Dukung Penerbangan di Indonesia Timur, Pertamina Resmikan Depot Avtur di Tual

Liputan6.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII secara resmi mengoperasikan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Karel Sadsuitubun (KS Tubun).

Peresmian dilakukan secara langsung oleh General Manager Pertamina Marketing Operation Region VIII Maluku – Papua, Iin Febrian yang disaksikan Wakil Walikota Tual dan Wakil Bupati Maluku Tenggara.

DPPU KS Tubun terletak di Jalan Bandara Langgur, Ibra, Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dan berdekatan dengan lokasi bandara komersil Karel Sadsuitubun, Langgur dengan titik supply dari Terminal BBM Tual.

Sebelumnya, Depot Pengisian Pesawat Udara berada di Pangkalan Udara TNI AU – Dumatubun sampai dengan tahun 2014.

Bandara Karel Sadsuitubun sendiri merupakan titik penghubung antara Langgur (Kepulauan Kei) dengan Ambon, Dobo, Larat serta Saumlaki.

Menurut Iin, Pertamina bertekad untuk mendukung operasi dan pertumbuhan lalu lintas udara di Kawasan Timur Indonesia khususnya wilayah Maluku. Salah satu komitmen itu diwujudkan dengan mulai beroperasinya DPPU KS Tubun.

Berdirinya DPPU KS Tubun ini sekaligus mendukung program pemerintah dalam program modernisasi infrastruktur khususnya dalam bidang transportasi udara.

“Puji syukur, hari ini DPPU Karel Sadsuitubun telah resmi beroperasi. Pertamina berharap agar berdirinya Depot Pengisian Pesawat Udara ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dunia penerbangan di Kawasan Timur Indonesia,” tutur Iin.

Keberadaan DPPU Karel Sadsuitubun ini nantinya akan membantu meningkatkan pelayanan transportasi udara di Kepulauan Kei, serta juga memiliki peran membuka peluang di sektor Pariwisata Kepulauan Kei dengan datangnya wisatawan domestik dan mancanegara ke Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dengan demikian, roda perekonomian akan bergerak.

2 dari 2 halaman

Fasilitas

Fasilitas DPPU Karel Sadsuitubun yang diresmikan hari ini adalah sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan, serta penyaluran Avtur yakni 4 tangki modular avtur dengan kapasitas 23 kiloliter (KL) serta fasilitas pengisian berupa kendaraan sejumlah 2 buah untuk kegiatan into plane operation.

Adapun stok avtur yang tersimpan di DPPU KS.Tual untuk masa pakai 11 hari sesuai jadwal fligh sekarang yang diisi dua maskapai penerbangan.

Iin menjelaskan, alasan lain beroperasinya DPPU KS.Tual karena urusan mendesak tidak hanya karna faktor bisnis.

“ Salah satu komitmen Pertamina adalah membantu dan melayani masyarakat. Jadi tidak semata karna alasan bisnis, ada alasan sosial dan politik juga. Jadi pertimbangan Pertamina mengresmikan DPPU ini hanya demi melayani masyaraka dan membantu pemerintah,” ujar Iin.

Wakil Bupati Maluku Tenggara, Petrus Beruatwarin, menyampaikan apresiasi atas upaya Pertamina dalam merespon peningkatan tren penerbangan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sehingga memberi dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian bagi masyarakat.

Dalam 6 Bulan, SMF Telah Salurkan Rp 948 Miliar untuk KPR FLPP

Liputan6.com, Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), atau SMF kembali melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Bank Penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ini dilakukan untuk mewujudukan ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan, penandatanganan ini merupakan kerjasama lanjutan setelah PKO sebelumnya yang ditandatangani bersama, PPDPP, SMF dan Bank Pelaksana, pada 14 Agustus 2018 lalu. Rencananya komitmen bersama ini akan ditegaskan ulang setiap tahun.

Ananta menyampaikan, sejak Agustus 2018 hingga saat ini, SMF telah berhasil merealisasikan penyaluran dana KPR FLPP kepada 28.932 debitur. Adapun total penyaluran dana mencapai Rp 948 miliar, melalui 10 bank penyalur KPR FLPP yang merupakan bagian dari realisasi program FLPP 2018 sebesar Rp 5,896 triliun.

“Realisasi penyaluran KPR FLPP tersebut merupakan komitmen SMF dalam Program Penurunan Beban Fiskal direalisasikan melalui pemberian dukungan kepada Pemerintah lewat program KPR FLPP, yang berkoordinasi dengan BLU PPDPP, Kementerian PUPR,” ujarnya dalam penandatangan perjanjian kerjasama, di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Ananta mengaku yakin dengan adanya sinergi yang kuat, program sejuta rumah dapat tercapai dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan rumah.

Dukungan dari SMF, kata Ananta, juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan penyaluran KPR FLPP dalam ketersediaan likuiditas bagi penyaluran KPR FLPP. Sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh fasilitas KPR FLPP di samping adanya penyerapan tenaga kerja dari pembangunan rumah yang berujung pada terciptanya multiplier effect.

2 dari 3 halaman

Kurangi Beban Fiskal

Ananta mengatakan, adanya Surat Menteri Keuangan, No. S-163/MK.6/2018 tanggal 12 April 2018, perihal penurunan beban fiskal dalam KPR program FLPP dan SSB, dan Keputusan Menteri PUPR No 463/KPTS/M/2018, tentang proporsi pendanaan kredit atau pembiayaan pemilikan dan perumahan rakyat, menjadi dasar bagi SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) menjalankan fungsi sebagai fiscal tools pemerintah dalam penyediaan dana jangka menengah panjang guna merealisasikan penurunan beban fiskal pemerintah.

Adapun dalam program penyaluran KPR FLPP ini, SMF memiliki peran dalam mengurangi beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP. Sehingga pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen.


Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jelang Debat, BNPT Beri Jokowi Masukan Soal Penanganan Terorisme

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengatakan telah memberikan masukan kepada Joko Widodo atau Jokowi soal penanganan terorisme untuk materi debat capres cawapres perdana pada Kamis (17/1/2019).

“Kita sudah beri masukan apa yang kita kerjakan selama ini,” kata Suhardi di sela-sela Rapat Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja BNPT seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, salah satu masukan yang diberikan adalah upaya penanggulangan terorisme melalui soft approach atau pendekatan secara halus. Metode pendekatan ini, kata Suhardi, diapresiasi dunia internasional.

“Bahkan kita menjadi role model, Indonesia menjadi role model pasca Presiden Jokowi menjadi pembicara di Riyadh di Arab Islamic American Summit tahun 2017. Penanganan terorisme tidak hanya pendekatan tunggal, yakni hard approach, tapi juga soft power approach,” terang dia.

Pendekatan secara halus ini, kata Suhardi, meliputi deradikalisasi dan sosialisasi melalui pendidikan. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan dengan BNPT semata, melainkan harus merangkul kementerian dan lembaga terkait.

“Kita mengidentifikasi hulu masalah, jangan bermain di hilir terus. Apa yang menyebabkan terorisme itu yang kita garap, kita sinergikan dengan kementerian dan badan terkait,” ucap Suhardi.

Suhardi meyakini, Jokowi mampu menguasai sejumlah materi tentang penanggulangan terorisme yang selama ini telah dilakukan pemerintah.

“Memang kami yang siapkan, tapi betul-betul speech beliau kebijakan yang sudah dikembangkan selama ini program deradikalisasi, termasuk kontranya,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Sinergitas Tangkal Terorisme

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan Wiranto membenarkan pentingnya sinergitas antara lembaga terkait dalam menanggulangi terorisme. Dengan ditekannya peredaran terorisme di masyarakat dapat berpengaruh dengan kemanan dan sistem politik negara.

“Kita sekarang harus mempertahankan stabilitas politik dan keamanan. Karena ada korelasinya keamanan nggak beres, maka politik nggak beres,” kata Wiranto.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pembangunan Palapa Ring Timur Selesai Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan proyek Palapa Ring Timur akan selesai dikerjakan pada tahun ini.

Saat ini, proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang menjangkau 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia tersebut sudah selesai dikerjakan untuk wilayah Indonesia barat dan tengah.

“Barat dan tengah sudah selesai, sudah beroperasi, yang timur tahun ini targetnya,” kata dia di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Dia menjelaskan bahwa proyek tersebut tidak lain bertujuan untuk memberikan akses telekomunikasi yang merata ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah-daerah yang masih tergolong blank spot.

“Kalau kita lihat peta Indonesia sebelum Palapa Ring itu dibuat meskipun provider telekomunikasi sudah berusaha membuat koneksi ke berbaga wilayah di indonesia, ada beberapa wilayah di indonesia yang istilahnya blank spot,” jelas dia.

Salah satu penyebab akses internet yang tidak merata tersebut karena beberapa daerah yang tergolong blank spot memang tidak menarik secara bisnis bagi provider telekomunikasi swasta.

“Nah kalau perusahaan biasa tidak masuk, harus pemerintah yang masuk. itulah palapa ring, menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini masih blank, baik di barat, Natuna misalkan itu blank, kemudian di tengah itu juga ada beberapa daerah, Sulawesi terutama, Kalimantan, di timur paling banyak, Maluku dan Papua, dan NTT,” tandas dia.


Reporter: Wilfridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Palapa Ring Rampung, Harga Paket Data di Daerah 3T Bakal Sama dengan Jakarta

Pembangunan proyek tulang punggung jaringan komunikasi pita lebar Palapa Ring diperkirakan akan menghubungkan seluruh nusantara pada pertengahan 2019.

Imbasnya, seluruh daerah yang mulanya tak dibangun jaringan oleh operator telekomunikasi karena tak menguntungkan secara bisnis, kini bisa dikembangkan oleh operator dengan skema bisnis KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha).

Jika operator telekomunikasi tak lagi membangun jaringan dari awal dan hanya melanjutkan Palapa Ring, menurut Menteri Komunikasi dan Informatia Rudiantara, biaya yang diperlukan untuk membangun jaringan di daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) pun bisa lebih murah.

Hal ini memberikan dampak berupa harga paket pulsa atau kuota data yang lebih terjangkau. Rudiantara berharap, harga pulsa dan kuota data bisa sama dengan di Ibu Kota.

Rudiantara mengibaratkannya seperti proyek tol laut yang memungkinkan harga bensin bisa sama di berbagai tempat di Indonesia.

“Harga data seluler, satu harga, akhir tahun ini. Jadi, Palapa Ring selesai tengah tahun 2019. Barat sudah operasi April dan ada operator yang bayar, Tengah itu selesai Desember kemarin sekarang operator boleh pakai untuk uji coba,” tutur Rudiantara saat ditemui di Daruba, Kab Pulau Morotai, Maluku Utara, Rabu (2/1/2019).

BI Tahan (Lagi) Suku Bunga Acuan di 6%

Jakarta – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya. BI 7 Days Repo Rate masih di level 6%.

“Berdasarkan asesmen ekonomi global dan dalam negeri, RDG BI pada 16-17 Januari 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 days repo rate 6%” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo di kantor BI, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2018).

Perry mengatakan, suku bunga deposit facility dan lending facility juga ikut naik. “Suku bunga deposit facility tetap 5,25%. Lending facility jadi 6,75%,” kata Perry.


Langkah ini dilakukan untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke batas aman.

“Keputusan tersebut sesuai dengan jaga daya tarik aset keuangan domestik. Sehingga mendukung stabilitas, moneter stabilitas sistem keuangan. BI optimalkan bauran kebijakan perkuat kerja sama dengan pemerintah dan kendalikan defisit transaksi berjalan,” kata Perry. (dna/fdl)

Kemendag Temukan Penjualan Gula Rafinasi Secara Online

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan penjualan gula rafinasi melalui situs jual beli online. Penjualan tersebut melanggar aturan mengingat gula jenis ini tidak boleh diperdagangkan secara bebas lantaran bukan merupakan gula konsumsi.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggriono mengatakan, selama melakukan pengawasan, Kementerian Perdagangan menemukan penjualan gula rafinasi melalui situs online. Namun masih dalam jumlah yang kecil.

“Kami temukan selama pengawasan di pedagang-pedagang online, tidak dalam jumlah banyak mereka lakukan perdagangan, tetapi ini melanggar. Ini pedagang gula rafinasi ini kan dikhususkan untuk industri dan tidak seyogyanya di daftarkan di online,” ujar dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Menurut dia, dari hasil pengawasan tersebut, mayoritas dijual di wilayah Jawa, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Untuk jumlahnya, Veri mengaku masih melakukan pendalaman terkait temuan ini.

“Jumlahnya belum bisa kami pastikan, tapi yang pasti yang melanggar industri penggunanya,” kata dia. 

“Jadi mereka beli dengan jumlah tertentu padahal industrinya hanya keburuhannya 10 ton misalnya, dia ajukan pembelian dengan 20 ton. Karena si industri rafinasinya hanya lihat base on dokumennya saja, tidak memeriksa berapa kebutuhan indsutri makanan dan minuman yang ditemukan,” lanjut Veri.

Sementara untuk sanksi, Veri menyatakan bahwa pedagang yang kedapatan menjual gula rafinasi ini secara bebas ke pasaran akan dikenakan sanksi mulai dari administrasi hingga pidana.

“Sudah diedarkan ke industri penggunanya. Ada mereknya dan itu sudah kita limpahkan ke Polri dan sudah dalam tingkat pengadilan. Saya lupa berapa merek itu,” tandas dia.

2 dari 3 halaman

60 Ribu Ton Gula Rafinasi Rembes ke Pasar

Sebelumnya, Kementrian perdagangan (kemendag) bersama Polri mengungkap kasus penggunaan gula rafinasi yang seharusnya diperuntukkan untuk industri. Gula rafinasitersebut diketahui telah dijual bebas di pasar untuk konsumsi umum.

Jumlah gula rafinasi yang dijual bebas atau bocor di pasaran tersebut mencapai 60 ribu ton. Penemuan tersebut di sejumlah daerah di Pulau Jawa, seperti Yogjakarta, Temanggung, hingga Purworejo.

“Pabrik ini melakukan sebagaimana mestinya, tapi oknum di pabrik ini ada kerjasama dengan tersangka yang kami tahan sekarang ini,” kata Kombes Pol Syahardiantono, Kabagpenum Mabes Polri, saat ditemui di lokasi pabrik PT Permata Dunia Samudera Utama (PDSU), di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, pada Kamis 20 September 2018. 


Di lokasi pabrik ini, Polri bersama Kemendag, menyita 360 ton gula rafinasi yang belum sempat beredar.

Modusnya, menambah jumlah pesanan dari Unit Dagang (UD) I.S dari 6 ribu ton, menjadi 60 ribu ton. Modus ini telah dilakukan sejak 2016.

“Sehingga kami mengejar sampai ke tempat ini, keterangan yang kami dapat dari tersangka, ada kerjasama,” terangnya.

Pihak kepolisian tengah menyelidiki adanya indikasi permainan dari petinggi PT PDSU, untuk meloloskan kecurangan dokumen.

“Kemungkinan ada tersangka lain, kami sudah keluarkan surat penangkapan. Inisialnya menyusul, akan kami sampaikan,” jelasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemberantasan Korupsi ala Jokowi Vs Prabowo Jelang Debat Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta – Isu korupsi adalah tema ketiga dalam debat Pilpres 2019 edisi perdana. Tema sebelumnya adalah isu hukum dan hak asasi manusia (HAM). Adapun tema selanjutnya adalah terorisme.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar secara perdana debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) mulai pukul 20.00 WIB.

Debat Pilpres 2019 yang perdana ini melibatkan dua pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres). Mereka adalah paslon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, serta paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Acara debat dibagi menjadi enam segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi, kedua dan ketiga menjawab pertanyaan para panelis. Segmen keempat dan kelima debat antarkandidat dan yang keenam adalah pernyataan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres.

Moderator dalam debat perdana Pilpres 2019 adalah Ira Koesno dan Imam Priyono. Adapun enam panelis adalah Agus Rahardjo, Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.

Tentunya, tema debat Pilpres 2019 yang perdana ini akan menjadi pertaruhan bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga dalam menjawab isu-isu yang menjadi pertanyaan publik.

2 dari 4 halaman

Jokowi-Ma’ruf Tawarkan 5 Program

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menawarkan lima program penegakan hukum kepada masyarakat apabila kembali dipercaya memimpin Indonesia pada periode 2019-2024.

“Dalam misi kami tawarkan adalah penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” kata Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irvan Pulungan seperti dilansir Antara, Minggu, 13 Januari 2019.

Program pertama, kata dia, adalah melanjutkan penataan regulasi. Menurut Irvan regulasi soal penegakan hukum masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

Irvan kemudian melanjutkan program yang kedua adalah melanjutkan reformasi sistem penegakan hukum.

“Itu perlu proses waktu dan kebersamaan serta itikad baik agar penegakan hukum efektif,” ujarnya.

Program ketiga, sambung dia, adalah meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ade mengatakan, Jokowi selama memimpin pemerintahan tidak pernah melindungi apabila ada menterinya yang terjerat kasus korupsi. Sehingga mempersilahkan diproses secara hukum.

“Program keempat penghormatan dan pemenuhan HAM karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Namun ini tidak bisa dilihat kasus per kasus atau di saat pemerintahan saat ini saja karena ada kaitannya dengan yang lalu,” katanya.

Budaya Sadar Hukum

Program kelima menurut Ade, akan digalakkan budaya sadar hukum. Salah satu contohnya adalah telah melakukan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbaikan regulasi.

“Kami tawarkan lima program itu kepada pemilih agar fokus menciptakan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” ujarnya.

Dia mengakui selama empat tahun pemerintahan Jokowi, masih banyak masalah hukum yang belum terselesaikan. Sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan ketika Jokowi terpilih kembali.

“Komitmen itu dituangkan dalam Nawacita Jilid II sehingga diharapkan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif,” ucap Irvan.

3 dari 4 halaman

Komitmen Prabowo-Sandiaga Berantas Korupsi Pejabat

Melihat maraknya praktik korupsi yang telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan di RI, bukan hal yang luar biasa apabila rakyat menuntut capres dan cawapres di Pilpres 2019 memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Dilihat dari visi misi Prabowo-Sandiaga, pasangan yang diusung oleh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN ini memiliki janji untuk mencegah korupsi terjadi di birokrasi Indonesia. Dengan cara penerapan manajemen terbuka dan akuntabel.

“Termasuk kerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman,” tulis visi misi Prabowo-Sandiaga dikutip merdeka.com, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Dalam janjinya, Prabowo-Sandiaga juga akan menindak tegas para koruptor, pengedar narkoba dan pelaku perdagangan manusia. Dengan cara, penegakan hukum yang adil dan transparan.

Mereka juga komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi di semua lini dengan cara manajemen terbuka dan akuntabel.

“Mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan, guna mencegah manipulasi dan korupsi,” jelas Prabowo-Sandiaga.

Salah satu pelaku korupsi yang kerap ditangkap KPK adalah politikus. Baik di eksekutif dan legilsatif, pusat maupun daerah. Cara pencegahan korupsi dalam lini ini juga dilihat Prabowo-Sandiaga dengan cara melakukan kedaulatan tata kelola partai politik yang baik.

Sayang, di situ, Prabowo-Sandiaga tak menjabarkan detail bagaimana tata kelola yang baik tersebut. Tapi di sisi lain, Prabowo-Sandiaga juga dalam janjinya, ingin memperkuat lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi rakyat.

Korupsi Pejabat Negara

Adapun Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan masalah korupsi yang melibatkan pejabat negara bakal diangkat dalam debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019.

Apalagi, imbuh dia, kasus korupsi di Indonesia semakin banyak pada era reformasi ini.

“Dulu yang korupsi cuma di level pimpinan pusat di atas. Sekarang sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai ke kepala desa,” ucap Riza kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Riza mengacu pada tindak operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang marak di pemerintahan Jokowi.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Impor Minyak Mentah Jadi Penyebab Utama Defisit Neraca Perdagangan

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2018 mengalami defisit sebesar USD 8,57 miliar. Angka defisit tersebut terbesar sejak tahun 1975.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas Andang Bachtiar mengatakan, defisit neraca perdagangan Indonesia kali ini disebabkan oleh tingginya impor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan BBM dalam negeri dan semakin turunnya produksi minyak mentah.

“Nilai impor minyak Indonesia meningkat dari USD 24,3 miliar pada 2017 menjadi USD 29,8 miliar pada 2018. Meningkatnya impor minyak mentah dan BBM menjadi penyebab utama defisit neraca perdagangan yang terburuk sepanjang berdirinya republik,” kata Andang dalam diskusi publik Outlook Energi dan Pertambangan Indonesia 2019, di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Pemerintah perlu dengan serius mengatasi defisit neraca perdagangan, terutama menekan laju impor. Sebab dia menilai, impor minyak Indonesia pada 2025 diproyeksikan dapat meningkat tiga kali lipat dibandingkan saat ini.

“Jadi ini pekerjaan rumah besar karena impor minyak kita 2025 dalam rencana energi nasional tiga kali lipat dari yang sekarang impor kita,” imbuhnya.

Dia berharap dengan berbagai kebijakan pemerintah saat ini, termasuk impementasi penerapan biodisel atau B20 dapat menekan impor. “Tapi harus terus menerus kita kawal kita teriakkan ini bagian yang mencederai dari makro ekonomi kita,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Transaksi Nonmigas Anjlok Jadi Penyebab Defisit Neraca Perdagangan

Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri mengatakan, penyebab defisit neraca perdagangan Indonesia bukan berasal dari lonjakan bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi. Meski tercatat defisit minyak (minyak mentah dan BBM) melonjak 37 persen dari USD 14,6 miliar pada 2017 menjadi USD 20,0 miliar di 2018, namun itu bukan faktor penyebab utama defisit.

Sementara, jika meliputi gas, bahkan lonjakan defisit migas lebih tinggi lagi yaitu sebesar 44,2 persen. Dari USD 8,6 miliar tahun 2017 menjadi USD 12,4 miliar di 2018. 


“Tak kurang, Kepala Badan Pusat Statistik (Suhariyanto) pun mengatakan penyebab defisit perdagangan 2018 adalah defisit migas,” kata Faisal Basri dikutip dari halaman resminya, Rabu (16/1/2019).

Faisal menekankan, penyebab utama defisit neraca perdagangan Indonesia bukan berasal dari defisit migas. Menurutnya, jika ditelusuri lebih seksama, penyebab utama lonjakan defisit tersebut karena kemerosotan tajam pada transaksi perdagangan nonmigas.

Bahkan tak tanggung-tanggung, surplus perdagangan nonmigas, kata dia anjok sebesar 81,4 persen. Dari USD 20,4 miliar tahun 2017 menjadi hanya USD 3,8 miliar tahun 2018.

“Surplus perdagangan nonmigas yang terpangkas sangat dalam bukan disebabkan oleh penurunan ekspor superit terjadi tahun 2013. Pada tahun 2018, ekspor justru masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” sebut Faisal.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jejak Tony Prasetiantono dalam Perekonomian Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Universitas Gadjah Mada berduka. Rabu malam (16/1/2019) Ekonom yang juga dosen Fakultas Ekonomika Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta A. Tony Prasetiantono tutup usia.

Berpulangnya A. Tony Prasetiantono dikabarkan oleh Ketua Harian Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) yang juga Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

“Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak A. Tony Prasetiantono,” kata Budi kepada Liputan6.com, Kamis (17/1/2019).

Tony meninggal di Jakarta pada Hari Rabu, 16 Januari 2019 pukul Jam 23.30 WIB. Saat ini, jenazah berada di jakarta dan pagi ini, 17 Januari 2019 direncanakan tiba di Jogja.

Nantinya jenazah Tony akan disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Kompleks Pesona Merapi Blok J78, Sleman. Tony Meninggalkan istri bernama Eva Supita Dewi dan seorang anak Meidyana Sashaputri.

Menurut Budi, Tony merupakan sosok intelektual yang baik dan humoris. “kita sangat kehilangan. Semoga almarhum mendaoat tempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin,” kata Budi.

Tony Prasetiantono merupakan ekonom sekaligus dosen senior Fakultas Ekonomika Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada. Tulisan-tulisannya mengenai ekonomi kerap hadir di berbagai media di Indonesia.

2 dari 5 halaman

Latar Belakang Pendidikan

Anthonius Tony Prasetiantono lahir di Muntilan, Jawa Tengah 27 Oktober 1962. Ia tercatat sebagai alumni SMA Kolese De Britto Yogyakarta. Pada 1986 Ia lulus dengan predikat cum laude dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Tony juga merupakan mahasiswa teladan I di Universitas Gadjah Mada. Tony kemudian terdaftar sebagai dosen tetap di FEB UGM sejak 1986.

Pada tahun 1991 Tony melanjutkan studi masternya dan berhasil meraih gelar Master of Science (MSc) dari University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat. Kemudian pada 2005 gelar Ph.D berhasil diraih Tony dari Australian National University, Australia.

3 dari 5 halaman

Menduduki Jabatan Penting pada sektor Perekonomian Indonesia

Sejak 1986 hingga saat ini Tony tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pada 2010 hingga 2018 Tony menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Tak hanya itu, Tony pernah memegang sejumlah jabatan penting di luar UGM.

Tony juga tergabung dalam grup riset bidang ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, klaster ekonomi dan biokimia.

Tony sempat menduduki jabatan-jabatan penting pada bidang perekonomi di Indonesia. Di antaranya pernah menjabat komisaris independen Bank Mandiri tahun dari 2003 hingga 2005. Kemudian menjadi Chief Economist Bank BNI sejak September 2006 hingga 2010.

Sejak tahun 2011, Tony menjabat menjadi komisaris independen Bank Permata. Tony juga pernah menjadi anggota komite informasi di Lembaga Penjamin Simpanan pada 2009-2010 dan anggota Komite Seleksi Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) pada 2017.

Tony tercatat sebagai member Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)sejak 2017 hingga 2020 mendatang.

4 dari 5 halaman

Aktif Menulis

Dalam bidang perekonomian Tony dikenal aktif menulis di berbagai kolom media nasional. Tulisan-tulisannya merupakan pengamatan Tony mengenai ulasan berbagai perkembangan ekonomi di Indonesia. Pada tulisan-tulisanya Tony juga menyampaikan gagasan bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Sejak 2009 Tony juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi Majalah Prisma. Majalah Prisma merupakan majalah yang fokus pada jurnal pemikiran sosial ekonomi.

Beberapa tulisan kolom Tony Sempat diterbitkan menjadi beberapa buku, antara lain, Rambu-rambu yang Diabaikan (2005); Keluar dari Krisis: Analisis Ekonomi Indonesia (2000); dan Agenda Ekonomi Indonesia(1995).

Pria penikmat aliran musik jazz ini juga sempat terlibat dalam beberapa penelitian pada tahun 2000 ia melakukan penelitian terkait evaluasi dan implementasi program subsidi kredit untuk usaha kecil di Bank Indonesia.

Lalu pada 2003 Tony melakukan penelitian di Australian National University mengenai Indonesia Update Annual Conference. Ia juga mengerjakan project Indonesia CEO Gathering pada tahun 2003. Sebelumnya, pada 1996-2000 ia pernah meneliti Pertamina.

5 dari 5 halaman

Ekonom senior

Tony Prasetiantono merupakan ekonom senior yang sudah malang melintang di bidang makro ekonomi dan ekonomi pembangunan dan perbankan.

Pemikirannya turut menjadi sumbangsih untuk menjaga kestabilan perekonomian Tanah Air.

Ia pernah mengatakan, minimnya risiko Indonesia terkena krisis tak lepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintahan.

Kebijakan pemerintahan dalam hal ini, tentu policy mix, yaitu kombinasi kebijakan moneter dan fiskal. Tetapi proyek infrastruktur tetap menjadi panglima. Semua pihak mengakui itu,” ujar Tony pada Rabu (12/9/2018).

Selain kebijakan pemerintah di ranah moneter dan fiskal, lanjut dia, ada dua faktor positif yang mendukung analisis Nomura. Pertama, banyaknya proyek infrastruktur strategis yang menjadi daya tarik investor asing untuk menanamkan modal ke Indonesia sehingga mampu menangkal krisis.

”Tidak hanya strategis, proyek-proyek infrastruktur tersebut menjadi daya tarik karena efisien dan daya saingnya meningkat drastis. Ini yang membuat investor asing terkesan,” kata dia.

Kedua, kondisi sektor perbankan yang baik. Saat ini Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal perbankan berada di angka 22 persen. Hal itu menjadi garansi tidak akan terjadi krisis ekonomi yang berasal dari sektor perbankan, seperti terjadi pada krisis 1998.

”Bank masih bisa memberikan kredit (lending) dengan ekspansi 9 sampai 10 persen. Suatu hal yang tidak terjadi pada krisis 1998 lalu,” lanjut dia.

Kendati Indonesia berisiko kecil terpapar krisis, Tony tetap berharap pemerintah bisa mengendalikan defisit transaksi berjalan (CAD) yang mencapai 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Caranya adalah dengan mengerem proyek-proyek berbasis impor atau menggunakan devisa negara.

Menyimak Visi-Misi Jokowi-Ma’ruf Vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini

Jakarta – Malam ini Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan berhadapan dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di panggung debat Pilpres 2019. Salah satu temanya adalah hak asasi manusia (HAM), yang juga sudah tercantum dalam dokumen visi-misi kedua pihak.

“Termasuk masalah HAM juga ada,” kata Jokowi saat ditemui setelah menghadiri peluncuran wirausaha ASN di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/1/2019).

Jokowi siap menjawab isu HAM. Tak hanya Jokowi, Prabowo juga telah melakukan simulasi debat dan siap menjawab seputar isu HAM.

“Mulai data materi-materi, itu yang disiapkan. Materi-materinya hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Sekarang dipersiapkan. Kita mempersiapkan diri dua hari ini bagaimana Pak Prabowo menawarkan soal pemberantasan korupsi,” kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, Rabu (16/1).

Prabowo-Sandiaga telah mengubah visi-misi mereka dan sempat diberikan ke KPU. Namun, menurut KPU, dokumen visi-misi melekat dengan pendaftaran calon presiden-wakil presiden, sehingga yang dipublikasikan KPU hanya dokumen yang awal.

Berikut ini kutipan visi-misi Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga soal HAM seperti dalam dokumen yang diunggah KPU:

Jokowi-Ma’ruf

Sesuai dengan Konstitusi Negara kita, Negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

1. Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan.

Kondisinya kini: Menurut laporan tahun 2017 yang dipublikasikan tahun 2018, Komnas HAM sudah pernah melakukan focus group discussion (FGD) di Padang pada 8 Desember 2017 tentang ‘Penyusunan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan HAM Berbasis Budaya Lokal untuk tingkat SMA’.

2. Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Kondisinya kini: Berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2017, berkas kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun Komnas HAM menemui kesulitan mengumpulkan bukti sehingga tak jarang berkasnya dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Komnas HAM menegaskan, belum ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan mereka terkait kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu.

3. Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM pernah menerima laporan dari jemaah Ahmadiyah bahwa Masjid Al-Hidayah yang mereka bangun disegel Pemerintah Depok meski telah mengantongi IMB.

4. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 161 berkas laporan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.

5. Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 8 berkas laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap individu dari penyandang disabilitas. Selain itu, Komnas HAM menyoroti ketersediaan TPS atau bilik suara yang kurang ramah difabel saat Pilkada 2017.

6. Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

Kondisinya kini: Penelitian yang dilakukan Komnas HAM pada 2017 yang berjudul ‘Peran Negara dalam Memenuhi Hak atas Tanah demi Kepastian Hukum bagi Transmigran dalam Konteks Reforma Agraria (Studi Kasus Transmigrasi Pangmilang Kota Singkawang)’ mengungkap bahwa selama 15 tahun para transmigran Panglimang tak kunjung mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mereka berpotensi kehilangan kepemilikan tanah.

7. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 79 berkas aduan pelanggaran HAM dengan korbannya adalah perempuan dan 54 berkas yang korbannya anak-anak. Ada pula 5 aduan terkait fungsi reproduksi dan 9 aduan menuntut kesetaraan hak dengan suami.

8. Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah.

9. Meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.

Prabowo-Sandiaga

I. Pilar Ekonomi

Program Aksi

21. Menyediakan transportasi publik murah bagi buruh pekerja dan rakyat tidak mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, serta menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, termasuk hak atas perjanjian kerja bersama yang adil dan berkekuatan hukum.

Kondisinya kini: Menurut laporan Komnas HAM tahun 2017, masih ada masyarakat yang terbebani biaya transportasi, yakni di Yahukimo, Papua.

II. Pilar Kesejahteraan Rakyat

2. Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok
rentan lainnya.

Kondisinya kini: Ada 2 berkas aduan dugaan pelanggaran HAM terhadap fakir miskin dan 8 berkas ke penyandang disabilitas yang diadukan ke Komnas HAM pada 2017.

6. Memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi.

Kondisinya kini: Ada 5 aduan ke Komnas HAM terkait fungsi reproduksi.

Program Aksi

21. Meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik di tingkat Nasional dan Daerah untuk mengatasi permasalahan terkait hak dan kesehatan reproduksi serta Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Kondisinya kini: Pemerintah saat ini sudah menaikkan anggaran Dana Alokasi Khusus terkait program KB menjadi Rp 2,3 triliun dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp 1,1 triliun.

III. Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup

8. Memperjuangkan hak-hak para pekerja seni, seniman dan artis di Indonesia.

Program Aksi

7. Memperkuat perlindungan hukum dan hak cipta atas karya-karya seni budaya yang dihasilkan oleh para seniman nasional.

12. Menegakkan pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, agar para artis, seniman, pekerja seni, lebih dihargai secara optimal setiap karyanya, demi kesejahteraan para pelaku Industri kreatif di Indonesia; termasuk mendukung terlaksananya UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Kondisinya kini: Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkum HAM telah menangani 60 kasus pelanggaran hak cipta. Penindakan dilakukan bersama dengan kepolisian.

IV. Pilar Politik, Hukum dan Hankam

Program Aksi

4. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Kondisinya kini: Komnas HAM memantau Pilkada 2017 dan masih ditemukan adanya pelanggaran terkait hak warga. Ada pula mobilisasi ASN. Selain itu Komnas HAM juga menemukan adanya diskriminasi ras dan etnis dalam pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta.

Saksikan juga video ‘Debat Pilpres Diharapkan Kupas Kasus HAM Masa Lalu’:

[Gambas:Video 20detik]


Menyimak Visi Misi Jokowi-Ma'ruf vs Prabowo-Sandiaga dan Faktanya Kini


(bag/tor) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>