Mahfud MD Beber Model Kecurangan Pemilu Zaman Orba dan Zaman Now

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membeberkan model kecurangan Pemilu di zaman ordebaru dan saat ini. Menurut dia, kecurangan pada pesta demokrasi di zaman Soeharto bersifat kooptasi dan hegemonik, ketimbang saat ini yang bersifat horizontal.

“Kecurangan zaman Pak Harto itu kecurangan direkayasa dari atas. Kecurangan sekarang bersifat horizontal. Semua partai curang sendiri-sendiri. Iya. Saya hakim MK (saat itu) tahu, tahu semua curang. Jadi sekarang curangnya horizontal,” kata Mahfud di Kampus Paramadina, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).

Menurutnya, kecurangan Pemilu pada zaman orde baru itu dilakukan lantaran penyelenggaranya adalah pemerintah. Hal ini dikarenakan lembaga pemilihan umumnya dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri, Ketua Panwaslu pusat dijabat ex official oleh Jaksa Agung, karenanya selama 32 tahun orde baru berjaya.

Bedanya sekarang, lanjut Mahfud, KPU sudah baik lantaran menjadi badan independen. Selain itu ada Bawaslu, sebagai pengawas yang mencegah potensi kecurangan dilakukan penyelenggara.

“Jadi taruhlah dia kurang teliti, sudah ada Bawaslu. Kalau KPU dan Bawaslunya, kurang bagus, sudah ada DKPP untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka. Dulu jaman Pak Harto enggak ada,” beber Mahfud.

2 dari 3 halaman

KPU Sekarang Bukan KPU Pemerintah

Oleh karena itu dia mengaku bersyukur penyelenggaraan pesta demokraasi semakin lebih baik. Namun, mantan Ketua MK ini meminta KPU tetap dikontrol dalam penyelenggaraannya. 

“KPU sekarang itu bukan KPU pemerintah. Sekarang juga ada pemantau yang bebas. Asal minta ijin saya mau memantau. Dulu tidak boleh. Sekarang boleh. Itu yang harus disyukuri,” ungkap Mafhud MD. 

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Harga Beras hingga Upah Pembantu Jadi Penyumbang Inflasi Jakarta

Liputan6.com, Jakarta – Inflasi Jakarta tetap terkendali pada Januari 2019, meskipun terdapat kenaikan beberapa harga-harga komoditas pangan.

Inflasi Jakarta pada Januari 2019 tercatat sebesar 0,24 persen (mtm) atau 3,08 persen (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya (0,55 persen mtm), maupun dengan inflasi nasional 0,32 persen (mtm).

Terkendalinya inflasi Januari 2019 terutama merupakan kontribusi dari harga-harga barang yang tergabung dalam kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,78 persen (mtm). 

“Tarif angkutan udara dan kereta api mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, seiring dengan berakhirnya libur panjang yang banyak digunakan masyarakat untuk berpergian keluar kota,” ujar kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Sithowati Sandrarini, Jumat (1/2/2019).

“Selain itu, harga BBM nonsubsidi seperti pertamax dan pertalite yang turun pada 5 Januari 2019, turut memperdalam deflasi kelompok ini,” ia menambahkan.

Laju penurunan inflasi ini tertahan oleh kenaikan harga-harga  beberapa bahan makanan di DKI Jakarta. Kelompok bahan makanan tercatat mengalami inflasi sebesar 1,38 persen (mtm). Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya harga beras dan daging ayam ras. 

Kenaikan harga beras disebabkan turunnya pasokan di ibukota, terutama pada dua minggu terakhir Januari 2019. Hal tersebut disebabkan belum masuknya masa panen beras, yang diprakirakan terjadi pada Februari-Maret 2019. 

Langkah pemerintah melakukan operasi pasar beras melalui Bulog di Pasar Induk Cipinang, merupakan suatu upaya untuk menahan harga pasar bergejolak lebih jauh.

Adapun kenaikan harga daging ayam ras disebabkan oleh meningkatnya harga jagung yang merupakan bahan pakan utama ternak ayam.

“Penurunan inflasi juga tertahan oleh kenaikan harga sewa rumah dan upah pembantu rumah tangga di DKI Jakarta,” tambah dia.

Kenaikan harga sewa rumah mengikuti tingginya permintaan akan tempat tinggal di DKI Jakarta. Adapun kenaikan upah mengikuti kenaikan UMP (upah minimum provinsi) per 1 Januari 2019 yang ditetapkan sebesar Rp 3.940.973,00 atau naik 8,03 persen dari tahun sebelumnya.

2 dari 2 halaman

Perkiraan Februari 2019

Memerhatikan berbagai perkembangan harga di pasar serta bauran kebijakan pemerintah, inflasi pada Februari 2019 akan tetap terkendali. Harga beras akan terus dijaga agar tidak terlalu bergejolak, terutama melalui operasi pasar.

Sementara itu, perayaan Imlek diprakirakan tidak mengakibatkan gejolak permintaan masyarakat yang berlebih, sehingga turut mendukung terkendalinya inflasi.

“Penguatan koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat melalui TPID sangat diperlukan untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi tahun 2019, terutama dari bahan makanan,” ujar Sithowati.

Menghadapi berbagai risiko dan tantangan yang ada, diperlukan sinkronisasi kebijakan yang didukung dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.

Berbagai kebijakan pemerintah dan perkembangan harga yang ada telah diperhitungkan dengan matang dan tetap mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen plus minus 1 persen.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ubah Status Persero, Jasa Marga Jadi Anak Usaha Hutama Karya

Liputan6.com, Jakarta – Para pemegang saham menyepakati perubahan status PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) dari Persero menjadi non-persero.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Jasa Marga Tbk di Jakarta.

Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk, Dessy Arryani menuturkan, perubahan status di atas merupakan bagian dari rencana pemerintah membentuk Perusahaan Induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur. 

“RUPSLB diselenggarakan atas permintaan pemegang saham Perseroan berdasarkan surat Menteri BUMN RI,” ujar dia.

Adapun BUMN yang akan digabungkan ke dalam perusahaan induk tersebut adalah PT Jasa Marga Tbk, PT Waskita KaryaTbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Yodya Karya, dan PT Indra Karya. PT Hutama Karya (Persero) (HK) ditetapkan menjadi perusahaan induk. 

Dia menambahkan, seluruh saham seri B milik pemerintah di JSMR akan dialihkan menjadi milik Hutama Karya.Meski begitu, pemerintah tetap punya kontrol atas JSMR selaku anggota holding tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

“Pemerintah masih punya saham seri A dwiwarna (golden share) yang memiliki keistimewaan. Salah satunya ialah mengusulkan direksi atau komisaris,” ujar dia.

Adapun untuk manfaat daripada holding ini, ia menuturkan bertujuan untuk efisiensi dan kapasitas keuangan.

“Lebih ke efektivitas karena banyak sekali BUMN ya hari ini digabung. Dan dari BUMN menjadi besar karena kapasitas keuangannya, kejutan keuangannya lebih besar digabung sehingga otomotis levelnya lebih tinggi,” imbuhnya.

2 dari 2 halaman

Menyusul WIKA, 4 BUMN Ini Akan Berubah Status Non-Persero

Sebelumnya, setelah PT Wijaya Karya Tbk melepas status persero menjadi non-persero melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menyusul langkah yang sama menjadi Non-Persero.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro mengatakan, empat BUMN lainnya akan berubah status menjadi Non-Persero pada pekan ini. Itu salah satunya adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

“PT PP (Persero) Tbk, hari Rabu ini, lalu PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, ketiganya bakal gelar RUPSLB pada jumat ini,” ujar dia di Jakarta, Senin 28 Januari 2019.

PT PP (Persero) Tbk nantinya masuk menjadi salah satu anggota Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan. Adapun, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan menjadi anggota Holding BUMN Infrastruktur.

Sebagai informasi, Holding BUMN Infrastruktur terdiri dari enam perusahaan yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero) Tbk, dan PT Indra Karya (Persero) serta PT Hutama Karya (Persero) sebagai lead holding.

Kemudian Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan terdiri dari tujuh perusahaan dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sebagai Lead Holding.

Adapun anggota holding terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Virma Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero).


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mahfud Md Puji KPU: Sekarang Sudah Independen

Jakarta – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud Md memuji Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini. Sebab menurutnya, saat ini, sebagai penyelenggara pemilu, KPU sudah independen.

Awalnya, Mahfud bercerita mengenai saat pemilu zaman Orde Baru yang dulu disebutnya memiliki banyak permasalahan, seperti, kata Mahfud, banyak orang yang membayar KPU untuk memenangkan salah satu partai yang ingin menduduki kursi DPR. Lalu, dia pun membandingkan dengan KPU saat ini yang disebutnya jauh lebih baik.

“Nah, jadi Saudara, sekarang sudah bagus KPU ini karena KPU-nya sudah independen. Kemarin diserang ramai-ramai saya bilang, lho KPU sekarang itu bukan KPU-nya pemerintah, itu DPR yang buat. Taruhlah dia kurang teliti sudah ada Bawaslu. Kalau KPU dan Bawaslunya curang, kurang bagus, sudah ada DKPP untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka,” ujar Mahfud saat menyampaikan pidato di Universitas Paramadina, Jumat (1/2/2019).


Dia mengatakan saat ini bisa memantau jalannya pemilu secara bebas, namun hal itu tidak terlepas adanya kecurangan. Menurutnya, hingga saat ini mungkin kecurangan masih terjadi, namun, kata Mahfud, tidak parah seperti sebelumnya.

“Dulu zaman Pak Harto nggak ada, sekarang ada pemantau yang bebas. Asal minta izin saya mau memantau di setiap TPS, jalan. Dulu tidak boleh, sekarang boleh, itu yang harus disyukuri. Apakah sekarang tidak ada kecurangan? Ada, banyak. Tapi bedanya apa? Kecurangan zaman Pak Harto itu kecurangan yang direkayasa dari atas,” ucapnya.

“Kecurangan sekarang bersifat horizontal, semua partai curang sendiri-sendiri. Iya, saya hakim MK, tahu, tahu. PDIP curang di sana, Demokrat curang di sana. PAN di sana, Golkar di sana. Semua curang, jadi sekarang curangnya horizontal,” sambungnya.

Meski KPU disebutnya sudah baik dan independen, dia menilai KPU tetap harus dipantau oleh masyarakat untuk menghindari permasalahan seperti dahulu.

“Tentu KPU tetap harus dikontrol, ada yang mengatakan pemilu sekarang kan bisa direkayasa melalui IT, melalui komputer, program komputer,” ucapnya.

Menurut Mahfud, meski ada sistem IT yang dipakai oleh KPU, namun KPU masih tetap memakai sistem manual untuk memastikan penghitungan suara.

Selain itu, dia juga menepis jika ada orang yang bicara mengenai kecurangan KPU dalam sistem berbasis teknologi. Sebab, KPU disebutnya masih mengesahkan memakai manual meski ada sistem IT.

“Saudara, sepanjang pengalaman saya dan keyakinan saya tidak bisa karena yang dilaporkan lewat komputer itu, itu tidak mengikat. Pada kenyataannya, yang disahkan KPU secara bertingkat itu adalah manual. Kalau pakai manual masih bisa dicurangin, berarti yang ngawasi yang goblok,” katanya.

“Partai-partainya itu lho, karena kan ada di situ semua. Nah itu, jadi sekarang kecurangan itu dari bawah, bukan dari atas. Oleh sebab itu kita syukuri sekarang kita punya pemilu yang lembaganya independen,” ucap Mahfud.
(zap/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Cuaca Ala Kutub di AS, Dermawan Inapkan Puluhan Gelandangan di Hotel

Chicago – Kota Chicago, Amerika Serikat termasuk wilayah yang dilanda cuaca dingin ekstrem. Kondisi cuaca ala kutub ini tentu membuat susah kaum kurang beruntung: para gelandangan.

Para tunawisma tersebut biasanya tinggal di tenda-tenda kota yang disediakan pemerintah setempat. Namun pada Rabu (30/1) pagi waktu setempat, seorang dermawan melakukan perbuatan mulia untuk membuat puluhan gelandangan merasa lebih hangat. Dia menawarkan sekitar 70 gelandangan untuk menginap di sebuah hotel di kawasan South Side, Chicago.

“Kami pikir ini hebat bahwa ada seseorang di luar sana yang memutuskan untuk begitu baik dengan menyediakan tempat hangat dan aman bagi orang-orang ini,” kata Jacqueline Rachev, juru bicara Salvation Army, organisasi kesejahteraan yang membantu para gelandangan.


“Kami senang mereka aman dan hangat setidaknya selama beberapa hari,” imbuhnya seperti dilansir The Washington Post, Jumat (1/2/2019).

Rachev menceritakan, salah satu tangki propana di areal tenda-tenda gelandangan, yang berfungsi untuk menghangatkan, tiba-tiba meledak. Kebakaran kecil sempat terjadi namun berhasil dipadamkan dengan cepat. Tak ada yang terluka dalam insiden itu. Namun setelah ledakan, areal tersebut ditutup dan otoritas bergegas untuk memindahkan para gelandangan itu ke tempat lain.

Rachev mengatakan, Salvation Army menerima telepon dari pemerintah kota yang memberitahu bahwa sekelompok gelandangan yang terdiri dari sekitar 70 orang perlu dipindahkan ke sebuah tempat penampungan yang hangat. Organisasi itu pun mulai melakukan persiapan untuk menjemput para gelandangan itu.

Namun sekitar sejam kemudian, pejabat kota menelepon kembali dan memberitahu bahwa tim Rachev tak perlu menjemput para gelandangan, karena seorang dermawan telah menghubungi pemerintah kota dan menawarkan untuk menginapkan para gelandangan itu di hotel.

Rachev tidak tahu identitas dermawan tersebut maupun nama hotel, namun dia yakin hotel tersebut berlokasi di South Side.

“Ini situasi mematikan bagi siapa saja,” kata Rachev mengenai cuaca dingin ekstrem yang melanda sejumlah wilayah AS. “Kami senang bahwa seseorang ada dalam posisi mampu melakukan ini,” tuturnya.

Diketahui bahwa suhu udara terdingin di Chicago terjadi di Windy City yang tercatat mencapai minus 50 derajat Fahrenheit atau setara minus 46 derajat Celsius.

Akibat cuaca dingin ekstrem ini, aktivitas belajar-mengajar terpaksa diliburkan pada Rabu (30/1) dan Kamis (31/1) waktu setempat. Kantor perbankan dan pertokoan juga tutup sementara.

Lebih dari 1.000 penerbangan di Bandara O’Hare Chicago dan Midway Chicago terpaksa dibatalkan pada Rabu (30/1) waktu setempat. Layanan kereta api juga dihentikan sementara, kecuali untuk operator Metra yang memakai metode pembakaran rel kereta api agar rangkaian kereta bisa tetap melintas.

(ita/ita)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sepeda Motor Masuk Jalan Tol Tanpa Ada Pembatasan Mesin, Ini Kata Polisi

Liputan6.com, Jakarta – Rencana terkait sepeda motor yang diperbolehkan melintas di jalan tol terus bergulir. Banyak pihak yang menentang wacana yang dihembuskan oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo ini. Namun, tidak sedikit juga yang menentang, dengan alasan kesetaraan hak, yang juga membayar pajak dan bisa menikmati jalan bebas hambatan tersebut.

Sepeda motor masuk jalan tol ini sejatinya memang sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, tentang Jalan Tol yang disahkan oleh Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Disebutkan juga, tidak ada aturan khusus terkait kapasitas mesin sepeda motor, dan artinya semua jenis kendaraan roda dua bisa melintas di jalan tol.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Refdi Andri, memang semua pemilik motor bisa masuk ke jalan tol. Pasalnya, hal tersebut konteksnya sebagai pelayanan, dan sudah diatur dalam peraturan resmi.

“Namun, perlu pengkajian lebih lanjut. Perlu diadakannya forum group disscusion (FGD) untuk membahas lima pilar keselamatan terkait hal tersebut, dengan mendengar pendapat semua pihak, mulai dari Bapenas, Pekerjaan Umum (PU), Menteri Kesehatan, Kementerian Perhubungan, mitra kepolisian yang berhubungan dengan lalu lintas, para ahli transportasi, dan kalau perlu dari APM kendaraan di Indonesia,” jelas Refdi saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (31/1).

Lanjut Refdi, wacana sepeda motor masuk jalan tol ini sebenarnya bagus. Namun dengan catatan, harus mempertimbangkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran.

“Sarana dan prasarana, infrastruktur harus memadai. kalau ada pembatas, antara kendaraan roda empat atau lebih dengan kendaraan roda dua, saya pikir itu bagus sekali,” tambahnya.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Selain itu, pemerintah juga harus mendengar pihak-pihak yang sudah memberlakukan sepeda motor masuk tol, seperti di Bali dan Jembatan Suramadu. Dan tidak lupa, pendapat pihak-pihak yang memang belum memanfaatkan peraturan sepeda motor yang masuk di jalan tol.

“Apa yang sudah ada di Bali dan Suramadu bakal menjadi acuan kita. Pergerakan kendaraan, potensi kecelakaan, dan volume kita hitung,” ungkapnya.

Untuk mengkaji hal tersebut, tidak dibutuhkan waktu yang lama. Bahkan, pihak kepolisian menjamin, kajian terkait wacana sepeda motor masuk jalan tol ini bisa selesai tahun ini.

Solidaritas Ahmad Dhani, Relawan Prabowo-Sandi Demo di Rutan Cipinang

Liputan6.com, Jakarta – Sekitar 20 orang massa pengunjuk rasa relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar aksi demonstrasi di depan Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Mereka menuntut keadilan hukum bagi terpidana ujaran kebencian Ahmad Dhani.

Pantaun Liputan6.com, Jumat (1/2/2019), massa aksi berpakaian serba putih tiba di lokasi unjuk rasa sekitar pukul 15.30 WIB. Meski tidak banyak, mereka lantang menyuarakan ekspresi di antara lalu lalang kendaraan.

Koordinator aksi tersebut, Sura Supriatna menyampaikan, pihaknya sangat prihatin atas apa yang menimpa Ahmad Dhani saat ini.

“Proses hukum yang dituduhkan kepada Ahmad Dhani dengan tuduhan penyebaran ujaran kebencian, yang dituduhkan ke Ahmad Dhani, adalah hal yang mengada-ada, terlalu dipaksakan dan tidak berdasar sama sekali,” tutur Sura di depan Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

Sura menyoroti adanya masalah ketimpangan hukum. Pidana kepada pihak oposisi pemerintah tampak seakan lebih tajam, khususnya untuk para pendukung Prabowo-Sandiaga.

“Sebaliknya, apabila laporan pelanggaran hukum yang dilakukan pendukung Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, prosesnya sangat lambat bahkan tidak bergerak sama sekali dengan berbagai alasan. Aparat penegak hukum seakan tidak berdaya apabila sudah bersentuhan dengan para pendukung petahanan,” jelas dia.

Sura berharap, dukungan terhadap Ahmad Dhani dapat memberi semangat dalam upaya memperjuangkan keadilan hukum di Indonesia. Mereka meminta aparat penegak hukum untuk bersikap profesional, adil, tidak tebang pilih, dan menjauhi keterlibatan sebagai alat penguasa menekan oposisi.

“Mendesak kepada aparat penegak hukum untuk bersikap adil, dengan segera memproses para pendukung petahanan yang telah dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian,” kata Sura.

Sura juga mengaiak seluruh rakyat Indonesia agar menggunakan hak pilihnya dalam momentum Pemilu dan Pilpres 2019.

“Untuk mengakhir ketidakadilan hukum saat ini yang mana kondisinya sudah semakin mengkhawatirkan dan membahayakan kondisi bangsa dan negara,” Sura menandaskan.

2 dari 3 halaman

Hukuman 18 Bulan

Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan sendiri menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan penjara kepada caleg Partai Gerindra Ahmad Dhani dalam kasus ujaran kebencian.

Hakim juga memerintahkan agar Ahmad Dhani dijebloskan ke dalam penjara.

“Menjatuhkan terdakwa Ahmad Dhani dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan,” kata Ketua Majelis Hakim Ratmoho membacakan amar putusan, Senin, 28 Januari 2019.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

DPR-BMKG Gelar Rapat, Bahas Uji Coba Radar Deteksi Dini Tsunami

JakartaDPR hari ini menggelar rapat bersama BMKG. Dalam rapat dibahas soal rencana uji coba pemasangan radar deteksi dini tsunami di sejumlah titik rawan.

Rapat digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hemanto. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati hadir dalam rapat.

“Kami melaksanakan diskusi yang sangat intens tentang deteksi dini. Kan negara kita ini berada dalam ring of fire, jadi perlu dideteksi akan mendapatkan bencana-bencana, seperti kemarin tsunami dan lainnya, sehingga kita diperlukan suatu peralatan sistem deteksi dini,” kata Agus.

Dwikorita menjelaskan radar deteksi dini tsunami ini khususnya untuk mendeteksi potensi tsunami vulkanik. Dalam hal ini, pemerintah RI bekerja sama dengan Jepang.

Dalam tahap uji coba, di antaranya alat akan dipasang di Purworejo dan Bantul. Uji coba rencananya dilaksanakan selama satu tahun sejak 2019.

“Radar tsunami ini sedang dalam tahap demontration. Uji coba akan dipasang di Purworejo dan Bantul karena posisi itu kan juga berdekatan dengan Bandara Kulon Progo, yang juga di zona yang potensi tsunami tetapi dapat dimitigasi dengan radar tadi,” kata Dwikorita.

“Sebenarnya kami sudah melakukan beberapa kajian dan pelatihan, poinnya adalah untuk mendeteksi kecepatan tsunami tadi seberapa cepat dan diharapkan akan dapat peringatan dini dengan sirine atau dengan mekanisme informasi digital dan masyarakat di pantai agar dapat segera mengevakuasi diri,” imbuh dia.

Jika uji coba berhasil, radar tsunami akan dipasang di sejumlah titik bahaya di antaranya adalah Selat Sunda dan bagian Selatan Jawa.

“Kami harus uji kelayakan dulu, terutama dari hasil evaluasi nanti kita akan prioritas kan di tempat-tempat. Jadi kami BMKG saat ini menganalisis ada 8 zona bahaya yang jadi prioritas utama untuk dikawal berlapis, itu antara lain Selat Sunda tadi dan di Jawa bagian Selatan,” ujar Dwikorita.
(tsa/idn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Persiapan Pemerintah Sebelum Lantik Walikota Jadi Kepala BP Batam

Liputan6.com, Batam – Pemerintah telah memutuskan untuk melebur kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, masih banyak hal yang harus dipersiapkan untuk meresmikan ex officio tersebut.

“Ini proses. yang paling penting harus dipahami, tidak hanya sekadar bagaimana Walikota nanti langsung merangkap sebagai BP Batam. Justru yang penting adalah bagaimana keseluruhan aspek-aspek operasional,” kata dia saat ditemui di Mal Pelayanan Publik Batam, Batam, Jumat (1/2/2019).

Dia menjelaskan, banyak hal-hal teknis antara Pemkot dan BP Batam yang perlu dibahas sebelum digabungkan. Meski sebetulnya tugas dan fungsi keduanya tidak jauh berbeda tapi masih tetap merupakan lembaga yang terpisah.

“Teknisnya harus menyesuaikan dengan itu. Tidak terlalu berbeda sebenarnya, karena sekarang existing yang ada kelembagaannya masih ada 2,” ujar dia.

Kendati demikian, dia menegaskan hal-hal yang menyangkut izin investasi akan tetap diprioritaskan tanpa terpengaruh proses peleburan kepemimpinan tersebut.

“Operasionalnya sudah di depan mata, main plan, investasi yang sekarang,” ujar dia.

Dia menambahkan, hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah menyelaraskan tugas Walikota Batam sebagai kepala daerah dan juga pemimpin BP Batam. Dipastikan harus ada yang mengisi jabatan sebagai wakil kepala di BP Batam.

“Mendesain bagaimana idealnya Batam yang existing sekarang  nanti walikotanya rangkap BP Batam. Contoh nanti kita coba bikin struktur wakil kepala, itu masih kita kaji terus nanti  karena operasionalnya pak walikota nanti pasti akan banyak kesibukan juga mengelola administrasi pemerintahan di sini. Itu pemikiran-pemikiran yang memang harus kita siapkan dari awal,” ujar dia.

Dia menegaskan, pihaknya akan berusaha menyelesaikan hal-hal tersebut secepat mungkin. Namun, dia tidak dapat memastikan pelantikan Walikota Batam sebagai pemimpin BP Batam.

“Kami janji akan kami kebut tapi tetap harus perlu waktu untuk pembahasan. Kita akan menyiapkan bagaimana desain yang ideal untuk Batam. Ini dalam rangka tiap minggu ke sini (Batam) bahas itu terus,” ujar dia.

Dia juga menyebutkan, tidak akan berpatokan pada pemilihan presiden (Pilpres) yang jatuh pada April nanti.

“Kita tidak pernah mempertimbangkan apakah sesudah atau sebelum (pilpres selesainya). Kami yang penting kerja keras, kami kejar terus penyelesaiannya,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Ombudsman: Peleburan BP Batam Timbulkan Banyak Risiko

Sebelumnya, keputusan untuk meleburkan kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam mendapat perhatian dari beberapa pihak. Adanya peleburan tersebut akan membuat perubahan kebijakan yang telah ada.

Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida menyebutkan peleburan BP Batam tersebut memiliki banyak dampak dan risiko. “Risikonya apa ? itu yang harus dijawab,” ujarnya pada Sabtu 22 Desember 2018.

Peleburan tersebut, lanjutnya, akan menimbukan beberapa gesekan. Sebab dengan adanya peleburan maka otomatis kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan akan mengalami penyesuaian.

“Ini ada kepentingan apa, sepertinya terburu-burunya mengalihkan kepemimpinan BP Batam ke pejabat politik lokal. Saya kira akan menimbulkan goncangan,” ujarnya.

Selain itu, dia menilai peleburan BP Batam ini mengandung unsur politik sehingga tujuan menjadikan Batam sebagai kawasan khusus dan pusat industri serta investasi tidak akan terwujud.

“Saya kira ini ada tarik ulur kepentingan poliitk sehingga tidak akan sehat. Itu akan sama dengan daerah-daerah lain, jangan berharap lagi Batam akan menjadi daerah khsusus,” ujarnya.

Tidak hanya itu, iklim investasi pun dikhawatirkan akan terganggu. Terutama untuk investor yang sebelumnya telah melakukan komitmen dengan BP Batam.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Cerita Pilu Ibu 2 Anak yang Diperkosa Tentara-tentara Zimbabwe

Harare – Peristiwa kelam dialami seorang ibu dua anak di Zimbabwe. Perempuan berumur 33 tahun itu diperkosa oleh dua tentara yang mendatangi rumahnya di tengah malam.

Perempuan tersebut mengatakan, empat pria berseragam militer menggedor-gedor pintu rumahnya di kawasan miskin di pinggiran Harare, ibu kota Zimbabwe. Mereka kemudian memeriksa rumahnya untuk memastikan ibu muda itu hanya seorang diri.

“Salah satu dari mereka memerintahkan saya untuk berbaring di ranjang, kemudian dia memperkosa saya. Orang kedua memperkosa saya. Dua orang lainnya, yang memegang pistol, cuma berdiri di sana,” ujar perempuan itu kepada kantor berita AFP, Jumat (1/2/2019) menceritakan peristiwa pilu yang terjadi pada 17 Januari lalu.

“Setelah orang-orang ini selesai, saya cuma duduk di ranjang dan menangis,” imbuh perempuan tersebut.

Sejumlah perempuan yang mengaku diperkosa tentara dan polisi telah mencari pertolongan ke organisasi non-pemerintah (NGO). Pemerkosaan tersebut terjadi bersamaan dengan operasi kepolisian dan militer yang dilakukan untuk meredakan kerusuhan publik setelah aksi-aksi demo berskala nasional pada 14 Januari lalu untuk memprotes kenaikan harga BBM.

Justice for Women’s Rights Zimbabwe, sebuah NGO lokal, menyatakan pihaknya telah mencatat sembilan kasus perempuan dari Harare yang meminta bantuan medis akibat pemerkosaan. Mereka semua terlalu takut untuk melapor ke polisi.

“Para perempuan itu benar-benar tidak mempercayai sistem,” ujar Karen Mukwazi, seorang aktivis NGO tersebut seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (1/2/2019).

“Seorang perempuan mengatakan bahwa setelah mereka (para pelaku) pergi, dia langsung mandi dan menunggu suaminya. Ada banyak lagi perempuan di luar sana yang begitu saja memutuskan untuk mandi dan mencoba melupakannya, namun Anda tak bisa melupakan pemerkosaan,” tuturnya.

Seorang perempuan lainnya yang menjadi korban pemerkosaan tentara, mengatakan kepada NGO tersebut bahwa dirinya memilih untuk merahasiakan pemerkosaan itu dari suaminya.

“Kita hidup di masyarakat yang menyalahkan korban, khususnya ketika menyangkut masalah kekerasan seksual,” kata Talent Jumo, direktur Katswe-Sistahood, sebuah klinik hak-hak seksual di Harare.

“Dalam kasus ini bahkan lebih kompleks karena para tersangka pelaku berasal dari institusi yang sama di mana korban seharusnya lari untuk mendapatkan tempat perlindungan, untuk dukungan,” imbuhnya.

Otoritas Zimbabwe telah berjanji bahwa polisi akan memperlakukan kaum perempuan dengan respek. Setiap kantor polisi juga memiliki unit yang dipimpin oleh perempuan, yang akan mencatat tuduhan-tuduhan pemerkosaan.

“Semua perempuan yang terdampak akan diperlakukan dengan empati,” tegas Menteri Informasi Monica Mutsvangwa. Pemerintah Zimbabwe menyatakan “tidak akan menerima perilaku kriminal oleh anggota masyarakat mana pun, terutama yang memiliki posisi kepercayaan.”

Namun militer dan kepolisian Zimbabwe membantah telah melakukan pemerkosaan, dan menyatakan bahwa sejumlah geng kriminal bisa jadi telah mencuri seragam militer untuk melakukan aksi keji tersebut.

(ita/ita)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>