bedakan kriminalisasi dengan masalah hukum. Kalau ya memang, ya perlu dikaji dengan baiklah,” kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

JK mengatakan setiap pelanggar hukum memang harus ditindak dengan penegakan hukum. JK pun mengingatkan penegak hukum agar adil dalam menegakkan hukum kepada siapa saja.
“Hukum memang harus diterapkan, tetapi harus adil pada penerapannya,” ujarnya.

Sementara itu, Polri sedianya melakukan pemeriksaan terhadap Slamet pada Rabu (13/2). Namun pemeriksaan itu diundur menjadi Senin (18/2).

“Info terakhir yang kami dapat pemeriksaan pada hari Rabu nanti minta dilakukan pada Senin. Hari Senin nanti akan dimintai keterangan di Polda Jateng,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/2).

Pemintaan pengunduran jadwal pemeriksaan, menurut Dedi, diajukan pihak pengacara Slamet Ma’arif. Menurut Dedi, pemeriksaan juga akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu.

“Proses pemeriksaan akan diverifikasi kembali sesuai dengan fakta diajukan oleh Bawaslu menyangkut masalah dan bentuk pelanggaran pemilu dilakukan,” ujar Dedi.

Slamet Ma’arif mengatakan penetapan dirinya sebagai tersangka memilukan dan memalukan hukum. Slamet menyebut dirinya kini khawatir rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet.

Polri menepis penilaian Slamet, dengan menegaskan semua warga negara sama di mata hukum. “Kami menjunjung persamaan, sama di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga negara berhak menyampaikan keberatan-keberatannya. Silakan saja (keberatan), asal tetap pada koridor hukum,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kakorlantas: Boleh Pakai GPS, Tapi Jangan Utak-atik HP Saat Berkendara

Jakarta – Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri menegaskan tak melarang pengendara memakai GPS untuk menentukan arah perjalanan. Menurut dia, GPS tidak dilarang selama tidak menggangu konsenstrasi pengemudi saat berkendara.

“Itu boleh-boleh saja digunakan, sesungguhnya GPS membantu pengemudi menentukan arah, jarak, dan sebagainya. Lakukanlah penyetelan pada saat berhenti. Jadi tidak dilarang pakai GPS dengan sanksi yang disebutkan itu, tidak. Tapi manakala dilakukan pelanggaran sebagaimana saya katakan tadi itu tentu ada gangguan konsentrasi di sana, berpotensi menimbulkan kerawanan, kecelakaan, merugikan diri sendiri atau orang lain yang ada bersamanya atau di luar kendaraannya,” kata Refdi di Gedung NTMC Korlantas Mabes Polri, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2019).

Refdi menegaskan putusan MA yang melarang pengemudi menggunakan GPS saat menyetir selaras dengan kebijakannya. Refdi menegaskan pihaknya selalu melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Saya kira putusan MA adalah menguatkan lagi tentang apa yang sudah kami lakukan selama ini yang orientasinya adalah bagaimana melakukan pencegahan, sosialisasi informasi, dan pada akhirnya penegakan hukum,” ujar dia.

Refdi kemudian menjelaskan tata cara berkendara yang sesuai dengan aturan. Menurut dia, masyarakat harus bisa mengemudikan kendaraan dengan penuh konsentrasi dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

“Sebagai contoh, sepeda motor roda dua harus duduk pada tempat yang disiapkan, tidak berdiri. Di atas sepeda motor tidak boleh tidur atau tengkurap, itu kan ada dilakukan sebagian oknum, dengan ngebut. Itu namanya tidak wajar,” imbuhnya.

Pengemudi, sambung Refdi, juga tidak boleh mengendarai motor atau mobil dengan kondisi badan yang lelah atau capek. Selain itu, pengendara juga tidak diperbolehkan untuk memainkan ponsel.

“Kemudian mengendara kan harus penuh konsentrasi, bisa terganggu ketika mengantuk pasti konsentrasi terganggu, lelah, capek, menonton film, menonton video, menggunakan handphone atau mungkin mengonsumsi alkohol atau obat batuk. Yang tidak boleh itu adalah mengutak-atik handphone, GPS, dan lain-lain saat kendaraan dikemudikan, itu tidak boleh,” imbuhnya.

Sebelumnya, MK menegaskan mengemudi sambil melihat GPS di HP diancam pidana penjara atau tilang. MK beranggapan penggunaan GPS saat mengemudi bisa membuat konsentrasi pengemudi terganggu.

“Sesuai dengan ketentuan tertib berlalu lintas dalam UU 22/2009, misalnya rambu lalu lintas, bangunan, cahaya, dan lainnya. Konsentrasi pengemudi tidak boleh terganggu karena menggunakan aplikasi GPS dalam telepon seluler pada saat berkendara karena akan menyebabkan berkurangnya perhatian dan konsentrasi pengemudi yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas,” ucap Ketua MK Anwar Usman dalam salinan putusan di website MK, yang diketok pada Rabu (30/1/2019).
(knv/hri)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fakta di Balik Aksi Kejam Penyeret Kucing Pakai Motor di Pekalongan

Pekalongan – Aksi seorang pembonceng motor, ML (29) yang menyeret kucing di Pekalongan banjir kecaman. Beberapa jam setelah video aksi kejam itu beredar di media sosial, polisi mengungkap identitas pelaku.

Melalui nomor polisi yang terekam video, diketahui pria yang membonceng motor berinisial ML. Video direkamn oleh seorang mahasiswi, Diefie Hafiez Maufalia (21). Diefie merekam karena marah melihat kejadian itu. Keinginannya untuk menegur pelaku diurungkan karena takut terjadi perselisihan, lalu dialihkan dengan membuat rekaman.

“Kucingnya diseret pakai motor. Saya melihat saat di jalan Desa Babel, Kecamatan Wonokerto menuju arah pantai (Wonokerto) pukul 11.30 WIB (Minggu 10/2),” kata dia.

Diefie tidak bisa memastikan apakah kucing yang ditarik pakai tali tersebut sudah mati apa belum. Diefie hanya melihat tali yang melilit leher kucing ditarik pembonceng motor.

“Pemboncengnya yang menarik kucing,” jelasnya.

Polisi mendatangi ML di rumahnya pada Minggu (10/2) malam. Saat dimintai keterangannya, pengakuan ML berbelit-belit. Sedangkan keluarga mengatakan bahwa ML mengalami gangguan jiwa sejak usianya 22 tahun.

Polisi kemudian mengamankan ML dan membawanya ke RS Djunaid untuk mendapat pemeriksaan medis.

Menurut pengakuan kakak ML kepada polisi, anak bungsu dari lima bersaudara tersebut mulai mengalami gangguan jiwa usai belajar ilmu kebatinan tujuh tahun lalu.

“Terakhir berobat menurut pihak pihak keluarga pada Bulan November lalu di dokter Gito, sebelum ia berangkat kerja di kapal sebagai ABK,” kata Kapolsek Wiradesa, AKP Yorisa Prabowo saat ditemui detikcom di kantornya, Senin (11/2).

Bahkan, lanjut Yorisa, saat bekerja di kapal ML sempat diturunkan di Sumatera pada tanggal 23 Januari 2019 lalu, karena penyakit gangguan jiwanya kambuh.

“Jadi karena sakitnya kambuh, oleh nahkoda diturunkan di Sumatera dan dijemput oleh Fadholi (kakak kandung),” kata Yorisa.

Usai kejadian, ML sempat mengaku kepada keluarga bahwa dirinya memukul dan menyeret kucing.

“Katanya mendapatkan bisikan ghaib untuk memukul kucing hingga tidak berdaya kemudian menyeretnya pakai tali,” tambah Yorisa Prabowo.

Kapan dan di mana aksi itu dilakukan ML, polisi belum berhasil mengorek keterangan lebih jauh.

“Sampai saat ini (Senin petang) masih dalam pengaruh obat penenang, setelah sebelumnya dimintai keterangan berbelit-belit,” tambahnya.

Sehingga polisi masih belum bisa mengumpulkan keterangan dari ML maupun mengungkap seorang pelaku lain yang berperan sebagai pengendara motor.

“Kita belum menemukan titik terangnya, dari mana pelaku ini menemukan kucing dan dibawa ke mana kucingnya serta satu pelaku lagi siapa,” beber Yorisa Prabowo.

Pihaknya sendiri kini menunggu kondisi kejiwaan ML tenang untuk kembali dimintai keterangan.

Sementara itu, bila terukti bersalah kedua pelaku ini akan dijerat dengan pasal 302 KUHP tentang penganiayaan binatang dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara.

Animal Defender Indonesia secara resmi melaporkan kasus penyiksaan seekor kucing oleh pembonceng motor yang terjadi kepada polisi di Kabupaten Pekalongan. Anggota Animal Defender Indonesia dari seperti Yogyakarta, Jakarta dan Pekalongan melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pekalongan.

Sekitar 12 pecinta satwa ini melaporkan dua pelaku yang menyeret seekor kucing menggunakan sepeda motor di jalanan. Mereka membawa bukti penyebaran video yang viral di media sosial.

“Hari ini, kita pelaporan ke polisi, dan yang paling menggembirakan adalah polisi sudah bertindak dari semalam,” kata Ketua Animal Defender Indonesia, Doni Hendaru, saat ditemui usai melakukan pelaporan ke SPKT Polres Pekalongan, Senin (11/2) sore.

Ia berharap laporannya ditindaklanjuti agar penegakan hukum tentang hewan bisa menjadi satu keputusan hukum tetap.

“Hal ini agar bisa menjadi tolok ukur kawan-kawan di mana saja di wilayah hukum Republik Indonensia terkait adanya penganiayaan hewan,” katanya.

Diwawancara terpisah, Kareskrim Polres Pekalongan, AKP Agung Ariyanto mengatakan laporan ini akan ditindaklanjuti.

“Ini akan kita tindaklanjuti. Karena (salah seorang pelaku) diduga mengalami gangguan jiwa masih dilakukan pemeriksaan kejiwaanya,” kata Agung.
(sip/sip)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Erick Minta Prabowo Tak Gagal Fokus di Debat, BPN: Asal Nyerang Tanpa Dasar

Jakarta – Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, meminta capres Prabowo Subianto tidak gagal fokus saat debat kedua nanti. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyayangkan pernyataan Erick tersebut.

“Seperti pernah saya katakan dulu, kubu Pak Jokowi sekarang makin rajin mengeluarkan serangan yang lemah dasar maupun substansinya. Selain tuduhan keliru soal propaganda Rusia, ucapan Erick ini contoh lainnya,” ujar anggota Dewan Pakar BPN Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo, kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

Dradjad pun membantah bahwa Prabowo melenceng dari materi debat pada debat perdana. Menurut dia, korupsi terintegrasi dengan ekonomi. Sebab, korupsi menggerogoti sumber daya ekonomi bangsa.
“Ucapan Erick itu salah. Kenapa? Karena masalah korupsi jelas terintegrasi dengan ekonomi. Korupsi menggerogoti sumber daya ekonomi bangsa. Penerimaan negara dalam APBN menjadi jauh di bawah semestinya. Belanja negara membengkak di atas semestinya. Muncul juga ekonomi biaya tinggi, sehingga banyak sektor usaha gagal bersaing secara global,” tuturnya.

“Karena APBN tidak maksimal, remunerasi aparat hukum menjadi rendah dari semestinya, sehingga mereka tergoda jual beli hukum. Penegakan hukum diselewengkan menjadi alat mencari uang. Jadi Prabowo justru menunjukkan bahwa beliau melihat masalah secara komprehensif. Bukan sepotong-sepotong,” imbuh Dradjad.

Politikus PAN itu pun mempertanyakan cara berpikir Erick Thohir. Dia menduga Ketua TKN itu terbiasa berpikir secara sepotong-sepotong. Sehingga, salah persepsi dengan pernyataan Prabowo.

“Saya jadi bertanya, apa memang Erick dan tim-nya terbiasa berpikir sepotong-sepotong? Jika benar, pantes Presiden Jokowi sering terjerumus ke berbagai blunder. Ataukah karena kepanikan, akibat elektabilitas yang menurun terus? Padahal rakyat sudah dibombardir dengan berbagai propaganda, termasuk oleh lembaga survei. Jadinya sekarang asal menyerang, tapi justru menjadi bumerang,” katanya.

“Kasihan Pak Jokowi. Beliau itu Presiden kita. Tapi beliau sering mendapat masukan yang salah. Akibatnya, muncul lah berbagai pernyataan blunder seperti ekonomi meroket, swasembada beras, Esemka hingga penyuluh menjadi ASN,” imbuh Dradjad.

Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, kembali mengingatkan capres Prabowo Subianto tidak gagal fokus saat debat. Erick meminta Prabowo mengikuti debat sesuai dengan isu atau tema yang telah ditetapkan.

“Ini kan akhirnya ada debat ekonomi juga, justru yang kemarin korupsi jadi ekonomi, yang saya bilang jangan gagal fokus. Kita harapkan (Prabowo) sesuai dengan isunya karena rakyat sangat menunggu visi-misi,” kata Erick di Hotel Pullman, Jalan S Parman, Jakarta, Senin (11/2).
(mae/abw)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

KKP Gandeng TNI untuk Tingkatkan Pengawasan Kedaulatan Kelautan

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengamanan Sektor Kelautan dan Perikanan. Penandatangan MoU tersebut diselenggarakan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (11/2/2019).

MoU ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mewakili pihak KKP dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mewakili pihak TNI.

Susi menjelaskan MoU ini akan memperat jalinan kerjasama antara KKP-TNI dalam bidang pelaksanaan program penguatan ketahanan pangan, serta pengamanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Nusantara.

“Sejak tanggal ditandatanginya, MoU ini akan berlaku selama lima tahun mendatang,” jelas dia dalam keterangan tertulis.

Berlakunya MoU ini tidak membatalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang jangka waktunya masih berlaku. Meskipun begitu, dengan berlakunya MoU baru ini, Kesepakatan Bersama antara KKP dan TNI AL Nomor KKP 04/MEN-P/KB XII/2014 dan Nomor PKB/17/XII/2014 tentang Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan pada tanggal 1 Desember 2014 akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Susi melanjutkana, penandatangan MoU ini merupakan bentuk untuk memudahkan kerjasama antara KKP- TNI yang sudah dilakukan dengan sangat baik selama empat tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan di sektor perikanan antara lain nilai ekspor, nilai tukar nelayan (NTN), nilai tukar perikanan (NTP), dan nilai konsumsi ikan yang telah tercapai. Kendati demikian, ia merasa bahwa peningkatan pengawasan di sektor kelautan masih perlu dilakukan.

“PSDKP (Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) kita sudah memiliki tupoksi dan tugas untuk menjaga sumber daya kelautan ini. Namun, kemampuan PSDKP tentulah tidak sebesar TNI. Di situlah saya memerlukan dukungan panglima (TNI) dan seluruh jajarannya untuk kita menindak ke depan (pengawasan di sektor) sumber daya kelautan yaitu illegal export (ekspor ilegal) sumber daya kelautan, baik minyak mentah, gas, tambang, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Ekspor ilegal menjadi isu yang perlu diberikan perhatian khusus mengacu pada data yang menunjukkan bahwa eskpor ilegal mencatat kerugian yang bahkan lebih besar dari impor ilegal.

Ia mengatakan bahwa peningkatan kinerja pengawasan di sektor kelautan dan perikanan ini sangat penting untuk menghadapi perang pangan (food security) yang akan terjadi di masa mendatang.

“Food security betul akan menjadi konflik di mana-mana. Begitu juga dengan energi. Jadi, sangatlah tepat (jika) TNI dengan segala kapasitas dan kekuatannya membantu membawa KKP untuk terus bisa melakukan program-program dan kebijakan-kebijakan untuk memastikan sumber daya laut dan perikanan kita ini terus ada, produktif, dan banyak untuk selama-lamanya,” kata Susi.

2 dari 3 halaman

Pengelolaan yang Baik

“Kita semua bertekad untuk melakukan sinergi antara KKP dan TNI karena kita sadari bahwa mulai dari dasar lautan sampai pucuk gunung, negara ini sangat kaya raya. Namun, kalau kita tidak jaga maka kekayaan itu akan hilang dan kita tidak merasakannya. Bayangkan bapak-bapak, mulai dari ikan teri sampai ikan paus ada di negara kita,” ujar Marsekal TNI Hadi Tjahtanto.

Menurutnya, kekayaan itu harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik, termasuk dalam sektor kelautan dan perikanan. Dengan pengelolaan perikanan yang baik, ia berharap bahwa kekayaan sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia dapat dinikmati baik oleh masyarakat pesisir maupun industri perikanan untuk kesejahteraan rakyat.

“TNI menyadari betul untuk bisa mendukung KKP menjaga laut kita agar KKP juga bisa menjaga (laut) dengan baik tanpa adanya gangguan dari dalam maupun dari luar,” tegasnya.

TNI akan mengawal KKP mulai dari penangkapan pencuri benur, biota laut, hingga flora dan fauna yang diselundupkan melalui kapal perikanan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

TKN soal Slamet Ma’arif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar

TKN soal Slamet Maarif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif merasa diperlakukan tidak adil menyusul penetapan tersangkanya dalam kasus pidana pemilu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Slamet dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membelanya untuk fair.

“Di era politik ini, apapun yang terjadi, yang merugikan BPN Prabowo-Sandiaga pasti tuduhannya ke pemerintah, itu tidak fair,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Karding menegaskan, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka bukan asal-asalan. Masalah pidana dalam pemilu pun juga sudah diatur dalam UU Pemilu dan ditagani oleh Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).


“Itu kewenangan di Gakkumdu, ada Jaksa, Polisi dan Bawaslu. Kalau kemudian dia tersangka itu artinya ada bukti hukum yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik , apalagi sekarang ini seluruh proses-proses itu terbuka, apalagi kalau dia tokoh publik,” kata Karding.

Menurutnya, Gakkumdu pun tak akan aneh-aneh dalam penanganan kasus pemilu. Sebab hal tersebut bisa menjadi masalah dan menyerang balik penegak hukum.

“Kita fair aja, pengadilan terbuka kok, boleh didampingi pengacara, boleh di-medsoskan. Akan dapat dibuktikan di pengadilan. Pasti mereka punya bukti yang cukup. Tidak semua apa-apa ujungnya ke pemerintah, nggak bisa. Kita menganut sistem persamaan di mata hukum dan hukum yang tidak bisa diintervensi. Pengadilan memiliki independensi yang tinggi terhadap satu kasus,” tutur anggota Komisi III DPR itu.

Karding pun menyebut tim sukses dan pendukung Prabowo-Sandiaga selalu menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo bila ada pihaknya yang terkena masalah. Itu menurutnya justru sikap yang tidak adil.

“Masalahnya segala sesuatu yang terjadi terhadap gengnya BPN Prabowo ini, kelompok BPN, apa-apa kalau yang salah itu tuduhannya, framingnya adalah kriminalisasi, framingnya adalah pekerjaan pemerintah, dalangnya pemerintah, saya kira itu juga tidak fair,” sebut Karding.

Politikus PKB ini mengimbau Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan para simpatisan pasangan nomor urut 02 itu, termasuk Slamet Ma’arif untuk bijaksana dalam bersikap. Bila tidak ingin terkena kasus, kata Karding, mereka diminta untuk menjaga sikap dan tutur katanya.

“Kalau tidak ingin kena masalah, jangan berbuat salah. Kita harus proporsional. Jangan mau selalu merasa benar bisa omong apa saja tidak tersentuh hukum, setelah dihukum nyalahkan Jokowi,” katanya.

Seperti diketahui, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Kubu Prabowo-Sandiaga membela Slamet habis-habisan.

Slamet Ma’aruf sendiri menyatakan tidak adil terhadap penetapan status tersangkanya. Polisi memastikan sudah melakukan prosedur yang semestinya. Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sudah punya bukti kuat terkait kasus tersebut.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>