Di Forum PBB, RI Bicara Penegakan Hukum Tegas untuk Kejahatan Narkoba

Wina – Indonesia prihatin atas bertambahnya jumlah negara yang melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan non-medis dan rekreasional karena menganggap sebagai pelanggaran Konvensi Internasional. Indonesia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas bagi kejahatan narkotika.

“Negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk kasus-kasus kejahatan narkoba, termasuk Indonesia, berpandangan bahwa meskipun pendekatan HAM dalam mengatasi masalah narkoba merupakan hal penting, namun penerapan hukuman terhadap kejahatan terkait narkoba merupakan kedaulatan masing-masing negara,” ujar Duta Besar RI untuk Austria, Darmansjah Djumala, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/3/2019).

Hal ini disampaikan Djumala dalam pertemuan Sesi ke-62 Komisi Obat-Obatan Narkotika (Commission on Narcotic Drugs/CND) di Markas PBB Wina, Austria (18/3) waktu setempat. Djumala menjelaskan bahwa isu hukuman mati banyak diangkat dalam pembahasan isu narkoba karena hukuman mati oleh sebagian negara dipandang melanggar HAM dan tidak efektif untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba.
“Penghapusan hukuman mati belum menjadi sebuah kesepakatan universal. Hingga saat ini tidak ada hukum internasional yang menghapuskan hukuman mati. Sementara, Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) mengatur bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan atas kejahatan yang sangat serius (most serious crime),” kata Djumala.
“Untuk Indonesia, kejahatan narkoba (dalam hal ini para pengedar) masuk kategori kejahatan yang sangat serius,” imbuh Djumala.

CND merupakan pertemuan tahunan negara-negara pihak dan peninjau serta organisasi internasional terkait guna membahas isu-isu yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama dalam pengawasan peredaran narkoba, serta merupakan ajang bagi negara-negara untuk meningkatkan kerja sama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Sesi Reguler ke-62 CND diselenggarakan pada tanggal 18-22 Maret 2019, dengan terlebih dahulu diawali dengan Pertemuan Tingkat Menteri tanggal 14-15 Maret 2019.

Pertemuan Tingkat Menteri dihadiri oleh Presiden Bolivia dan Perdana Menteri Mauritius, 35 menteri kabinet, 64 pejabat setingkat menteri, serta lebih dari 500 delegasi mewakili negara-negara anggota dan peninjau CND serta organisasi internasional dan NGO. Delegasi RI dipimpin oleh Kepala BNN didampingi oleh Dubes/Watapri Wina selaku wakil ketua delegasi, serta beranggotakan perwakilan dari BNN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Polri, BPOM, dan KBRI/PTRI Wina.
(dkp/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Viral Bu Camat di Jambi Amankan Jambret dari Amukan Massa

Jambi – Video Bu Camat di Kota Jambi mendadak viral di media sosial. Perempuan yang diketahui Camat Pall Merah Kota Jambi bernama Mursida itu berhasil mengamankan pelaku jambret dari amukan massa.

Video yang berdurasi 1 menit itu terlihat ketika Camat Pall Merah itu mencoba menceramahi pelaku jambret dengan cara meminta agar pelaku jangan melakukan aksi penjambretan kembali karena akan membuat nyawanya bisa melayang jika tertangkap oleh massa.

“Jangan jambret-jambret lagi. Kamu habis nanti kamu dipukuli orang banyak,” kata Caat Pall Merah, Kota Jambi, Mursida, saat dikutip dari video tersebut Rabu (27/2/2019).

Camat perempuan yang telah berusia 54 tahun itu bahkan juga meminta agar massa yang berada di sekitar tidak melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku jambret tersebut.

“Jangan main hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri. Jangan. Mana Bhabinkamtibmas biar cepat dibawa ini jambret. Eee… jangan main hakim sendiri,” ujar Mursida dengan nada keras kepada massa yang hendak ingin memukul pelaku jambret itu.

Diketahui, aksi penjambretan itu terjadi pada Selasa (26/2) sore. Massa menangkap pelaku jambret di kawasan Talang Bakung, Kecamatan Pall Merah Kota Jambi. Pelaku jambret yang tertangkap oleh massa itu kemudian diamankan oleh Camat Pall Merah Kota Jambi, Mursida dari amukan massa.

Dikonfirmasi terpisah, Mursida mengaku dirinya sebagai aparat harus memberikan contoh penegakan hukum kepada warganya. Dia mengatakan, pria tersebut bersalah karena menjambret namun jangan sampai diamuk massa melainkan diserahkan ke pihak kepolisian.

Mursida mengaku mengamankan pelaku jambret itu bukanlah karena pencitraan.

Viral Bu Camat di Jambi Amankan Jambret dari Amukan MassaFoto: Camat Pall Merah Mursida amankan jambret dari amuk massa (Dok ist)

“Ini bukan pencitraan. Ngapain harus pencitraan. Saya sebagai Camat di Pall Merah ini bukan untuk pencitraan. Tetapi untuk bekerja dengan penuh amanah. Tap[i ingat, jangan bilang saya hanya bisa mengamankan jambret itu saja. Itu kebetulan karena melihat ada kerumunan makanya saya turun. Ternyata ada jambret yang dipukuli massa karena tertangkap warga,” ujar Mursida.

Usai melerai massa untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku jambret. Kemudian pelaku jambret itu diserahkan kepada pihak kepolisian.

(rvk/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polri: Penghentian Kasus Slamet Ma’arif Sesuai Prosedur

Liputan6.com, Jakarta – Polri memastikan penghentian kasus dugaan pelanggaran kampanye yang menyeret Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif sesuai prosedur. Polri juga memastikan tak ada nuansa politik pada penghentian kasus tersebut.

“Enggak ada (nuansa politik). Polisi profesional dalam proses penyidikan. Itu menyangkut integritas penyidik juga,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dedi menegaskan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Slamet dilakukan sesuai fakta hukum yang ditemukan.

“Artinya fakta-fakta hukum yang secara komprehensif dengan prespektif bukan hanya dari sudut pandang polisi, tapi dari saksi ahli, dan dari pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menilai suatu peristiwa itu,” tuturnya.

Bukan itu saja, gelar perkara yang memutuskan penghentian kasus Slamet Ma’arif juga dihadiri oleh unsur dari Bawaslu dan Kejaksaan sebagai kesatuan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menangani pelanggaran Pemilu. Sehingga keputusan tersebut tidak dilakukan oleh kepolisian secara sepihak.

“Gelar perkara kan diundang, jadi gelar perkara semua terkait dalam rangka memutuskan apa yang menjadi rekomendasi dalam gelar itu, dan itu hasilnya (dihentikan),” ucap Dedi.

2 dari 2 halaman

Kasus Pidana Pemilu

Sebelumnya, Slamet Ma’arif dinyatakan bebas dari jerat hukum terkait kasus pidana pemilu yang ditangani Polresta Surakarta. Kasus dugaan pelanggaran kampanye yang menyeretnya resmi dihentikan polisi.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Agus Tri Atmaja, ada tiga hal mendasari penghentian kasus ini.

Pertama dari penafsiran makna kampanye yang berbeda-beda dari para ahli pidana dan KPU. Karenanya, polisi tidak bisa melimpahkannya ke kejaksaan.Kedua, yakni unsur niat atau mens rea belum bisa dibuktikan.

Hal ini berkait dengan ketidakhadiran Slamet Ma’arif menjalani proses pemeriksaan yang hanya bertenggat waktu 14 hari. Ketiga, hal-hal tersebut sudah disepakati dengan Sentra Gakkumdu secara bersama.


Sakasikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kodam Cenderawasih Selidiki Penyebar Ancaman KKSB Nduga di Medsos

Jayapura – Kodam XVII/Cenderawasih tidak begitu saja percaya atas ancaman yang mengatasnamakan kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) Nduga pimpinan Egianus Kogoya. Kodam Cenderawasih bersama Polda Papua menyelidiki ancaman yang disebar lewat media sosial tersebut.

“Kami telah berkoordinasi dengan Polda Papua untuk menyelidiki keberadaan akun TPNPB News sehingga dapat memastikan apakah benar itu ancaman dari KKSB atau hanya bersifat propaganda untuk menimbulkan keresahan masyarakat,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, di Jayapura, Selasa (26/2/2019).

Dia mengatakan pihaknya selalu mengedepankan aspek/tindakan penegakan hukum. Sementara sebaliknya, KKSB selalu memutarbalikkan fakta dengan menyebut TNI melakukan pelanggaran HAM.
Aidi mengatakan pelaku pelanggaran HAM berat justru kelompok separatis yang terus menebar teror ke penduduk sipil.

“Mereka melakukan serangan kepada siapa saja tanpa membedakan yang mana kombatan atau non-kombatan. Karena mereka adalah kelompok liar yang tidak mengerti hukum,” ucap Aidi.

Bersama Polda Papua, Kodam Cenderawasih menyelidiki pihak yang menyebarkan berita ancaman KKSB Papua. Aidi mengatakan pihaknya juga terus mendukung langkah Polri dalam operasi penegakan hukum terhadap KKSB.

Dia menegaskan Kabupaten Nduga merupakan bagian dari wilayah kedaulatan NKRI. Aidi mengatakan TNI AD tak akan mundur, bahkan tunduk kepada ancaman dari kelompok separatis.

“Negara tidak akan mundur apalagi tunduk hanya karena adanya ancaman dari kelompok gerombolan separatis. TNI/Polri akan memberikan perlindungan keamanan kepada seluruh warga negara Indonesia termasuk di Nduga,” tegasnya,” katanya.

Aidi mengimbau kepada seluruh warga sipil terutama di Nduga untuk tak gentar atas ancaman dari gerombolan separatis. Karena memang tujuan mereka menciptakan keresahan dan rasa takut kepada masyarakat. Namun seluruh warga harus tetap waspada dalam melaksanakan aktivitas dan selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan.

“Warga masyarakat harus aktif untuk menjaga keamanan lingkungan secara swadaya dan memberikan informasi kepada aparat keamanan tentang kedudukan dan aktivitas gerombolan separatis,” pinta Aidi.

Negara akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur di Nduga untuk menjamin kesejahteraan Rakyat. TNI akan menambah pasukan untuk mengamankan proses pembangunan tersebut.

Bahkan kata dia, Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring telah memerintahkan seluruh jajaran Kodam XVII/Cenderawasih untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

“Khusus bagi pos-pos TNI yang berada di daerah rawan telah melaksanakan peningkatan frekuensi patroli keamanan dalam rangka mencegah terjadinya aksi KKSB dan memberikan rasa aman kepada masyarakat di daerah tersebut,” pungkasnya.
(jbr/jbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menyelidiki Motif Kampanye Hitam 3 Emak-Emak di Karawang

Liputan6.com, Jakarta – Kampanye hitam yang melibatkan tiga orang ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat menghebohkan media sosial.

Tiga emak-emak, yang diketahui berinisial ES (49), IP (45), CW (44) ini diduga melakukan kampanye hitam door to door terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Mereka melakukan kampanye hitam dengan membuat isu Jokowi akan melarang azan dan melegalkan pernikahan sejenis jika kembali terpilih di Pilpres 2019. Polisi pun bergerak cepat usai video yang menampilkan tiga emak-emak itu viral di media sosial.

Polda Jabar menetapkan ES (49), IP (45), CW (44) sebagai tersangka setelah diduga melakukan kampanye hitam door to door terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Tepatnya sejak tanggal 25 Februari 2019 kemarin kita menetapkan ketiganya sebagai tersangka dan statusnya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko ditemui di Mapolda Jabar, Selasa (26/2/2019).

Trunoyudo mengatakan Dalam video yang beredar, ketiganya memiliki peran masing-masing. “Ya dua orang (ES dan IP) yang dimaksud dalam konten video. Satu lagi (CW) yang memvideokan dan menambah caption (di twitter),” dia. 

Dalam video juga nampak dua ibu-ibu yang sedang berbicang dengan seorang pria paruh baya. Pria tersebut berdiri di depan pintu rumahnya. Dua ibu-ibu mengajak untuk tidak memilih Jokowi dengan menggunakan bahasa sunda.

Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin)” kata salah satu ibu yang tidak diketahui namanya.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya kini dijerat dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2 dengan ancaman 6 tahun penjara dan juga Pasal 14 ayat 2 UU KUHP terkait penyebaran berita bohong dengan ancaman 3 tahun bui.

Untuk mempertanggungjawabkan perbutannya kini ketiga tersangka berada di Polres Karawang.

“Kita lakukan penahanan dari penyidik. Karena ancaman hukuman 6 tahun. Karena memang di sana fokus terjadinya dan dasar adanya laporan dari pihak korban. Dalam hal ini adalah tim sukses pasangan calon yang disudutkan,” ungkap dia. 

Sementara itu, motif ketiga ibu melakukan kampanye hitam terhadap pasangan calon presiden nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf kini terus didalami oleh Bawaslu Jawa Barat.

Rencananya Bawaslu Jabar bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan memeriksa motif terduga pelaku.

Nantinya setelah dilakukan pendalaman, pihaknya bersama Gakkumdu akan menilai apakah ketiga perempuan tersebut melakukan pelanggaran terkait pemilu atau tidak.

“Dari Bawaslu kami lagi mengumpulkan informasi dan keterangan dulu. Nanti bersama Gakkumdu untuk pendalamannya,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Abdullah.

Menurut Abdullah, Bawaslu akan mendalami hal-hal terkait soal pemilu saja. Pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu memuat larangan dalam kampanye. Pasal itu berbunyi: Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Soal dugaan kampanye hitam itu, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin meminta kepolisian mengusut tuntas kampanye hitam yang dilakukan ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat.

Dia berharap aktor intelektual kampanye hitam ‘Jokowi terpilih tidak ada azan dan LGBT diizinkan’ juga ditangkap.

“Saya kira itu harus terus diproses karena harus dicari aktor intelektualnya di mana,” kata Ma’ruf di Kuningan, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).

Supaya, kata Ma’ruf, sumber hoaks tersebut dihentikan. Menurut Ma’ruf, kampanye hitam yang demikian sangat berbahaya.

“Sebab kalau tidak ini (ditangkap) bakal ada lagi keluar lagi jadi sumber hoaks. Itu harus diketahui dan harus diproses. ini sangat berbahaya bagi demokrasi penegakan demokrasi dan keutuhan bangsa ini isu seperti itu menimbulkan konflik,” jelas dia.

2 dari 3 halaman

Ada Peran Tokoh Intelektual ?

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Moeldoko menduga tiga orang emak-emak yang melakukan kampanye hitam terhadap capres petahana Joko Widodo atau Jokowi atas perintah pihak tertentu.

“Terstrukturlah pasti. Enggak mungkin menjalankan kalau enggak ada perintah,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Moeldoko menyebut publik tak kesulitan untuk mengidentifikasi siapa saja di balik kampanye hitam tersebut. Dilihat dari bahasa yang digunakan tiga emak-emak tersebut, terlihat jelas aktor utama kampanye yang menjatuhkan Jokowi-Amin.

Mengenai pernyataan tim BPN Prabowo-Sandiaga Uno yang membantah memberikan perintah apa pun pada tiga emak-emak itu, Moeldoko menanggapi santai.

“Bisa saja menyangkal. Kan bisa dilihat, diikuti. Pelakunya siapa? Aktornya siapa? Emak-emak. Ikuti saja. Pendidikan dia apa? Substansi isunya apa? Bisa enggak ya dia membuat struktur isu seperti itu? Kan gitu. Kan gampang. Mana bisa emak-emak bikin isu begitu kalau enggak ada seniornya,” ujar dia.

Belajar dari kampanye hitam itu, Moeldoko mengimbau kepada pihak-pihak yang tengah berkontestasi di Pemilu 2019 untuk tak membodohi rakyat. Dia berharap ajang pesta demokrasi kali ini diisi dengan adu gagasan dan program.

“Enggak usahlah pakai membodoh-bodohi rakyat. Yang saya sedih itu, berpakaian Muslim, tapi memfitnah orang kayak begitu. Itu kan keterlaluan. Jadi Muslim-nya mana? Saya yang enggak sukanya begitu. Kita sama-sama Muslim jadi enggak enak. Masak ajaran kita begitu sih? Jadi jangan cara-cara pembodohan yang berlebihan,” ucap dia.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan meminta Polda Jabar tidak berhenti melakukan penyelidikan setelah mengamankan tiga perempuan tersebut. Terlebih, ia menduga ketiga ibu rumah tangga itu tidak memahami pesan yang disampaikan.

“Kami menduga kemungkinan ada aktor intelektual di balik itu apakah ibu itu disuruh melakukan kampanye hitam, sebar fitnah, ujaran kebencian kepada masyarakat di sekitarnya untuk tidak memilih Pak Jokowi,” ucapnya di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin, 25 Februari 2019.

Selebihnya, pihak kepolisian pun diminta untuk menelusuri lebih jauh peran ketiga perempuan yang saat ini berada di Polda Jabar. Apakah ketiganya simpatisan atau relawan resmi dari paslon 02 Prabowo- Sandiaga Uno yang saat ini bersaing dengan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membantah telah melakukan kampanye hitam pada Pilpres 2019. Hal ini sekaligus menanggapi tiga ibu-ibu di Karawang yang ditangkap oleh polisi karena telah melakukan kampanye hitam.

“Kami sejak awal mengatakan bahwa Prabowo-Sandi ingin menang berkah dan bermartabat. Tidak menghalalkan segala cara hukum yang menyebar hoaks,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian di Media Center Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin, 25 Februari 2019.

“Kami harus verifikasi ulang, enggak tahu sampai saat ini tentu tim kami sedang mengkajinya tetapi ingin melakukan landasan dari BPN bahwa kami meminta siapapun relawan dari BPN Prabowo-Sandi untuk tetap tidak menyebarkan hoaks kalau melanggar itu memang konsekuensi harus siap diproses hukum,” tegas dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) ini mengungkapkan, BPN tetap meminta keadilan harus ditegakkan secara adil terhadap penyebar hoaks baik dari pendukung Prabowo-Sandi maupun pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Tetapi di sisi lain kami ingin penegak hukum berlaku adil. Para pendukung 01 yang melakukan menyampaikan hoaks dan black campaign pada 02 diproses secara hukum,” pungkas dia.


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

3 dari 3 halaman

Hindari Hoaks

Menjelang Pilpres 2019, fenomena haters dan hoax dipastikan bakal bermunculan. Begitu pun saling menyerang antarpendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di pesta demokrasi lima tahunan itu.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengimbau masyarakat tidak menanggapi dengan serius berbagai postingan di media sosial (medsos).

“Jangan gampang baperan. Dari pada buang-buang pulsa mending delete saja” ujar Rudiantara, usai kuliah umum di IPB Dramaga, Bogor.

Rudiantara menegaskan tidak akan segan-segan untuk menghapus akun media sosial atau website yang melakukan black campaign maupun menyebar informasi bohong (hoax) selama masa kampanye.

“Seperti Pilkada kemarin, Bawaslu meminta kami meng-take down beberapa akun, pasti kami lakukan,” kata dia.

Selama Pemilu 2019, Menkominfo bersama Bawaslu akan selalu mengawasi proses kampanye baik di medsos maupun area yang menjadi tanggungjawabnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan media sosial sebagai tempat saling menyerang. Alangkah baiknya diisi dengan adu program maupun gagasan untuk kebaikan Indonesia.

“Ini kan pesta demokrasi, namanya pesta harus happy, jangan jelek-jelekan, gontok-gontokan, gebuk-gebukan. Harusnya sampaikan yang baik-baik seperti program atau visi-misi saja,” tutupnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Emruscorner, Emrus Sihombing, mengatakan tidak menutup kemungkinan ada penumpang gelap yang memanfaatkan momentum Pilpres dan bergerak di media sosial. Dia mencontohkan isu-isu bangkitnya PKI atau yang lainnya.

“Saya mau katakan bahwa tidak hanya Pilpres, dalam dinamika politik penumpang gelap itu adalah sesuatu yang tak tertolak dan tak ternafikkan,” ucap Emrus di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Dia menuturkan, seharusnya, jika terjadi serangan dalam bentuk hoax, ujaran kebencian, dan sebagainya melalui berbagai saluran komunikasi, terutama sosial media, kepada salah satu peserta atau paslon, kompetitor lain yang merasa diuntungkan harus membantu.

“Sejatinya kompetitornya yang boleh jadi diuntungkan dengan isu tersebut maju ke depan menjelaskan. Bila perlu membelanya dengan narasi yang menyejukkan,” tutur Emrus.

Dia mencontohkan, jika paslon Z diserang isu yang merugikannya, sejatinya paslon X yang membelanya sembari mejelaskan bahwa mereka tidak mau menang di tengah hiruk-pikuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, ekploitasi SARA dengan berbagai bentuk.

“Jadi, tidak boleh ada pembiaran sekalipun paslon yang bersangkutan diuntungkan,” ungkap Emrus.

Sementara itu, Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga Politisi PDI Perjuangan, Zuhairi Misrawi, menegaskan, pihaknya mewaspadapi potensi munculnya penumpang gelap yang bakal menggerus suara mereka di Pilpres 2019 mendatang.

“Penumpang gelap biasannya muncul dengan memproduksi isu negatif dan berita bohong. Dengan fokus pada isu ekonomi dan pembangunan, maka isu negatif yang dimainkan penumpang gelap bisa diredam,” jelas Zuhairy.

HEADLINE: Polemik Jaga Mata Jaga Telinga di Jabar dan Aceh

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat mengumumkan pembatasan siar sejumlah lagu berbahasa Inggris. Hal tersebut diumumkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam surat edaran nomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019.

Ada 17 lagu berbahasa Inggris yang hanya boleh ditayangkan pada jam tertentu. Lagu-lagu yang dibatasi penayangannya oleh KPID Jawa Barat  itu sebagai berikut:

1. Zayn Malik (Dusk Till Dawn)

2. Camila Cabello feat Pharrel (Sangria Wine)

3. The Killers (Mr Brightside)

4. Zayn Malik (Let Me)

5. Ariana Grande (Love Me Harder)

6. Marc E. Bassy (Plot Twist)

7. Ed Sheeran (Shape Of You)

8. Chris Brown feat Agnez Mo (Overdose)

9. Maroon 5 (Makes Me Wonder)

10. Bruno Mars (Thats What I Like)

11. Eamon (Fuck it I Dont Want You Back)

12. Camila Cabello feat Machine (Bad Things)

13. Bruno Mars (Versace On The Floor)

14. 88rising (Midsummer Madness)

15. DJ Khaled feat Rihanna (Wild Thoughts)

16. Yellow Claw (Till it Hurts)

17. Rita Ora (Your Song)

KPID Jawa Barat menetapkan bahwa lagu-lagu tersebut, baik dalam bentuk lagu, video klip, dan/atau sejenisnya hanya dapat disiarkan dan/atau ditayangkan pada lembaga penyiaran yang ada di wilayah layanan Jawa Barat mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB.

“Dalam klasifikasi waktu Dewasa (D) ,” tulis penyataan KPID Jawa Barat.

2 dari 6 halaman

Polemik Pembatasan Lagu

Surat edaran yang bertajuk Pembatasan Siaran Lagu-Lagu Berbahasa Inggris ini menuai polemik. Ketua KPID Jawa Barat Dedeh Fardiah pun angkat bicara. Dia menjelaskan latar belakang penetapan aturan tersebut.

Menurut dia, latar belakang ditetapkannya aturan ini berdasarkan pemantauan dan aduan masyarakat. Kemudian, setelah disesuaikan dengan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), maka ditetapkanlah 17 lagu berbahasa Inggris termasuk kategori dewasa.

“Sebetulnya ada 86 item. Berdasarkan tupoksi KPI untuk mengawasi konten siaran, dan P3SPS, di mana di situ disebutkan, program siaran yang harus tepat waktu sesuai kategori usia, bahwa program siaran yang berupa lagu atau video clip yang berisi seks, cabul, atau aktivitas seks, masuk program dewasa, dan hanya ditayangkan jam 10 malam ke atas,” ujarnya.

“Dan pembatasan ini dilakukan di wilayah KPID Jawa Barat,” dia menegaskan.

Dedeh menyayangkan adanya anggapan negatif mengenai kebijakan tersebut. Pasalnya, KPID Jabar menetapkan aturan ini bertujuan untuk menjaga norma kesusilaan di kalangan anak-anak.

“Pasti ada pro dan kontra, tapi mudah-mudahan dengan surat edaran ini, masyarakat justru lebih aware. Itu kan lagu-lagunya mengajak ke persetubuhan, seks bebas, dan lain-lain. Tapi sekali lagi, kami bukan melarang (lagu itu), hanya membatasi jam siarnya,” ujar dia.

Dedeh menambahkan aturan ini bukan lah kali pertama. Pada 2016, KPID Jawa Barat bahkan sempat melarang penayangan lagu-lagu dangdut dengan lirik berkonten dewasa.

“Dulu ada lagu dangdut Hamil Duluan, kalau dinyanyikan anak-anak bagaimana? Ini 17 lagu bahasa Inggris masih mending karena tidak semua mengerti artinya, tapi bagi yang mengerti kan dengar anak-anak nyanyi lagu itu, jadi tidak baik,” dia menandaskan.

Surat yang ditandatangani Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah itu menyebutkan aturan tersebut berlandaskan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan KPI.

“Pasal 9 Ayat (1) & Ayat (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia dan/atau latar belakang ekonomi dan (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat,” begitu bunyi peraturan landasan kebijakan mengenai pembatasan siaran lagu bahasa Inggris yang ditetapkan KPID Jawa Barat seperti diterima Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

“Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul dan/atau mengesankan aktivitas seks (2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks,” sambung pernyataan tersebut.

Aturan Bikin Penasaran

Pengamat sosial Budi Rajab menilai aturan itu di samping memberikan dampak positif yang sesuai dengan tujuan KPID Jawa Barat membatasi jam tayang lagu-lagu berkonten dewasa, tetapi ada dampak lain yang bakal terjadi di tengah masyarakat.

Menurut dosen Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung ini, masyarakat justru akan penasaran dan mencoba mencari tahu mengenai lagu-lagu yang dibatasi penayangannya ini.

“Jadi awalnya mereka hanya menikmati lagu karena instrumentalnya yang enak, tetapi mereka tidak mengerti artinya karena menggunakan bahasa Inggris, tapi ada aturan ini justru mereka jadi penasaran, mengapa ini sampai dibatasi,” kata Budi Rajab kepada Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

Pasalnya, dia mengakui sulitnya membendung arus informasi saat ini. “Yang dibatasi, malah dicari-cari,” kata dia.

Untuk itu, Budi melanjutkan, KPID Jawa Barat harus memberikan penjelasan secara detail mengenai alasan penetapan aturan tersebut. “Diumumkan saja mengapa lagu ini dibatasi penayangannya. Semua harus jelas, sampai detail, kalau tidak detail, malah jadi banyak peluang,” dia menandaskan.

3 dari 6 halaman

Reaksi Praktisi Radio di Pantura

Edaran yang dikeluarkan KPID Jawa Barat tentang pembatasan siar 17 lagu berbahasa Inggris menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya para pegiat radio yang ada di Cirebon.

Mereka menganggap 17 lagu yang masuk dalam edaran KPID Jabar tersebut tengah hits di telinga masyarakat Cirebon. Station Manager Pilar Radio Cirebon Lutfi mengatakan, sudah mendengar kabar beredarnya batasan siar dari KPID Jabar.

“Secara resmi saya belum lihat suratnya mungkin ada di kantor nanti saya lihat. Tapi dari kabar tersebut jika benar akan kami ikuti imbauan KPID,” kata dia, Selasa (26/2/2019).

Dia mengatakan, 17 lagu tersebut banyak diminta pendengar kaum milenial Cirebon. Dia sempat menyesalkan sikap KPID Jabar yang mengeluarkan edaran tersebut.

Menurutnya, edaran tersebut terbilang terlambat karena lagu tersebut sudah beredar lama.

“Tapi kan kami tidak bisa menyamakan pendengar entah itu pendengar tahu atau tidaknya lirik. Mungkin ada yang tahu tapi tidak sedetail yang didengar KPID, hanya menikmati musiknya saja,” kata dia.

Lutfi mengaku akan segera menyosialisasikan edaran KPID ke internal radio jika surat tersebut sudah resmi diterima olehnya. Lutfi mengaku siap tidak menyiarkan 17 lagu tersebut di bawah jam 22.00 WIB.

Jika ada pendengar yang meminta diputarkan lagu tersebut, Lutfi akan meminta penyiar untuk menolak secara halus.

“Ya kami paling bilang maaf lagu tersebut tidak ada di playlist kami. Apa mungkin ini (pembatasan siar) terkait undang-undang permusikan,” kata dia.

Music Director Shelter FM Helmi mengatakan, lagu-lagu yang diputar radio komersial di Cirebon didapat dari label musik. Namun, lagu tersebut dikirim dalam dua versi.

Versi pertama adalah lagu yang sudah diedit oleh label tersebut. Sedangkan, versi kedua adalah lagu yang tidak diedit, tetapi tidak boleh disiarkan oleh radio.

“Versi yang edit itu ketika ada lirik yang berbau negatif biasanya dihilangkan sedangkan versi yang full itu biasanya untuk konsumsi pribadi,” kata dia.

Helmi mengaku siap mematuhi edaran KPID Jawa Barat sejauh memberikan dampak positif bagi radionya. Menurut dia, lirik berbau negatif tersebut sudah ada sebelum KPID menyebarkan edaran.

“Dari label juga sudah disensor kok jadi kami sebenarnya aman tapi kami menghormati imbauan KPID,” kata dia.

Dia mengaku tidak memahami apa tujuan utama KPID menyebarkan edaran terkait pembatasan siar terhadap 17 lagu berbahasa Inggris itu.

4 dari 6 halaman

Polemik Lain di Aceh

Aturan terkait kesusilaan di daerah lain juga menuai polemik. Ini terjadi di Aceh. 

Beredar selentingan dari kalangan traveler menyoal banyaknya aturan yang perlu ditaati saat plesiran di Aceh.

“Banyak aturan yang tidak jelas ukurannya, misal di pantai harus pakai pakaian sopan. Sopan itu ukurannya bagaimana?” kata Nisa yang juga perempuan asli Aceh.

“Mungkin ini juga ya yang membuat turis asing mikir dua kali untuk liburan ke Aceh. Di Aceh gak bisa pakai bikini sembarangan kayak di Bali,” katanya.

Dalam Qanun Aceh nomor 8 tahun 2013 pasal 83 tertulis setidaknya ada dua pasal yang dianggap samar dan tidak jelas, yaitu poin (1) yang berbunyi: bagi wisatawan nusantara dan mancanegara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata. Dan poin (4) yang berbunyi: bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

“Itu kan aneh, bagaimana kalau yang menonton itu suami istri, masa mereka dipisah cuma karena menonton pertunjukan di Aceh, satu tempat cewek satu tempat cowok, untuk menunjukkan ini lho mereka dipisah laki-laki dan perempuan,” kata Nisa.

Kabupaten Bireuen bahkan lebih ekstrem. Pemkab setempat pada medio 2018 pernah menerbitkan surat edaran standardisasi kedai kopi dan restoran yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari 14 poin imbauan dalam terbitan tersebut, setidaknya ada 2 poin yang paling menjadi sorotan, yaitu perihal larangan perempuan dan laki-laki bukan muhrim duduk satu meja, dan perihal larangan pramusaji melayani perempuan tanpa pendamping di atas pukul 21.00 WIB. Bagi Nisa, dua poin yang dipermasalahkan tersebut sangat aneh, membingungkan dan seperti dibuat-buat.

“Dilarang melayani wanita? Mengapa harus dilarang? Itu intimidatif sekali. Misal orang lapar, enggak boleh makan gitu? Haram satu meja, dari mana hukumnya kalau itu haram?” kata Nisa.

Nisa mengungkapkan, meski aturan Pemkab Bireuen secara teritori tidak masuk dalam wilayah tempatnya tinggal, namun Nisa mengaku kasihan dengan kaum wanita yang ada di Bireuen. Padahal sebagai anak Aceh, dirinya tahu betul bagaimana cara perempuan Aceh menempatkan diri dalam pergaulan.

Dia pun menyadari penerapan syariat Islam di Aceh memang harga mati dan tidak perlu dipersoalkan. Hanya saja, aturan yang dibuat perlu dilihat dari berbagai sudut pandang dan disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak menjadi polemik dalam masyarakat.

5 dari 6 halaman

Permainan Sentimen dan Imajinasi

Negeri berjuluk Serambi Makkah ini sangat ketat memberlakukan berbagai aturan yang berkait dengan penegakan syariat.

Sejumlah payung hukum menjustifikasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Antara lain, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya, terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara rinci menjelaskan sejumlah aturan, seperti berduaan dengan bukan muhrim, judi, dan zina. Penghakimannya terdapat dalam Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Belakangan, sejumlah kabupaten dan kota mengeluarkan berbagai aturan yang mengikat warganya dalam berprilaku. Sekali lagi, aturan-aturan ini muncul dalih Aceh merupakan selasar dari negeri dimana Islam berasal, yakni Makkah.

Sejak 7 Januari 2012 Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengeluarkan surat edaran yang melarang wanita dewasa duduk mengangkang saat berkendara. Pada 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Bireuen, mengeluarkan surat edaran mengenai standarisasi kedai kopi dan restoran.

Surat edaran itu tertandatangani pada 30 Agustus 2018 oleh Bupati Bireuen, Saifannur. Salah satu isinya melarang perempuan dan pria duduk dalam satu meja, kecuali bersama dengan muhrimnya.

Di tahun yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Barat, Ramli, Ms mewajibkan warganya berbusana Islami jika ingin mendapat pelayanan administrasi di instansi setempat. Sang bupati tak segan-segan memecat kepala dinas yang intansinya yang memberi pelayanan terhadap warga tak berbusana Islami.

Aturan-aturan berselimut syariat di Aceh bukan tidak mendapat kritikan. Ada yang melihat penggembar-gemboran syariat Islam dalih ketidakmampuan pemerintah melahirkan produk yang lebih pragmatis, berkaitan dengan ekonomi politik (ekopol), misalnya.

“Perda yang diklaim syariat sebenarnya tidak mewakili syariat. Harusnya, ketika syariat itu datang, dia merespon persoalan riil kehidupan orang Aceh tentang ekopol, pertarungan sumber daya alam, kemiskinan, eksploitasi, perdagangan atau ekonomi yang adil, sebagai bagian dari pemulihan pasca konflik,” ujar Sosiolog yang saat mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Aceh, Affan Ramli kepada Liputan6.com, Selasa malam (26/2/2019).

Perda syariat lahir akibat imajinasi sempit para politisi. Politikus di Aceh tidak memiliki imajinasi syariat yang aplikatif untuk mewarnai kehidupan ekopol di Aceh. Sehingga, yang lahir hanya aturan-aturan nirguna, yang hanya menyentuh sisi tak kasat mata individu-individu di Aceh, yang harusnya menjadi tanggungjawab si individu tersebut.

“Karena tidak ada ide, jadi harus ditutupi dengan permainan sentimen-sentimen syariat dengan imajinasi syariat yang sangat sempit,” tegas Affan.

Pemerintah menutupi kegagalan-kegagalan dalam melahirkan produk yang lebih populis dengan melahirkan produk-produk berselimut syariat. Pada satu titik, kondisi ini hendak mengesampingkan aturan liyan yang sejatinya juga sangat mendasar dan perlu bagi kehidupan orang Aceh.

“Kondisi ini memaksa para profesor mengikuti selera para politisi. Saya pernah bertanya kepada seorang profesor, kenapa dimulai dari yang 4 itu, yang khalwat, maisir, khamr. Kenapa tidak dimulai dari perbankan yang ribawi itu diperbaiki dulu. Profesor bilang, karena masyarakat kita inginnya syariat yang ada cambuknya,” kata Juru Bicara Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) ini.

6 dari 6 halaman

Tak Ada Keluhan dari Wisman

Sedikit banyak, aturan-aturan berbasis qanun atau Perda syariah itu sangat berpengaruh pada kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Namun demikian Pemprov Aceh mengklaim kunjungan wisata ke daerah tersebut naik dari tahun ke tahun.

Data dari laman Pemprov Aceh mengungkap, pada 2017 terdapat peningkatan kunjungan wisata mencapai 2,9 juta orang, yang terdiri dari 2,8 juta wisatawan Nusantara, dan sisanya sekitar 78 ribu merupakan wisman.

Angka itu meningkat dibanding capaian 2016, yaitu 2,1 juta wisatawa Nusantara dan 76 ribu wisman. Pemprov memprediksi angka kunjungan wisatawan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 saja pemprov Aceh berani menaikan target kunjungan wisman menjadi 100 ribu orang.

Kabid Destinasi Pariwisata Aceh, Muzakir, saat dihubungi Liputan6.com menolak jika qanun atau perda syariah dianggap membatasi wisatawan yang ingin berkunjung ke Aceh, khususnya wisatawan mancanegara.

“Sejauh ini tidak ada komplain dari wisman. Mereka kalau ke Sabang ikut arahan kita, ikut kita kok,” kata Muzakir.

Meski demikian, Muzakir tidak tahu persis apakah perda pariwisata di Aceh menjadi penghalang bagi wisatawan untuk menjelajahi keindahan wisata alam Aceh. Namun yang pasti dirinya meyakinkan jika belum ada wisatawan yang komplain soal qanun pariwisata di Aceh.

“Maldives malah lebih syariah dari kita, wisman banyak juga di sana,” kata Muzakir.

Terlepas dari perda pariwisata, ada beberapa hal yang membuat pariwisata Aceh diklaim semakin berkembang. Selain branding “The Light of Aceh”, makin banyaknya ragam paket wisata dan minat yang tinggi dari masyarakat yang ingin terlibat di pariwisata juga menjadi pemicu utamanya.

Sejalan dengan itu, promosi pariwisata akan terus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan, penguatan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami, dan semangat branding wisata The Light of Aceh.

Fadli Zon Tuding Pelaporan Sandiaga-Dahnil oleh Eks GAM Politis

Jakarta – Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno dan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak dipolisikan belasan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Waketum Gerindra Fadli Zon menilai pelaporan tersebut bersifat politis.

“Ya saya kira semuanya dalam rangka politik semualah bukan dalam rangka penegakan hukum,” ujar Fadli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Menurut Fadli, tak ada yang salah dengan pernyataan Sandiaga dan Dahnil. Apa yang disampaikan keduanya bukanlah suatu kebohongan.
“Apa urusannya? Hanya gara-gara pernyataan itu kan saya kira itu jelas kok. Bahwa lahannya Pak Prabowo itu ada juga ada mantan kombatan GAM yang ikut mengelola apa segala macam di situ,” katanya.

“Ketua Gerindra kan juga mantan kombatan GAM yang ada di sana, yang bekerja di sana jauh sebelum ada Gerindra malah,” imbuh Fadli.

Sebelumnya 11 eks Kombatan GAM Bener Meriah, Aceh mempolisikan Sandi ke Mapolda Aceh. Mereka memprotes pernyataan Sandi yang dinilai memfitnah.

“Yang jelas kami merasa dirugikan karena yang disampaikan itu tidak pernah kami terima. Itu adalah fitnah dan hoax yang dampaknya luar biasa juga bagi kami. Karena masyarakat menganggap kami sudah menerima sesuatu seperti yang disampaikan, faktanya itu adalah fitnah,” kata salah seorang eks GAM Bener Meriah, Joni Suryawan, di Mapolda Aceh, Senin (25/2).
(mae/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kasus Pelanggaran Pemilu Ketum PA 212 Ditutup, TKN: Wewenang Gakkumdu

JakartaPolres Surakarta menghentikan penyidikan dugaan pelanggaran pemilu yang menjerat Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menyatakan hal tersebut memang kewenangan Sentra Gakkumdu, yang di dalamnya terdiri dari unsur polisi, kejaksaan dan Bawaslu.

“Itu kewenangan dari Sentra Gakkumdu yang menangani tindak pidana pelanggaran kampanye. Kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu tahu betul apakah dugaan Slamet Ma’arif tersebut terdapat bukti yang kuat atau tidak,” kata Wakil Direktur Kampanye TKN Jokowi-Ma’ruf, Daniel Johan, kepada detikcom, Selasa (26/2/2019).

Untuk diketahui, Slamet Ma’arif sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 di Solo, 13 Januari 2019.
Daniel menuturkan pihaknya menghormati hasil rapat Sentra Gakkumdu yang menyatakan kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan ke kejaksaan. Dia menyerahkan sepenuhnya persoalan penegakan hukum pada Sentra Gakkumdu.
“Kami serahkan sepenuhnya dengan pihak berwajib, yang menentukan lanjut atau tidaknya perkara karena kuat atau tidaknya bukti yang bersangkutan,” tutur Daniel.

Daniel kemudian berpesan kepada semua pihak agar melakukan kampanye dengan cara yang tidak melanggar aturan, tidak berbau SARA dan saling menghargai.

“Demi apa? Demi Indonesia maju untuk seluruh rakyat,” tutur Daniel.

Diketahui, Polda Jawa Tengah mengumumkan bahwa Polres Surakarta telah menghentikan penyidikan kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal Slamet Ma’arif . Ada tiga alasan yang menjadi dasar kasus ini disetop.

Alasan pertama, adanya perbedaan antara ahli pidana pemilu dan KPUD Surakarta dalam menafsirkan makna kampanye. Kedua, unsur mens rea (niat) pelaku belum bisa dibuktikan karena Slamet belum sempat pernah datang saat diperiksa selama kurun waktu 14 hari. Sehingga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak dapat lagi memproses karena batas waktu penyelidikan pelanggaran pemilu selama 14 hari itu sudah habis. Alasan ketiga, hal ini telah disepakati oleh unsur-unsur Sentra Gakkumdu Surakarta dalam rapat.

(aud/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fakta-fakta Dihentikannya Kasus Pemilu Slamet Ma’arif

Jakarta – Kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang menjerat Ketum PA 212 Slamet Ma’arif di Polres Surakarta ditutup. Salah satu alasannya, polisi belum berhasil membuktikan niat atau mens rea dari Slamet.

Pada kasus ini, Slamet dijerat Pasal 492 dan 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye. Dugaan pelanggaran dilakukan saat dia menjadi pembicara dalam tablig akbar PA 212 di Solo pada 13 Januari 2019.

Polisi menjelaskan ada tiga alasan yang menjadi dasar dihentikannya penyidikan kasus pemilu Slamet Ma’arif. Berikut fakta-faktanya:

– Beda Penafsiran Makna Kampanye

Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan, kasus pemilu Slamet Ma’arif disetop lantaran adanya perbedaan antara ahli pidana pemilu dan KPUD Surakarta dalam menafsirkan makna kampanye. Dihentikannya kasus ini berdasarkan keputusan antara Sentra Gakkumdu dengan para ahli.

“Hasil pembahasan terhadap hal tersebut dengan melibatkan Sentra Gakkumdu, para ahli dengan koordinasi, diperoleh keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan Slamet Ma’arif pada saat itu belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti ditutup (kasusnya),” ujar Agus kepada detikcom ketika dihubungi, Senin (25/2/2019).

– Unsur Mens Rea

Penjelasan polisi selanjutnya atas dihentikannya kasus pemilu Slamet Ma’arif ini yakni karena unsur mens rea atau niat pelaku belum bisa dibuktikan. Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan dari pihaknya telah menyikapi kasus tersebut dengan netral, objektif, dan profesional. Penyidik, tambah Agus, menghormati pendapat dari semua unsur di Sentra Gakkumdu Surakarta.

“Kedua, unsur mens rea atau niat pelaku belum bisa dibuktikan,” ujar Agus.

Unsur mens rea belum terbukti karena Slamet belum sempat hadir dalam agenda pemeriksaan sebagai tersangka. Sementara polisi, berdasarkan undang-undang pemilu, hanya memiliki batas waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan.

– Dihentikan karena Keputusan Rapat Sentra Gakumdu Solo

Kombes Agus Tri Atmaja mengatakan unsur terakhir yang menyebabkan kasus pemilu Slamet Ma’arif dihentikan yakni berdasarkan keputusan rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Solo. Penyidik, tambah Agus, menghormati pendapat dari semua unsur di Sentra Gakkumdu Surakarta.

“Unsur ketiga, keputusan rapat Sentra Gakkumdu Solo,” ucap Agus.

Dihentikannya kasus pemilu ini juga menyatakan status tersangka Slamet Ma’arif gugur. Ketum PA 212 itu bersyukur karena kasus tersebut dihentikan. Dia mengapresiasi sikap Polri dan berharap hal tersebut terus dijaga selama gelaran Pemilu 2019.

“Alhamdulillah, semoga Polri tetap profesional dalam mengawal pilpres dan pileg,” kata Slamet saat dihubungi terpisah.
(idn/aud)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menguak Zoophilia dan Bestiality, Seks Menyimpang dengan Binatang

Liputan6.com, Jakarta Kabar incest (hubungan sedarah) di Lampung menjadi perbincangan publik, yang mana di antara anggota keluarga tersebut ada yang berhubungan seks dengan binatang. Bersetubuh dengan kambing dan sapi milik tetangga sempat dilakukan oleh si anak bungsu dalam keluarga tersebut.

Menilik kasus tersebut, berhubungan seks dengan binatang termasuk perilaku menyimpang. Dalam bahasa psikologis dikenal dua istilah, yaitu zoophilia dan bestiality. Kedua istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan perilaku seks menyimpang dengan binatang.

Zoophilia adalah daya tarik seksual terhadap binatang, sedangkan bestiality terlibat dalam hubungan seksual dengan binatang. Keduanya saling terkait, seseorang yang punya daya tarik seksual akan menyetubuhi binatang.

Psikiater Era Dutta asal India menegaskan, seks menyimpang dengan binatang adalah kejahatan spontan (zoofilia oportunistik), yang mana orang-orang secara kebetulan menggunakan binatang untuk melakukan kejahatan (kejahatan seksual terhadap binatang), dilansir dari Latestly, Senin, 25 Februari 2019.

Ini dilakukan karena mereka tidak memiliki akses untuk memenuhi hasrat seksual melalui cara yang dapat diterima secara sosial. Seseorang yang zoophiles (sebutan untuk zoophilia) memiliki kecenderungan untuk mengembangkan ikatan romantis dan emosional terhadap hewan.

Sebaliknya, mereka yang melakukan bestiality memandang, binatang hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tapi perilaku itu justru menyiksa dan melukai binatang.



Saksikan video menarik berikut ini:

2 dari 3 halaman

Ungkapan cinta yang umum

Sebuah jurnal berjudul Why People Who Have Sex With Animals Believe That It Is Their Sexual Orientation — a Grounded Theory Study of Online Communities of Zoophiles, yang ditulis Damian Jacob Sendler tahun 2018 meneliti tentang zoophilia dan bestility.

Hasil penelitian menunjukkan, semua individu yang zoophiles memandang, ketertarikan mereka terhadap binatang sebagai ungkapan cinta yang umum.

“Ungkapan cinta ini sebanding dengan ikatan cinta manusia dengan manusia. Mereka beranggapan, daya tarik zoophiles terhadap hewan hanya cinta terhadap spesies yang berbeda. Karena kita semua adalah bagian dari alam,” tulis Damian sebagai seksolog forensik di Felnett Health Research Foundation, New York, Amerika Serikat.

Jurnal juga mencatat, zoophilia dan bestiality ini termasuk perilaku seksualitas yang melibatkan cinta tanpa syarat, ungkapkan perasaan, tindakan, dan ketertarikan seksual. Hubungan heteroseksual juga terjadi dalam hewan sehingga zoophiles memandang cinta mereka dengan hewan sama dengan semua jenis cinta makhluk hidup lain.

Istilah zoophilia mulai dikenal pada abad ke-20 dan diidentifikasi sebagai America Psychiatric Association (APA) dalam bentuk paraphilia–bentuk klinis seksual yang menyimpang dan disfungsi psikologis pada individu. Ini karena ketertarikan mereka dan keinginan untuk berhubungan seks denganhewan, bukan manusia, menurut jurnal berjudul Zoophilia dan Bestiality: Cross-Cultural Perspective.

Jurnal ini ditulis Richard Kahn dari Antioch University, Los Angeles Amerika Serikat tahun 2007 dan dicetak dalam Encyclopedia of Human-Animal Relationships, Publisher: Greenwood Press.

3 dari 3 halaman

Legal di beberapa negara bagian AS

Walaupun seks dengan binatang adalah tindakan kejahatan seksual terhadap binatang, perilaku seks menyimpang ini legal di Kentucky, Amerika Serikat. Namun, seorang anggota parlemen negara bagian menyampaikan, sudah saatnya untuk melarang seks dengan binatang di Kentucky.

Kentucky adalah salah satu dari lima negara bagian yang mana bestiality adalah legal. Larangan untuk seks dengan binatang diajukan di Senat negara bagian tersebut pada awal Januari 2019.

“Bagian dari kekecewaan saya adalah orang-orang berpikir, itu (bestiality) semacam lelucon,” kata Senator negara bagian Kentucky, Julie Raque Adams, dikutip dari Courier Journal.

Kentucky juga salah satu dari beberapa negara bagian di AS yang tidak memiliki undang-undang tentang praktik hubungan seks dengan binatang. Negara lain yang tidak punya undang-undang tersebut, yakni Wyoming, New Mexico; Virginia Barat dan Hawaii, serta Washington, D.C.

Sementara itu, ada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan terhadap binatang, tapi RUU belum mendapatkan daya tarik di meja legislatif Kentucky. RUU yang diajukan pada tahun 2017 hanya melarang pelecehan seksual terhadap anjing peliharaan atau kucing.

RUU tidak membahas hubungan seks dengan binatang. Seiring wakut, penegakan hukum terlihat dengan mengawasi orang-orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap hewan.

Pada tahun 2017, FBI mulai melacak kejahatan kekejaman terhadap hewan, termasuk bestiality dalam National Incident Based Reporting Systems.