Jaksa KPK Sertakan Peran Korporasi dalam Tuntutan Billy Sindoro

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta Billy Sindoro dituntut jaksa pada KPK dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy yang diyakini jaksa telah memberi suap sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk perizinan proyek Meikarta.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, jaksa KPK I Wayan Riana menyebut ada peran korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Jaksa mengungkap proyek tersebut digarap pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang.

Dalam tuntutan, jaksa menyebutkan tentang kesaksian Ju Kian Salim selama di persidangan. Ia merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak tahun 2016 dan direktur di PT MSU.

“(Ju Kian Salim) menerangkan pada pokoknya bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang terkait dengan Meikarta adalah semua direksi PT Lippo Cikarang dan PT MSU,” kata jaksa saat memaparkan surat tuntutan, Kamis (21/2/2019) malam.

Dalam surat dakwaan keempatnya, PT Lippo Cikarang melalui PT MSU juga disebutkan jaksa berperan secara bersama-sama dengan para terdakwa suap tersebut.

Keterangan Ju Kian Salim tersebut menurut jaksa sesuai dengan bukti berupa dokumen pengeluaran PT MSU. Bukti pengeluaran uang itu yang diyakini sebagai sumber duit suap.

“Persesuaian keterangan saksi Ju Kian Salim dengan dokumen pengeluaran PT MSU tanggal 14 Juni 2017 tersebut semakin menguatkan bahwa PT Lippo Cikarang melalui PT MSU adalah sumber uang yang diberikan kepada Neneng Hassanah Yasin dan beberapa dinas terkait perizinan Meikarta,” kata jaksa.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jaksa

Jaksa menyebut seluruh pemberian itu berjumlah Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu. Uang itu diberikan ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Henry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah persidangan, I Wayan menjelaskan pihaknya akan menganalisis keterlibatan korporasi dalam kasus Meikarta sekaligus menunggu putusan majelis hakim.

“Kalau misalnya majelis memutuskan permintaan kami kan tadi bersama-sama dengan korporasinya juga. Nanti kalau misalnya diputuskan, kami laporkan ke pimpinan dan nanti ditindak lanjut internal,” ujarnya.

Menurut dia, korporasi tetap diuraikan dalam unsur Pasal 55. “Tadi ada keterangan Ju Kian Salim yang kita kaitkan dengan barang bukti Rp3,5 miliar. Kemungkinan itu kita analisa koorporasi bersama-sama dengan para pelaku. Kita tunggu putusan hakim,” ujarnya.

Sebagian besar pemberian itu, lanjut I Wayan, diberikan setelah izin Meikarta keluar. Pada saat IPPT keluar, proses perizinan diambil alih oleh tim pusat. Pimpinannya adalah terdakwa Billy Sindoro yang disebutnya merekrut Henry, Fitra dan Taryudi.

“Terdakwa (Billy) ini di belakang layar mengatur pemberian-pemberian ini,” kata jaksa.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kasus Suap Izin Meikarta, Billy Sindoro Dituntut 5 Tahun Penjara

Liputan6.com, Bandung – Terdakwa kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta, Billy Sindoro dituntut hukuman lima tabun penjara. Billy dituntut jaksa penuntut umum (JPU) KPK karena dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimana dakwaan kedua yaitu pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Tuntutan yang diberikan jaksa karena menilai Billy memberikan suap demi mulusnya perizinan proyek Meikarta itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (21/2/2019).

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini. Menyatakan terdakwa Billy Sindoro terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut,” kata JPU dari KPK I Wayan Riana saat membacakan surat tuntutan.

Selain menuntut hukuman 5 tahun penjara, Billy juga dituntut denda Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Billy diyakini telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam tuntutannya, jaksa meyakini Billy memberikan suap ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Jaksa menyebut uang yang mengalir sebesar Rp16,1 miliar dan SGD 270 ribu.

Selain Billy, tiga terdakwa lain yakni bekas pegawai Lippo Group, Henry Jasmen, mantan konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama juga dituntut hukuman pidana dengan masa hukuman yang berbeda-beda.

Untuk Henry Jasmen, JPU KPK menuntut hukuman 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan Fitra Djaja dan Taryudi sama-sama dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa menuntut majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa karena diyakini bersama-sama Billy Sindoro melakukan suap ke Pemkab Bekasi.

2 dari 2 halaman

Pertimbangan Tuntutan Jaksa

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai, perbuatan Billu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Seperti kita sudah sampaikan dalam tuntutan hal-hal memberatkan terdakwa, pertama tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” kata jaksa I Wayan Riana seusai persidangan.

Pertimbangan kedua, lanjut I Wayan, terdakwa Billy pernah menjadi resedivis dalam kasus suap. Dalam situs resmi KPK, Billy pernah terlibat dalam perkara yang terjadi pada tahun 2008. Billy pernah di penjara atas kasus penyuapan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Iqbal terkait hak siar liga Inggris. Billy divonis tiga tahun atas perkara tersebut.

Sedangkan pertimbangan lainnya, jaksa menyebut Billy tidak mengakui perbuatannya dalam persidangan.

Billy Sindoro Cs Hadapi Tuntutan di Kasus Suap Meikarta Siang Ini

Bandung – Perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta bagi 4 orang terdakwa akan memasuki agenda tuntutan. Sidang dengan agenda tersebut akan digelar siang ini.

“Iya hari ini kita jadi untuk membacakan tuntutan untuk 4 terdakwa, jadwalnya siang,” ucap jaksa KPK I Wayan Riana saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (21/2/2019).

Empat terdakwa yang akan dituntut yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi. Keempat terdakwa itu diyakini jaksa sebagai pihak dari Lippo Group. Mereka didakwa sebagai pemberi suap untuk Pemkab Bekasi, termasuk pada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin.

Persidangan direncanakan mulai pukul 14.00 WIB di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam rangkaian persidangan ini, Billy Cs didakwa memberikan suap ke Neneng dan sejumlah kepala dinas di Pemkab Bekasi.

Pemberian suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta yang mandek. Dalam surat dakwaan KPK, total sekitar Rp 19 miliar lebih mengalir dari PT Lippo Cikarang untuk Bupati Neneng dan jajaran pejabat di Pemkab Bekasi. Duit itu digelontorkan, menurut dakwaan itu, demi mulusnya urusan perizinan proyek Meikarta yang digadang-gadang sebagai kawasan kota terpadu.

Jaksa menyebut uang yang mengalir sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000 (setara Rp 2,851 miliar dalam kurs saat ini) sehingga totalnya sekitar Rp 19 miliar lebih.
(dir/dhn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penahanan 5 Terdakwa Kasus Suap Perizinan Meikarta Dipindahkan KPK

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan tempat penahanan lima terdakwa dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Hari ini, 20 Februari 2019 dilakukan pemindahan penahanan terhadap lima orang terdakwa dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Lima terdakwa itu, yakni Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Penahanan terhadap Neneng Hassanah Yasin, Dewi Trisnawati, dan Neneng Rahmi dilakukan di Lapas Wanita Sukamiskin sembari menunggu proses persidangan yang direncanakan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

“Sedangkan terhadap Jamaludin dan Sahat MBJ Nahor dilakukan penahanan di Rutan Kebon Waru Bandung. Para terdakwa tersebut telah sampai di Bandung pada siang hari di rutan masing-masing,” ucap Febri seperti dikutip Antara.

Selanjutnya, kata dia, KPK pada Kamis (21/2/2019) ini akan melimpahkan berkas perkara lima orang itu ke PN Bandung untuk kemudian menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung.

Selain itu, ia juga mengatakan untuk tuntutan terhadap empat terdakwa lainnya yang telah terlebih dahulu diajukan ke persidangan akan dibacakan pada Kamis ini di Pengadilan Tipikor Bandung.

Empat terdakwa itu yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen serta dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

2 dari 3 halaman

Kawal Kasus Meikarta

Dari rangkaian proses persidangan yang telah dilakukan sebelumnya, ucap Febri, KPK telah meyakini terbuktinya dakwaan-dakwaan yang diajukan KPK terhadap empat terdakwa tersebut.

“Sebagian besar pihak terdakwa telah mengakui dan jika masih ada yang menyangkal tentang perbuatannya, kami telah hadirkan bukti yang relavan untuk membuktikan dakwaan KPK. Selain itu, KPK juga akan uraiankan pembuktian terkait dugaan peran korporasi dalam kasus ini,” tuturnya.

KPK juga mengajak masyarakat, kampus, dan media untuk mengawal bersama-sama persidangan kasus Meikarta itu agar dapat menghasilkan sebuah proses hukum yang baik.

“Dan juga dapat menjadi pembelajaran secara akademik terutama untuk akademisi-akademisi yang melakukan penelitian tentang tindak pidana korupsi,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Politikus PAN Sukiman Diperiksa KPK Terkait Suap Dana Perimbangan Papua

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman untuk mendalami kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan Kabupaten Pengunungan Arfak, Papua.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NPS (Natan Pasomba),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019).

Sukiman sendiri sudah dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini. Sukiman diduga menerima hadiah atau janji dari Plt Kadis PUPR Pegunungan Arfak, Natan Pasomba terkait pengurusan dana perimbangan pada APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Awalnya, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Arfak melalui Dinas PUPR mengajukan dana alokasi khusus (DAK) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian pihak Kemenkeu meminta bantuan Sukiman agar bisa membantu Natan Pasomba.

Diduga terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) atau dana alokasi umum (DAU), atau dana insentif daerah (DID) untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Natan Pasomba diduga memberi Rp 4,41 miliar yang terdiri dari mata uang rupiah sebesar Rp 3,96 miliar dan valas USD 33.500. Dari jumlah tersebut, SKM (Sukiman) diduga menerima suap sebesar Rp 2,65 miliar dan USD 22 ribu.

2 dari 3 halaman

Operasi Tangkap Tangan

Dari pengaturan tersebut, Kabupaten Pengunungan Arfak mendapat alokasi DAK pada APBNP 2017 sebesar Rp 49,915 miliar dan APBNP 2018 sebesar Rp 79,9 miliar. Sukiman sendiri sempat diperiksa dalam proses penyelidikan pada November 2011.

Penetapan tersangka ini berdasarkan pengembangan perkara dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Mei 2018 yang menjerat anggota Komisi XI DPR Amin Santono, pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo, Eka Kamaludin dan Ahmad Ghiast sebagai swasta.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Perayaan 100 Tahun Tangkoko Bitung, Upaya Menarik Wisatawan Mancanegara

Liputan6.com, Bitung- Bitung memiliki sejumlah destinasi wisata alami yang memesona, salah satunya Cagar Alam Tangkoko. Bertepatan dengan usianya yang ke-100 pada 21 Februari 2019, pemerintah Kota Bitung menyelenggarakan Festival Tangkoko.

“Dengan adanya acara ini saya bermaksud menarik wisatawan Inggris dan Eropa untuk datang ke sini, terutama orang-orang lingkungan. Kebijakan kita untuk menghasilkan uang,” ujar Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban kepada Liputan6.com di Bitung, Sulawesi Utara, Selasa, 19 Februari 2019.

Dalam acara tersebut diselenggarakan pada 20-21 Februari 2019 yang diisi dengan berbagai acara, seperti workshop mengenai lingkungan, fotografi yang berkaitan dengan lingkungan, ada juga kuliner, pameran lingkungan. Dalam acara itu juga ada imbauan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.

“Hal yang menarik, dalam acara tersebut akan dipandu oleh anak-anak sekolah lingkungan yang tinggal di Batuputih. Batuputih ini merupakan satu kelurahan yang berada di Kecamatan Ranowulu Kota Bitung yang masih berwawasan lingkungan. Meski dikatakan kelurahan, tapi masih kelihatan desanya,” kata lelaki kelahiran Manado, 8 November 1956 ini.

Untuk workshop akan menghadirkan pembicara-pembicara tingkat nasional, tapi juga tingkat internasional, seperti dari London dan Vietnam, bersama- dengan Kepala Sekolah Lingkungan, Khouni Lomban Rawung (istri Wali Kota Bitung).

“Kami berharap acara ini menjadi salah satu festival unggulan di Kota Bitung,” ujar Max Lomban.

Puncak 100 Tahun Cagar Alam Tangkoko akan diresmikan monumen Alfred Russel Wallace pada 21 Februari 2019. Wallace adalah sosok inspirator dalam gerakan pemuliaan lingkungan bertempat di dalam Taman Wisata Alam Batuputih dan Batuangus.

2 dari 2 halaman

Peresmian Monumen Alfred Russel Wallace

Maximiliaan Jonas Lomban mengatakan, motivasinya ia membuat patung Wallace di Tangkoko, pertama, Wallace itu sebagai tokoh lingkungan. Wallace sangat terkenal di dunia 1850-an, ia sudah mulai berkiprah di Malaysia dan Indonesia. Ia mendapat beberapa pelajaran dan akhirnya membagi yang dikenal dengan Wallace Line (Garis Wallace).

Menurut Maximiliaan, dalam Garis Wallace Jawa, Sumatera, Kalimantan itu bagian dari Asia, sedangkan Sulawesi, Papua, Maluku bagian dari Australia. Itu dibuktikan dengan banyaknya flora dan fauna yang sama antara Australia dan Indonesia.

“Sejak 1861 Wallace sudah ada di sini. Ia masuk ke Batuputih sekaligus Tomohon. Saat itu, ia ingin membuktikan apa betul di Batuputih ada maleo. Ternyata, setelah ia datang dan melihat, bukan hanya maleo, macacamigra, tarsius spektrum pun ada. Semua itu punya kesamaan dengan yang ada di benua Australia,” imbuh Maximiliaan.

Maxmiliaan menambahkan, ada juga burung-burung yang tak ada di mana-mana, tapi ada di Australia dan ada juga di sini. Jadi, menguatkan apa yang Wallace katakan dalam teori Garis Wallace itu benar.

Kedua, Wallace adalah tokoh konservasi. Jika saja ia tak menentukan konsep konservasi, tentu hutan sudah botak. Perjuangan Wallace, lanjut Maxmiliaan kemudian dilanjutkan oleh muridnya Sijfert Koorders hingga terbentuknya undang-undang tentang Taman Nasional.

“Koorders itu anak penjajah yang lahir di Bandung. Namun, ia punya keinginan untuk mewujudkan cita-cita dari Alfred Wallace untuk penyelamatan hutan. Ditandai yang pertama ada empat cagar alam di Pulau Jawa, Jawa Barat. Tapi sekarang itu sudah tidak ada,” katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Meredam Konflik Botoh dan Tawaran Uang Setan di Pilkades Serentak Cilacap

Liputan6.com, Cilacap – Detik-detik menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak se-Cilacap, Rabu, 20 Februari 2019, beragam isu meruap. Mulai dari tertangkapnya pelaku politik uang alias wuwur hingga serangan fajar.

Kabar yang tak jelas ujung pangkalnya itu menyelinap hingga kabupaten tetangga, Banyumas. Desa-desa di dua kabupaten ini memiliki budaya yang identik. Tak aneh jika apa yang terjadi di Cilacap cepat menyebar di Banyumas dan sebaliknya.

Dalam pilkades serentak di Cilacap pun ada potensi konflik yang mungkin muncul menjelang dan paskapilkades. Ini adalah pertarungan gengsi dan melibatkan masyarakat serumpun.

Ketegangan, emosi, dan konflik yang terjadi lebih intens dari Pilkada atau Pilres sekalipun. Pilkades, adalah pertarungan antar tetangga, antar keluarga atau kelompok di sebuah kawasan yang sama.

Tiap pilkades pasti mengenal istilah botoh. Botoh bisa diartikan sebagai pendukung setia atau bahasa kerennya ‘die hard’, maupun botoh yang diartikan sebagai pemodal.

Karenanya, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan kepolisian berupaya meredam potensi konflik dalam pilkades. Apalagi, Pilkades Cilacap gelombang ketiga ini diikuti oleh sebanyak 177 desa, atau terbanyak dibanding gelombang pertama dan kedua.

Kepala Bapermas PPPA dan KB Kabupaten Cilacap, Achmad Arifin mengakui ada wilayah yang memang rawan konflik. Bahkan konflik itu telah muncul sejak tahapan penetapan calon kepala desa.

Konflik itu muncul saat penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa. Pasalnya, panitia pilkades yang bakal calon kepala desanya lebih dari lima orang harus menggelar ujian dan hanya meloloskan lima calon.

Itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang membatasi jumlah calon kepala desa dalam Pilkades hanya lima orang.

2 dari 2 halaman

5.000 Personel Keamanan dalam Pilkades Serentak Cilacap

“Tingkat kerawanan ada. Namun begitu, sudah bisa kita antisipasi. Justru kerawanan itu mulai muncul saat penentuan sebagai kepala desa,” ucap Arifin, Selasa, 19 Januari 2019.

Arifin tak menyebut berapa wilayah yang yang rawan konflik dalam Pilkades serentak ini. Hanya saja, suasana sempat memanas di sejumlah desa yang bakal calon petahananya tak lolos dalam ujian calon kepala desa.

“Di Bantarsari ada dua desa, di Kawunganten ada satu desa. Yang tidak lulus inkambennya mengikuti ujian,” dia menjelaskan.

Sebab itu, Pemkab bersama kepolisian dan aparat keamanan lainnya berkoodinasi untuk memfokuskan pengamanan di beberapa wilayah rawan konflik ini.

Pemkab bersama aparat keamanan juga mewaspadai kemungkinan terjadinya money politics atau politik uang di detik-detik menjelang pencoblosan yang di Cilacap mahfum disebut sebagai serangan fajar.

Dia memastikan panitia pengawas Pilkades telah dibekali kemampuan  mengantisipasi dan menangani politik uang serta pelanggaran pemilu lainnya. Jika terindikasi kuat politik uang, maka panwas Pilkades bakal melaporkan ke polisi untuk diproses mengingat politik uang masuk dalam ranah pidana pemilu.

“Mau menerima kemenangan pihak lain dan menerima kekalahan. Itu akan membuat pilkades kondusif. Doakan Mas,” dia menambahkan.

Kasubbag Hums Polres Cilacap, AKP Bintoro Wasono mengatakan kepolisian menyiapkan sebanyak 800 personel gabungan untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi potensi konflik dalam Pilkades serentak Cilacap.

Unsur pengamanan yang terdiri dari Polri, TNI dan Satpol PP Cilacap itu ditambah dengan kekuatan pengamanan Linmas di tiap desa. Jumlah secara keseluruhan mencapai kisaran 5.000 personel.

Dia pun mengakui ada potensi konflik yang pasti muncul dalam pesta demokrasi. Namun begitu, ia memastikan kepolisian dan aparat pengamanan lainnya telah siap mengatasi gangguan keamanan ini.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Geliat Bandara Frans Kaisiepo Biak Usai Penurunan Harga Tiket Pesawat Garuda

Liputan6.com, Biak – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Biak Numfor, Papua, memastikan harga tiket pesawat grup Garuda Indonesia telah turun sebesar 20 persen sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan.

“Adanya penurunan harga tiket pesawat diharapkan bisa meningkatkan jumlah penumpang pesawat dari dan ke bandara Frans Kaisiepo Biak,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Biak Fransisco Olla di Biak, menanggapi kebijakan penurunan harga tiket pesawat, Senin (18/2/2019), dilansir Antara.

Ia mengakui kenaikan tiket pesawat udara diberlakukan maskapai karena berbagai alasan, salah satunya kenaikan harga avtur pesawat.

Kadishub Fransisco Olla mengatakan dengan dilakukan penyesuaian harga avtur maka berdampak juga dengan penurunan tiket penumpang pesawat.

“Jajaran Dishub Biak menyambut positif penurunan harga tiket pesawat udara di bandara Frans Kaisiepo, ya kami berharap dengan penurunan tiket dapat meningkatkan jumlah arus kedatangan dan keberangkatan penumpang,” kata Kadishub Fransisco Olla.

Dia mengharapkan penyesuaian penurunan harga tiket pesawat dapat menstabilkan kembali jadwal penerbangan Garuda Indonesia yang melayani rute Biak-Makassar dan Jakarta serta Biak-Jayapura setiap hari satu kali penerbangan.

“Harapan pemkab dan masyarakat Biak Numfor jadwal penerbangan Garuda ke bandara Frans Kaisiepo Biak bisa kembali normal,” ungkap Kadishub Fransiso Olla.

Hingga Senin, layanan penerbangan udara dari bandara Frans Kaisiepo Biak berjalan lancar dilakukan Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air untuk jalur penerbangan Biak-Jayapura, Biak-Makassar dan Jakarta serta Nam Air dan Garuda untuk rute Biak-Nabire.


Simak video pilihan berikut ini:

AP I Sudah Serap Anggaran Rp 2 Triliun untuk Bandara NYIA

Liputan6.com, Yogyakarta – Kemajuan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) atau bandara NYIA mencapai 36 persen hingga pertengahan Februari 2019.

Project Manager Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Taochid Purnomo Hadi mengatakan, sejak Oktober 2018, pihaknya mempercepat pembangunan fisik untuk mengejar April 2019 dapat beroperasi. 

“Kita produksi beton 6 ribu kubik per hari. Bisa sampai lima kilo artinya kita buat bandara NYIA hanya beberapa hari sudah jadi. Pengaspalan juga kita kejar progresnya sehari sekitar hampir dua ton perhari,” kata dia saat media visit di Hotel Ambarukmo, seperti ditulis Senin (18/2/2019).

Taochid mengatakan, anggaran pembangunan Bandara NYIA sudah terserap Rp 2 triliun hingga Februari 2019 dari total Rp 6,1 triliun. Jumlah ini di luar pengadaan tanah yang dikeluarkan sebelum pembangunan bandara. 

“Kalau Rp 152 miliar satu minggu kita kasih PP untuk dihabiskan kalau tidak habis maka progresnya melambat. Makanya, yang kita siapkan mengejar target April harus memindahkan Internationalnya ke NYIA,” kata dia.

Saat ini, menurut Taochid, pembangunan bandara NYIA terus membaik. Persiapan kebutuhan  saat bandara dioperasionalkan sudah dilakukan mulai dari pembangunan kantor dan tower bandara seluas 1 ha.

“Tower target April selesai tapi belum beroperasi karena materialnya import semua. Kita modular tower disiapkan di bandung awal maret akan dimobilisasi kesini tinggi 9 meter dengan peralatan yang diperlukan Airnav sudah siap di Maret,” kata dia.

Kebutuhan air, listrik dan telepon sudah disiapkan sesuai dengan MOU dengan Pemkab Kulon Progo. Termasuk wifi di lokasi bandara untuk memenuhi semua kebutuhan. 

“Wifi Maret harus sudah siap. Maret akan diuji apakah bisa atau tidak,” kata dia. 

Lokasi yang dekat dengan pantai selatan pihaknya juga memikirkan potensi bencana alam seperti gempa dan tsunami. Bangunan yang tahan gempa dan tsunami setinggi 15 meter sudah disiapkan dengan fasilitas air dan genset. 

“Barrier di luar dari pemda Kulon Progo buat vegetasi tertentu yaitu cemara udang tadi. Sisi airport sudah kami siapkan insyaalla tahan akan gempa,” kata dia.

Sementara itu, Agus Pandu Purnama, Juru Bicara Proyek Pembangunan Bandara NYIA mengatakan, pihaknya sudah  melakukan focus group discussion (FGD) dari berbagai elemen termasuk para ahli dari Jepang soal mitigasi bencana. Sehingga bangunan dan penanganan bencana sudah dibuat secara matang.  

“Kami ada juga lantai untuk evakuasi elevasi sekitar 15  meter. Masyarakat juga bisa akses ke bandara. Apakah kuat, terminal kita upayakan 8,8 SR itu menurut ahli bangunan sudah dicontohkan sekuat itu,” kata dia.

Ia mengatakan, kebutuhan air di bandara akan menggunakan air lokal. Harapannya pendapatan asli daerah (PAD) Kulon Progo naik.

“Tanggal 14-15 akan diverifikasi apakah layak atau tidak bandara ini,” ujar dia.


2 dari 2 halaman

Yogyakarta Jadi Tujuan Utama Wisata

Bandara NYIA menurut Pandu akan  mengurangi beban dari Bandara Adi Sutjipto pada  April 2019 ini. Sebab saat ini bandara Adi Sutjipto Yogyakarta sudah full kapasitas yaitu 8,4 juta penumpang dengan 188 penerbangan.

“Kami selalu berkeinginan international harus share dengan bandara baru,” katanya.

Selain itu ada keinginan penerbangan internasional pada April 2019. Sementara existing ada 6 maskapai yaitu Air Asia, Silk Air tujuan Singapura dan Kuala Lumpur akan dipindahkan ke Bandara NYIA April 2019.

“Ke depan akan membuka rute karena slot kami banyak di NYIA. Kalo optimum bisa sampai 300  flight per hari,” ujar dia.

Menurut Pandu, semua penerbangan Internasional dapat dipindahkan dari Adi Sutjipto pada Oktober nanti berkaitan dengan musim winter ke summer. Secara prinsip NYIA sudah siap direct flight bahkan dari Eropa. 

“Ada middle east dari Qatar, Turkish, Emitares juga Jepang Korea dan  Australia,” katanya.

Pandu mengatakan, pada tiga minggu lalu perwakilan dari Australia bertemu dengan pihak AP I. Hasilnya penerbangan ke Yogyakarta akan jadi penerbangan utama atau destinasi utama nantinya. 

“Karena bali overload. Dari survey Australia, Jogja jadi destinasi utama mereka. Bahkan ada penerbangan antar kota Brisbane  Jogja nantinya,” ujarnya. 

Saat operasional pada April 2019, operasional bandara sementara dimulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Harapannya ada UMKM yang dikoordinir Dinas Koperasi memunculkan potensi lokal Yogyakarta khususnya.Kulon Progo.  “Baru ada 5 UMKM yang siap ini,” ujar dia.


Saksikan video di bawah ini:


[Cek Fakta] Bagaimana Penanganan Kasus Korupsi Sumber Daya Alam di Pemerintahan Jokowi?

Liputan6.com, Jakarta Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pemerintah sudah bekerjasama aparat penegak hukum dalam rangka penyelamatan sumber daya alam Indonesia, termasuk dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Jokowi dalam debat kedua Pilpres di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Minggu (17/2/2019).

“Jadi sejak 2015, kita pemerintah sudah bekerjasama dengan KPK yaitu dengan gerakan penyelamatan SDA. Oleh karena itu banyak sekali yang sudah dikerjakan KPK. Selain penegakan hukum, kita juga sudah mengerjakan banyak hal,” kata Jokowi.

Lantas, berapa kasus berkaitan dengan SDA yang sudah diungkap aparat penegak hukum?

Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat 115 kasus selama kurun waktu 2010 hingga 2017, yang ditangani KPK, kejaksaan, dan polisi. 

“Dalam kurun 2010-2017 sekurangnya 326 orang menjadi tersangka dalam perkara korupsi SDA mulai dari sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan ini mengerikan,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun seperti yang dikutip dari cnnindonesia.com.

Dari ketiga sektor itu kasus korupsi SDA paling banyak berada di sektor perkebunan dengan 52 kasus, disusul kehutanan 43 kasus dan pertambangan 20 kasus.

Hanya saja, kata Tama, banyaknya kasus korupsi di sektor perkebunan tidak mencerminkan bahwa sektor tersebut paling korup. 

“Angka itu bukan menunjukan itu sektor paling korup, hal itu mungkin karena sektor itu perkaranya lebih mudah ditangani dan penegak hukumnya lebih agresif,” kata Tama.

Ia bilang kasus-kasus tersebut ada yang sudah dalam tahapan penetapan tersangka, penyidikan, vonis, hingga kasus yang belum jelas penyelesaiannya.

Sayangnya, Tama mengaku pihaknya belum mendata berapa total kerugian negara akibat 115 kasus korupsi SDA itu. Namun, Tama menyebut, kasus korupsi SDA potensi kerugian negaranya tidak terbatas.

Ia mencontohkan dari total enam kasus saja potensi kerugian negara bisa mencapai Rp7,26 triliun. Hal itu, kata Tama, menunjukan potensi kerugian negara sangatlah besar dari kasus korupsi di sektor SDA dibandingkan dengan yang lain.

“Korupsi SDA ini kerugiannya unlimited, banyak sekali, kalau korupsi pengadaan barang dan jasa, uangnya habis korupsi selesai, tapi kalau SDA dia tidak akan berhenti sampai SDA-nya habis,” katanya.

Korupsi Rp 5,8 Triliun

Kasus yang berkaitan dengan sumber daya alam beberapa waktu lalu kembali mencuat. Ketika KPK mengungkap kasus dugaan korupsi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan terhadap tiga perusahaan di lingkungan Pemkab Kotawaringin Timur, Kalimantan dengan tersangka Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi (SH).

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke Penyidikan dan menetapkan SH sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).

Diduga Supian Hadi selama periode 2010-2015 telah merugikan keuangan negara dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT FMA (PT. Fajar Mentaya Abadi), PT Bl (PT. Billy Indonesia), dan PT AIM (PT. Aries Iron Mining) di Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2010 2015.

Syarif menjelaskan, Supian saat diangkat menjadi Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015, langsung mengangkat teman-teman dekatnya yang merupakan tim suksesnya sebagai petinggi di perusahaan-perusahaan tersebut.

Tak tanggung-tanggung, kasus ini duduga merugikan negara sampai Rp 5,8 triliun.

“Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun dan US$ 711 ribu yang dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI, dan PT AIM,” kata Syarif.

Selain merugikan negara hingga trilinan rupiah, Supian Hadi juga diduga telah menerima sejumlah pemberian dari izin tersebut, yakni mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710.000.000, mobil Hummer H3 seharga Rp1.350.000.000, dan uang sebesar Rp 500.000.000 yang diduga diterima meIalui pihak lain.

Atas perbuatannya, Supian Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.