Pegawai KPU Keguguran karena Kelelahan Mengurus Pemilu

Liputan6.com, Gorontalo – Gara gara kelelahan, seorang pegawai KPU provinsi Gorontalo yang tengah mengandung mengalami keguguran. Hendrawati Saliko harus mendapat perawatan di rumah sakit Multazam, kota Gorontalo setelah dokter yang memeriksa memastikan ia mengalami keguguran.

Hendrawati menceritakan tanda-tanda kandungannya bermasalah sudah dirasakan sejak Sabtu, 20 April 2019, saat itu ia mengalami sedikit pendarahan ketika mengikuti rapat bersama Bawaslu terkait persiapan pemungutan suara ulang di Kantor KPU Provinsi.

Keesokan harinya karena praktek dokter libur ia pun memilih tetap melanjutkan aktivitas untuk melakukan monitoring di sejumlah kecamatan di kabupaten Boalemo hingga larut malam.

“Karena hari Minggu, dokterkan tutup praktek jadi saya tetap melakukan monitoring pemilu. Barulah Senin memeriksakan diri ke dokter,” ungkap Hendrawati, Kamis (25/4/2019).

Dari hasil pemeriksaan dokter, Hendrawati mengakui janinnya yang berumur tiga mengalami Blighhted Ovum atau kantung kehamilan berisi embrio yang tidak berkembang. Kondisi itu membuat janinnya dikeluarkan dengan cara kuretase.

“Oleh dokter saya dikasih rujukan ke rumah sakit. Malam itu langsung dirawat,” imbuhnya.

Hendrawati tidak memungkiri dirinya mengalami kelelahan dengan padatnya aktivitas sebagai penyelenggara pemilu. Sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, Hendrawati yang bertugas sebagai Kasubag Teknis dan Hubmas KPU Provinsi Gorontalo memang disibukkan dengan berbagai sosialiasi.

Update KPU: 225 Petugas Pemilu Meninggal Dunia

Liputan6.com, Jakarta – KPU mengumumkan update data petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Berdasarkan rekapitulasi pada Kamis (25/4/2019) malam, tercatat sebanyak 225 orang petugas KPSS meninggal dunia.

“Sampai pukul 18.00 WIB, rekan-rekan kami yang wafat sebanyak 225 orang,” kata Komisioner KPU Viryan Azis dalam keterangannya, Kamis (25/4/2019).

Data terakhir juga mencatat sebanyak 1.470 anggota KPPS yang mengalami sakit. Mereka tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

“Yang sakit sekarang menjadi 1.470 orang,” kata Viryan.

Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari meminta kepada seluruh anggota KPU mendoakan petugas yang telah berpulang, untuk yang beragama Islam ada di seluruh Indonesia ia mengajak untuk salat gaib pada Jumat (26/4/2019).

Untuk anggota beragama non islam, ia meminta agar mendoakan sesuai agama masing-masing.

“Yang beragama Islam, besok setelah salat Jumat, melaksanakan salat gaib dalam rangka mendoakan saudara kita, penyelenggara pemilu yang meninggal,” kata Hasyim.

Hasyim berharap seluruh petugas KPU menjaga kesehatan dan selalu diberi kelancaran dalam bertugas. “Selalu perhatikan kesahatan sahabat semua,” tandasnya.

Slamet Ma’arif Laporkan Temuan Dugaan Kecurangan Pemilu ke Ketua BPN

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Slamet Ma’arif ikut hadir dalam rapat tertutup yang dipimpin Ketua BPN Djoko Santoso. Dirinya melaporkan perkembangan dugaan kecurangan yang di Pemilu Serentak 2019.

“Rapat BPN tadi kami, ulama-ulama, ketemu dengan Ketua BPN untuk sharing aja dan perkembangan di lapangan, terutama masifnya kecurangan-kecurangan yang ada. Kami berikan masukan kepada Ketua BPN,” kata Slamet di kantor BPN, Jalan Kertanegara VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).

Menurut Ketua Persaudaraan Alumni 212 itu, saat ini terdapat lebih dari 100 laporan dugaan kecurangan yang dimiliki pihaknya. Hasil itu didapat dari berbagai daerah di Indonesia.

“Udah di atas 100 dan terus berjalan laporan itu masuk. Kami koordinasikan dengan BPN,” ucapnya.

Dirinya melaporkan sejumlah temuan dugaan kecurangan pemilu kepada Djoko Santoso. Di antaranya daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, kertas suara tercoblos, masalah penghitungan suara, serta kejanggalan di TPS seperti yang diunggah di media sosial.

“Yang jelas kami di bawah sudah instruksikan kepada relawan 212 untuk melaporkan segala bentuk kecurangan di lapangan kepada tim pelaporan kami, dan kami godok dan pelajari, lalu dilaporkan BPN ke Bawaslu,” jelas Slamet.

“Sementara itu ketika di daerah-daerah itu ada yang bisa dilaporkan ke Bawaslu daerah, kami instruksikan bisa laporkan ke Bawaslu daerah bentuk kecurangannya. Artinya, bentuk kecurangan yang terlihat masif dan terorganisir ini harus diselesaikan dengan hukum yang ada,” imbuhnya.

Slamet menambahkan, sistem IT tabulasi milik relawan 212 disatukan dengan Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandi (Kopassandi). Hal tersebut bertujuan memperkuat laporan yang masuk.

“Kalau sistem IT kami satukan dengan Kopassandi, termasuk ketika penjaringan untuk saksi kami gabungkan dengan Kopassandi. Lalu bentuk internal ada, tapi nggak dipublikasikan. Untuk perkuat laporan secara resmi,” tandas Slamet Ma’arif.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Pemilu Ulang dan Lanjutan di 62 TPS Riau

Liputan6.com, Pekanbaru- Sebanyak 30 tempat pemungutan suara (TPS) di sepuluh kabupaten dan kota di Riau akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada 27 April 2019. Persiapan sudah dimatangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau agar pelaksanaannya tak terkendala.

Komisioner KPU Riau Nugroho Noto Susanto dikonfirmasi mengatakan, hanya Kabupaten Siak dan Rokan Hulu tidak menggelar PSU serta PSL. Pencoblosan di dua wilayah itu pada 17 April lalu berjalan sesuai harapan.

“Terkait penyediaan logistik, KPU Riau siifatnya koordinasi dan konsultasi dengan KPU kabupaten/kota,” kata Nugroho di Pekanbaru, Kamis (25/4/2019).

Pria yang menjabat Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat di KPU Riau ini menyebut ada empat petugas KPU pusat memastikan logistik PSU tersedia dan terdistribusi. Jika tak ada halangan, kebutuhan PSU dan PSL tiba pada Jumat (26/4/2019).

“Kekurangan surat suara sudah dicetak, selanjutnya sebelum 27 April sudah sampai ke daerah yang melaksanakan PSU,” ucap Nugroho.

Dia menerangkan, PSU dan PSL digelar berdasarkan rekomendasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Riau ke KPU. Selanjutnya dibahas dan disepakati ada 62 TPS melakukan pencoblosan ulang ataupun lanjutan.

Secara umum, tambah Nugroho, PSU digelar karena adanya beberapa temuan. Salah satunya, ada warga kedapatan mencoblos bukan di TPS yang seharusnya atau tidak sesuai identitas tempatannya.

Sementara PSL digelar karena tidak seimbangnya surat suara tersedia dengan warga yang berhak mencoblos. Sebagai contoh, ada 200 warga yang ingin mencoblos tapi surat suara tersedia hanya 100.

“Rekomendasi dari Bawaslu yang saya terima begitu, penjelasan lengkap mungkin lebih cocok ke Bawaslu,” kata Nugroho.

Hasil Suara Pemilu Baru 34% Masuk ke Situng, KPU: Belum Sesuai Target

Jakarta – Proses pengimputan suara hasil Pemilu 2019 ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) hingga saat ini baru mencapai 34 persen. KPU mengatakan capaian itu belum sesuai target KPU.

“Sebenarnya belum seusai target kita,” ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Evi mengatakan, sebelumnya pihaknya menargetkan input data dalam situng dapat selesai dalam 5 hari. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena proses input yang tidak mudah.

“Sebenarnya 5 hari kita maunya sudah selesai tapi kan ini ada persoalan bahwa menginput mengentri itu tidak semudah yang kita ucapkan,” kata Evi.

Menurutnya, pengimputan data ini sulit dilakukan karena banyaknya formulir yang perlu dimasukkan. Selain itu, dia menyebut pengimputan ini membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan.

“Kerja teman-teman kan entri masukan semua itu kan formulir ya, itu kenapa teman-teman KPPS lama. Penghitungan suara nggak lama, tetapi menuangkan di dalam formulir itu yang memakan waktu cukup lama karena harus tulis tangan gitu,” kata Evi.

“Itu kan kemudian membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian serta kosentrasi yang cukup sehingga supaya nggak terjadi kesalahan,” sambungnya.

Evi mengatakan, pihaknya optimis dapat menyelesaikan input C1 dalam Situng. Dia juga berharap oprator pada tingkat kabupaten/kota dapat mempersiapkan segala hal yang diperlukan.

“Kita masih bisa optimis bisa selesaikan semua dan berharap kerjasama operator kemudian KPU kabupaten/kota yang sudah mempersiapkan segalanya, bisa mengejar terus memasukan scan dan entri-entri data C1 terus menerus tanpa henti,” tuturnya.
(dwia/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sandiaga: TPF Kecurangan Pemilu Seharusnya dari Masyarakat Independen

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mendukung dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) guna mengungkap kecurangan Pemilu 2019. Menurutnya, pemilu yang bersih bisa membuat citra Indonesia baik di mata dunia.

“Tim pencari fakta independen ini yang menurut saya, saya dukung juga karena kita ingin bahwa tentunya pemilu ini memiliki satu keyakinan dari masyarakat bahwa pemilu ini jujur dan adil,” kata Sandi di Cirendeu, Tangerang Selatan, Kamis (25/4/2019).

“Dan ini adalah syarat kita tentunya menyatakan kepada dunia Internasional bahwa pemilu di Indonesia jujur, adil, dan bermartabat,” sambungnya.

Meski begitu, dia meminta TPF Kecurangan digagas bukan dari kubu masing-masing paslon. Melainkan, kalangan masyarakat independen.

“Kalau (digagas) BPN itu pasti akan bias, pasti akan mengunggulkan 02. Harusnya dari masyarakat sendiri. Sekarang kan makin banyak anggota masyarakat yang mengungkapkan itu, langkah baiknya kalau mereka yang organisasikan secara independen tim tersebut,” tutur Sandiaga.

Sandiaga: Pemilu Jujur dan Adil Ditentukan Rakyat

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno menyebut proses Pemilu Serentak 2019 dinilai oleh rakyat. Dia mengatakan, untuk meyakini proses pemilu berjalan jujur dan adil, harus melihat langsung ke lapangan.

“Kita ingin mengawal pemilu jujur adil. Sekarang ada penggiringan (berita) kemarin tadi malam bahwa Sandi sudah meyakini pemilu jujur adil. Saya belum… karena menurut saya yang memberikan laporan adalah kalian semua yang hadir di lapangan apakah pemilu ini jujur dan adil,” ucap di Insomniak Coffe And Lounge, Jalan Tarumanegara, Cireundeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (25/4/2019).

Menurutnya penilaian proses pemilu serentak tahun ini sudah berjalan jujur dan adil atau tidak ditentukan oleh rakyat. Maka itu, dia menegaskan untuk terus melakukan pengawalan hingga tuntas tanggal 22 Mei.
“Saya sampaikan bahwa yang akan menyatakan pemilu itu jujur dan adil adalah masyarakat semua. Kemarin saya menyampaikan bahwa kita harus meyakini datang ke tempat-tempat untuk memastikan proses demokrasi dan pemilu ini jujur dan adil, bukan saya yang menyatakan pemilu ini jurdil, justru masyarakat,” tuturnya.

Sandiaga hingga saat ini masih menerima laporan adanya proses penghitungan suara yang tidak lazim. Dia juga mempertanyakan soal netralitas aparat pada Pemilu 2019.

“Kita sudah mendengar laporan ada abuse of power, ada bagaimana tidak adanya netralitas dari aparat. Banyak yang sampaikan ke saya, saya bilang silakan saja laporkan, ada mekanisme hukum untuk melaporkan itu,” paparnya.

“Ada yang menyatakan penyalahgunaan anggaran negara untuk paslon tertentu, sampaikan kepada channel, kepada jalur hukum, ketika disampaikan adanya bahwa aparat juga tak netral dan berpihak. Buat saya fenomena ini tugas kita semua mengawal pemilu jujur dan adil, jangan dilangsung artikan sudah jurdil. Ini di ujungnya tanggal 22 Mei baru kita sampaikan apakah sudah jujur apa belum itu nanti,” imbuh Sandiaga.

Selanjutnya, dia mendukung jika ada masyarakat yang membentuk tim pencari fakta independen untuk menjamin pemilu jujur adil. Langkah itu, kata dia, membantu kinerja Bawaslu menjadikan pesta demokrasi dipercaya masyarakat.

“Kalau (tim dari) BPN itu pasti akan bias, pasti akan mengunggulkan 02, harusnya dari masyarakat sendiri. Sekarang kan makin banyak anggota masyarakat yang mengungkapkan temuan itu. Nah alangkah baiknya kalau mereka yang organisasikan secara independen tim tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Sandiaga sempat berbicara soal pemilu jujur adil. Sandiaga mengatakan hal itu saat ditanya perihal sikapnya dengan Prabowo Subianto soal hasil quick count Pilpres 2019.

“Saya nggak punya perbedaan pandangan yang prinsip dan strategis terhadap Pak Prabowo. Saya meyakini bahwa pemilu ini jujur dan adil. Saya meyakini bahwa kinerja para relawan ini harus dihargai,” kata Sandiaga di GOR Radio Dalam, Jl Ps Inpres, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (24/4).
(idn/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

16 Polisi Gugur Amankan Pemilu 2019, Polri: Naik 100 Persen

Berikut daftar 16 personel Polri yang gugur saat tugas pengamanan Pemilu 2019: 

1. Aiptu M Saepudin, anggota Polsek Cileunyi, Polda Jabar. Gugur karena kelelahan setelah mengawal kotak suara.

2. Aiptu M Supri, anggota Polresta Sidoarjo, Polda Jatim. Gugur saat melaksanakan pengamanan TPS.

3. AKP Suratno, Panit Subdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Kaltim. Gugur karena sakit.

4. Brigadir Prima Leion Nurman Sasono, anggota Polsek Cerme, Polres Bondowoso, Polda Jatim. Gugur dalam kecelakaan menuju TPS.

5. Bripka Ikhwanul Muslimin, anggota Polres Lombok Tengah, Polda NTB. Gugur karena kecelakaan saat hendak apel kesiapan pengamanan TPS.

6. Aipda Stefanus Pekuwali, anggota Polres Kupang, NTT.

7. Brigadir Arip Mustaqim, anggota Brimob Cikarang, Polda Metro Jaya.

8. Ipda Paulus Kenden, anggota Polres Tanah Toraja, Polda Sulsel

9. Brigjen Syaiful Zachri, Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri.

10. Aiptu Jonter Siringo-Ringo, anggota Polres Dairi, Polda Sumut.

11. Bripka Mashadi, anggota Polres Indramayu, Polda Jabar.

12. Arie Adrian Winatha, anggota Biro Operasi Polda Kalsel.

13. Ipda Totok Sudarto, anggota Polres Berau, Polda Kaltim.

14. Aiptu Daniel Mota, anggota Polres Belu, Polda NTT.

15. Bripka Yustinus Petrus Mangge, anggota Polres Ende, Polda NTT.

16. Bripka Roma, anggota Sat Brimob Polda Kepri. Gugur karena kecelakaan saat menuju PPK. 

Ada Perbedaan Suara di Madiun, Bawaslu Rekomendasikan Pemilu Ulang

Liputan6.com, Jakarta – Penghitungan surat suara ulang di Kantor Kecamatan Taman, Madiun, Jawa Timur, berlangsung hingga Kamis dini hari.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Kamis (25/4/2019), akibat perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang ada, Bawaslu Kota Madiun merekomendasikan penghitungan surat suara ulang.

Hingga Rabu kemarin, jumlah petugas pengawas pemilu yang meninggal bertambah menjadi 144 orang dan 883 orang sakit dan dirawat. (Rio Audhitama Sihombing) 

Di Lamongan, 2 Petugas Pemilu Meninggal dan Dua KPPS Wanita Keguguran

Lamongan – Hingga saat ini tercatat 23 penyelenggara Pemilu 2019 di Lamongan yang sakit karena kelelahan. Bahkan dua di antaranya mengalami keguguran ketika hari pemungutan suara, 17 April lalu.

Komisioner KPU Lamongan MH Fathkurrohman membenarkan hal itu. Keduanya dari Kecamatan Brondong

“Dua penyelenggara yang mengalami keguguran tersebut adalah Siti Mujazilah yang bertugas sebagai KPPS di TPS 40 Desa Brengkok dan Ana Rahmawati, petugas KPPS di TPS 05 Desa Sumberagung,” kata Fathkur pada wartawan di kantor KPU Lamongan, Kamis (25/4/2019).

Menurut Fathkur, kedua penyelenggara Pemilu itu mengalami keguguran ketika proses penghitungan suara di tingkat TPS. Kala itu mereka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

“Yang mengalami keguguran ini sudah mendapat perawatan medis,” imbuhnya.

Lebih jauh Fathkur menuturkan, dari 23 penyelenggara Pemilu yang tumbang beberapa di antaranya juga ada yang meninggal pada malam sebelum hari H pemungutan suara. Yakni Sumber dari Desa Sukoanyar, Kecamatan Turi. Ia meninggal usai mengunci ruang penyimpanan kotak dan surat suara.

“Informasi yang kami terima, para pejuang Pemilu yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan. Sementara untuk yang sakit apakah rawat inap atau rawat jalan, masih tahap pengajuan untuk dikoordinasikan hingga ke KPU RI dan pemerintah pusat,” lanjut Fathkur.

Bupati Lamongan Fadeli juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya salah satu penyelenggara Pemilu, yaitu Robin Syahid Abdillah. Ia petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 05, Desa Pangkatrejo, Kecamatan Lamongan.

Fadeli bersama Forkopimda tak hanya menyampaikan duka cita yang mendalam namun juga memberikan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. “Kami turut berduka cita, dan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat sabar dan tabah, karena ini adalah bagian dari takdir. Semoga perjuangan almarhum diterima Allah SWT,” pungkas Fadeli.
(sun/bdh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>