Polisi Duga Istri Pejabat Pemkab di Sulsel Korban Pembunuhan

Makassar – Pegawai Universitas Negeri Makassar (UNM) Sulaiha Djafar, ditemukan tewas di dalam mobil yang terparkir di Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dari hasil pemeriksaan kedokteran Polisi Polda Sulsel, diduga istri pejabat Pemkab Barru itu meninggal akibat dibunuh.

“Penyebab kematian tidak wajar dugaannya pembunuhan,” ujar Kepala RS Bhayangkara Makassar, Kombes Farid Amansyah, pada Jumat (22/3/2019).

Untuk sementara, tim Kedokteran Polisi Polda Sulsel hanya melakukan visum luar terhadap korban. Dari tubuh korban sendiri diketahui didapati tanda-tanda kekerasan di kepala dan penyumbatan di bagian pernapasan.

“Memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di pipi sebelah kiri dan penyumbatan jalan nafas di bagian luar maksudnya di leher,” sebut Kombes Farid.

Namun, untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban yang dinilai tidak wajar tersebut, tim Kedokteran Polisi Polda Sulsel masih harus melakukan otopsi di dalam tubuh korban.

“Kita masih tunggu persetujuan keluarga dan surat permintaan penyidik, kalau sudah ada langsung otopsi untuk memastikan penyebab kematian,” tutur Kombes Farid.

Sebelumnya, mayat wanita ditemukan warga Dusun Japing, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa dalam sebuah mobil berwarna biru, sekitar pukul 08.00 Wita. Saat ditemukan, leher mayat tersebut tersangkut sabuk pengaman.

(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemkab Pekalongan Wacanakan Makam Wali Jadi Cagar Budaya

Pekalongan – Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mewacanakan makam para wali dan sesepuh daerah akan dijadikan situs cagar budaya. Hal itu dilakukan guna melestarikan peninggalan budaya dan memperkuat unsur budaya serta religius masyarakat.

“Pemimpin di Pekalongan sejak zaman dahulu memegang teguh dan melestarikan budaya. Bupati Pekalongan dari zaman Belanda merupakan orang yang pintar dalam manajemen pemerintahan, selain itu menjunjung tinggi tradisi keagamaan dan budayanya,” kata Bupati Batang Asip Kholbihi di Pekalongan, seperti dilansir Antara, Kamis (21/3/2019).

Asip mengatakan, wacana tersebut juga untuk memberikan pengetahuan sejarah atau perkembangan daerah dari masa ke masa kepada generasi muda. Menurut dia, saat ini menjadi tugas dirinya untuk meneruskan perjuangannya bupati yang lebih dahulu memimpin Kabupaten Pekalongan.
“Saya mendapat amanat dan diberi tugas untuk memimpin dan mensejahterakan masyarakat di daerah sehingga hal ini harus dilakukan sebaik baiknya. Budaya dan tradisi para leluhur akan terus kami lestari termasuk acara haul dan tahlil,” katanya.
Asip mengatakan, nantinya, Pemkab Pekalongan akan membangun kembali makam para wali dan sesepuh yang nantinya akan dijadikan situs cagar budaya.

“Perlu diketahui bahwa Kabupaten Pekalongan merupakan daerah subur seperti Kecamatan Kasesi, Bojong, dan Sragi yang dulunya menjadi lumbung padi untuk pasukan Mataram. Hal tersebut juga berkat perjuangan para sesepuh dan perjuangan mereka akan kami teruskan,” katanya.

Dia pun berpesan agar masyarakat menjunjung tinggi kerukunan agar tidak mudah terpecah belah. Apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu.

“Kerukunan merupakan syarat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan pelaksanaan pelayanan pemerintah ke masyarakat bisa berjalan dengan baik. Oleh karena, semua pihak harus menjaga kerukunan di daerah ini,” pungkas Asip.
(mae/aik)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemkab Donggala Ajak Warga Budidaya Ikan Bandeng

Liputan6.com, Donggala – Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, mengajak masyarakat di daerah itu untuk membudidayakan ikan bandeng demi menopang kebutuhan rumah tangga.

“Masyarakat tidak rugi bila budidayakan ikan bandeng, karena memberikan banyak manfaat bagi masyarakat itu sendiri,” ucap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Assegaf, Sabtu (3/3/32019), dilansir Antara.

Ikan bandeng, kata Ali Assegaf, menjadi salah satu komiditi yang di kembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala lewat program budidaya yang melibatkan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Donggala, ujar dia, memberikan bantuan bibit dan sarana lainnya untuk membantu masyarakat mengembangkan budidaya ikan bandeng.

Ikan bandeng menjadi salah satu jenis ikan yang di konsumsi oleh masyarakat, tidak hanya di Donggala tetapi di Sulawesi Tengah bahkan di Indonesia.

Karena itu, membudidayakan ikan air bandeng, tidak hanya membantu kebutuhan konsumsi rumah tangga. Melainkan juga dapat menopang pendapatan keluarga.

Ali Assegaf menguraikan, pada tahun 2018 terhitung mulai triwulan (TW) I, II, III dan IV total produksi budidaya ikan air tawar mencapai 5,035 ton ikan bandeng.

Pada triwulan pertama, urai dia, produksi dari budidaya ikan bandeng mencapai 1,35 ton, triwulan II 1,286 ton, triwulan III 1,514 ton dan triwulan IV 1,100 ton.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Donggala akan terus berupaya untuk memaksimalkan budidaya ikan air tawar dengan pelibatan masyarakat. Ini juga menjadi salah satu pendekatan memberdayakan masyarakat yang nantinya berujung pada penurunan kemiskinan,” ujar dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Banyuwangi Kolaborasi dengan Du’anyam untuk Perkuat Pengrajin Lokal

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melakukan berbagai upaya untu terus memperkuat pengrajin lokal mereka. Salah satu caranya adalah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pemberdayaan lokal.

Terbaru, Pemkab Banyuwangi berkolaborasi dengan perusahaan bisnis sosial, Du’anyam. Perusahaan ini merupakan pemegang lisensi sekaligus produsen suvenir Asian Games 2018. Produk-produk kerajinannya juga telah diekspor ke berbagai negara.

“Kita memang harus kolaborasi untuk terus memperkuat para pengrajin lokal. Ini Du’anyam digerakkan anak-anak muda hebat yang punya perspektif pasar dan kewirausahaan sosial bagus. Jadi kita ingin melibatkan untuk memberdayakan pengrajin lokal,” ujar Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, seperti dikutip dari merdeka.com (28/2/2019).

Ia bertemu langsung dengan dua pendiri Du’anyam, yakni Hanna Keraf dan Azalea Ayuningtyas. Keduanya berkeliling di Banyuwangi beberapa hari untuk bertemu dan memetakan potensi kerajinan karya UMKM-UMKM lokal.

“Nanti berkala dibikin workshop. Dalam rangkaian Festival Bamboo pada Juni mendatang. Du’anyam akan memberi perspektif pasar dan ekosistem bisnis ke para pengrajin lokal. Membakar kembali semangat komunitas lokal agar lebih berdaya,” ucap Anas.

Founder dan CEO Du’anyam, Azalea Ayuningtyas, mengatakan bahwa pihaknya akan berkeliling mengunjungi sejumlah pengrajin di Banyuwangi untuk mencari potensi dan menjajaki kerja sama dengan para pengrajin di Banyuwangi. Du’Anyam juga akan memberikan pendampingan kepada para pengrajin Banyuwangi. 

“Pendampingannya meliputi standardisasi kualitas, quality control, packaging, hingga pengiriman. Kami lebih mencari komunitas pengrajin yang belum mandiri, sehingga ada proses pemberdayaan nantinya,” kata dia.

Azalea menambahkan, selama di Banyuwangi pihaknya tidak melewatkan kesempatan mengunjungi sejumlah sentra pengrajin, seperti pusat kerajinan bambu di Desa Gintangan. Desa Gintangan sendiri dikenal sebagai basis pengrajin bambu. Desa tersebut memasok kerajinan bambu untuk berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, hasil olahannya sudah diekspor ke sejumlah negara, seperti Jepang, Brunei Darussalam, Thailand, dan Maldives.



(*)

Tinjau Lokasi Longsor, Bupati Bolaang Mongondow Bicara soal Izin Tambang

Liputan6.com, Bolaang Mongondow – Longsornya lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Bakan, Kecamatan Lolayan, Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, Selasa (26/02/2019) malam, mendapat perhatian dari Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow.

Yasti mendatangi lokasi tambang yang ambruk untuk melihat langsung kondisi tambang itu dan proses evakuasi korban yang masih tertimbun. Dia mengatakan, Pemkab Bolmong telah bekerja sama dengan pihak terkait untuk proses evakuasi korban yang tertimbun.

“Pemkab sudah bekerja sama dengan pihak terkait yakni Polres, Basarnas, TNI, dan menyediakan tenaga kesehatan untuk proses evakuasi,” ujar Yasti, Rabu (27/2/2019).

Bupati mengatakan, terkait perizinan pertambangan sudah bukan kewenangan Pemkab Bolmong, karena sesuai aturan, izin itu menjadi kewenangan Pemprov Sulut. “Perizinan pertambangan, termasuk penutupan adalah kewenangan Pemprov Sulut,” ujar bupati.

Dalam kunjungan itu, bupati meminta agar masyarakat tetap bersabar dan mempercayakan pada tim untuk melakukan proses evakuasi.

Kapolres Kotamobagu, AKBP Gani Fernando Siahaan mengatakan, hingga saat ini korban sudah berjumlah 16 orang, dua di antaranya meninggal dunia.

Ada 60 anggota Polres ditambah 30 pasukan Brimob langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Aparat kepolisian bergabung bersama tim dari TNI, Basarnas, PMI, dan warga sekitar.


Simak video pilihan berikut ini:

KPK Tetap Usut Aliran Duit ke DPRD Terkait Meikarta

Jakarta – KPK tak memasukkan dugaan aliran duit dan fasilitas buat anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam dakwaan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dkk di kasus dugaan suap Meikarta. Namun, dugaan aliran duit dan fasilitas itu tetap diincar KPK.

“KPK tidak akan berhenti hanya pada orang-orang yang sudah diproses saat ini ya. Ada sejumlah pihak yang diduga sebagai pemberi yang sudah dilakukan penuntutan tinggal ditunggu vonis dan pertimbangan hakimnya. Ada pihak yang diduga sebagai penerima. Pihak lain akan tetap kami kembangkan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Febri menyatakan dugaan aliran duit dan fasilitas untuk sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu terkait perubahan aturan tata ruang yang juga diduga masih terkait proyek Meikarta. Sedangkan dakwaan Neneng, menurut Febri, difokuskan pada soal dugaan suap terkait perizinan proyek.

“Kenapa pada dakwaan saat ini, untuk para penerima belum dimasukkan misalnya rincian dari dugaan penerimaan dari anggota DPRD, karena dalam konteks dakwaan saat ini fokus KPK adalah membuktikan adanya dugaan suap terkait pengurusan perizinan Meikarta,” ujarnya.

“Sementara keterkaitan tidak langsung terhadap dugaan penerimaan fasilitas atau uang oleh anggota DPRD itu terkait dengan kewenangan anggota DPRD di Kabupaten Bekasi karena ada keinginan atau upaya melakukan perubahan tata ruang,” sambung Febri.

Dia tak menjelaskan soal ada tidaknya penyelidikan baru terkait dugaan aliran duit atau fasilitas ke anggota DPRD ini. Febri hanya menyatakan ada kemungkinan persoalan ini bakal menjadi rangkaian di kasus Meikarta.

“Sangat mungkin menjadi rangkaian ya. Karena secara rinci nanti akan dibuktikan fakta-faktanya pada proses persidangan ini,” ucap Febri.

Dalam proses penyidikan terhadap Neneng sebelumnya, KPK sempat memeriksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi. KPK juga sempat menyatakan ada dugaan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu menerima fasilitas wisata bersama keluarganya ke Thailand.

Fasilitas itu, diduga KPK terkait pembahasan rencana detail tata ruang (RDTR) di DPRD yang masih terkait kepentingan Meikarta. KPK juga menyatakan ada pengembalian duit senilai Rp 180 juta dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam proses penyidikan kasus ini.

Namun, dalam dakwaan untuk Neneng dan 4 anak buahnya, yaitu Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, tak ada disebut soal dugaan fasilitas wisata ke anggota DPRD itu.

Dalam dakwaan itu, Neneng Hasanah, Jamaludin, Dewi, Sahat, dan Neneng Rahmi didakwa menerima suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta. Total suap yang diterima disebut sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu (atau sekitar Rp 2,7 miliar lebih dalam kurs saat ini) sehingga totalnya menjadi Rp 18 miliar lebih.
(haf/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Terungkap, Bagi-Bagi Jatah Bupati Neneng Cs dalam Kasus Suap Proyek Meikarta

Liputan6.com, Bandung – Sidang kasus suap perizinan proyek Meikarta kembali digelar. Persidangan kali ini menghadirkan terdakwa Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin bersama empat pejabat Pemkab Bekasi lainnya atas penerimaan suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta.

Neneng Cs menjalani sidang dakwaan. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati Neneng dan kawan-kawan dengan total suap yang diterima sejumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu.

“Para terdakwa memberikan kemudahan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta,” ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (27/2/2019).

Mereka yang duduk di kursi terdakwa yakni Bupati Neneng, Jamaludin sebagai Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

Masing-masing terdakwa menerima suap untuk kepentingan berbeda meski secara umumnya terkait perizinan proyek Meikarta. Begitu juga dengan besaran uang yang diterima berbeda-beda.

“(Pemberian suap) agar terdakwa Neneng Hasanah Yasin menandatangani IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) pembangunan Meikarta sebagai salah satu syarat untuk penerbitan IMB tanpa melalui prosedur yang berlaku,” ucap jaksa.

“Para terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu dengan rincian,” lanjut jaksa.

Dalam dakwaan, para terdakwa menerima uang sebagai berikut. Neneng Hasanah Yasin menerima Rp 10.830.000.000 dan SGD 90 ribu, Jamaludin Rp 1,2 miliar, Dewi Tisnawati Rp 1 miliar dan SGD 90 ribu, Sahat Maju Banjarnahor Rp 952.020.000 dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp700 juta.

Neneng Hasanah beserta empat anak buahnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Selain kelima terdakwa, jaksa KPK juga menyebut adanya aliran uang ke sejumlah orang lainnya yang belum berstatus sebagai tersangka. Salah satu pemberian disebut mengalir pula untuk Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa.

Mereka adalah Daryanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi yang menerima Rp500 juta, Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi Tina Karini Suciati Santoso Rp700 juta, Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Pemkab Bekasi, E Yusup Taupik Rp500 juta, Sekda Pemprov Jabar Iwa Karniwa Rp1 miliar dan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau BMPR Pemkab Bekasi Yani Firman SGD 90 ribu.


Simak video pilihan berikut ini:

Demi Ikut Pemilu 2019, Ribuan Warga Badung Bali Lakukan Perekaman E-KTP

Liputan6.com, Bali – Demi menyalurkan hak pilihnya, ratusan warga Kabupaten Badung, Bali, rela mengantre untuk perekaman E-KTP. Sedikitnya ada 2.000 penduduk Kabupaten Badung yang belum melakukan perekaman.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Rabu (27/2/2019), untuk mempercepat proses perekaman dan pencetakan E-KTP, Pemkab Badung melakukan sistem jemput bola lewat program kampung gisa (Gerakan Indonesia Administrasi Kependudukan).

Perekaman dilakukan terhadap warga yang bertambah usia dan mereka yang data kependudukannya sempat diblokir lantaran hingga akhir 2018 belum melakukan perekaman.

Proses perekaman dan pencetakan E-KTP warga menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Badung Bali agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya saat pemilu 2019 mendatang. (Rio Audhitama Sihombing) 

HEADLINE: Polemik Jaga Mata Jaga Telinga di Jabar dan Aceh

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat mengumumkan pembatasan siar sejumlah lagu berbahasa Inggris. Hal tersebut diumumkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam surat edaran nomor 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019.

Ada 17 lagu berbahasa Inggris yang hanya boleh ditayangkan pada jam tertentu. Lagu-lagu yang dibatasi penayangannya oleh KPID Jawa Barat  itu sebagai berikut:

1. Zayn Malik (Dusk Till Dawn)

2. Camila Cabello feat Pharrel (Sangria Wine)

3. The Killers (Mr Brightside)

4. Zayn Malik (Let Me)

5. Ariana Grande (Love Me Harder)

6. Marc E. Bassy (Plot Twist)

7. Ed Sheeran (Shape Of You)

8. Chris Brown feat Agnez Mo (Overdose)

9. Maroon 5 (Makes Me Wonder)

10. Bruno Mars (Thats What I Like)

11. Eamon (Fuck it I Dont Want You Back)

12. Camila Cabello feat Machine (Bad Things)

13. Bruno Mars (Versace On The Floor)

14. 88rising (Midsummer Madness)

15. DJ Khaled feat Rihanna (Wild Thoughts)

16. Yellow Claw (Till it Hurts)

17. Rita Ora (Your Song)

KPID Jawa Barat menetapkan bahwa lagu-lagu tersebut, baik dalam bentuk lagu, video klip, dan/atau sejenisnya hanya dapat disiarkan dan/atau ditayangkan pada lembaga penyiaran yang ada di wilayah layanan Jawa Barat mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB.

“Dalam klasifikasi waktu Dewasa (D) ,” tulis penyataan KPID Jawa Barat.

2 dari 6 halaman

Polemik Pembatasan Lagu

Surat edaran yang bertajuk Pembatasan Siaran Lagu-Lagu Berbahasa Inggris ini menuai polemik. Ketua KPID Jawa Barat Dedeh Fardiah pun angkat bicara. Dia menjelaskan latar belakang penetapan aturan tersebut.

Menurut dia, latar belakang ditetapkannya aturan ini berdasarkan pemantauan dan aduan masyarakat. Kemudian, setelah disesuaikan dengan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), maka ditetapkanlah 17 lagu berbahasa Inggris termasuk kategori dewasa.

“Sebetulnya ada 86 item. Berdasarkan tupoksi KPI untuk mengawasi konten siaran, dan P3SPS, di mana di situ disebutkan, program siaran yang harus tepat waktu sesuai kategori usia, bahwa program siaran yang berupa lagu atau video clip yang berisi seks, cabul, atau aktivitas seks, masuk program dewasa, dan hanya ditayangkan jam 10 malam ke atas,” ujarnya.

“Dan pembatasan ini dilakukan di wilayah KPID Jawa Barat,” dia menegaskan.

Dedeh menyayangkan adanya anggapan negatif mengenai kebijakan tersebut. Pasalnya, KPID Jabar menetapkan aturan ini bertujuan untuk menjaga norma kesusilaan di kalangan anak-anak.

“Pasti ada pro dan kontra, tapi mudah-mudahan dengan surat edaran ini, masyarakat justru lebih aware. Itu kan lagu-lagunya mengajak ke persetubuhan, seks bebas, dan lain-lain. Tapi sekali lagi, kami bukan melarang (lagu itu), hanya membatasi jam siarnya,” ujar dia.

Dedeh menambahkan aturan ini bukan lah kali pertama. Pada 2016, KPID Jawa Barat bahkan sempat melarang penayangan lagu-lagu dangdut dengan lirik berkonten dewasa.

“Dulu ada lagu dangdut Hamil Duluan, kalau dinyanyikan anak-anak bagaimana? Ini 17 lagu bahasa Inggris masih mending karena tidak semua mengerti artinya, tapi bagi yang mengerti kan dengar anak-anak nyanyi lagu itu, jadi tidak baik,” dia menandaskan.

Surat yang ditandatangani Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah itu menyebutkan aturan tersebut berlandaskan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan KPI.

“Pasal 9 Ayat (1) & Ayat (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia dan/atau latar belakang ekonomi dan (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat,” begitu bunyi peraturan landasan kebijakan mengenai pembatasan siaran lagu bahasa Inggris yang ditetapkan KPID Jawa Barat seperti diterima Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

“Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran bahwa (1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul dan/atau mengesankan aktivitas seks (2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks,” sambung pernyataan tersebut.

Aturan Bikin Penasaran

Pengamat sosial Budi Rajab menilai aturan itu di samping memberikan dampak positif yang sesuai dengan tujuan KPID Jawa Barat membatasi jam tayang lagu-lagu berkonten dewasa, tetapi ada dampak lain yang bakal terjadi di tengah masyarakat.

Menurut dosen Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Bandung ini, masyarakat justru akan penasaran dan mencoba mencari tahu mengenai lagu-lagu yang dibatasi penayangannya ini.

“Jadi awalnya mereka hanya menikmati lagu karena instrumentalnya yang enak, tetapi mereka tidak mengerti artinya karena menggunakan bahasa Inggris, tapi ada aturan ini justru mereka jadi penasaran, mengapa ini sampai dibatasi,” kata Budi Rajab kepada Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

Pasalnya, dia mengakui sulitnya membendung arus informasi saat ini. “Yang dibatasi, malah dicari-cari,” kata dia.

Untuk itu, Budi melanjutkan, KPID Jawa Barat harus memberikan penjelasan secara detail mengenai alasan penetapan aturan tersebut. “Diumumkan saja mengapa lagu ini dibatasi penayangannya. Semua harus jelas, sampai detail, kalau tidak detail, malah jadi banyak peluang,” dia menandaskan.

3 dari 6 halaman

Reaksi Praktisi Radio di Pantura

Edaran yang dikeluarkan KPID Jawa Barat tentang pembatasan siar 17 lagu berbahasa Inggris menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya para pegiat radio yang ada di Cirebon.

Mereka menganggap 17 lagu yang masuk dalam edaran KPID Jabar tersebut tengah hits di telinga masyarakat Cirebon. Station Manager Pilar Radio Cirebon Lutfi mengatakan, sudah mendengar kabar beredarnya batasan siar dari KPID Jabar.

“Secara resmi saya belum lihat suratnya mungkin ada di kantor nanti saya lihat. Tapi dari kabar tersebut jika benar akan kami ikuti imbauan KPID,” kata dia, Selasa (26/2/2019).

Dia mengatakan, 17 lagu tersebut banyak diminta pendengar kaum milenial Cirebon. Dia sempat menyesalkan sikap KPID Jabar yang mengeluarkan edaran tersebut.

Menurutnya, edaran tersebut terbilang terlambat karena lagu tersebut sudah beredar lama.

“Tapi kan kami tidak bisa menyamakan pendengar entah itu pendengar tahu atau tidaknya lirik. Mungkin ada yang tahu tapi tidak sedetail yang didengar KPID, hanya menikmati musiknya saja,” kata dia.

Lutfi mengaku akan segera menyosialisasikan edaran KPID ke internal radio jika surat tersebut sudah resmi diterima olehnya. Lutfi mengaku siap tidak menyiarkan 17 lagu tersebut di bawah jam 22.00 WIB.

Jika ada pendengar yang meminta diputarkan lagu tersebut, Lutfi akan meminta penyiar untuk menolak secara halus.

“Ya kami paling bilang maaf lagu tersebut tidak ada di playlist kami. Apa mungkin ini (pembatasan siar) terkait undang-undang permusikan,” kata dia.

Music Director Shelter FM Helmi mengatakan, lagu-lagu yang diputar radio komersial di Cirebon didapat dari label musik. Namun, lagu tersebut dikirim dalam dua versi.

Versi pertama adalah lagu yang sudah diedit oleh label tersebut. Sedangkan, versi kedua adalah lagu yang tidak diedit, tetapi tidak boleh disiarkan oleh radio.

“Versi yang edit itu ketika ada lirik yang berbau negatif biasanya dihilangkan sedangkan versi yang full itu biasanya untuk konsumsi pribadi,” kata dia.

Helmi mengaku siap mematuhi edaran KPID Jawa Barat sejauh memberikan dampak positif bagi radionya. Menurut dia, lirik berbau negatif tersebut sudah ada sebelum KPID menyebarkan edaran.

“Dari label juga sudah disensor kok jadi kami sebenarnya aman tapi kami menghormati imbauan KPID,” kata dia.

Dia mengaku tidak memahami apa tujuan utama KPID menyebarkan edaran terkait pembatasan siar terhadap 17 lagu berbahasa Inggris itu.

4 dari 6 halaman

Polemik Lain di Aceh

Aturan terkait kesusilaan di daerah lain juga menuai polemik. Ini terjadi di Aceh. 

Beredar selentingan dari kalangan traveler menyoal banyaknya aturan yang perlu ditaati saat plesiran di Aceh.

“Banyak aturan yang tidak jelas ukurannya, misal di pantai harus pakai pakaian sopan. Sopan itu ukurannya bagaimana?” kata Nisa yang juga perempuan asli Aceh.

“Mungkin ini juga ya yang membuat turis asing mikir dua kali untuk liburan ke Aceh. Di Aceh gak bisa pakai bikini sembarangan kayak di Bali,” katanya.

Dalam Qanun Aceh nomor 8 tahun 2013 pasal 83 tertulis setidaknya ada dua pasal yang dianggap samar dan tidak jelas, yaitu poin (1) yang berbunyi: bagi wisatawan nusantara dan mancanegara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata. Dan poin (4) yang berbunyi: bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

“Itu kan aneh, bagaimana kalau yang menonton itu suami istri, masa mereka dipisah cuma karena menonton pertunjukan di Aceh, satu tempat cewek satu tempat cowok, untuk menunjukkan ini lho mereka dipisah laki-laki dan perempuan,” kata Nisa.

Kabupaten Bireuen bahkan lebih ekstrem. Pemkab setempat pada medio 2018 pernah menerbitkan surat edaran standardisasi kedai kopi dan restoran yang sesuai dengan syariat Islam.

Dari 14 poin imbauan dalam terbitan tersebut, setidaknya ada 2 poin yang paling menjadi sorotan, yaitu perihal larangan perempuan dan laki-laki bukan muhrim duduk satu meja, dan perihal larangan pramusaji melayani perempuan tanpa pendamping di atas pukul 21.00 WIB. Bagi Nisa, dua poin yang dipermasalahkan tersebut sangat aneh, membingungkan dan seperti dibuat-buat.

“Dilarang melayani wanita? Mengapa harus dilarang? Itu intimidatif sekali. Misal orang lapar, enggak boleh makan gitu? Haram satu meja, dari mana hukumnya kalau itu haram?” kata Nisa.

Nisa mengungkapkan, meski aturan Pemkab Bireuen secara teritori tidak masuk dalam wilayah tempatnya tinggal, namun Nisa mengaku kasihan dengan kaum wanita yang ada di Bireuen. Padahal sebagai anak Aceh, dirinya tahu betul bagaimana cara perempuan Aceh menempatkan diri dalam pergaulan.

Dia pun menyadari penerapan syariat Islam di Aceh memang harga mati dan tidak perlu dipersoalkan. Hanya saja, aturan yang dibuat perlu dilihat dari berbagai sudut pandang dan disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak menjadi polemik dalam masyarakat.

5 dari 6 halaman

Permainan Sentimen dan Imajinasi

Negeri berjuluk Serambi Makkah ini sangat ketat memberlakukan berbagai aturan yang berkait dengan penegakan syariat.

Sejumlah payung hukum menjustifikasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Antara lain, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya, terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara rinci menjelaskan sejumlah aturan, seperti berduaan dengan bukan muhrim, judi, dan zina. Penghakimannya terdapat dalam Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Belakangan, sejumlah kabupaten dan kota mengeluarkan berbagai aturan yang mengikat warganya dalam berprilaku. Sekali lagi, aturan-aturan ini muncul dalih Aceh merupakan selasar dari negeri dimana Islam berasal, yakni Makkah.

Sejak 7 Januari 2012 Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya mengeluarkan surat edaran yang melarang wanita dewasa duduk mengangkang saat berkendara. Pada 2018 lalu, Pemerintah Kabupaten Bireuen, mengeluarkan surat edaran mengenai standarisasi kedai kopi dan restoran.

Surat edaran itu tertandatangani pada 30 Agustus 2018 oleh Bupati Bireuen, Saifannur. Salah satu isinya melarang perempuan dan pria duduk dalam satu meja, kecuali bersama dengan muhrimnya.

Di tahun yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Barat, Ramli, Ms mewajibkan warganya berbusana Islami jika ingin mendapat pelayanan administrasi di instansi setempat. Sang bupati tak segan-segan memecat kepala dinas yang intansinya yang memberi pelayanan terhadap warga tak berbusana Islami.

Aturan-aturan berselimut syariat di Aceh bukan tidak mendapat kritikan. Ada yang melihat penggembar-gemboran syariat Islam dalih ketidakmampuan pemerintah melahirkan produk yang lebih pragmatis, berkaitan dengan ekonomi politik (ekopol), misalnya.

“Perda yang diklaim syariat sebenarnya tidak mewakili syariat. Harusnya, ketika syariat itu datang, dia merespon persoalan riil kehidupan orang Aceh tentang ekopol, pertarungan sumber daya alam, kemiskinan, eksploitasi, perdagangan atau ekonomi yang adil, sebagai bagian dari pemulihan pasca konflik,” ujar Sosiolog yang saat mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Aceh, Affan Ramli kepada Liputan6.com, Selasa malam (26/2/2019).

Perda syariat lahir akibat imajinasi sempit para politisi. Politikus di Aceh tidak memiliki imajinasi syariat yang aplikatif untuk mewarnai kehidupan ekopol di Aceh. Sehingga, yang lahir hanya aturan-aturan nirguna, yang hanya menyentuh sisi tak kasat mata individu-individu di Aceh, yang harusnya menjadi tanggungjawab si individu tersebut.

“Karena tidak ada ide, jadi harus ditutupi dengan permainan sentimen-sentimen syariat dengan imajinasi syariat yang sangat sempit,” tegas Affan.

Pemerintah menutupi kegagalan-kegagalan dalam melahirkan produk yang lebih populis dengan melahirkan produk-produk berselimut syariat. Pada satu titik, kondisi ini hendak mengesampingkan aturan liyan yang sejatinya juga sangat mendasar dan perlu bagi kehidupan orang Aceh.

“Kondisi ini memaksa para profesor mengikuti selera para politisi. Saya pernah bertanya kepada seorang profesor, kenapa dimulai dari yang 4 itu, yang khalwat, maisir, khamr. Kenapa tidak dimulai dari perbankan yang ribawi itu diperbaiki dulu. Profesor bilang, karena masyarakat kita inginnya syariat yang ada cambuknya,” kata Juru Bicara Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) ini.

6 dari 6 halaman

Tak Ada Keluhan dari Wisman

Sedikit banyak, aturan-aturan berbasis qanun atau Perda syariah itu sangat berpengaruh pada kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Namun demikian Pemprov Aceh mengklaim kunjungan wisata ke daerah tersebut naik dari tahun ke tahun.

Data dari laman Pemprov Aceh mengungkap, pada 2017 terdapat peningkatan kunjungan wisata mencapai 2,9 juta orang, yang terdiri dari 2,8 juta wisatawan Nusantara, dan sisanya sekitar 78 ribu merupakan wisman.

Angka itu meningkat dibanding capaian 2016, yaitu 2,1 juta wisatawa Nusantara dan 76 ribu wisman. Pemprov memprediksi angka kunjungan wisatawan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 saja pemprov Aceh berani menaikan target kunjungan wisman menjadi 100 ribu orang.

Kabid Destinasi Pariwisata Aceh, Muzakir, saat dihubungi Liputan6.com menolak jika qanun atau perda syariah dianggap membatasi wisatawan yang ingin berkunjung ke Aceh, khususnya wisatawan mancanegara.

“Sejauh ini tidak ada komplain dari wisman. Mereka kalau ke Sabang ikut arahan kita, ikut kita kok,” kata Muzakir.

Meski demikian, Muzakir tidak tahu persis apakah perda pariwisata di Aceh menjadi penghalang bagi wisatawan untuk menjelajahi keindahan wisata alam Aceh. Namun yang pasti dirinya meyakinkan jika belum ada wisatawan yang komplain soal qanun pariwisata di Aceh.

“Maldives malah lebih syariah dari kita, wisman banyak juga di sana,” kata Muzakir.

Terlepas dari perda pariwisata, ada beberapa hal yang membuat pariwisata Aceh diklaim semakin berkembang. Selain branding “The Light of Aceh”, makin banyaknya ragam paket wisata dan minat yang tinggi dari masyarakat yang ingin terlibat di pariwisata juga menjadi pemicu utamanya.

Sejalan dengan itu, promosi pariwisata akan terus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan, penguatan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami, dan semangat branding wisata The Light of Aceh.