Menyelidiki Motif Kampanye Hitam 3 Emak-Emak di Karawang

Liputan6.com, Jakarta – Kampanye hitam yang melibatkan tiga orang ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat menghebohkan media sosial.

Tiga emak-emak, yang diketahui berinisial ES (49), IP (45), CW (44) ini diduga melakukan kampanye hitam door to door terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Mereka melakukan kampanye hitam dengan membuat isu Jokowi akan melarang azan dan melegalkan pernikahan sejenis jika kembali terpilih di Pilpres 2019. Polisi pun bergerak cepat usai video yang menampilkan tiga emak-emak itu viral di media sosial.

Polda Jabar menetapkan ES (49), IP (45), CW (44) sebagai tersangka setelah diduga melakukan kampanye hitam door to door terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Tepatnya sejak tanggal 25 Februari 2019 kemarin kita menetapkan ketiganya sebagai tersangka dan statusnya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko ditemui di Mapolda Jabar, Selasa (26/2/2019).

Trunoyudo mengatakan Dalam video yang beredar, ketiganya memiliki peran masing-masing. “Ya dua orang (ES dan IP) yang dimaksud dalam konten video. Satu lagi (CW) yang memvideokan dan menambah caption (di twitter),” dia. 

Dalam video juga nampak dua ibu-ibu yang sedang berbicang dengan seorang pria paruh baya. Pria tersebut berdiri di depan pintu rumahnya. Dua ibu-ibu mengajak untuk tidak memilih Jokowi dengan menggunakan bahasa sunda.

Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin)” kata salah satu ibu yang tidak diketahui namanya.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya kini dijerat dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2 dengan ancaman 6 tahun penjara dan juga Pasal 14 ayat 2 UU KUHP terkait penyebaran berita bohong dengan ancaman 3 tahun bui.

Untuk mempertanggungjawabkan perbutannya kini ketiga tersangka berada di Polres Karawang.

“Kita lakukan penahanan dari penyidik. Karena ancaman hukuman 6 tahun. Karena memang di sana fokus terjadinya dan dasar adanya laporan dari pihak korban. Dalam hal ini adalah tim sukses pasangan calon yang disudutkan,” ungkap dia. 

Sementara itu, motif ketiga ibu melakukan kampanye hitam terhadap pasangan calon presiden nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf kini terus didalami oleh Bawaslu Jawa Barat.

Rencananya Bawaslu Jabar bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan memeriksa motif terduga pelaku.

Nantinya setelah dilakukan pendalaman, pihaknya bersama Gakkumdu akan menilai apakah ketiga perempuan tersebut melakukan pelanggaran terkait pemilu atau tidak.

“Dari Bawaslu kami lagi mengumpulkan informasi dan keterangan dulu. Nanti bersama Gakkumdu untuk pendalamannya,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Abdullah.

Menurut Abdullah, Bawaslu akan mendalami hal-hal terkait soal pemilu saja. Pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu memuat larangan dalam kampanye. Pasal itu berbunyi: Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Soal dugaan kampanye hitam itu, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin meminta kepolisian mengusut tuntas kampanye hitam yang dilakukan ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat.

Dia berharap aktor intelektual kampanye hitam ‘Jokowi terpilih tidak ada azan dan LGBT diizinkan’ juga ditangkap.

“Saya kira itu harus terus diproses karena harus dicari aktor intelektualnya di mana,” kata Ma’ruf di Kuningan, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).

Supaya, kata Ma’ruf, sumber hoaks tersebut dihentikan. Menurut Ma’ruf, kampanye hitam yang demikian sangat berbahaya.

“Sebab kalau tidak ini (ditangkap) bakal ada lagi keluar lagi jadi sumber hoaks. Itu harus diketahui dan harus diproses. ini sangat berbahaya bagi demokrasi penegakan demokrasi dan keutuhan bangsa ini isu seperti itu menimbulkan konflik,” jelas dia.

2 dari 3 halaman

Ada Peran Tokoh Intelektual ?

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Moeldoko menduga tiga orang emak-emak yang melakukan kampanye hitam terhadap capres petahana Joko Widodo atau Jokowi atas perintah pihak tertentu.

“Terstrukturlah pasti. Enggak mungkin menjalankan kalau enggak ada perintah,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Moeldoko menyebut publik tak kesulitan untuk mengidentifikasi siapa saja di balik kampanye hitam tersebut. Dilihat dari bahasa yang digunakan tiga emak-emak tersebut, terlihat jelas aktor utama kampanye yang menjatuhkan Jokowi-Amin.

Mengenai pernyataan tim BPN Prabowo-Sandiaga Uno yang membantah memberikan perintah apa pun pada tiga emak-emak itu, Moeldoko menanggapi santai.

“Bisa saja menyangkal. Kan bisa dilihat, diikuti. Pelakunya siapa? Aktornya siapa? Emak-emak. Ikuti saja. Pendidikan dia apa? Substansi isunya apa? Bisa enggak ya dia membuat struktur isu seperti itu? Kan gitu. Kan gampang. Mana bisa emak-emak bikin isu begitu kalau enggak ada seniornya,” ujar dia.

Belajar dari kampanye hitam itu, Moeldoko mengimbau kepada pihak-pihak yang tengah berkontestasi di Pemilu 2019 untuk tak membodohi rakyat. Dia berharap ajang pesta demokrasi kali ini diisi dengan adu gagasan dan program.

“Enggak usahlah pakai membodoh-bodohi rakyat. Yang saya sedih itu, berpakaian Muslim, tapi memfitnah orang kayak begitu. Itu kan keterlaluan. Jadi Muslim-nya mana? Saya yang enggak sukanya begitu. Kita sama-sama Muslim jadi enggak enak. Masak ajaran kita begitu sih? Jadi jangan cara-cara pembodohan yang berlebihan,” ucap dia.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan meminta Polda Jabar tidak berhenti melakukan penyelidikan setelah mengamankan tiga perempuan tersebut. Terlebih, ia menduga ketiga ibu rumah tangga itu tidak memahami pesan yang disampaikan.

“Kami menduga kemungkinan ada aktor intelektual di balik itu apakah ibu itu disuruh melakukan kampanye hitam, sebar fitnah, ujaran kebencian kepada masyarakat di sekitarnya untuk tidak memilih Pak Jokowi,” ucapnya di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin, 25 Februari 2019.

Selebihnya, pihak kepolisian pun diminta untuk menelusuri lebih jauh peran ketiga perempuan yang saat ini berada di Polda Jabar. Apakah ketiganya simpatisan atau relawan resmi dari paslon 02 Prabowo- Sandiaga Uno yang saat ini bersaing dengan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membantah telah melakukan kampanye hitam pada Pilpres 2019. Hal ini sekaligus menanggapi tiga ibu-ibu di Karawang yang ditangkap oleh polisi karena telah melakukan kampanye hitam.

“Kami sejak awal mengatakan bahwa Prabowo-Sandi ingin menang berkah dan bermartabat. Tidak menghalalkan segala cara hukum yang menyebar hoaks,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian di Media Center Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin, 25 Februari 2019.

“Kami harus verifikasi ulang, enggak tahu sampai saat ini tentu tim kami sedang mengkajinya tetapi ingin melakukan landasan dari BPN bahwa kami meminta siapapun relawan dari BPN Prabowo-Sandi untuk tetap tidak menyebarkan hoaks kalau melanggar itu memang konsekuensi harus siap diproses hukum,” tegas dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) ini mengungkapkan, BPN tetap meminta keadilan harus ditegakkan secara adil terhadap penyebar hoaks baik dari pendukung Prabowo-Sandi maupun pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Tetapi di sisi lain kami ingin penegak hukum berlaku adil. Para pendukung 01 yang melakukan menyampaikan hoaks dan black campaign pada 02 diproses secara hukum,” pungkas dia.


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

3 dari 3 halaman

Hindari Hoaks

Menjelang Pilpres 2019, fenomena haters dan hoax dipastikan bakal bermunculan. Begitu pun saling menyerang antarpendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di pesta demokrasi lima tahunan itu.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengimbau masyarakat tidak menanggapi dengan serius berbagai postingan di media sosial (medsos).

“Jangan gampang baperan. Dari pada buang-buang pulsa mending delete saja” ujar Rudiantara, usai kuliah umum di IPB Dramaga, Bogor.

Rudiantara menegaskan tidak akan segan-segan untuk menghapus akun media sosial atau website yang melakukan black campaign maupun menyebar informasi bohong (hoax) selama masa kampanye.

“Seperti Pilkada kemarin, Bawaslu meminta kami meng-take down beberapa akun, pasti kami lakukan,” kata dia.

Selama Pemilu 2019, Menkominfo bersama Bawaslu akan selalu mengawasi proses kampanye baik di medsos maupun area yang menjadi tanggungjawabnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan media sosial sebagai tempat saling menyerang. Alangkah baiknya diisi dengan adu program maupun gagasan untuk kebaikan Indonesia.

“Ini kan pesta demokrasi, namanya pesta harus happy, jangan jelek-jelekan, gontok-gontokan, gebuk-gebukan. Harusnya sampaikan yang baik-baik seperti program atau visi-misi saja,” tutupnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Emruscorner, Emrus Sihombing, mengatakan tidak menutup kemungkinan ada penumpang gelap yang memanfaatkan momentum Pilpres dan bergerak di media sosial. Dia mencontohkan isu-isu bangkitnya PKI atau yang lainnya.

“Saya mau katakan bahwa tidak hanya Pilpres, dalam dinamika politik penumpang gelap itu adalah sesuatu yang tak tertolak dan tak ternafikkan,” ucap Emrus di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Dia menuturkan, seharusnya, jika terjadi serangan dalam bentuk hoax, ujaran kebencian, dan sebagainya melalui berbagai saluran komunikasi, terutama sosial media, kepada salah satu peserta atau paslon, kompetitor lain yang merasa diuntungkan harus membantu.

“Sejatinya kompetitornya yang boleh jadi diuntungkan dengan isu tersebut maju ke depan menjelaskan. Bila perlu membelanya dengan narasi yang menyejukkan,” tutur Emrus.

Dia mencontohkan, jika paslon Z diserang isu yang merugikannya, sejatinya paslon X yang membelanya sembari mejelaskan bahwa mereka tidak mau menang di tengah hiruk-pikuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, ekploitasi SARA dengan berbagai bentuk.

“Jadi, tidak boleh ada pembiaran sekalipun paslon yang bersangkutan diuntungkan,” ungkap Emrus.

Sementara itu, Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga Politisi PDI Perjuangan, Zuhairi Misrawi, menegaskan, pihaknya mewaspadapi potensi munculnya penumpang gelap yang bakal menggerus suara mereka di Pilpres 2019 mendatang.

“Penumpang gelap biasannya muncul dengan memproduksi isu negatif dan berita bohong. Dengan fokus pada isu ekonomi dan pembangunan, maka isu negatif yang dimainkan penumpang gelap bisa diredam,” jelas Zuhairy.

Polisi Tetapkan 3 Emak-emak Kampanye Hitam ke Jokowi Tersangka

Bandung – Polisi menetapkan 3 emak-emak yang melakukan kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai tersangka. Proses penyidikan terhadap ketiganya berlanjut.

“Terhadap tiga orang yang kemarin, kita tetapkan menjadi tersangka,” ucap Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (26/2/2019).

Ketiganya yakni ES warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, IP warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang dan CW warga Telukjambe, Desa Sukaraja, Kabupaten Karawang. Mereka diamankan sejak Minggu (24/2) malam sekitar pukul 23.30 WIB.

Truno mengatakan penetapan tersangka ini berdasarkan dua alat bukti yang dikantongi penyidik. Dua alat bukti ini merupakan video dan ponsel yang telah diperiksa penyidik.

“Kita sudah ada device ponsel dari masing-masing pihak,” kata Truno.

Kasus ini akan terus berlanjut. Proses penyidikan akan dilakukan di Polres Karawang.

“Sekarang proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Karawang yang tetap diback up oleh Polda Jabar dalam hal ini Ditkrimum maupun Ditkrimsus,” kata Truno.

Truno menambahkan ketiga orang ini dikenakan Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Untuk Undang-undang Pemilu, mekanisme undang-undang pemilu kita ketahui adanya dugaan dilaporkan ke Bawaslu kemudian akan dianalisa dengan tim gakumdu (Penegak Hukum Terpadu),” kata Truno.

Sebelumnya warga Karawang dibuat geger dengan video aksi sosialisasi berisi kampanye hitam terhadap Jokowi – Maruf yang viral di media sosial. Sebab, diduga kuat peristiwa dalam video itu terjadi di Karawang.

Dalam video yang beredar, dua orang perempuan tersebut berbicara dalam bahasa sunda saat kampanye door to door. Warga diyakini bahwa Jokowi akan melarang azan dan membolehkan pernikahan sesama jenis.

“Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin,” kata perempuan di video yang viral.

Jika diartikan, ajakan itu memiliki arti:

Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin.
(dir/ern)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

3 Wanita Sebar Hoaks soal Jokowi, BPN: Prabowo-Sandi Tak Kampanye Hitam

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membantah telah melakukan kampanye hitam pada Pilpres 2019. Hal ini untuk menanggapi tiga perempuan yang ditangkap oleh polisi karena telah melakukan kampanye hitam.

Berdasarkan video yang viral di media sosial, tiga wanita itu diduga melakukan kampanye hitam di Karawang, Jawa Barat. Wanita itu terlihat mendatangi warga dari pintu ke pintu sambil mengatakan, jika Jokowi memenangi Pilpres 2019, maka tidak akan ada azan dan perkawinan sejenis dilegalkan.

“Kami sejak awal mengatakan bahwa Prabowo-Sandi ingin menang berkah dan bermartabat. Tidak menghalalkan segala cara hukum yang menyebar hoaks,” kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian di Media Center Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin malam, 25 Februari 2019.

Tiga wanita yang ditangkap itu ternyata anggota dari Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandiaga (PEPES). Meski begitu, ia mengaku pihaknya tengah melakukan verifikasi kebenaran itu.

Jika benar pelaku merupakam relawan Prabowo-Sandi, maka ia mempersilakan polisi memproses secara aturan hukum yang berlaku.

“Kami harus verifikasi ulang, enggak tahu sampai saat ini tentu tim kami sedang mengkajinya tetapi ingin melakukan landasan dari BPN bahwa kami meminta siapapun relawan dari BPN Prabowo-Sandi untuk tetap tidak menyebarkan hoaks. Kalau melanggar itu memang konsekuensi harus siap diproses hukum,” tegas dia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, BPN tetap meminta keadilan harus ditegakkan secara adil terhadap penyebar hoak baik dari pendukung Prabowo-Sandi maupun pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Tetapi di sisi lain kami ingin penegak hukum berlaku adil. Para pendukung 01 yang melakukan menyampaikan hoaks dan black campaign pada 02 diproses secara hukum,” pungkas Pipin. 

2 dari 3 halaman

Sebar Hoaks Tentang Jokowi

Tiga ibu-ibu penyebar kampanye hitam pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin diamankan Polres Karawang, Minggu, 24 Februari 2019 malam sekira pukul 23.30 WIB.

Ketiga perempuan yang diamankan adalah Engqay Sugiarti (39), Ika Peranika (36), dan Citra Widianingsih (38).

Mereka ditangkap di rumahnya masing-masing oleh pihak Krimal Khusus Polres Karawang, setelah adanya laporan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

Saat dikonfirmasi ke Kapolres Karawang AKBP Nur Edi Irwansyah Putra, mengatakan ketiganya diamankan Polres Karawang dan Polda Jabar sebagai tindakan preventif kepolisian .

“Sebagai tindakan preventif kepolisian, ke tiga ibu ibu tersebut diamankan oleh Polres Karawang bersama sama dengan Polda Jabar,” kata Nur Edi.


Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sandiaga Ditolak Berkampanye di Tabanan, BPN: Itu Pelanggaran Pemilu

Liputan6.com, Jakarta – Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno dikabarkan batal untuk berkampanye setelah ditolak oleh warga Desa Pakraman Pagi, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Hal itu tertuang dalam sebuah surat pernyataan yang menolak kedatangan Prabowo-Sandi, karena mereka sudah memilih Capres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan calon legislatif dari PDIP.

Surat pernyataan itu beredar dua hari sebelum kunjungan Sandiaga Uno ke Bali. Surat pernyataan dari Desa Pakraman Pagi itu ditandangani Bendesa Adat Pakramen Pagi I Wayan Yastera, Kelian Adat Banjar Pagi, I Nyoman Subagan dan I Wayan Sukawijaya dengan tembusan Perbekel Senganan dan Kapolsek Penebel.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Pipin Sopian ingin agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memproses hal tersebut. Karena, itu sudah merupakan pelanggaran pemilu.

“Menghalang-halangi peserta pemilu untuk kampanye adalah pelanggaran pemilu. Saya ingin Bawaslu, penegak hukum melaksanakan tugasnya untuk memproses dan saya kira kita seharusnya bebas,” kata Pipin di Media Center Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Menurutnya, jika seorang pasangan calon presiden-wakil presiden ingin melakukan suatu kampanye di tempat yang tak dilarang oleh Bawaslu dan KPU, itu boleh dan sah-sah saja.

“Ini negara demokrasi, siapa pun yang mau kampanye selama tidak melanggar maka seharusnya diberikan kesempatan. Pasal 280 dalam UU Pemilu disebutkan larangan itu hanya kepada tempat ibadah, pendidikan dan tempat pemerintah itu adalah larangan, tempat yang lain silahkan,” ujar Pipin.

Ia menegaskan, agar aparat penegak hukum tak tinggal diam dengan apa yang dialami oleh Sandiaga beberapa hari lalu. Terlebih Bawaslu sebagai instansi pengawas pemilu.

“Jadi aneh kalau misalnya ada yang menghadang kemudian aparat penegak hukum, Bawaslu tinggal diam. Jadi kami ingin hukum ditegakkan bagi semua,” pungkas Pipin.

2 dari 3 halaman

Surat Pernyataan Penolakan

Dua hari sebelum kunjungan Sandiaga Uno ke Bali, beredar surat pernyataan dari Desa Pakraman Pagi, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang ditandangani Bendesa Adat Pakramen Pagi I Wayan Yastera, Kelian Adat Banjar Pagi, I Nyoman Subagan dan I Wayan Sukawijaya dengan tembusan Perbekel Senganan dan Kapolsek Penebel.

Isi surat pernyataan itu menolak kedatangan Sandiaga Uno, karena mereka sudah memilih Capres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan calon anggota legislatif dari PDIP. Sandi menyatakan, dia menghormati keputusan itu, dan ingin suasana Bali tetap kondusif karena pariwisata membutuhkan situasi politik dan keamanan yang stabil.

“Saya ingin pastikan kondisi Bali kondusif. Karena pariwisata itu membutuhkan situasi politik dan keamanan yang stabil. Jadi, kehadiran saya ke sini (Bali) kan atas undangan masyarakat Tabanan. Kalau masyarakat lain ada yang berkeberatan tentunya kita hormati,” terang Sandi saat menghadiri acara Temu Pengusaha Bali di Hotel Alkyfa, Minggu (24/2/2019).


Reporter: Nur Habibie

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

3 Fakta Terbaru Kebakaran Kapal di Pelabuhan Muara Baru

Liputan6.com, Jakarta – Setidaknya 4 kapal nelayan terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu 23 Februari 2019. Polisi pun terus bergerak memeriksa penyebab kebakaran yang terjadi di depan Kantor Syahbandar Pelabuhan Muara Baru.

Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri pun diterjunkan ke Dermaga Pelabuhan Muara Baru untuk menyelidiki penyebab kebakaran kapal yang terjadi sekitar pukul 15.16 WIB itu.

Selain itu, polisi juga terus memeriksa saksi-saksi yang melihat kejadian terbakarnya 34 kapal nelayan tersebut. Sejauh ini, sudah 18 orang saksi telah dimintai keterangan oleh polisi.

Meskipun demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, peristiwa kebakaran kapal itu bisa dijadikan bahan evaluasi untuk Pemprov DKI dalam mengatasi kebakaran.

Berikut fakta-fakta terbaru 34 kapal nelayan terbakar di Pelabuhan Muara Baru yang dihimpun Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

1. Terjunkan Puslabfor

Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri diterjunkan ke Dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Senin (25/5/2019).

Tim itu akan berkutat pada Kapal Motor Artamina Jaya, yang diduga menjadi sumber api hingga membakar 34 kapal lainnya.

“Kemarin yang melakukan olah TKP baru dari Inafis. Sekarang Puslabfor,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Reynold Elisa Hutagalung saat dihubungi Liputan6.com.

Reynold menerangkan, kemungkinan Puslabfor bakal mengangkat Kapal Motor Artamina Jaya ke daratan. Hal itu untuk mempermudah proses olah TKP.

“Kapal Artamina Jaya tampaknya bocor, sehingga perlu diangkat ke dok (darat) untuk olah TKP langsung,” ucap dia.

3 dari 5 halaman

2. Periksa 18 Saksi

Menurut Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Reynold Elisa, saat ini pihaknya juga tengah mendalami keterangan para saksi terkait kebakaran kapal. Jumlah pun sudah bertambah lebih banyak.

“Ada penambahan saksi. Sebelumnya 12 saksi. Kini 18 saksi,” ucap Reynold.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono. Sejauh ini, sudah 18 orang saksi telah dimintai keterangan oleh polisi.

“Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok sudah pemeriksaan 18 saksi,” kata Argo.

Kata Argo, 18 saksi itu adalah yang mengetahui secara pasti kejadian tersebut. Di mana puluhan kapal terbakar.

“18 saksi ini saksi yang berkaitan dengan ABK kapal, kemudian juga tukang yang mengelas dan juga nanti ada regulator yaitu staf sabandar kemudian juga dengan pemilik, pemilik kapal yang lain. Ada 18 sudah kita lakukan pemeriksaan,” bebernya.

4 dari 5 halaman

3. Dijadikan Bahan Evaluasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut peristiwa kebakaran kapal di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dapat dijadikan bahan evaluasi untuk Pemprov DKI dalam mengatasi kebakaran.

Dia mengatakan selama ini mayoritas petugas pemadam kebakaran hanya berfokus pada kebakaran di daratan. Sedangkan peristiwa di Muara Baru terjadi di atas air.

“Kami dari sisi Pemprov sekaligus ini pelajaran. Kita perlu menambah lebih banyak kekuatan untuk memadamkan di air,” kata Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan memadamkan kebakaran kapal memiliki tantangan yang besar. Seperti dalam proses pemadaman yang lebih panjang karena kapal memuat bahan bakar.

Karena hal itu, Anies masih menunggu hasil investigasi dari aparat penegak hukum mengenai peristiwa di Muara Baru.

“Kita kemarin mengerahkan semua tim pemadam kebakaran untuk memadamkan, memang tantangannya cukup besar karena banyak dari kapal-kapal itu yang memuat bahan bakar karena siap untuk digunakan berlayar,” ucapnya.

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

BPN Cek Ibu-ibu Kampanye Hitam ke Jokowi Bagian dari PEPES

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga akan mengecek tiga ibu-ibu yang diamankan polisi di Karawang adalah relawan Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi (PEPES). Ibu-ibu itu diduga melakukan kampanye hitam terhadap Capres Jokowi.

“Jadi bagi kami, kami harus verifikasi ulang, nggak tahu sampai saat ini tentu tim kami sedang mengkajinya,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Pipin Sopian, di Jl Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Pipin menegaskan relawan BPN Prabowo-Sandi diminta tidak menyebarkan hoax. Konsekuensi hukum akan menanti para pelanggar.

“Kalau melanggar itu memang konsekuensi harus siap diproses hukum, tetapi di sisi lain kami ingin penegak hukum berlaku adil,”
Meski belum bisa memastikan status 3 ibu-ibu itu, Pipin meminta kepolisian berlaku adil. Sebab, katanya, pendukung capres 01 melakukan sejumlah fitnah di media sosial.

“Bagi kami yang paling penting hukum harus tegak bagi siapapun. Kalau itu misalnya memang ada semacam hoax, fitnah yang disampaikan, maka hal yang sama bagi pendukung 01 yang melakukan sama sebagaimana mereka ada oknum di media sosial mengatakan bahwa kalau Prabowo-Sandi memimpin maka radikalis, fundamentalis akan memimpin di Indonesia, wahabi akan memimpin di Indonesia, itu adalah fitnah yang sungguh kejam. Kami sudah laporkan itu tetapi kenapa tidak diproses?”

Pipin menyebut misalnya sewaktu pihaknya melaporkan Jubir PSI Guntur Romli yang diduga menghina reuni Alumni 212. Laporan itu disebutnya tidak berjalan hingga saat ini.

“Kenapa ketika yang melakukan potensi dugaan hoax itu adalah dari para pihak pendukung 02 kemudian langsung diproses? Jadi keadilan. Kalau penegak hukum, penyelenggara adil bagi semua saya yakin negara, pemilu akan berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Dia meminta pendukung capres 01 yang melakukan black campaign pada capres 02 juga diproses hukum. Pipin menegaskan tidak ada arahan dari internalnya menyebarkan kampanye hitam. BPN Prabowo-Sandi ingin menang dengan cara benar.

“Tentu tidak. Kami sejak awal mengatakan bahwa Prabowo Sandi ingin menang berkah dan bermartabat. Tidak menghalalkan segala cara hukum yang menyebar hoax,” katanya.

Seperti diketahui, Polda Jawa Barat mengamankan tiga wanita terkait video kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Ketiganya diduga berada dalam video kampanye yang viral itu.

Ketiganya yaitu inisial ES, IP dan CV, yang semuanya warga Kabupaten Karawang itu kini sedang dalam tahap awal pemeriksaan. Polisi tengah mendalami seluruh rangkaian perbuatan yang mereka lakukan.

Dilansir dari cnnindonesia.com, BPN Prabowo-Sandiaga menyatakan sejumlah emak-emak di Karawang, Jawa Barat, yang berkampanye tentang ‘azan dilarang dan diperbolehkannya nikah sejenis jika Jokowi menang’ merupakan relawan Prabowo-Sandi. Juru bicara BPN, Ferdinand Hutahaean mengatakan para emak-emak itu tergabung dalam relawan Pepes.

“Mereka itu dari relawan Pepes. Saya tidak tahu kepanjangannya apa. Tapi mereka memang dari Pepes. Mereka sudah dapat sertifikasi dari BPN,” kata Ferdinand saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (25/2).

Pepes sendiri adalah akronim dari Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi. Namun Ferdinand mengaku tidak tahu siapa dalam tubuh BPN yang mensertifikasi Pepes sebagai bagian dari relawan Prabowo-Sandi.

“Prabowo tidak menandatangani langsung. Relawan itu disertifikasi bisa oleh Ketua (BPN), Wakil Ketua, Direktur Relawan,” ujar Ferdinand.
(yld/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Anies Ungkap Penyebab Kebakaran Kapal di Muara Baru Sulit Dipadamkan

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan kasus terbakarnya kapal nelayan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, kepada aparat penegak hukum.

Menurutnya, pemadaman sulit dilakukan karena sejumlah kapal menyimpan bahan bakar yang penuh. Sebab, kapal-kapal yang terbakar tersebut adalah kapal yang siap berlayar.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Senin (25/2/2019), terbakarnya 34 kapal nelayan di Muara Baru, Jakarta, dapat dipastikan tidak mengganggu aktivitas bongkar muat ikan maupun produksi hasil perikanan di kawasan pelabuhan.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia yang meninjau lokasi kejadian.

Sementara itu, proses pembersihan dan lokalisir sisa kebarakaran diperkirakan memakan waktu hingga dua minggu. Untuk antisipasi kejadian serupa terjadi lagi, rencananya kapal bongkar muat dan kapal perbaikan akan dipisahkan. (Rio Audhitama Sihombing) 

Anies Jadikan Kebakaran Kapal di Muara Baru Bahan Evaluasi Pemadaman di air

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut peristiwa kebakaran kapal di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dapat dijadikan bahan evaluasi untuk Pemprov DKI dalam mengatasi kebakaran.

Dia mengatakan selama ini mayoritas petugas pemadam kebakaran hanya berfokus pada kebakaran di daratan. Sedangkan peristiwa di Muara Baru terjadi di atas air.

“Kami dari sisi Pemprov sekaligus ini pelajaran. Kita perlu menambah lebih banyak kekuatan untuk memadamkan di air,” kata Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan memadamkan kebakaran kapal memiliki tantangan yang besar. Seperti dalam proses pemadaman yang lebih panjang karena kapal memuat bahan bakar.

Karena hal itu, Anies masih menunggu hasil investigasi dari aparat penegak hukum mengenai peristiwa di Muara Baru.

“Kita kemarin mengerahkan semua tim pemadam kebakaran untuk memadamkan, memang tantangannya cukup besar karena banyak dari kapal-kapal itu yang memuat bahan bakar karena siap untuk digunakan berlayar,” ucapnya.

2 dari 3 halaman

34 Kapal Terbakar

Sebelumnya, sebanyak 34 kapal nelayan terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu 23 Februari 2019. Lokasi terbakarnya kapal tepat berada di depan Kantor Syahbandar Pelabuhan Muara Baru.

“Berdasarkan pengecekan langsung ada 34 kapal yang terbakar. Itu termasuk dengan jumlah bangkai kapal yang tersisa,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisari Besar Reynold Elisa Hutagalung saat dihubungi Liputan6.com, Minggu 24 Februari 2019.

34 kapal yang terbakar tersebut merupakan kapal tradisional. Reynold menjelaskan, kebakaran terjadi pukul 15.16 WIB. Api bersumber dari Kapal Motor Artamina Jaya.

“Sebelum kejadian, ada orang yang ngelas di kapal tersebut. Dugaan awal itu pemicunya,” ucap Reynold.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Komisi VIII DPR: Pelaku Incest Biadab, Harus Dihukum Maksimal!

Jakarta – Komisi VIII DPR menilai kasus incest atau hubungan sedarah yang dilakukan ayah M (45), dan kakaknya, SA (24), serta adiknya, YF (15) terhadap perempuan berinisial AG (18) di wilayah Kabupaten Pringsewu, Lampung tak bermoral. DPR meminta pelaku dihukum maksimal.

“Tindakan incest atau hubungan sedarah dalam rumah tangga dan dilakukan dengan cara kekerasan atau pemerkosaan merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral alias biadab,” kata Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi Minggu (24/2/2019).

Ace menilai kasus kekerasan seksual tersebut telah melanggar UU No 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dimana semestinya korban anak harus dilindungi.

Ia meminta para pelaku dihukum secara maksimal. Apalagi karena peristiwa tersebut dilakukan oleh orang dekat anak.

“Pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu harus diberikan hukuman yang maksimal. Tindakan ini jelas merupakan tindakan yang melanggar hukum. Apalagi dilakukan kepada orang yang seharusnya dilindungi oleh orang-orang terdekatnya, yaitu ayah, kakak dan adiknya,” ungkap Ace.

“Kami berharap penegak hukum dapat memberikan hukuman yang maksimal kepada para pelaku kekerasan itu. Para pelakunya telah melanggar Undang-Undang UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 76D dengan hukuman sebagaimana tertera dalam pasal 81 (3) lebih maksimal yaitu 15 tahun penjara ditambah dengan sepertiga dari hukuman maksimal tersebut,” ungkapnya.

Ace mendesak pada pemerintah, terutama Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak dan pemerintah daerah untuk segera memberikan layanan psikologis terhadap korban agar dirinya betul-betul merasa dilindungi.

Sebelumnya, polisi menangkap ketiga tersangka di kediaman mereka di wilayah Pringsewu, Lampung. Mereka yang ditangkap adalah ayah kandung korban berinisial M (45) serta kakak berinisial SA (24) dan adik berinisial YF (15). Korban sendiri merupakan perempuan berinisial AG (18).

Ayah kandung korban berinisial M (45), kakaknya berinisial SA (24), dan adiknya, YF (15), berulang kali memperkosa AG di rumah mereka di Pekon Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. AG tak kuasa melawan karena takut. Selain itu, dia diketahui mengalami keterbelakangan mental.

“Kakaknya itu sudah menyetubuhi 120 kali dalam setahun, adiknya 60 kali. Kalau bapaknya sudah berulang kali, saya yakin sudah sering,” kata AKP Edi saat dihubungi detikcom lewat telepon. Edi meyakini rata-rata pelaku menyetubuhi korban lebih dari satu kali setiap hari.
(yld/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Komnas Perempuan Minta Pelaku Incest di Lampung Dihukum Berat dan Direhab

Jakarta – Komnas Perempuan meminta pelaku incest atau hubungan sedarah yang dilakukan ayah M (45), dan kakaknya, SA (24), serta adiknya, YF (15) terhadap perempuan berinisial AG (18) di wilayah Kabupaten Pringsewu, Lampung dihukum berat. Selain itu Komnas Perempuan juga meminta pelaku direhabilitasi supaya tidak mengulangi lagi kesalahannya.

“Seluruh elemen (pemerintah, penegak hukum dan pemuka agama dan masyarakat) harus dioptimalkan peran dan fungsinya dalam menghentikan kekerasan seksual, oleh anggota keluarga ini. Ini tidak boleh dilihat sebagai persoalan privat urusan masing-masing keluarga. Masyarakat perlu meningkatkan kepedulian satu sama lain, penegakan hukum maksimal kepada pelaku incest juga perlu dibarengi dengan rehabilitasi perilaku, untuk mencegah incest berulang,” kata Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu, saat dihubungi, Minggu (24/2/2019).

Azriana mengatakan kasus tersebut menunjukan perempuan rentan menjadi korban pemerkosaan meskipun dirumahnya sendiri, yang semestinya dilindungi. Ia mengatakan pada tahun 2017 kaus incest yang dilaporkan sebanyak 1210 kasus sehingga sangat mengkhawatirkan. Ia berharap aparat kepolisian dan pemda setempat melakukan pendampingan hingga korban pulih kembali.

“Hal penting lainnya adalah pemulihan korban. Korban Incest tentu mengalami dampak yang cukup kompleks dan serius, jika dilihat dari rentang waktu dia mengalami pemerkosaan, apalagi jika itu berlangsung sejak dia masih usia anak. Kami berharap korban sudah mendapatkan penanganan terbaik untuk pemulihannya. Jangan sampai terabaikan, hanya karena kita semua sedang berfokus pada pelaku,” ungkapnya.

“Semoga kasus Lampung ini juga semakin membukakan mata kita, bahwa kekerasan seksual sudah sangat mendesak untuk disikapi secara serius, termasuk mempercepat hadirnya sistem hukum yang mampu mengenali keluasan persoalan kekerasan seksual dan melindungi para korban,” sambungnya.

Ketiga pelaku yakni M, SA, dan YF saat ini sudah ditahan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dipersangkakan Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (3) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 8 huruf a jo Pasal 46 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Pasal 285 KUHP.

“Ancaman hukuman untuk Pasal 81 ayat 3 UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak minimal 5 tahun maksimal 15 tahun ditambah sepertiga dari ancaman maksimal apabila dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Untuk Pasal 46 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ancaman hukuman paling lama 12 tahun. Untuk Pasal 285 KUHPidana ancaman hukuman paling lama 12 tahun,” jelas Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP Edi Qorinas saat dihubungi detikcom lewat telepon, Sabtu (23/2).

(yld/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>