Menteri PANRB: Zona Integritas Ciptakan Pemerintahan Bebas Korupsi

Sebelumnya, Syafruddin membantah keras tudingan yang dilontarkan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyebut 90 persen kementerian diduga melakukan jual beli jabatan.

“Saya tegaskan di sini tudingan tersebut tidak benar. Selaku Menteri PANRB, saya bantah keras tudingan yang dikatakan KASN yang mengatakan 90 persen kementerian melakukan jual beli jabatan,” tegas Syafruddin di Jakarta pada 4 April 2019. 

Sebab saat ini, semua proses terkait lelang jabatan sangat transparan, terbuka, dan akuntabel. Semua pihak terlibat dan dapat mengawasi proses pengisian jabatan pada setiap kementerian dan lembaga.

“Sistemnya sangat jelas, obyektif, dan terbuka. Mulai dari open bidding kemudian terdapat panitia seleksi, hasilnya diawasi oleh Ombudsman, masyarakat, media, bahkan juga pengawas internal,” ungkap Syafruddin.

Ia mengatakan Kementerian PANRB selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan praktik jual beli jabatan dalam kementerian dan lembaga.

Jikalaupun ada, Syarifudin menegaskan, jumlahnya sedikit sekali dan saat ini penegak hukum sedang menanganinya. Untuk itu dirinya siap mendukung hal itu.

Berbagai inovasi telah dilakukan Kementerian PANRB untuk menghilangkan jual beli jabatan seperti penerapan e-Government, SAKIP, Zona Integrasi, WBK (Wilayah Bebas Korupsi), WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), dan Mal Pelayanan Publik.

“Kita (Kementerian PANRB) telah menciptakan berbagai perangkat dan sistem agar aparat pelayanan publik tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ucap Menteri Syafruddin.

Survei Voxpol: 54,7 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintahan Jokowi

Delapan hari menuju hari pencoblosan, Voxpol Center Research and Consulting mirilis hasil survei elektabilitas para pasangan capres-cawapres 2019. Dalam survei itu, selisih elektabilitas antara Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpaut 5,5 persen.

Dalam survei yang digelar pada 18 Maret hingga 1 April 2019 itu, Jokowi-Ma’ruf mendapat 48,8 persen dan Prabowo-Sandi 43,3 persen. Sementara, pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters sebesar 7,9 persen.

“Dari segi elektabilitas menunjukkan peta politik semakin kompetitif, selisih elektabilitas kedua pasang kandidat sudah semakin dekat,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Dari angka strong voters pemilih capres maupun pemilih partai politik, sambung dia, baik Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi memiliki tingkat loyalitas pemilih di bawah 50 persen. Persentasi strong voter kedua kandidat masing-masing sebesar 43,1 persen untuk Jokowi-Ma’ruf dan 40,9 untuk Prabowo-Sandi.

Menurut Pangi, dengan selisih yang begitu kecil, kedua pasangan calon sama-sama memiliki kemungkinan untuk kalah maupun menang.

“Jika pemilu dilakukan hari ini Pak Jokowi menang. Jika 17 April, Pak Jokowi punya peluang menang, dan peluang kalah. Pak Prabowo ada kemungkinan menang dan kemungkinan kalah,” kata Pangi.

Sandiaga: Ekonomi RI Bisa Tumbuh 6,5 Persen di Tahun Pertama Pemerintahan

Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2 persen pada 2019. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu mencapai 5,3 persen pada 2020.

Hal itu disebutkan dalam laporan ekonomi tahunan ADB yaitu Asian Development Outlook (ADO) 2019.

Berdasarkan laporan baru Asian Development Bank (ADB) itu, ekonomi Indonesia masih akan ditopang dari kuatnya permintaan domestik.

“Dengan dukungan dari manajemen makroekonomi yang solid dan permintaan domestik yang kuat, momentum pertumbuhan Indonesia diharapkan berlanjut secara sehat,” ujar Direktur ADB untuk Indonesia, Winfried Wicklein, seperti dikutip dari laman ADB, Kamis (4/4/2019).

Lebih lanjut ia menuturkan, untuk lebih lanjut mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif diperlukan fokus yang berkesinambungan pada peningkatan daya saing, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan ketangguhan.

ADO mengulas, investasi domestik yang kuat dan konsumsi domestik yang baik mampu mengimbangi pertumbuhan ekspor lebih lemah pada 2018, sehingga memungkinkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen.

Investasi yang kuat didorong terutama proyek infrastruktur publik di transportasi dan energi. Pertumbuhan sektor industri terakselerasi seiring meningkatnya keluaran dari pertambangan. Selain itu, ekspor seperti pakaian jadi dan alas kaki juga menguat.

ADO menyebutkan pertumbuhan pada 2019 dan 2020 kemungkinan terjadi di berbagai sektor.

Sejumlah proyek infrastruktur publik utama, baik yang sudah selesai dan dalam tahap penuntasan, memberikan fondasi kuat bagi peningkatan investasi swasta.

Perbaikan terhadap iklim investasi seperti perampingan administrasi pajak dan penyederhanaan perizinan usaha diyakini akan makin mendukung sentimen positif investor.

Arti Khilafah dan Perbedaannya dengan Sistem Pemerintahan Lainnya

Dalam sistem teokrasi, aturan yang diterapkan adalah aturan Tuhan yaitu dari aturan agama tertentu. Dari sini muncul kesan adanya kemiripan dengan sistem khilafah. Namun dari salah satu aspek yang paling mendasar yaitu kekuasaan maka khilafah sangat berbeda dengan sistem teokrasi.

Dalam sistem teokrasi kekuasaan dianggap “takdir” atau penunjukkan Tuhan. Sehingga pemimpinnya menganggap diri sebagai wakil Tuhan, menjadi manusia suci, terbebas dari salah maupun dosa.

Sangat berbeda dengan sistem khilafah, karena khalifah diangkat oleh umat melalui bai’at. Khalifah juga bukan manusia suci yang bebas dari kesalahan dan dosa. Khalifah bisa dikoreksi dan diprotes oleh umat jika kebijakannya menyimpang dari ketentuan syariat.

Khalifah juga bisa salah dan bisa dihukum -yang dalam struktur khilafah fungsi ini dilakukan oleh mahkamah madzalim- yaitu ketika khalifah menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Hal ini dapat juga menjadi pendukung ilmu bagi kita dalam memaknai arti khilafah.

Dengan mengetahui perbedaan sistem khilafah dengan sistem pemerintahan lainnya ini, kita dapat memaknai sistem khilafah dengan semestinya dan mendapatkan pencerahan dalam pemaknaan khilafah itu sendiri.

Bobotoh Dukung Penuh Pemberantasan Mafia Bola oleh Pemerintahan Jokowi

Liputan6.com, Bandung – Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemberantasan mafia bola ditangani secara serius dengan tertangkapnya sejumlah pelaku. Hal ini membuat kesan positif bagi suporter Persib Bandung, bobotoh.

Tiga pentolan kelompok suporter Persib Bandung, Herru Joko (Ketua Viking Persib Club), Asep Abdul (Bomber), dan Nevi Effendi (The Bombs) sepakat ingin pemberantasan mafia bola di Indonesia terus dilakukan secara berkelanjutan. Ketiganya percaya pemerintahan Jokowi memiliki itikad baik dalam memberantas mafia bola.

Bobotoh sadar betul bagaimana susahnya para pemain berjibaku di lapangan tapi hasil pertandingannya sudah diatur. Semua itu merupakan ulah mafia bola yang menghancurkan tatanan sepak bola Indonesia. Jokowi memerintahkan kepolisian mengusut tuntas aksi para mafia bola yang mengotori persepakbolaan tanah air.

Para bobotoh dan penggila sepak bola di tanah air pun merasa keseriusan Jokowi itu bak setitik air di padang pasir bagi kebangkitan sepakbola Indonesia. Bobotoh berada di sisi yang sama dengan Jokowi, yang berkomitmen menghabisi mafia sepak bola.

Mereka pun sontak mendeklarasikan “Dukung Jokowi Habisi Mafia Bola” di Lapangan Sabilulungan Kabupaten Bandung, Sabtu (30/3/19) bersama Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Erick Thohir.

Jokowi: Ke Depan Perlu Pemerintahan Dilan, Digital Melayani

Liputan6.com, Jakarta – Calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia butuh pemerintahan dilan yakni digital melayani di masa depan.

Hal itu ia sampaikan pada Debat Capres Pemilu ke-4 2019 dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

“Ke depan diperlukan pemerintahan dilan yaitu digital melayani. Oleh karena itu diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik,” ujar dia, Sabtu (30/3/2019).

Dia menambahkan, di bidang pertahanan, Indonesia butuh penguatan cyber terutama melalui sumber daya manusia (SDM) dan TNI.

“Di bidang pertahanan kita akan lakukan peningkatan SDM dan TNI, mutlak diperlukan terutama dalam penguasaan teknologi persenjataan dan cyber. Oleh karena itu pembangunan alutsista sangat diperlukan,” ujar Jokowi.

“Kemudian diperlukan penajaman penyederhanaan kelembagaan. Peningkatan SDM aparatur kita dan reformasi tata kelola,” ia menambahkan.

Janjikan Pemerintahan Bersih, Prabowo Akan Minta Calon Pejabat Bersumpah

Makassar – Capres Prabowo Subianto janji akan membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi jika terpilih nanti. Sebab, rakyat menurutnya sudah jenuh dengan banyaknya korupsi di Indonesia saat ini.

“Rakyat ingin perubahan, rakyat mengerti terlalu banyak korupsi di Republik ini, betul?” ujar Prabowo dalam kampanye akbar di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (24/3/2019). Massa lantas menjawab ‘betul’.

“Koalisi kita insyaallah begitu dapat mandat dari rakyat kita akan membentuk pemerintah yang bersih dari korupsi dan bersih dari koruptor-koruptor, saudara-saudara,” lanjut Prabowo.


Prabowo kemudian memaparkan caranya untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Salah satunya, dia akan meminta para pejabat untuk bersumpah dan meneken perjanjian untuk tidak korupsi.

“Saya akan minta mereka bersumpah melalui agama masing-masing dengan kitab sucinya masing-masing dan saya minta mereka tanda tangan nanti perjanjian-perjanjian bahwa mereka tidak akan memperkaya dirinya atau keluarganya atau kroninya selama mereka menjabat dalam jabatan publik,” tuturnya.

Prabowo memastikan tidak akan memilih calon pejabat yang menolak meneken perjanjian untuk tidak memperkaya diri sendiri.

“Nantinya kalau mereka tidak bersedia saya tidak akan memilih mereka saudara-saudara,” tegas Prabowo.

Prabowo juga akan meminta calon pejabat di pemerintahannya untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Sehingga, tambahan kekayaan yang dimiliki oleh para calon pejabat tersebut dapat terpantau oleh negara.

“Saya akan minta mereka gamblang begitu menjabat harus melaporkan semua kekayaan mereka. Jadi nanti kalau berhenti mereka juga harus melaporkan kekayaan mereka,” katanya.

“Jangan di awal jabatan punya satu mobil berakhir masa jabatan 5 tahun punya 23 mobil, padahal gajinya ya segitu,” sambung Prabowo.

Tak hanya itu, Ketum Partai Gerindra itu akan meningkatkan pendapatan pejabat dan semua pegawai pemerintah. Mulai dari PNS, guru, honorer, hakim, dan gaji.

“Tapi dengan penghematan dengan kebocoran yang akan kami tutup kami ingin memperbaiki gaji pegawai dari semua pegawai pemerintah dan pejabat-pejabat,” pungkas Prabowo.
(mae/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bicara Karir di Pemerintahan, Jokowi: Jangan Kasih yang Coba-coba

JakartaCapres petahana Joko Widodo (Jokowi) berbicara pengalamannya di pemerintahan mulai dari menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden. Jokowi mengingatkan untuk tidak memberi amanat pemimpin di pemerintahan untuk orang yang masih coba-coba.

“Saya ingat waktu jadi wali kota dari pengusaha. Bapak ibu ingat, bahwa saya saat ini masih pengusaha. Hanya sudah tidak saya urus. Waktu saya masuk dari pengusaha ke wali kota,” kata Jokowi kepada pendukungnya di acara Deklarasi 10.000 Pengusaha untuk Jokowi-Ma’ruf, di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Jokowi mengungkapkan, dirinya perlu waktu 2 tahun untuk menyesuaikan diri di pemerintahan saat beralih dari pengusaha ke wali kota Solo. Jokowi memerlukan adaptasi karena menurutnya pengusaha dan pemerintahan sangat lah berbeda.

Jokowi Hadiri Deklarasi '10.000 Pengusaha'Jokowi Hadiri Deklarasi ‘10.000 Pengusaha’ Foto: Grandyos Zafna

“Itu baru pada posisi kota. Bayangkan yang namanya negara terdapat 514 kabupaten dan kota. Sekali lagi saya perlu belajar sesuaikan diri 2 tahun. Lah kalau negara kalau saya nggak punya pengalaman sebagai wali kota dan gubernur ya saya nggak tahu berapa tahun (menyesuaikan diri sebagai presiden),” imbuhnya.

“Wali kota saja 2 tahun apalagi presiden. Artinya jangan diberikan yang masih coba-coba. Setuju nggak? Itu yang saya maksud. Saya ngomong apa adanya,” lanjutnya.
(nvl/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Prabowo Buka-bukaan Kriteria Kabinet Pemerintahan Bila Menang Pilpres

JakartaCapres Prabowo Subianto buka-bukaan mengenai kriteria kabinet menteri ideal jika menang Pilpres 2019. Seperti apa?

Buka-bukaan kabinet menteri itu disampaikan Prabowo saat berpidato di acara Aliansi Pengusaha Nasional di Djakarta Theater, Kamis (21/3/2019). Prabowo awalnya menyapa Sandiaga Uno yang berdiri menemani dia berpidato.

“Kalau lihat nanti kira-kira kabinet kita bagaimana Pak Sandi?” sebut Prabowo.

Kriteria kabinet Prabowo yang pertama harus diisi putra-putri bangsa yang pintar. Mereka juga harus berusia muda.

“Saya kasih kriteria ya, yang pertama harus, harus pinter, tapi tidak hanya pinter, harus punya akhlak dan harus muda,” kata Prabowo.

“Tapi tidak hanya muda, harus berpihak kepada bangsa sendiri. Kita akan mencari putra putri terbaik Indonesia. Kita ingin tadi nakhoda tadi disinggung Pak Erwin, navigasi harus benar, tidak boleh salah kita,” ucapnya. Erwin yang dimaksud Prabowo ialah Erwin Aksa.

Prabowo meminta pendukungnya tak menyalahkan siapa pun untuk saat ini. Dia ingin semua maju menatap masa depan.

Selain anak muda, Prabowo tak menutup kemungkinan mengangkat menteri senior. Namun, menteri senior itu harus memenuhi beberapa kualifikasi.

“Yang senior-senior kalau masih capable, masih hebat, masih punya pengalaman akan kita pakai juga. Di situ kira-kira mungkin… kalian sudah tebaklah kira-kira. Jadi saudara-saudara kita akan bikin tim yang hebat karena kita ingin Indonesia menang,” tegas Prabowo.

(gbr/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wapres: Hanya 5 Persen alumni LPDP yang Bisa Diterima Kerja di Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta kepada seluruh alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar tidak terlalu berharap bekerja di sektor pemerintahaan. Sebab, menurut JK masih banyak sektor lain yang dibutuhkan di luar pemerintahan.

“Kita butuh apa? kita butuh kemampuan di segala bidang. (Anda) jangan mengharap banyak bekerja di pemerintahan,” kata Jusuf Kalla dalam acara Sarasehan LPDP 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Jusuf Kalla menyampaikan, paling tidak hanya 5 persen dari alumni LPDP yang dipekerjakan di pemerintahan. Sebab, saat ini birokrasi tidak telalu membutuhkan banyak tenaga kerja.

“Yang paling penting pertama di pikiran Anda jangan harap banyak pada bekerja di pemerintahan dulu. Mungkin diterima di bawah 5 persen tapi berpikir bagaimana bisa mempekerjakan orang, lebih produktif,” paparnya.

Jusuf Kalla mengatakan, peluang yang paling terbuka untuk para lulusan LPDP adalah di sektor kewirausahaan atau profesionalisme. Sebab dia memandang, kebutuhan itulah yang menjadi kebutuhan ke depan.

Oleh karena itu, Jusuf Kalla juga menginginkan agar mereka yang telah menempuh pendidikan lewat jalur LPDP bisa memberi sumbangsih lebih kepada negara.

“Itu tentu alasan kenapa Anda diberikan kesempatan oleh negara untuk mendapatkan pendidikan yang baik di dalam dan luar negeri dengan biaya negara agar sumbangan SDM lebih baik,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com