PT Timah Kembangkan Teknologi Penambangan Laut Ramah Lingkungan

Liputan6.com, Jakarta – PT Timah (Persero) sedang merancang purnarupa (prototipe‎) penambangan timah di laut dengan konsep ramah lingkungan. langkah ini telah menjadi komitmen perusahaan dengan pemerintah.

Direktur Utama Timah Riza ‎Pahlevi mengatakan, perusahaan sudah menjalankan penambangan timah di darat dengan metode ramah lingkungan. Sedangkan untuk tambang ramah lingkungan di laut, saat ini tengah tahap merancang prototipe.

“Sekarang yang di darat udah berjalan, sedangkan untuk yang di laut tengah dalam tahap pembuatan prototipe,” ‎kata Riza, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1/2019).

Rancangan purnarupa penambangan timah ramah lingkungan di laut akan selesai pada tahun ini berbarengan dengan penetapan zonasi penambangan timah di laut.

“Tahun ini mudah-mudahan sudah selesai. ‎ Iya (berbarengan dengan zonasi),” tuturnya.

Ia menegaskan, teknologi yang digunakan untuk penambangan timah di lautan harus ramah lingkungan untuk menjaga masa depan lingkungan hidup. “Ya. dan itu sifatnya enviromental friendly,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

Laba PT Timah Capai Rp 255,54 Miliar Kurtal III 2018

Laba PT Timah Tbk (TINS) tercatat sebesar Rp 255,545 miliar atau Rp 34 per saham hingga September 2018. Angka tersebut turun sekitar 15 persen dari Rp 300,573 miliar atau Rp 41 per saham pada periode yang sama tahun lalu.

Penurunan laba TINS disebabkan antara lain oleh peningkatan beban pokok pendapatan, beban umum serta administrasi dan beban keuangan. 


Mengutip laporan keuangan per September 2018 yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) Kamis (29/11/2018), pendapatan usaha TINS meningkat 2,75 persen dari Rp 6,621 triliun per September 2017 menjadi Rp 6,803 triliun per September 2018.

Meski demikian, pertumbuhan pendapatan perseroan tidak sebanding dengan kenaikan beban perusahaan. Beban pokok pendapatan TINS naik 4,6 persen, dari Rp 5,469 triliun menjadi Rp 5,720 triliun. Hal inilah yang menyebabkan laba kotor TINS turun 6,08 persen menjadi Rp 1,082 triliun, dari Rp1,152 triliun per September 2017.

Menhub Bantah Ada Persekongkolan Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membantah jika terjadi persekongkolan antar maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat terbang. Ditegaskan tidak ada kesepakatan antar satu maskapai dengan maskapai untuk membuat harga tiket menjadi mahal.


“Kalau menurut saya tidak (kartel),” ujar dia di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Senin (21/1/2019).




Namun demikian, Budi mempersilahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki hal ini lebih lanjut, jika memang ditemukan indikasi penyimpangan.


“Saya pikir silahkan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi silahkan lihat,” tuturnya.


Sementara dari sisi regulasi, jika memang ada regulasi dari Kemenhub yang membuat harga tiket pesawat menjadi mahal, maka Budi siap merevisi regulasi tersebut. Namun dirinya juga meminta masukan dari maskapai terkait hal ini.


‎”Mungkin saja (revisi regulasi), kita juga siap melakukan deregulasi apabila regulasi kita membuat mereka sulit. Nanti kita lihat apa yang menjadi masukan,” tandas dia.
2 dari 2 halaman

INACA Buka-bukaan Soal Kondisi Maskapai Penerbangan Sulit Sejak 2016

Mahalnya harga tiket pesawat rute domestik di akhir tahun menuai protes masyarakat. Tarif tiket pesawat domestik dinilai mahal bahkan bila dibandingkan dengan tarif pesawat rute internasional.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) mengatakan kondisi maskapai-maskapai di tanah air saat ini sedang tidak baik. Maskapai umumnya sedang diterpa masalah keuangan terutama sejak terjadinya pelemahan nilai tukar Rupiah.

Pria yang juga merupakan Direktur Utama Garuda Indonesia Airlines tersebut menyebutkan bisnis penerbangan memiliki beberapa variabel biaya pengeluaran yang sebagian besar dibayar dengan Dolar Amerika Serikat (AS).

Sementara masyarakat yang membeli tiket menggunakan mata uang Rupiah. Pengeluaran maskapai sangat bergantung dengan volatilitas pasar.

“Semua masyarakat juga tahu pembayaran kami dari komponen biaya variabel. Semua komponen biaya dalam USD. Sedangkan dari kursnya sendiri berfluktuasi, harga komoditinya juga,” kata Ari di Kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dalam hal avtur BBM sendiri, ada peningkatan harga yang signifikan. Sementara BBM merupakan komponen terbesar untuk biaya operasi maskapai, yaitu sekitar 40-45 persen.

“Kami catat dari INACA dari April 2016 sampai Desember 2018 harga terendah dan tertinggi untuk avtur itu sebesar 171 persen, kursnya 17 persen dan average kita 8 persen. Jadi kita punya struktur cost yang kompetitif. Kalau kontribusi paling besar memang dari fuel. Kontribusinya 40-45 persen,” ujar dia.

Lalu ada komponen pembayaran leasing untuk sewa pesawat 20 persen. Perusahaan leasing ini lebih didominasi Eropa dan AS. Imbasnya, perbaikan atau maintenance dikuasai kedua perusahaan tersebut karena tipe pesawat di dominasi oleh Boeing dan Airbus.

“Jadi kami sangat tergantung pada fluktuasi dan license dari Airbus dan Boeing. 10 persennya biaya pegawai yang perlu makan. Dari Garuda sendiri 10 ribu karyawan, Citilink 2.000 , Sriwijaya 4.500. Jadi ini masyarakat yang perlu kami biayai dan masuk dalam komponen cost kita,” ungkapnya.

Dari semua komponen pengeluaran tersebut, Ari menyebutkan margin keuntungan yang didapat maksimal hanya 3 persen saja. Itupun jika tarif tiket pesawat yang diterapkan mendekati tarif batas atas.

“3 persen itu sudah paling bagus dengan harga selangit (tiketnya). Sementara kemarin ketika Nataru untuk maskapai full service kenaikannya tidak lebih dari batas atas. Sedangkan LCC hanya 60-70 persen dari batas atas,” ungkap dia.

Ari mengaku kaget saat tarif pesawat bisa menjadi isu nasional. “Kondisi saya ini enggak mengerti kenapa jadi isu nasional sehingga sebelum kami akan menurunkan harga tiket pun pada tanggal 14 Januari dari high season jadi low season itu sudah dijadikan isu nasional dan sebelum itu kami sudah menurunkan,” tegas dia.

Dia juga mengaku telah banyak dicecar pertanyaan tentang kapan tarif pesawat akan turun. Adapunemungkinan pengurangan tarif rata-rata yang bisa dilakukan oleh maskapai adalah 30 persen. Perhitungan ini sudah sesuai dengan batas terendah agar maskapai tidak rugi. “Itu batas kemampuan mereka. Itu batas yang mereka bisa kompensasikan supaya tidak rugi.”

Kondisi itu memaksa maskapai untuk berinovasi mencari sumber pendapatan lain agar tidak rugi. Sebab pendapatan dari penjualan tiket tidak mampu menutup pengeluaran. “Lion Air dari baggage, Garuda dari kargo. Dari harga tiket sendiri, kita sudah kelelep,” ujarnya.

Kondisi ini juga diperparah oleh keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif batas atas pesawat sejak tahun 2016 dengan pertimbangan daya beli masayrakat. Padahal, moda tranportasi lain seperti bus dan kereta api tarifnya sudah naik berkali-kali.

“Kami mengerti pemerintah tidak bisa menaikkan dari 2016 karena melihat daya beli masyarakat, oleh karena itu kami tidak pernah demo untuk menaikkan harga,” ujarnya.

Selain itu, maskapai juga masih memiliki pengeluaran layanan infrastruktur seperti untuk pengelola bandara yaitu Angkasa Pura dan Airnav selaku pengatur lalu lintas udara.


Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Youtuber Bakal Ditarik Pajak, Berapa Batasan Penghasilannya?

Sangihe – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sudah ada beberapa dari youtuber dan selebgram yang telah membayar pajak dari penghasilannya. Lalu apakah semua youtuber dan selebgram harus bayar pajak?

Bagi para youtuber dan selebgram yang pendapatannya sudah puluhan hingga ratusan juta per bulan, tentu wajib membayar pajak. Namun jika penghasilannya masih sangat kecil tak harus membayar pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pada dasarnya youtuber dan selebgram dikenakan pajak layaknya wajib pajak lainnya. Aturannya pun juga sama, jika penghasilannya di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka tidak kena pajak.

“Kalau mereka mendapatkan pendapatan di bawah Rp 54 juta, itu tidak mendapatkan pajak. Tidak masuk di dalam pendapatan tidak kena pajak,” tegasnya di sela-sela kunjungan kerja bersama Menkominfo Rudiantara ke Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Hingga saat ini besaran PTKP yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 54 juta per tahun. Jika dihitung per bulan sebesar Rp 4,5 juta.

Oleh karena itu, jika selebgram dan youtuber punya penghasilan di atas PTKP maka statusnya wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau yang dapatnya Rp 2 juta, ya itu dia nggak kena pajak,” ungkap dia. (das/zlf)

PSSI Boleh Terima Uang Iuran dari Anggota

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komite Eksekutif PSSI, Gusti Randa gembira dengan gerak cepat Satuan Tugas (satgas) Anti Mafia sepakbola dalam menertibkan para terduga pelaku pengaturan skor di lapangan hijau. Ini disebutnya bisa menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas sepak bola di tanah air.

“Saya pribadi melihat, gerakan satgas anti mafia sepakbola ini menuju ke arah positif,” kata Gusti seperti rilis yang diterima Liputan6.com.

Beragam kasus pengaturan skor membuat beberapa anggota PSSI tersandung hukum. Banyak pihak menilai, antara PSSI dan anggota terjadi transaksi pengaturan skor.

Menanggapi kecurigaan ini, Gusti meminta masyarakat berpikiran positif. Sebab, sesuai statuta, PSSI boleh menerima iuran dari para anggota di semua level dari tingkat asosiasi kecamatan sampai provinsi.

“Dalam statuta, PSSI boleh memungut iuran kepada anggota ,sebagai uang pendaftaran, penyelanggaraan turnamen, kursus-kursus kepelatihan dan wasit yang digelar anggota PSSI,”ujar mantan Asprov PSSI DKI Jakarta ini.

Meski begitu, dia tak sepakat sepak bola Indonesia berada dalam kondisi darurat pengaturan skor. Sebab, banyak pertandingan berakhir dengan skor murni.

“Karena belum tentu, semua skor pertandingan diatur. Semua kembali kepada individu masing-masing. Kalau memang terlibat, aparat harus bertindak dan pelaku harus mempertanggung jawabkan di depan hukum,” ujar mantan aktor sekaligus pengacara ini.

2 dari 2 halaman

Ditentukan Kongres

Dalam Pasal 71 statuta PSSI tertulis, Kongres PSSI bakal menentukan nilai iuran tahunan anggota setiap 2 tahun sekali berdasarkan rekomendasi Komite Eksekutif. Jumlah iuran keanggotaan untuk semua anggota sama dan tidak lebih dari Rp 10 juta.

Kemudian, dalam pasal 73 tertulis, PSSI boleh memungut iuran sekaligus menetapkan iuran kepada anggota bila berniat menggelar pertandingan tertentu dengan monitor PSSI.

Dalam pasal 68 Statuta PSSI; terdapat tiga macam sumber pendapatan PSSI secara khusus antaralain; iuran tahunan keanggotaan, penerimaan hak dari pemasaran (marketing) di mana telah menjadi kewenangan PSSI, denda dari Komisi Disiplin PSSI sesuai ketetapan dari Komite Eksekutif PSSI. Terakhir, iuran dan penerimaan lain sesuai dengan tujuan PSSI.

Bisakah Indonesia Bangun Infrastruktur Tanpa Utang?

Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2018 sebesar USD 372,9 miliar atau setara Rp 5.258 triliun (USD 1=Rp 14.101). Rasio utang tersebut 34 persen terhadap PDB. Pemerintah pun selalu menegaskan, bertambahnya utang karena gencar melakukan pembangunan infrastruktur.

Lalu bisakah Indonesia membangun infrastruktur tanpa mengandalkan utang?

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pembangunan infrastruktur masif di era Jokowi-JK untuk mengejar ketertinggalan yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Akibatnya, untuk mencari pembiayaan, pemerintah berupaya mencari cara cepat.

“Salah satunya kan karena memang misi atau ambisi Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur pengennya ngebut nih. Karena kita memang tertinggal cukup lama. Pak Harto 30 tahun berkuasa dengan segala kekurangannya dia bangun jalan tol memang sudah ada tuh Jagorawi segala macam tapi lambat banget,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (19/1/2019).

Bhima melanjutkan, pembiayaan cepat yang dikaji tentu bukan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab APBN adalah instrumen yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dalam negeri baik belanja pegawai, belanja modal, pendidikan, kesehatan dan beberapa hal lain.

“Problemnya kalau kita lihat dari nafsu atau mimpi besar Jokowi untuk membangun infrastruktur itu APBN tidak cukup. Pastinya tidak akan cukup. Apbn itu sebagian besar sudah habis 23 persen habis untuk belanja pegawai, sebagian lagi untuk belanja operasional dalam bentuk belanja barang, pengadaan itu sifatnya konsumtif,” jelasnya.

Setelah mempertimbangkan kondisi APBN, pemerintah tentu mengandalkan pos-pos lain untuk mencari pendanaan dalam rangka mewujudkan terhubungnya Indonesia dari Sabang hingga Merauke melalui pembangunan infrastruktur. Salah satu yang diandalkan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

Namun, karena satu dan lain hal maka swasta seiring berjalannya waktu tidak tertarik melakukan investasi. Dengan kondisi ini, maka BUMN menjadi korban untuk mencari sebanyak-banyaknya pendanaan yang tentunya dijamin oleh negara.

“Swasta bilang saya tertarik untuk masuk ke proyek infrastruktur. Problemmnya itu adalah bukan pendanaan, swasta bisa nyari dana dari bank, dana dari saham, dari utang pinjaman lain. Swasta bisa cari banyak mekanisme itu. Yang jadi pertanyaan sekarang ini kenapa swasta tidak masuk dan porsinya itu cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Masalah adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan itu butuh waktu 10 sampai 20 tahun,” tandasnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Utang Indonesia Terus Naik dalam 10 Tahun

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2018 sebesar USD 372,9 miliar atau setara Rp 5.258 triliun (USD 1=Rp 14.101), rasio utang tersebut 34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menilik posisi 10 tahun lalu, utang Indonesia ternyata naik. Pada 2008, Indonesia memiliki utang sekitar Rp 1.636,7 triliun atau USD 149,5 miliar dengan rasio utang hampir mirip yaitu 33 persen terhadap PDB. 


Kenaikan ini bukan tanpa alasan, mengutip data Kementerian Keuangan, Kamis (17/1/2019), utang digunakan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, perlindungan sosial dan pembiyaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.

Adapun kenaikan signifikan terjadi pada 2015 hingga 2017, dengan penambahan utang sekitar Rp 1.166 triliun.

“Apabila kita bandingkan dalam kurun waktu 2012-2014 dan 2015-2017, utang pemerintah bertambah dari Rp 609,5 triliun menjadi Rp 1.166 triliun yang mengalami kenaikan sebesar 191 persen,” demikian dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Jakarta.

Kemenkeu menegaskan, walaupun akhir-akhir ini utang pemerintah meningkat, namun tidak melanggar amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana defisit APBN masih terjaga kurang dari 3 persen terhadap PDB dan rasio utang kurang dari 60 persen dari PDB.

Terdapat 3 indikator risiko yang menunjukkan bahwa utang pemerintah dikelola dengan baik. Pertama, penurunan porsi kepemilikan asing dalam utang pemerintah.

Data menunjukkan bahwa rasio utang dalam valuta asing, terhadap total utang pemerintah terus menurun contohnya dari 2015 sebesar 44,5 persen ke 38,6 persen di 2018.

“Hal ini menunjukkan risiko utang yang berasal dari nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat ditekan. Artinya utang Indonesia tidak terdampak apabila ada pengaruh dari luar negeri atau global,” tulis Kemenkeu.

Kedua, kenaikan rasio utang dengan tingkat bunga tetap terhadap total utang pemerintah. Hal ini berarti risiko utang pemerintah tidak terlalu terpengaruh oleh situasi pasar yang tidak stabil (floating). Ketiga, kenaikan rasio utang yang jatuh tempo lebih dari 3 tahun terhadap total utang pemerintah.

“Data menunjukkan bahwa dalam 4 tahun terakhir rasio ini meningkat dari 21,4 persen ke 26,5 persen. Hal ini berarti risiko beban pembayaran utang pemerintah dalam jangka pendek memiliki tren menurun, artinya alokasi pembayaran utang dalam APBN akan mengecil, seiring dengan meningkatnya porsi utang yang memiliki jatuh tempo menengah/panjang, sehingga setiap tahunnya APBN tidak akan terbebani oleh cicilan utang dan dapat dialokasikan untuk belanja produktif lainnya,” mengutip penjelasan Kemenkeu.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Minta Santri Melek Usaha, Sandiaga: Wis Wayahe Jihad Ekonomi

Sidoarjo – Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno meminta agar para santri masa kini melek usaha. Dengan begitu mereka tak lagi mencari kerja, tetapi justru menciptakan lapangan kerja.

“Enam puluh persen santri jika diberikan pelatihan, pendampingan dan permodalan bisa menciptakan lapangan kerja,” kata Sandi saat hadir di acara Pemberdayaan Ekonomi Umat ala Millenials, Santri Melek Usaha di Desa Pepe Legi, Waru, Sidoarjo, Sabtu (19/1/2019).

Perlunya santri melek usaha adalah karena bagi Sandi, sudah saatnya Indonesia berjihad di bidang ekonomi. Sebab bila dibiarkan terus, kondisi perekonomian dewasa ini kian memberatkan hidup masyarakat. Terlihat dari harga-harga bahan pokok yang melambung tinggi dan sulitnya mencari pekerjaan.


Langkah nyata juga telah digagas oleh Sandi lewat program OK OCE miliknya. Menurutnya, OK OCE sudah bergerak untuk mendampingi dan memberikan pelatihan kepada para santri.

“Gerak OK OCE bersama BKSN akan membuat santri melek usaha. Jika mereka terus diingatkan untuk menciptakan lapangan kerja, ketimbang mencari kerja, saya yakin 60 persen santri bisa menjadi santripreneur-santripreneur baru. Kami juga punya program magang untuk santri sampai ke luar negeri,” tambah Sandiaga.

Salah satu peluang yang bisa diambil ketika Indonesia melakukan jihad ekonomi didasarkan pada fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut Sandi, sudah seharusnya Indonesia menjadi pusat industri halal dunia.

“Industri halal berpotensi menghasilkan pendapatan. Indonesia masih nomor lima. Ini adalah potensi besar bagi kita dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Saya akan openi (kelola, red) betul pesantren,” tekadnya.

“Republik ini punya utang besar pada pesantren. Pesantren Insyaallah akan kami jadikan kawah candradimuka pemimpin bangsa ini dan mencetak para santri yang menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja,” tambahnya.
(lll/lll)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tingkat Bunuh Diri Indonesia Dibanding Negara-negara Lain

Jakarta – Sering terdengar kabar tentang bunuh diri dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebenarnya, bagaimana angka bunuh diri di Indonesia?

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pernah menerbitkan penelitiannya tentang perkiraan tingkat bunuh diri. Penelitian selesai dilakukan tahun 2016 dengan sedikit penyempurnaan terakhir tahun 2018. Dari beberapa tahun sebelumnya, terlihat peningkatan angka bunuh diri di Indonesia.

WHO menuliskan perkiraan ini per 100 ribu orang. Pada tahun 2000 ada 5,9 pria dari 100 ribu pria melakukan bunuh diri. Pada 2010, angkanya turun sedikit menjadi 5,6. Pada 2015, angkanya kembali turun menjadi 5,3. Pada 2016, angka itu kembali turun menjadi 5,2.

Angka bunuh diri diri yang dilakukan perempuan juga turun sejak tahun 2000. Saat itu tercatat angkanya berada pada 2,7 per 100 ribu orang. Pada 2010 menjadi 2,4. Pada 2015 turun menjadi 2,2. Pada 2016 angka itu tetap sama.


Bila dirata-rata dari kedua jenis kelamin, tingkat bunuh diri di Indonesia pada tahun 2000 adalah 4,3. Angka itu turun menjadi 4 pada 2010. Pada 2015 angka itu menjadi 3,7. Terakhir pada 2016, tingkat bunuh diri Indonesia tetap pada angka 3,7.

Dengan angka 3,7 itu, Indonesia berada di peringkat 159 dalam hal tingkat bunuh diri di dunia. Negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia adalah Guyana dengan angka 30,2. Disusul di peringkat kedua ada Lesotho dengan tingkat bunuh diri 28,9. Di ranking ke-3, ada Rusia dengan tingkat bunuh diri 25,5.

Korea Selatan berada di urutan ke-10 dengan angka 20,2. Jepang berada di urutan ke-30 dengan tingkat bunuh diri 14,3. Amerika Serikat (AS) ada di urutan ke-34 dengan angka 13,7. Posisi paling buncit, yakni di urutan ke-183, ditempati oleh Barbados dengan angka 0,4.

WHO menyebut bunuh diri sebagai fenomena global. Faktanya, 79% bunuh diri terjadi pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah pada 2016. Bunuh diri merupakan pembunuh ke-18 di dunia pada 2016, karena 1,4% kematian di seluruh dunia disebabkan oleh bunuh diri. Bahkan bila lingkup umur dipersempit, yakni kematian usia 15-29 tahun, bunuh diri menjadi pembunuh nomor dua di dunia.

Sebanyak 800 ribu orang di seluruh dunia tewas akibat bunuh diri setiap tahunnya. Itu artinya, setiap 40 detik ada satu orang yang tewas akibat bunuh diri.

“Ada indikasi, tiap satu orang dewasa mati bunuh diri maka ada lebih dari 20 orang lainnya yang melakukan percobaan bunuh diri,” demikian tulis WHO dalam keterangan di situs resminya.

Bila dilihat dari data WHO di atas, tingkat bunuh diri di Indonesia tidak terlalu parah dibanding negara-negara lain. Namun fenomena bunuh diri bukanlah sesuatu yang bisa diungkap dengan mudah. Masalah itu lebih banyak berada di sudut gelap aib keluarga, tak boleh kelihatan, luput dari jangkauan survei.

“Kalau secara statistika, yang terlaporkan mungkin terlihat kecil. Tapi harus diperhatikan, kematian akibat bunuh diri selalu merupakan angka gunung es,” kata pendiri kelompok peduli permasalahan bunuh diri ‘Into The Light’, yakni Benny Prawira, kepada detikcom, Selasa (15/1/2019).

Benny menduga tingkat bunuh diri di Indonesia lebih banyak ketimbang yang terekam survei WHO. Soalnya, pandangan masyarakat terhadap bunuh diri teramat negatif, sehingga membuat masalah ini tidak dapat diungkap sepenuhnya. Yang terlihat hanya puncaknya saja, padahal ada yang tersembunyi di bawah ‘puncak gunung’ itu.

“Banyak stigma, kemungkinan tidak dilaporkan karena keluarga menghindari stigma,” kata Benny.

Simak juga berita lain di detikcom tentang isu bunuh diri.

Untuk mengakses layanan konseling pencegahan bunuh diri, Kementerian Kesehatan mempersilakan masyarakat untuk mengakses nomor telepon gawat darurat (emergency) miliknya, yakni 119, bebas pulsa.

Lima rumah sakit juga disiagakan Kementerian Kesehatan untuk melayani panggilan telepon konseling pencegahan bunuh diri, yakni:
1. RSJ Amino Gondohutomo Semarang (024) 6722565
2. RSJ Marzoeki Mahdi Bogor (0251) 8324024, 8324025, 8320467
3. RSJ Soeharto Heerdjan Jakarta (021) 5682841
4. RSJ Prof Dr Soerojo Magelang (0293) 363601
5. RSJ Radjiman Wediodiningrat Malang (0341) 423444

Ada pula nomor hotline Halo Kemkes di 1500-567 yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi di bidang kesehatan, 24 jam.

(dnu/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

4 Eks Pejabat Negara Ini Bergaji Fantastis Tapi Masih Korupsi

Liputan6.com, Jakarta – Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto berjanji menaikkan gaji pejabat negara, untuk mencegah korupsi bila terpilih menjadi pemimpin Indonesia pada periode 2019-2024. Dia bersama Sandiaga Uno juga berencana menaikkan gaji penegak hukum.

“Ini strategi kami. Kita harus menaikkan gaji hakim, demikian juga jaksa dan polisi. Supaya tidak ada korupsi,” kata Prabowo dalam debat putaran pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019 malam.

Hal senada juga ditegaskan oleh Prabowo, saat melakukan pidato kebangsaan di JCC awal pekan ini. Menurut dia, perbaikan pendapatan mereka adalah sesuatu yang vital untuk kemajuan bangsa

“Kita berniat perbaiki gaji hakim, jaksa, dan polisi. Bila perlu berkali-kali lipat gaji mereka. Karena hakim, jaksa dan polisi yang baik itu sangat vital bagi pemerintah republik Indonesia,” lantang Prabowo dalam pidato Indonesia Menang di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah benar gaji pejabat negara dan penegak hukum kurang sehingga memicu perilaku korup? Apakah benar solusi ini mampu memberantas korupsi?

Catatan Liputan6.com, tak semua terpidana korupsi bergaji rendah. Berikut ini ulasannya:

2 dari 6 halaman

1. Setya Novanto, Mantan Ketua DPR

Sulit dilupakan bagaimana kasus Setya Novanto bergulir bak drama. Menjabat sebagai Ketua DPR saat itu, pria yang akrab disapa Setnov itu terjegal dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakannya secara sah bersalah dan mengganjarnya dengan vonis 15 tahun penjara.

Menurut hakim, Setya Novanto terbukti menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai ketua Fraksi Golkar di DPR pada saat itu, dan melakukan pembicaraan juga pembahasan terkait penganggaran e-KTP.

Nilai korupsi Novanto kala itu mencapai total USD 7,3 juta.

Lalu berapa sebenarnya gaji seorang wakil rakyat?

Mengacu pada Surat Edaran Setjen DPRRI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI, total penghasilan (take home pay) seorang Anggota DPR RI yang merangkap sebagai Ketua Alat Kelengkapan adalah Rp 54,9 juta.

Sedangkan penghasilan untuk seorang Anggota DPR RI yang merangkap sebagai Anggota Alat Kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.

Sebagai bahan perbandingan, seorang Anggota DPR RI periode 2004-2009 menerima gaji bulanan sebesar Rp 46,10 juta. Namun, masih ditambah dengan biaya tunjangan, biaya reses, dan gaji ke-13. Sehingga, setiap anggota DPR RI diperkirakan dapat membawa pulang penghasilan mencapai Rp 1 miliar per tahun.


3 dari 6 halaman

2. Patrialis Akbar, Mantan Hakim MK

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara. Dia tersandung kasus korupsi, lantaran terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman dan stafnya Ng Fenny.

Putusan hakim tindak pidana korupsi menyatakan, Patrialis dan orang dekatnya, Kamaludin, menerima US$ 50.000 dan Rp 4 juta.

Suap ini diberikan, agar Patrialis dapat membantu Basuki memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diajukan ke MK.

Lalu berapa gaji seorang hakim MK?

Jika membaca Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, mungkin banyak yang akan iri.

Pasal 3, Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menuliskan hak keuangan serta fasilitas bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Jika melihat besaran gaji pokok seorang Hakim Konstitusi adalah Rp 4,2 juta, namun tunjangan jabatannya mencapai hampir Rp 73 juta atau 18 kali gaji pokok. Angka itu akan terus membesar sesuai dengan jabatan sang hakim.


4 dari 6 halaman

3. Djoko Susilo, Eks Kakorlantas Polri

Sebagai penegak hukum, Djoko Susilo justru terbukti bersalah melakukan korupsi. Dia yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Eks jenderal polisi ini dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dalam pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat, dengan anggaran Rp 196,8 miliar pada 2010 dan 2011 yang merugikan keuangan negara Rp 121,380 miliar.

Selain itu, Djoko Susilo diketahui melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) periode 2003–2010 dan 2010–2012 secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan.

Pada periode 2003-2010, Djoko memiliki total aset senilai Rp 54,6 miliar dan US$ 60.000. Sedangkan, total penghasilan diperolehnya sebagai pejabat Polri ketika itu berkisar Rp 407 juta, ditambah penghasilan lain sekitar Rp 1,2 miliar.

Kemudian, pada periode 2010-2012, saat menjabat sebagai Direktur Lantas Babinkam Polri, Kepala Korlantas, dan Gubernur Akpol, penghasilan Djoko diketahui senilai Rp 235,7 juta ditambah penghasilan lainnya senilai Rp 1,2 miliar. Namun, dalam periode ini, Djoko membeli aset senilai Rp 63,7 miliar.

Lalu berapa sebenarnya penghasilan Polri setingkat jenderal polisi?

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015. Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk pangkat (jenderal/laksamana/marsekal/jenderal) adalah Rp 5.646.100.

Tentunya angka tersebut belum beserta tunjangan.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan tunjangan kinerja untuk anggota Polri angkanya mencapai 70 persen, hal ini ingin terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen. Pada level Komisaris Besar, mereka dapat membawa pulang Rp 30 juta per bulan.

“Kalau tunjungan kinerjanya 100 persen, seorang kombes bisa membawa pulang sekitar Rp25 juta hingga Rp30 juta per bulan,” kata Tito di Akpol, Semarang, pada 9 Desember 2018.

Mengutip laman seskab, pada 30 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain tunjangan kinerja, Pegawai di Lingkungan Polri yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerja diberikan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi kelas jabatan yang sama.

5 dari 6 halaman

4. Zumi Zola, Eks Gubernur Jambi

Zumi Zola, eks Gubernur Jambi menerima vonis hakim pengadilan tindak pidana korupsi selama 6 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah, lantaran menerima gratifikasi dan melakukan suap pada anggota DPRD Provinsi Jambi.

Hakim menyatakan, Zumi gratifikasi diterima senilai Rp 37,4 miliar, US$ 173 ribu dan 100 ribu dolar Singapura, sejak Februari 2016 hingga November 2017. Selain itu, Zumi menerima 1 unit mobil Toyota Alphard.

Lalu berapa sebenarnya besaran gaji seorang gubernur?

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 86 tahun 2001 menyebutkan besarnya tunjangan jabatan Kepala Daerah Provinsi adalah sebesar Rp 5,4 juta, lalu ada gaji gubernur sebesar Rp 3 juta sesuai Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Totalnya menjadi Rp 8,4 juta.

Akan tetapi, Prabowo tidak menyebutkan tunjangan operasional. Tunjangan operasional seorang gubernur mendapat tambahan dari PP Nomor 109 tahun 2000, yakni 0,12-0,15 dari Pendapatan Asli Daerah.

6 dari 6 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

HEADLINE: DP 0 Persen Kredit Kendaraan, Siapa Diuntungkan?

Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk kredit kendaraan bermotor. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK RI Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dengan adanya aturan ini, konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor tidak perlu menyiapkan uang muka.

Aturan baru ini menimbulkan perdebatan. Ada yang setuju, namun banyak juga yang menyatakan ketidaksetujuannya. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan terang-terangan menyatakan tidak setuju dengan adanya aturan baru ini.

Keduanya kompak menyebut jika aturan DP 0 persen pada kredit kendaraan bermotor merupakan sebuah kebijakan yang berisiko tinggi. JK mengatakan bahwa kebijakan tersebut memiliki risiko besar lantaran bisa mendorong tumbuhnya bisnis debt collector yang kadang melakukan penagihan yang tidak manusiawi.

“Kalau DP 0 persen itu kreditnya bisa macet dan itu high risk. Kalau terjadi high risk itu nanti yang bekerja debt collector,” tutur dia.‎

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun senada. Ia sebenarnya kurang sepakat dengan aturan tersebut. Sebab, DP 0 persen ini mengancam keberlangsungan industri pembiayaan barang modal atau leasing.

“Saya termasuk yang enggak setuju. Karena apa? karena ini menimbulkan risk. Risiko bagi industri leasing itu sendiri, termasuk mobilnya,” ungkap dia.

Oleh karenanya, dia berpendapat uang muka seharusnya tetap diadakan dalam proses kredit pembelian kendaraan bermotor. “Jadi lebih baik mereka harus punya tanggung jawab. Di depan itu ada uang muka,” ujar Budi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun juga tak setuju. Bahkan Lembaga tersebut mendesak OJK untuk membatalkan aturan DP 0 persen untuk mobil dan sepeda motor. Bila permintaan ini tak digubris, maka mereka akan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Sekretaris Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno, mengatakan bahwa YLKI memiliki beberapa catatan kritis mengenai kebijakan baru dari OJK ini. Salah satunya DP 0 persen dinilai akan memicu kemiskinan baru bagi rumah tangga miskin.

YLKI menyatakan, sejak booming 10 tahun terakhir kredit sepeda motor, rumah tangga miskin yang terjerat iming-iming kredit sepeda motor murah, sangat masif.

“Akibatnya, banyak sekali rumah tangga miskin yang semakin miskin karena pendapatannya tersedot untuk mencicil kredit sepeda motor, atau bahkan mengalami kredit macet (gagal bayar).” kata dia.


2 dari 5 halaman

Langsung Ditepis

Namun semua ketakutan tersebut langsung ditepis oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso. Menurutnya, kebijakan DP 0 persen untuk kredit kendaraan bermotor dapat menyehatkan kinerja perusahaan pembiayaan. Selain itu, kebijakan ini juga guna mendorong pertumbuhan industri pembiayaan dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi.

Dia menegaskan, hanya perusahaan pembiayaan dengan catatan kredit bermasalah (Non Performing Financing/NPF) di bawah 1 persen saja yang boleh menawarkan motor dan mobil tanpa uang muka.

“Jadi yang betul-betul sehat dan NPF harus di bawah 1 persen. Artinya kita memancing, tolong NPF diturunkan sehingga perusahaan itu sehat dan nanti bisa memberikan DP 0 persen,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sependapat dengan Wimboh. Menurutnya penerbitan aturan ini dapat mendorong permintaan kredit. Namun, aturan ini tak akan berdampak banyak terhadap kenaikan permintaan kredit.

“Ada juga dampaknya, tapi ya tidak besar-besar amat juga. Karena selama ini kredit pakai lembaga finance company itu juga sudah banyak yang tidak pakai DP. Dari dulu sudah lama. Ada lah dampaknya tidak banyak,” ujar Darmin.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai, adanya aturan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan pembiayaan sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dia melihat setidaknya ada dua upaya yang hendak dicapai pemerintah lewat aturan DP kendaraan 0 persen ini. Pertama, yakni menggiatkan usaha di sektor otomotif serta memperbaiki perusahaan pembiayaan (leasing) non-bank.

“Dengan aturan ini bisa membuat otomotif bertumbuh. Selain itu juga menumbuhkan perusahaan pembiayaan non bank untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dalam proses transaksi,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com.

Adapun lewat aturan DP 0 persen kredit kendaraan ini, OJK mensyaratkan, hanya perusahaan pembiayaan dengan catatan kredit bermasalah di bawah 1 persen saja yang boleh menawarkan.

Lebih lanjut, Pengajar Departemen Teknik Sipil UGM ini menyatakan, POJK Nomor 35/2018 ini juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara, khususnya di bidang industri transportasi.

Kendati memiliki beberapa keunggulan, ia coba memperingatkan, aturan DP 0 persen ini sebaliknya juga dapat membuat kepadatan lalu lintas semakin besar akibat penjualan mobil dan motor yang dipermudah.

“Kebijakan ini memang bisa mengembangkan industri transportasi, tapi bakal jadi kemacetan yang membesar. Kementerian Keuangan dan pihak terkait seharusnya membuat relaksasi kebijakan dan memperhatikan hal ini,” tutur dia. 

3 dari 5 halaman

Industri Otomotif Bakal Ketiban Untung?

Menurut Yohannes Nangoi, Ketua Umum Gaikindo, penerapan DP nol persen tidak terlalu besar pengaruhnya dalam peningkatan penjualan kendaraan di Indonesia. Pasalnya, perusahaan pembiayaan pastinya tetap akan mengendepankan kewaspadaan dalam menerapkan aturan DP nol persen tersebut.

“DP nol persen yang dicanangkan OJK rasanya masih oke, selama dijalankan dengan betul. Jadi, yang disebut dijalankan dengan betul, bahwa tidak bisa diberlakukan secara umum,” jelas Nangoi saat dihubungi Liputan6.com.

Setali tiga uang, Presiden Direktur FIF Group, Margono Tanuwijaya menyatakan hal yang sama. Aturan ini dianggap memudahkan perusahaan pembiayaan meraih konsumen baru.

“Kita menyingkapi positif DP nol persen karena menambah fleksibilitas kita, menambah option buat konsumen,” ujarnya Liputan6.com.

FIF menganggap aturan yang dikeluarkan OKJ sudah tepat mendorong peningkatan penjualan. “DP nol persen itu tidak untuk semua finance company, tapi yang NPL-nya di bawah 1 persen. Jadi, hanya beberapa perusahaan pembiayaan saja ,” tambah dia.

Di luar nada positif yang dilontarkan pelaku bisnis otomotif, tercetus kehati-hatian yang wajib diwaspadai semua kalangan. Aturan DP nol persen tetap tidak bisa dilakukan sembarangan.

Menurut Nangoi, aturan ini hanya bisa diberlakukan salah satunya kepada pelanggan-pelangan lama, fleet user yang memang perusahaannya sudah dikenal secara baik oleh perusahaan pembiayaan, atau pelanggan yang memang saat dilakukan survei kepemilikan kendaraan memenuhi kriteria baik dari segi pendapatan, dan juga yang memiliki rekam jejak pembayaran yang bagus.

Semuanya tidak ingin hal buruk terjadi di tengah jalan. Efeknya bisa panjang. “Jika konsumen membeli kendaraan dengan DP mudah, dan di tengah jalan berhenti, maka akan banyak mobil yang ditarik. Ujungnya, mobil dilelang di pasar mobil bekas dan mengakibatkan mobil bekas jatuh harganya. Ini memukul juga (harga) mobil baru,” terangnya. Efek terburuk pada lembaga pembiayaan, NPF atau kredit macet naik.

Mengatasi persoalan yang mungkin terjadi, FIF yang dominan mengurusi pembiayaan sepeda motor Honda ini tetap melakukan seleksi ketat untuk calon konsumennya. “Kami akan menjual sepeda motor dengan DP nol persen sesuai kebutuhan,” ujar Margono.

FIF Group akan menjalankan program ini dengan kehati-hatian dan terdata. “Tetap akan dievaluasi, jangan sampai NPF dari FIF Group yang sudah bagus, performanya menjadi jelek.” lanjut dia.

Proses administrasi standar tetap dilakukan. Calon konsumen harus melengkapi data diri termasuk menyerahkan slip gaji atau surat keterangan penghasilan (SKP) sebelum pihak lembaga pembiayaan melakukan survei terkait tempat tinggal dan tempat kerja.

Hal tersebut berguna untuk mempertahankan NPF FIF Group sendiri untuk tetap dalam kategori sehat. Sesuai kriteria OJK dengan konsumen yang menunggak pembayaran selama 90 hari, NPF FIF saat ini sebesar 0,67 persen.

Sebenarnya ada hal yang lebih menarik bagi konsumen dibanding pemberian DP nol persen. “Kalau konsumen (sebenarnya) tidak mengharapkan DP nol persen, tapi lebih kepada angsuran murah,” ungkap Margono.

Apalagi kalau produk yang diincar punya klasifikasi high end. “Untuk produk-produk tertentu, misalkan produk yang high-end, yang segmennya menegah ke atas, kan bukan masalah DP tapi masalahnya interest rate,” kata Margono mengakhiri pembicaraan.

4 dari 5 halaman

Rincian Aturan

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2 B OJK, Bambang W. Budiawan, menjelaskan mengenai rincian aturan DP 0 persen tersebut. Ia menjelaskan bahwa beleid baru itu tidak bisa dilakukan semua perusahaan pembiayaan. Ada berbagai persyaratan tergantung Tingkat Kesehatan Keuangan dan nilai Rasio Non Performing Financing

Syaratnya mulai dari, perusahaan pembiayaan tersebut harus memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1 persen.

“Perusahaan ini yang wajib menerapkan ketentuan uang muka nol persen dari harga jual kendaraan untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna,” kata dia.

Dengan adanya persyaratan tersebut diharapkan kebijakan DP 0 persen tidak hanya menumbuhkan kredit konsumtif melainkan kredit yang bersifat produktif. Misalnya kredit kendaraan multiguna seperti kendaraan umum atau kendaraan pengangkut logistik.

Sebagai informasi, kualitas piutang pembiayaan bermasalah NPF Neto adalah piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Ini setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Ketentuan uang muka nol persen ini juga hanya diberikan untuk calon debitur yang memiliki profil risiko sangat baik. “Misalnya ngambil angkot 5 unit terus nambah trayek ngambil lagi. Kalau (pembayarannya) bagus masa bisa dikasih DP 0 persen,” ujar dia.

Sementara itu, untuk perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1 persen dan lebih rendah atau sama dengan 3 persen, wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 10 persen dari harga jual kendaraan.

Ini untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna.

Bagi perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3 persen dan lebih rendah atau sama dengan 5 persen wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 15 persen dari harga jual kendaraan.

Ini untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna.

Kemudian, untuk perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5 persen wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 15 persen dari harga jual kendaraan untuk pembiayaan.

Ini untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna.

Khusus untuk perusahaan pembiayaan yang mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5 persen wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 20 persen dari harga jual kendaraan untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi dan untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna.

Ketentuan DP nol persen ini juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan alternatif transportasi yang sesuai kemampuannya.

Bambang menyebutkan baru 46 persen dari total 188 perusahaan pembiayaan (multifinance) yang memenuhi syarat untuk menerapkan DP nol persen‎ te‎rsebut. Artinya, hanya 86 perusahaan yang dapat memberikan DP nol persen kepada nasabahnya.

“Sekitar 46 persen perusahaan multifinance, ini harus NPF di bawah 1 persen,” kata Bambang.

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

ONE Championship Perlebar Kerja Sama Jelang Seri Perdana 2019 di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta – Global sports media properti di Asia, ONE Championship, sebagai promotor pertarungan mixed martial arts terus memperlebar kerja sama. Kali ini kerja sama dilakukan dengan Grab.

Kerja sama ini akan diluncurkan di Indonesia dan Filipina, karena riset menunjukkan bahwa ONE Championship memiliki banyak penggemar di kedua negara ini. Di Indonesia, acara ini sama populernya seperti sepak bola, dan di Filipina, jumlah penggemar acara ini menempati peringkat kedua setelah penggemar bola basket.

ONE Championship dan Grab melihat persamaan dan membentuk sinergi untuk merayakan semangat pemenang di luar arena pertandingan. Kedua pihak juga mengapresiasi mitra pengemudi Grab yang telah menjadi mitra andalan dalam keseharian masyarakat di Indonesia dan Filipina.

“ONE Championship memilih untuk bekerja sama dengan Grab sebagai everyday super app di Asia Tenggara. Menjadi hal yang penting bagi organisasi kami untuk terus menjalin kemitraan strategis jangka panjang dengan brand yang memahami visi kami. Kami percaya pada apa yang dilakukan Grab untuk komunitas pengemudi dan penumpang mereka, menyediakan layanan transportasi berkualitas tinggi menjadi lebih mudah didapat dan diakses oleh semua orang,” terang Hari Vijayarajan, selaku Chief Commercial Officer, ASEAN ONE Championship.

“Dengan cara yang sama seperti para atlet kami memperjuangkan nilai-nilai, kehormatan, dan prestise seni bela diri, ONE Championship berharap dapat menyediakan platform untuk menjadikan Juara Sehari-hari dari Grab dapat diapresiasi lebih luas lagi,” ucapnya.

Kerja sama jangka panjang dengan ONE Championship ini merupakan perpanjangan dari komitmen Grab ‘LUAR BIASA’ untuk memberikan lebih banyak manfaat bagi mitra pengemudi, di luar dari pendapatan harian mereka. Melalui kerja sama ini, mitra pengemudi andalan Grab dapat menikmati inisiatif dan keuntungan berikut:

2 dari 3 halaman

Kerja Keras

– Merayakan Mitra Pengemudi Andalan: Untuk mengapresiasi upaya dan kerja keras mereka yang luar biasa, Grab akan mencari mitra pengemudi andalan dan berbagi kisah inspiratif mereka. Cerita-cerita dari mitra pengemudi ini akan ditayangkan dalam laga ONE Championship, layaknya seorang Juara Dunia ONE diapreasiasi.

– Akses Eksklusif ke Arena Grab Champions: Mitra pengemudi andalan Grab dapat menyaksikan langsung laga ONE Championship sebagai tamu VVIP, dengan akses ke belakang panggung, bertemu langsung dengan para atlet ONE dan kesempatan eksklusif memasuki area Super Fan dimana mereka dapat dengan mudah melihat langsung para atlet berjalan memasuki arena pertandingan. Momen spesial ini akan memberikan pengalaman tak terlupakan kepada para mitra pengemudi untuk berada di tengah aksi selama laga ONE Championship berlangsung.

– Apresiasi dari Penumpang: Mitra pengemudi Grab selalu ada di setiap kesempatan, termasuk hari-hari besar sekalipun, dengan misi untuk membawa penumpang dengan aman dan nyaman dari satu tempat ke tempat lainnya. Grab akan memberikan lebih banyak kesempatan bagi pelanggan untuk mengapresiasi dan memberikan penghargaan bagi mitra pengemudi andalan yang telah bekerja keras untuk melayani mereka, termasuk merchandise eksklusif ONE x Grab.

– Para Juara menggalang dana untuk tujuan yang baik: Grab dan mitra pengemudi kami di Indonesia dan Filipina, bersama para atlet ONE, akan mengajak pelanggan untuk mengumpulkan dana bagi berbagai aksi sosial di komunitas tempat mereka berasal. Hal ini menunjukkan bagaimana seseorang yang menjadi andalan akan berkontribusi terhadap sesuatu yang positif kepada masyarakat, dengan memecahkan masalah sehari-hari yang dihadapi komunitas.

Dengan banyak cara, mitra pengemudi andalan akan berbagi nilai dan pengalaman yang sejalan dengan Juara Dunia ONE. Mitra-pengemudi Grab bekerja keras setiap harinya tidak hanya untuk meningkatkan peluang pendapatan mereka untuk kehidupan yang lebih baik, namun juga mendukung mobilitas harian mereka, kenyamanan dan keselamatan bagi semua penumpang dengan dedikasi serta kualitas pelayanan terbaik.

3 dari 3 halaman

Berkomitmen

Mereka tak diragukan lagi telah menjadi andalan pelanggan. Dengan kerja sama ini, Grab dapat merayakan semangat mitra andalan bersama dengan Juara Dunia ONE, yang memungkinkan mereka memperoleh apresiasi atas usaha yang telah mereka lakukan.

“Kami bangga dapat mengumumkan kerja sama strategis dengan ONE Championship untuk merayakan mitra pengemudi kami sebagai juara di luar arena pertandingan. Mitra pengemudi kami memiliki semangat luar biasa untuk terus menyediakan layanan terbaik bagi para pelanggan. Mereka menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi Grab untuk menjadi everyday super app pertama di Asia Tenggara,” ungkap Mediko Azwar, Marketing Director, Grab Indonesia.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi sebagai apresiasi atas kerja keras dalam menjaga standar layanan Grab. Kami berharap kerja sama ini akan mendorong semangat mereka untuk terus memberikan layanan yang aman dan terpercaya bagi pelanggan,” paparnya.

Dengan kemitraan ini, Grab akan memanfaatkan platform global ONE Championship untuk menjaga, merayakan, dan memperkenalkan mitra andalan mereka melalui serangkaian kampanye dan kegiatan yang dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi mitra pengemudi dan penumpang Grab. Selain itu, ONE Championship akan bekerja sama dengan Grab untuk memperluas skala penghargaan dan memberikan pengakuan bagi mitra pengemudi Grab, serta bekerja sama untuk memberikan banyak hal yang berarti bagi masyarakat.

Saksikan video menarik di bawah ini