KPU Tak Bisa Pecat Langsung Anggota Rangkap Pengurus Gerindra

Jakarta – KPU diminta memecat anggota KPU Tangerang Selatan (Tangsel) Ajat Sudrajat yang terbukti merangkap jabatan sebagai pengurus Partai Gerindra. KPU mengatakan pihaknya tidak dapat melakukan pemecatan secara langsung.

“Ya nggak bisa (memecat), peraturan perundang-undangannya kan sanksi diberikan oleh DKPP bukan oleh KPU,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarat Pusat, Senin (21/1/2019).

Wahyu mengatakan, hal ini dikarenakan kewenangan pemberian sanksi hanya bisa diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya, KPU bertugas melaksanakan putusan DKPP yang diberikan.

“Kan memang kewenangan itu ada di DKPP. KPU akan melaksanakan putusan DKPP,” kata Wahyu.

“Sesuai dengan ketentuan, yang dapat kita lakukan adalah melaksanakan putusan itu,” sambungnya.
Sebelumnya, Anggota KPU Tangerang Selatan Ajat Sudradjat mendapatkan sanksi pelanggaran berat oleh DKPP. Ia terbukti menjadi pengurus Gerindra tingkat ranting.

Komisioner KPU Banten Mashudi membenarkan pemberian sanksi pelanggaran berat anggota KPU Tangsel atas nama Ajat Sudradjat oleh DKPP. Saat mendaftar sebagai anggota, ia dilaporkan ke Bawaslu Banten karena berstatus pengurus partai. Ia kemudian terpilih menjadi anggota KPU.

“Oleh Bawaslu diteruskan ke DKPP, proses di sidang kode etik dengan pemeriksaan saksi, bukti keterangan teradu dan pengadu, maka oleh majelis diberi sanksi pelangaran berat,” kata Mashudi, (21/1).

Mashudi mengatakan pemberian sanksi pelanggaran berat, tidak memberhentikan jabatan sebagai anggota KPU. Sanksi itu setingkat di bawah pemberhentian.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) meminta Ajat yang terbukti merangkap jabatan sebagai pengurus Gerindra dipecat. Menurut Awiek, diberhentikannya Ajat dari KPU Tangsel dapat menjadi contoh bagi semua pihak serta menghilangkan potensi ketidaknetralan KPU.

“Adanya informasi anggota parpol tertentu menjadi anggota KPU di Kota Tangerang Selatan jika terbukti harusnya dipecat, bukan sekadar diberi peringatan keras,” ujar Awiek, (21/1).

Partai Gerindra telah membantah Ajat Sudrajat yang berperkara merupakan anggotanya. Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menduga ada kesamaan nama antara Ajat anggota KPU Tangerang itu dengan pengurus ranting Gerindra di Tangerang.

“Ini biasa kan namanya dunia politik, tapi pengurus Gerindra tidak ada nama yang bersangkutan, saya pastikan itu. Karena politisasi terus diangkat-angkat,” sebut Dasco.

(dwia/gbr) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Masyarakat Diminta Cermat Memilih Caleg dalam Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta – Peneliti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) Syafuan Rozi Soebhan mewanti-wanti masyarakat tak mencari kucing dalam karung dalam memilih caleg di Pemilu serentak yang digelar 17 April mendatang.

Ia menyampaikan, untuk mengetahui persoalan dialami masyarakat, para caleg seharusnya menyambangi daerah pemilihannya secara langsung. Bukan mengandalkan serangan fajar atau membagikan uang melalui tim suksesnya.

“Kita tidak mau mencari kucing dalam karung karena dibayar, dia (caleg) hibur kita selama kampanye tapi lalu meninggalkan kita dengan kemacetan, pengangguran, jalan yang gelap, sampah dimana-mana, kejahatan luar biasa, narkoba,” pesan Syafuan, Senin (20/1/2019).

Dia meyakini masyarakat mulai cerdas dalam menyikapi pesta demokrasi. Masyarakat, khususnya generasi milenial tak serta merta akan menerima uang dari para caleg yang akan membiarkan daerah pemilihannya terbengkalai.

“Masyarakat mulai sadar untuk jangan mau terima DP. Terima DP nanti di belakang hari kita tidak diurus. Tapi kalau milih orang yang tepat, yang benar, dia akan urus lima tahun ke depan bagaimana jalan kita itu bagus, dari kualitas jalannya, drainase dan lainnya,” lanjut Syafuan.

Pernyataan ini dilontarkan terkait banyaknya petahana yang kembali maju dalam ajang Pemilu 2019. Salah satu petahana tersebut adalah Ahmad Sahroni.

2 dari 2 halaman

Perhatikan Wilayah

Ahmad Sahroni selaku caleg petahana dari NasDem, mengingatkan masyarakat untuk arif memilih wakil rakyat yang memperhatikan daerah pemilihannya.

“Uang memang penting, bohong kalau kita tidak butuh uang, apa pun sekarang membutuhkan uang, apalagi di ibu kota. Tapi jangan juga kita diperbudak oleh uang sampai membutakan mata memilih wakil rakyat yang hanya mau dipilih tapi tidak mau memperhatikan dapil setelah terpilih,” kata Sahroni.

Sahroni mencontohkan, sebagai wakil rakyat yang terpilih dari Dapil III dirinya tak pernah melewatkan berbagai kesempatan untuk mengunjungi kembali daerah-daerah yang telah mengantarnya ke DPR. Dengan bertatap muka di daerah pemilihannya, kepentingan masyarakat akan diketahui tanpa ditungangi pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan pribadi.

“Selama hampir lima tahun, saya tidak pernah melewatkan jadwal reses, kunjungan kerja maupun sosialisasi empat pilar. Momentum itu saya manfaatkan untuk mendatangi berbagai wilayah di daerah pemilihan secara bergiliran untuk mengetahui apa persoalan dirasakan masyarakat,” ungkap pria yang lekat dengan sebutan Anak Priok ini.


Saksikan video pilihan berikut ini:

WhatsApp Batasi Forward Pesan Hanya 5 Kali

JakartaWhatsApp memutuskan untuk membatasi para penggunanya meneruskan atau forward sebuah pesan hanya sebanyak 5 kali. Pembatasan ini akan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Dikutip detikINET dari BBC, perusahaan milik Facebook ini pertama kali menerapkan aturan tersebut di India sekitar 6 bulan lampau. Harapannya, WhatsApp dapat mencegah penyebaran berita palsu atau hoax. Apalagi jumlah pengguna mereka sangat masif, telah mencapai 1,5 miliar.

Sebelumnya, user WhatsApp dapat meneruskan pesan sampai ke 20 kontak. Pembatasan sebanyak hanya 5 kontak yang diimplementasikan mulai esok hari di Indonesia, dipandang efektif untuk mencegah hoax beredar di WhatsApp.

“Pembatasan forward ini secara signifikan menurunkan pesan yang diteruskan di seluruh dunia,” sebut WhatsApp mengambil contoh di India.

WhatsApp memilih Jakarta sebagai tempat pengumuman kebijakan baru tersebut, mungkin karena berdekatan dengan momen pemilu yang rentan penyebaran kabar palsu.

Tonton video: Kebijakan Baru WhatsApp Cegah Penyebaran Berita Hoaks Jelang Pemilu

[Gambas:Video 20detik]

WhatsApp dan Facebook memang sedang banyak disorot di berbagai belahan dunia, lantaran dianggap sebagai sarana menyebarkan informasi tidak benar dan juga propaganda. Mereka diminta segera mengambil tindakan dan pembatasan forward ini jadi salah satu kebijakan mereka sebagai solusinya.

Di India, kabar tentang penculikan anak menyebar di WhatsApp dan menimbulkan keresahan. Bahkan ada beberapa korban tak bersalah meninggal dihakimi massa karena dituding sebagai pelakunya menurut pesan yang beredar di WhatsApp.

(fyk/afr)

Luncurkan Toko Resmi Atribut PDIP, Hasto Bicara Politik Kegembiraan

Jakarta – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meluncurkan official store atribut PDIP pada Pemilu 2019 bertajuk ‘RedMe’. Hasto menyinggung soal politik kegembiraan dalam acara itu.

Peluncuran official store ‘RedMe’ dilakukan di Jalan HOS Cokroaminoto nomor 113, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019). Hasto mengatakan ‘RedMe’ menampilkan watak dan jati diri anak muda yang penuh kreasi dan inovasi.

“Ini (RedMe) murni kreasi anak muda ya, itu adalah politik penuh kegembiraan, penuh inovasi mempersiapkan kepemimpinan masa depan bangsa,” ujar Hasto kepada wartawan.


Hasto yang merupakan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan ‘RedMe’ juga sebagai penegasan bahwa kampanye yang mereka lakukan yaitu menampilkan semangat anak muda penuh dengan cinta Tanah Air.

“Karena itu lah kampanye yang dilakukan PDIP menampilkan watak dan jati diri orang muda tetapi penuh dengan semangat rasa cinta Tanah Air,” lanjut Hasto.

Dijelaskan Hasto, ‘RedMe’ sebelumnya sudah diluncurkan oleh Megawati pada bulan September 2018 lalu. Karena mendapatkan respons yang baik oleh masyarakat, maka ‘RedMe’ official store pun diluncurkan.

“Saat itu arti Nusantara PDIP menampilkan produk-produk kreatif dan ternyata respons sangat banyak bahkan desain-desain itu pun merupakan gagasan bersama. Sehingga kolaborasi itu dijabarkan dalam platform RedMe ini,” lanjutnya.

Menurut Hasto, lahirnyaa RedMe sebagai official store atribut PDIP juga untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif. Ketua DPP PDIP bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo dikatakan Hasto memberikan dukungan penuh terhadap gagasan-gagasan anak muda.

“Ya ini (RedMe) kan sesuatu yang hidup, sesuatu yang tumbuh. Mas Prabowo itu mengalir dan penuh dengan gerak langkah, dinamika, romantika itu dijiwai oleh semangat orang muda,” lanjutnya.

Produk-produk yang dihasilkan ‘Redme’ lebih difokuskan kepada pakaian dan musik dan menggandeng anak muda untuk berkolaborasi.

“Bukan hanya dalam hal fashion ya tapi juga hal musik, kita lihat Bung Karno bapak bangsa kemudian mencintai Indonesia, puisi Bung Karno diubah dengan sebuah lagu itu sesuatu yang sangat platform,” tuturnya.
(idh/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cawapres Ma’ruf Amin Siap Hadapi Debat Kedua Tanpa Kisi-Kisi

Liputan6.com, Serang – Kiai Ma’ruf Amien mengaku siap menjalani debat kedua capres yang rencananya berlangsung pada 17 Februari 2019. Dia menegaskan tak masalah kendati debat tersebut tanpa kisi-kisi.

“Siap saja, enggak ada kisi-kisi ya enggak apa-apa,” kata Kiai Ma’ruf Amin, saat ditemui di Kota Serang, Banten, usai pelantikan relawan Barisan Nusantara (Banua) Banten pendukung Jokowi-Kiai Ma’ruf, Senin (21/01/2019).

Cawapres Jokowi nomor urut satu ini, mengaku tidak memiliki persiapan apa pun untuk menghadapi debat Capres-cawapres putaran kedua nanti.

“(Yang disampaikan) tergantung nanti pertanyaannya,” terangnya.

Terkait dengan penampilannya pada debat perdana, Ma’ruf Amin mengaku sudah sesuai dengan fungsinya. Dia hanya bertugas untuk menambahkan apa yang disampaikan Jokowi.

“Kita itu kan Jokowi presiden nya, saya kan nambahin aja. Fungsinya kan hanya membantu beliau,” jelas Ma’ruf Amin.

2 dari 2 halaman

Ikuti Keputusan KPU

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Ma’ruf Amin mengatakan tak keberatan jika KPU tak memberikan kisi-kisi saat debat kedua. Dia sepenuhnya akan mengikuti keputusan penyelenggara pemilu.

“Kita kan selalu siap saja apa yang keputusan KPU. Dan hasil kesepakatan kita akan menerima apa saja, kita akan ikuti apa saja, dan kita akan siap saja untuk mengikuti bentuknya seperti apa,” ucap Ma’ruf usai melakukan silaturahmi dengan ulama se-Bandung Raya, di Pondok Pesantren Riyadhul Huda Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu 20 Januari 2019.

Dia pun mengaku tetap siap menghadapi debat tanpa kisi-kisi. “Ya kalau sudah menjadi keputusan, harus siap,” kata Ma’ruf.


Saksikan video pilihan berikut ini:

Pengurus Gerindra yang Jadi Anggota KPU Tangsel Sembunyikan Data

Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berat ke anggota KPU Tangerang Selatan (Tangsel) Ajat Sudrajat. Ajat dinilai menyembunyikan data rekam jejak sebagai pengurus Partai Gerindra saat mendaftar menjadi anggota KPU Tangsel.

Dalam persidangan terungkap fakta Ajat dengan sengaja tidak mencantumkan riwayat pekerjaan secara terbuka dalam riwayat kerja non kepemiluan sewaktu mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu. Teradu hanya menerangkan sebagai wiraswasta.

“Tindakan Teradu yang tidak memuat rekam jejak sebagai Tenaga Ahli pada salah satu Fraksi di DPR RI dapat menimbulkan praduga bahwa ada fakta yang disembunyikan terkait netralitas Teradu,” demikian pertimbangan DKPP dalam putusan yang dikutip dari website DKPP, Senin (21/1/2019).

Keputusan itu diketok oleh Harjono selaku Ketua merangkap anggota dengan anggota Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati.
“DKPP berpendapat, Ajat yang tidak memberikan informasi riwayat pekerjaan secara terbuka pada saat mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu terbukti melanggar Pasal 9 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” ujarnya.

Komisioner KPU Banten Mashudi membenarkan pemberian sanksi tersebut.

“Oleh Bawaslu diteruskan ke DKPP, proses di sidang kode etik dengan pemeriksaan saksi, bukti keterangan teradu dan pengadu, maka oleh majelis diberi sanksi pelangaran berat,” kata Mashudi.

Sebelum menjadi komisioner KPU Tangsel, Ajat adalah Tenaga Ahli anggota DPR dari Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Selain itu, Ajat juga masuk dalam SK DPC Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan Nomor: BN-04/09-002/Kpts/DPC-Gerindra/2017 yang dibuktikan dengan identitas kependudukan dan kartu keanggotaan partai.

(asp/ear)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pengurus Gerindra Jadi Anggota KPU Tangsel Disanksi Berat

Tangerang – Anggota KPU Tangerang Selatan Ajat Sudradjat mendapatkan sanksi pelanggaran berat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia terbukti menjadi pengurus Gerindra tingkat ranting.

Komisioner KPU Banten Mashudi membenarkan pemberian sanksi pelanggaran berat anggota KPU Tangsel atas nama Ajat Sudradjat oleh DKPP. Saat mendaftar sebagai anggota, ia dilaporkan ke Bawaslu Banten karena berstatus pengurus partai. Ia kemudian terpilih menjadi anggota KPU.

“Oleh Bawaslu diteruskan ke DKPP, proses di sidang kode etik dengan pemeriksaan saksi, bukti keterangan teradu dan pengadu, maka oleh majelis diberi sanksi pelangaran berat,” kata Mashudi saat berbincang dengan detikcom, Serang, Banten, Senin (21/1/2019).

Pemberian sanksi pelanggaran berat, katanya tidak memberhentikan jabatan sebagai anggota KPU. Sanksi itu setingkat di bawah pemberhentian.
“Jadi sanksi itu keras sekali, suka tidak suka final dan mengikat” ujarnya.

Atas keputusan ini, ia melanjutkan KPU Banten memberi peringatan ke setiap komisioner KPU Tangsel. Surat peringatan tidak hanya diberikan pada satu orang tapi seluruh jajaran untuk tetap menjaga integritas, berpedoman pada pemilih, jujur, adil, mandiri, dan tertib hukum.

“Kita evaluasi keseluruhan, berupa peringatan ke jajaran penyelenggara sampai ke level terendah,” pungkasnya.

(bri/asp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Tonton Blak blakan Ketua Ikatan Dai Aceh, Tes Baca Alquran Perlukah?

Jakarta – Rencana Ikatan Dai Aceh (IDA) menggelar tes baca Alquran untuk calon presiden pada 15 Januari lalu urung terlaksana. Sebab ada salah satu calon presiden yang belum memberikan jawaban resmi.

Meski demikian Ketua IDA Tengku Marsyuddin Ishak mengatakan pihaknya akan tetap berusaha agar tes baca Alquran untuk calon presiden itu terlaksana. “Pada prinsipnya kami H-1 masih siap adakan tes baca Alquran,” kata Marsyuddin kepada tim Blak blakan detikcom.

Pekan kemarin Marsyuddin mendatangi Majelis Ulama Indonesia, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Majelis Ulama Indonesia mengisyaratkan mendukung ide tersebut. Ada pun KPU menyerahkan kepada pasangan calon terkait undangan tes baca Alquran tersebut. Yang pasti KPU tak akan menggelar tes baca Alquran untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.

Lalu apa alasan IDA menggelar tes baca Alquran untuk Capres 2019?

Marsyuddin mengatakan bahwa gagasan bermula dari kegelisan dai-dai muda di Aceh atas munculnya politik identitas yang mewarnai Pilpres 2019. Pada akhir Desember lalu, misalnya, ada insiden gambar KH Ma’ruf Amin diedit sehingga kemudian berubah menjadi mengenakan topi santa claus yang identik dengan perayaan natal. Beberapa hari kemudian ramai beredar video Prabowo Subianto berjoget di perayaan Natal.

“Telah berkembang di Indonesia malah Aceh juga merasakan dampak dari politik identitas yang terjadi. Pendukung 01 (Capres 01 Jokowi) mengatakan 02 Islamnya pura pura, pendukung 02 menatakan 01 Islamnya untuk dipermainkan. lebih kurang begitulah,” kata Marsyuddin.

Dia menyebut setelah muncul wacana tes baca Alquran untuk calon presiden, isu politik identitas di Aceh mulai menurun. Kepada Tim Blak blakan, Marsyuddin mengaku tak ditunggangi oleh kepentingan politik apa pun.

Ikatan Dai Aceh, dia melanjutkan, tidak terlibat politik praktis. Selengkapnya Tonton Blak blakan Ketua Ikatan Dai Aceh Tengku Marsyuddin Ishak, Tes Baca Alquran Perlukah? di detikcom, Senin 21 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.
(erd/jat)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Surya Paloh: Perlu Strategi Khusus Menangkan Jokowi di Sumatera Barat

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan perlu strategi khusus untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Ma’ruf Amin, di Sumatera Barat (Sumbar).

“Jujur dikatakan bahwa perlu strategi khusus untuk Sumbar, melalui unsur partai, relawan, serta simpatisan sehingga suara yang diperoleh Jokowi-Ma’ruf bisa melebihi perolehan Pilpres 2014,” kata Surya Paloh, di Padang, Minggu (20/1/2019).

Hal itu dikatakannya usai menghadiri Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2019 DPW Partai NasDem Sumbar di Padang. Ia tidak menampik perlu kerja ekstra untuk meningkatkan elektabilitas pasangan yang diusung partainya itu di Sumbar.

“Kita akui Jokowi tidak bisa mencapai raihan suara tingkat optimal di atas lima puluh persen, namun kami tetap optimistis,” ucapnya.

Meski demikian, ia tetap optimistis Jokowi-Ma’ruf Amin bisa mendapatkan torehan terbaik, melalui dukungan partai, kader, relawan, serta simpatisan secara bersama-sama.

“Strateginya paling tidak bisa lebih tinggi dari hasil yang didapat pada Pemilu 2014,” tuturnya, seperti dilansir Antara.


2 dari 2 halaman

Suara Jokowi di Sumbar

Seperti diketahui, pada Pemilu 2014, Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla hanya memperoleh suara sekitar 23 persen di Sumbar.

Surya Paloh mengatakan adanya dukungan dari sekitar dua belas kepala daerah di Sumbar terhadap Joko Widodo-Ma’ruf Amin, adalah nilai tambah.

“Saya akan berbicara dari hati ke hati dengan mereka, sejauh mana kemampuan dan kapasitasnya untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa pilihan terbaik itu tetap pada Jokowi,” ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Ma’ruf Amin Siapkan Program Agar Petani Bisa Dapat Nilai Tambah

Liputan6.com, Jakarta – Cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin, berjanji akan menerapkan sistem program kerja bidang pertanian yang sasarannya dapat memajukan dan menyejahterakan petani bila terpilih.

Ma’ruf Amin mengatakan hal itu dalam sambutannya ketika menghadiri deklarasi dukungan dari Relawan di Desa Cigugurgirang, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat, Minggu (20/1/2019).

Menurut dia, pertanian adalah salah satu program yang akan diterapkan, jika pasangan capres-cawapres nomor urut 01, memenangkan pemilu 2019.

“Kami akan mengupayakan agar para petani dapat memiliki nilai tambah. Tidak hanya menjual bahan baku, tapi bisa mengolahnya dan menjual produk hasil olahan yang sudah memiliki nilai ekonomis lebih tinggi,” katanya.

Mustasyar PBNU ini mencontohkan, petani kopi menjadikan hasil panen kopinya dalam bentuk kering seharga Rp75.000 per kg. Kopi tersebut, oleh orang asing diolah menjadi kopi bubuk dan dijual dalam bentuk kopi siap saji dengan merek tertentu, seharga Rp50.000 per gelas.

Padahal, kata dia, kopi kering satu kg dapat menjadi 60 gelas kopi siap saji, yang artinya orang asing dapat meraih omzet sekitar Rp3 juta, sementara petani hanya mendapat Rp75.000.

“Karena itu, petani harus memiliki keterampilan dan harus mengubah pola pikirnya untuk menaikkan nilai tambah,” kata Ma’ruf, seperti dilansir Antara.

2 dari 2 halaman

Disambut Salawat

Ma’ruf Amin yang didampingi istrinya hadir ke Kampung Sukamaju, Desa Cigugurgirang, Kecamatan Parongpong, tempat diselenggarakannya deklarasi. Kedatangannya disambut oleh alunan salawatan dan komunitas warga yang mayoritas kaum ibu.

“Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Saya sangat bersyukur dan yakin bahwa kita bisa menang dan meraup suara tinggi di Jabar,” ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini