Afghanistan Kembali Tunda Pemilihan Presidennya hingga September 2019

Kabul – Pemilihan presiden Afghanistan ditunda hingga 28 September 2019. Penundaan itu lantaran pihak berwenang tengah mencoba menyelesaikan permasalahan terkait proses pemungutan suara.

Dilansir Reuters, Rabu (20/3/2019), juru bicara Komisi Pemilihan Umum Independen, Abdul Aziz Ibrahimi, mengatakan penundaan untuk kedua kalinya ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi reformasi sistem pemilihan. Pilpres Afghanistan sebelumnya sedianya dijadwalkan pada April 2019, namun kemudian ditunda hingga 20 Juli 2019 karena kekhawatiran tentang kondisi musim dingin dan keamanan.

Selain itu, penundaan tersebut juga untuk menyelesaikan masalah teknis dimana sebelumnya pada pemilihan parlemen pada Oktober 2018 lalu banyak terjadi masalah teknis. Masalah teknis itu terkait adanya tuduhan penipuan yang meluas termasuk pemungutan suara, masalah teknis dengan peralatan pendaftaran biometrik, dan serangan oleh gerilyawan Taliban.
Seperti diketahui, ada sejumlah kandidat yang akan bertarung dalam Pilpres Afghanistan kali ini. Yakni, Presiden petahana Ashraf Ghani, Kepala Eksekutif Abdullah Abdullah dan mantan penasihat keamanan nasional Mohammad Haneef Atmar.

Belum diketahui juga apakah pembicaraan damai yang berulang antara pejabat AS dan Taliban mempengaruhi pemilihan. Untuk diketahui, Taliban sejauh ini menolak untuk berbicara dengan pemerintah Ghani, yang dianggapnya tidak sah.

(mae/knv)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

DPRD Jakarta akan Bentuk Pansus Atur Mekanisme Pemilihan Cawagub

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi telah menerima dua nama usulan calon wakil gubernur, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Meski demikian, ini harus diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan paripurna dan Panitia Khusus (Pansus) guna membuat tata tertip teknis pemilihan wagub DKI.

“Melalui surat ini saya akan meneruskan ke Bamus untuk diagendakan ke dalam paripurna nanti,” kata Prasetio di DPRD DKI Jakarta.

Politisi PDI Perjuangan menyatakan dalam surat usulan tersebut telah ditandatangani oleh pimpinan partai pengusung yakni Partai Gerindra dan PKS tingkat daerah ataupun pusat.

Prasetio menyatakan dalam teknis pemilihan wagub tersebut akan dilakukan secara voting dengan syarat kuorum 2/3 dari jumlah anggota dewan yang hadir.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik bertekad untuk maju menjadi cawagub DKI Jakarta, Taufik mempersilahkan PKS mengajukan nama dalam pemilihan Cawagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno

Pemilihan Calon Hakim MK di Komisi III DPR Hari Ini Kemungkinan Voting

Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR segera mengumumkan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terpilih setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test 6-7 Februari lalu. Pengumuman itu akan dilakukan hari ini, Selasa (12/3/2019).

“Kami Komisi III DPR sudah menerima masukan dari empat ahli terkait dengan nama-nama dari 11 yang mendaftar untuk calon Hakim MK di kamar DPR,” kata Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Erma belum bisa memastikan terkait bagaimana mekanisme pengambilan keputusan calon hakim ini. Namun, kemungkinan besar pengambilan keputusan akan dilakukan secara voting.

“Saya belum tahu, yang jelas apakah mau voting atau mau musyawarah. Tapi bedasarkan kesepakatan dan tata tertib pertama harus musyawarah dulu, enggak selesai musyawarah baru kita voting,” ungkap dia.

“Mudah-mudahan selesai di musyawarah. Saya juga kurang tahu, tapi kayaknya mungkin voting karena ini debatnya terlalu panjang,” sambung Erma.

Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, keputusan akhir nantinya akan berada di tangan masing-masing fraksi. Dia yakin setiap fraksi sudah memiliki pemikiran yang sama untuk memilih Hakim Konstitusi berintegritas dan konsisten.

“Tapi benang merahnya kami sudah ketemu, kami ingin dapat hakim Mahkamah Konstitusi yang berintegritas tinggi kami ingin dapat yang punya pengetahuan konstitusi yang bagus dan juga konsistensi berpikir yang bagus karena mereka ini adalah orang-orang yang menjaga konstitusi kita,” ucapnya.

NasDem Ingin Pemilihan Cawagub DKI Digelar Setelah Pemilu

Jakarta – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta belum membahas pemilihan calon wakil gubernur DKI. NasDem malah meminta proses pemilihan dilakukan setelah pemilu 2019.

“Kita ingin, tapi ini ada tahapan pemilu, kita sibuk semua ini. Ditambah lagi kan pemilu tinggal sebentar, paling nunggu setelah pemilu,” ucap Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus saat dihubungi detikcom, Senin (4/3/2019).

Sampai saat ini, Nasdem belum menjatuhkan pilihan antara Ahmad Syaiku atau Agung Yulianto. Mereka akan mengikuti proses pemilihan di dewan.

“Belum, kita ikut mekanisme yang ada dulu. Kan surat sudah dikirim sudah sampai ke dewan, ke ketua. Nanti tentu dibentuk panitia khusus untuk membahas tata tertib pemilihan,” ucap Bestari.

Bestari mengaku tidak membahas nama karena belum ada pengumuman resmi oleh dewan. Namun, dia telah menetapkan beberapa kriteria bagi wakil gubernur pendamping Anies Baswedan.

“Namanya juga belum resmi. Kalau pertama, kriteria itu dapat kerjasama dengan gubernur, kedua memahami lika liku Jakarta dan masalahnya. lihat track record, kita buka lah. Setelah itu kita tentukan pilihan,” ucap Bestari.

Sebelumnya, dua nama cawagub DKI Jakarta sudah diserahkan ke DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (Pras) mengatakan penentuan wakil gubernur DKI akan ditentukan melalui voting. Pras tidak bisa memastikan wagub baru langsung terpilih pada rapat paripurna.

“Bisa terpilih akan dan tidak terpilih,” kata Pras di kantornya, gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/3)

Pras mengatakan kemampuan cawagub Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto untuk mempersentasikan pengetahuan mengenai DKI Jakarta ke anggota dewan dinilai penting. Dia mengatakan anggota DPRD DKI Jakarta perlu mengetahui cawagub yang diusung oleh PKS tersebut.

“(Mereka) tinggal menjelaskan siapa sih dirinya. Menjelaskan sampai mana pengetahuannya soal Jakarta,” jelas Pras.
(aik/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Alasan SBY Tunjuk AHY Jadi Penanggung Jawab Pemenangan Demokrat

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yufhoyono (SBY) menyerahkan tongkat komando kampanye pemenangan pemilu 2019 kepada putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengungkap  alasan mengapa SBY lebih memilih AHY ketimbang putra keduanya Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Dalam pemenangan pemilu SBY justru menugaskan Ibas dalam Komisi Pemenangan Pemilu (KPP). Sedangkan AHY, mendapat tugas pemenangan pemilu melalui jabatan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma).

Menurut Didik, ada pertimbangan lain hingga akhirnya SBY menunjuk AHY sebagai tonggak pemenangan pemilu. Alasannya, kata dia, AHY dianggap mampu mengatur strategi dan ritme.

“Mas AHY kan memang menjadi komisi pemenangan pemilu kita, itu tugasnya sangat berat dibanding tugas lain, karena harus menentukan strategi, mengatur ritme pertarungan dan bertanggung jawab terhadap rencana aksinya,” kata Didik saat dihubungi, Jumat (1/3/2019).

Didik juga mengungkap alasan kenapa bukan Ibas yang ditugaskan sebagai ketua pemenangan kampanye. Ibas, lanjutnya harus fokus pada pemenangannya sebagai caleg.

“Dan Mas Ibas sendiri strategi kampanye soal dapur Partai Demokrat sendiri, mereka berdua memang menjadi bagian magnet center, pada saatnya nanti Mas Ibas akan memperkuat Mas AHY,” ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Fokus Pengobatan Ani Yudhoyono

Diketahui, SBY memang tengah fokus merawat sang istri Ani Yudhoyono yang sedang sakit kanker darah di Singapura. Terkait Persiapan menghadapi pemilu serentak 17 April nanti, SBY telah memberikan sejumlah pesan.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, surat dituliskan SBY, demi menjawab ketidakhadirannya dalam dua bulan terakhir sisa masa Pemilu 2019, karena harus mendampingi sang istri yang mengidap kanker darah.

“Karena sementara waktu, secara fisik tidak bisa menjalankan kampanye sampai 17 April, oleh karena itu beliau sampaikan pesan untuk memaksimalkan kerja-kerja Partai, DPP sampai ke tingkat ranting,” kata Hinca di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).


Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gara-gara Nomor KTP Direktur Chen Tertukar

Chen pun akhirnya dipaksa sore hari itu juga harus datang ke Kantor Disnakertrans. Dia akhirnya datang membawa dokumen-dokumen ketenagakerjaan ditemani seorang warga negara China bernama A Wei. A Wei sudah lama di Indonesia dan menetap di Surabaya, Jawa Timur. Ia juga memiliki peternakan ayam petelur di Cianjur dengan bendera perusahaan PT Saudara Makmur.

Rupanya, setelah dicek, IMTA yang dimiliki Chen berlaku di perusahaan A Wei. Di PT Saudara Makmur itu pula, Chen punya jabatan sebagai direktur keuangan. “Iya benar, Pak, dia direktur keuangan saya,” kata A Wei seperti ditirukan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Cianjur, Ricky Ardi Hikmat, saat pertemuan di kantor Disnakertrans, itu.

Yang mengejutkan juga, saat Chen menyerahkan akta perusahaan peternakan di Cibokor, Chen bukanlah tenaga kerja, melainkan pemilik peternakan. Jabatannya direktur utama  PT Indah Tunggal Alami, yang membuka peternakan itu sejak 2017. Di bawah Chen, ada beberapa direktur yang semuanya warga negara China. Chen pemilik saham mayoritas di perusahaan tersebut.

“Ternyata dia itu direktur utama sekaligus pemegang saham. Dia sih pegang IMTA, tapi bukan di posisi perusahaan yang sedang kita lakukan pembinaan. Jadi dia itu menunjukkan IMTA, tapi IMTA di perusahaan lain (PT Saudara Makmur). Sama, peternakan juga, tapi beda perusahaan,” ujar Ricky.

Dari hasil pemeriksaan, kata Ricky, dokumen berupa IMTA itu tidak ada masalah karena semua dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan. IMTA milik Chen juga masih berlaku. Hanya sempat terjadi miskomunikasi saja lantaran Chen tidak lancar Bahasa Indonesia sehingga dilakukan klarifikasi. “Makanya kita bingung kok yang ramai malah urusan e-KTP. Dan banyak yang mempertanyakan soal e-KTP Chen ke kami,” jelas Ricky.

Warganet memang ramai mengecek NIK e-KTP milik Chen di sistem Komisi Pemilihan Umum. Nah, ternyata NIK tersebut muncul atas nama Bahar, warga Kelurahan Sayang, Cianjur. Bahar, 47 tahun, yang kesehariannya berdagang bakso keliling, pun bingung namanya muncul di aplikasi KPU dengan NIK milik WNA. “Saya tinggal di sini sejak 1996, tidak ada masalah soal NIK. Baru kali ini saja ada perbedaan. Baru tahu setelah dikabari ketua RT pagi tadi,” begitu kata Bahar, Selasa, 26 Februari 2019.

Bahar bilang selama ini tak ada kendala dalam partisipasi pencoblosan pemilu. Namun, untuk tahun ini, dia sedikit heran karena mendadak NIK-nya berubah di DPT. “Katanya jadi nama China, ya, saya nggak tahu apa-apa. Sebelumnya, nyoblos Pilgub (Jawa Barat) juga nggak ada masalah. Baru kali ini saja tiba-tiba ramai, katanya NIK-nya dipakai orang asing,” ujar Bahar.

Akan Didakwa Korupsi, PM Netanyahu Berdalih Korban Politisasi

Tel Aviv – Kejaksaan Agung Israel mengumumkan akan menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Hal ini bisa memperburuk peluang Netanyahu dalam pemilu bulan April mendatang.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit mengatakan hari Kamis (28/2), dia telah menerima rekomendasi penyidik kepolisian untuk mengajukan tuntutan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dalam tiga kasus korupsi yang berbeda.

Dakwaan itu dapat memberikan pukulan besar bagi prospek Netanyahu dalam pemilihan umum 9 April mendatang. Netanyahu mencalonkan diri untuk masa jabatan ke-empat berturut-turut.

Sidang pengadilan atas dakwaan yang meliputi penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan baru akan digelar setelah pemilihan umum. Sebelumnya Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri. Sidang dapat berlangsung setelah pemilihan 9 April. Netanyahu akan menjadi perdana menteri Israel pertama yang menghadapi kasus di pengadilan saat menjabat.

Netanyahu tuding ada politisasi

Benjamin Netanyahu antara lain diduga telah menerima gratifikasi dari pengusaha kaya dan memberikan kelonggaran regulasi kepada raksasa telekomunikasi Bezeq sebagai imbalan atas liputan pers positif di situs berita anak perusahaan itu, Walla.

Jika terbukti bersalah melakukan suap, Netanyahu bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara dan hukuman maksimal 3 tahun untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Perdana Menteri Israel membantah telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan. Menanggapi pengumuman Jaksa Agung, dia mengatakan telah menjadi korban pembunuhan karakter dan politisasi yang bertujuan untuk menjegalnya pada pemilu mendatang. Dia menyatakan tuduhan terhadapnya akan runtuh seperti “rumah kartu”.

Likud berusaha tunda pengumuman tuntutan

Partai Netanyahu, Likud, menggambarkan tuduhan itu sebagai “penganiayaan politik.”

“Pengumuman Jaksa Agung secara sepihak hanya sebulan sebelum pemilihan umum, tanpa memberi Perdana Menteri kesempatan untuk (sebelumnya) membantah tuduhan-tuduhan palsu ini, adalah intervensi terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu,” kata Likud dalam sebuah pernyataan.

Likud telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung Israel untuk menunda pengumuman dakwaan secara terbuka sampai pemilu usai. Namun pengadilan tinggi Israel menolak permintaan itu dan hari Kamis mengumumkan rencana pengajuan tuntutan terhadap Netanyahu.

hp/rzn (afp, rtr,ap)


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Keluarga Uno di Gorontalo Dukung Jokowi, BPN Prabowo: Acting Saja

Jakarta – Capres petahaha Joko Widodo mendapat dukungan dari keluarga Uno, yang merupakan keluarga dari cawapres saingannya, Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga pun mengaku tak masalah.

“Uno itu kan nama family name. Besar sekali. Sangat besar sekali. Seperti Luhut Binsar Pandjaitan. Apa semua marga Pandjaitan mendukung Pak Luhut? Kan nggak harus. Jadi biasa, kita kan nggak bisa mengontrol pilihan politik keluarga,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa kepada wartawan, Jumat (1/3/2019).

“Ini uno yang mana? bagian tengah, depan belakang?” imbuhnya.


Dian mengatakan perbedaan pilihan politik merupakan hal yang biasa. Hal itu menunjukkan warna demokrasi yang dewasa di Indonesia. Namun, menurutnya, hal itu tak menutupi banjirnya dukungan masyarakat kepada Sandiaga.

“Ini warna demokrasi. Kita nggak harus sama. Ini bagaimana berdemokrasi secara dewasa. Tapi pendukung Mas Sandi ini lebih besar dari yang nggak (dukung). Mas Sandi ini luar biasa, dari pengusaha yang tidak dikenal, jadi cawagub, hingga cawapres,” katanya.

“Kalau mas Sandi muncul, (pendukung) histeris. Saya nggak kecil hati. Ini dinamika dalam keluarga, bukti demokrasi dalam keluarga dan Indonesia,” imbuh Dian.

Selain itu, menurut Politikus PAN itu, dukungan keluarga Uno di Gorontalo itu tak mewakili keluarga Uno seluruhnya. Lagipula, dia meyakini, dukungan keluarga Uno ke Jokowi hanyalah sandiwara semata.

“Kalau misalnya ada yang mendeklarasikan ya bagus, tapi saya tahu keluarga Uno yang di partai Koalisi Indonesia Maju, punya hubungan keluarga dan ‘masa ponakan sendiri nggak dicoblos, masa sepupu sendiri nggak dicoblos’ gitu lho. Kalaupun ada yang mendukung, itu cuma make up aja,” katanya.

“Saya tahu mereka terikat dengan acting bahwa karena partainya berkoalisi dengan itu, jadi tentu saja harus tampak di publik mendukung pasangan Jokowi. Saya tahu itu. Tapi kami biasa saja, ini sebuah realita, kalau tidak, kita tahu lah, kalau nggak dosa-dosa politik akan dibuka, atau diproses secara hukum, karena hukum sekarang kan tumpul ke atas tajam ke bawah,” imbuh Dian.

Seperti diketahui, keluarga Uno di Gorontalo mendeklarasikan mendukung Jokowi untuk menjadi presiden sekali lagi. Jokowi pun hadir dalam deklarasi dukungan itu.

Perwakilan keluarga Uno, Rudi Hartono Uno mengungkap mengapa tak mendukung saudaranya di Pilpres. Sepanjang pembacaan deklarasi yang digelar di Hotel Maqna, Gorontalo, Kamis (28/2) malam itu, teriakan Jokowi menggema ke seluruh ruangan.

“Mencermati kinerja pemerintah Bapak Presiden Joko Widodo selama hampir satu periode ini, terutama perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Provinsi Gorontalo, yang sungguh-sungguh telah kami rasakan selama ini, maka kami keluarga Uno telah bersepakat untuk mendukung sekali lagi Bapak Jokowi sebagai Presiden RI,” ungkap Rudi Uno.

“Memang kami menyadari ada salah satu bagian dari keluarga besar kami yang juga ikut dalam kontestasi pemilihan presiden/wakil presiden saat ini. Namun dengan besar hati, kami harus menyampaikan bahwa kepentingan bangsa dan negara sungguh jauh lebih penting dari sekadar kepentingan keluarga,” sambungnya.
(mae/elz)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Apa Warna Kamar yang Cocok untuk Perempuan Aktif?

Liputan6.com, Jakarta – Tahukah Anda, ternyata warna memiliki pengaruh yang cukup besar dalam psikologi seseorang. Hal ini juga berlaku ketika memilih warna dinding kamar yang sangat membantu dalam menaikkan suasana hati.

Fimela.com menulis, terkait hal tersebut tidak disarankan untuk asal pilih warna kamar karena dapat mempengaruhi mood. Anda termasuk perempuan aktif? Ada beberapa yang disarakan soal pemilihan warna kamar.

Warna yang cocok untuk perempuan aktif tidak lain adalah hijau, toska, ungu, dan biru. Bukan tanpa alasan, tetapi masing-masing warna mempunyai makna tersendiri apalagi sebagai warna kamar.

Warna hijau memberikan efek segar dan teduh, sedangkan warna biru hadir dengan efek menenangkan bagi mereka para perempuan yang penuh semangat. Lantas, warna ungu berarti keseimbangan.

Ungu sendiri dapat dipadu dengan pink muda dan mengarahkan suasana hati untuk beristirahat. Anda ingin memberi kesan ruangan yang luas? Maka pilihlah warna toska. Seperti ungu, toska juga akan mengundang untuk segera istirahat.

Sementara bagi perempuan pasif, keempat warna di atas sangat tak disarankan. Hal ini karena akan membuat mereka kian malas untuk melakukan berbagai hal dan beraktivitas.

Keempat warna itu akan membuat seseorang kian malas bergerak di dalam kamar dan melakukan hal lain. Nah, maka dari itu, pilihan warna cat kamar yang sesuai dengan kepribadian untuk mendukung Anda. (Ivana Okta/Fimela.com)

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Olah Sampah di Jakarta, BPPT Usul Pakai Teknologi Termal

Jakarta – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus mengkaji teknologi pengolahan sampah dengan cepat, tanpa memerlukan lahan yang terlalu luas. BPPT mengusulkan penggunaan teknologi termal.

“BPPT terus mendukung Jakpro guna membangun Kota Jakarta. Kali ini kami juga tekankan pentingnya mengedepankan teknologi yang ramah lingkungan, dalam mengatasi timbunan sampah,” tuturnya di Kantor BPPT, Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis, Jumat (1/3/2019).

Kepala BPPT juga menyebut pihaknya tengah melakukan asistensi dan evaluasi terkait rencana pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) atau Tempat Pengolahan Sampah menghasilkan listrik/PLTSa.
“ITF ini kan nantinya dibangun di tengah kota, salah satunya di kawasan Sunter, lalu Jakarta Barat, Timur dan Selatan juga ya, atau disebut ITF 1,2,3 dan 4. Tentu ini merupakan tantangan besar yang membutuhkan terobosan teknologi untuk mewujudkannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Herman menyebut BPPT mengusulkan penggunaan teknologi termal yang tepat. Hal ini lantaran pembangunan ITF tersebut akan memiliki kapasitas pengolahan 2.000 ton.

“Kami merekomendasikan teknologi yang menggunakan proses termal. Dengan proses ini, timbunan limbah padat (sampah) dalam jumlah besar dapat diubah menjadi panas yang kemudian dikonversikan menjadi energi dalam bentuk energi listrik,” paparnya.

Mengenai keunggulan pengolahan sampah dengan menggunakan proses termal, Direktur Pusat Teknologi Lingkungan BPPT yang juga sebagai Plh Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT, Rudi Nugroho, menyebut ada dua keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan proses tersebut.

“Pertama, sampah dengan jumlah besar dapat dihabiskan dengan singkat. Kedua, diperoleh energi listrik yang dapat dimanfaatkan, baik untuk mendukung proses pengolahan sampah itu sendiri maupun untuk digunakan oleh masyarakat,” urai Rudi.

Teknologi pengolahan sampah dengan proses termal, lanjut Rudi saat ini dipandang paling efektif dan telah banyak digunakan oleh sebagian besar negara maju seperti Jepang, Singapura, Prancis, Austria, Finlandia. Negara-negara maju tersebut menggunakan teknologi incinerator untuk pengolahan sampah.

Teknologi yang dipakai, imbuhnya, menggunakan proses thermal incinerator type stoker grate yang dilengkapi sarana pengendali polusi udara. Dengan teknologi ini, sampah dapat musnah secara cepat, volume berkurang signifikan, dan ramah lingkungan..

“Lebih dari 70 persen pengguna teknologi termal bahkan telah mengkonversikan panas yang dihasilkan untuk selanjutnya diubah menjadi energi listrik,” kata Rudi.

Direktur Utama PT Jakpro, Dwi Wahyu Daryanto mengungkapkan memang kerjasama dengan BPPT untuk membantu pihaknya memilih teknologi yang tepat untuk digunakan dalam ITF. Untuk itu pihaknya menyerahkan pemilihan teknologi ke tangan instansi yang bergerak di bidang teknologi, yaitu BPPT.

“Jakpro ingin melanjutkan kerjasama dengan BPPT dalam menangani Sampah di Kota Jakarta. Dalam 2 tahun ke depan, Jakpro pun mendapat tugas untuk membangun 3 ITF (Intermediate Treatment Facility) sampah di Jakarta,” sebutnya.
(gbr/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>