Jokowi: 80 Persen Masjid di Indonesia Belum Bersertifikat

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi menyerahkan 115 sertifikat wakaf untuk masjid, musala, dan tempat pendidikan. Jokowi mengatakan pemerintah memang tengah mempercepat penerbitan sertifikat, agar tak ada lagi konflik dan sengketa lahan di setiap daerah. 

“Dulu-dulunya enggak ada masalah tapi sekarang bisa terjadi masalah karena juga masjidnya, musalanya, pondoknya, belum pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat,” kata Jokowi saat menyerahkan sertifikat di Pondok Pesantren Al-Ittihad Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019).

Jokowi kemudian memberikan contoh sengketa lahan yang menimpa salah satu masjid di Jakarta. Masjid besar yang sudah berdiri bertahun-tahun ini pada awalnya tidak ada masalah.

“Begitu tanah di situ harganya Rp120 juta per meter, nah ini ahli waris mempermasalahkan,” lanjut dia. 

Menurut Jokowi saat ini ada sekitar 800 ribu masjid, musala, dan madrasah yang tersebar di seluruh Tanah Air. Dari jumlah itu, ada sekitar 70-80 persen yang belum bersertifikat.

“Inilah tugas Kantor BPN untuk menyelesaikan,” ucapnya. 

Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil secepatnya menyelesaikan sertifikat yang berkaitan dengan masjid, musala, madrasah, dan tempat pendidikan.

“Kita terus membagikan, enggak tahu sudah berapa puluh ribu yang kita bagikan dari Sabang sampai Merauke, terutama untuk masjid, musala, madrasah, dan tempat-tempat pendidikan Islam,” ujar Jokowi.

2 dari 2 halaman

2025 Urusan Sertifikat Tanah Selesai

Dia berharap dengan dipercepatnya penerbitan sertifikat ini, konflik dan sengketa lahan bisa dikurangi, dan bahkan tidak akan ada lagi di kemudian hari. Jokowi pun menargetkan sertifikat tanah rampung pada 2025.

“Enggak usah nunggu 160 tahun. 2025 akan diselesaikan oleh kantor-kantor BPN di seluruh Tanah Air,” tutur mantan Wali Kota Solo itu.

 

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Istana Darul Makmur, Situs Bersejarah Dalam Lautan Sampah

Liputan6.com, Aceh – Di Kampung Pande, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, pernah berdiri sebuah istana yang dikelilingi pemandangan alam memesona. Namun, agresi militer Belanda membuat kampung dan seluruh bangunan kerajaan rata dihantam meriam.

Belanda kemudian mengubah kawasan itu menjadi lokasi pembuangan sampah dan penampungan tinja. Belakangan, Kampung Pande masuk dalam kawasan proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Menurut literasi, pada 1201 Masehi, Kampung Pande didatangi 500 ulama dari Bagdad dipimpin Syeikh Abdurrauf Tuan Di Kandang. Sultan Johan Syah, cucu dari Putra Tuan Di Kandang, anak dari Syeikh Abdurrauf Al Bagdadi, kala itu mendirikan Kesultanan Aceh Darussalam.

Di kawasan Kampung Pande terdapat masjid dan istana pelantikan, dikenal dengan nama Istana Darul Makmur. Istana ini menjadi tempat memantau aktivitas para pedagang yang datang ke Kerajaan Aceh Darussalam.

“Pada agresi Belanda 1873 Istana Darul Makmur Kampung Pande dan seluruh kawasan Kutaraja sekarang dimeriam. Istana terbakar sedangkan ahli pandai besi dan emas di Kampung Pande menghilang,” tutur Ketua Peubeudoh Sejarah Adat Budaya Aceh (Peusaba), Mawardi Usman, kepada Liputan6.com, Kamis malam (7/2/2019).

Proyek pembangunan IPAL dan PLTSa di kawasan Kampung Pande tentu saja menuai kecaman. Arkeolog Husaini Ibrahim menyebut proyek pembangunan IPAL di Kampung Pande merusak situs bersejarah.

Kawasan tersebut merupakan pusat awal berdirinya Kerajaan Aceh pada abad 12 silam. Itu dibuktikan dengan ditemukan sejumlah batu nisan tokoh masa lalu dan lainnya di lokasi proyek tahun 2017 yang dananya berasal dari APBN senilai Rp 107 miliar itu.

Nilai sejarah Kampung Pande diperkuat penelitian dan pemindaian georadar oleh Guru Besar ITB, Teuku Abdullah Sanny. Hasilnya, banyak peninggalan Kerajaan Aceh masa lalu di tempat itu.

Berbagai bukti Kampung Pande merupakan situs bersejarah terkubur di kedalaman 28,30 meter. Situs sejarah Kampong Pande diyakini terkubur akibat gempa tektonik berkekuatan besar.

Ada tiga kelompok kedalaman tempat situs Kampong Pande terkubur terdeteksi dengan georadar. Kedalaman 3,5 meter yang diyakini akibat gempa dan tsunami 2004 silam, kedalaman 12,15 meter, dan kedalaman 28,30 meter.

Pada Oktober 2017 lalu, Tim pemantau penggunaan dana alokasi khusus DPR RI sempat digadang-gadang akan mendatangi kawasan proyek IPAL. Di saat yang sama, seorang  pewaris Kerajaan Aceh, Putri Mehran, menemui dan meminta Komisi X Bidang Budaya DPR RI mengirim surat ke Kemendikbud untuk menghentikan proyek IPAL.

“Tidak ada, tidak ada hasil. Paling disetop sementara,” ketus Mawardi.

2 dari 2 halaman

Minta Dibangun Replika

Peubeudoh Sejarah Adat Budaya Aceh (Peusaba) mengusulkan, pemerintah membangun replika Istana Darul Makmur di Kampung Pande. Selain mempertegas eksistensi Istana Darul Makmur, juga sebagai obyek pariwisata.

Menurut Ketua Peusaba, Mawardi, replika istana kerajaan lazim ditemukan di luar negeri. Dia mencontohkan replika Istana Malaka di Malaysia.

“Pembangunan ini akan menggenjot pariwisata dan membangkitkan kesadaran sejarah Aceh pada generasi muda sekarang,” kata Mawardi.

Para pemerhati sejarah turut merespon usulan pembangunan replika Istana Darul Makmur di Kampung Pande. Salah satunya Sailendra Wangsa mengatakan, wacana tersebut mesti didukung, karena Aceh sudah banyak kehilangan objek sejarah.

“Apabila wisatawan mancagera yang berkunjung ke Aceh menanyakan dimanakah letak dan bagaimana bentuk Istana Aceh terdahulu, maka akan susah untuk kita menjelaskannya. Dengan adanya replika Istana ini setidaknya akan membantu kita dalam mengupas sejarah di masa lalu,” ujar Sailendra, dalam keterangan diterima Liputan6.com, Kamis (7/2/2019).


Simak juga video pilihan berikut ini:

Keluarga Dua Korban Tragedi Trisakti Dukung Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Keluarga korban tewas tragedi Trisakti 1998 menyambangi Kantor Media Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk menyamoaikan dukungan di Pilpres.

Ada tiga pihak keluarga yang datang ke lokasi. Mereka adalah Lasmiati yang merupakan ibu dari Heri Hertanto, Karsiah yakni Ibu dari Hendriawan Sie, dan kakak dari Hafidin Royan bernama Huda Nurjanti.

Sementara pihak keluarga dari korban penembakan 12 Mei 1998 atas nama Elang Mulia Lesmana tidak turut hadir.

Bersama dengan Alumni Trisakti yang juga datang ke Kantor Media TKN Jokowi-Ma’ruf, dua orangtua korban yakni Lasmiati dan Karsiah menyatakan dukungannya kepada Jokowi.

Lasmiati menyampaikan, dia yakin Jokowi dapat menyelesaikan masalah tersebut di periode selanjutnya.

“Saya yakin Pak Jokowi akan menyelesaikan masalah ini dengan adil. Saya berharap periode kedua ini Pak Jokowi bisa menyelesaikannya. Soalnya presiden-presiden sebelumnya belum bisa menyelesaikan,” tutur Lasmiati.

Menurutnya, Jokowi tidak terlibat dengan permasalahan tragedi Trisakti 1998. Dia mendoakan agar Jokowi terpilih kembali dan dapat menuntaskan kasus tersebut. 

“Paling tidak kita minta diakuin saja anak kita itu ditembak oleh negara. Negara bertanggung jawab aja lah, jadi nggak berlarut-larut. Ke depannya masih ada kasus yang diselesaikan,” kata Lasmiati.

Ibu dari Hendriawan Sie, Karsiah menambahkan, Jokowi cukup perhatian dengan keluarga korban Tragedi Trisakti. Beberapa kali ada undangan ke Istana Negara untuk bertemu secara langsung tanpa diminta.

“Pak Jokowi ini Presiden yang paling berani. Biarlah orang yang membunuh anak saya tertawa, dan yang dibunuh tersenyum. Mereka masih punya keluarga, masih punya sanak saudara‎,” kata Karsiah.

Lain halnya dengan Huda Nurjanti, kakak dari Hafidin Royan. Dia menegaskan bahwa kehadirannya ke TKN Jokowi-Ma’ruf bukan sebagai langkah dukungan.

“Saya tidak pernah mengatakan mendukung Pak Jokowi. Saya datang ke sini mewakili keluarga korban. Jadi saya tidak akan membawa-bawa soal politik. Saya hanya membawa kasus adik saya saja. Saya tidak bilang mendukung kubu sebelah, kubu tetangga, atau kubu orang lain, saya nggak bilang,” terang Huda.

 

2 dari 2 halaman

Minta Negara Usut

Huda menyatakan, kedatangannya ke TKN Jokowi-Ma’ruf menjadi bentuk perjuangannya mencari keadilan. Dia ingin kasus Tragedi Trisakti 1998 tuntas.

Negara juga diminta menghadirkan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas penembakan para mahasiswa.

“Kami selalu dari awal sampai sekarang menuntut kejelasan siapa yang bertanggung jawab. Bukan pelaku, tapi penanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab terhadap penembakan itu siapa,” ujar dia.

Dia menilai, diundangnya para keluarga ke Istana Negara sudah menjadi rutinitas sejak Presiden BJ Habibie menggantikan Soeharto. Upaya menjadikan empat korban sebagai pahlawan reformasi pun bukanlah inisiatif Jokowi.

“Bukan pemerintah yang mengambil jalan itu, tapi kami yang berusaha memanuver bagaimana mendapatkan pengakuan itu,” kata Huda.

Lebih lanjut, pengakuan korban tewas sebagai pahlawan reformasi pun belum ada. Prosesnya dimulai pada 2018 dan sampai sekarang belum ada pernyataan resminya dari pemerintah.

“Cukup itu artinya sudah selesai, sudah keluar SK. Pengakuan. Sekarang baru sampai tahap pengumpulan data. Dari situ belum ada kemajuan lagi,” Huda menandaskan.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Gantikan Herry Trisaputra, Danang Parikesit Jadi Kepala BPJT

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) baru menggantikan posisi Herry Trisaputra Zuna.

Acara pelantikan dilakukan di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Dengan posisi barunya, Danang akan mengemban jabatan sebagai bos BPJT Kementerian PUPR hingga 2022 mendatang, melanjutkan tugas yang sebelumnya dipegang Herry sejak 2015 silam.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja mengatakan, Danang Parikesit baru akan bisa bertugas sebagai Kepala BPJT jika telah melakukan proses serah terima jabatan.

Proses serah terima jabatan itu, ia melanjutkan, rencananya bakal digelar pada Senin, 11 Februari 2019.

“Dia baru bisa aktif bekerja setelah ada proses serah terima jabatan. Itu akan dilaksanakan enggak lama setelah pelantikan. Acara pelantikan sendiri berlangsung di akhir (pekan), rencananya serah terima jabatan akan dilakukan Senin besok, dan bisa langsung bertugas,” saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat 8 Februari 2019.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Adapun sebelumnya, Kementerian PUPR memang telah membuka seleksi terbuka untuk mencari Kepala BPJT periode jabatan 2018-2022.

Kesempatan ini dibuka bagi seluruh Penjuru Negeri Sipil (PNS) di Kementerian PUPR yang dianggap telah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.

Sementara itu, Herry Trisaputra Zuna yang kini telah melepas jabatan Kepala BPJT masih akan bertugas di Kementerian PUPR sebagai Direktur Perumusan Kebijakan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur yang baru saja terbentuk pada 2019.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sama Seperti Jokowi, Biofuel Jadi Andalan Prabowo Tekan Defisit Migas

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Penelitian dan Pengembangan Calon Presiden nomor urut 02, Harryadin Mahardika mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk mencari jalan keluar menekan defisit minyak dan gas (migas) yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan.

Salah satu upaya yang dikaji adalah penggunaan biofuel atau bahan bakar yang berasal dari bahan tanaman. 

“Problem pertama, energi. Karena kita sudah sangat tergantung pada bensin dan solar sehingga ketika kita sudah jadi net importir. Kita harus lepas dari ketergantungan. Yang dilakukan Prabowo nanti adalah Indonesia jadi biofuel terbesar di dunia,” ujar dia di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Saat ini pemerintah Jokowi diakui sudah menerapkan penggunaan biofuel yaitu pada biodiesel 20 persen (B20). Namun, hal ini dinilai belum cukup efektif mendorong penurunan impor migas yang terus membengkak. 

Jika nanti terpilih, Prabowo-Sandi akan memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat mengasilkan biofuel. Hingga kini, tim Prabowo-Sandi telah mencatat ada sekitar 10 juta hektare (ha) lahan tidur yang bisa dimanfaatkan. 

“Dari 10 juta hektar itu, target 2 juta hektar jadi Bio Etanol Estate. Ini jadi tambahan energi nasional. Bio Etanol Estate ini tidak gunakan kelapa sawit karena merusak tanah. Jadi pakai 7 tanaman yang bakal dipakai, aren, singkong, lamtoro untuk reboisasinya,” ujar dia.


Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Jurus Pemerintah Tekan Impor Gas

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menekan impor terutama impor di sektor minyak dan gas (migas).

Meskipun demikian, dia mengakui impor migas Indonesia masih cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari impor minyak PT Pertamina yang tumbuh 13,5 persen.

“Jadi kita lihat beberapa langkah yang sudah kita lakukan memberikan dampak. Namun kelihatan bahwa impor kita masih cukup besar di beberapa kategori tadi, yang minyak, karena dalam catatan kita seperti Pertamina masih impornya growth-nya 13,5 persen,” kata dia, saat ditemui, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.

Dia mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan impor migas yakni dengan terus mendorong implementasi B20.

“Kalau kita lihat instrumen yang kita lakukan untuk memperbaiki defisit neraca pembayaran, current account defisit (CAD) dan neraca perdagangan itu adalah dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan. B20 karena dari sisi migas kita mencoba mengurangi dari sisi defisitnya,” ujar dia.

Pemerintah juga tentu akan mendorong Pertamina untuk terus mengimplementasikan kebijakan B20. Dengan demikian diharapkan impor migas dapat terus ditekan.

“Jadi impor minyak kita mungkin perlu melihat dari Pertamina implementasi dari B20. Sehingga dia bisa menekan dari sisi kebutuhan impor minyak itu. Dan sudah menggunakan biodiesel,” kata dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Suap Izin Meikarta, Bupati Bekasi Neneng Segera Disidang

Liputan6.com, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas penyidikan Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, terkait kasus suap izin Meikarta.

Selain Neneng, penyidik telah menyelesaikan berkas empat tersangka lainnya dalam kasus ini. Yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahor; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

“Sore ini dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka untuk 5 tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Dia mengatakan, dalam penyidikan kasus ini, tim lembaga antirasuah setidaknya sudah memeriksa 22 saksi untuk tiga tersangka sejak operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 14 Oktober 2018. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat, Anggota DPRD Bekasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Bekasi, dan pihak swasta.

“Persidangan rencananya akan dilakukan di PN Tipikor Bandung,” kata Febri soal sidang kasus suap izin Meikarta.

2 dari 3 halaman

Soal Kasus Izin Meikarta

Sebelumnya, KPK mengendus perizinan proyek Meikarta bermasalah. Lembaga antirasuah pun sempat mengimbau agar pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit ulang izin tersebut.

Pada kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KSP Tegaskan Manfaat Ekonomi dari Pembangunan Jalan Tol

Liputan6.com, Jakarta – Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden (KSP), Denni Puspa Purbasari mengaku enggan mengomentari pernyataan tarif tol Indonesia termahal se-ASEAN.

“Akan lebih fair kalau tanya ke orang logistik dibanding pemerintah,” kata dia, di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Meskipun demikian, dia mengatakan,  hal yang harus diperhatikan ketika menilai jalan tol yang dibangun adalah dampaknya pada perekonomian.

Menurut dia, ruas tol yang dibangun akan memberikan dampak pada pemangkasan waktu tempuh arus lalu lintas logistik.

“Kalau kita bicara tentang jalan tol, semula mereka mungkin mengirim barang dari Surabaya ke Jakarta membutuhkan waktu 2 hari. Artinya menyewa truk 2 hari, keluarga dua hari, tapi mungkin dengan adanya tol jadi 12 jam, atau beberapa jam bisa terlampaui,” ujar dia.

“Artinya apa. Memangkas ongkos. Waktu yang dia spend di jalan jadi lebih pendek, konsentrasinya di jalan juga tidak setegang lewat jalan non tol, kemudian bisa berkumpul dengan keluarga,” lanjut dia.

Dia menuturkan, para pelaku bisnis logistik tentu akan memperhatikan hal tersebut. Para pengusaha tentu akan menghitung perbandingan antara biaya yang dia keluarkan untuk transportasi dengan kinerja usahanya.

On top dari jalan tol, ini  ada pemanfaatan ekonomi apakah itu worth it untuk dibayar? Saya punya hipotesis begini, kalau jalan tol itu ramai, itu artinya apa, itu berarti punya value bagi penggunanya,” tutur dia.

Jika tarif tol yang ada saat ini tidak efisien dan memberatkan pengusaha, tentu para pengusaha akan memilih untuk tidak menggunakan jalan tol.

“Itu saja, dia bisa hitung-hitungan cost and benefit. Kalau dia tidak bisa mengalahkan ongkos, pasti akan lewat pantura, kalau bisa mengalahkan ongkos itu, manfaat lebih besar dari ongkos, dia pasti akan lewat sana (tol),” ujar dia.


Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Bos Bappenas Usul Ada Tarif Khusus Truk di Jalan Tol

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai tarif Tol Trans Jawa terlalu tinggi. Tarif yang cukup besar tersebut dikeluhkan berdampak pada pembengkakan beban operasional pengangkutan barang logistik.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengusulkan, ada tarif khusus truk agar beban yang ditanggung tidak terlalu besar. Hal ini menurut dia, perlu dibicarakan kembali bersama seluruh instansi terkait.

“Jadi ya paling penting nanti tinggal hitung-hitungan antara operator tolnya dengan potensial user-nya,” ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat 8 Februari 2019.

“Berapa harganya yang bisa atau mungkin ada harga khusus yang bisa diberikan kepada angkutan truk karena jalan tol itu dibikin sebetulnya untuk memudahkan angkutan barang,” ia menambahkan.

Bambang melanjutkan, penggunaan jalan arteri untuk pengangkutan barang tidak lagi bisa diandalkan. Alasannya, jalan arteri membutuhkan biaya perawatan yang cukup besar dan mengandalkan kas negara.

“Karena kalau kita menggunakan jalur arteri nanti biayanya tinggi sekali. Memang biayanya tidak dibayar langsung, itu langsung di bayar pemerintah. Pokok ya lihat anggaran pemeliharan jalan di indonesia itu tinggi sekali. Lebih banyak secara kilometer pemeliharaannya jauh di atas jalan baru tidak produktif,” tutur dia.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Potensi Gangguan Teknis Saat UNBK Berbasis Android di Garut

Liputan6.com, Garut – Jajaran pengajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Garut, Jawa Barat, meminta penambahan fasilitas tambahan berupa perangkat Android, saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) April mendatang.

Kepala Sekolah SMKN 1 Garut Dadang Johar Arifin mengatakan, penambahan perangkat dalam pelaksanaan UNBK, dinilai perlu untuk menyiasati adanya gangguan teknis, saat ujian berlangsung.

“Nanti kami akan sampaikan masukan ini ke pihak Provinsi Jawa Barat,” ujarnya, Rabu, 6 Februari 2019.

Menurut Dadang, dalam simulasi awal pelaksanaan UNBK yang diikuti seluruh siswa didiknya pekan lalu, mayoritas peserta mampu melaksanakan ujian dengan tingkat kelulusan hingga 70 persen.

“Nilainya di atas rata-rata sekolah lainnya,” ujar dia bangga.

Namun selama simulasi berlangsung, ada tiga kali kendala teknis yang dihadapi peserta, mulai menurunnya akses daya sinyal internet, hingga terhentinya fasilitas komputer, akibat padamnya saluran listrik.

“Hampir tiga kali padam, mungkin dayanya tidak kuat, ” dia menambahkan.

Untuk itu, dia mengatakan, menjelang datangnya pelaksanaan UNBK, pemerintah provinsi Jawa Barat bisa memperhatikan masukan itu. Selain itu, untuk menghindari gangguan teknis di lapangan, SMKN 1 Garut akan melakukan kontak perjanjian dengan pihak PLN dan Telkom dalam waktu dekat.

“Makanya adanya perangkat android bisa meminimalkan adanya gangguan itu, ” kata dia.

2 dari 2 halaman

Pembekalan di Sekolah

Sementara itu, di sela-sela kunjungan kerjanya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyempatkan diri mengunjungi beberapa sekokah unggulan di Garut. Upaya itu ditempuh untuk memberikan pembinaan mental dan moral bagi pelajar, termasuk persiapan menjelang UNBK.

Kepala SMKN 1 H Dadang Johar Arifin mengakui menjadi salah satu sekolah yang dikunjungi Wagub Jabar itu. Menurutnya, hal itu penting untuk meningkatkan motivasi sekaligus spirit bagi pelajar dalam meningkatkan prestasi. “Tadi beliau ke masjid dan memberikan pembekalannya pada siswa,” kata dia.

Selain memberikan pembinaan moral dan spiritual, tak lupa Uu pun memberikan pemahaman pentingnya peran generasi muda dalam membangun karakter bangsa di masa depan. “Dalam kegiatannya lebih banyak dialogis antara siswa dan Pak Wagub,” ujarnya.

Tak ketinggalan, sebagai lembaga yang mengayomi pendidikan SMA-SMK di Jawa Barat, Uu pun menyempatkan diri melakukan pengecekan sarana dan prasana yang tersedia di salah satu sekolah SMKN unggulan di Jawa Barat itu. “Beliau (Wagub) mengatakan merasa reureug (tenang) kalau sekolah seperti ini,” ujar dia.

Kondisi itu didasarkan banyaknya siswa kelas XII SMKN 1 saat ini, yang telah mendapatkan rekomendasi perekrutan kerja di perusahaan besar nasional. “Sedangkan sisanya siap melanjutkan ke perguruan tinggi,” kata dia.


Simak video pilihan berikut ini:

Timses Jokowi Tak Heran Prabowo Unggul dalam Survei di Kalangan Pelajar

Liputan6.com, Jakarta – Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin kalah dari Prabowo-Sandi di kalangan pemilih terpelajar dalam survei LSI Denny JA. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani menilai wajar. Sebabnya, pemilih terpelajar adalah golongan yang kritis.

“Artinya SMA sudah kelas 2 kelas 3 kuliah serta yang sudah sarjana itu memang jiwa oposisi ya lebih kencang, jiwa oposisinya itu lebih banyak. Jadi kalau misalnya kalangan terpelajar itu seperti itu bukan sesuatu yang mengherankan,” kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Menurutnya, survei mana pun pada kategori ketidakpuasan kaum terpelajar terhadap pemerintahan memang tinggi termasuk di Amerika. Arsul memandang, kaum terpelajar selalu membedah calon mana yang lebih baik.

“Artinya kalau kepala pemerintahannya itu berkontestasi lagi, pasti yang namanya kalangan terpelajar itu juga punya kecenderungan untuk saya dalam tanda kutip ya ambil resiko untuk mencoba berfikir alternatif,” ucapnya.

Dari hasil Survei LSI Denny JA, pasangan Jokowi-Ma’ruf kalah tipis dari Prabowo-Sandi di kalangan pemilih terpelajar. Dari populasi pemilih terpelajar sebesar 11,5 persen, Jokowi-Ma’ruf hanya mampu meraih persentase 37,7 persen sedangkan Prabowo-Sandi mencapai 44,2 persen.

Peneliti dari LSI Denny JA, Adjie Al Faraby menjelaskan beberapa variabel elektoral Jokowi-Ma’ruf defisit di kalangan pemilih terpelajar. Salah satunya, kata Adjie, kalangan ini tidak ingin karakter negara terlalu kuat.

Adjie menuturkan, banyak kasus hukum yang menyeret kalangan terpelajar karena sikap kritis terhadap pemerintah. Hal ini kemudian dimanfaatkan oposisi dengan framing kriminalisasi.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Prabowo Sebut APBN Bocor 25 Persen, Misbakhun Golkar: Mana Faktanya?

Liputan6.com, Jakarta – Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Mukhamad Misbakhun mengkritik pernyataan Prabowo Subianto soal kebocoran dana APBN hingga 25 persen. Politikus Golkar yang dikenal getol membela kebijakan Jokowi itu menganggap pernyataan Prabowo tak disertai data valid.

“Pendapat Pak Prahowo yang mengatakan ada kebocoran anggaran APBN sebesar 25 persen itu harus dibuktikan secara faktual. Tidak boleh seseorang bisa menyebutkan angka kebocoran tetapi tidak bisa membuktikan apa pun,” ujar Misbakhun, Jumat (8/2/2019).

Legislator yang duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menambahkan, Prabowo seharusnya memperkuat argumen soal kebocoran 25 persen dana APBN. Selama ini mantan Danjen Kopassus itu dinilai sering melontarkan pernyataan tanpa bukti sehingga menjadi rumor yang akhirnya menguap begitu saja.

“Jadi di mana faktanya? Kalau memang ada kebocoran keuangan negara, harus ada proses hukum, siapa pelakunya, karena angka 25 persen dari APBN adalah jumlah yang signifikan,” tegasnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu lantas menyinggung soal laporan keuangan pemerintah pusat 2016 dan 2017 yang memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misbakhun menyebut predikat WTP itu merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

“Dan capaian itu adalah pertama kali dalam sejarah republik ini sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara” ucap Misbakhun.

Dia meyakini Presiden Jokowi mampu menciptakan pemerintahan yang kredibel. Pemerintahan saat ini selalu berupaya menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel.

“Bahkan penggunaan anggaran di APBN bisa diakses masyarakat. Pemerintahan Pak Jokowi menggunakan anggaran demi menyejahterakan masyarakat dan itu sudah terbukti,” tuturnya.


2 dari 2 halaman

Tanggapan TKN

Hal sama diutarakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arsul Sani. Dia menantang kubu Prabowo-Sandi untuk membeberkan data soal kebocoran anggaran yang dialami pemerintahan sebesar 25 persen.

“Saya tidak ingin mengatakan hoaks atau itu ujaran kebencian. Kalau ada kebocoran itu masyarakat itu butuh edukasi politik yang sehat. Tunjukan datanya di mana, di sektor apa terjadinya kebocoran sekian persen. Di sektor ini sekian persen. Jadi jangan pake jargon,” kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 7 Februari 2019.

Arsul menuturkan kebocoran anggaran adalah isu lama yang dimunculkan oleh kubu Prabowo. Sebab, kata dia, isu tersebut sering diungkap pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

“Kalau soal kebocoran APBN itu bahkan itu isu yang dari zaman Pak mertuanya pak Prabowo jadi presiden itu kan sudah ada bahkan dalam persentase dan jumlah yang jauh lebih besar saya kira,” ungkapnya.

Sebelumnya Prabowo saat berpidato pada perayaan ulang tahun ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Jakarta, Rabu 6 Februari 2019 mengaku sudah menghitung kebocoran keuangan negara setiap tahunnya. “Taksiran saya, 25 persen dari anggaran itu bocor,” kata Prabowo.


Saksikan video pilihan berikut ini: