Jaksa Agung Proses Anak Buah yang Pose 2 Jari Bareng Ahmad Dhani

Liputan6.com, Jakarta – Jaksa Agung M Prasetyo memastikan akan memproses anak buahnya yang kedapatan foto bareng terdakwa kasus ITE, Ahmad Dhani dengan pose dua jari. Foto beberapa pegawai wanita Kejaksaan di Jawa Timur bersama pentolan grup musik Dewa 19 itu viral di media sosial.

Dia menegaskan, jaksa harus netral dalam Pemilu 2019.

“Sudah diperiksa, katanya hanya ngefans saja, tapi kita enggak percaya itu. Yang pasti bagaimana pun saya sudah tegaskan bahwa jaksa harus independen, harus netral tidak boleh menunjukkan kesan dalam bentuk apa pun, maupun menunjukkan keberpihakan,” ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019).

Prasetyo menuturkan, Kejaksaan Agung memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani pelanggaran yang dilakukan anak buahnya. Dia belum bisa memastikan apa sanksi yang akan dijatuhkan terhadap jaksa yang diindikasikan tidak netral tersebut.

“Kami punya tindakan internal, nanti seperti apa, sejauh mana kesalahannya, dan kesengajaannya seperti apa. Untuk saat ini yang bersangkutan mengatakan tidak ada maksud apa-apa hanya karena dia ngefans berat artis yang sekarang sedang terkena kasus,” tutur Prasetyo.

2 dari 3 halaman

Jaksa Dilarang Menunjukkan Keberpihakan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri menegaskan, jaksa dilarang menunjukkan keberpihakannya ke publik dalam urusan Pemilu 2019. Sebagai penegak hukum, jaksa harus bersikap netral.

“Tidak ada keberpihakan pada a atau b, karena kami ASN (aparatur sipil negara) kan harus netral, jadi tidak boleh. Tidak ada niat untuk seperti itu,” ucap Mukri.

Sebelumnya, beredar foto Ahmad Dhani bersama tiga wanita berseragam kejaksaan di media sosial. Dalam foto tersebut, terlihat Dhani dan salah satu wanita berpose dua jari seperti sebuah pistol.

Di masa kampanye Pemilu 2019, pose dua jari identik sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ramai Jaksa Pose 2 Jari Bareng Ahmad Dhani, TKN: Banyak yang Gampang Geer

Jakarta – Beredar foto Ahmad Dhani bersama tiga jaksa perempuan yang salah satunya berpose 2 jari. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta aparat penegak hukum lebih sensitif terhadap simbol-simbol kampanye.

“Para aparatur penegak hukum itu seharusnya lebih sensitif terhadap berbagai simbol yang selalu diasosiasikan dengan pertanda pilpres. Banyak kalangan yang gampang geer (gede rasa) dengan simbol-simbol tersebut,” kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (13/2/2019).

Ace menilai pose 2 jari adalah hal yang biasa. Namun, ia meminta aparat penegak hukum menjaga netralitasnya dengan tidak berpose jari.
“Bagi kami sih biasa-biasa saja, ya, dengan pose seperti itu. Namun sebagai aparatur penegak hukum, seharusnya mereka harus menunjukkan dan menjaga netralitasnya, termasuk dengan pertanda atau simbol seperti itu,” ungkapnya.

Ace lalu meminta pimpinan dari jaksa tersebut untuk melakukan klarifikasi lantaran foto 2 jarinya sudah viral di media.

“Jika foto itu telah menjadi viral, kami tentu pihak yang terkait, dalam hal ini atasannya, untuk dapat mengklarifikasi kepada yang bersangkutan apa maksud dibalik pose itu,” tutur Ace.

Ramai Jaksa Pose 2 Jari Bareng Ahmad Dhani, TKN: Banyak yang Gampang GeerFoto: Jaksa pose salam dua jari (ist.)

Sebelumnya, beredar foto Ahmad Dhani Prasetyo bersama tiga jaksa perempuan. Salah satu dari mereka terlihat ‘salam dua jari’ sama halnya dengan Dhani. Seteleh ditelusuri ternyata mereka bertugas di Kejati Jatim.

Kejati Jatim Sunarta saat dimintai konfirmasi membenarkan foto tersebut. Menurutnya, foto itu sudah lama dan sudah diklarifikasi kepada yang terkait.

Sunarta juga telah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan kepada ketiga oknum yang berfoto bareng Ahmad Dhani Prasetyo. Sunarta menjelaskan jika dalam foto itu ada dua jaksa dan satu pegawai TU di Kejati Jatim.

“Sudah kami periksa itu jaksa itu. Tapi jaksa itu bukan menangani kasus itu,” kata Sunarta.

Saat dilakukan proses klarifikasi, Sunarta menjelaskan jika oknum jaksa tersebut mengaku spontan dan tidak tahu serta tidak ada unsur kesengajaan. Oknum jaksa tersebut, beralasan karena ngefans dengan Dhani.

“Dia spontanitas. Karena dia ngefans dengan Ahmad Dhani. Dia beralasan disuruh ngikut oleh Ahmad Dhani dan beralasan ndak ngerti. Saya bilang ndak ada alasan tidak ngerti. Kamu jaksa itu harus paham, itukan lambang-lambang kan nggak boleh, baik nomer satu maupun nomer dua itu nggak boleh, sudah kami periksa itu jaksanya,” jelas Sunarta.
(azr/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

JK Soal Slamet Ma’arif Tersangka: Bedakan Kriminalisasi dengan Masalah Hukum

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta penetapan tersangka Ketum PA 212 Slamet Ma’arif dibedakan dengan kriminalisasi. Jika harus disebut kriminalisasi, maka masalah hukum yang menjerat Slamet perlu dikaji dengan baik.

“Tentu Kita harus bedakan kriminalisasi dengan masalah hukum. Kalau ya memang, ya perlu dikaji dengan baiklah,” kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).

JK mengatakan setiap pelanggar hukum memang harus ditindak dengan penegakan hukum. JK pun mengingatkan penegak hukum agar adil dalam menegakkan hukum kepada siapa saja.
“Hukum memang harus diterapkan, tetapi harus adil pada penerapannya,” ujarnya.

Sementara itu, Polri sedianya melakukan pemeriksaan terhadap Slamet pada Rabu (13/2). Namun pemeriksaan itu diundur menjadi Senin (18/2).

“Info terakhir yang kami dapat pemeriksaan pada hari Rabu nanti minta dilakukan pada Senin. Hari Senin nanti akan dimintai keterangan di Polda Jateng,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/2).

Pemintaan pengunduran jadwal pemeriksaan, menurut Dedi, diajukan pihak pengacara Slamet Ma’arif. Menurut Dedi, pemeriksaan juga akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu.

“Proses pemeriksaan akan diverifikasi kembali sesuai dengan fakta diajukan oleh Bawaslu menyangkut masalah dan bentuk pelanggaran pemilu dilakukan,” ujar Dedi.

Slamet Ma’arif mengatakan penetapan dirinya sebagai tersangka memilukan dan memalukan hukum. Slamet menyebut dirinya kini khawatir rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet.

Polri menepis penilaian Slamet, dengan menegaskan semua warga negara sama di mata hukum. “Kami menjunjung persamaan, sama di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga negara berhak menyampaikan keberatan-keberatannya. Silakan saja (keberatan), asal tetap pada koridor hukum,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.
(nvl/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PAN Minta Aparat Adil Tangani Dugaan Pelanggaran Kampanye Slamet Ma’arif

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, aparat penegak hukum harus adil dalam menangani dugaan pelanggaran kampanye oleh Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif. Jika tidak, kata dia, akan menggerus kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Jadi kalau penegak hukum yang dikatakan adil tapi dirasakan publik tidak memenuhi rasa keadilan tentu akan menggerus kepercayaan kepada aparat penegak hukum itu sendiri,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Dia mengakui, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka adalah kewenangan penegak hukum. Namun, dia heran dengan adanya ulama yang dikenakan Undang-Undang ITE. 

“Kalau ada perbedaan dikit-dikit kena UU ITE ya keadilan akan dirasakan publik ya. Itu kan nanti kalau dirasa tidak adil ya akan merusak kepercayaan terhadap aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Sebelumnya, polisi menetapkan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif, menjadi tersangka. Slamet disangka melakukan tindak pidana pemilu karena melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).

Kampanye di luar jadwal itu berlangsung ketika dia menyampaikan ceramah pada kegiatan Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya di Gladak, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, pada Minggu, 13 Januari 2019.

Slamet sendiri sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta selama lebih kurang 6,5 jam, Kamis 7 Februari 2019. Selama pemeriksaan tersebut, Slamet mengaku dicecar dengan 57 pertanyaan oleh penyidik Polresta Solo.

Meski begitu, Slamet meyakini bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran kampanye seperti yang ditudingkan oleh pelapor. “Alhamdulillah tadi sudah diperiksa, dan ada 57 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya jawab satu persatu,” kata Slamet Ma’arif waktu itu.

2 dari 3 halaman

Penjelasan Polisi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa penetapan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal, sudah melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus yang melibatkan wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu, namun juga bekerja sama dengan Bawaslu.

Slamet rencanya akan kembali diperiksa pada Rabu, 13 Februari 2019. Mengenai status Slamet yang telah menjadi tersangka, Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo membenarkannya.

“Betul kami panggil sebagai tersangka,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu, 10 Februari 2019.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mien Uno Tantang Minta Maaf, TKN Jokowi: Politik Jangan Libatkan Ibu

Jakarta – Ibunda cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno, Mien Uno meminta pihak yang menuding anaknya melakukan ‘Sandiwara Uno‘ untuk meminta maaf kepadanya. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menyarankan untuk tak melibatkan orang tua dalam berpolitik.

“Kita harus hormat kepada Bu Mien Uno dan ibu-ibu Indonesia yang lain yang telah mendidik dan membesarkan para tokoh-tokoh politik nasional. Mereka adalah ibu-ibu bangsa yang sangat luar biasa,” ujar Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

“Tapi, saran saya untuk urusan politik, para politisi sebaiknya jangan dikit-dikit libatkan ibu atau orang tua untuk melindungi kita. Kasihan beliau. Harusnya cukup dengan restu dan doa. Sebagai politisi, kita harus siap untuk menghadapi berbagai serangan dan tudingan,” imbuhnya.


Ace lantas mencontohkan capres petahana Jokowi. Dia mengatakan, selama ini Jokowi tak pernah melibatkan ibu dan keluarganya meski kerap dicaci maki, dihina, hingga diserang fitnah.

“Contohlah Pak Jokowi. Walaupun empat tahun ini dicaci maki, difitnah, dihina, direndahkan tapi tetap tegar, tetap bekerja dan juga tidak pernah melibatkan orang tua untuk hadapi semburan fitnah. Bahkan semburan fitnah sudah gencar sejak Pilpres 2014. Eyang Noto, Ibunya Pak Jokowi dan keluarga juga menjadi sasaran fitnah. Disebut sebut sebagai keturunan PKI, keturunan Tionghoa dan lain-lain. Tapi Eyang Noto, Ibu Pak Jokowi tetap tegar dan selalu mendoakan Pak Jokowi untuk kuat menghadapi semburan fitnah itu,” tutur Ace.

Mien Uno Tantang Minta Maaf, TKN Jokowi: Politik Jangan Libatkan IbuFoto: Ace Hasan (Zunita Putri/detikcom).

Politikus Golkar itu juga mengatakan, berpolitik haruslah berbasis nilai moral, etika dan kejujuran. Dengan demikian, tudingan bersandiwara pun tidak akan disematkan.

“Berpolitik harus berbasis nilai-nilai moral, etika dan kejujuran. Jika hanya demi syahwat kekuasaan dan peningkatan elektabilitas menggunakan cara-cara konyol, standar ganda, mengundang kontroversial, maka jelas itu pembodohan politik bagi rakyat. Apalagi dilakukan dengan cara menebar hoax dan kebencian,” ujarnya.

“Dari awal Pak Jokowi selalu mengajak bersaing dengan sehat. Pemilu bukan perang tapi kontestasi gagasan, ide dan program. Pemilu dengan kegembiraan bukan permusuhan. Pak Jokowi juga selalu menekankan Pemilu juga harus beretika dan beradab. Jadi, Bu Mien Uno harus sering-sering beri nasehat untuk kubu paslon 02 dan simpatisannya,” sambung Ace.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menilai sikap Mien Uno adalah hal yang wajar ddan manusiawi. Namun, menurutnya, perlu juga diinformasikan kepada Mien Uno bahwa sandiwara yang dilakukan putranya adalah nyata.

“Perlu kita beritahukan kepada beliau bahwa banyak fakta yang dilakukan dalam langkah politik Mas Sandi itu diduga dibangun atas sandiwara-sandiwara dan itu dapat dibuktikan. Karena itu, ini harus diinformasikan kepada beliau walaupun beliau sangat subjekttif tapi juga harus mendapatkan penjelasan dan informasi yang proporsional dari pihak lain,” ujar Karding.

“Yang kedua kalau mau diaporkan ke penegak hukum monggo saja, itu hak beliau, saya kira melapor mengambil langkah hukum adalah hak seorang warga negara, jadi kita lihat nanti prosesnya seperti apa,” imbuhnya.

Mien Uno Tantang Minta Maaf, TKN Jokowi: Politik Jangan Libatkan IbuFoto: Karding (Pertiwi/detikcom)

Sebelumnya, Mien Uno, mengaku sakit hati karena sang anak dituding kerap bersandiwara. Dia pun menantang pihak yang menuding anaknya melakukan ‘Sandiwara Uno’ untuk meminta maaf.

“Saya ingin berhadapan dengan orang itu untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang memang benar terjadi. Jadi sekarang, kalau ada orang yang mengatakan itu Sandiwara Uno, dia harus minta maaf kepada ibunya yang melahirkan dan mendidik Mas Sandi dengan segenap tenaga untuk menjadi orang yang baik. Siapa yang mau berhadapan dengan saya sebagai ibunya?” tantang Mien Uno di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
(mae/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

TKN soal Slamet Ma’arif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar

TKN soal Slamet Maarif Tersangka: Jangan Selalu Merasa Benar Foto: Abdul Kadir Karding. (Ari Saputra/detikcom).

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif merasa diperlakukan tidak adil menyusul penetapan tersangkanya dalam kasus pidana pemilu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta Slamet dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang membelanya untuk fair.

“Di era politik ini, apapun yang terjadi, yang merugikan BPN Prabowo-Sandiaga pasti tuduhannya ke pemerintah, itu tidak fair,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Karding menegaskan, penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka bukan asal-asalan. Masalah pidana dalam pemilu pun juga sudah diatur dalam UU Pemilu dan ditagani oleh Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).


“Itu kewenangan di Gakkumdu, ada Jaksa, Polisi dan Bawaslu. Kalau kemudian dia tersangka itu artinya ada bukti hukum yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik , apalagi sekarang ini seluruh proses-proses itu terbuka, apalagi kalau dia tokoh publik,” kata Karding.

Menurutnya, Gakkumdu pun tak akan aneh-aneh dalam penanganan kasus pemilu. Sebab hal tersebut bisa menjadi masalah dan menyerang balik penegak hukum.

“Kita fair aja, pengadilan terbuka kok, boleh didampingi pengacara, boleh di-medsoskan. Akan dapat dibuktikan di pengadilan. Pasti mereka punya bukti yang cukup. Tidak semua apa-apa ujungnya ke pemerintah, nggak bisa. Kita menganut sistem persamaan di mata hukum dan hukum yang tidak bisa diintervensi. Pengadilan memiliki independensi yang tinggi terhadap satu kasus,” tutur anggota Komisi III DPR itu.

Karding pun menyebut tim sukses dan pendukung Prabowo-Sandiaga selalu menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo bila ada pihaknya yang terkena masalah. Itu menurutnya justru sikap yang tidak adil.

“Masalahnya segala sesuatu yang terjadi terhadap gengnya BPN Prabowo ini, kelompok BPN, apa-apa kalau yang salah itu tuduhannya, framingnya adalah kriminalisasi, framingnya adalah pekerjaan pemerintah, dalangnya pemerintah, saya kira itu juga tidak fair,” sebut Karding.

Politikus PKB ini mengimbau Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan para simpatisan pasangan nomor urut 02 itu, termasuk Slamet Ma’arif untuk bijaksana dalam bersikap. Bila tidak ingin terkena kasus, kata Karding, mereka diminta untuk menjaga sikap dan tutur katanya.

“Kalau tidak ingin kena masalah, jangan berbuat salah. Kita harus proporsional. Jangan mau selalu merasa benar bisa omong apa saja tidak tersentuh hukum, setelah dihukum nyalahkan Jokowi,” katanya.

Seperti diketahui, Slamet Ma’arif menjadi tersangka terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019. Kubu Prabowo-Sandiaga membela Slamet habis-habisan.

Slamet Ma’aruf sendiri menyatakan tidak adil terhadap penetapan status tersangkanya. Polisi memastikan sudah melakukan prosedur yang semestinya. Slamet ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sudah punya bukti kuat terkait kasus tersebut.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ketum PA 212 Sebut Kasusnya Tak Adil, Polri: Semua Sama di Mata Hukum

Jakarta – Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif menyebut kasus hukum dugaan pidana Pemilu yang menjeratnya sebagai gambaran ketidakadilan penegak hukum. Polri menepis penilaian Slamet, dengan menegaskan semua warga negara sama di mata hukum.

“Kami menjunjung persamaan, sama di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga negara berhak menyampaikan keberatan-keberatannya. Silakan saja (keberatan), asal tetap pada koridor hukum,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, kepada detikcom, Senin (11/2/2019).

Dedi menjelaskan penetapan tersangka terhadap Slamet Ma’arif juga didasarkan kajian Sentra Gakkumdu. “Iya dari gakkumdu,” sambung Dedi.

Proses penyidikan kasus tindak pidana pemilu Slamet Ma’arif baru sampai pada tahap pemanggilan tersangka. Dalam menangani kasus ini, penyidik Polres Surakarta terus berkoodinasi dengan Bawaslu.

“Baru tahap pemanggilan dan meminta klarifikasi peristiwa tersebut. Tentunya Polri tidak bekerja sendiri tapi terus berkoordinasi dengan Bawaslu karena di situ ada Gakkumdu, ada Polri, Kejaksaan dan Bawaslu,” terang dia.

Sebelumnya Slamet Ma’arif, ditetapkan tersangka oleh Polres Surakarta, Jawa Tengah. Penetapan tersangka itu terkait dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tablig akbar PA 212 Solo Raya pada 13 Januari 2019.

Slamet Ma’arif akan dipanggil kembali untuk mengikuti pemeriksaan pada Rabu (13/2). Kapolresta Surakarta, Kombes Ribut Hari Wibowo, mengatakan telah mengirimkan surat panggilan kepada Slamet Ma’arif.

“Hari Rabu nanti (pemeriksaan). Panggilan sudah kita kirimkan kepada Ustaz Slamet Ma’arif untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Ribut kepada wartawan di Mapolresta Surakarta.
(aud/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jadi Tersangka, Ketum PA 212: Memilukan dan Memalukan Hukum

Jakarta – Polres Surakarta menetapkan Ketua Umum PA Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif sebagai tersangka dugaan pelanggaran pemilu terkait tablig akbar PA 212 di Solo. Slamet menyebut hukum di Indonesia saat ini memilukan.

“Memilukan dan memalukan hukum di Indonesia, ketidakadilan hukum terpampang jelas dan gamblang di negeri ini,” kata Slamet kepada wartawan, Senin (11/2/2019).

Slamet menyebut dirinya kini khawatir rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Dirinya mengaku akan segera berkoordinasi dengan tim pengacara.
“Saya khawatir kepercayaan rakyat kepada penegak hukum dan penyelenggara pemilu akan hilang. Langkah berikut saya akan komunikasi dengan pengacara,” tutur Slamet.
Dalam surat panggilan yang beredar di media sosial, Slamet Ma’arif akan dipanggil ke Polres Surakarta pada Rabu (13/2). Di surat itu, Slamet juga sudah menyandang status tersangka.

“Betul kami panggil sebagai tersangka,” kata Kapolres Surakarta Kombes Ribut Hari Wibowo, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (10/2).
(gbr/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Panas! Saling Serang Farhat Abbas vs Elza Syarief

Jakarta – Laporan Elza Syarief terhadap Farhat Abbas atas dugaan penipuan Rp 10 miliar berbuntut ‘perang’ pernyataan kedua pengacara kondang itu. Ucapan Elza yang menyebut Farhat minta jatah menteri ke Novanto justru dibalas keras Farhat agar penegak hukum segera menangkap Elza.

Saling lapor dan perang pernyataan keduanya berawal dari Elza Syarief yang melaporkan Farhat Abbas ke Bareskrim Polri atas dugaan penipuan Rp 10 miliar. Laporan tersebut teregister dengan nomor dengan nomor polisi TBL/540/1/2019/PMJ/DIT Reskrimum tertanggal 28 Januari 2019.

Dilaporkan Elza Syarief di kasus penipuan, Farhat memilih melaporkan balik. Farhat mengirimkan langsung surat laporan polisi kepada detikcom. Laporan Farhat teregister dengan nomor LP/690/II/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 3 Februari 2019.


Dalam laporan itu, Farhat juga menampik tudingan Elza soal penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 10 miliar. Farhat merasa nama baiknya telah dicemarkan.

Di tengah laporan kepolisian yang tengah diproses, Elza lantas mengungkap bahwa Farhat pernah meminta jatah menteri ke eks Ketua DPR Setya Novanto.

Dijelaskan oleh Elza, hal ini bermula dari Farhat yang menyebarkan foto dirinya bersama Novanto ke sejumlah pihak. Masih menurut Elza, Farhat dalam foto tersebut menyebut Elza ‘pengacara dua kaki’ lantaran dinilai menghalangi proses penyidikan kasus e-KTP pada Novanto.

Elza mengakui memang sempat bertemu Novanto. Namun pertemuan itu disebutnya atas permintaan Farhat. Sebab saat itu, kata Elza, Farhat mengincar posisi menteri melalui ‘jalur khusus’ kepada Novanto. Karena merasa dicemarkan nama baiknya, Elza mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan pada hari Sabtu (9/2).

“Dia kan datang ke sana atas ajakan minta tolong mau minta, kan waktu itu ada lowongan menteri agraria kosong kan? Jadi dia minta. Saya bilang emang Pak Novanto bisa? Bisa bu, akhirnya namanya teman ya sudah. Karena saya masih ada kekerabatan dengan Bu Deisti. Saya kenal Pak Novanto saat menjadi pengacara Mas Tommy di Cendana tahun 1995, saya sudah kenal dia (Novanto),” tutur Elza, Minggu (10/2).

Farhat menepis tuduhan tersebut. Farhat justru meminta penegak hukum segera menangkap Elza Syarief.

“ES itu pelapor kasus e-KTP. Nggak punya kapasitas ngatur jatah menteri. Nggak ada reshuffle kabinet saat pertemuan itu. Tidak ada dan tidak pernah,” ujar Farhat, Minggu (10/2).

“Pertemuan Pengacara ES (pelapor e-KTP) dengan tersangka SN ( terlapor e-KTP) tidak boleh alias haram, setelah pertemuan itu, BAP saksi ES berubah, ES menghalang-halangi penyidikan! Segera tangkap dan periksa ES!” tuturnya.

Elza menanggapi santai pernyataan Farhat tersebut. Dia mempersilakan Farhat untuk mengatakan apa pun.

“Ha-ha…. Dia sekarang segala cara dia bicara mumpung masih di luar. Boleh bicara terus, masih bebas bicara biarin, tunggu proses hukum saja. Abis itu coba kita lihat, masih bisa dipercaya nggak omongannya?” ujar Elza saat dimintai tanggapan, Minggu (10/2).

Mengenai sebutan ‘pengacara pelapor e-KTP’, Elza justru mempertanyakannya. Menurutnya, kasus e-KTP adalah temuan KPK sendiri.

Elza membantah dia merupakan pengacara pelapor dan kemudian menyinggung uang pinjaman hingga azab Allah.

“Dia bilang saya nenek tua bangka, jelek. Pada saat pinjem uang saya, apa dia bicara nenek-nenek? Kalau saya nenek-nenek, ya, nggak apa-apa, berarti perlu disantuni bukan dizalimi, diambil duitnya, dikata-katakan begitu,” kata Elza.

“Saya kan sudah nenek-nenek, ngapain kita ngomong bohong. Biasa begitu ada azab Tuhan. Kita lihat bersama ya, sekarang keliahatannya bisa ngomong gagah begini, lihat saja namanya azab Allah tidak terduga-duga,” tuturnya.
(rna/rvk)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Farhat Abbas Tepis Elza Syarief soal Minta Jatah Menteri ke Novanto

JakartaElza Syarief menyebut Farhat Abbas pernah meminta jatah menteri kepada eks Ketua DPR Setya Novanto. Farhat menepis tuduhan tersebut.

“ES itu pelapor kasus e-KTP. Nggak punya kapasitas ngatur jatah menteri. Nggak ada reshuffle kabinet saat pertemuan itu,” ujar Farhat saat dimintai konfirmasi detikcom, Minggu (10/2/2019).

Farhat disebut Elza menyertakan CV untuk posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan CV ayahnya, Abbas Said untuk posisi Jaksa Agung pada terpidana kasus korupsi e-KTP tersebut. Farhat menegaskan tidak pernah sama sekali membahas itu.

“Tidak ada dan tidak pernah,” sebut dia.

Farhat turut membagikan foto Elza saat bertemu pria yang disebut-sebut sebagai Setya Novanto.Farhat turut membagikan foto Elza saat bertemu pria yang disebut-sebut sebagai Setya Novanto. (Foto: Dok. Istimewa)

Farhat menambahkan, semestinya Elza tidak boleh bertemu Novanto saat itu. Farhat mendesak penegak hukum segera menangkap Elza.

“Pertemuan Pengacara ES (pelapor e-KTP) dengan tersangka SN ( terlapor e-KTP) tidak boleh alias haram, setelah pertemuan itu, BAP saksi ES berubah, ES menghalang-halangi penyidikan! Segera tangkap dan periksa ES!” tutur Farhat.

Sebelumnya, Elza yang keberatan dicemarkan nama baiknya oleh Farhat mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan. Elza balik menyerang Farhat dan menyebut yang bersangkutan sempat minta jatah menteri.

“Dia kan datang ke sana atas ajakan minta tolong mau minta, kan waktu itu ada lowongan menteri agraria kosong kan? Jadi dia minta. Saya bilang emang Pak Novanto bisa? Bisa bu, akhirnya namanya teman ya sudah. Karena saya masih ada kekerabatan dengan Bu Deisti. Saya kenal Pak Novanto saat menjadi pengacara Mas Tommy di Cendana tahun 1995, saya sudah kenal dia (Novanto),” ujar Elza saat dihubungi detikcom.
(dwia/dkp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>