Sofyan Basir Sudah di Indonesia, KPK Segera Jadwalkan Pemeriksaan

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau keberadaan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Termasuk saat Sofyan berada di Prancis, penyidik KPK sudah mengidentifikasi ke mana petinggi PLN itu pergi.

“Sudah kami identifikasi, tentu saja karena tim kan juga sudah berjalan ya, kami sudah tahu kapan yang bersangkutan tercatat pergi itu dan tujuannya ke mana (selama di Prancis),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kamis malam 25 April 2019.

Menurut Febri, Sofyan Basir sudah kembali ke Tanah Air pada Kamis 25 April. Penyidik lembaga antirasuah pun akan menjadwalkan pemeriksaan Sofyan Basir sebagai tersangka.

“Informasi yang kami terima, yang bersangkutan sudah kembali ke Indonesia. Nanti tentu sesuai kebutuhan di penyidikan akan dipanggil tapi persisnya jadwalnya kapan nanti kami informasikan,” kata Febri.

Saat disinggung soal akankah KPK mengirim surat pencekalan ke luar negeri untuk Sofyan Basir ke pihak Imigrasi, Febri menyatakan hal tersebut merupakan domain penyidik KPK.

“Pencegahan itu bisa dilakukan jika dibutuhkan oleh proses penyidikan. Jadi kalau memang nanti penyidik membutuhkan itu, tentu dilakukan, kalau tidak dibutuhkan, ya tidak perlu dilakukan,” kata Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Kotjo dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. 

Kasus Perzinaan, Kadinsos Pasuruan Mangkir Pemeriksaan Inspektorat

PasuruanKadinsos Kota Pasuruan Nila Wahyuni Subiyanto sedianya akan kembali menjalani pemeriksaan tim dari Inspektorat hari ini. Namun yang bersangkutan mangkir.

“Jadwalnya pemeriksaan dimulai pukul 10.30 WIB. Namun tim pemeriksa terdiri dari Inspektorat dan BKD menunggu NWS hingga pukul 15.00 WIB yang bersangkutan tak hadir,” kata Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, Fendy Krisdiyono, Senin (15/4/2019).

Fendy mengatakan Nila tak hadir dengan alasan menjalani pemeriksaan di Polda Jatim. Nila sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perzinaan.

“Infonya, NWS menghadiri pemeriksaan di Polda Jatim,” terang Fendy.

Tim pun kembali melayangkan surat panggilan. Nila diminta hadir dalam pemeriksaan Selasa 16 April 2017.

Sebelumnya Nila sudah diklarifikasi atas kasus yang menimpanya, Jumat (12/4). Hari ini dijadwalkan pemeriksaan resmi.

“Jumat itu sifatnya klarifikasi. Hari ini pemeriksaan resmi dengan surat panggilan tertulis,” pungkas Fendy.

Polda Jatim menetapkan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan Nila Wahyuni Subiyanto dan Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro Iskandar, sebagai tersangka dugaan perzinaan.

“Sama. laki-laki atau perempuan dua-duanya menjadi tersangka,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (11/4/2019).
(sun/iwd)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Top 3 News: Pengakuan Ratna Sarumpaet di Sidang Perdana Pemeriksaan Saksi

Liputan6.com, Jakarta – Top 3 news hari ini mengungkap sejumlah fakta mengejutkan dalam sidang perdana pemeriksaan saksi di kasus hoaks Ratna Sarumpaet. Saat CCTV milik RSK Bedah Bina Estetika, Menteng diputar, ibu dari Atiqah Hasiholan ini mengaku jika wanita dalam video tersebut adalah dirinya.

Ratna Sarumpaet bahkan menyanggah jika operasi plastik yang dilakukannya untuk mempercantik diri. Dengan tegas dia menyatakan, dirinya sudah cantik sejak lahir.

Selain kasus Ratna Sarumpaet, kabar lainnya yang tak luput menyita perhatian, yakni kasus dugaan suap terkait distribusi pupuk dengan menggunakan kapal.

Lewat operasi tangkap tangan (OTT), tim penindak KPK berhasil mengamankan delapan orang yang terdiri dari tujuh dewan direksi berikut satu sopir dan satu anggota DPR.

Dalam OTT tersebut KPK menemukan puluhan kardus berisi uang di salah satu lokasi di Jakarta. 

Berikut berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Kamis, 28 Maret 2019:

3 Ucapan Ratna Sarumpaet saat Sidang Pemeriksaan Saksi Perdana

Dokter Sidik Setiamihardja dari RSK Bedah Bina Estetika, Menteng Jakarta Pusat memberikan kesaksian di sidang kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet. Dia lah dokter yang melakukan operasi tarik muka atau pengencangan kulit muka terhadap Ratna Sarumpaet.

Dalam kesaksiannya, Sidik membenarkan Ratna Sarumpaet salah satu pasien yang ditanganinya. Dia melakukan tindakan di wajah Ratna Sarumpaet pada 21 September 2018 mulai jam 19.00 WIB hingga jam 22.45 WIB.

“Kira-kira membutuhkan waktu 3,5 jam,” ucap Sidik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selama itu, Ratna Sarumpaet masih dalam pemantauan dokter. Dia pun harus bolak-balik ruangan untuk melihat perkembangan pascaoperasi.

“Selesai operasi, Ratna dipindahkan ke ruangan VIP. Itu dari tanggal 22 September hingga 24 September 2018 selalu saya kontrol. Pada tanggal 24 September 2018, sekitar pukul 20.50 WIB saya nyatakan boleh pulang,” ucap dia.

“Tapi saya meminta Ratna Sarumpaet kembali ke rumah sakit 27 September 2018, jam 7 malam, untuk pencabutan benang di mata. Kemudian 1 Oktober 2018 jam 5 sore mencabut benang di pipi. Setelah itu selesai,” dia melanjutkan.

Sidik menjelaskan, sebelum melakukan tindakan operasi, Ratna terlebih dulu konsultasi pada 20 September 2018 mengenai bagaimana melakukan operasi perbaikan mata dan perbaikan muka (facelift) atau tarik muka (pengencangan kulit muka). Saat itu, Sidik juga menyampaikan risiko yang mungkin dialami pasien yang melakukan facelift.

“Jadi yang perlu diketahui bahwa sesudah operasi tentu akan menimbulkan bengkak. Bengkak itu dua hari setelah operasi, kemudian akan turun. Tentu ada jahitan yang dijahitkan pada muka, mata, di depan dan belakang telinga,” Sidik mengakhiri.

Usai mendengarkan keterangan saksi, Ratna Sarumpaet meminta semua pihak tidak menyalahkan dokter Sidik Setiamihardja.

“Jangan terkesan dr Sidik disalahkan. Tidak ada yang salah dari apa yang dia lakukan,” ujar Ratna.

Ratna Sarumpaet pun meminta maaf telah menyeret sang dokter dalam kasus ini. Dengan tegas, dia meminta penegak hukum tak mengikutisertakan dokter Sidik yang telah merawatnya dalam kasus hoaks.

Sebab, mantan anggota pemenangan Prabowo-Sandiaga ini mengaku kalau dokter tersebut tak tahu menahu kasus ini.

“(Saksi) Dari kepolisian sama dari rumah sakit. Ada dari dokter Sidik ya. Saya melalui kalian minta maaf kepada dia. Dia nggak salah, ada kesan seolah-olah dia salah. Dia dokter yang baik. Dan aku pakai dia dari usia saya 65. Jadi sudah sering saya pakai,” kata Ratna.

KPK: Samin Tan Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan Suap PLTU-1 Riau

Terkait kasus ini, Samin Tan disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus ini, KPK telah menjerat tiga tersangka lainnya. Mereka adalah Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Ketiga telah menjalani proses persidangan.

Terdakwa penerima suap proyek PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih divonis 6 tahun pidana penjara denda Rp 200 juta oleh majelis hakim Tipikor, Jakarta. Majelis hakim juga menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan Eni.

Sedangkan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo divonis pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Hakim menyatakan, Kotjo terbukti menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham Rp 4,750 miliar.

Suap diberikan dengan imbal balik memfasilitasi pertemuan pihak Kotjo dengan PT PLN Persero guna membahas pengerjaan proyek PLTU Riau-1.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Johannes Budisutrisno Kotjo, pemilik Blackgold Natural Resources (BNR). PT DKI Jakarta mengetok hukuman Johannes Kotjo menjadi 4 tahun 6 bulan pidana penjara serta denda Rp 250 juta.

Sementara itu, Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Mantan Menteri Sosial Idrus Marham 5 tahun penjara atas penerimaan suap Rp 2,25 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Idrus Marham pidana penjara 5 tahun, pidana denda Rp 300 juta atau subsider 4 bulan kurungan,” ucap jaksa Lie Putra saat membacakan tuntutan Idrus di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

3 Temuan KPK dalam Pemeriksaan Kasus Suap Direktur Krakatau Steel

Pada pemeriksaan di KPK terungkap, ada permintaan sejumlah uang ke kontraktor dari orang yang bertindak sebagai broker proyek. 

Alexander Muskitta, seorang swasta, meminta uang Rp 50 juta kepada Kenneth Sutardja dari PT Grand Kartech dan Rp 100 juta ke Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi dari PT Group Tjokro untuk menjadi rekanan Krakatau Steel dalam pengadaan barang dan peralatan masing-masing bernilai Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar. 

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, Alexander yang bertindak sebagai perwakilan dan atas nama Wisnu Kuncoro menyepakati commitment fee dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni senilai 10 persen dari nilai kontrak.

“Selanjutnya, AMU (Alexander) meminta Rp 50 juta kepada KSU (Kenneth) dari PT GK dan Rp 100 juta kepada KET (Kurniawan) dari PT GT,” kata Saut dalam konferensi pers di KPK, Sabtu (23/3/2019).

Kemudian, pada 20 Maret 2019, Alexander menerima cek Rp 50 juta dari Kenneth yang kemudian disetorkan ke rekening Alexander. Alexander juga menerima uang USD 4 ribu dan Rp 45 juta di sebuah kedai kopi dari Kurniawan. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening Alexander.

Mirisnya, mayoritas uang masuk ke kantong Alexander. Sang direktur hanya mendapat bagian Rp 20 juta. Minimal, dalam penyidikan sementara ini.

“Pada tanggal 22 Maret 2019, Rp 20 juta diserahkan oleh AMU (Alexander) ke WNU (Wisnu) di kedai kopi di daerah Bintaro,” kata Saut soal OTT direktur Krakatau Steel.

Audit BPKP Ganjal Pemeriksaan Kasus Hibah Pilwalkot Makassar

Liputan6.com, Makassar – Tim penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel hingga saat ini belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Komisi Pemilihan Umum atau KPU Makassar, Sabri dalam kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar periode 2018-2023.

Pemeriksaan terhadap kuasa pengguna anggaran dana hibah tersebut rencananya akan dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya dugaan kerugian negara melalui proses audit.

“Nanti masanya pada saat perhitungan kerugian negara sudah keluar,” kata Kepala Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kompol Yudha Wiradjati via pesan singkat, Kamis (14/3/2019).

Ia berharap masyarakat dapat bersabar menunggu proses penyidikan yang tengah berjalan. “Saksi-saksi yang sudah diperiksa berjumlah 18 orang,” jelas Yudha.

Ada 18 orang saksi yang telah diperiksa tersebut, di antaranya 5 orang mantan Komisioner KPU Makassar dan sejumlah pejabatnya serta beberapa pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar.

“Penyidik akan bekerja secara maksimal di tahap penyidikan ini. Secepatnya bisa diketahui siapa pihak yang patut bertanggung jawab dalam kegiatan yang diduga merugikan negara tersebut. Gambaran kita sudah ada,” terang Yudha.

Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat KPU Makassar, diakuinya, guna mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran dana hibah yang dikelola oleh KPU Makassar. Di mana anggaran dana hibah yang diberikan oleh Pemkot Makassar tersebut diketahui nilainya Rp 60 miliar.

“Kita memang fokus ke penggunaan anggaran dulu,” tutur Yudha.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengakui jika kasus dugaan penyimpangan dana hibah telah menemui titik terang.

Selain ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum, juga didukung oleh hasil koordinasi tim penyidik dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan perwakilan Sulawesi Selatan BPKP Sulsel.

“Hasil koordinasi dengan BPKP Sulsel, disepakati jika dalam kegiatan bantuan dana hibah yang dikelola oleh KPU Makassar itu, diduga kuat telah merugikan keuangan negara,” kata Dicky.

Meski demikian, taksiran kerugian negara dalam kegiatan bantuan dana hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2018-2023 tersebut, belum dapat ia beberkan.

“Soal berapa kerugian negara kita tak bisa beberkan dulu. Intinya unsur kerugian negara dalam kasus hibah KPU Makassar itu ada,” jelas Dicky.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

demo pendukung calon wali kota di Makassar ricuh

Ditangkap Rabu Dini Hari, Robertus Robet Masih Jalani Pemeriksaan

Liputan6.com, Jakarta – Polisi menangkap aktivis Robertus Robet karena diduga melakukan penghinaan terhadap institusi TNI. Saat ini, tersangka masih masih menjalani pemeriksaan intensif di Mabes Polri.

“Yang bersangkutan masih dimintai keterangan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo dalam pesan singkatnya, Kamis (7/3/2019).

Dedi mengatakan, kemungkinan tersangka Robertus Robet tidak ditahan karena ancaman hukumannya hanya 2 tahun penjara.

“Sepertinya gitu. Saya belum dapat update-nya lagi,” ucap dia.

Aktivis Robertus Robet ditangkap di rumahnya Rabu, 6 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB. Dia disangkakan melanggar Pasal 45 A ayat (2) Jo 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Robertus Robet Akan Dipulangkan Usai Pemeriksaan

Jakarta – Aktivis Robertus Robet yang ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Robertus Robet akan dipulangkan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

“Selesai pemeriksaan sebagai tersangka, nanti dipulangkan karena ancaman hukuman di bawah 2 tahun,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (7/3/2019).

Dedi belum bisa memastikan apakah pemeriksaan terhadap Robet telah selesai dilakukan. Ia juga masih menunggu keterangan dari penyidik apakah akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap Robet.

“Belum tahu (apakah ada pemeriksaan lanjutan). Tunggu update lagi dari penyidik dulu,” jelasnya.

Sebelumnya, Robertus Robet yang juga merupakan dosen UNJ ini ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Robet diduga melakukan penghinaan terhadap TNI.

“Pada hari Rabu, 6 Maret 2019 pukul 00.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia,” ujar Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (7/3).

Robet diduga memplesetkan mars ABRI saat aksi Kamisan di depan Istana. “Melakukan orasi pada saat demo di Monas tepatnya depan Istana dengan melakukan penghinaan terhadap institusi TNI,” kata Dedi.

Robet diduga melanggar Pasal 45 A ayat (2) Jo 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP terkait tindak pidana menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dana tau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau Berita bohong (hoax), dan/atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Penetapan tersangka Robet berawal dari beredarnya video saat ia berorasi di depan Istana. Dalam video tersebut, Robet tampak menyuarakan:

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Tidak berguna
Bubarkan saja
Diganti Menwa
Kalau perlu diganti pramuka

Tidak lama kemudian, Robet melakukan klarifikasi atas video yang beredar. Robet menegaskan tidak menghina TNI.

“Sebagai dosen saya tahu persis upaya reformasi yang sudah dilakukan TNI dan dalam banyak hal memuji dan memberi apresiasi upaya reformasi yang dilakukan TNI yang lebih maju dibandingkan lainnya,” kata Robet dalam video klarifikasinya yang beredar.
(azr/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polisi: Andi Arief Masih di Ruang Pemeriksaan

Jakarta Andi Arief Polisi menyatakan Andi Arief masih berada di ruang pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Andi Arief sebelumnya mengaku sudah diizinkan pulang.

“Hasil konfirmasi dari Wadir Narkoba, yang bersangkutan masih di ruang pemeriksaan, di sana,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat diminta konfirmasi, Selasa (5/3/2018).

Saat ditanya ulang, Dedi menegaskan Andi Arief masih berada di Ditipid Narkoba Bareskrim, Jl MT Haryono, Jakarta Timur.

“Belum, masih di ruang pemeriksa penyidik,” tegas Dedi.

“Besok akan diputuskan oleh penyidik saat ini masih di ruang penyidik,” sambungnya.

Andi Arief ditangkap pada sekitar pukul 18.30 WIB, Minggu (3/3). Polisi saat penangkapan menyita alat pakai narkoba. Sedangkan dari hasil tes urine, Andi Arief dinyatakan positif mengonsumsi sabu.

Polisi menyebut Andi Arief akan direhabilitasi. Namun rehabilitasi baru dilakukan setelah proses asesmen oleh tim dokter BNN selesai.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>