Indef Minta Pemerintah Prioritaskan UMKM

Liputan6.com, Jakarta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai memiliki porsi yang cukup besar untuk mendorong ekonomi Indonesia. Meski demikian, saat ini UMKM masih dinilai belum menjadi prioritas pemerintah.

“UMKM kita terbesar, terbanyak kalah terus. Yang terbesar, tapi justru produktivitas terendah. Kalau terbesar harusnya prioritas,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati saat memberi paparan dalam diskusi 100 Ekonom Perempuan, di Century Park, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Enny mengatakan, selama ini pemerintah hanya menjadikan UMKM sebagai bahan pembahasan namun tak memberikan treatment agar mengalami kemajuan. Padahal, semua pihak sudah sepakat UMKM dapat menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

“Kalau semua menyadari ini bisa merubah wajah ekonomi kita. Bagaimana kita punya prioritas untuk ini. Research panjang tidak ada perubahan yang merubah kekuatan besar ini menjadi kekuatan ekonomi kita,” jelasnya.

Data Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) ada beberapa permasalahan pengembangan UMKM. Beberapa di antaranya pemasaran, perolehan bahan baku, keterampilan dan perizinan. Hingga kini baru perizinan yang mulai membaik, sementara aspek lainnya masih menjadi masalah.

“Kalau data terakhir INDEF interview sebetulnya, peran atau kontribusi persoalan permodalan tidak dominan lagi, sudah di bawah 50 persen. Justru yang menguat sekarang persoalan akses pemasaran,” jelas Enny.

Ke depan, perlu adanya pendampingan termasuk dari sisi permodalan dan pemasaran produk terhadap UMKM agar bisa menghasilkan dan memasarkan produk.

“Mereka yang diberikan dana bergulir tidak bisa untuk UMKM itu tapi mereka harus didampingi untuk manajemen dilatih tata kelolanya aspek pengemasannya,” tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Rilis Produk Rokok Baru, Sampoerna Tunggu Regulasi Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta – Induk perusahaan PT Handaya Mandala Sampoerna Tbk (HM Sampoerna) yaitu Philip Morris International telah mengeluarkan produk rokok tanpa asap (Iqos). Saat ini, produk tersebut telah dipasarkan di lebih dari 40 negara di Eropa dan Asia, termasuk Jepang dan Korea.

Direktur Urusan Eksternal Sampoerna HM Sampoerna, Elvira Lianita mengatakan, meski sudah dikenal di negara lain, produk Iqos ini belum dipasarkan di Indonesia.

“Induk perusahaan kami memang memiliki inovasi produk tembakau bernama Iqos. produk ini menggunakan tembakau asli, namun, perbedaan antara Iqos dan rokok adalah cara konsumsi. Kalau rokok dibakar, sementara Iqos dipanaskan,” ujar dia di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Elvira menjelaskan, berbeda dengan produk industri hasil tembakau (IHT) yang selama ini dikenal, produk Iqos memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah. Oleh sebab itu, produk ini banyak diterima di negara-negara maju.

“Kalau dipanaskan maka pembentukan zat-zat kimia yang berbahaya maupun berpotensi berbahaya lebih kecil ketimbang jika dibakar. Itu perbedaan mendasarnya,” kata dia.

Terkait komersialisasi Iqos di Indonesia, lanjut, Elvira diperlukan adanya dua parameter yang menjadi pertimbangan utama. Pertama, terkait dengan pemahaman perokok dewasa tentang produk tersebut.

“Sebelum kami meluncurkan Iqos untuk komersialisasi di Indonesia, kami ingin mempelajari dulu bagaimana pemahaman perokok dewasa tentang perbedaan antara Iqos yang dipanaskan dan rokok yang dibakar. Jadi kami harus memastikan bahwa perokok dewasa paham perbedaannya, sehingga mereka bisa memilih dengan informasi yang cukup,” ungkap dia.

Ikuti Pemerintah, Pengusaha Siap Gugat Kampanye Hitam Sawit Eropa

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengumpulkan pengusaha sawit di kantornya. Pertemuan tersebut membahas langkah yang akan ditempuh untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE).

“Untuk memutuskan sesuatu kita berikan saja informasi mengenai perkembangan terakhir mengenai langkah-langkah Eropa,” kata Darmin di kantornya, Senin (25/3/2019).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor menyebutkan pengusaha nasional siap mendukung semua langkah yang akan diambil pemerintah dalam melawan UE.

“Mendukung pemerintah, apapun yang dilakukan pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah pengusaha siap mendukung dan pengusaha ikut serta bersama pemerintah,” jelas dia.

Seperti diketahui, pemerintah akan menggugat UE melalui organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). Namun pemerintah juga mendorong para pengusaha melakukan gugatan bisnis melalui pengadilan setempat.

Senada, Wakil Ketua Umum III Gapki, Togar Sitanggang mengatakan pengusaha akan terus menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan pemerintah mengenai sikap atau tindakan yang akan ditempuh.

“Kita akan pertimbangkan semua saran pemerintah. Kita sebagai mitra pemerintah akan terus saling berbicara dan berdiskusi langkah-langkah yang kita ambil,” jelas dia.

Namun demikian, dia menyatakan pengusaha perlu waktu untuk mempelajari lebih jauh sebelum melayangkan gugatan.

Selain itu, menurutnya, gugatan baru bisa dilakukan setelah UE mensahkan European Union’s Delegated Regulation di tingkat parlemen mereka. Jika sudah disahkan, aturan tersebut dapat menjadi payung hukum bagi UE melakukan diskriminasi sawit.

“Begitu mereka sahkan, kita akan melakukan langkah-langkah litigasi terhadap mereka. Ada banyak hal yang kita diminta laksanakan untuk litigasi. Kita akan pelajari semuanya,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Prabowo: Kalau Pemerintah Bersih, Kita akan Lebih Baik dari Thailand

Makassar – Capres Prabowo Subianto meyakini Indonesia tidak lama lagi akan menjadi negara besar. Dia pun yakin pertumbuhan Indonesia akan setara dengan Malaysia hingga Thailand.

“Bangsa kita kalau dipimpin oleh pemerintah yang kuat bersih dan tidak ada koruptornya kita benar-benar bisa cepat kita cepat nanti kita akan sama dengan Malaysia kita akan lebih baik mungkin dari Vietnam dan Thailand,” kata Prabowo dalam kampanye akbarnya di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (24/3/2019).

Bahkan kata Prabowo, ekonomi Indonesia tak lama lagi akan menjadi 10 besar di dunia.
“Saya yakin dengan waktu yang tidak lama kita akan menjadi 10 besar ekonomi di dunia,” tuturnya.

Kendati demikian, eks Danjen Kopassus itu tak ingin pertumbuhan negara hanya dari sisi ekonomi saja. Prabowo ingin pertumbuhan itu juga disertai dengan kesejahteraan rakyatnya.

“Tetapi jangan hanya ekonomi yang besar tapi rakyatnya masih miskin. Nggak ada gunanya. Ekonomi harus untuk rakyat bukan rakyat untuk ekonomi,” kata Prabowo.

Prabowo enggan bangsa Indonesia terus menerus menderita. Dia ingin rakyat hidup lebih baik dari saat ini.

“Kita tidak mau jadi kacung bangsa lain, kita tidak mau rakyat kita hanya dapat pekerjaan yang upahnya kecil kita tidak mau anak-anak kita harus hidup lebih baik dari kita kalau sekarang ada di antara kalian yang hidupnya tidak belum baik jangan anakmu hidup tidak baik,” katanya.

“Kita akan bangkitkan semua potensi negara ini kita negara yang sangat kaya tapi elite gagal menjaga kekayaan rakyat kita itu,” sambung Prabowo.
(mae/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pemerintah Kembali Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster di Bandung

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah kembali gagalkan upaya penyelundupan benih lobster (BL) ilegal di Terminal Internasional Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jumat 22 Maret 2019.

Sebanyak 43.741 ekor benih lobster berhasil diselamatkan melalui hasil komunikasi, kerja sama dan koordinasi (K3) antara Tim Penindakan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Bandung.

Selain itu, Tim Pangkalan Udara Militer (Lanud) Husein Sastranegara; Tim Intelijen Kantor Wilayah Bea Cukai (Kanwil BC) Jawa Barat; dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandung. 

Dari hasil pemeriksaan, BL dikemas dalam 33 kantong plastik yang dimasukkan ke dalam 1 buah tas berukuran kecil dan 2 buah ransel. Selanjutnya, barang bukti diamankan di Kantor Stasiun KIPM Bandung untuk diproses lebih lanjut. 

Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM), Rina menyatakan, keberhasilan pengaggalan upaya penyelundupan benih lobster ini telah menyelamatkan potensi kerugian negara yang besar.

“Total nilai BL yang berhasil diselamatkan setara dengan Rp 8.750.000.000 (Rp 8,75 miliar),” tutur dia, Sabtu (23/3/2019), seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Saat ini, tersangka yang merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AR tengah menjalani pemeriksaan secara intensif.

Ia diduga melanggar Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pelaku dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (Rp 1,5 miliar).

Pemerintah Cari Objek Pajak Baru Bila Pajak Korporasi Turun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sudah mendapat permintaan dari Presiden Joko Widodo mengenai penurunan pajak koorporasi.

Dia menyebut, proses penurunan pajak ini sudah digodok dan sedang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Beliau (Presiden) memang sudah meminta ya, kita waktu itu juga sudah dalam prosesnya menyampaikan kepada bapak mengenai langkah yang harus dilakukan. Untuk penurunan PPh mmg dibutuhkan perubahan undang-undang, undang-undang PPh,” ujar dia saat ditemui di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Jumat 22 Maret 2019.

“Jadi, proses untuk pembuatan RUU ini kita dari sisi persiapan naskah akademisnya sudah dilakukan, kita juga sudah membuat beberapa hitungan, preparation nya dan tentu proses legislasinya harus didorong. Karena kan sekarang ini kita masih juga mencoba untuk push reform UU KUP, UU PPH,dan UU PPN, yang UU KUP sekarang sudah ada di DPR,” sambungnya. 

Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah terus mendorong DPR agar mempercepat penyelesaian undang-undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) sebagai bagian dari proses penurunan pajak koorporasi. Kemenkeu secara khusus juga akan membawa rencana ini saat rapat kabinet. 

“Jadi kita akan terus untuk mendorong DPR untuk menyelesaikan UU KUP tersebut. UU PPH dan PPN naskah akademiknya relatif sudah siap tapi nanti kita akan sampaikan kepada kabinet tentu saja apa ini artinya, pengaruhnya dalam jangka pendek, jangka menengah, panjang dan ratenya akan seperti apa,” tutur dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pada periode ini pemerintah cukup banyak melakukan berbagai pekerjaan penting dalam pengelolaan keuangan negara. Meski demikian, penurunan pajak koorporasi tetap akan menjadi prioritas. 

“Karena sekarang ini sedang dalam periode banyak sekali yang akan dilakukan ya, dari sisi belanja negara, dari sisi penerimaan, jadi nanti bagaimana bentuknya ini yang akan kita bawa. Tapi overall, itu sudah disiapkan yang disampaikan Bapak Presiden selama ini kita sudah siapkan juga,” tandasnya. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun ini sebesar 85 persen.

Instansi Pemerintah Ditarget Pakai Aplikasi Layanan Publik SIPP pada 2020

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong percepatan perbaikan pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!). 

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan SIPP, Muhammad Imanuddin mengatakan, hal ini memang perlu dilakukan agar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi standar pelayanan yang berada, serta pengaduan pelayanan publik di seluruh Indonesia. 

“Pada tahun 2020-2024, SIPP akan menjadi aplikasi umum nasional yang akan digunakan oleh seluruh kementerian/lembaga/pemda untuk mempublikasikan standar pelayanan setiap instansi,” jelas dia di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Dia menyatakan, pengembangan yang dirumuskan merupakan perbaikan dari sisi kebijakan dan aplikasi. “Road map yang dirancang secara bersama ini akan menjadi panduan dalam mencapai visi pelayanan prima pada tahun 2024,” lanjut dia.

Dalam sebuah rapat kerja pengembangan SIPP dan SP4N-LAPOR! beberapa waktu lalu, ia meneruskan, peserta rapat meninjau ulang fitur-fitur yang sudah ada untuk bisa lebih mengembangkan aplikasi.

“Masukan yang diberikan yakni mengenai pengembangan aplikasi yang telah dibuat sebelumnya, perbaikan fitur dashboard eksekutif, dan fitur statistik dan reporting,” jelasnya.

Hasil kolaborasi antar lembaga ini diharapkan bisa menghasilkan kebijakan dan aplikasi yang bisa menjawab perkembangan dan kebutuhan berbagai stakeholder, terutama memberikan kepuasan yang optimal kepada masyarakat. 

“Untuk menuju layanan prima 2024, diharapkan kementerian/lembaga dan pemda dapat bersinergi untuk menuju SMART Government,” tegas Iman.

5 Alasan Pemerintah Keluarkan Larangan Bitcoin

Selain Bitcoin, masih ada ratusan lagi mata uang digital lain. Salah satu yang paling terkenal bernama Ethereum dengan satuannya bernama ether.

Mulanya, Ethereum difungsikan sebagai platform untuk bertransaksi via jaringan digital. Tapi akhirnya berstatus sama dengan Bitcoin, yakni bisa dipakai untuk investasi. Begitu pula dengan Monero, IOTA, dan lainnya yang sama-sama berstatus sebagai mata uang digital. Setiap tahunnya muncul nama-nama baru. Bahkan dari Bitcoin sendiri sudah ada variannya yang juga bisa dijadikan sarana investasi.

Namanya juga uang digital. Penurunan nilai yang drastis sudah menjadi lalapan sehari-hari yang tak terhindarkan oleh pengguna.

5. Benarkah Pemerintah Menyiapkan Pengganti Bitcoin?

Fenomena Bitcoin yang merebak di skala internasional telah memberikan ide untuk pemerintah. Tidak menutup kemungkinan, bahwa nantinya uang fisik bisa diwakili dengan uang digital. Tentu pemerintah akan mengujinya lebih dulu. Biar tidak meresahkan masyarakat yang ikut-andil. Jadi, gunakan uang digital ketika sudah berstatus legal dulu.

Setelah menyimak uraian di atas, masihkah kamu berinvestasi ke Bitcoin? Kamu yang baru mau investasi, sebaiknya berpikir masak-masak dulu.

Mencari uang bernilai jutaan Rupiah itu perlu usaha keras. Akan tetapi, untuk melenyapkannya, kamu hanya perlu satu detik. Salah satunya dengan berinvestasi Bitcoin. Sudah banyak yang mengalaminya.

Pemerintah Selandia Baru Sampaikan Dukacita Untuk Keluarga Lilik Abdul Hamid

Jakarta

Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungannya selama negara itu menghadapi Teror Christchurch. Pekan depan, akan digelar peringatan massal untul korban tragedi itu.

Bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta hari Rabu (20/3/2019), Peters memuji dukungan Indonesia terhadap negaranya.

Ia juga menyampaikan duka-cita Pemerintah Selandia Baru kepada korban teror Christchurch asal Indonesia.

“Kami di sini untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Pak Lilik (Lilik Abdul Hamid) dan dua korban luka serius lainnya yang masih dirawat di rumah sakit,” ujar Peters dalam konferensi pers bersama JK di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Kerjasama Indo-Pasifik (HLD IPC).

“Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Indonesia atas dukungan yang diberikan kepada kami di masa sulit ini dengan penyerangan di dua masjid oleh bukan warga Selandia Baru, orang luar, pada 15 Maret siang hari,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Peters mengumumkan rencana penyelenggaraan peringatan massal untuk para korban Teror Christchurch.

“Akan ada peringatan pekan depan segera setelah kami mendapatkan waktu di mana kami bisa memastikan semua jenazah telah dipulangkan ke keluarga mereka untuk dikebumikan. Baru kemudian kita akan mengadakan peringatan nasional dengan mengundang pihak internasional,” jelasnya.

Segera ubah UU Senjata

Ketika ditanya mengenai rencana perombakan Undang-Undang Senjata di negaranya, Wakil PM Selandia Baru mengatakan pembahasannya akan segera dilakukan.

Perubahan itu, katanya, sangatlah mendesak. Namun prioritas utama Pemerintah saat ini adalah menangani para korban.

“Pada Jumat 15 Maret siang negara kami berubah untuk selamanya. Begitu pula UU Senjata kami,” ujarnya kepada pers di HLD IPC Jakarta.

“Tapi kami akan memastikan jenazah dan korban luka dirawat dengan layak terlebih dahulu baru mengurusi hal lainnya,” tambahnya.

“Setelah itu UU Senjata akan dibahas segera.”

Dia menegaskan kembali pihaknya tidak akan memberi panggung kepada pelaku penembakan, bahkan untuk menyebut namanya dalam pidato resmi.

“Dia tidak pantas mendapatkan popularitas,” ujar Wakil PM Peters.

Ikuti berita lainnya dari ABC Indonesia


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Utang Pemerintah Bertambah Rp 531 T dalam Setahun

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali merilis perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu yang dirilis juga kondisi utang pemerintah.

Hingga Februari 2019 total utang pemerintah sudah mencapai Rp 4.566,26 triliun. Utang itu setara rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 30,33%.

Utang pemerintah itu meningkat dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama di tahun sebelumnya. Dalam setahun utang pemerintah sudah naik Rp 500 triliun lebih. (das/ang)