Dianggap Mencemari Danau Toba, Ini Kata Warga Pemilik Keramba Jaring Apung

Liputan6.com, Simalungun – Menilik budidaya ikan dengan Keramba Jaring Apung (KJA) merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk sekitar Danau Toba, tampaknya kebijakan pengurangan KJA mesti dikaji ulang. Terlebih meski dituduh sebagai penyebab utama pencemaran Danau Toba, nyatanya banyak faktor lain yang mempengaruhi pencemaran tersebut seperti limbah peternakan babi, aktivitas rumah tangga dan perhotelan, serta penebangan hutan di daerah resapan danau.

Terlebih dengan luas sekitar 1.130 km persegi, faktanya luas keseluruhan KJA yang terdapat di Danau Toba hanyalah 0,03% dari keseluruhannya. Melarang warga budidaya ikan dengan KJA sama saja dengan mematikan mata pencaharian mereka.


Robin Hutahaean (36), salah satu petani ikan di Kecamatan Haranggaol Horison menjelaskan bahwa daerahnya merupakan sentra budidaya ikan dengan KJA yang ada di Kabupaten Simalungun. Menurut dia, daerah mereka bukanlah tempat wisata seperti daerah lainnya di sekitar Danau Toba. Warga di Haranggaol Horison awalnya merupakan petani bawang, namun sejak penyakit tanaman menyerang, warga memutuskan untuk budidaya ikan sebagai mata pencaharian.

“Sekitar 85 persen warga di sini bergantung pada KJA. Kalau kami dilarang melakukan budidaya ikan, bagaimana kami hidup?” tukas dia.

Ia menambahkan bahwa sebenarnya warga ingin dibina oleh pemerintah. Warga juga tak masalah daerah mereka berdampingan dengan tempat wisata.

“Tapi pada kenyataannya, tak pernah ada wakil dari pemerintah yang serius berdialog dengan kami. Membina kami. Lalu tiba-tiba KJA kami ingin dimusnahkan.”


Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Hal ini diamini petani ikan lainnya, Hotjon Haloho yang juga merupakan generasi kedua dalam keluarganya yang berbisnis ikan. Menurut dia, warga Haranggaol bahkan memiliki kesepakatan sendiri untuk tidak menambah jumlah KJA yang ada karena dianggap dapat merusak lingkungan. Aturan budidaya yang dilontarkan pemerintah tanpa berdialog dengan warga hanya membuat mereka trauma.

“Daerah yang menjadi sentra budidaya ikan biasanya memang tidak cocok menjadi tempat wisata. Seperti di sini, dikelilingi perbukitan tapi tak bisa ditanami. Kami takut seperti di Rantau Prapat. Jadi tempat wisata tapi warga sekitar cuma menjadi penonton sejak investor masuk.”

Lebih jauh, ia meminta pemerintah mendukung dan memperhatikan warga yang mata pencahariannya dari budidaya ikan KJA. Terlebih karena perekonomian mereka lebih baik sejak berbudidaya ikan.

“Kami siap diberi pajak dan ditata. Tapi jangan disuruh tutup, Pak.”

Sebentar Lagi Disidang, Begini Perkembangan Kasus Ujaran Kebencian Ahmad Dhani

Liputan6.com, Jakarta – Musisi sekaligus politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani terjerat kasus ujaran kebencian. Dia ditengarai mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan.

Pernyataan tersebut dilontarkan Ahmad Dhani melalui jejaring sosial twitter. Dalam cuitannya, dia menyebut kata idiot yang menyinggung salah satu unsur massa pengunjuk rasa menolak deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Akibat cuitannya itu, Ahmad Dhani harus menjalani proses hukum dan menghadiri persidangan. Dalam surat tuntutan yang dikeluarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 November 2018 lalu, dia dijatuhkan hukuman pidana dua tahun penjara.

“Berdasarkan uraian di atas kami Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan. Dan menjatuhkan pidana dua tahun kepada terdakwa,” tandas jaksa.

Jaksa mendakwa Ahmad Dhani lantaran melanggar Pasal 45 huruf A ayat 2 junto 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 Junto UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE junto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sampai saat ini, proses hukum ujaran kebencian yang menjerat Ahmad Dhani masih terus bergulir. Berikut perkembangannya seperti yang dihimpun Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

1. Dhani Mengaku Siap

Ahmad Dhani dalam salah satu pernyataannya menyatakan bahwa dirinya telah siap menjalani persidangan. Politikus asal Partai Gerindra tersebut mengaku sudah terbiasa menghadapi persidangan dan proses hukum.

“Ya siap aja. Kan saya sudah biasa menghadapi persidangan,” tandas Ahmad Dhani usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis (17/1/2019).

Dia juga menuturkan, tidak ada persiapan khusus yang dia lakukan sebelum menjalani persidangan. Dhani hanya akan membawa bukti dan saksi ahli ke meja hijau.

“Tidak ada persiapan. Saat sidang hanya akan bawa bukti dan saksi ahli,” Dhani menandaskan.

3 dari 5 halaman

2. Kejari kerahkan 6 jaksa

Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengerahkan enam orang jaksa untuk mengawal kasus ujaran kebencian dengan tersangka Ahmad Dhani. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Surabaya, Didik Adyotmo.

“Ada satu tim yang mengawal. Satu tim itu terdiri dari enam orang jaksa, baik itu jaksa dari Kejaksaan Negeri Surabaya atau juga dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” kata Didik usai menerima pelimpahan tahap dua kasus tersebut di Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya, seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/1/2019).

Kendati demikian, Didik belum bisa menyebutkan sejumlah nama jaksa yang ditugaskan untuk mengawal kasus tersebut.

“Paling lambat 15 hari sudah segera disidangkan kasus ini,” katanya.

4 dari 5 halaman

3. Tidak bisa ditahan

Didik menyampaikan, Ahmad Dhani dijerat UU ITE dengan ancaman hukuman hanya 3 tahun sehingga tidak bisa ditahan.

Dia akan mengikuti prosedur yang menyebut tersangka bisa ditahan jika hukumannya di atas lima tahun penjara.

“Kejari akan menahan tersangka jika ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara. Untuk kasus ini hanya diancam tiga tahun penjara. Jadi tidak layak ditahan dan ini sudah sesuai SOP,” tutur Didik.

Rifqi Aufal Sutisna

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Penjelasan Kejari Surabaya Mengapa Ahmad Dhani Tak Ditahan

Surabaya – Musisi Ahmad Dhani hari ini merampungkan pelimpahan tahap II atau proses pelimpahan tersangka dan barang bukti terkait kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Namun Kejari tidak melakukan penahanan terhadap pentolan Dewa 19 ini.

Kasi Pidum Kejari Surabaya Didik Adyotomo mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan berkas dari penyidik Polda Jatim terkait kasus Dhani.

Yang bersangkutan kemudian djerat pasal 45 ayat 3 junto apsal 27 ayat 3 tentang ITE dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara dan denda paling besar Rp 750 juta.

“Kamis tanggal 17 Januari 2019 kita telah menerima pelimpahan tahap 2 yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti atas nama Ahmad Dhani Prasetyo, jadi kalau sehari-hari kita biasa menyebutnya Ahmad Dhani, yang bersangkutan itu diduga atau didakwa atau disangka melanggar pasal 45 ayat 3 juncto pasal 27 ayat 3 tentang ITE,” kata Didik kepada wartawan, Kamis (17/1/2019).
Didik juga mengatakan jika barang bukti yang disertakan ialah bukti transkrip vlog Dhani.

“Tadi ada beberapa transkrip yang dia lakukan itu sudah disimpan oleh petugas barang buktinya, kemudian yang bersangkutan tadi cukup kooperatif sehingga tadi berjalan dengan lancar,” ujar Didik.

Didik kemudian menyampaikan alasan Dhani tidak ditahan.

“Tidak dilakukan penahanan sesuai dengan pasal 21 ayat 4 yang berisi suatu syarat melakukan penahanan adalah bisa memenuhi syarat objektif, yaitu ancamannya 5 tahun atau lebih. Kebetulan dalam kasus ini ancamannya hanya 4 tahun dan secara objektif tidak memenuhi syarat,” terang Didik.

Untuk selanjutnya, Didik mengatakan pihaknya akan melakukan pelimpahan berkas penuntutan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

“Proses selanjutnya tentunya akan kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam waktu dekat dan secepat mungkin,” lanjutnya.

Dalam persidangan di PN Surabaya nanti, Didik mengaku telah menyiapkan enam Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kasus Dhani.

“JPU ini kita tim gabungan teman-teman dari Kejati dan dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Jumlah yang kita buat itu ada 6 jaksa, Kejati 4 orang kita 2 orang,” pungkasnya.
(lll/lll)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hanya 45 Menit di Kejari Surabaya, Dhani: Wis Rek, Aku Luwe

Surabaya – Setibanya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Ahmad Dhani menjalani pelimpahan tahap II atau proses pelimpahan tersangka dan barang bukti terkait kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya.

Namun sekitar pukul 14.30 WIB, Dhani sudah diperbolehkan meninggalkan Kejari bersama pengacaranya.

Dhani mengaku hanya mengisi formulir dan diambil fotonya saat berada di Kejari Surabaya.


“Prosesnya ya ngisi formulir, ya kayak masuk kuliah gitu, difoto,” ungkap Dhani Prasetyo kepada wartawan usai pemeriksaan, Kamis (17/1/2019).

Akan tetapi ketika wartawan melemparkan sejumlah pernyataan, Dhani langsung mengelak.

“Ngapain pertanyaan-pertanyaan lagi. Ini namanya pelimpahan. Jadi pasal 27 ayat 3 yang disangkakan kepada saya itu ancaman hukumnya maksimal 4 tahun. Jadi tidak ada penahanan. Bukan saya kebal hukum bukan, karena ancaman maksimal empat tahun. Wis rek, aku luwe,” terangnya sambil berlalu.

Menengok ke belakang, pentolan band Dewa 19 itu ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik pada tanggal 18 Oktober 2018 silam.

Ujaran Dhani yang berujung pelaporan pencemaran nama baik ini sempat dilontarkannya dalam sebuah video yang kemudian diunggah ke akun Facebooknya.

Saat itu, Dhani yang hendak mengikuti deklarasi tagar 2019GantiPresiden di Surabaya dihadang oleh sejumlah massa Koalisi Bela NKRI. Dalam videonya, Dhani kemudian menyebut orang-orang yang menghadangnya sebagai idiot.
(lll/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jadi Tersangka, Ahmad Dhani Harap Kantongi Izin Konser di Malaysia

Surabaya – Meski telah ditetapkan menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik dan dicegah ke luar negeri, musisi Ahmad Dhani Prasetyo tetap berharap mendapatkan izin untuk menggelar konser di Malaysia.

“Mudah-mudahan dapet izin untuk keluar (negeri),” kata Dhani saat ditemui di Mapolda Jatim, Kamis (17/1/2019).

Dhani menilai ia pantas mendapatkan izin tersebut sebab tujuannya hanyalah untuk menghadiri konsernya saja. Ia juga merasa bukan seorang koruptor yang akan kabur ke luar negeri.
“Kan boleh-boleh aja kan, saya bukan koruptor,” tandasnya.

Kalaupun polisi takut bila Dhani kabur ke luar negeri, ia menyarankan agar polisi memberikan pengamanan ekstra, misalnya dengan menugaskan 20 personel untuk mengawalnya.

“Mungkin dibawa polisi sejumlah 20 orang ke Malaysia kan bisa juga,” pungkasnya.

Sebelumnya polisi menyebut Dhani dicegah ke luar negeri untuk mempercepat proses penyidikan. Selain itu, pencegahan dilakukan agar pentolan Dewa 19 tersebut bersikap kooperatif.

“Karena saat dipanggil sebagai tersangka tidak datang, kemudian tidak ada batas waktunya penundaan waktunya itu kapan, kemudian kita juga sudah menetapkan dia sebagai tersangka. Agar lebih kooperatif,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera beberapa waktu lalu.
(lll/lll)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Terbukti Ganggu Rumah Tangga BS, Sisca Dewi Divonis 3 Tahun Penjara

JakartaSisca Dewi terbukti melakukan tindak pidana terhadap BS. Terdakwa pencemaran nama baik dan pemerasan itu divonis tiga tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana kepada Sisca Dewi atas dasar itu, selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 500 juta,” ucap Hakim Ketua Riyadi Sunindyo Florentinus di persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

“Dan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan,” sambungnya.

Hal yang memberatkan Sisca Dewi terhadap perkaranya adalah karena ia terbukti mengganggu rumah tangga BS dan tidak menyesali perbuatannya. Sedangkan yang meringankan Sisca berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

“Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengganggu rumah tangga saksi BS dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringakman terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan tidak pernah dihukum,” tutur Riyadi.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut Sisca Dewi 5 tahun penjara. Sisca dijerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 45 ayat 4 juncto 27 ayat 4. Juncto pasal 64 ayat 1.

Sebelumnya, Sisca Dewi dilaporkan BS karena telah mengaku-ngaku menikah siri dengannya. Tak hanya itu, Sisca juga mengancam dan memeras BS dengan sejumlah rumah dengan total Rp 23 miliar.
(hnh/ken)

Photo Gallery

Warga Tangerang Digegerkan Penemuan Kepala Wanita

Liputan6.com, Tangerang – Warga di Kampung Angraeni Bakti, Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang digegerkan penemuan kepala seorang wanita. Kepala tersebut ditemukan di sekitar rel kereta api, Sabtu (12/1/2019).

Salah seorang warga, Aldi mengatakan, kepala itu pertama kali ditemukan di semak-semak dekat rel. Saat itu, warga tengah melakukan kegiatan kerja bakti.

“Dikira warga itu batu, enggak tahunya kepala seorang perempuan, dari sana kita langsung ke Polsek,” katanya.

Kapolsek Tigaraksa, Kompol Dodid mengatakan, kepala tersebut merupakan korban kecelakaan di rel Stasiun Daru, Tigaraksa, yang terpental setelah tubuhnya dihantam kereta dengan relasi Stasiun Tanah Abang-Maja.

“Jadi pemukiman itu dekat dengan stasiun dan diduga bagian badannya ini terpental,” ujarnya.

Diketahui, korban merupakan warga setempat yang bernama Sanipah (77). Saat kecelakaan terjadi, korban hendak menyeberangi rel untuk mengambil ranting. 

Ia tak melihat kereta yang melintas. Sehingga korban tertabrak dengan kondisi mengenaskan.

“Saat ini jasad korban sudah dikumpulkan dan dibawa ke rumah sakit, tidak dilakukan autopsi karena pihak keluarga juga sudah mengikhlaskan, jadi selanjutnya akan dilakukan proses pemakaman,” ungkap Dodid. 



2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini   

Dewas BPJS TK Sudah Tahu Hubungan Khusus SAB dan RA

Jakarta – Kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan mantan anggota Dewan BPJS Ketenagakerjaan (TK) Syafri Adnan Baharuddin (SAB) disesalkan oleh Dewas BPJS TK sendiri. Meski tak mengiyakan ada pemerkosaan, Dewas tahu bahwa SAB dan pelapor dengan inisial RA memiliki hubungan khusus.

Kasus ini pertama kali mencuat saat RA menggelar konferensi pers pada Desember 2018. Belakangan rupanya Dewas BPJS TK telah mengetahui dan mendapatkan konfirmasi mengenai hubungan khusus antara SAB dan RA sejak pengaduan pertama kali yakni pada 28 November 2018.

“Pas saya di rumah, saya mendapatkan WA dari SAB. WA itu menyatakan… SAB bahwa menyatakan langsung merujuk pada postingan-postingan tersebut, SAB mengakui terjebak dalam hubungan khusus,” kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono dalam jumpa pers, Jumat (11/1/2019).

Sebelum mendapat WhatsApp dari SAB, Guntur menyatakan didatangi RA dan mengadukan adanya kekerasan yang diterimanya dari SAB pada 28 November 2018.

“Pada saat kejadian tanggal 28 November, dia ke saya, dan saya akan rapat dengan waktu yang sangat singkat, dengan menangis menyatakan dirinya dimarahi dengan keras oleh SAB sampai mau dilempar gelas dan sebagainya,” tutur Guntur.

Guntur menyatakan dalam rapat Dewan Pengawas, SAB kembali mengakui ada hubungan khusus dengan RA. Bahkan SAB juga menyampaikan permintaan maafnya kepada para Dewas.

“Kemudian kita rapat Dewas lagi tanggal 30, SAB sudah datang (dari Singapura), pada saat itu kita klarifikasi ke SAB, ada kejadian demikian, dan memang diakui seperti dalam WA ada hubungan khusus dan minta maaf kepada kami-kami semua. Sudah, seperti ini saya pikir memang betul-betul terjadi,” tutur Guntur.

Pihak RA Bantah Soal SAB ‘Terjebak’

Ketua Kelompok Pembela Korban Kejahatan Seks (KPKS) Ade Armando heran dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa SAB yang disebut mengaku terjebak hubungan khusus dengan asisten pribadinya, RA. Ade menyebut pernyataan itu tak masuk akal.

“Coba saja kita baca chat-chat WA SAB ke RA, sangat jelas di sana bahwa SAB bukanlah pihak yang terjebak melainkan terus berusaha mendesak RA untuk membangun hubungan khusus,” kata Ade, Jumat (11/1).

Dalam jumpa pers 28 Desember 2018, RA sempat menyampaikan bahwa Dewas BPJS TK malah membela SAB ketika dia melaporkan apa yang terjadi.

“Ternyata Dewan Pengawas justru membela perilaku bejat itu. Hasil rapat Dewan Pengawas pada 4 Desember justru memutuskan untuk mengeluarkan perjanjian bersama yang isinya mem-PHK saya sejak akhir Desember 2018. Saya menolak menandatangani itu,” tutur RA, Jumat (28/12/2018).

Kasus dugaan pemerkosaan oleh SAB ini bergulir di kepolisian atas laporan RA. Sebaliknya, SAB juga telah melaporkan balik RA karena dianggap telah mencemarkan nama baik.

Syafri Membantah Memperkosa

Syafri telah menyampaikan bantahannya melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri di kesempatan yang sama.

Syafri juga menyatakan sendiri mengundurkan diri agar bisa fokus ke penanganan masalah yang dialaminya.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Saat ini juga surat kepada Presiden RI sedang diupayakan sampai. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, kepada Ketua Dewan Jaminan Nasional, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” kata SAB, Minggu (30/12).
(rna/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ade Armando: SAB Tak Terjebak, Dia Paksa Hubungan Khusus dengan RA

Jakarta – Kelompok Pembela Korban Kejahatan Seks (KPKS) heran dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin (SAB) yang disebut mengaku terjebak hubungan khusus dengan asisten pribadinya, RA. Koordinator KPKS Ade Armando menyebut pernyataan itu tak masuk akal.

“Coba saja kita baca chat-chat WA SAB ke RA, sangat jelas di sana bahwa SAB bukanlah pihak yang terjebak melainkan terus berusaha mendesak RA untuk membangun hubungan khusus,” kata Ade Armando kepada wartawan, Jumat (11/1/2019).

Adalah Ketua Dewas BPJS TK, Guntur Witjaksono yang menyebut SAB mengaku terjebak hubungan khusus dengan RA. Menurut Ade, pernyataan Guntur amat tak masuk akal.
Bagi Ade, SAB merupakan orang yang berkuasa atas RA karena menjadi atasan langsung RA. Dia heran bagaimana bisa SAB terjebak oleh RA.

“SAB adalah seorang pria 59 tahun yang sangat dominan, sangat ditakuti di Dewas BPJS TK dan sangat menentukan nasib pekerjaan RA. Lalu bagaimana caranya RA menjebak SAB?” kata Ade.

“Sementara itu, kalau kita membaca chat-chat WA SAB kepada RA, kita akan menemukan berbagai bentuk rayuan global, desakan untuk menikah, ataupun ucapan-ucapan mesum dari SAB kepada RA,” ujar Ade.

Ade berharap Dewas BPJS TK tidak begitu saja percaya pada penjelasan SAB yang menurutnya mengada-ada. Meski demikian, Ade senang bahwa SAB mengakui ada hubungan khusus dengan RA.

“Dewas BPJS TK seharusnya mempelajari secara serius apa yang sesungguhnya terjadi di lingkungan kerja mereka. Dewas BPJS TK turut bersalah bila mengabaikan dan membiarkan terjadinya kejahatan seksual di sana. Paling tidak dia (SAB) sudah mengakui bahwa dia sudah melakukan perilaku tidak patut sebagai pejabat negara dengan bawahannya sehingga layak diberhentikan dari Dewas BPJS TK. Berikutnya, baru perlu dibuktikan bahwa hubungan itu terjadi akibat pemaksaan,” jelas Ade.

Syafri Adnan Bantah Tuduhan Stafnya

Syafri telah menyampaikan bantahannya melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri di kesempatan yang sama.

Syafri juga menyatakan sendiri mengundurkan diri agar bisa fokus ke penanganan masalah yang dialaminya.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Saat ini juga surat kepada Presiden RI sedang diupayakan sampai. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, kepada Ketua Dewan Jaminan Nasional, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” kata SAB, Minggu (30/12).
(gbr/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ketua Dewas BPJS TK: SAB Temperamen, Saya Pernah Dimarahi

Jakarta – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan (TK) Guntur Witjaksonodi mengungkap kepribadian Syafri Adnan Baharuddin (SAB) yang kini telah mengundurkan diri. SAB disebutkan memang temperamen hingga menggebrak meja.

“Kalau temperamen ini, saya pertema memang kaget waktu kerja bersama dia memang sangat tinggilah. Gebrak meja itu setiap hari ada,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS TK, Guntur Witjaksonodi, dalam jumpa pers di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Guntur menyatakan, SAB kerap diajak bercanda mengenai kebiasaan gebrak mejanya. Guntur menyadari bahwa setelah SAB terkena kasus sebelumnya, yang tak dibahas lebih jauh, temperamen SAB cukup turun.
“Tapi Pak Peompida (Poempida Hidayatulloh) sendiri bilang secara bercanda ‘kalau di DPR gebrak meja itu nggak boleh lho’. Kita mengingatkan dengan cara seperti itu. Dia akhirnya cooling down juga. Terutama setelah kasus pertama sih banyak cooling down kalau saya nilai pribadi,” tutur Guntur.

“Tapi karena namanya temperamennya tadi, meledak-ledak pasti ada. Saya aja pernah dimarahi,” imbuhnya.

SAB dilaporkan mantan stafnya, RA, ke polisi atas tuduhan pemerkosaan. Laporan tersebut dibuat 3 Januari 2019.

“Kami sudah melaporkan secara resmi, ini bukti laporannya (sambil menunjukkan surat tanda terima laporan). Tapi saya menjunjung asas praduga tak bersalah. (Nama) terlapornya kami tutupin ya. Inisial yang dilaporkan SAB, yang diduga melakukan SAB,” kata pengacara RA, Heribertus S Hartojo, Kamis (3/1).

Syafri Adnan Bantah Tuduhan Stafnya

Syafri telah menyampaikan bantahannya melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata SAB, Minggu (30/12).

Syafri juga menyatakan alasannya mengundurkan diri agar bisa fokus ke penanganan masalah yang dialaminya.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Saat ini juga surat kepada Presiden RI sedang diupayakan sampai. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, kepada Ketua Dewan Jaminan Nasional, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” papar SAB.
(rna/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>