Selesai 2026, Pembangunan Kilang Bontang Butuh USD 15 Miliar

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) bermitra dengan perusahaan asal Oman yaitu Overseas Oil & Gas (OOG) untuk pembangunan kilang baru proyek Grass Root Refinery (GRR) Bontang. Komitmen ini ditandai dalam suatu perjanjian framework agreement antara kedua perusahaan.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kemitraan Pertamina dengan perusahaan Oman tersebut, untuk membangun kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari dan petrokimia di Bontang, Kalimantan Timur.

Terpilihnya OOG sebagai mitra, setelah melewati mekanisme seleksi mitra untuk GRR Bontang pada Januari 2018 lalu. OOG memenangkan status patner strategis dari beberapa kompetitor lain, untuk menggarap proyek ini bersama Pertamina.

“Dengan ditandatanganinya framework agreement dengan OOG hari ini, kita dapat maju ke langkah berikutnya,” kata Nicke, di Jakarta, Senin, 10 Desember 2018.

Setelah kerja sama dengan OOG sebagai mitra perusahaan patungan mayoritas di GRR Bontang, Pertamina akan mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya mengoptimalkan belanja modal untuk melaksanakan ekspansi kilang lainnya dan program-program konstruksi misalnya di Balikpapan, Cilacap, Balongan, dan Tuban.

Petamina juga akan melakukan pembelian bahan bakar yang diproduksi oleh GRR Bontang untuk kebutuhan dalam negeri, terutama bensin atau gasoline, avtur, dan Liquified Petroleum Gas (LPG).

“Tahap berikutnya Bankable Feasibility Study. Studi ini akan memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang konfigurasi teknis kilang dan keekonomian proyek serta mengenal risiko-risiko yang dapat diantisipasi sejak dini untuk pelaksanaan proyek yang tepat waktu, sesuai anggaran, pada spesifikasi, pada peraturan, dan mencapai target keekonomian proyek,” ujar Nicke.

Jokowi: 4,5 Tahun Kami Berjuang Kembalikan Watak Asli Pembangunan

Jakarta – Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) mengawali visi-misinya dalam debat kelima Pilpres 2019 dengan memaparkan kinerjanya selama 4,5 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia (RI). Jokowi mengaku telah berupaya mengembalikan watak asli pembangunan.

“Selama 4,5 tahun, saya dan Pak Jusuf Kalla telah berusaha keras, telah berjuang keras dalam rangka mengembalikan watak asli dari pembangunan dari negara kita,” ujar Jokowi dari atas panggung debat kelima Pilpres 2019 di The Sultan Hotel Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Prabowo yang membuka debat bicara soal arah bangsa yang salah. Namun, Jokowi menyebut pembangunan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga pemerataan. Dia ingin mewujudkan keadilan yang menyeluruh.

“Karena pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan adalah sebuah ketimpangan,” sebut Jokowi.

Debat kelima ini akan bertemakan ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan industri. Untuk mewujudkannya, Jokowi mengaku telah membangun infrastruktur yang tidak hanya di Pulau Jawa.
(dwia/dhn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mengapa Pembangunan Infrastruktur Belum Beri Kemakmuran ke Masyarakat?

Dia mengungkapkan, Prabowo-Sandi akan mengusung konsep berbeda dalam membangun infrastruktur yaitu dengan mengusung efisiensi serta memperbesar porsi swasat di dalamnya.

“Yang ingin kami ubah adalah infrastruktur ke depan harus dibangun dengan efisien dengan melibatkan dunia usaha dan sasaran antara sasaran akhirnya adalah pengembangan industri. Infrastruktur adalah alat untuk merealisasikan produktivitas,” ujarnya.

Dia melanjutkan, infrastruktur yang dibangun harus terencana dengan baik dan mampu membuka pusat-pusat industri yang baru, Dia menilai, saat ini masih banyak infrastruktur yang dibangun tanpa perencanaan matang.

“LRT yang jadi beban Sumatera Selatan, Bandara Kertajati yang jadi beban Jawa Barat, bahkan tol di Jawa Timur yang jadi beban dua kabupaten,” ungkapnya.

Kemnaker Prioritaskan Pembangunan SDM Melalui Pelatihan Vokasi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) fokus dalam menggenjot pelatihan vokasi. Hal ini sebagai tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo yang akan prioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2019.

“Sebelumnya, Kemnaker sudah menjadikan masifikasi pelatihan vokasi sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pembangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi, lebih digenjot lagi,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri dalam acara Fun Walk Skill For Future di BBPLK Bekasi pada Minggu (7/4/2019).

Seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital, menurut Menaker Hanif persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, bergeser ke persaingan pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja yang membutuhkan SDM berkualitas.

“Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill, dan kompetensi angkatan kerja Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi,” ujar Menaker.

Terkait dengan pelatihan vokasi Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan, yakni masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur, dan sertifikasi uji kompetensi.

Masifikasi pelatihan di BLK melalui program triple skilling, yaitu skilling, up-skilling, dan re-skilling. Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill, re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru.

Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Tahun 2017 dengan 50 BLK Komunitas, 2018 75 BLK Komunitas. Tahun 2019 naik menjadi 1.000 BLK Komunitas berbasis pesantren.

Khusus merespon perkembangan industri berbasis digital, Menaker Hanif menginisiasi pembangunan Innovation Room di Kantor Kemnaker pada Juni 2018. Ini adalah sebuah Talent Hub untuk merespon era baru industri digital dan Industri 4.0. “Nantinya, Innovation Room akan direplikasi di BLK-BLK milik Kemnaker,” ungkap Hanif.

Prioritas pembangunan SDM juga dalam rangka menyelamatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia, yang puncaknya terjadi 2025-2030. Dimana, 70 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif.

Berdasarkan riset McKinsey Global Institute yang menyebutkan, Indonesia akan menjadi negra dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Namun capaian itu mensyaratkan penduduk usia produktif memiliki skill dan kompetensi.

“Masifikasi pelatihan vokasi kita lakukan untuk pekerja saat ini, serta anak-anak pekerja yang kelak menjadi angkatan kerja saat puncak bonus demografi terjadi,” kata Menaker Hanif.

(*)

Kampanye di Sukabumi, Ma’ruf Amin Tekankan Pembangunan Infrastuktur Langit

Liputan6.com, Jakarta – Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 01 Ma’ruf Amin berkampanye di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam orasinya di kampanye itu, Ma’ruf kembali mengungkit pembangunan ‘infrastruktur langit’ yang sebelumnya dia sebut dalam Debat Pilpres awal Maret 2019 lalu.

Ma’ruf menjelaskan, maksud dari pembangunan infrastruktur langit yaitu pembangunan jaringan teknologi digital, sepeti internet yang terkoneksi hingga daerah terpencil.

“Insfrastruktur atau tol langit itu adalah jaringan internet di mana semakin baik jaringan internet tentunya akan mempermudah dalam melakukan berbagai aktivitas, khususnya dalam membangun ekonomi dan bisnis,” katanya saat memperingati Isra Mikraj di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (3/4/2019).

Semakin pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi, kata dia, harus ditunjang dengan “insfrastruktur langit” yang memadai. Apalagi saat ini mayoritas warga di Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya internet.

Dia mencontohkan mulai dari memesan makan, bepergian, hingga melakukan bisnis pun semuanya berbasis internet. “Jika jaringan atau insfrastrukturnya tidak memadai akan sulit menggunakan alat canggih seperti gadget yang selalu terhubung dengan internet,” kata Ma’ruf Amin seperti dilansir dari Antara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun, lanjut Ma’ruf Amin, sangat memperhatikan percepatan kemajuan teknologi ini. Belum lama ini, misalnya, Indonesia telah berhasil meluncurkan Satelit Nusantara I yang mempunyai layanan internet lebih besar.

 

Ma’ruf Amin Yakin Pembangunan Infrastruktur Mampu Dongkrak Suara di Sukabumi

Liputan6.com, Sukabumi – Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin meyakini pembangunan infrastruktur di Sukabumi mampu mendongkrak elektabilitas dirinya dan Joko Widodo pada Pilpres 2019. Menurut Ma’ruf, hanya di pemerintahan Jokowi, Sukabumi diberikan perhatian.

“Pastilah, makanya saya bilang ini permulaan. Sudah bagus, yang sudah lama enggak maju-maju. Tapi, sejak pak Jokowi sudah mulai,” ujar Ma’ruf di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (3/4/2019).

Ma’ruf menyebut beberapa proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan pemerintah di Sukabumi. Satu di antaranya, jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).

Selain itu, di era pemerintahan Jokowi, jalur ganda kereta api Sukabumi sampai bandara Sukabumi juga kembali dihidupkan.

Ma’ruf berharap, keberhasilan pembangunan akan membuka mata masyarakat untuk memilih Jokowi-Ma’ruf.

“Saya kira Sukabumi sudah harus lebih rasional dan bisa lebih melihat kenyataan adanya upaya perbaikan. Dan kita ingin Sukabumi ini menjadi lebih baik,” kata Ketum MUI nonaktif itu.

Pembangunan Makassar New Port Tahap 1 Ditargetkan Rampung Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta PT Pelindo IV (Persero) terus mengejar penyelesaian pembangunan Makassar New Port (MNP). Penyelesaian tersebut khususnya untuk tahap 1A paket B dan paket C.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang mengatakan, realisasi pembangunan fisik Makassar New Port Tahap 1A secara total sampai dengan 31 Maret 2019 sudah mencapai 95,7 persen. Pembangunan terbagi lagi dalam paket A, paket B dan paket C. 

Rinciannya paket A telah mencapai 100 persen, paket B mencapai 96,24 persen dan Paket C sudah 85,90 persen.

“Saat ini, di tahap 1A paket B sedang dilakukan pekerjaan revetment, pengecoran jalur RTGC, pekerjaan perkerasan paving block dan rigid serta pengerukan. Sedangkan di paket C sedang dilakukan finishing top layer. Dalam minggu ini kami target pekerjaan finishing dan perapian untuk tahap 1A ini sudah selesai,” ujar dia di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Dia menjelaskan, adanya proyek yang menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dan menelan investasi sebesar Rp 1,8 triliun ini akan semakin membuka jalur pelayaran langsung ke Makassar dan juga ekspor langsung ke luar negeri.

“Ini sudah di-soft launching pada 2 November 2018. Sejak itu, peminat MNP cukup banyak. Terhitung sudah lebih dari 50 kapal yang sandar di dermaga untuk melakukan bongkar muat barang, sejak soft launching lalu hingga proyek ini akan diresmikan pengoperasiannya,” kata dia.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke MNP, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan jika proyek ini menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga adanya MNP tidak hanya akan membantu menekan biaya logistik tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

“Kita bangun kereta api, kita juga bangun Makassar New Port. Ini untuk menyerap tenaga kerja dan lapangan tenaga kerja. Proyek besar itu untuk membuka lapangan pekerjaan,” tandas dia.

Warna Jabar, Platform untuk Sumbangkan Gagasan Pembangunan

Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sebuah platform baru yang berfungsi untuk mewadahi aspirasi dan gagasan warga dalam merencanakan pembangunan. Platform tersebut bernama Warna Jabar, akronim dari Warga Merencana Jawa Barat dan baru diluncurkan beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Jabar, Yuke Mauliani Septina mengatakan, Warna Jabar merupakan platform hasil upgrading dari platform yang telah ada sebelumnya, yakni SMS Jabar Membangun.

Platform ini sengaja dirancang untuk lebih memudahkan warga dalam berpartisipasi menyumbagkan gagasan mereka terkait rencana pembangunan.

“Kita melakukan upgrade karena mengikuti kondisi sekarang. Jadi sekarang kita upgrade bentuknya jadi web dan aplikasi,” jelasnya saat acara Jawa Barat Punya Informasi (Japri) di halaman parkir barat Gedung Sate, Kamis (28/3/2019) dilansir ayobandung.com.

Untuk bisa menggunakan Warna Jabar, publik bisa mengakses http://www.bappeda.jabarprov.go.id/warnajabar. Warna Jabar juga akan disediakan dalam bentuk aplikasi di Google Play Store. Warna Jabar dilengkapi fitur lima pertanyaan terkait permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, kondisi ruang publik dan satu kolom isian terkait gagasan pembangunan.

Syarat untuk bisa menyampaikan gagasan ini cukup mudah. Warga hanya diminta memasukan nama, email, dan alamat.

Masukan yang diajukan dapat berbentuk tulisan dan file (dokumen, presentasi, dan gambar). Selanjutnya, hasil masukan akan dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun rencana tahunan.

“Mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat bisa mengakses ini karena kami perlu juga informasi dari masyarakat tentang kebutuhan riilnya seperti apa. Jangan-jangan yang kita rencanakan tidak sesuai juga dengan harapan masyarakat. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini bisa menjembatani dan membangun komunikasi lebih intens dengan masyarakat,” ujarnya.

Simak berita ayobandung.com lainnya di sini.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Polisi menduga pelaku pembunuhan janda cantik di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, adalah orang dekat korban.

Siak Raih Predikat Kabupaten dengan Pembangunan Daerah Terbaik se-Riau

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten Siak ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sebagai kebupaten dengan pembangunan daerah terbaik di Riau Tahun 2019. Penetapan tersebut dikukuhkan dalam Keputusan Gubernur Riau nomor KPTS/663/II/2019 tentang Penetapan Pemenang Pembangunan Daerah Provinsi Riau, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.

Dalam penilaian, Kabupaten Siak ditetapkan sebagai kabupaten terbaik peringkat pertama dengan nilai 8,27. Setelahnya di peringkat dua menyusul Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis di peringkat tiga.

Atas pencapaian itu Kabupaten Siak akan mewakili Provinsi Riau dalam seleksi Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Nasional Tahun 2019.

Penghargaan tersebut diserahkan bersamaan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah di Pekanbaru, yang dihadiri Bupati dan Walikota dari Kabupaten dan Kota se – Riau, serta pimpinan OPD lingkup Provinsi Riau, di Premiere Hotel Kamis pagi (28/3/19).

Rapat Musrenbang tersebut dipimpin oleh Gubernur Riau Syamsuar didampingi Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution. turut hadir Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Bappenas.

“Alhamdulillah hari ini Pemerintah Kabupaten Siak menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 sebagai Peringkat Terbaik I Kategori Kabupaten dari Bapak Gubernur. Apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada pihak-pihak terkait yang telah melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam pembangunan tepat waktu sesuai ketentuan,” kata Bupati Siak Alfedri usai menerima penghargaan dari Gubernur Riau Syamsuar.

Alfedri juga mengatakan Pemkab Siak dalam Musrenbang mengajukan sejumlah usulan terkait rencana pembangunan daerah kedepan sesuai dengan skala prioritas nasional, misalnya dalam hal pembenahan infrastruktur terkait dengan jalan provinsi yang perlu pemeliharaan dan perawatan. demikian juga kata dia, terkait peningkatan infrastruktur dalam kawasan strategis, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan pertanian.

“Untuk bidang perekonomian juga diperlukan peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Siak seperti di Kecamatan Bungaraya, Sabak Auh, Sungai Mandau dan Sungai Apit. Dibidang pariwisata, Tahun 2020 mendatang kita melanjutkan usulan perpanjangan rute Tour de Siak, yang akan direncanakan se-Riau hingga keluar Negeri,” ungkap Alfedri.

Selain itu, Alfedri juga mengatakan telah mengusulkan rencana pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan berupa lanjutan pembangunan Puskesmas Kandis, Lubuk Dalam & Sabak Auh, pembangunan gedung baru Puskesmas Kampung Mengkapan dan Kecamatan Kandis, serta pembangunan Rumah Sakit Tipe D untuk Kandis dan Sungai Apit.

“Untuk usulan ke Provinsi terkait pendidikan, Pemkab Siak mengusulkan penambahan ruangan kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas untuk tingkat SMA dan SMK sederajat, khususnya untuk Kecamatan Kandis dan Tualang. Selain itu dibidang pertanian kita juga minta dukungan provinsi dalam hal perluasan areal persawahan,” tutupnya.

Soal Pembebasan Lahan Pembangunan Tol Kunciran-Bandara, Anggota DPR Ini Siapkan Pengacara

Liputan6.com, Tangerang Warga di RT 02/01 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda Kota Tangerang, mengeluhkan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta kepada Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea. 

Marinus Gea yang hadir bersama anggota DPRD Kota Tangerang, Supardi langsung disodorkan sejumlah persoalan oleh warga setempat. Dalam kunjungan tersebut, politisi PDI Perjuangan itu banyak mendengar keluhan terkait rendahnya harga tanah yang ditawarkan tim appraisal kepada warga.

Bahkan oknum petugas pengadilan, pengacara tim pembebas lahan dan beberapa oknum lain diduga kerap melakukan pemaksaan. Menanggapi keluhan tersebut, Marinus Gea menyatakan apa yang disampaikan oleh para petugas kepada warga terkait pembebasan lahan tidak merepresentasikan pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurutnya, berkali-kali Presiden Jokowi selalu menyampaikan terkait pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur selalu mengedepankan ganti untung. “Jangan sampai ibaratnya seperti warga jual kambing dapat ayam. Tetapi, pemerintah akan membeli ayam warga seharga kambing,” tuturnya.

Untuk itu, calon anggota legislatif DPR RI nomor urut 4 dari PDI Perjuangan itu menambahkan, apabila ada oknum-oknum yang mencoba melakukan tindakan yang kurang baik, bukanlah mencerminkan tindakan pemerintah.

“Pemerintah tentunya tidak akan berani menindas warganya sendiri. Saya khawatir ini hanya ulah segelintir oknum yang mencari keuntungan atas persoalan ini,” tegasnya.

Marinus menegaskan, dalam waktu dekat dia akan mengumpulkan tim lawyer untuk membantu menyelesaikan persoalan pembebasan lahan ini.

“Jadi masalahnya sudah begitu kompleks, ada yang uangnya ditahan oleh pengadilan, ada juga yang belum bersedia menyerahkan lahan dan masih banyak lagi. Jadi perlu kita pelajari terlebih dahulu,” ujarnya.