Keraton Kartasura, Riwayatmu Kini

Solo – Rabu Pahing 17 Muharam 1670 (1745 M) menjadi hari yang bersejarah bagi Kerajaan Mataram Islam. Itulah hari berpindahnya kerajaan tersebut dari Kartasura ke Keraton Surakarta.

Saat itu, rombongan besar mengular, dua ratus prajurit berkuda dan prajurit lima batalion menjadi saksi atas perpindahan itu. Dipimpin raja mereka, Sri Susuhunan Paku Buwana II, beserta keluarga raja dan pejabat Kerajaan Mataram Kartasura.

Seluruh harta kerajaan diboyong. Sepasang pohon beringin yang masih muda, singgasana, bangsal pengrawit, gajah dan burung kesayangan Sri Baginda, arca-arca emas untuk upacara, pusaka Kyai Ppangarab-arab dan pusaka Kyai Butamancak, kitab-kitab pusaka, dan tak ketinggalan pula pusaka Nyai Setomi.

Bedol negara. Tidak hanya keluarga raja dan petinggi kerajaan, tetapi juga tukang patri emas, tukang besi, penjahit, tukang kayu, tukang batu, abdi dalam keraton, peniup terompet, abdi dalem dapur dengan segala perkakasnya, semuanya ikut boyong.

“Ini jalan yang dilalui mereka dua ratus lima puluh tahun yang lalu,” kata Sarosa Suyowiyoto, menunjuk Jalan Slamet Riyadi, Kartasura.

Jalan kabupaten itu membujur Barat ke Timur di sisi utara situs Keraton Kartasura, tidak jauh dari jalan Deandles (Jalan Raya Solo-Semarang). Jika ditarik lurus ke timur, jalan beraspal itu akan tembus sampai di Keraton Surakarta.

Enam puluh enam tahun sebelum peristiwa perpindahan tersebut, Keraton Kartasura secara resmi pertama kali didiami oleh Sunan Amangkurat II (1677-1702) meski pembangunannya belum selesai benar. Pada 11 September 1680, Raja Mataram yang semula bernama Pangeran Adipati Anom menempati Kartasura. Kartasura adalah keraton sekaligus ibu kota baru Kerajaan Mataram pengganti keraton yang lama di Plered, Yogyakarta.

Pemilihan lokasi keraton dan ibukota Kerajaan Mataram yang baru diserahkan kepada tokoh-tokoh kerajaan. Setelah melakukan survei, mereka berembuk dan akhirnya menetapkan tiga lokasi yang dianggap tepat untuk membangun keraton.

Lokasi yang diusulkan adalah Wanakerta, Logender, dan Tingkir. Ketiga lokasi ini semuanya layak dijadikan lokasi baru kerajaan. Logender, misalnya, daerahnya terbuka dan cukup air. Sedangkan Tingkir, selain cukup air wilayahnya juga sejuk. Kondisi yang sama juga ada di Wanakerta. Daerah itu bahkan dekat dengan bekas wilayah Pajang dan Mataram.

Tujuh bulan lamanya keraton dibangun dan mendekati selesai. Bentengnya yang luas dan tebal baru dibuat dari gundukan tanah berkeliling dan disangga dengan papan di luar dan di dalamnya, agar tidak runtuh. Semak berduri mengelilingi bagian depan benteng, dan parit berair mengelilingi seluruh kedhaton. Di luar tembok benteng baluwarti bagian selatan terdapat alun-alun.

Loji Kumpeni terletak agak jauh di bagian utara dari alun-alun utara. Semua bangunan hampir belum ada yang berdinding bata, masih berbilik bambu dan beratapkan rumbia. Keraton Kartasura baru kelihatan megah dan sempurna pada tahun 1682.

Saat Sunan Amangkurat II untuk pertama kali memasuki istananya yang baru, nama Wanekerta diganti menjadi Kartasura Hadiningrat. Dua puluh tiga tahun pemerintahannya penuh dengan pemberontakan demi pemberontakan.

“Semua barang peninggalan keraton Kartasura sekarang berada di Keraton Surakarta. Sebagian disimpan di Museum Radyapustaka (Solo),” ujar Sarosa.

Tebeng atau hiasan pintu Keraton Kartasura, misalnya, sekarang dipasang di bagian atas pintu depan Museum Radyapustaka. Di museum itu juga tersimpan lonceng perunggu besar, kursi meja, perlengkapan kuda, dan wayang kulit. Rongsokan mesin jam yang besar teronggok di salah satu ruang museum. Benda itu pernah diletakkan di alun-alun Keraton Kartasura.

Baca berita menarik lainnya di titiktemu.id.

2 dari 3 halaman

Riwayatmu Kini

Kini, menyaksikan bekas Keraton Kartasura (1680-1745) sungguh menyedihkan. Tembok batu-bata di luar keraton atau baluwarti telah hancur dan rata dengan tanah, hanya menyisakan beberapa bagian di beberapa tempat. Padahal, dulu ukuran tembok luar mencapai lebih 1 km x 1 km. Tinggi benteng itu lebih dari lima meter dengan ketebalan 2,5 meter.  Di atas tembok itulah pada zamannya prajurit keraton melakukan patroli dengan kuda.

Di dalam tembok baluwarti kini dipenuhi dengan perumahan permanen, ladang, dan makam. Selain alun-alun, tempat tinggal puteri keraton (keputren) dan petamanan keraton berubah menjadi permukiman padat. Sitihinggil, tempat yang ditinggikan di depan alun-alun, sebagian telah pula menjadi permukiman. Puing-puing bangunan kuno yang tersisa adalah gedung obat (mesiu), bangunan pos jaga tentara Belanda.

Tak ada kolam penuh air di Balekambang di sisi tenggara keraton. Sebagai gantinya adalah rumah-rumah dan lapangan sepakbola, dan gundukan tanah setinggi lebih dari 20 meter.

Masyarakat sekitar menyebutnya Gunungkunci. Di puncak “gunung” itu terdapat makam keramat. Pada masa kejayaan Keraton Kartasura, Gunung Kunci adalah Segoroyoso atau tempat rekreasi keluarga keraton yang dibangun pada masa Paku Buwana I (1704-1709).

Buku Babad Tanah Jawi menggambarkan kompleks ini sangat kokoh. Bentengnya saja dibuat dua lapis, yakni Baluwarti di bagian terluar dan Sri Manganti pada bagian dalam. Di sekeliling Benteng Baluwarti terdapat parit lebar berair dan tanaman semak berduri sebagai alat pertahanan.

Namun, kini benteng Baluwarti sudah hancur, hanya sekitar 100 meter yang masih berdiri, selebihnya telah menjelma jadi permukiman warga. Di dalam benteng Sri Manganti terdapat bangunan utama keraton, masjid agung, gedong obat tempat menyimpan mesiu, dan sejumlah bangunan pendukung lain.

Keraton Kartasura memang tinggal puing. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali nama-nama toponim. Di dalam tembok Baluwarti misalnya, terdapat tempat-tempat dengan nama Keputren, Sitinggil, alun-alun, Kandangmacan, Sayuran, Bale Kambang, Sanggrahan, Gedung Obat, Pasar, Pelembatok, Sri Penganti, Manggisan, Krapyak, dan Bakalan.

Sementara, bangunan utama keraton atau tempat kediaman raja seluruhnya menjadi area makam kerabat Keraton Surakarta dan penduduk setempat. Salah satunya adalah Kanjeng Raden Ayu Adipati Sedahmirah, pujangga cantik kesayangan Paku Buwana X.

3 dari 3 halaman

Sumbangan Sukarela

Menurut juru kunci, makam-makam penduduk setempat juga banyak yang berasal dari kalangan keraton. Dulu mereka ditugaskan oleh pihak keraton untuk mengurusi keraton Kartasura yang telah ditinggalkan.

Menurut kepercayaan Jawa, bila keraton pusat kejayaan dan kebesaran sebuah kerajaan telah dirusak oleh tangan- tangan kotor, tempat itu sudah tidak boleh didirikan pusat pemerintahan lagi. Dan bekas keraton Kartasura pun kini dijadikan makam.

“Sejak Paku Buwono X wafat, tidak ada lagi yang memperhatikan tempat ini,” kata Haris, abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta yang dipercaya menjadi juru kunci benteng. Haris mengaku telah berupaya sekuat mungkin untuk merawatnya. Namun, karena keterbatasan dana, ia tidak bisa berbuat banyak.

“Selama ini biaya perawatan hanya mengandalkan sumbangan dari pengunjung dan peziarah. Ada juga bantuan dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah, Rp 200 ribu setiap bulan,” kata Haris.

Pemasukan tersebut, menurut Haris, hanya cukup untuk membiayai perawatan ringan. Terlebih sejak 2005 pihak Keraton Surakarta tidak lagi mengizinkan ada aktivitas ziarah malam Jumat ke tempat ini. Praktis, pemasukan yang didapatkan menurun tajam.

“Pendopo yang dibangun Paku Buwono X itu, kondisinya sudah sangat parah. Namun, apa boleh buat, tidak ada dana untuk memperbaikinya,” kata Haris sembari menunjuk sebuah bangunan pendopo kecil di tengah benteng.

Kondisi bangunan yang berjarak sekitar 15 meter dari rumah tinggal Haris itu memang sudah parah. Lantainya yang terbuat dari semen dan batu bata sudah pecah di sana-sini. Kerangka kayu penyangga atapnya sudah mulai miring, sebagian Sudah dimakan rayap.

Untuk membiayai semua pekerjaan perawatan mereka hanya mengandalkan dari sumbangan sukarela para pengunjung. Kalau pun tidak cukup, terpaksa Haris harus merogoh kocek sendiri. Untuk jerih payah yang dilakukannya itu, pihak Keraton Solo memang memberikan gaji kepada Haris, meski sangat minim.

“Gaji saya dari keraton hanya Rp 100 ribu per bulan, kemudian bantuan dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah Rp 200 ribu setiapbulan,” ujar Haris.

Kondisi di bekas keraton itu kini sepi, kalau pun ada pengunjung biasanya tidak lama. Ada juga beberapa wisatawan asing yang datang, sementara untuk domestik biasanya berasal dari pelajar.

“Para pelajar biasanya datang bulan April dan Mei, untuk mengetahui sejarah petilasan ini,” ujarnya.


Simak video pilihan berikut ini:

Polda Maluku Antisipasi Rencana Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Maluku – Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir masih memiliki pengaruh di kalangan yang seideologi dengan pria 81 tahun itu. Namun, pemerintah sudah memperhitungkan risiko-risikonya. Salah satunya dengan memetakan risiko dan pencegahannya.

Oleh karena itu, Polda Maluku mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pembebasan Abu Bakar Baasyir terealisasikan. Meski Kepala Bagian Humas Polda Maluku, AKBP Sabtu Ohoirat mengatakan, masyarakat Maluku tidak akan terpengaruh dengan informasi pembebasan Baasyir.

Menurut dia, keeratan kerukunan antarumat beragama di Maluku menjadi bentengnya.

“Orang Maluku sudah dewasa, dan tidak akan lagi terprovokasi,” kata Ohoirat kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Dia menyontohkan saat Pemilihan Kepala Daerah di Maluku 2018 kemarin. “Pilkada sudah membuktikan, Maluku adalah daerah paling aman, jadi tak usah terpengaruh dengan hal-hal di luar Maluku,” ujar dia.

Walaupun demikian, demi memastikan kondisivitas di lapangan, Ohoirat memastikan Polda Maluku tetap memantau situasi.

“Ya, menyangkut teroris (Abu Bakar Baasyir) ini kan sering orang berpandangan macam-macam, tapi selama ini kan Maluku aman dan tidak perlu terpengaruh, jika ada hal-hal yang mencurigakan segera sampaikan kepada pihak kepolisian,” kata Ohoirat.

2 dari 3 halaman

Kata Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir masih memiliki pengaruh di kalangan jamaah yang seideologi dengan pria 81 tahun tersebut. Namun, pemerintah sudah memetakan risiko dan pencegahannya.

“Ya, apapun, beliau (Baasyir) masih punya pengaruh, buktinya waktu di Nusakambangan juga masih banyak yang datang kan? Akan tetapi, aparat sudah memitigasi itu,” kata Moeldoko usai menjadi pembicara diskusi di acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu (19/1/2019).

Sementara terkait dengan kekhawatiran sejumlah pihak akan meningkatnya penyebaran paham radikal ketika Abu Bakar Baasyir dibebaskan, Moeldoko berjanji pemerintah tidak akan longgar dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan terorisme.

Presiden Joko Widodo, lanjut dia, tetap menjalankan komitmennya dalam memperketat pengawasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Tanah Air.

“Bukan berarti pembebasan Baasyir itu, terus kita kendor dalam konteks penanggulangan dan pengawasan, tidak, tidak. Komitmen Presiden untuk tidak memberi ruang kepada kelompok radikal dan terorisme itu tidak pernah berubah,” ucap mantan Panglima TNI itu seperti dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, keputusan Jokowi untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir merupakan salah satu bentuk penanggulangan terorisme lewat pendekatan yang lembut.

“Seperti disampaikan Pak Jokowi kemarin (dalam debat capres cawapres) bahwa dalam konteks penanggulangan terorisme itu bukan hanya pendekatan hard, melainkan juga ada pendekatan soft, yaitu bagaimana preventif dilakukan,” ujar Moeldoko.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

AHY: Gresik-Tuban Miliki Potensi Suara untuk Caleg Demokrat

Surabaya – Komdanan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhono (AHY) akan melanjutkan safari politik di Kawasan Pantura, Jawa Timur. AHY akan mengawali kunjungannya ke Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro.

“Selama saya datang ke Jawa Timur wilayah itu belum saya datangi. Tapi bukan karena itu, tetapi berdasarkan hasil survei internal kami bahwa kabupaten-kabupaten tersebut memiliki potensi yang baik untuk caleg-caleg kami yang berjuang di sana.” kata AHY kepada wartawan di Surabaya, Selasa (22/1/2019).

AHY akan terjun langsung ke kawasan pantura untuk mengawasi dan memberikan motivasi kepada caleg-Caleg Demokrat. AHY yakin para caleg Demokrat akan sukses dalam Pileg nanti.

“Saya akan datang untuk memberikan motivasi secara langsung dan menyakinkan agar mereka sukses untuk mendapatkan kursi DPR RI maupun DPRD,” ujar AHY.

Menurut AHY, kabupaten-kabupaten yang akan dikunjungi memiliki nilai-nilai demografis yang dinamis. Sebab, daerah yang tergabung dalam Dapil XII dan XIII itu merupakan kantong-kantong suara pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Itulah alasan kenapa saya kunjungi kawasan tersebut. Tetapi kunjungan di Jawa Timur bukan kali ini saja. Sebelumnya sudah sering, tetapi ke depan terus saya lakukan kembali sampai dengan April 2019 ini,” ungkap AHY.

AHY juga menyampaikan, jika dalam Pemilu 2019 nanti, akan sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebab tahun ini akan berbarengan dengan pemilihan presiden.

“Sistem pemilu tahun 2019 ini, sangat berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Ketika pemilihan presiden dilakukan serentak dengan pemilihan anggota legislatif, maka bisa dibayangkan konsekuensinya bagi parpol-parpol yang tidak punya kader intinya sebagai capres atau cawapres,” ungkap AHY.

AHY menyebut wajar jika Pemilu 2019 ini mayoritas survei menyatakan hanya ada dua partai yang mendapatkan dampak positif secara elektoral. Dua parpol dimaksud yakni Gerindra dan PDIP.

“Dampak positif secara elektoral dari dampak efek ekor jas dari pilpres hanya ada dua partai politik yaitu PDIP yang punya Pak Jokowi sebagai capres dan Partai Gerindra yang punya Pak Prabowo sebagai capres. Partai Demokrat dan partai-partai lain di dalam koalisi harus berjuang,” tandasnya.
(zak/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Najwa Shihab Calon Moderator Debat, Sandi: Mereka Jurnalis Independen

Karawang – Nama jurnalis Najwa Shihab dan Tommy Tjokro menjadi calon moderator untuk debat kedua Pilpres 2019 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Cawapres Sandiaga Uno menilai Nana, sapaan akrab Najwa, merupakan jurnalis independen.

“Nana sama Tommy kenal dengan baik. Mereka jurnalis yang independen,” kata Sandiaga di Desa Gintung Kerta, Klari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (22/1/2019).

Meski demikian, Sandiaga mengatakan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN)-lah yang bisa melihat rekam jejak keduanya sebagai moderator debat. Pihaknya akan mengikuti keputusan final KPU.
“Tapi mungkin tim BPN yang lebih kompeten melihat rekam jejaknya. Saya ikut saja keputusan KPU seperti apa,” kata Sandi.

Ketua KPU Arief Budiman membenarkan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi alternatif moderator di debat capres-cawapres putaran kedua. Nama keduanya diusulkan oleh televisi penyelenggara.

Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun, secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua agar waktu debat lebih efisien.

“Ya bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi, kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu, silakan… silakan tanya-jawab,” kata Arief di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Munculnya nama Najwa menuai penolakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses pasangan nomor urut 02 itu menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU mencari figur presenter lainnya.

“Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014,” sebut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

Debat kedua akan dilaksanakan pada 17 Februari 2019. Tema yang diangkat adalah energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur. Debat akan berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta.
(idn/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Suap PLTU Riau 1, Eni Saragih Minta Jatah ke Johannes Kotjo untuk Idrus Marham

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih membenarkan telah meminta uang USD 3 juta kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membiayai Idrus Marham maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. 

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awalnya menampilkan percakapan Whatsapp Eni dengan Johannes Budisutrisno Kotjo atau akrab disapa Kotjo. Namun, karena permintaan uang secara mendadak, Kotjo tidak menyanggupinya.

“Waktu itu memang sama pengkondisian juga kalau Pak Idrus jadi ketua umum, tapi memang tidak diberikan Pak Kotjo kepada saya,” ujar Eni Saragih di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, saat memberikan keterangan sebagai terdakwa, Selasa (22/1/2019).

Beberapa hari kemudian, Eni mengaku semakin intens berkomunikasi dengan Idrus jelang munaslub Golkar dengan agenda pemilihan ketua umum untuk menggantikan Setya Novanto yang tersandung kasus korupsi e-KTP.

Namun, semakin mendekat perhelatan munaslub, peta politik internal Golkar berubah. Para kader justru memutuskan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Permintaan uang “pengondisian” kursi ketum untuk Idrus pun dibatalkan Eni. 

“Jadi memang permintaan saya itu saya sampaikan ke Pak Kotjo tidak jadi karena arah politik berbeda,” kata Eni Saragih.

2 dari 3 halaman

Dakwaan

Sebelumnya, Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap Rp 4,750 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Uang yang diterima Eni itu untuk munaslub Golkar Rp 2 miliar, biaya pilkada suami Eni di Kabupaten Temanggung Rp 2 miliar, Rp 200 juta dan Rp 500 juta kepentingan pribadi. 

Atas perbuatannya, dia didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Eni juga didakwa menerima gratifikasi Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu sejak menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Penerimaan graritifikasi tersebut diperuntukan biaya pencalonan M Al Khadziq, suami Eni, sebagai calon Bupati Temanggung.

Gratifikasi pertama pada Mei 2018 dari Prihadi Santoso sebagai Direktur PT Smelting sebesar Rp 500 juta. Pemberian gratifikasi secara bertahap. 

Gratifikasi kedua berasal dari Herwin Tanuwidjaja selaku Direktur PT One Connect Indonesia sebesar SGD 40 ribu dan Rp 100 juta.

Gratifikasi kembali diperoleh Eni dari Samin Tan selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal sebesar Rp 5 miliar. Terakhir, gratifikasi Rp 500 juta berasal dari Iswan Ibrahim yakni Presdir PT Isargas. 

Atas perbuatannya Eni didakwa melanggar Pasal 12 B ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.


Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

6 Fungsi Partai Politik di Indonesia sebagai Negara Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta Partai politik merupakan sebuah organisasi yang menjalani sebuah ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Partai politik dapat juga dikatakan suatu kelompok yang telah teroganisir dengan anggota-anggotanya yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Partai politik juga bisa didefinisikan sebagai perkumpulan yang memiliki asas yang sama, sehaluan di bidang politik, baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Jadi bisa dikatakan, fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas.

2 dari 4 halaman

Partai Politik di Indonesia

Partai politik di Indonesia sendiri adalah organisasi yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sekarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu, untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian ini tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Nah, untuk melakukan Pemilihan Umum, partai politik sendiri wajib memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan proses verifikasi. Proses verifikasi sendiri terdiri dari dua tahap, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Melalui definisi yang telah dijelaskan tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan dari dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Indonesia.

Di samping itu, fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi juga perlu ditata dan disempurnakan dengan diarahkan pada dua hal utama, seperti yang dijelaskan di Penjelasan Umum Undang-undang 2/2011.

Indonesia sebagai Negara demokrasi selalu menyimpan berbagai masalah mulai dari perbedaan dan persaingan. Masalah seperti itu tidak dapat dipungkiri juga menyerang negara-negara di dunia yang menganut sistem demokrasi.

Oleh karena itu, partai politik dengan segala perannya, mulai dari menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, hingga kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah, dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalankan segala kegiatan politik dalam berbangsa dan bernegara.

Nah, partai politik sendiri memiliki beberapa fungsi khususnya di dalam Negara demokrasi. Berikut Liputan6.com, akan mengulas fungsi partai politik di dalam Negara demokrasi sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Senin (21/1/2019).

3 dari 4 halaman

Politik sebagai sarana sosialisasi dan membangun komunitas

1. Sarana Komunitas Politik

Dalam sistem demokrasi yang dimiliki seperti Indonesia ini, fungsi partai politik adalah untuk menyalurkan berbagai macam suara maupun aspirasi masyarakat agar sampai ke pemerintah.

Selain itu, partai politik juga berfungsi untuk menyebarluaskan keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka dalam hal ini fungsi partai politik berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat.

Jika partai politik tidak berfungsi demikian, maka akan terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan partai politik untuk kepentingan kelompok maupun golongan.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Sosialisasi politik dapat membentuk budaya politik suatu negara. 

3. Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik lainnya adalah sebagai wadah untuk menampung dan penyeleksian kader-kader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu.

Partai politik memperluas perannya dalam membuka kesempatan bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi politik dalam suatu negara. Partai politik senantiasa melahirkan kader-kader yang potensial dalam setiap perkembangannya dalam persaingan perpolitikan. Hal itu dilakukan dengan merekrut anggota-anggota muda yang berbakat dan memberikan pembekalan kader-kader muda.

4 dari 4 halaman

Politik sebagai sarana berpartisipasi dan pengatur konflik

4. Sarana Pengatur Konflik

Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat tentunya menjadi hal yang wajar. Ragam suku, etnis, budaya, status sosial, dan lain-lain tentunya tidak jarang menimbulkan  berbagai permasalahan yang dapat mengancam persatuan bangsa, maka dari itu partai politik dituntut untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, minimal dapat meredakan dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai. 

Perbedaan dan persaingan ini selalu menjadi hal yang harus ditangani partai politik sebagai wujud perdamaian politik suatu negara. Fungsi partai politik harus mampu menciptakan suasana harmonis diantara kalangan masyarakat serta mencontohkan persaingan-persaingan sehat dalam mencapai tujuan.

5. Sarana Kontrol Politik

Fungsi partai politik di Negara demokrasi seperti ini adalah untuk membantu mengingatkan dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena dalam menetapkan keputusan-keputusan maupun kebijakam terkadang terjadi kesalahan maupun kekeliruan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Disinilah fungsi partai politik sangat dibutuhkan. Kontrol kebijakan dilakukan untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah yang dapat merugikan rakyat. Selain itu, partai politik juga melakukan pengawasan serta pertinjauan terhadap pelaksanaan jalannya kepemerintahan agar dapat berjalan baik sebagaimana mestinya.

6. Sarana Pertisipasi Politik

Partai politik berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan partai politik menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional. 

Negara dengan sistem demokrasi tentunya membutuhkan peran partai politik sebagai penampung suara masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah. Tanpa adanya partisipasi ataupun keterlibatan partai poltik, kebijakan-kebijakn yang dibuat pemerintah tentunya tidak dapat di ubah jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Reporter: Nisa Mutia sari

Apa Saja Upaya Facebook Amankan Platform Jelang Pilpres 2019?

Liputan6.com, Jakarta – Facebook melakukan berbagai upaya untuk mengamankan platform-nya dari konten-konten hoaks dan ujaran kebencian yang memecah belah, terutama menjelang pemilu legislatif dan presiden 2019.

Director Global, Politic and Government Outreach Facebook Katie Harbath menyadari, sejumlah orang menggunakan platform Facebook secara tidak bertanggung jawab dan mengganggu jalannya demokrasi.

Fokus utama Facebook adalah memberantas kabar hoaks dan ujaran kebencian yang begitu meresahkan belakangan ini.

“Langkah pertama yang kami adalah dengan menghapus akun palsu,” kata Harbath dalam acara Pemuda Memilih di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Dia lebih lanjut mengatakan, orang-orang tidak bertanggung jawab biasanya menggunakan nama palsu.

Dalam mengenali hal ini, Facebook memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Kalau ada perilaku menyimpang, misalnya saat ada akun yang baru daftar melakukan perilaku menyimpang seperti meng-add semua orang ke daftar pertemanan atau membuat dan mengunggah banyak posting-an di banyak grup, itu perilaku abnormal dari akun tersebut,” kata Harbath.

Oleh karenanya AI berupaya mengidentifikasi perilaku abnormal tersebut sebagai sinyal, untuk menentukan keaslian sebuah akun.

Total, hingga kuartal 1 2019, Facebook telah menghapus 753,7 juta akun palsu di dunia, di mana 98 persennya dihapus setelah melalui identifikasi tim Facebook yang kini berjumlah 30 ribu orang, bukan dari hasil pelaporan pengguna lainnya.

2 dari 3 halaman

Kurangi Penyebaran Konten Hoaks dan Misinformasi

Untuk mengamankan suasana pilpres 2019, Facebook juga menangani peredaran hoaks.

Raksasa media sosial besutan Mark Zuckerberg ini menggunakan machine learning untuk mendeteksi keaslian informasi yang dibagikan.

Selain itu, Facebook juga bekerja sama dengan pemeriksa fakta pihak ketiga.

Di Indonesia Facebook bekerja sama dengan Tirto, AFP, Liputan6.com, Kompas, Tempo, dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Ketika ada konten yang dikategorikan sebagai hoaks atau misinformasi, Facebook akan mengurangi distribusi atau penyebaran berita tersebut di feed sehingga menurunkan potensinya untuk terbaca pengguna lain.

“Motivasi orang untuk menyebarkan hoaks adalah untuk mendapatkan keuntungan materi. Dengan mengurangi distribusi, kami juga menghapus kemungkinan orang untuk mendapatkan keuntungan materi dari penyebaran hoaks,” tutur Harbath.

Selanjutnya, pihak Facebook akan mengirimkan notifikasi jika ada pengguna yang mencoba membagikan atau telah membagikan konten yang dikategorikan sebagai hoaks atau misinformasi. 

3 dari 3 halaman

Tekan Peredaran Ujaran Kebencian

Facebook melakukan upaya lainnya, yakni menekan peredaran hate speech atau ujaran kebencian di platform-nya.

Salah satunya, jejaring sosial yang punya 115 juta akun di Indonesia ini bekerja sama dengan sejumlah stakeholder, salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Harbath mencontohkan, dalam kasus di Brasil, yakni saat dua putaran pilpres, pihaknya mengidentifikasi ada kenaikan jumlah konten ujaran kebencian.

“Langsung Facebook bekerja sama sistem otomasi dan Bawaslu setempat untuk mengidentifikasi ujaran-ujaran kebencian. Pendekatan ke negara, ini juga yang akan dilakukan di Indonesia untuk menekan hate speech,” tuturnya.

Facebook juga mulai transparansi terhadap iklan dan halaman di Facebook, memperkuat penegakan hukum terhadap iklan yang tidak pantas, hingga mendukung keterlibatan sipil di Facebook.

(Tin/Jek)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Keliling Jatim, Sandiaga Sebut Pilpres 2019 Mirip Pilkada DKI 2017

Liputan6.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno selama tiga hari ini telah menghabiskan waktunya untuk mengunjungi sejumlah titik di tiga daerah yaitu Surabaya, Madura dan Sidoarjo.

Pada titik terakhir, Sandiaga menghadiri rapat koordinasi pembekalan pimpinan organisasi relawan Prabowo-Sandi seJawa Timur bersama SandiagaUno di Juanda Sidoarjo, Jawa Timur.

Dihadapan ratusan pendukungnya, Sandiaga menyampaikan bahwa dinamika pilpres kali ini hampir sama dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, yang pada ujungnya mengalahkan petahana.

“Survei yang tidak digoreng-goreng menunjukkan bahwa kita terus naik, sementara kubu sebelah, tidak usah kita sebutkan, tapi yang jelas kita naik. Menunjukkan bahwa ini mirip-mirip Pilgub DKI Jakarta,” tutur Sandiaga, Senin (21/1/2019) petang.

Sandiaga mengatakan, tren kemenangan mulai terlihat seperti di Pilkada DKI. Dia optimistis di Jawa Timur Prabowo-Sandiaga menang. Menurutnya, siapa yang mampu memenangkan suara di Jatim maka secara nasional akan menang.

“Yang bekerja ini seluruh sinergi dan isu utamanya adalah ekonomi,” ucap Sandiaga.

Ketua Sahabat Relawan Prabowo-Sandi Jawa Timur, Fauzi Mahendra menambahkan, rapat koordinasi relawan se-Jatim dilakukan sebagai penguatan gerakan untuk memenangkan suara saat pemungutan suara nanti.

“Harapan dari agenda Bang Sandi bagaimana mengatur door to door satu-satu ke relawan,” kata Fauzi.

Fauzi menegaskan bahwa tujuan dari rakor ini adalah mengatur strategi dan sinergitas para pimpinan relawan agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Sedikitnya 2,1 juta relawan terkoordinasi di Jatim untuk memenangkan Prabowo-Sandi.

“Karena yang jalan memang relawan dari emak-emak pasar, dan kedua anak muda milenial, yang mampu mendongkrak suara. Ketiga, karena Bang Sandi setiap kunjungan targetnya sepuluh titik,” ujar dia.

2 dari 3 halaman

Keluhan Petani Garam

Sementara, saat kunjungannya ke Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Sandiaga mendapat keluhan dari para petani garam. Mulai dari soal harga, infrastruktur hingga impor garam.

“Baru pertama kali ini calon wakil presiden menyambangi petani garam yang sangat butuh perhatian pemerintah. Kami minta jika bapak nanti terpilih segera stop impor garam dari Australia dan India,” kata Ketua Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (APGASI) Syaiful Rahman, Senin 21 Januari 2018.

Satu persatu petani mencurahkan keinginan untuk lebih sejahtera mengais rezeki dari menjadi petani garam.

“Dari tahun ke tahun nasib petani garam semakin memprihatinkan. Maka nanti bapak Sandiaga terpilih, mohon perhatikan petani garam,” jelasnya.

Oleh karena itu, apabila Sandiaga nanti terpilih sebagai wakil presiden diharapkan memilih menteri yang berpihak kepada petani garam. Supaya nasib petani garam menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, kebutuhan infrastruktur untuk petani garam memang perlu dipenuhi, seperti, irigasi dan jalan agar saat hendak mengangkut garam mobil bisa dekat tambak. Karen jika tidak ada jalan yang bisa dilintasi truk, petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar kuli angkut.

“Harga garam sudah murah, kami masih harus mengeluarkan biaya angkut. Ya tetap saja sengsara petani garam ini,” kata Ahmad Sukardi, salah seorang petani garam asal Kabupaten Sampang.

Sandiaga mengaku prihatin sekali terhadap nasib petani garam di Pulau Madura. Maka seharusnya ada solusi bagi mereka, karena 60 persen konsumsi garam di Indonesia itu dari Pulau Madura.

“Saya berkomitmen, jika nanti terplilih akan pilih menteri-menteri yang berpihak kepada rakyat. Tidak menyia-nyiakan petambak garam, seba kami dipilih oleh rakyat dan tidak akan mengkhianati rakyat,” kata Sandi.

Reporter: Mohamad Fahrul, Dian Kurniawan

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Buat Si Kecil Semangat dengan 5 Menu Sarapan Enak Ini

Jakarta – Sebelum memulai aktivitas di sekolah, Ibu bisa mendongkrak semangat anak lewat menu sarapan enak. Beberapa menu bisa sarapan praktis ini juga mudah dibuat.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membuat menu sarapan untuk si kecil yang sedang duduk di bangku SD. Mulai dari pemilihan bahan, kandungan nutrisi, rasa dan pastinya harus mudah dibuat.

Beberapa resep menu sarapan ini bisa jadi rekomendasi saat Ibu bingung menyiapkan menu sarapan.

1. Kentang Panggang Pizza

Buat Si Kecil Semangat dengan 5 Menu Sarapan Enak IniFoto: istock

Kentang panggang bisa jadi pilihan pertama. Buat kentang menjadi sajian menarik misalnya dengan cara dipanggang dan diberi berbagai topping.

Buat kentang panggang semakin menggoda dengan topping saus pizza dan keju mozzarella. Sajikan hangat saat keju masih meleleh. Buah hati pasti lahap menyantap kentang panggang ini. Yuk lihat resep lengkapnya di sini.

2. Kroket Mozzarella

Buat Si Kecil Semangat dengan 5 Menu Sarapan Enak IniFoto: detikFood

Nutrisi lengkap bisa didapatkan dari sajian ini. Ada sumber karbohidrat, protein hingga serat sayuran dalam camilan gurih ini.

Kroket mozzarella pasti disuka anak-anak. Selain bisa jadi menu sarapan, kroket ini juga bisa jadi ide bekal untuk anak. Kalau berniat membuatnya, coba lihat resep lengkapnya dulu di sini.

3. Nasi Goreng Sosis

Buat Si Kecil Semangat dengan 5 Menu Sarapan Enak IniFoto: detikFood

Nasi goreng tak pernah gagal menggoda si kecil. Aroma nasi goreng yang gurih pasti menggoda dan membuat ia semangat menghabiskan menu sarapannya.

Potongan sosis sapi dan irisan telur pada nasi goreng ini bisa jadi asupan energi sebelum anak memulai kegiatan belajar. Yuk, bikin nasi goreng sosis dengan resep praktis ini.

4. Sup Bola Ayam Makaroni

Buat Si Kecil Semangat dengan 5 Menu Sarapan Enak IniFoto: detikFood

Cuaca dingin di musim hujan membuat sajian sup paling pas dinikmati. Hangatnya sup berkuah kaldu makin enak diberi isian bola-bola ayam dan aneka sayuran.

Selain teman makan nasi, semangkuk sup hangat ini bisa juga jadi menu sarapan. Selain kenyang, makan sup ini juga bikin perut nyaman. Cek resep lengkapnya di sini dan jadikan santapan pagi ini.

5. Nugget Ikan

Buat Si Kecil Semangat dengan 5 Menu Sarapan Enak IniFoto: detikFood

Kalau si kecil tidak terlalu suka makan ikan, coba buatkan nugget ikan yang gurih renyah ini. Gunakan ikan dori atau tenggiri yang berdaging tebal dan manis.

Nugget ikan ini enak dimakan hangat bersama cocolan saus sambal dan mayonaise. Nugget ikan bisa jadi menu sarapan enak dan cocok dipadu bersama kentang goreng. Buat sekaligus dalam jumlah banyak dengan resep ini, agar bisa jadi stok di rumah.

(dvs/adr)