Menyalakan Lentera Literasi Lewat Perpustakaan Keliling

Liputan6.com, Jakarta – Walau sudah banyak ditinggalkan sebagai sumber bacaan, nyatanya keberadaan perpustakaan tetap dibutuhkan. Gudang ilmu itu diperlukan agar literasi tetap menyala, terutama di pelosok.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghadirkan perpustakaan keliling untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses perpustakaan yang menetap. Penggiatnya termasuk Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia (YPPI) yang berdiri sejak 2017.

Kota pertama yang ditargetkan adalah Tulungagung. Berawal dari tiga kecamatan, perpustakaan keliling berwujud Mobil Pustaka Pintar itu kini sudah melayani 22 sekolah dan 10 tempat publik. Keanggotaannya mencapai 3.170 anak.

Perpustakaan keliling tidak saja melayani peminjaman buku, tapi juga berbagai kegiatan atau aktivitas yang akan terus berkembang upaya untuk mencerdaskan masyarakat,” kata Direktur Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia, Trini Hariyanti saat konferensi pers di Gedung Teater Perpustakaan Nasional Republik Indoneia, Jakarta, Kamis, 21 Februari 2019.

Menurut Trini, angka buta huruf dan penggangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Ia berharap program literasi melalui keberadaan perpustakaan keliling bisa menekan angka tersebut.

“Maka sejak dini, masyarakat sudah harus didekatkan akses membaca, akses buku, sehingga pengetahuannya meningkat,” ujarnya.


Tahun ini, program Mobil Pustaka Pintar meluaskan program yang mencakup penambahan 2000 koleksi buku. Perpustakaan itu tetap memfokuskan operasi di Tulungagung, Jawa Timur, karena memiliki angka pekerja migran yang tinggi dan kesejahteraan warga yang belum terpenuhi dengan baik. (Indah Permata Niska)


Saksikan video pilihan di bawah ini :



BPN Prabowo: Bobotoh Hormati Kang Emil, Tapi Solid Pilih Prabowo-Sandi

Jakarta – Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Pipin Sopian mengatakan Bobotoh Persib Bandung solid memilih pasangan capres nomor urut 02 itu. Bobotoh, kata Pipin, menghormati Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebagai pendukung Jokowi, tapi pilihannya mantap ke Prabowo.

“Mereka hormati kang Emil sebagai Gubernur Jabar yang mendukung petahana. Tapi pilihan mereka InsyaAllah solid untuk Prabowo-Sandi. Itu dibuktikan kemarin di Stadion Jalak Harupat,” kata Pipin kepada wartawan, Rabu (20/2/2019).

Dalam hal ini, BPN dan TKN Jokowi saling klaim didukung oleh Bobotoh. Namun, caleg anggota DPR RI Jabar 7 ini mengatakan Bobotoh pemilih logis dan tak mudah disogok.

“Bobotoh Persib adalah Pemilih Jabar mayoritas pendukung Prabowo-Sandi dan basis suara PKS. Mereka pada umumnya Pemilih Ideologis. Tidak mudah pindah pilihan. Masyarakat Jabar juga masyarakat yang loyal. Tidak mudah disogok dengan uang atau program pemerintah jadi-jadian menjelang Pemilu,” jelas politikus PKS itu.

“Karakter masyarakat Jabar adalah pemilih aktif dan kreatif. Mereka bisa mengekspresikan pilihan mereka di mana saja untuk memilih Prabowo-Sandi dan mengajak tetangga dan keluarga memilih Prabowo-Sandi,” imbuh Pipin.

Pipin mengatakan Jawa Barat merupakan salah satu basis pemilih PKS. Sehingga dia yakin, kader dan loyalis PKS bisa menggerakkan kemenangan Prabowo-Sandi di Jawa Barat.

“Semua potensi di Jabar sudah bergerak sampai ke pelosok desa. Mereka bergerak secara otonom karena ingin wujudukan 2019GantiPresiden. Mereka bergerak sendiri tanpa dimobilisir. Tanpa dibayar. Pakai dana sendiri-sendiri. Mari kita bertarung sehat untuk menarik simpati masyarakat Jabar tanpa hoax, fitnah, dan fasilitas negara. Berikan mereka kebebasan memilih sesuai hati nurani,’ kata Pipin.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin turut yakin Bobotoh yang melabuhkan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Apalagi, pada 2 Januari sempat ada pendukung Persib Bandung yang mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Ma’ruf. Mereka tampak mengenakan syal Bobotoh Jokowi.

“Bobotoh Persib akan memilih dan saya yakin banyak yang mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin,” ungkap Direktur Relawan TKN Jokowi-Ma’ruf, Maman Imanulhaq, kepada wartawan.

Tak lama berselang, ada sekelompok Bobotoh yang menunjukkan dukungan untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dukungan itu ditandai dengan adanya teriakan nama Prabowo dari sejumlah Bobotoh saat laga Persib Bandung melawan Arema FC. Teriakan itu menggema di Stadion Si Jalak Harupat.

Sementara itu, Ketua Viking Frontline Tobias Ginanjar menyatakan dukungan untuk Jokowi dan Prabowo tidak mewakili sikap Bobotoh seutuhnya.

“Tentunya setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai individu, tapi kalau sudah mengatasnamakan Bobotoh secara keseluruhan menurut saya tindakan tersebut tidak tepat,” ucap Ketua Viking Frontline Tobias Ginanjar, Kamis (3/1).
(idn/elz)



<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Indosiar Siarkan 40 Pertandingan Piala Presiden 2019

Jakarta – Piala Presiden 2019 akan mulai digelar Sabtu, 2 Maret 2019. Sebanyak 40 pertandingan ajang yang berakhir pada 12 April 2019 ini akan ditayangkan langsung oleh Indosiar, yang merupakan official broadcaster turnamen ini.

Hal ini ditegaskan Harsiwi Achmad, Direktur Progamming Surya Citra Media (SCM) – Emtek Group. Harsiwi juga menegaskan tak akan mengacak siaran selama Piala Presiden 2019 berlangsung agar bisa dinikmati di seluruh pelosok Indonesia.

“Piala Presiden adalah turnamen pramusim yang sangat dinikmati. Penonton di stadion maupun di televisi luar biasa. Kami dari Emtek Group selalu berkomitmen menyiarkan semua pertandingan selama Piala Presiden 2019,” ujar Harsiwi, usai drawing Piala Presiden 2019 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Sejak fase grup hingga dua pertandingan kandang dan tandang di babak final, total memang akan ada 40 pertandingan yang digelar sepanjang Piala Presiden 2019. 

“Indosiar akan terus menayangkan pertandingan Piala Presiden dan kali ini akan lebih banyak dari sebelumnya. Kami akan menayangkan 40 pertandingan, dengan setiap harinya akan ada dua pertandingan, yaitu pada pukul 15.30 dan 18.30. Ketika memasuki pertandingan semifinal dan final akan kami tayangkan di waktu primetime,” ujar Harsiwi, yang juga merupakan Wakil Ketua Organizing Committee Piala Presiden 2019.

Selain menegaskan komitmen untuk menyiarkan secara keseluruhan pertandingan di Piala Presiden 2019, Harsiwi Achmad menegaskan tayangan Piala Presiden 2019 juga bisa dinikmati oleh semua orang di mana pun berada melalui live streaming di Vidio.com.

2 dari 2 halaman

Tidak Diacak

Harsiwi juga menegaskan tak akan mengacak siaran Piala Presiden 2019 agar bisa dinikmati di seluruh Indonesia.

“Semoga dengan penayangan secara langsung bisa menarik penonton untuk berminat datang langsung ke stadion. Dengan demikan akan semakin menguntungkan klub dan penyelenggara. Saya juga pastikan siaran tidak akan diacak sehingga bisa dinikmati seluruh pecinta sepak bola hingga ke seluruh pelosok Indonesia,” ujar Harsiwi.

“Kami juga akan menayangkannya secara live streaming di Vidio.com. Jadi semua pecinta sepak bola, di mana pun bisa menikmati laga sepak bola tersebut ketika memang tak bisa berada di depan televisi,” lanjutnya. 

Piala Presiden 2019 digelar mulai 2 Maret 2019 dengan membagi 20 tim ke lima grup terpisah. Delapan tim yang terdiri dari lima juara grup dan tiga runner-up terbaik akan lolos ke perempat final yang akan digelar dengan sistem single match. Sementara itu, yang terbaru adalah pertandingan final digelar dengan sistem kandang dan tandang, seperti halnya semifinal yang sudah dilakukan sejak edisi sebelumnya.

Sumber: Bola.com

TKN: Tema Debat Capres Kedua Jokowi Banget!

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin optimistis Jokowi bisa mengungguli Prabowo Subianto di debat capres 2019 kedua. Juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily menyebut tema debat capres kedua ‘Jokowi banget’. Apa maksudnya?

“Secara substansi, tema debat yang kedua ini sangat ‘Jokowi banget’. Pak Jokowi sangat menguasai tema debat infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan. Tema-tema debat itu sangat dikuasai Pak Jokowi,” ujar Ace kepada wartawan, Minggu (18/2/2019).

Ace menyebut Jokowi sudah memberi bukti-bukti yang berkaitan dengan tema debat capres kedua. Ace menyoroti soal infrastruktur.

“Sebagai petahana, Pak Jokowi bukan lagi berjanji tapi sudah memberikan bukti dengan capaian-capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Perubahan itu bisa dilihat dengan mudah antara sebelum (before) dengan (after),” kata Ace.

“Perubahan yang paling nyata adalah di bidang infrastruktur. Dalam lebih dari empat tahun, Pak Jokowi meletakkan paradigma pembangunan Indonesia Sentris. Membangun infrastruktur bukan hanya di Jawa, tetapi di seluruh pelosok Indonesia, di perbatasan, di kawasan pinggiran, di pulau terdepan, maupun di kawasan terisolir,” imbuh dia.

Merespons keberhasilan pembangunan infrastruktur yang luar biasa dalam waktu yang pendek, kata Ace, kubu 02 pasti akan nyinyir pada hal-hal yang klise. Meski demikian, Jokowi disebut sudah siap dengan beragam serangan.

“(Misalnya) soal dominasi BUMN dalam pembangunan infrastruktur, soal pembiayaan infrastruktur yang disebut mereka banyak dari sumber utang, soal kemahalan biaya infrastruktur, kualitas infrastruktur sampai dengan kasus-kasus korupsi dalam proyek infrastruktur. Pak Jokowi sudah sangat siap dengan serangan itu bahkan akan membuat serangan balik yang sangat tajam,” tutur Ace.

Politikus Partai Golkar itu menyebut Jokowi akan membeberkan visi untuk periode kedua. Ace menyebut apa yang telah dikerjakan Jokowi saat ini merupakan fondasi yang akan dilanjutkan pada periode berikutnya.

“Apa yang akan dilakukan Pak Jokowi ke depan? Pak Jokowi akan meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur. Caranya? Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan ekonomi kawasan dengan sentra-sentra ekonomi, dengan kawasan perdesaan dan pengembangan ekonomi digital serta memperbesar manfaat infrastruktur bagi UMKM,” sebut Ace.


(gbr/ibh) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jelang Debat Soal Pangan: Prabowo ‘Gerakan Emas’, Jokowi ‘Manusia Unggul’

Jakarta – Salah satu tema yang akan diangkat di Debat Capres kedua Pilpres 2019 adalah soal pangan. Lantas seperti apa program andalan yang dimiliki kedua capres ini?

Sejak Pilpres 2014 lalu, Prabowo Subianto memiliki program pemberian susu kepada anak-anak yang diberi nama ‘Revolusi Putih’. Di Pilpres 2019 ini, program tersebut berganti nama menjadi ‘Generasi Emas’ yang fokusnya melebar tidak hanya pemberian susu kepada anak.

“Gerakan Emas itu gerakan emak-emak dan anak minum susu. Jadi orientasinya pada penyediaan protein buat anak dan ibu miskin ya, karena ada tantangan serius buat masa depan Indonesia yaitu stunting growth itu,” ungkap Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak, (17/10/2018).

Orientasi dari Gerakan Emas bukan hanya sekedar meminum susu, tapi kecukupan protein bagi anak. Program ini nantinya akan melibatkan masyarakat sehingga menjadi gerakan bersama. Gerakan Emas juga ditujukan terhadap sang ibu dan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan protein tersebut.
“Beliau ingin menjadi gerakan baik pada saat beliau menjadi presiden atau sebelum beliau menjadi presiden, beliau ingin dorong semua komponen masyarakat, untuk terlibat dalam menyiapkan kecukupan protein bagi keluarga-keluarga yang tidak,” tutur Dahnil.

Dari program ini, diharapkan muncul hubungan keluarga angkat. Bagi mereka yang mampu, akan bisa membantu masyarakat dari kalangan yang kesulitan. Gerakan Emas juga akan diperluas menjadi sebuah kebijakan utama dalam pemerintahan Prabowo-Sandi jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

“Kalau dulu koperasi itu ada bapak angkat, nah sekarang bahkan nanti ada keluarga, relawan-relawan yang berasal dari orang-orang mampu, mampu secara intelektual, mampu secara keuangan itu juga bisa menjadi saudara yang memberikan edukasi. Jadi basis kita gerakan ini kan sudah dimulai oleh Pak Prabowo melalui partainya tapi akan diperluas menjadi suatu gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat,” kata Dahnil.

“Menjadi salah satu kebijakan utama untuk mengatasi stunting growth, dan masalah sosial yang lainnya. Jadi tahapannya gitu. Awalnya revolusi putih berhenti pada susu, kemudian menjadi gerakan gotong royong, saling bersaudara, kemudian ketika Pak Prabowo jadi presiden akan jadi kebijakan,” sambung Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Program Prabowo-Sandiaga ini mendapat kritik dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Alasannya, penyediaan susu memerlukan impor dan belum tentu cocok bagi semua orang mengingat demografi warga Indonesia yang cukup beragam.

Terkait isu stunting, Jokowi disebut lebih mengutamakan local wisdom. Tak hanya susu, masyarakat akan diajak untuk mengkonsumsi makanan penuh protein yang sesuai dengan masing-masing daerah.

“Kalau kita mengedepankan local wisdom. Mereka yang tinggalnya dekat laut kita dorong untuk makan ikan, ada yang mungkin kacang-kacangan, potensi alam kita begitu besar. Kalau susu, selain mahal belum tentu cocok bagi semua orang,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin.

Jokowi-Ma’ruf menyorongkan program ‘Manusia Indonesia Unggul’. Dalam proses pembentukan generasi emas nanti, TKN Jokowi-Ma’ruf Amin menilai tidak cukup hanya sekedar fokus pada asupan.

“Di tim Jokowi-Ma’ruf ini bahwa gerakan membangun manusia Indonesia yang unggul, unggul itu harus komprehensif. Tidak boleh hanya satu bagian saja mulai dari kita harus memperhatikan dan fokus bagaimana mengurangi stunting, gagal tumbuh, ini salah satu yang kita lakukan,” sebut Karding.

“Penting untuk mempercepat memberikan jaminan gizi sejak dalam kandungan. Pola asuh keluarga harus kita perbaiki, memperbaiki fasilitas air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang mendukung tumbuh-kembang anak. Di samping itu, reformasi kesehatan kita perlu diperbaiki,” sambung politikus PKB itu.

Program Manusia Unggul ini tak hanya berfokus pada masalah asupan semata. Jokowi-Ma’ruf juga mementingkan program promotif dan preventif agar masyarakat di Indonesia mau hidup dalam lingkungan yang sehat. Fasilitas yang memadai dinilai menjadi salah satu unsur untuk membentuk manusia unggul.

“Percepatan pemerataan infrastruktur dasar, apa sanitasi, kemudian rumah tangga yang sehat, memiliki jamban, warga miskin juga harus dijamin. Aksesnya ke seluruh pelosok urusan kesehatan, seperti KIS. Pemerataan fasilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan baik di daerah tertinggal terdepan, dan terluar. Kalau kita kasih makan, asupan saja, tapi sistem kesehatan nggak dipikirkan, ya nggak bisa,” tutur Karding.

Debat Pilpres 2019 kedua akan diselenggarakan pada hari Minggu, 17 Februari 2019. Debat ini mengusung tema lingkungan hidup, infrastruktur, energi, pangan, dan sumber daya alam. Hanya capres yang akan mengikuti debat kedua tersebut.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mengintip Keramat Alquran Wangi Milik Wali Songo di Aceh

Liputan6.com, Aceh – Bintang Daud melingkari kalimat tauhid dengan hiasan daun di sebelah kiri dan kanannya. Kelopak bunga dan renda putih yang menjuntai ke bawah, menambah keindahan kaligrafi bersulam emas di atas kain merah berukuran 40×60 sentimeter itu.

Kain itu dibentang di atas pintu masuk di kiri ruang tengah sebuah ruangan. Sebuah rak berisi tumpukan ‘surat Yasin’ ditaruh tepat di depan pintu ruangan kecil seluas 1×3 meter itu, sementara, sajadah, dan beberapa mukena yang tampak kumal ditumpuk di sudut ruangan.

Di sebelah kiri rak terdapat sebuah lemari yang pintunya terkunci rapat. Sementara itu, di ruang tengah yang bersisian dengan ruang tadi, terhampar tikar pandan dan sajadah, pertanda seseorang pernah beribadah di tempat itu.

Saat dikunjungi, temperatur bangunan yang kira-kira seluas gazebo itu terasa panas. Hari yang terik, ditambah ventilasi yang dibiarkan tidak terbuka membuat suasana semakin pengap.

Di luar, sejumlah pekerja bangunan sedang asyik selonjoran dengan bertelanjang dada di atas balai kayu. Mereka sedang menikmati angin sepoi-sepoi yang berembus dari arah persawahan seraya bercengkerama.

Selagi itu, Cut Maneh (60) sibuk mencoba satu persatu kunci di tangannya. Setelah lemari terbuka, dia mengambil gulungan kain berwarna kuning yang ditaruh di atas rehal hitam dengan hati-hati.

Gulungan kain dibuka sedikit demi sedikit hingga terlihat tonjolan mushaf Alquran berwarna cokelat dengan ketebalan tak lazim. Kain yang menutupi kitab berusia diperkirakan 700 tahun itu tidak semua dibuka oleh Cut Maneh.

Perempuan paruh baya itu takut menodai kesucian kitab tua tersebut. Mau tidak mau, dia harus menyentuh Alquran itu saat menaruhnya kembali ke dalam gulungan kain, sementara dia dalam keadaan tidak berwudu saat itu.

“Aduh! Lupa pula tadi mengambil wudu di rumah,” ujar juru kunci kompleks Alquran Panton Reu atau Alquran Wangi itu, kepada Liputan6.com, Selasa siang, 12 Februari 2019.

Alquran Panton Reu, selanjutnya disebut Alquran Wangi, berada di Kampung Meugo Rayeuk, Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat. Kitab yang berandil dalam penyebaran Islam di Aceh ini, disimpan di dalam sebuah bangunan semi permanen di pelosok desa tersebut.

Liputan6.com menempuh perjalanan sejauh 33 kilometer lebih atau beberapa jam perjalanan dari pusat kabupaten menuju lokasi. Medan berkelok, aspal yang berlubang, dan terkadang berdebu menemani perjalanan.

2 dari 3 halaman

Peninggalan Syekh Maulana Malik Ibrahim

Untuk mencapai lokasi Alquran Wangi berada, mesti melewati jembatan gantung khusus kendaraan roda dua yang bergoyang dan berdentum ketika dilalui. Bagi yang tidak terbiasa, akan bergidik, terlebih sebagian kayu jembatan terlihat patah di beberapa titik.

Semakin mendekati lokasi, akan terlihat hamparan sawah terbentang bak lukisan dengan latar belakang perbukitan. Sebelum mencapai bangunan tempat Alquran Wangi disimpan, beberapa kandang lembu terlihat di sisi kiri jalan setapak berkerikil.

Melalui Sang Juru Kunci sebelumnya, Tgk Meurah Hasan, diketahui, Alquran Wangi merupakan peninggalan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dibawa dari tanah Arab pada Abad ke-13, atau 1235 Masehi. Sebelum berdakwah ke Pulau Jawa, dan menjadi angkatan pertama Wali Songo, ulama ini sempat singgah di Pasai atau Kerajaan Peureulak, Aceh Timur saat ini.

“Syekh Maulana Malik Ibrahim memiliki 2 orang putra, Malikus Saleh, dan Abdul Samad. Abdul Samad menetap di Pidie, dan Alquran itu juga dibawa. Di Pidie, Abdul Samad mengembangkan agama Islam,” sebut Tgk. Meurah Hasan, kepada Liputan6.com, Selasa (12/2/2019).

Anak Syekh Maulana Malik Ibrahim bernama Abdul Samad juga memiliki 2 orang putra, yakni, Tengku Din dan Tengku Chik Adam. Belakangan, Tgk Chik Adam berangkat ke Aceh Barat, tepatnya, ke Kampung Mugo Rayeuk saat ini, dan membawa Alquran yang bertulis tangan tersebut bersamanya.

Tgk Chik Adam punya 4 orang putra, bernama, Tgk Jambo Awe, Tgk. Bintara, Tgk. Ahmad, dan Tgk. Hasyim. Di kemudian hari, Tgk Jambo Awe memiliki keturunan yang silsilahnya menyambung ke Tgk Meurah Hasan, yang tak lain merupakan anak Cut Maneh.

“Saya generasi ke-21 dari Syekh Maulana Malik Ibrahim,” ungkap Tgk Meurah Hasan, juru kunci Alquran Wangi sejak 2007 dan sudah setahun ini diangkat sebagai Penjaga Makam Teuku Umar.

Saat ini, Tgk Meurah Hasan memercayakan Alquran yang berumur ratusan tahun itu kepada Cut Maneh. Sementara, dari pagi hingga menjelang sore, dia berada di Makam Teuku Umar, meladeni para pengunjung yang berziarah atau melepas nazar ke makam salah satu pahlawan nasional itu.

Asal Usul Penyebutan Kata ‘Wangi’

Penyebutan kata ‘wangi’ pada Alquran Wangi sejatinya merujuk kertas yang menjadi bahan dasar Alquran tersebut. Kertas Alquran Wangi berasal dari kayu yang dinilai langka dan hanya ada pada masanya.

Para ahli yang pernah meneliti Alquran tersebut yang menyematkan kata ‘wangi’. Alquran ini mengeluarkan aroma kertas orisinal yang tidak ditemukan pada kertas hasil olahan pabrik.

“Mereka (para ahli) datang sebelum tsunami. Sebelumnya, masyarakat di sini hanya tahu namanya, ‘Alquran Panton Reu’, menunjuk wilayah ini, Kecamatan Panton Reu,” ungkap Tgk Meurah Hasan.

3 dari 3 halaman

Keramat Alquran Wangi

Alquran Wangi dipercaya keramat. Sekali bersumpah dengannya, sumpah tersebut tidak boleh dilanggar jika tidak ingin ditimpa kemalangan.

Menurut tuturan Tgk Meurah Hasan, banyak yang bersumpah dengan Alquran Wangi, tetapi melanggar sumpahnya. Di antara mereka, ada yang meninggal tiba-tiba.

“Makanya tidak ada pejabat yang berani bersumpah dengan Alquran itu. Orang, ada yang mati dalam tempo 3 hari. Ada yang gembung-gembung tubuh. Ada yang tiba-tiba rabun. Macam-macam,” kata Tgk Meurah Hasan.

Karena itu, warga setempat sangat menjaga lisan mereka ketika sedang berbicara mengenai sesuatu hal yang kebenarannya mesti dibuktikan dengan sumpah. Mereka takut keseleo lidah.

Selain itu, jika memasuki kompleks bangunan Alquran Wangi, tidak boleh berpakaian tak sesuai syariat, apalagi berperilaku tak senonoh, jika tidak ingin ditimpa suatu kemalangan.

Akses Tak Bisa Dilalui Kendaraan Roda Empat

Saat dikunjungi Liputan6.com, bangunan tempat Alquran Wangi berada sedang dipugar. Sebuah bangunan baru yang lebih luas sedang dipersiapkan tepat di belakang bangunan lama.

Di dalam kompleks bangunan, terdapat tempat beristirahat untuk peziarah. Di dalam bangunan itu Alquran Wangi disimpan, disediakan berbagai keperluan ibadah, seperti yang pernah disebut sebelumnya.

Para peziarah datang dari dalam dan luar Aceh, bahkan dari negeri jiran. Sayangnya, keberadaan Alquran kesohor ini tidak didukung akses yang harus ditempuh para pengunjung untuk mencapai lokasi.

Jembatan gantung menuju kompleks Alquran Wangi hanya bisa dilewati kendaraan roda dua saja. Sementara itu, pengunjung harus menempuh jarak yang tidak dekat untuk mencapai lokasi.

Baik Tgk. Meurah Hasan, maupun Cut Maneh, keduanya berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengganti jembatan gantung dengan jembatan berangka baja yang bisa dilewati kendaraan roda empat. Ini juga demi memudahkan akses lalu lintas warga desa.

“Karena di situ, terdapat sejarah yang bahkan orang dari luar negeri saja tahu, sayang jika tidak diperhatikan dengan serius,” dia memungkasi.

Bagi Tgk Meurah Hasan dan Cut Maneh, pemugaran percuma jika akses menuju kompleks Alquran Wangi tidak mendapat perhatian. Padahal, Alquran Wangi menandai jejak penyebaran Islam di Nusantara.

Perlu dicatat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendapat dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp1,3 miliar untuk memugar sejumlah kawasan yang dianggap sebagai objek wisata, termasuk Alquran Wangi. Itu diungkap Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Aceh Barat, Teuku Nofrizal pada Juni 2018 lalu.


Simak video pilihan berikut ini:

HEADLINE: Polemik Swastanisasi Air Ibu Kota, Pemprov DKI Tetap Ambil Alih?

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lagi banyak bicara soal rencana Pemprov DKI mengambil alih pengelolaan air bersih dari PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan peninjauan kembali (PK) Kementerian Keuangan ditengarai membuat rencana itu tak lagi mulus.

Dalam putusan PK itu, MA menyatakan menerima permohonan untuk membatalkan putusan kasasi yang menolak swastanisasi pengelolaan air Jakarta. Dengan kata lain, putusan PK itu membuat PT Aetra dan Palyja tetap dibolehkan melanjutkan kontrak mengelola air di Jakarta hingga 2023.

Namun, fakta itu tak membuat Anies berniat menghentikan rencana mengambil alih pengelolaan air di Ibu Kota. Dia bahkan memperpanjang masa kerja Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang mengkaji swastanisasi air di Ibu Kota.

“Kita mengikuti rekomendasi yang disusun oleh Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum. Jadi, tim ini yang menyusun studi, mengkaji banyak aspek, kemudian mereka merekomendasikan untuk mengambil opsi untuk penghentian melalui mekanisme perdata. Itu yang kita ikuti,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/2/2019) petang.

Namun, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menolak untuk menjelaskan lebih rinci tentang proses yang akan dilakukan melalui tindakan perdata. Alih-alih menjabarkan langkah lebih lanjut, Anies menyarankan untuk menanyakan hal itu kepada Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum.

“Diskusikan saja dengan tim (Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum),” ujar Anies sambil berjalan meninggalkan wartawan.

Keterangan yang lebih jelas didapat dari Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo. Dia mengatakan, pihaknya sebenarnya belum memutuskan langkah yang akan diambil Pemprov DKI Jakarta. Putusan baru akan diambil setelah pihaknya berbicara dengan rekanan yang memegang kontrak pengelolaan air di Ibu Kota.

“Kita akan bicara dengan dua mitra (PT Aetra dan Palyja) dan sepakat untuk dijadwalkan selama satu bulan. Akan dilihat progress kita bagaimana. Kemudian, konklusinya seperti apa. Konklusi seperti yang disampaikan Tim Evaluasi kan ada beberapa opsi,” jelas Priyatno melalui sambungan telepon, Selasa petang. 

Infografis Polemik Swastanisasi Air di Ibu Kota. (Liputan6.com/Abdillah)

Tiga opsi itu adalah, pertama membiarkan kontrak selesai. Kedua, pemutusan kerja sama saat ini juga. Ketiga, pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata. Dia mengatakan, selama sebulan ke depan harus ada kepastian opsi yang diambil.

“Dalam satu bulan kemudian akan ada opsinya,” ujar Priyatno.

Dia melanjutkan, jika opsi yang diambil sudah diputuskan, maka akan ada due diligence (uji tuntas kinerja perusahaan). Akan ada pula legal opinion untuk memastikan nilai-nilai yang akan diubah.

“Step selanjutnya adalah transisi untuk kemudian implementasinya,” papar Priyatno.

Dia juga memastikan bahwa masa transisi tidak akan berlangsung dalam waktu yang lama, misalnya hingga tahun 2023 atau saat berakhirnya kontrak kerja pengelolaan air dengan PT Aetra dan Palyja.

“Tidak selama itu. Kalau sampai 2023, diam saja kita nanti. Yang jelas kita berniat untuk memperbaiki pelayanan,” pungkas Priyatno.

Langkah dan keseriusan Pemprov DKI untuk mengambil alih pengelolaan air di Ibu Kota juga mendapat dukungan dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Kelompok ini bahkan menampik putusan PK Kemenkeu sebagai tanda kekalahan Pemprov DKI.

“Kita tidak memandang bahwa kita kalah. Peninjauan kembali itu kita belum mendapat salinan. Walau kalah secara hukum, perkiraan kita putusan PK itu terkait masalah formil saja, apakah itu terkait surat kuasa yang didalilkan maupun mekanisme gugatannya,” jelas pengacara publik dari KMMSAJ, Alghifari Aqsa kepada Liputan6.com, Selasa petang.

Dia mengatakan, dari sisi substansi hukum, pihaknya berhasil membuktikan privatisasi air itu buruk, karena tidak ada pemenuhan hak-hak air dan merugikan keuangan negara.

“Seharusnya ini jadi patokan, substansi terkait hak-hak air dan penyelamatan keuangan negara telah berhasil dibuktikan Koalisi Masyarakat Sipil, sehingga ini yang jadi patokan untuk kebijakan selanjutnya,” papar staf Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini.

Dia pun menyarankan, dalam memutuskan kebijakan selanjutnya, Pemprov DKI harusnya menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus UU Sumber Daya Air sebagai acuan. Alasan MK, UU itu dinilai melanggengkan privatisasi dan bertentangan dengan UUD 1945.

“Sehingga pemenuhan ataupun pengelolaan air, harus dikelola oleh negara, BUMN atau BUMD,” tegas Alghifari.

Lantas, apa kerugiannya jika pengelolaan air di Jakarta dikuasai swasta?

2 dari 4 halaman

Cara Cepat atau Lambat?

Gubernur Anies Baswedan menegaskan, langkahnya untuk mengambil alih pengelolaan air di Ibu Kota dari tangan pihak swasta bukan tanpa alasan. Selain mencegah berlanjutnya kerugian, tujuannya adalah untuk mengoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat di masa Orde Baru, tepatnya tahun 1997.

“Dan kita tahu, selama 20 tahun perjalanan perjanjian ini, pelayanan air bersih di Ibu Kota tidak berkembang sesuai dengan harapan,” jelas Anies di Balai Kota Jakarta, Senin 11 Februari 2019.

Anies memberi gambaran, di tahun 1998 atau saat swastanisasi dimulai, cakupan awalnya adalah 44,5 persen. Setelah berjalan selama 20 tahun (2018) dari 25 tahun yang ditargetkan, hanya meningkat sampai 59,4 persen.

“Artinya, selama waktu 20 tahun jangkauan hanya meningkat 14,9 persen,” ujar Anies.

Kini, kerja sama dengan PT Aetra dan Palyja masih tersisa sampai 2023 dan sampai akhir kontrak kekurangannya adalah lebih dari 20 persen. Melihat capaian perusahaan ini selama 20 tahun terakhir, agak sulit untuk bisa menutupi kekurangan itu.

“Jadi bayangkan, lebih dari 20 persen harus dijangkau di tahun 2023. Sementara selama 20 tahun, swasta baru bisa melaksanakan peningkatan rata-rata 15 persen. Sekarang kita akan siap untuk mengambil alih dari swasta dikembalikan kepada pemerintah,” tegas Anies.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi merespons positif keinginan Anies untuk mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta. Dia mengatakan, air itu hajat hidup orang banyak, sehingga tidak bisa dikomersialisasikan.

“Harus dikelola oleh negara, dalam UUD kan jelas bumi beserta air dan kekayaannya dikuasai negara. Jadi harus negara yang mengatur kalau kita konsisten dengan itu. Undang-Undang Sumber Daya Air kan juga sudah dicabut,” ujar Tulus kepada Liputan6.com, Selasa (12/2/2019) petang.

Dia mengatakan, selain soal regulasi, kedua perusahaan yang memegang kontrak pengelolaan air di Ibu Kota tidak bisa memenuhi kewajibannya. Hal itu terbukti dari fakta bahwa jumlah air yang dipasok tidak sampai 40-45 persen dari kebutuhan warga.

“Juga soal kualitas air yang harusnya sudah layak minum, juga tak terwujud. Padahal, untuk Jakarta harusnya dipasok lewat PDAM untuk mengurangi eksploitasi di air tanah,” jelas Tulus.

Bahkan, jika diurut berdasarkan pengaduan yang masuk ke YLKI, menurut dia daftar itu bakal sangat panjang. Mulai dari debit air, kualitas air jelek, frekuensi air, hingga pentarifan yang tagihannya membengkak karena berubah status kelas secara otomatis.

“Secara logika, privat kan mencari untung. Air yang bukan produk komersial dikomersilkan. Komersil itu kan artinya profit oriented berdasar mekanisme pasar, bagaimana mungkin air dikelola dengan mekanisme pasar?” ujar Tulus.

Sementara itu, Alghifari Aqsa yakin Pemprov DKI mampu menggantikan peran PT Aetra dan Palyja jika nantinya pengelolaan air diambil alih. Alasannya, dari segi pengelolaan Jakarta sudah sangat siap karena bisnis air ini tidak seperti bisnis tambang atau yang lainnya.

“Bisnis air ini mudah, pipa-pipanya banyak yang sudah dipakai oleh swasta puluhan tahun. Para pegawai PDAM yang selama ini ditempatkan di swasta secara skill juga sudah punya. Hanya, dalam pengelolaan oleh PAM Jaya nantinya, harus banyak akuntabilitas dan partisipasi publik,” jelas dia.

Alghifari memastikan, pengambilalihan pengelolaan air dari pihak swasta akan sangat menguntungkan Pemprov DKI, apa pun cara yang ditempuh. Hal itu menurutnya bisa dilihat dari hitung-hitungan angka dan keuntungan yang bisa diraup.

“Pemda bisa untung Rp 400 miliar setahun dari pengelolaan air ini. Kalau misal ada denda yang harus dibayar ke swasta, dengan mudah bisa dibayar, akan lunas dalam beberapa tahun kalau pengelolaan dikembalikan ke publik,” jelas dia.

Gubernur Anies sebenarnya sangat memahami bahwa pengambilalihan ini harus dilakukan secepat mungkin. Bahkan, dia tak rela kalau pengelolaan air baru diserahkan ke Pemprov DKI menunggu habisnya masa kontrak pada 2023.

“Kalau membiarkan sampai 2023, artinya rakyat DKI tidak akan merasakan penambahan yang serius, karena hampir pasti swasta tidak mau lagi melakukan investasi,” papar Anies.

Yang jelas, Anies kini menunggu hasil penjajakan yang dilakukan PAM Jaya. Pada saat bersamaan, Anies juga menugaskan kepada Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum untuk mendampingi dan mengawal proses pengambilalihan ini.

“Yang akan melakukan proses ini nantinya adalah PDAM atau PAM Jaya. Karena selama ini perjanjian kerja samanya pun adalah antara PAM Jaya dengan pihak swasta,” ujar dia.

Policy kita adalah mengambil alih seluruhnya. Jadi, keempat aspek, yaitu air baku, pengolahan, distribusi, dan pelayanan, itu insyaallah kita akan kelola semua,” pungkas Anies.

Kita tunggu janji air tanah itu segera mengalir ke setiap rumah di pelosok Ibu Kota.

3 dari 4 halaman

2 Putusan Beda dari Merdeka Utara

Silang sengkarut pengelolaan air di Ibu Kota menjadi tak kunjung ada kejelasan salah satunya disebabkan dua putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan.

Awalnya, MA mengabulkan permohonan 12 warga DKI yang terdiri dari pemerhati, aktivis, dan konsumen air minum. Mereka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 588/PDT/2015/PT DKI tentang kebijakan swastanisasi air di Jakarta.

Mereka yang menjadi tergugat adalah PT Aetra Air Jakarta, PT PAM Lyonnaise Jaya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta DPRD DKI, dan Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI.

“Menyatakan para tergugat lalai dalam memberikan pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas air terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat DKI Jakarta,” demikian bunyi putusan MA yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nurul Elmiyah, seperti yang diterima Liputan6.com, Kamis 12 Oktober 2017.

Dalam putusan itu dinyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui pada 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini.

“Menyatakan para tergugat telah merugikan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta,” tulis putusan itu.

Bukan hanya itu, MA juga memerintahkan para tergugat untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI, mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

“Melaksanakan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air, sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,” jelas putusan MA.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai dari bukti-bukti dan fakta hukum, Perjanjian Kerja Sama Swastanisasi Air Jakarta telah melanggar Perda Nomor 13 Tahun 1992 dan pascaperjanjian kerja sama swastanisasi itu, pelayanan pengelolaan air bersih dan air minum warga di DKI Jakarta tidak meningkat dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

“Bahwa PAM Jaya kehilangan kewenangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta, bahwa pertimbangan dan putusan dari Judex Facti Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar,” lanjut MA dalam pertimbangannya.

Karena itu, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon.

Meski begitu, MA memberi waktu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjalankan putusan ini. Sebab, dengan putusan itu, DKI harus menghentikan swastanisasi air minum yang kini dikelola PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

“Ya tentunya tidak otomatis (swastanisasi air berhenti) begitu ya. Yang melaksanakan putusan harus ada waktu cukup untuk melaksanakan itu,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

Abdullah mengaku pihaknya tidak memberi batas waktu untuk melaksanakan putusan tersebut. Semuanya terpulang kembali kepada Pemprov DKI.

“Ya kita tidak bisa menentukan itu. Semua terpulang kepada pemerintah Provinsi DKI,” tegas Abdullah.

Ketika Pemprov DKI mempersiapkan pengambilalihan pengolahan air itu, pihak Kementerian Keuangan mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi yang mengabulkan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta pada 10 April 2017.

Kemenkeu mengajukan memori peninjauan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 Maret 2018. Kementerian merupakan salah satu pihak yang digugat oleh koalisi penolak privatisasi air selain Gubernur DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, dan PAM Jaya.

Adapun PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra) merupakan pihak turut tergugat.

Dalam memori PK, Kemenkeu mengajukan empat argumentasi. Salah satunya, Kemenkeu menganggap gugatan yang diajukan 12 anggota Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta tidak termasuk kategori citizen lawsuit. Alasannya, gugatan tersebut menyertakan Palyja dan Aetra sebagai pihak turut tergugat.

Berdasarkan empat argumentasi itu, Kemenkeu meminta hakim agung yang mengadili perkara itu menerima/mengabulkan PK. “Membatalkan putusan Nomor 31 K/PDT/2017 (putusan kasasi) tanggal 10 April 2017,” seperti dikutip dari memori kasasi yang diajukan Kemenkeu.

Saat PK itu berproses di MA, Gubernur Anies Baswedan membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum melalui Keputusan Gubernur Nomor 1149 Tahun 2018 yang ditandatangani pada 10 Agustus 2018. Tim tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah Saefullah.

Salah satu tugasnya adalah mengevaluasi kebijakan tata kelola air minum menyesuaikan putusan MA tentang penghentian kebijakan swastanisasi air. Tim itu diberikan waktu enam bulan masa kerja.

Belakangan, MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan Kemenkeu terkait swastanisasi air di Jakarta. Dengan putusan ini, maka, PT Aetra Air Jakarta, PT PAM Lyonnnase Jaya (Palyja) bisa mengelola lagi swastanisasi air di Jakarta

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro menerangkan, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) sebagai penggugat asal, tidak memenuhi syarat citizen law suit atau gugatan terhadap penyelenggara negara yang dianggap lalai dalam pemenuhan hak-hak warga negara.

“Betul (PK-nya dikabulkan), karena tidak memenuhi syarat citizen law suit,” kata Andi di kantornya, Jakarta, Jumat 1 Februari 2019.

Kini, dua putusan yang saling bertentangan itu membuat Pemprov DKI sulit untuk bersikap dan bertindak.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tausiyah Streaming, Habib Rizieq Semangati WNI di Australia untuk Ganti Rezim

Jakarta – Video Habib Rizieq Syihab tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu memberi pesan menjelang hari-hari pencoblosan Pemilu 2019.

Video yang beredar berdurasi satu menit itu tampak Rizieq mengenakan pakaian serba putih. Sembari berdiri di depan lemari buku, Rizieq meminta jemaat majelis taklim untuk ikut membantu kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Di dalam video tersebut, memang Rizieq tidak secara langsung menyebut Prabowo-Sandiaga. Namun, diketahui, Rizieq mendukung pasangan calon nomor urut 02 yang diputuskan dari Ijtimak Ulama.
Dia meminta jemaat agar sosialisasi dan konsolidasi demi kemenangan di Pemilu 2019. Dengan semangat kebersamaan, lanjutnya, dia ingin ada pergantian presiden.
“Harus keliling, melakukan sosialisasi dan konsolidasi kekuatan untuk menyelamatkan NKRI. Insyaallah, insyaallah, kepedulian Anda semua terhadap negara, kebersamaan Anda semua, dan semangat juang Anda semua ini akan membuahkan hasil berupa kemenangan di pilpres dan pileg 2019 yang akan datang,” demikian kata Rizieq dalam video tersebut seperti dilihat, Selasa (12/2/2019).

“Insyaallah tumbangkan rezim zalim dan mari kita lakukan perubahan mendasar untuk menuju Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang berkah, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang dihormati dan dihargai oleh semua dunia internasional. Itu saja yang saya sampaikan, ayo kita tularkan semangat perjuangan kita tularkan semangat perjuangan kita ini yang ada di dalam dan di luar negeri, khususnya yang ada di Australia. Viralkan terus,” sambung dia.

Kuasa hukum Rizieq, Munarman, mengatakan video tersebut merupakan video baru yang dibuat di Arab Saudi. Munarman mengatakan Rizieq mengucapkan ‘Australia’ karena sedang memberi tausiyah secara streaming untuk majelis taklim di Negeri Kanguru.

“Itu ada acara pengajian di Australia yang dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia di Australia. Jadi itu maksudnya. Supaya semangat juang umat Islam di seluruh pelosok dunia bagkit. Jadi tausiyah Habib itu disampaikan ke majelis taklim yang diisi oleh beliau secara streaming itu,” jelas Munarman kepada detikcom.
(jbr/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Jadi Finalis Puteri Indonesia 2019, Diah Ayu Lestari Kunjungi Sekolah PAUD

Liputan6.com, Jakarta – Penyanyi Diah Ayu Lestari mengunjungi sebuah sekolah PAUD di kawasan Tanah Abang, Sabtu (9/2/2019). Kedatangan Diah karena dirinya memang sangat menyukai anak-anak dan senang berbagi dengan sesama.

Kedatangan Diah Ayu Lestari juga sekaligus untuk berbagi kabar bahagia. Perempuan yang dikenal dengan lagu-lagu jazz-nya ini menjadi salah satu finalis pemilihan Puteri Indonesia 2019. Diah mewakili DKI Jakarta 3 dengan beberapa finalis lainnya.

Diah Ayu Lestari datang ke PAUD Puspita, Tanah Abang, dengan membawa buku-buku tulis dan bacaan. Dirinya melihat PAUD yang berada di tengah kota Jakarta itu masih memiliki kekurangan sehingga dirinya ingin membantu.

“Kedatangan aku karena ingin berbagi dengan anak-anak. Di sini, aku bisa memberi informasi kepada anak-anak mengenai makanan yang sehat, bergizi. Memberikan edukasi sebagaimana mestinya,” ujar Diah Ayu Lestari dengan mimik muka semringah.

2 dari 3 halaman

Mengajar

Diah Ayu Lestari mengaku bahwa dirinya sering kali melakukan aktivitas yang berkaitan dengan anak-anak. Dirinya juga pernah mengajar di sebuah PAUD di daerah pelosok. 

“Aku pernah mengajar PAUD selama 4 bulan. Mengasyikan sekali bisa dekat dengan anak-anak. Aku memang senang dengan anak-anak,” ujar Diah Ayu Lestari.

3 dari 3 halaman

Puteri Indonesia 2019

Hal ini pula akhirnya yang menjadi latar belakang Diah Ayu Lestari untuk ikut ajang pemilihan Puteri Indonesia. Dirinya berharap bisa ikut ambil bagian untuk mengkampanyekan kekerasan terhadap anak-anak dan wanita. 

“Kalau saya melihat di Indonesia banyak kasus yang sangat memprihatinkan. Pelecehan seksual, wanita yang tidak mendapatkan keseimbangan di hukum. Intinya, saya ingin mengajak wanita untuk bilang tidak,” ujar Diah.

Mengikuti ajang pemilihan Puteri Indonesia, Diah Ayu Lestari mengaku ini pengalaman pertama yang dijalaninya.  “Saya tidak pernah ikut pemilihan sebelumnya.  Ini adalah sesuatu yang baru. Sedangkan finalis yang lain mungkin sudah berpengalaman,” pungkasnya.

Kampanye 1000 Mukena untuk Indonesia Gaet Vebby Palwinta hingga Lindswell Kwok

Liputan6.com, Jakarta – Tangan dingin desainer ternama Indonesia, Vivi Zubedi, telah melahirkan deretan koleksi apik sampai melenggang ke kancah internasional. Kini, ia tengah gencar menyuarakan kampanye bertajuk 1000 Mukena untuk Indonesia yang menggaet deretan pesohor negeri seperti Vebby Palwinta hingga Lindswell Kwok.

Vebby Palwinta tampak mengunggah potret bersama Vivi lewat akun Instagram pribadi baru-baru ini. Ia tampil dalam balutan hijab dan gamis serba hitam, sedangkan Vivi memakai hijab hitam dan gamis warna navy blue.

“Alhamdulillah, seneng banget untuk dapat berpartisipasi dalam campain @vivizubedi #1000MukenaUntukIndonesia,” tulis aktris berusia 22 tahun tersebut di kolom keterangan potret.

Masih lewat keterangan potret, Vebby juga mengungkapkan soal kampanye 1000 Mukena untuk Indonesia yang menjadi bentuk dari rasa berbagi yang sangat mudah dan tanpa harus direncanakan.

“Melalui campaign ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk berbagi kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan mukena baru dan bersih sebagai penunjang keperluan ibadah. In shaa Allah mukena yang terkumpul akan kami bagikan ke berbagai mesjid di pelosok Indonesia,” tulisnya.

“Semoga Allah menjadikan gerakan ini sebagai salah satu amal jariyah bagi kita semua. Saling berbagi dalam kebaikan. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi atas gerakan #1000MukenaUntukIndonesia, bisa melalui: Vivi Zubedi Foundation (Info via WA: +62 877 8834 6000),” tambahnya.

Besar harap Vebby kampanye 1000 Mukena untuk Indonesia dapat menjadi sejuta mukena untuk seluruh saudara di pelosok Indonesia.

Sementara, Vivi Zubedi turut menggandeng 17 public figure dalam kampanye 1000 Mukena untuk Indonesi mulai dari Vebby Palwinta, Lindswell Kwok, Natasha Rizky, Chacha Frederica, Diera Bachir, Hamidah Rachmayanti, Dian Ayu Lestari, Indah Nada Puspita, Soraya Larasati, Herfiza, dan lainnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: