Bertemu Budayawan Jabar, Sekjen PDIP Cerita Upaya Pemerintah Bersihkan Citarum

Liputan6.com, Bandung – Rombongan Safari Kebangsaan VIII yang dipimpin Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bertemu budayawan Jawa Barat di kediaman aktor Indonesia, Budi Dalton di Kota Bandung. Turut hadir juga sejumlah budayawan dan seniman seperti Edi Brokoli.

Budi mengatakan, banyak sekali program yang disinergikan dengan para budayawan di Jawa Barat, khususnya yang ada di pinggiran yang jarang tersentuh.

“Saya tidak mewakili, tetapi saya sebagian kecil pelaku budaya, berterima kasih pada PDI Perjuangan, yang telah meluangkan waktunya mendengarkan keluhan budayawan Jabar,” ungkap Budi di lokasi, Jum’at (22/2/2019).

Menurut Budi, target dari berbagai macam programnya adalah kaum milenial dan wilayah yang belum tersentuh.

“Sebetulnya di kalangan milenial sekarang melakukan sesuatu dengan cara masing-masing. Jadi perlu dirangkul dan diarahkan,” tutur dia.

Di saat bersamaan, Hasto turut menyatakan Jabar kaya dengan tradisi kebudayaan. Namun, jika modernitas berdiri tanpa keseluruhan jati diri, maka kebudayaan akan kehilangan akarnya.

“Untuk itu, berbagai strategi kebudayaan harus dijalankan bersama-sama karena sangat sesuai dengan kepribadian kita apalagi di Jawa Barat,” ujar Hasto.

Hasto berharap, dari pertemuan ini para tokoh kebudayaan dapat memperindah politik pada kesejatiannya. Yaitu, dengan kebudayaan tariannya, kuliner dan seluruh nilai luhur bangsa.

“Sekali lagi, kami bertemu dengan para tokoh kebudayaan ini untuk mendorong hijrah politik menjadi wajah yang membangun keadaan politik yang santun, yang toleran, yang mencintai seluruh isi alam raya,” tukas Hasto.

2 dari 2 halaman

Bersihkan Citarum

Hasto juga mengajak para seniman dan budayawan menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Jabar.

Menurutnya, salah satu langkah konkret pelestarian lingkungan adalah menjaga sumber mata air di Sungai Citarum.

Hasto mengatakan, pemerintahan Jokowi telah berupaya keras agar bisa membersihkan Sungai Citarum dari sampah plastik. Selain itu, pelestarian terhadap kesenian, adat istiadat hingga makanan juga perlu dilakukan.

“Inilah yang membuat politik benar-benar membumi. JokowiKiai Ma’ruf, turun ke rakyat dan menyentuh hal-hal yang fundamental. Tidak lagi bicara fitnah, tebar hoaks sana-sini tetapi benar-benar yang dibutuhkan rakyat,” tandas Hasto.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

HEADLINE: MRT Jakarta, Ikon Baru yang Terwujud Setelah Penantian 34 Tahun

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tampak semringah. Tiba di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2019 pukul 10.30 WIB, JK dan rombongan langsung naik kereta mass rapid transit (MRT) Jakarta menuju Stasiun Lebak Bulus. Sepanjang perjalanan, JK tampak menikmati moda transportasi baru Ibu Kota ini.

Didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, JK tak hanya menjajal rasanya jadi penumpang. JK yang mengenakan batik panjang dan bertopi hitam itu juga duduk di kursi masinis saat kereta kembali menuju Stasiun Bundaran HI.

“Sistem ini cocok kalau untuk Jakarta, (karena) penduduknya 10 juta. Pokoknya 10 tahun minimum 200 kilometer harus jadi, baru Jakarta akan bersaing sebagai kota metropolitan,” ujar JK usai mencoba moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

Ratangga atau MRT Jakarta memang belum beroperasi secara reguler, namun terus melakukan uji coba setiap harinya hingga diresmikan pada akhir Maret mendatang. Uji coba itu pun belum bisa mengikutkan warga Ibu Kota.

“MRT baru beroperasi penuh antara tanggal 24 Maret dan 31 Maret. Minggu depan uji coba penuh (full trial run), tapi masih belum bisa melibatkan publik. Publik baru bisa mencoba tanggal 12 Maret dan harus mendaftar melalui website MRT,” terang Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhammad Kamalludin kepada Liputan6.com, Jumat (22/2/2019).

Usai melakukan pendaftaran, nantinya masyarakat akan mendapatkan quick response (QR) code atau bukti pendaftaran yang perlu dicetak. Bukti itu nantinya perlu dibawa pada saat mau menjajal naik MRT. Masyarakat yang ingin naik Ratangga secara gratis itu pun tak dibatasi oleh kuota.

Selama masa uji coba tersebut, lanjut dia, masyarakat yang akan menggunakan MRT tidak akan dipungut biaya sama sekali alias gratis. Di sisi lain, jumlah kereta yang disediakan masih dibatasi karena belum diluncurkan secara resmi.

“Nanti prosedurnya masih kita susun, dan batas (jumlah masyarakat) masih kita tentuin, kemudian aksesnya dari stasiun mana dulu. Ini juga belum langsung serempak 13 stasiun langsung full pelayanan, kan masih belum bayar, masih gratis, makanya kita atur dulu,” jelas Muhammad Kamalludin.

Pada Fase I ini, MRT Jakarta memiliki 13 stasiun. Tujuh di antaranya adalah stasiun layang yang berada di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan stasiun bawah tanah berada di Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.

Jika sudah beroperasi penuh dan semua stasiun telah dibuka untuk melayani jalur perjalanan sepanjang 15,7 kilometer, pihaknya meyakini Ratangga bisa membawa 130 ribu penumpang setiap harinya. Namun, bukan hanya jumlah penumpang yang menjadi perhatian PT MRT Jakarta, melainkan adanya perubahan budaya warga Ibu Kota.

“Kita tentunya ingin mengembangkan budaya mengantre dengan tertib dan teratur, untuk kemudian beralih ke moda lain seperti bus umum dan kendaran pribadi maupun online di tempat yang sudah ditentukan secara disiplin,” ujar Muhammad Kamalludin.

Hanya saja, dia belum mengetahui tarif atau ongkos yang akan dikenakan bagi penumpang Ratangga nantinya. “Tarif akan diumumkan Pemprov DKI,” pungkas dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya sedang melakukan kajian final untuk menghitung tarif MRT Jakarta. Dia menyebutkan, kajian tarif MRT Jakarta bakal dihitung berdasarkan jarak per kilometer.

“Tinggal diumumkan, sebelum data lengkap saya tidak akan umumkan (angkanya),” kata Anies saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Oktober 2018 lalu, PT MRT Jakarta mengajukan tarif jarak terjauh, Stasiun Lebak Bulus-Hotel Indonesia sebesar Rp 13 ribu. Usulan tarif ini sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk diputuskan.

Angka tersebut berasal dari kajian tentang kesanggupan masyarakat membayar ongkos perjalanan MRT. Hasilnya, masyarakat akan membayar Rp 8.500 untuk 10 kilometer pertama. Sedangkan untuk rute selanjutnya, formulasi biaya yang dibebankan adalah Rp 700 per kilometer.

Sementara pada peninjauan November tahun lalu, Presiden Jokowi memperkirakan tarif perjalanan menggunakan Ratangga paling tinggi Rp 9.000.

“Tarifnya Rp 8.000 sampai Rp 9.000,” kata Jokowi di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

2 dari 3 halaman

Melayang Bisa, Masuk Terowongan Ayo

Mimpi buruk warga Jakarta akan kemacetan yang setiap hari terpampang di depan mata agaknya bakal segera berkurang. Mulai Maret mendatang, Jakarta akan memiliki sistem transportasi mass rapid transit (MRT) yang diharapkan pemerintah menjadi langkah pertama menghapus kemacetan di Ibu Kota.

Sarana transportasi yang kini juga populer dengan istilah Moda Raya Terpadu itu diyakini bakal membuat warga pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan MRT Jakarta. Alasannya, moda ini bebas macet, cepat dan modern.

“Inilah saatnya untuk mengubah Jakarta. Inilah saatnya untuk menjadikan Jakarta lebih baik dan bebas dari kemacetan,” kata Direktur MRT Jakarta William Sabandar, beberapa waktu lalu.

Ucapan William tak main-main. Ada tiga moda transportasi berbasis rel yang akan mengepung Jakarta di masa depan. Yakni kereta rel listrik (KRL), light rail transit (LRT) dan MRT. Ketiga moda transportasi dengan sarana kereta tersebut diharapkan mampu melayani mobilitas warga Ibu Kota dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus memangkas kemacetan.

Meski terkesan sama, ketiga moda ini punya beberapa perbedaan baik dari perlintasan, kapasitas penumpang, dan rangkaiannya. LRT atau kereta api ringan, misalnya, mengacu pada beban ringan dan bergerak cepat. Meskipun MRT dan KRL memiliki daya angkut lebih besar, LRT dapat memindahkan penumpang melalui operasi rute yang lebih banyak.

Selain itu, kelebihan dari moda transportasi LRT ini, sistem perlintasannya dibuat melayang sehingga tidak memiliki konflik sebidang yang sering ditemukan di lintasan KRL. Karenanya, headway atau jarak antarkereta dapat dipastikan waktunya.

Sedangkan commuter line atau KRL yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1925 merupakan kereta rel yang menggunakan sistem propulsi motor listrik sebagai penggerak keretanya. KRL yang melayani rute Jabodetabek ini seringkali mengalami konflik sebidang dengan penyeberangan jalur kendaraan mobil dan motor. Hal ini yang kerap menimbulkan kemacetan serta kecelakaan.

Kemudian MRT yang merupakan transportasi dengan transit cepat dan memiliki daya angkut yang lebih besar dari LRT. Perlintasannya dibuat melayang dan bawah tanah, sehingga meminimalisir pertemuan dengan konflik sebidang sama halnya dengan LRT.

Ketika tahap pertama mulai beroperasi pada Maret mendatang, 14 rangkaian kereta MRT akan digunakan untuk layanan harian mulai pukul 05.00 pagi hingga tengah malam. Sementara dua lainnya tetap disiagakan jika terjadi keadaan darurat. Rute ini membentang sejauh 15,7 kilometer antara Lebak Bulus di pinggiran selatan dan Bundaran Hotel Indonesia.

Lebak Bulus adalah lingkungan perumahan yang padat penduduk. Dengan transportasi umum lainnya, dibutuhkan waktu sekitar 90 menit untuk menempuh perjalanan menuju Bundaran HI. Tetapi, dengan MRT waktu perjalanan akan menjadi satu jam lebih pendek atau hanya sekitar 30 menit.

“Kita bersama-sama mencoba MRT dari Bunderan HI sampai di Lebak Bulus sepanjang 16 KM. Ini uji coba terus dan saat tadi kita naik dengan kecepatan 60 km per jam, suaranya dapat dikatakan tidak ada bisingnya, tidak terdengar, menurut saya sangat bagus sekali,” puji Presiden Jokowi usai menjajal MRT di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 6 November 2018.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar juga memaparkan spesifikasi teknis moda yang diberi nama Ratangga ini. Dia mengatakan, kereta MRT Jakarta dibuat oleh perusahaan Nippon Sharyo asal Jepang. Posisi kemudi masinis berada di sisi sebelah kanan karena disesuaikan dengan arah jalur perjalanan kereta.

Seluruh kereta MRT Jakarta dibuat dari material stainless steel. Satu rangkaian kereta MRT Jakarta dapat menampung sebanyak 1.200 penumpang dan jika sangat padat dapat mencapai 1.950 penumpang. Satu unit kereta atau gerbong memiliki 2 unit penyejuk ruangan.

Satu rangkaian kereta nantinya terdiri dari 6 kereta. Pada kereta 1 dan 6 yang merupakan kereta dengan kabin masinis merupakan kereta tanpa motor penggerak atau disebut juga trailer car. Untuk kereta 2 hingga 5 yang merupakan kereta tanpa kabin masinis memiliki masing-masing 1 pantograf tipe single arm dengan motor penggerak atau disebut juga motor.

Dengan semua keunggulan itu, MRT ternyata tak hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta. Paling tidak menurut Presiden Jokowi, moda transportasi jenis ini akan terus digeber di kota-kota lain yang memiliki problem serupa dengan Ibu Kota.

“Memang harus berani memulai seperti di sini. Jakarta sudah memulai. Palembang memulai. Nanti Bandung mulai, Surabaya mulai, Medan mulai. Saya kira memang transportasi massal ini adalah masa depan transportasi kita untuk menghindari kemacetan di kota mana pun,” ujar Jokowi.

Pertanyaan sekarang, apakah proses pembangunan moda MRT di kota-kota lain juga akan memakan waktu yang lama seperti di Jakarta?

3 dari 3 halaman

Mimpi Habibie yang Terwujud di Era Jokowi

Keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang modern, khususnya dari sisi moda transportasi, sudah tercetus sejak lama. Puluhan tahun lalu, banyak sudah studi yang mempelajari pengembangan sarana transportasi modern di Ibu Kota.

Bahkan, sejak 1980 lebih dari 25 studi subjek umum dan khusus telah dilakukan terkait dengan kemungkinan membangun sistem mass rapid transit (MRT) di Jakarta. Sementara dari sisi pemikiran, ide awal transportasi massal ini sudah dicetuskan sejak 1985 oleh Bacharuddin Jusuf Habibie yang ketika itu menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Tak sekadar mencetuskan gagasan, Habibie juga mendalami berbagai studi dan penelitian tentang MRT. Namun, semua gagasan itu tak kunjung terwujud. Salah satu alasan utama yang membuat rencana itu tertunda adalah krisis ekonomi dan politik pada 1997-1999.

Selepas krisis, Jakarta yang ketika itu dipimpin Gubernur Sutiyoso melanjutkan studi sebelumnya. Selama 10 tahun pemerintahan Sutiyoso (1997-2007), setidaknya ada dua studi dan penelitian yang dijadikan landasan pembangunan MRT.

Pada 2004, Sutiyoso mengeluarkan keputusan gubernur tentang pola transportasi makro untuk mendukung skenario penyediaan transportasi massal, salah satunya angkutan cepat terpadu yang akan digarap pada 2010.

Dilanjutkan Agustus 2005, sub Komite MRT dibentuk untuk mendirikan perusahaan operator MRT. Pada 18 Oktober 2006, dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Coorporation dibuat.

Perlu dua tahun kemudian atau setahun setelah Fauzi Bowo menggantikan posisi Sutiyoso menghuni Balai Kota Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada 17 Juni 2008. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta 99.98% dan PD Pasar Jaya 0.02%)​.

Dikutip dari laman www.jakartamrt.co.id, PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan di antaranya untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya.

Pada tahun yang sama, perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi ditandatangani, termasuk pula studi kelayakan pembangunan MRT. Pada 31 Maret 2009, perjanjian kredit pertama dengan jumlah 48,150 miliar Yen untuk membangun Sistem MRT Jakarta ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Japan International Corporation Agency (JICA) di Tokyo, Jepang. Secara keseluruhan, paket pinjaman dari JICA untuk pengembangan sistem MRT Jakarta bernilai total ¥ 120 miliar Yen.

Namun, semua itu tak membuat pembangunan MRT dimulai yang berarti janji Fauzi Bowo di masa kampanyenya Pilgub 2007 tak bisa dipenuhi. Pada Pilgub DKI Jakarta 2012, dia berjanji lagi bakal mengembangkan dan mengerjakan MRT jika kembali terpilih. Namun, dia kalah dari Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian memimpin Ibu Kota.

Pengerjaan desain dasar untuk tahap pertama proyek MRT yang dibuat pada akhir 2010 dilanjutkan. Proses tender berlangsung pada akhir 2012 ketika gubernur baru Jakarta itu tiba-tiba mengatakan ingin meninjau kembali proyek MRT Jakarta. Jokowi juga mengumumkan bahwa proyek ini akan dilanjutkan sebagai salah prioritas dalam anggaran tahun 2013.

Butuh waktu setahun bagi Jokowi memutuskan pembangunan proyek MRT akan mulai dikerjakan. Pembahasan ini juga sempat alot ketika Jokowi rapat dengan warga Fatmawati yang terkena imbas proyek. Pada 28 November 2012, sang gubernur bahkan sempat keluar ruangan lantaran ada kericuhan dan protes warga yang menolak proyek MRT.

Namun, mimpi itu akhirnya mulai diwujudkan. Pada Kamis 10 Oktober 2013, pengerjaan proyek ini resmi dimulai dengan peletakan batu pertama di atas lahan yang rencananya berdiri Stasiun MRT Dukuh Atas, salah satu kawasan paling sibuk di Jakarta Pusat.

“(Sudah) 24 tahun warga Jakarta ini mimpi pengen punya MRT, mungkin juga sudah banyak yang mimpinya sudah hilang karena kok nggak dimulai-dimulai. Alhamdulillah pada pagi hari ini dimulai,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Lebih dari lima tahun setelah proyek ini mulai dikerjakan, MRT yang kini juga disebut dengan Moda Raya Terpadu itu akan segera diresmikan untuk beroperasi secara penuh. Jokowi yang kini menjabat sebagai Presiden RI direncanakan meresmikan moda transportasi yang diberi nama Ratangga oleh Gubernur Anies Baswedan itu pada Maret mendatang.

Namun, Ratangga dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI bukanlah akhir mimpi Jokowi. Dia juga sudah meminta agar tahun ini juga pembangunan MRT Jakarta tahap kedua, yakni rute Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan (Ancol) segera dimulai. Demikian pula pembangunan MRT koridor East-West.

“Kita harapkan nanti pada tahapan kedua, HI sampai ke Ancol. Tahun depan plus kita harapkan yang East-West,” kata Jokowi di Depo MRT Lebak Bulus, Selasa 6 November 2018.

Jadi, selamat datang Ratangga dan Jakarta yang makin modern.

30 Ribu Relawan Direncanakan Hadir Dengarkan Pidato Jokowi di Konvensi Rakyat

Jakarta – Relawan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dan para alumni perguruan tinggi akan menggelar kegiatan Konvensi Rakyat, hari minggu mendatang. Puluhan ribu peserta direncanakan hadir dalam kegiatan tersebut.

“Projo dan seluruh relawan militan Jokowi akan menghadiri acara yg sangat dinantikan masyarakat Indonesia. Kami sudah cek lapangan. Yang sudah pasti hadir ada 30.000 massa, bahkan bisa lebih. Antusiasme dan militansi relawan dan TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Amin memang dahsyat,” kata Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Budi mengatakan kegiatan itu akan diisi oleh pidato Jokowi yang bertajuk ‘Optimis Indonesia Maju’. Pidato itu dinilai Budi sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang siap menyongsong perubahan di masa depan.

“Kita tunggu saja pidato bersejarah Presiden Jokowi. Kami percaya hanya orang-orang yang optimis, yang mampu menggerakkan perubahan di Indonesia. Dan perubahan hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang tidak memiliki beban di masa lalu. Bangsa besar harus memiliki daya juang, optimisme dan daya tarung yang kuat,” ujar Budi.

Dia kemudian bicara soal pencapaian yang telah diraih oleh pemerintahan Jokowi. Bagi Budi, Jokowi sudah membawa perubahan yang sangat nyata bagi rakyat Indonesia.

“Pemerintahan Jokowi selama lebih dari 4 tahun ini sudah mampu mengeksekusi banyak hal. Perubahan sudah nyata dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saatnya rakyat bersatu padu untuk melanjutkan dan mengamankan kepemimpinan yang sudah bekerja nyata,” imbuhnya.

Saat ini, menurut Budi, adalah waktu yang tepat untuk bekerja sama antar elemen bangsa. Persatuan bangsa disebut Budi akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

“Bangsa besar harus dikelola dengan semangat persatuan. Seluruh komponen dan elemen rakyat sudah bergerak serempak dan militan untuk memastikan kemenangan rakyat 17 April 2019. Kita adalah Satu,” jelas Budi.

Acara Konvensi Rakyat ini akan digelar pada Minggu (24/2) di di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Minggu (24/2). Konvensi yang mengusung tema ‘Optimis Indonesia Maju’ itu akan mulai sekitar pukul 17.00 WIB.

TKN berharap Konversi Rakyat itu dapat memberikan informasi dan data kepada masyarakat terkait capaian yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi. Konvensi itu juga disebut sebagai momentum untuk menyampaikan program yang akan dilakukan Jokowi-Ma’ruf jika terpilih kembali di Pilpres 2019.

“Karena pidato ini atau penyampaian pikiran ini yang selama ini ditunggu. Karena selalu media bertanya apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dikerjakan atau harapan apa yang akan dibangun oleh Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2024, ini momentumnya,” kata Wakil Ketua Pelaksana Konvensi Rakyat Bahlil Lahadalia di Posko Cemara, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).

(knv/elz)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pro-Kontra Politisasi Aturan THR Keluar Lebih Cepat

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengebut penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN agar bisa terbit sebelum Pilpres 2019. Rencana tersebut menuai pro-kontra dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN,” ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Menurut Kholid, Jokowi ingin mengambil hati aparatur sipil negara (ASN) karena kebijakan soal THR dan gaji ke-13 sudah keluar sebelum Pilpres 2019, yang akan berlangsung pada April. Pasangan cawapres Ma’ruf Amin itu disebut ingin mendapatkan suara dari para ASN.

“Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata politikus PKS itu menyindir.
Hal tersebut dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Kebijakan percepatan penyusunan aturan soal THR dan Gaji ke-13 bagi PNS atau ASN disebut tidak bermuatan politis.

“Jangan semua hal dipolitisasi sebagai modus elektoral. Tujuan utama pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN jelas adalah untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN,” ujar Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Jumat (22/2).

Anggota Komisi VI DPR ini mengingatkan urusan THR dan gaji ke-13 ini sudah ada dalam APBN 2019. Kebijakan tersebut, kata Aria, sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk dari koalisi Prabowo-Sandiaga.

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis, dan kredibel,” sebut politikus PDIP tersebut.

Penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Kemenkeu. Surat diteken oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei, sebulan sebelum Idul Fitri. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga juga mencermati rencana penyusunan soal THR dan gaji ke-13 yang dikebut harus rampung sebelum pilpres. Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan apakah bila Jokowi kalah di pilpres, kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 itu akan tetap dibayarkan kepada PNS.

“Kalau kebijakannya dikeluarkan sebelum pilpres, apakah kalau yang mengeluarkan kebijakan tidak menjadi pemenang pilpres apakah itu tetap direalisasikan?” kata Dasco.

Mengenai pembagian THR dan gaji ke-13, politikus Gerindra ini mendukungnya. Hanya, Dasco meminta pemerintah tetap berkomitmen menepatinya sekalipun Jokowi tidak menang di Pilpres 2019.

“Kalau menurut saya, kalau itu kebijakan untuk menolong gaji ke-13 itu memang begitu, ya nggak apa-apa, itu bagus aja, asal hitungannya sudah tepat dan konsisten dilaksanakan,” sebut anggota Komisi III DPR ini.

Sementara itu Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengaku tak heran kubu Prabowo-Sandiaga selalu mengkritik kebijakan pemerintah sang petahana. Politikus PKB ini juga merinci alasan mengapa aturan soal THR dan Gaji ke-13 harus disusun sejak jauh hari.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan Lebaran,'” urai Karding.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” sambung anggota DPR tersebut.

Pihak Kemenkeu memastikan dikebutnya penyusunan PP tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS tidak ada hubungannya dengan kepentingan pilpres. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, PP yang ditargetkan rampung sebelum dilaksanakannya pilpres 17 April itu ditujukan untuk kepentingan di luar kontestasi politik 5 tahunan itu.

“Mungkin perlu diperjelas, bahwa kebijakan tersebut tidak terkait dengan pilpres, karena kebijakan tersebut sudah diputuskan bersama pemerintah dengan DPR dan ditetapkan dalam UU APBN 2019,” kata Askolani.

Askolani menyampaikan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu juga concern untuk mempercepat PP tersebut. Itu karena ada peraturan teknis terkait pencairan anggaran yang harus disiapkan yang dianggap cukup kompleks.

Kompleksitas yang dimaksud, karena di dalamnya mencakup kesiapan pencairan anggaran di semua satuan kerja kementerian dan lembaga (k/l), serta pencairan anggaran dana alokasi umum (DAU) ke pemda, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Sehingga bisa selesai semua dengan baik proses dan implementasinya, sejalan dengan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019 ini,” tambahnya.

Kemudian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan alasan dibalik percepatan penyusunan PP THR 2019. Ini dikarenakan jadwal libur Idul Fitri.

“Dengan melihat jadwal cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 s.d. 7 Juni 2019 maka hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah pada bulan Mei tahun 2019,” papar Nufransa.

Presiden Jokowi pun angkat bicara mengenai pro-kontra keluarnya PP tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk PNS. Ia menegaskan, yang namanya THR tetap akan keluar mendekati masa hari raya.

“Kalau namanya THR itu apa sih? Tunjangan Hari Raya. Ya biasanya mendekati hari raya,” kata Jokowi saat ditemui di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Jokowi berkelakar, jika THR dan gaji ke-13 itu diberikan pada bulan Maret, jauh sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka itu bukan THR. “Bukan tunjangan hari raya dong, tunjangan bulan Maret. Tunjangan Hari Raya ya mendekati hari raya,” tutupnya.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Soal Aturan THR, TKN: BPN Prabowo Selalu Anggap Salah Kebijakan Jokowi

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan pengumuman mengenai THR dan Gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang akan dilakukan sebelum Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak heran kubu Prabowo selalu mengkritik kebijakan pemerintahan sang petahana.

“Kami tidak heran kalau dari BPN itu apa saja dari kebijakan pemerintah Jokowi pasti dianggapnya salah, kemudian bernuansa politis. Kalau kami sih, gitu aja kok repot,” ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Karding mengingatkan, pengumuman soal Gaji ke-13 biasanya memang selalu bersamaan dengan pengumuman THR jelang lebaran. THR untuk PNS sendiri tahun ini akan dicairkan pada bulan Mei, sebulan sebelum Idul Fitri.

“Pengumuman gaji ke-13 itu biasanya malah lebih awal, tidak mendadak. Misalnya besok akan dibagi, minggu ini akan diumumkan, itu tidak seperti itu. Bisa diumumkan lebih awal karena kenapa? Supaya ada persiapan dalam konteks menghitung kebutuhan hari raya. ‘Oh nanti saya akan dapat gaji ke-13’, maka saya nanti bisa mempersiapkan untuk hal-hal ini, bisa melakukan ini dalam rangka persiapan lebaran,” urai Karding.

Politikus PKB ini mengatakan, alasan tersebut itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengumumkan soal gaji ke-13 jadi lebih cepat. Karding menilai langkah seperti itu justru baik.

“Itu yang jadi dasar daripada pengumuman lebih awal. Kalau bisa sebenarnya mestinya setiap tahun paling tidak di tahun pertengahan itu sudah diumumkan. Pertengahan sebelum lebaran,” jelas anggota Komisi III DPR RI itu.

Meski begitu, Karding memaklumi serangan-serangan yang disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga soal kebijakan ini. Ia kembali menyebut apa saja kebijakan pemerintah Jokowi selalu salah untuk pasangan nomor urut 02 itu dan timnya.

“Tapi kita tahu lah, namanya temen-temen BPN pasti menilainya seperti itu. Wajar aja lah,” tutur Karding.

Seperti diketahui, penyusunan peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei. Namun belum dijelaskan kapan gaji ke-13 akan cair.

BPN Prabowo-Sandiaga menilai pengumuman yang harus rampung sebelum Pilpres 2019 itu bernuansa politis. Jokowi sebagai presiden petahana dinilai berusaha mendulang suara dari PNS atau ASN.

“Saya kira ini kebijakan bernuansa politis ya. Kebijakan ini kejar tayang biar Pak Jokowi terlihat punya jasa di mata ASN. Sengaja dipercepat untuk mendulang dukungan dari ASN kita,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga bidang ekonomi, M Kholid kepada wartawan, Jumat (22/2).

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Daftar Biaya yang Dibayar Warga buat Sertifikasi Tanah

Jakarta – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017 masih ada praktik pungli yang dilakukan oknum.

Padahal, sudah ada aturan yang mengatur bahwa program PTSL ada biaya yang dibebankan atau harus dibayar oleh masyarakat, biaya itu dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.

Adapun, dana tersebut untuk seperti kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

“Iya, adminitrasi pra sertifikat, seperti bukti waris, kalau lebih dari itu dan itu tidak ada persetujuan dari masyarakat, tidak ada peraturannya, itu pungli,” kata Menteri ATR Sofyan Djalil di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

Keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sofyan mengatakan, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini pun dilakukan di tingkat desa, dalam hal ini kelurahan.

“Ada ketentuan itu ada peraturan 3 menteri yang boleh diambil oleh desa,” jelas dia.

Lalu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah? Berikut sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:

Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.

Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.

Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.

Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.

Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.

(hek/eds)

Aturan THR Dipercepat, BPN Prabowo: Jangan Diralat dan Ditarik Lagi

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap pemerintah konsisten dengan kebijakan pemberian THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS yang pengumuman aturannya dipercepat sebelum pilpres. BPN meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak meralat dan menarik kebijakan tersebut.

“Kaji ulang dulu dengan jelas dan detail. Jangan sampai, aturannya keluar, lalu karena kurang pertimbangan ditarik, diralat, dan direvisi lagi. Jadi, tidak ada kepastian hukum. Ini menurunkan state credibility. Orang makin-makin tidak percaya pemerintah karena suka grasak-grusuk,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Faldo Maldini kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Menurut Faldo, Jokowi memang butuh kebijakan populis seperti itu demi ‘menarik hati’ ASN. Sebab, menurut dia, kebanyakan ASN mendukung Prabowo-Sandiaga.
“Kita tunggu saja, acara petahana lagi bagi-bagi THR. Beliau memang butuh kebijakan seperti itu, karena di beberapa survei memperlihatkan ASN memberikan banyak dukungan kepada capres kami. Realistis saja sih, itu menurut kami,” ujar politikus PAN itu.

Faldo mengatakan kebijakan Jokowi itu tak melanggar aturan. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah memastikan uang untuk THR itu ada.

“Tidak ada yang salah secara legal dan aturan. Tetapi, jangan sampai karena kebutuhan jelang pemilu ini, uangnya malah tidak ada. Kan pernah kejadian tahun lalu itu, Bu Risma di Surabaya marah-marah, ternyata alokasi THR-nya diminta ke pemerintah daerah. Beberapa kepala daerah mengeluh dan konsultasi kepada kami terkait aturannya,” ucap Faldo.

“Saran kami, aturan itu harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan secara detail. Sekaligus, minta pendapat dari kepala-kepala daerah. Aturan ini kan berlaku nasional. Jangan sampai, beda-beda malah jadi beban buat yang mau menjalankannya. Setelah pemilu, malah ricuh,” lanjut dia.

Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair Mei 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut berupaya agar PP tersebut bisa ditetapkan sebelum Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair usai Pilpres yakni pada bulan Mei–satu bulan sebelum Idul Fitri yang jatuh pada Juni 2019.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar kubu Prabowo tak selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan politik. Timses pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal,” kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima kepada wartawan, Jumat (22/2).

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan Gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis dan kredibel,” sambung politikus PDIP itu.
(tsa/elz)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Aturan Dipercepat, BPN: Terima THR-nya, Tetap Ganti Presidennya

Jakarta – Pemerintah memutuskan agar pengumuman soal THR dan Gaji ke-13 dilakukan sebelum Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berbicara soal ganti presiden.

“Terima THR-nya, tetap ganti presidennya. Sepertinya segala upaya dilakukan untuk menarik simpati publik, kali ini dilakukan dengan pencairan THR dilakukan bulan Mei 2019,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Handi Risza kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

“Kita tahu ini akan menyasar PNS di seluruh Indonesia. Sehingga pemerintah berupaya untuk memberikan kesan yang baik kepada aparaturnya sebelum pelaksanaan pemilu,” imbuhnya.
BPN Prabowo-Sandi menyebut Presiden Jokowi berupaya menarik simpati publik. Namun, Handi yakin para PNS tak mudah diimingi-imingi uang. Menurut Handi, persoalan tentang gaji PNS sudah lama menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

“Kami yakin para PNS kita adalah orang-orang cerdas yang tidak mudah diiming-imingi dengan sesuatu. Anda bayangkan gaji PNS cukup lama tidak mengalami kenaikan, sementara mereka menanggung beban ekonomi yang berat, daya beli melemah, harga-harga meningkat. Jadi apa yang mereka rasakan dalam empat tahun terkahir ini tidak akan mudah membuat mereka percaya dengan pemerintahan saat ini,” ujar politikus PKS itu.

Ia pun menilai THR itu merupakan hak PNS. Handi membiarkan masyarakat yang menilai apakah hal ini ditunggangi demi kepentingan pencitraan atau tidak.

“Bagi kami, THR itu adalah hak PNS, tidak ada kaitannya dengan kebaikan menteri atau presiden. Jika memanfaatkannya untuk kepentingan pencitraan, biar masyarakat yang menilai,” tutur Handi.

Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair Mei 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut berupaya agar PP tersebut bisa ditetapkan sebelum Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair usai Pilpres yakni pada bulan Mei–satu bulan sebelum Idul Fitri yang jatuh pada Juni 2019.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar pihak rival tak selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan politik. Kubu pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal,” kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima kepada wartawan, Jumat (22/2).

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan Gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis dan kredibel,” sambung politikus PDIP itu.

Saksikan juga video ‘Zulhas soal THR dan Gaji ke-13 PNS: Uangnya dari Mana?’:

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jaga Sektor Maritim, Menko Luhut Ingin Alutsista RI Baru dan Buatan Dalam Negeri

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam menjaga kawasan laut Indonesia membutuhkan pertahanan yang kuat. Salah satunya meningkatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang berkualitas.

“Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas alutsista (kita) enggak mau bekas, maunya baru dan bahkan kalau bisa dibuat di dalam negeri cukup dari dalam negeri saja,” kata dia dalam seri kuliah Diplomasi Maritim Indonesia, di Auditorium Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Selain peningkatan alutsista, kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan. Jadi bonus demografi yang akan datang dapat berdampak baik pada penguatan pertahanan dan ekonomi Indonesia. 

“Kualitas sumber daya manusia itu juga jadi hal yang sangat penting,” kata dia.

Sementara itu, terkait dengan pesawat berteknologi tinggi, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui Indonesia masih membutuhkan kerja sama dengan negara luar.  Misalkan pembuatan pesawat jet misalnya, Indonesia masih menggandeng Korea Selatan.

“Pesawat Jet itu sedang kerja sama dengan Korea Selatan, itu sedang dikembangkan sehingga nanti ke depan kita bisa bikin sendiri. Kalau kapal laut, saya kira kita sudah bisa buat, waktu itu saya lihat di Surabaya ada yang buat,” kata dia.


Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Pemerintah Tambah Anggaran Alutsista Jadi Rp 75 Triliun

Sebelumnya, Pemerintah berjanji akan memperkuat sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu caranya dengan menambah anggaran untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang selama ini terbilang rendah.

Ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam konfrensi pers 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis  25 Oktober 2018.

“Anggaran alutsista tahun 2015 ada Rp 40 triliun, tahun 2019 akan jadi Rp 75 triliun,” kata Wiranto.

Menurut mantan Ketua Umum Partai Hanura ini, penambahan anggaran untuk penguatan alutsista sangat penting. Sebab, alutsista merupakan alat pertahanan kedaulatan negara dari serangan luar.

Apalagi, lanjut dia, belakangan ini ancaman dari luar mulai terjadi.

“Ini penting, bargaining position. Kalau gertak-gertakan, kita jangan kalah gertak,” ujar dia.

Selain menambah anggaran alutsista, pemerintah berencana menambah Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini, tercatat baru ada 7 PLBN di sejumlah titik di Tanah Air.

“Tahun depan ditambah 11 PLBN. Ini perkuat pertahanan,” tandasnya.

Perlu diketahui, pada tahun 2015 anggaran yang dialokasikan untuk TNI sebesar Rp 106 triliun. Namun, hanya Rp 40 triliun saja yang dianggarkan untuk pengadaan alutsista.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Aturan THR Dipercepat, BPN Prabowo: Kalau Jokowi Kalah Tetap Dibayar?

Jakarta – Pemerintah memutuskan agar pengumuman soal THR dan Gaji ke-13 dilakukan sebelum Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan apakan bila Presiden petahana Joko Widodo kalah di pilpres kebijakan THR dan Gaji ke-13 ini akan tetap dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

“Kalau kebijakannya dikeluarkan sebelum pilpres, apakah kalau yang mengeluarkan kebijakan tidak menjadi pemenang pilpres apakah itu tetap direalisasikan?” ujar Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).

Dasco menyoroti mengapa kebijakan soal THR dan Gaji ke-13 ini harus diumumkan sebelum Pilpres 2019. Ia pun menjadi khawatir kebijakan akan dibatalkan jika Jokowi tidak terpilih kembali menjadi presiden.


“Itu kan janjinya dikeluarkan sebelum pilpres, kalau kemudian dia tidak menjadi pemenang apakah akan direalisasikan gitu lho,” sebut Dasco.

Mengenai pembagian THR dan Gaji ke-13, politikus Gerindra ini mendukungnya. Hanya saja Dasco meminta agar pemerintah tetap komitmen menepatinya sekalipun Jokowi tidak menang di Pilpres 2019.

“Kalau menurut saya, kalau itu kebijakan untuk menolong gaji ke-13 itu memang begitu, ya nggak apa-apa, itu bagus aja, asal hitungannya sudah tepat dan konsisten dilaksanakan,” sebut anggota Komisi III DPR itu.

“Artinya menjadi pemenang atau tidak menjadi pemenang ya itu tetap dilaksanakan pembayarannya,” tambah Dasco.

Seperti diketahui, penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN ditargetkan rampung sebelum pemilihan presiden (pilpres) 2019. Dengan begitu, THR akan cair Mei 2019.

Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut berupaya agar PP tersebut bisa ditetapkan sebelum Pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair usai Pilpres yakni pada bulan Mei.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar pihak rival tak selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan politik. Kubu pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal,” kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima kepada wartawan, Jumat (22/2).

“Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan Gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis dan kredibel,” sambung politikus PDIP itu.

Saksikan juga video ‘Sederet Fakta THR PNS 2018 yang Bikin Iri’:

[Gambas:Video 20detik]

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/tor)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>