Soal Usulan Pemberlakuan Ganjil-Genap Sepanjang Hari, Ini Jawaban Anies

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan melihat kajian terlebih dahulu mengenai saran dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untul memberlakukan ganjil-genap sepanjang hari.

“Saya lihat kajiannya dulu dong. Dilihat seperti apa bedanya baru diputuskan,” kata Anies di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengaku tidak mencemaskan saran BPTJ itu. Dia menyebut saat ini pihaknya fokus pada perbaikan layanan dan pengintegrasian moda transportasi.

Sigit juga menyangkal adanya kemaceten yang semakin tinggi akibat pelaksanan ganjil-genap yang diberlakukan saat jam sibuk saja. Dia beralasan yang terpenting saat ini yakni adanya integrasi dan perluasan akses layanan kendaraan umum.

“Kita tentu tidak ingin hal itu (kemacetan) terjadi karena dalam Pergub itu diamanatkan dievaluasi setiap tiga bulan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menyarankan agar ganjil-genap di Jakarta diberlakukan seharian penuh.

Sebab, menurut dia, pembatasan kendaraan lewat jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) tak kunjung diimplementasikan.

“Seandainya ERP belum memungkinkan dalam waktu dekat, perlu dipertimbangkan adanya penerapan kebijakan ganjil-genap sehari penuh,” ujar Bambang lewat siaran persnya, Jumat 15 Maret 2019.

Rincian Sanksi Buat Pengemudi dan Aplikator Jika Langgar Aturan Taksi Online

Liputan6.com, Jakarta – Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (taksi online) akan berlaku efektif Juni tahun ini. Lantas apa sanksi yang akan diterapkan jika tak patuhi aturan tersebut?

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani menjelaskan, sanksi pasti akan diberlakukan. Namun pemberlakuan sanksi tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Dia menjelaskan, ada tingkatan pemberian sanksi bagi yang melanggar, yaitu peringatan 1 hingga peringatan 3. Sanksi berlaku bagi pengemudi maupun aplikator yaitu Gojek dan Grab. Jika operator atau pengemudi mendapatkan peringatan 3 maka izinnya bakal dicabut.

“Sanksinya ada 3, sanksinya ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Kalau peringatan 1, SP 1 lah. Kalau SP 3 dicabut izin penyelenggaraannya. Itu dari sisi operatornya atau pengusaha angkutannya,” kata dia dalam acara sosialisasi PM 118 di Merlynn Park Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Selain itu sanksi juga dibagi menjadi 3 kategori sesuai dengan jenis pelanggaran, yaitu sanksi ringan, sedang dan berat. Namun dia tak mengingat secara rinci masing-masing jenis sanksi tersebut.

“Misalnya salah satunya kalau terkait perizinan, izin kartu pengawasannya atau kartu elektroniknya misalnya ganda, itu termasuk yang (sanksi) berat,” ujarnya.

2 dari 3 halaman

Tim Khusus

Dia mengatakan, akan ada tim khusus yang bertugas untuk mengawasi implementasi aturan tersebut. Sehingga jika ditemukan adanya pelanggaran bisa segera dilakukan penindakan.

Dia menegaskan bahwa sanksi ini akan langsung berlaku pada Juni seiring diimplementasikannya PM 118. Artinya tidak ada masa percobaan atau sejenisnya.

“Iya kita punya nanti kita tim pengawasan termasuk kita juga pertama yang terkait dengan tarif ya kita sangat concern karena ini menjadi penting. Kita juga bisa dibantu oleh pihak ketiga,” tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mahathir bakal Gratiskan Jalan Tol di Malaysia

Jakarta – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad nampaknya serius akan menggratiskan jalan tol atau memberikan diskon tarif tol di negara yang dipimpinnya. Hal ini juga sebagai bukti mewujudkan janji politiknya.

Koalisi Pakatan Harapan telah memulai pembicaraan dengan Gamuda Berhad untuk membahas akuisisi konsesi empat jalan tol yang sahamnya masih dikuasai korporasi.

Adapun, empat jalan tol tersebut adalah ruas Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), ruas Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), ruas Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan ruas Terowongan SMART.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri, Mahathir mengatakan pemerintah Malaysia bermaksud untuk menghapuskan mekanisme tol yang ada usai berhasil mengakuisisi.
“Pakatan Harapan telah berjanji dalam manifesto pemilihannya untuk mengambil langkah-langkah untuk memperoleh konsesi jalan, dan menghapuskan biaya tol secara bertahap, sesuai dengan ketentuan perjanjian konsesi,” katanya seperti dikutip dari Kantor Berita Malaysia Bernama, Selasa (26/2/2019).

Setelah proses akuisisi selesai, pemerintah Malaysia akan menggratiskan tarif tol secara bertahap. Di mana, warga bisa menggunakan jalan tol secara gratis di luar jam sibuk antara jam 11.00 malam hingga jam 05.00 pagi waktu setempat.

Sedangkan pada jam sibuk, pemerintah Malaysia akan menerapkan ‘biaya kemacetan’ (congestion charge) selama enam jam. Besaran tarifnya hampir sama dengan tarif tol yang berlaku saat ini.

“Pada jam perjalanan ‘normal’ lainnya, penumpang akan menikmati potongan harga hingga 30 persen dibandingkan dengan tarif tol yang ada,” ujar dia.

Mahathir mengungkapkan bahwa pendapatan yang dikumpulkan dari ‘biaya kemacetan’ akan digunakan untuk operasional, pemeliharaan jalan tol, dan pembayaran pinjaman.

Tidak hanya itu, jika terdapat kelebihan penerimaan dari ‘biaya kemacetan’ akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umun di Malaysia.

Menurut Mahathir, mengenai pemberlakuan kebijakan ini akan diumumkan oleh Menteri Keuangan pada waktu yang tepat (hek/zlf)

Berkonflik dengan Manusia, Gajah di Botswana akan Dijadikan Pakan Ternak

Liputan6.com, Gaborone – Pemerintah Botswana tengah mempertimbangkan pencabutan larangan berburu gajah, menyusul sejumlah kasus penyerangan hewan tersebut terhadap warga negara. Hal ini disampaikan oleh subkomite peninjau moratorium perburuan pada Kamis, 21 Februari 2019.

Sebuah laporan menteri kabinet juga mengatakan bahwa gajah yang kemudian mati karena diburu, akan digunakan untuk makanan hewan peliharaan, dikutip dari situs abc.net.au, Sabtu (23/2/2019).

Masyarakat yang bertempat tinggal di dekat habitat gajah mendukung pemberlakuan perburuan. Mereka beralasan bahwa jumlah konflik antara manusia dan satwa liar meningkat sejak larangan berburu diterapkan pada 2014.

Namun para konservasionis menyatakan bahwa sektor pariwisata yang menjadi andalan negara di benua Afrika Selatan itu akan menurun. Mengingat, gajah adalah salah satu primadona turis mancanegara.

Saat ini, memang terdapat 130.000 gajah di Afrika Selatan dengan Botswana merupakan habitat bagi sebagian besar hewan tersebut. 

Warga Menolak

Senada dengan konservasionis, beberapa warga Botswana juga menolak diperbolehkannya berburu.

Gajah sama-sama makhluk hidup dan makhluk sosial seperti manusia. Mencabut larangan berburu, maka sama dengan menolak hak-hak mereka. Menembak mereka sama dengan membunuh manusia,” kata Ashwin Kumar dalam balasan terhadap tweet pemerintah.

Sementara itu, pengguna akun @mulalamovement mengatakan bahwa sudah seharusnya berburu dilarang. Menurutnya, berkat pelarangan itu Botswana terdepan dalam menjaga satwa liar.

“Jangan cabut larangan. Tetap di jalur dan terus menjadi juara konservasi,” katanya.

Rencana kontroversial ini akan dibahas oleh kabinet sebelum dikeluarkan sebagai keputusan final, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Botswana Mokgweetsi Masisi.

Selain itu, menanggapi kritik dari banyak pihak, Masisi menyatakan bahwa perburuan masih dilarang untuk sementara waktu. Hal ini berkaitan dengan beberapa spesies hewan yang tengah menurun.

“Aku berjanji akan mempertimbangkannya,” kata Masisi.

“Kertas putih akan segera dibuat dan akan dibagikan kepada publik,” pungkasnya.


Simak pula video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

87 Gajah Botswana Ditemukan Mati Tanpa Gading

Sementara itu, belum lama ini puluhan gajah didapati mati di dekat tempat perlindungan satwa liar yang terkenal di Botswana.

Sebuah penyidikan menemukan sekitar 87 ekor gajah yang diambil gadingnya. Keseluruhan gajah itu terbunuh dalam tiga bulan terakhir.

Tak hanya gajah, ada sekitar lima badak putih yang juga diburu dalam tiga bulan terakhir. Diperkirakan bahwa perburuan ini dilakukan oleh sejumlah orang asing di negara tetangga yang menyeberangi perbatasan ke Botswana, demikian dikutip dari laman ABC Indonesia.

Mike Chase dari grup Elephants Without Borders mengatakan dia terkejut dengan temuan itu.

“Skala perburuan gajah sejauh ini adalah yang terbesar yang pernah saya lihat, atau baca di mana saja di Afrika hingga saat ini,” katanya kepada BBC.

“Ini membutuhkan tindakan segera dari Pemerintah Botswana.”

Populasi gajah Afrika telah merosot dari jutaan menjadi sedikitnya 415.000 hari ini. Di Tanzania saja, populasi gajah menurun 60 persen menjadi 43.000 antara 2009 dan 2014 menurut pengakuan pemerintah.

Bangkai ditemukan di dekat perlindungan satwa liar Okavango Delta yang dilindungi, yang terpencil di Botswana.

“Orang-orang memang memperingatkan kami tentang masalah perburuan yang akan datang dan kami pikir kami siap untuk itu,” kata Dr Chase.

“Para pemburu sekarang mengarahkan senjata mereka ke Botswana. Kami memiliki populasi gajah terbesar di dunia dan musim terbuka bagi para pemburu gelap.

“Jelas kita perlu berbuat lebih banyak untuk menghentikan skala dari apa yang kami rekam pada survei,” pungkas Dr Chase.

Kebijakan Ini Mampu Tarik Investasi Industri Ponsel ke Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib berhasil menarik investasi di industri elektronik.

Akibat dua kebijakan ini, sejumlah produsen elektronik dunia berinvestasi dan membangun pabriknya di Indonesia.

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Janu Suryanto mengatakan, penerapan kebijakan TKDN untuk ponsel 4G LTE berhasil membawa masuk 43 merek, 39 pemilik merk dan 22 pabrik ke industri dalam negeri.

“Kebijakan TKDN juga berhasil menekan impor cukup signifikan, dari 60 juta unit pada tahun 2014 menjadi 11 juta unit pada tahun 2017,” ujar dia di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).

Selain itu, pemerintah menyediakan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri T.A 2018.

Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk sektor elektronika, peralatan telekomunikasi, kabel serat optik, smart card dan ponsel.

“BMDTP dapat meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri agar dapat bersaing merebut pasar dalam negeri dan meningkatkan utilisasi. Tingkat utilitas kapasitas terpasang sebagian besar industri elektronik dalam negeri masih belum maksimal, hanya sekitar 75 persen,” kata dia.

Sementara untuk melindungi industri nasional sekaligus konsumen, pemerintah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk sejumlah produk elektronika. Meliputi, lampu pijar, baterai primer, pompa air, setrika listrik, TV-CRT, AC, kulkas, mesin cuci dan produk audio video.

“SNI akan mendorong industri untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas produk,” ungkap Janu.


2 dari 2 halaman

Pelaku Industri Optimistis pada Tahun Politik

‎Sementara itu, menghadapi tahun politik pada 2019, dunia usaha di sektor elektronik tetap menyikapinya dengan positif dengan melakukan ekspansi pasar dan melakukan investasi besar-besaran di bidang Research & Development (R&D). Hal ini seperti yang dilakukan Polytron.

“Bagi Polytron, saat ini R&D adalah ujung tombak perusahaan yang akan memberikan kreasi-kreasi serta solusi baru dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor,” tutur Senior Manager Business Development Polytron, Joegianto.

Menurut dia, pada 2019, Polytron berkeinginan untuk memperbesar pasarnya. Selain pangsa pasarnya di Indonesia, Polytron juga menjajaki kembali menggarap pasar ekspor, terutama ke Afrika.

“Ekspor perdana Polytron sekitar tahun 1990-an. Waktu itu, kita mengirim TV-CRT ke negara-negara Eropa,” ujar Joegianto.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gempa Magnitudo 5,5 di Hokkaido Jepang, Layanan Kereta Shinkansen Ditangguhkan

Liputan6.com, Sapporo – Gempa bermagnitudo 5,5 mengguncang Pulau Hokkaido Jepang, pada Kamis 21 Februari 2019 pukul 22.22 waktu setempat.

Pusat gempa (episentrum) terletak di daerah tenggara kota Sapporo, 55 kilometer dari pusat kota.

Adapun pusat gempa berada pada kedalaman 41 kilometer (25 mil) di bawah permukaan tanah, sebagaimana disampaikan oleh US Geological Survey dikutip dari Channel New Asia pada Kamis (21/2/2019).

Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa gempa tidak berpotensi tsunami.

Cuplikan video dari stasiun penyiaran publik Jepang NHK, memperlihatkan lampu yang berkedip-kedip di sebuah kota dekat pusat gempa, saat terjadinya goncangan.

Tidak terdapat peringatan gempa sebelumnya, dan sejauh ini tiada laporan korban jiwa maupun kerusakan terkait lindu.

Hal itu dikonfirmasi oleh Yoshihide Suga, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang.

“Pemerintah melakukan yang terbaik untuk menghadapi situasi, tetapi sejauh ini belum ada laporan kerusakan besar,” ujar Suga.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah siap untuk melakukan operasi penyelamatan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. 


Simak pula video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Pelayanan Kereta Shinkansen Ditangguhkan

Meskipun tidak terdapat korban jiwa maupun materil, pemerintah Jepang tetap berusaha keras menjauhi risiko.

Akibat gempa yang mendadak ini, pelayanan kereta Shinkansen di Hokkaido terpaksa ditangguhkan untuk sementara waktu. Meskipun demikian, tidak terjadi pemadaman listrik besar-besar.

Adapun gempa dinyatakan tidak memengaruhi aktivits pembangkit nuklir di wilayah tersebut.

Kejadian ini bukanlah pertama kalinya terjadi di Hokkaido. Pada September 2018 lalu, gempa bermagnitudo 6,6 skala Richter juga mengguncang pulau ini.

Akibat dari gempa tahun lalu, tanah di beberapa titik longsor dan merobohkan rumah-rumah. Setidaknya 40 orang tewas dalam insiden nahas tersebut.

Jepang memang negara yang rawan terhadap gempa bumi. Hal itu dikarenakan berada di persimpangan empat lempeng tektonik.

Meskipun berada di zona rawan, pemerintah Jepang telah memanajemen bencana dengan rapi, termasuk memberlakukan standar bangunan dan pemberlakuan hukum kebencanaan yang ketat. Dengan demikian, meskipun guncangan relatif kuat, sering kali gempa tidak menelan banyak korban.

Pasokan Listrik RI bakal Bertambah 56,4 Ribu MW dalam 10 Tahun

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) menargetkan penambahan pasokan listrik sebesar 56,4 ribu Mega Watt (MW) dalam 10 tahun ke depan. Hal ini tercantum dalam Rancangan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dalam RUPTL 2019-2028 diproyeksikan rata-rata pertumbuhan konsumsi listrik 6-7 persen. Dengan total rencana pembangunan pembangkit baru sebesar 56,4 ribu MW.

“Total rencana pembangkit 56,4 GW ini tambahannya,” kata Jonan, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Dia mengatakan, dalam acuan program kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan, porsi batu bara dalam bauran energi sebesar 54,6 persen, Energi Baru Terbarukan 23 persen, gas 22 persen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 0,4 persen.

“BBM jadi 0,4 persen. Sekarang kan kira-kira masih 4 sampai 5 persen,” jelas dia.

Untuk total rencana pembangunan transmisi sepanjang 57 ribu kilo meter (km), Gardu Induk 124 ribu Mega Volt Amper (MV), dan total rencana pembangunan gardu distribusi 470 ribu MVa.

“Agak turun, karena sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi yang penting rasio elektrifikasi terpenuhi,” tandasnya.

2 dari 2 halaman

Tarif Listrik Pelanggan 900 VA Non Subsidi akan Dapat Diskon

PT PLN (Persero) memberikan diskon tarif listrik kepada pelanggan R-I 900 Volt Amper (VA) Rumah Tangga Mampu(RTM) mulai 1 Maret 2019. Insentif diberikan karena adanya efisiensi pada golongan listrik ini, serta terjadinya penurunan harga minyak dan kurs Dolar Amerika Serikat (AS).

Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka mengatakan,‎ dengan pemberlakuan insentif ini maka pelanggan golongan R-1 900 VA RTM hanya membayar tarif listrik sebesar Rp 1.300 per kilowatt hour (kWh) dari tarif normal sebesar Rp 1.352 per kWh.

“Penurunan tarif ini berlaku bagi 21 juta pelanggan listrik R-1 900 VA RTM,” kata Made, di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Menurut Made, penurunan atau pemberian insentif tarif ini dilakukan karena PLN berhasil melakukan efisiensi diantaranya penurunan susut jaringan, perbaikan Specified Fuel Consumption (SFC) dan peningkatan Capacity Factor (CF) pembangkit.

Selain itu insentif diberikan juga mengingat kondisi harga ICP selama 3 bulan terakhir mengalami penurunan dari USD 62,98 per barel memjadi USD 56,55 per barel.

Dia mengungkapkan, listrik sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat saat ini. Seluruh aktivitas masyarakat ditopang oleh pasokan listrik.

Dengan adanya insentif ini, PLN ingin memberikan ruang untuk pelanggan R-1 900 VA RTM agar dapat lebih banyak memanfaatkan listrik untuk menunjang kegiatan ekonominya dan dalam kegiatan kesehariannya.

Made menambahkan bahwa insentif penurunan tarif bagi RTM 900 VA ini tidak menyertakan syarat apapun. “Silahkan nikmati penurunan tarif ini. Dan gunakan listrik PLN dengan nyaman dan tentu saja aman,” pungkasnya.

Kuasai Blok Migas hingga Kontrak Migas Gross Split, Kebijakan Jokowi di Sektor Energi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melahirkan beberapa kebijakan terkait pengolahan sumber daya alam (SDA), khususnya pada sektor minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batubara (minerba) selama kurun 4 tahun. SDA merupakan salah satu yang akan dibahas pada Debat Capres hari ini.

Berdasarkan catatan Liputan6.com, Minggu (17/2/2019), kebijakan pada sektor migas dari hulu yang terjadi pada Era Jokowi, antara lain penyerahan pengolahan Blok Migas Mahakam ke PT Pertamina (Persero) per 1 Januari 2018. Ini setelah 50 tahun‎ blok migas yang terletak di Kalimantan Timur tersebut dikelola PT Total E&P Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga memutuskan peralihan kontrak pengolahan Blok Rokan ke Pertamina‎ dari Chevron Pacific Indonesia setelah kontraknya habis pada 2021. Chevron telah menggarap blok migas yang menjadi tulang punggung produksi minyak nasional ini selama 50 tahun.

Untuk tata kelola ‎hulu migas, pemerintah mengeluarkan terobosan berupa kontrak bagi hasil migas gross split. Sistem bagi hasil ini diyakini lebih transparan, efektif dan efisien dalam penghitungan split bagi hasil migas antara pemerintah dengan kontraktor, ketimbang kontrak bagi hasil cost recovery yang digunakan sebelumnya.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan, saat ini total wiayah kerja migas yang telah menggunakan skema gross split menjadi 39. Terdiri dari 14 dari blok eksplorasi, 21 dari perpanjangan atau alih kelola, 4 yang amandemen.

“Setelah ‎dua WK yaitu WK Lampung III dan WK GMB Muralim, mengamandemen kontrak bagi hasil migas yang semula menggunakan skema bagi hasil cost recovery menjadi gross split, jumlahnya menjadi 39,” kata Arcandra.

2 dari 2 halaman

Minerba

Pada sektor minerba, tentunya Pemerintah Jokowi mencatatkan sejarah atas kesepakatan perubahan status Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Adapun salah satu ketentuan didalamnya adalah pelepasan saham Freeport Indonesia ke PT Indonesia Asaham Alumunium (Inalum) sehingga holding BUMN tambang tersebut menjadi pemilik saham mayoritas sebesar 51 persen.

Pada sektor batu bara, pemerintah membuat kebijakan harga patokan tertinggi batu bara sebesar USD 70 per ton untuk sektor kelistrikan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membuat tarif listrik tetap stabil.

Pemerintah pun telah berniat untuk menahan tarif listrik sepanjang 2019 tidak mengalami kenaikan. Rencana tersebut akan diterapkan untuk seluruh golongan pelanggan.

Bahkan PT PLN (Persero) memberikan diskon tarif listrik kepada pelanggan R-I 900 Volt Amper (VA) Rumah Tangga Mampu(RTM) mulai 1 Maret 2019, ‎insentif ini diberikan karena adanya efisiensi digolongan ini, serta terjadinya penurunan harga minyak dan kurs dollar.

Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka mengatakan,‎ dengan pemberlakuan insentif ini maka pelanggan golongan R-1 900 VA RTM hanya membayar tarif listrik sebesar Rp 1.300 per kilowatt hour (kWh) dari tarif normal sebesar Rp 1.352 per kWh.

“Penurunan tarif ini berlaku bagi 21 juta pelanggan listrik R-1 900 VA RTM,”tandasnya.

Tarif Listrik Pelanggan 900 VA Turun

Jakarta – Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan insentif berupa diskon kepada pelanggan R-I 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) mulai 1 Maret 2019. Insentif ini diberikan karena adanya efisiensi di golongan ini, serta terjadinya penurunan harga minyak dan kurs dolar Amerika Serikat (AS).

Dengan pemberlakuan insentif ini, pelanggan golongan R-1 900 VA RTM hanya membayar tarif listrik sebesar Rp 1.300 per kilowatt hour (kWh) dari tarif normal sebesar Rp 1.352 per kWh. Penurunan tarif ini berlaku bagi 21 juta pelanggan listrik R-1 900 VA RTM

Penurunan atau pemberian insentif tarif ini dilakukan karena PLN berhasil melakukan efisiensi diantaranya penurunan susut jaringan, perbaikan SFC (Specified Fuel Consumption) dan peningkatan CF ( Capacity Factor) pembangkit. Selain itu insentif diberikan juga mengingat kondisi harga ICP selama 3 bulan terakhir mengalami penurunan dari US$ 62,98/Barrel menjadi US$ 56,55/Barrel.

Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka menyatakan bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat saat ini. Seluruh aktivitas masyarakat ditopang oleh pasokan listrik.
“Dengan adanya insentif ini, PLN ingin memberikan ruang untuk pelanggan R-1 900 VA RTM agar dapat lebih banyak memanfaatkan listrik untuk menunjang kegiatan ekonominya dan dalam kegiatan kesehariannya,” jelas Made.

Made menambahkan bahwa insentif penurunan tarif bagi RTM 900 VA ini tidak menyertakan syarat apapun.

“Silakan nikmati penurunan tarif ini. Dan gunakan listrik PLN dengan nyaman dan tentu saja aman,” pungkas Made.

(ang/fdl)

Aturan Taksi Online Mulai Berlaku Juni 2019

Liputan6.com, Jakarta – Peraturan taksi online, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Angkutan Sewa khusus mulai berlaku pada Juni 2019. Hal itu enam bulan setelah peraturan tersebut terbit.

“Penerapan pada Juni, saat ini kita sedang sosialisasi, kemarin sudah di Solo,” ujar Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani dalam konferensi pers di Kemenhub, Jakarta, Rabu (13/2/2019), seperti dikutip dari laman Antara.

Ia menuturkan, saat ini masih dilakukan pengawasan untuk tarif. Pada tarif batas yakni Rp 3.500-Rp 6.500 per kilometer (km).

“Melihat kondisi saat ini pastinya kita melakukan survei dengan pihak ketiga dan saat ini kita sedang sosialisasi, untuk tarif pengawasan bagaimana kalau ada yang melanggar,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setyadi menuturkan, tidak ada lagi perubahan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Ia menuturkan, tidak tertutup kemungkinan ada perubahan, tapi tidak saat ini karena seluruhnya sudah disahkan dan jelang pemberlakuan.

“Mungkin beberapa tahun kemudian karena perkembangan politik, teknologi mungkin kita akan lakukan perubahan. Saya akan akomodir dan eksekusi dulu, baru dilaksanakan (perubahan) kemudian. Jadi saat ini enggak ada perubahan lagi,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Sosialisasi di Sejumlah Kota Besar

Ia menambahkan, pihaknya juga akan sosialisasi di Medan, Balikpapan, dan Semarang setelah di Surabaya.

Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan resmi mengeluarkan PM 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Sewa Khusus sebagai pengganti PM 108/2017 tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek pada 18 Desember 2018 setelah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

PM 118/2018 menjadi payung hukum keempat yang mengatur taksi daring setelah, tiga peraturan dimentahkan oleh Mahkamah Agung.

Terdapat perbedaan dalam PM 118 tahun 2018 dengan PM sebelumnya, yakni menghapus aturan mengenai kewajiban memasang stiker di kaca taksi daring, kewajiban uji KUR, kewajiban mempunyai tempat penyimpanan kendaraan dan aturan mengenai penyelenggara taksi online harus memiliki paling sedikit lima kendaraan.


Saksikan video pilihan di bawah ini: