Pemilih Termakan Hoaks, 1 TPS Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

“Kami dalam hal PSU, masih dalam kajian dan kami dalami, kemudian kami akan putuskan apakah akan diusulkan PSU atau tidak, melalui Panwas TPS dan Panwascam ya. Hari ini kita kaji,” ucap Miftah.

Dia menjelaskan, PSU bisa disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran khusus di TPS. Contohnya, penghitungan suara yang tidak valid, petugas KPPS yang terindikasi melakukan pelanggaran, dan pelanggaran peserta pemilu yang yang berakibat kepada potensi perubahan perolehan suara.

“Di TPS 10 itu ada yang tidak punya hak pilih tapi bisa memilih,” ujarnya.

Miftahudin mengemukakan, di Banyumas dari 5.437 TPS ada 23 kejadian khusus yang dilaporkan oleh jajaran panwas. 23 kejadian khusus itu tengah dirapatkan di Panwas TPS, desa dan selanjutnya akan diplenokan di Bawaslu Banyumas.

Kejadian khusus itu diantaranya, ada suara dobel, pemilih yang didampingi tetapi tidak mengisi form C3, tertukarnya sampul surat suara, pemilih yang ditolak memilih, ada pula kasus kekurangan suara lantaran hanya masuk dalam DPTb, serta kasus lainnya.

Meski begitu, Miftahudin mengatakan secara umum pelaksanaan Pemilu di Banyumas berlangsung kondusif.

“Perlu ditekankan bahwa ini baru potensi ya, PSU itu kan ada beberapa penyabab. Makanya sedang kita dalami,” ucapnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Viral Video Polisi Tolong Nenek yang Kesasar saat Berangkat ke TPS

Partisipasi Pemilih di Jabar Capai 75 Persen

Liputan6.com, Bandung Tingkat partisipasi pemilih di Pilpres 2019 di Jawa Barat mencapai 75 persen. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Rifqy Ali Mubarok.

Rifqy menjelaskan, penilaian tingkat partisipasi itu berdasarkan hasil monitoring di wilayah Bandung Raya serta laporan dari kabupaten/kota lain di Jabar.

“Berdasarkan hasil survei di TPS sampai jam 12 siang itu sudah 75 persen pemilih yang sudah menggunakan hak pilih. Jadi kalau dirata-ratakan bisa jadi 70 persenan,” ujar Rifqy di Bandung, Rabu (17/4/2019).

Jika dibandingkan dengan Pemilu 2014 lalu, Rifqy mengatakan tingkat partisipasi masyarakat di pemilu kali ini meningkat. Jumlah warga yang tidak menggunakan suaranya mencapai 30 persen.

“Kalau sekarang bisa lah sampai 25 persen yang tidak memilih,” katanya.

Ia menambahkan, KPU Jabar menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 ini mencapai 77 persen.

“Targetnya 77 persen, kita bisanya di tahun-tahun lalu di angka 70. Itu karena ada kabupaten yang tidak bisa naik partisipasinya,” ungkapnya.

Rifqy menyebutkan, hasil monitoring juga menunjukkan masih ada persoalan di sejumlah daerah terkait surat suara, salah satunya di Kabupaten Cianjur dan Purwakarta.

“Terkait kekurangan surat suara, kita sudah sampaikan supaya bisa memenuhi kekurangan tersebut dari TPS-TPS sekitar yang masih berasal dari satu kelurahan atau kecamatan. Maka kemudian kita perintahkan untuk menunggu apabila ada surat suara yang masih tersisa yang tidak digunakan,” katanya.

Namun menurutnya, kekurangan surat suara sudah bisa diatasi. “Ini kan partisipasi tidak 100 persen, paling di angka 70-75 persen yang kita pantau. Maka ada sisa surat suara tersisa inilah yang diharapkan bisa didistribusikan untuk memenuhi kekurangan tadi,” katanya.

Sementara itu, terkait perhitungan suara KPU sudah menetapkan alur mulai dari tingkat terendah di TPS hingga tingkat nasional.

“Perhitungan suara sudah mulai dari jam 1 di tingkat TPS. Mulai dari surat suara pilpres, DPR, berarti kemungkinan bisa selesai pukul 23.00 WIB,” kata Rifqy.

Ia memperkiran penghitungan di TPS akan selesai dini hari. Setelah itu, pihaknya bisa merekap dan melakukan real count Pemilu 2019, berdasarkan data dari tingkat TPS yang dihitung dan direkap secara berjenjang.

“Kita masih menunggu selesai dari TPS, ketika hasil c1-nya sudah selesai baru kita mulai real qount, tapi bersifat sementara. Perhitungan manual tetap adalah yang resmi,” ujarnya.

* Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini

KPU Sebut Antusiasme Pemilih di Pemilu 2019 Tinggi

JakartaKPU menyebut antusiasme pemilih di Pemilu 2019 tinggi. KPU berharap angka partisipasi Pemilu kali ini mampu melampaui target 77,5%.

“Jumlah pemilih menggunakan hak pilih, berdasarkan pengamatan pada beberapa TPS terlihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi. Diharapkan partisipasi mampu mencapai target yang ditetapkan KPU sebesar 77,5%,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Arief menyebut data partisipasi pemilih di luar negeri mencapai 65 persen. Namun, dia menyebut jumlah ini baru berdasarkan laporan 67 Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN).

“Partisipasi pemilih di luar negeri itu sudah mencapai di atas 65 persen. Tapi laporan ini baru berasal dari 67 PPLN, dari total 130 PPLN yang kita bentuk untuk menjalankan pemilu,” kata Arief.

Arief mengatakan pihaknya meminta maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan, selain itu dia juga menyampaikan terima kasih kepada petugas yang bekerja. Namun, Arief meyakinkan bahwa seluruh penyelenggara pemilu bersifat profesional dan menjaga integritas.

“Kami ingin menyampaikan permohonan maaf, apabila selama proses penyelenggaraan Pemilu sampai dengan hari ini yang nanti akan masih kita terus lanjutkan. Apabila hal-hal ada yang kurang berkenan selama proses penyelenggaraan Pemilu sampai dengan tanggal 17 April 2019,” kata Arief.

“Penyelenggara Pemilu KPU beserta jajarannya KPU provinsi, kabupaten/kota PPK, PPSS dan KPPS memegang teguh prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang terus bekerja terbuka atau transparan berintegritas profesional dan tetap menjaga independensinya,” sambungnya.

(dwia/dnu)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemilih Pemilu 2019 di Lapas Lowokwaru Malang Berkurang Separuh

Liputan6.com, Malang – – Seribuan lebih narapidana di Lapas Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, tercatat jadi pemilih pada pemilu 2019 ini. Ada 11 tempat pemungutan suara (TPS) yang disediakan bagi mereka yang hendak menyalurkan hak pilihnya.

Jumlah pemilih pemilu 2019 di Lapas Lowokwaru Malang itu menyusut separuh dari jumlah semula. Awalnya penyelenggara pemilu mendata ada 2.272 pemilih. Namun malam hari jelang pencoblosan dipastikan hanya 1.032 narapidana yang bisa mencoblos hari ini.

“Data dua ribuan itu mengacu pemutahiran data pemilih Komisi Pemilihan Umum pada Januari silam. Kalau sekarang ya tinggal seribuan itu,” kata Kepala Lapas Lowokwaru Malang, Yudi Suseno di Malang, Rabu (17/4/2019).

Jumla pemilih tersisa itu setelah malam hari sebelumnnya ada verifikasi ulang antara lapas dengan KPU. Pengurangan disebabkan beberapa hal. Ada lebih dari 200 narapidana yang bebas dan juga 200 lebih narapidana pindah lapas sebelum pelaksanaan pencoblosan.

“Sisa lainnya juga karena ada yang tidak terdata atau tak bisa menunjukkan dokumen kependudukannya,” ujar Yudi.

Jumlah 11 TPS yang didirikan di dalam lapas juga jauh lebih banyak dibanding saat pemilihan gubernur 2018 silam. Saat pilgub hanya ada 4 TPS saja yang disiapkan di dalam lapas. Penambahan tempat pemungutan itu agar antrean pemilih tidak terlampau panjang.

“Kalau pilgub kan hanya satu jenis surat suara saja. Sedang pemilu 2019 ini kan ada surat suara presiden, legislatif sampai DPD,” tutur Yudi.

Ia optimis proses pemungutan suara bisa selesai sesuai jadwal pukul 13.00. Kemudian tinggal melanjutkan dengan pemungutan suara. Diyakini tidak ada kendala berarti penyelenggaraan pemilu 2019 di Lapas Lowokwaru ini. Tingkat partisipasi dipastikan seratus persen.

“Ya semua narapidana pasti mencoblos. Soal apakah benar-benar dimanfaatkan suara mereka di dalam bilik itu urusan masing-masing,” ujar Yudi.

* Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini

Alasan Penggunaan Tinta Kunyit untuk Pemilih Pemilu 2019 di Cirebon

Liputan6.com, Bandung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat memastikan logistik pemungutan suara Pemilu 2019 berjalan lancar. Namun, khusus untuk empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Cirebon, panitia setempat akan menggunakan sari kunyit sebagai pengganti tinta sebagai penanda warga sudah mencoblos.

“Di Cirebon, Benda Kerep. Di sana, sudah menjadi kebiasaan saat pemilu tidak menggunakan tinta tapi menggunakan alat penanda yaitu kunyit,” kata Komisioner KPU Jabar Divisi Teknis, Endun Abdul Haq, Senin, 15 April 2019.

Penggunaan sari kunyit tersebut merupakan hasil kesepakatan warga Benda Kerep, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

“Jadi di komplek perkampungan itu memang khasanah. Mereka punya kepercayaan kalau pakai tinta tidak sah salat, tidak sah wudu,” ujar Endun.

Endun mengatakan, hanya 3 TPS di Benda Kerep yang menolak botol tinta yang disediakan KPU di pemilu serentak 2019 ini.

“Itu sudah sejak lama, dari pemilu sebelumnya sudah begitu. Hanya berlaku di TPS di situ saja,” ujarnya.

Sementara itu, anggota KPU Jabar, Nina Yuningsih, menyatakan penggunaan kunyit sudah menjadi kearifan lokal di daerah tersebut.

“Untuk kunyitnya kita tidak menyediakan pengadaan. Tapi dari pihak penyelenggara lokal di sana yang mempersiapkan,” kata Nina.

Simak video pilihan berikut ini:

Dua TPS di Cirebon menggunakan sari kunyit dalam setiap pelaksanaan Pilkada

C6 Bukan Syarat, Pemilih Terdaftar di DPT Tetap Bisa Nyoblos

Jakarta – KPU menyatakan pemilih yang terdaftar di DPT tetap bisa nyoblos meskipun belum mendapatkan formulir C6 atau pemberitahuan. KPU menjelaskan C6 bukanlah syarat memilih pada Pemilu 2019.

“Bukan sebagai syarat (mencoblos), C6 hanya pemberitahuan, bukan undangan,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Formulir C6 merupakan pemberitahuan yang diberikan kepada pemilih oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Formulir C6 ini menginformasikan nomor TPS, alamat TPS, hingga nama pemilih.

“Terkait dengan formulir C6, itu pemberitahuan untuk memilih. Jadi masyarakat untuk memilih dari petugas kami di KPPS membagikan formulir C6, yaitu pemberitahuan kepada pemilih,” kata Viryan.

Diketahui, formulir C6 ini diberikan maksimal H-3 sebelum hari pencoblosan. Pemilih yang belum mendapatkan C6, dapat menanyakan pada petugas KPPS maupun kantor KPU desa/kecamatan.

Saksikan juga video ‘Ini Perbedaan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019’:

[Gambas:Video 20detik]

(knv/knv)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Perintahkan Pemilu Susulan di Sydney untuk Pemilih yang Sudah Antre

Jakarta – Bawaslu menyatakan ada prosedur yang tidak sesuai dalam pemungutan suara saat Pemilu 2019 di Sydney, Australia. Oleh sebab itu, Bawaslu memerintahkan pemungutan suara susulan untuk pemilih yang sudah terdaftar.

Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar, dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (16/4/2019). Bawaslu telah menerima keterangan dari PPLN Sydney terkait adanya dugaan pelanggaran saat pemungutan suara di Sydney.

“Bawaslu menerima keterangan dari Panwaslu Sydney bahwa penutupan TPS dilakukan pukul 18.00 waktu setempat sementara masih ada pemilih dalam keadaan antrean menggunakan hak pilih sehingga menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih,” kata Fritz.

Penutupan TPS saat masih ada pemilih yang antre itu tidak sesuai prosedur, tata cara, dan mekanisme yang sudah diatur. Oleh sebab itu, Bawaslu menerbitkan rekomendasi.

“Bawaslu merekomendasikan sebagai berikut, memerintahkan PPLN Sydney melalui KPU RI untuk melakukan pemungutan suara susulan di TPS bagi pemilih yang sudah mendaftarkan dirinya tapi belum dapat menggunakan hak pilihnya,” ucap Fritz.

Pemungutan suara susulan ini hanya dilakukan bagi pemilih di Sydney yang terdaftar di DPT, DPTb, maupun DPK; dan telah berada di antrean saat pemungutan suara pada 13 April 2019 yang lalu tapi belum menggunakan hak pilihnya.

Simak Juga ‘Ribut-ribut Pemilu di TPS Sydney, Ada Apa?’:

[Gambas:Video 20detik]

(imk/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Caleg Bermasalah, ke Manakah Suara Pemilih Berlabuh?

Liputan6.com, Medan – Terkait diamankannya sejumlah oknum Calon Anggota Legislatif (Caleg) akibat melakukan politik uang jelang pencoblosan 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menyatakan tidak akan mengubah surat suara yang sudah tercetak.

Ketua KPU Sumut, Yulhasni mengatakan, jika ditemukan caleg terbukti melakukan politik uang, sementara surat suara sudah tercetak, hal tersebut tidak akan memengaruhi karena belum disidang dan divonis.

“Kalau untuk dicoblos tidak ada masalah,” kata Yulhasni kepada Liputan6.com, Selasa (16/4/2019).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara, Safrida menyebut, untuk kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Bupati Padang Lawas Utara berinisial HH, pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Padang Lawas Utara masih menunggu pelimpahan kasus.

“Nanti, jika terbukti pelanggaran pidana Pemilu akan diserahkan ke kita,” ujarnya.

Diterangkan Safrida, sebagai temuan, jika terbukti maka prosesnya akan dilanjut ke pemeriksaan. Untuk terduga, jika memang terbukti dari hasil pemeriksaan Panwaslu dan sentra Gakkumdu, akan langsung diserahkan kepada penyidik Polres Tapsel untuk ditindaklanjut dengan tahapan penyidikan. Lalu akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk penuntutan.

“Kita berharap, kasus ini bisa langsung ditangani Panwaslu dan Gakkumdu. Rentang waktunya 14 hari kerja. Supaya kita bisa memberikan kepastian hukum dengan dugaan pelanggaran yang terjadi,” kata Safrida menambahkan.

Lalu berlabuh ke manakah suara pemilih? Hal ini sudah diatur oleh KPU dalam Peraturan KPU No 3 tahun 2019 pasal 55 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Berikut isi pasal tersebut yang tertuang dalam ayat 3 dan 6. 

Pasal 55

(3) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.

(6) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan.

Simak juga video pilihan berikut ini:

aturan untuk penerima uang

Kata KPU soal Temuan BPN Terkait Jutaan Data Pemilih Ganda

Liputan6.com, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz menyebut, ada hampir jutaan pemilih ganda pada Pemilu 2019. Hal itu berdasarkan hasil temuan pada 1 Maret 2019 lalu.

“Data pemilih diduga ganda berdasarkan dokumen yang disampaikan 1 Maret 2019 sebanyak 6.169.895 telah dilakukan pengolahan data,” kata Viryan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Lalu, pada 15 Maret 2019 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyerahkan dugaan data ganda by name sebanyak 3.165.093.

“Hasil pengecekan atas data ganda angka tersebut hanya terdapat 2.673.855 pemilih dengan NIK dan NKK utuh,” sebutnya.

Dari data 2,6 juta yang diserahkan BPN kepada KPU, ternyata terdapat 213.892 data yang terduplikasi lebih dari satu kali seperti satu pemilih atas nama Nurhayati yang terduplikasi menjadi 1.050 pemilh dan satu pemilih atas nama Junaidi terduplikasi menjadi 705 pemilih.

“Sebanyak 2.536.112 dugaan data ganda tersebut bukan dari data KPU,” ujarnya.

“Data pemilih diduga mengalami kegandaan hanya sebanyak 137.743 dengan perincian 74,464 NIK ada dalam DPTHP-2 dan 63.279 NIK tidak ada dalam DPTHP-2 yang ditetapkan oleh KPU,” sambungnya.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut di 34 Provinsi, KPU pun sudah melakukan perbaikan data sebelum waktu pencoblosan pada 17 April 2019 mendatang.

“Penyelesaian akhir di 34 Provinsi, KPU sudah melakukan perbaikan data sebanyak 944.164 pemilih dan pencoretan data sebanyak 470.331 pemillh,” pungkasnya.

Reporter: Nur Habibie

KPU Belu, NTT telah selesai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Hampir 150.000 surat suara ditemukan rusak, mulai dari sobek hingga tinta yang rembes.

Ini Aplikasi KPU RI Pemilu 2019 yang Bisa Bantu Pemilih Kenali Calon

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyediakan layanan chatbot untuk memberantas peredaran informasi palsu atau hoaks.

Layanan bernama Chatbot Anti Hoaks ini sudah tersedia di aplikasi pesan singkat Telegram, dan akan menyusul di WhatsApp, dan Line.

Kehadiran layanan ini merupakan upaya pemerintah bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk perusahaan media dan sebuah startup teknologi, untuk menghentikan penyebaran hoaks yang dinilai kian meningkat menjelang Pemilu 17 April 2019.

“Hari ini kami meluncurkan Chatbot Anti Hoaks di aplikasi pesan sebagai upaya untuk mengidentifikasi artikel-artikel yang banyak beredar. Masyarakat bisa langsung mengajukan data untuk mengetahui informasi asli,” ungkap Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, di kantor Kemkominfo, Jumat (12/4/2019).

Untuk saat ini, Chatbot Anti Hoaks baru tersedia di aplikasi Telegram. Pengguna Telegram bisa langsung mencari akun “chatbotantihoaks”, dan mengajukan berbagai pertanyaan untuk mengonfirmasi berbagai informasi yang beredar di internet.