BPN Sebut Tol ‘Pembunuh Bayaran’, Punya Sandiaga atau Jokowi?

Jakarta – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Fatwa, menuding jalan tol yang dibangun oleh pemerintah Presiden Joko Widodo sebagai pembunuh bayaran. Permukaan jalan yang berupa rigid beton jadi sorotannya.

“Jadi semua jalan yang dibangun oleh Jokowi adalah jalan yang bentuknnya adalah rigid pavement itu adalah sebetulnya terbentuk dari beton, dengan beton ini gesekan antara ban itu kalau dengan kecepatan tinggi cepat panas dan cepat meletus seperti diamplas,” kata Dian Fatwa kepada wartawan, Sabtu (16/2/2019) malam.

Sederet jalan tol baru yang dibangun di era Presiden Jokowi memang umumnya masih menggunakan jalan dengan permukaan rigid beton. Hal ini sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tol baru.


Mengingat sebagian besar ruas tol Trans Jawa merupakan tol baru, maka SPM yang dibebankan hanya bersifat fasilitas dasar. Seperti permukaan jalan yang berupa rigid beton tak beraspal.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh menerangkan beban SPM akan ditingkatkan seiring dengan peningkatan arus lalu lintas dan pendapatan jalan tol. Peningkatan beban SPM juga menjadi tolak ukur kelayakan tol yang bersangkutan menaikkan tarif.

Beberapa hari yang lalu Tim detikFinance menjajal jalur Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Semarang. Sebagian besar memang masih berupa jalan beton. Salah satunya adalah tol Cikopo-Palimanan (Cipali).

Sebagian besar permukaan jalan tol sepanjang 116 km itu masih berupa rigid beton. Namun, permukaan jalan cukup nyaman lantaran permukaannya rata.

Sandiaga Uno pernah mengakui saat Tol Cipali mulai dibangun, dia masih memiliki saham di PT LMS. Namun, setelah maju sebagai salah satu kontestan di Pilkada DKI 2017, Sandiaga mengaku melepas sahamnya di PT LMS.

“Pengoperasian dan konstruksinya dilakukan oleh konsesi saat saya masih jadi pengusaha. Kebetulan saya yang mendirikan (PT LMS). Tapi sekarang saya di politik, sudah tidak lagi ada hubungan usaha,” terang Sandiaga Selasa (12/6/2018) silam. (dna/tor)

Intip Rincian Utang Luar Negeri RI, Paling Banyak untuk Apa?

Liputan6.com, Jakarta – Jumlah utang sering kali menjadi bahan kritik untuk pemerintah. Hal ini mengingat total utang Indonesia yang terus naik. Meski demikian, apakah utang Indonesia masih aman? Bagaimana rincian utang Indonesia tersebut?

Pemerintah selalu menyatakan kalau pengelolaan utang dilakukan pruden dan akuntabel. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun pernah menegaskan, meski utang pemerintah meningkat tetapi tidak melanggar amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yaitu defisit APBN masih terjaga kurang dari tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang kurang dari 60 persen dari PDB.

Mengutip berita Liputan6.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat Indonesia bijak memahami soal utang negara.

“Negara mirip dengan perusahaan. Kalau ingin dikembangkan dengan optimal, butuh dana besar,” ujar JK, pada Selasa 29 Januari 2019.

JK menuturkan, jika ingin pembangunan dilakukan pesat, misalnya dalam hal infrastruktur dibutuhkan dana besar. Di sisi lain, anggaran negara juga diperlukan untuk mebiayai hak-hak dasar warga, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendanaan lain.

“Utang bukan jumlahnya yang penting, tapi bisa dibayar atau tidak,” tutur JK.

Selama utang negara untuk hal-hal produktif, bukan sekedar untuk menggelar konferensi atau bangun kantor pemerintah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut berpendapat, itu sah-sah saja.

Misalnya, kata dia, untuk pembangunan MRT, moda angkut massal yang diyakini bisa mengatasi masalah transportasi, terutama di kota-kota besar.

“Kalau yakin dalam 40 tahun bisa dibayar dari hasil MRT, tidak masalah,” tambah JK.

Utang, tambah JK, juga digunakan untuk membangun sarana atau infratruktur yang penting untuk orang banyak. Ia menambahkan, uang pinjaman bisa untuk membangun pengairan. Efeknya, kebun dan sawah makin banyak, penghasilan negara dari pajak pun meningkat. “Kita tidak utang untuk foya-foya,” tambah JK.

JK menegaskan, tak hanya Indonesia yang punya utang. “Negara-negara besar juga tetap meminjam tetapi meminjam ke dalam, misalnya Amerika Serikat dalam bentuk cetak duit,” tutur dia.

Ingin tahu bagaimana perkembangan utang luar negeri Indonesia? Bagimana dengan perkembangan rasio utangnya? Siapa saja pemberi pinjaman?

Berikut rincian utang seperti dikutip dari laman Bank Indonesia (BI):

Bila melihat data BI, utang luar negeri Indonesia cenderung meningkat sejak 2010. Jika dilihat posisi utang luar negeri berdasarkan kelompok peminjam, total utang luar negeri Indonesia mencapai USD 293,32 miliar pada 2014. Jumlah tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 129,736 miliar dan swasta sebesar USD 163,59 miliar.

Kemudian pada 2015, total utang luar negeri Indonesia naik menjadi USD 310,730 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral mencapai USD 142,608 miliar dan swasta sebesar USD 168,123 miliar.

Utang tersebut juga meningkat menjadi USD 320,006 miliar pada 2016. Rincian utangnya terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 158,283 miliar dan swasta sebesar USD 161,722 miliar.

Pada 2017, total utang bertambah menjadi USD 352,469 miliar. Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 180,622 miliar dan swasta sebesar USD 171,847 miliar.

Pada Desember 2018, total utang luar negeri berdasarkan kelompok peminjam naik menjadi USD 376,839 miliar. Rinciannya utang pemerintah bank sentral mencapai USD 186,220 miliar dan swasta sebesar USD 190,619 miliar.

Posisi utang luar negeri berdasarkan jenis mata uang

Adapun posisi utang luar negeri berdasarkan jenis mata uang masih terbesar dalam denominasi dolar AS. Totalnya mencapai USD 212,513 miliar pada 2014. Kemudian menjadi USD 222,771 miliar pada 2015.

Selanjutnya utang dalam denominasi dolar AS itu turun menjadi USD 221,307 miliar pada 2016. Utang meningkat lagi menjadi USD 236,620 miliar pada 2017. Pada Desember 2018, totang utang dalam denominasi dolar AS mencapai USD 258,938 miliar.

Negara kreditor terbesar

Kalau dilihat berdasarkan negara pemberi pinjaman antara lain pada 2014 mencapai USD 176,82 miliar. Negara pemberi pinjaman terbesar dari Singapura mencapai USD 60,45 miliar pada 2014. Lalu turun menjadi USD 58,19 miliar pada 2015.

Hal ini berlanjut pada 2016, kreditor utang dari Singapura turun menjadi USD 51,397 miliar pada 2016. Selanjutnya naik lagi menjadi USD 54,95 miliar pada 2017. Desember 2018, utang dari kreditor asal Singapura naik menjadi USD 60,62 miliar.

Jepang juga menjadi salah satu negara pemberi pinjaman terbesar untuk Indonesia. Total pinjaman dari Jepang mencapai USD30,46 miliar pada 2014.

Lalu naik menjadi USD 31,35 miliar pada 2015. Selanjutnya turun lagi menjadi USD 30,23 miliar pada 2016, dan 2017 mencapai USD 29,154 miliar. Pada Desember 2018, utang tercatat USD 29,56 miliar di Jepang. Negara lainnya yang memberi pinjaman terbesar yaitu China dan Amerika Serikat.

Pembiayaan Utang

Adapun pembiayaan utang pada 2014 hingga 2019 antara lain pada 2014 sebesar Rp 255,7 triliun, 2015 sebesar Rp 380,9 triliun, 2016 sebesar Rp 403 triliun, 2017 sebesar Rp 429,1 triliun. Kemudian realisasi pada 2018 turun menjadi Rp 366,7 triliun.

Pembiayaan utang ini membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama PMN kepada BUMN BLU, dan pemberian pinjaman kepada Pemda.

Kementerian Keuangan menegaskan, kebijakan pembiayaan utang ini menerapkan hal kehati-hatian, efisiensi biaya utang, produktivitas dan keseimbangan.

2 dari 4 halaman

Selanjutnya

 Utang dilihat dari jangka waktunya

Utang pemerintah dan bank sentral bila dilihat dari jangka waktu yang dimiliki sebagian besar utang jangka panjang lebih dari satu tahun.

Tercatat utang luar negeri pemerintah dan bank sentral yang lebih dari satu tahun mencapai USD 126,075 miliar pada 2014. Dibandingkan utang jangka pendek pada 2014 mencapai USD 3,66 miliar.

Pada 2015, utang jangka panjang bank sentral dan pemerintah mencapai USD 139,65 miliar. Sedangkan utang kurang dari satu tahun mencapai USD 2,95 miliar pada 2015.

Lalu pada 2016, tercatat utang jangka panjang lebih dari satu tahun mencapai USD 157,43 miliar pada 2016. Utang jangka pendek pemerintah dan bank sentral mencapai USD 845 juta pada 2016.

Sedangkan 2017, utang jangka pendek pemerintah dan bank sentral mencapai USD 2,4 miliar. Utang jangka panjang, total utangnya mencapai USD 178,20 miliar.

Pada Desember 2018, tercatat total utang jangka pendek berkurang menjadi USD 900 juta pada Desember 2018. Utang jangka panjang melonjak jadi USD 185,23 miliar.


3 dari 4 halaman

Rasio Utang Masih di Batas Aman

Adapun rasio utang terhadap PDB relatif masih aman di bawah 60 persen. Ini sesuai ketentuan, meski rasionya cenderung naik.

Dibandingkan negara lainnya, berdasarkan data tradingeconomics, rasio utang Indonesia terhadap PDB termasuk yang terendah. Dibandingkan AS yang rasio utangnya mencapai 105,40 persen terhadap PDB. Lalu Jepang mencapai 253 persen terhadap PDB, China mencapai 47,60 persen terhadap PDB, dan India sebesar 68,70 persen terhadap PDB.

Selain itu dibandingkan Vietnam, rasio utangnya mencapai 61,50 persen, Malaysia mencapai 50,90 persen, dan Singapura sebesar 110,60 persen terhadap PDB. Lalu Filipina sebesar 41,90 persen terhadap PDB.

Pada 2014, rasio utang terhadap PDB mencapai 32,95 persen. Pada 2015, rasio utang terhadap PDB naik menjadi 36,09 persen pada 2015. Lalu kembali turun menjadi 34,30 persen pada 2016. Selanjutnya rasio utang kembali naik tipis menjadi 34,77 pada 2017. Lalu pada 2018, tercatat rasio utang terhadap PDB menjadi 36,18 persen.

Dilihat dari jenis utang luar negeri, dari sisi pemerintah rinciannya antara lain:

Pinjaman pada 2014 mencapai USD 123,80 miliar yang komposisinya USD 53,923 miliar yang merupakan pinjaman bilateral mencapai USD 26,70 miliar, komersial sebesar USD 23,34 miliar, multilateral sebesar USD 3,72 miliar, dan pemasok 19.

Dari surat utang mencapai USD 69,88 miliar pada 2014. Surat utang itu terdiri dari surat berharga negara (SBN) internasional mencapai USD 32,797 miliar dan SBN domestik mencapai USD 37,08 miliar.

Pada 2015, total utang luar negeri pemerintah capai USD 137,39 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman mencapai USD 54,22 miliar yang terdiri dari pinjaman bilateral sebesar USD 24,48 miliar, komersial sebesar USD 26,09 miliar, multilateral sebesar USD 3,63 miliar. Pemasoknya mencapai 12.

Kemudian surat utang dari SBN internasional mencapai USD 42,68 miliar dan SBN domestik sebesar USD 40,38 miliar.

Pada 2016, total utang luar negeri mencapai USD 154,87 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman sebesar USD 54,188 miliar yang berasal dari pinjaman bilateral sebesar USD 23,32 miliar, komersial sebesar USD 3,35 miliar, pemasok 8. Sedangkan total penerbitan surat utang pada 2016 mencapai USD 100,68 miliar.

Selanjutnya pada 2017, total utang luar negeri pemerintah capai USD 177,318 miliar. Itu dari total pinjaman yang mencapai USD 54,48 miliar yang terdiri pinjaman bilateral sebesar USD 23,15 miliar, komersial sebesar USD 3,14 miliar, multilateral sebesar USD 28,11 miliar dan pemasok 72. Adapun penerbitan surat utang mencapai USD 122,83 miliar pada 2017.

Selanjutnya pada Desember 2018, total utang luar negeri pemerintah mencapai USD 183,19 miliar. Pinjaman itu mencapai USD 56,17 miliar yang rinciannya antara lain pinjaman bilateral sebesar USD 22,85 miliar, pinjaman komersial sebesar USD 2,94 miliar, dan multilateral sebesar USD 29,30 miliar. Pemasok tak ada. Dilihat dari penerbitan SBN capai USD 128,01 miliar.

Posisi utang luar negeri pemerintah berdasarkan lembaga kreditor antara lain dari ADB mencapai USD 8,63 miliar pada 2014. Kemudian naik menjadi USD 9,19 miliar pada 2015 dan berlanjut pada 2016 mencapai USD 9,31 miliar. Pada 2017, tercatat total utang luar negeri dari ADB mencapai USD 9,01 miliar dan 2018 mencapai USD 9,77 miliar.

Kemudian pemberi pinjaman besar lainnya dari lembaga kreditor yaitu IBRD dengan total mencapai USD 8,63 miliar pada 2014. Lalu naik menjadi USD 14,38 miliar pada 2016. Kemudian naik lagi menjadi USD 15,81 miliar pada 2016 dan 2017 tercatat USD 16,56 miliar. Sedangkan utang dari IBRD pada 2018 mencapai USD 9,7 miliar.



4 dari 4 halaman

Rincian Anggaran dan Realisasi Infrastruktur

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan setiap tahun. Anggaran tersebut untuk tiga sektor itu bervariasi tapi catatkan kenaikan.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran infrastruktur mencapai Rp 256,1 triliun pada 2015. Lalu meningkat menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016, kemudian naik lagi menjadi Rp 388,3 triliun pada 2017. Selanjutnya naik menjadi Rp 410,7 triliun, dan terus meningkat menjadi Rp 415 triliun pada 2019.

Bagaimana dengan anggaran pendidikan?

Anggaran pendidikan mencapai Rp 409,1 triliun pada 2015. Lalu kembali naik menjadi Rp 419,2 triliun pada 2016.  Namun pada 2017, anggaran pendidikan turun jadi Rp 416,1 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 444,1 triliun pada 2018. Anggaran pendidikan tercatat menjadi Rp 492,5 triliun pada 2019.

Lalu bagaimana anggaran kesehatan?

Anggaran kesehatan tercatat mencapai Rp 65,9 triliun pada 2015. Lalu kembali naik menjadi Rp 92,3 triliun pada 2016. Anggaran tersebut naik lagi menjadi Rp 104,9 triliun pada 2017 dan mencapai Rp 111 triliun pada 2018. Lalu anggaran kesehatan tercatat menjadi Rp 123,1 triliun pada 2019.

Dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2018, menyebutkan sejumlah pengembangan infrastruktur. Hal itu antara lain dari 2015-2017, pemerintah terus menguat konektivitas tol laut dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Dari 2015 hingga 2017 ada 477 lokasi.

Selain itu, mengutip dari laporan 4 tahun Jokowi-JK untuk infrastruktur konektivitas, hingga 2018 telah terbangun jalan sepanjang 3.432 KM, jalan tol sepanjang 947 KM, jembatan sepanjang 39,8 KM, dan jembatan gantung 134 unit.

Lalu kereta api, hingga 2018 telah terbangun jalur KA termasuk jalur ganda dan reaktivitas 754, km, peningkatan dan rehabilitasi jalur KA 413,6 km, light rail transit (LRT) yaitu di Sumatera Seletan, Jakarta, dan Jabodebek, serta mass rapid transit.

Selanjutnya hingga 2018 telah terbangun 10 bandara baru, revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan. Kemudian, jembatan udara ada penirinan disparitas harga lima bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen untuk masyarakat daerah terpencil dan tertinggi atau daerah yang belum terlayani moda transportasi lain.

Untuk pelabuhan, telah terbangun 19 pelabuhan, 8 pelabuhan sedang dibangun dan selesai 2019. Ada tambahan lima unit kapal penyeberangan penumpangan, tambahan tiga unit kapal motor penyeberangan, dan tambahan 10 pelabuhan penyeberangan,

Di infrastruktur energi, pembangunan jaringan gas kota dan pipa transmisi distribusi gas antara lain pada 2014 ada 200.000 sambungan rumah tangga (SR), kemudian naik jadi 220.363 pada 2015, kemudian 319.514 pada 2016. Selanjutnya naik menjadi 373.190 pada 2017, dan 463.619 pada 2018.

Di infrastruktur telekomunikasi, palapa ring paket baret yang mulai berinovasi pada awal April 2018 di 475 kabupaten dan kota. Penguatan BTS mencapai 175 ribu menara, dan mobile coverage ada 75 ribu kelurahan.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Debat Capres Kedua, TKN Pamer Capaian 4 Tahun Pemerintahan Jokowi

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin optimistis capres mereka unggul di debat Pilpres 2019 kedua. Mereka memamerkan capaian kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla selama 4 tahun terakhir.

“Kinerja pemerintahan Jokowi-JK 4 tahun terakhir ini patut diacungkan jempol, berbagai capaian dirasakan langsung oleh masyarakat mulai dari pencapaian di bidang energi listrik misalnya, sudah mencapai 97,13% dan diharapkan mencapai 100% di pemerintahan saat ini,” ujar Wakil Direktur Kampanye TKN, Daniel Johan kepada wartawan, Minggu (17/2/2019).

Daniel mengatakan pemerintah juga telah mengambil alih sumber-sumber minyak sehingga pengelolaannya dilakukan sendiri oleh BUMN Pertamina seperti Blok Mahakam. Dia melanjutkan, divestasi Freeport hingga 51% tidak pernah terjadi sebelumnya.

Di bidang infrastruktur, lanjut Daniel, kinerja para menteri Jokowi siang malam terus dilakukan demi masyarakat. Dia berbicara data-data pembangunan jalan.

“Pembangunan jalan sepanjang 3.432 kilometer, jalan tol sepanjang 947 kilometer, jembatan sepanjang 39,8 kilometer, pembangunan jalan jalur kereta api di Jawa dan luar Jawa, LRT dan MRT sebagai bagian untuk peningkatan mutu pelayanan transportasi masyarakat agar mobilitas semakin mudah,” tutur Daniel.

Selain itu, Daniel membanggakan pembangunan infrastruktur pertanian di era Jokowi. Dia membeberkan produksi-produksi sejumlah komoditi.

“Begitu pula dengan infrastruktur pertanian mulai dari pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi, baik padi, jagung, kedelai dan komoditi lainnya salah satunya adalah pemerintah melalui 3 kementerian telah membangun 5.121 embung. Pemerintah juga membangun 860.015 hektare jaringan irigasi, dan jutaan ha irigasi lama yang telah direhabilitasi,” tutur Wasekjen PKB itu.

Wakil Ketua Komisi IV DPR itu juga memerinci pembangunan sejumlah bandara di era Jokowi. Menurutnya, Jokowi menciptakan kemudahan dan memperkuat konektivitas antarwilayah dengan pembangunan sejumlah bandara baru.

“Pembangunan bandara baru hingga 2018 sudah 10 bandara baru, hal ini untuk memperkuat konektivitas antar-wilayah (negara kepulauan). Sudah 19 pelabuhan yang dibangun, hasilnya terjadi peningkatan kapasitas pengangkutan barang dari sebelumnya (2014) hanya 16,7 juta TEUs/th pada tahun 2017 19,7 juta TEUs/th,” ucap Daniel Johan.

Daniel Johan lantas menyoroti sektor pangan. Pemerintah, katanya, telah bekerja keras dalam menekan inflasi di bidang pangan yang mana contohnya ialah harga-harga yang terjangkau terutama saat hari raya. Meski demikian, Daniel menyebut pemerintah masih punya target-target selanjutnya untuk dicapai.

“Target berikutnya yang penting adalah dilakukannya pembangunan infrastruktur jalan di desa-desa basis produksi dan peningkatan pendapatan petani melalui hilirisasi, penguatan SDM dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam oleh kekuatan industri dalam negeri, termasuk sawit sebagai kekuatan energi masa kini dan masa depan bagi Indonesia dan dunia di mana Indonesia adalah kekuatan nomor 1 dunia,” ucap dia.

“Kita juga harus meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga bernilai tinggi, ekspor produk yang dihasilkan bukan bahan baku namun barang jadi atau paling tidak barang setengah jadi,” katanya.


(gbr/ibh) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Benarkah Pertamina Memonopoli Avtur? Ini Datanya

Jakarta – PT Pertamina (Persero) tengah disorot karena disebut memonopoli bisnis avtur. Harga avtur yang dijual Pertamina juga dinilai mahal hingga mempengaruhi tingginya harga tiket pesawat.

Namun, benarkah Pertamina memonopoli bisnis avtur ini?

Sejatinya, pemerintah sudah sejak lama membuka peluang bagi badan usaha manapun untuk melakukan penjualan dan penyediaan avtur di bandara. Artinya, tak hanya Pertamina yang bisa melakukannya.

Hal ini tercantum dalam aturan dari Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Nomor 13/P/BPH Migas/IV/Tahun 2008 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 K/10/MEM/2019.

“Kegiatan usaha Penyediaan dan PendistribusianBBM Penerbangan terbuka di setiap Bandar Udara bagi seluruh Badan Usaha yang memenuhi persyaratan dengan tetap memperhatikan prinsip persaingan sehat, wajar dan transparan,” bunyi Pasal 2 aturan tersebut, seperti dikutip Sabtu (16/2/2019).

Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian avtur wajib memiliki atau menguasai jaringan penyediaan dan pendistribusian avtur dan internasional untuk menjamin kontinuitas suplai.

Badan usaha juga wajib memiliki pengalaman sendiri dalam kegiatan pelayanan pengisian pesawat udara (into plane services) sekurang-kurangnya di tiga bandar udara
internasional. Serta melaporkan secara tertulis rencana kegiatan penyediaan dan pendistribusian avtur kepada badan pengatur.

Sementara bagi badan usaha yang belum mempunyai pengalaman wajib bekerjasama dengan pihak lain yang telah berpengalaman dalam kegiatan pelayanan pengisian pesawat udara (into plane services) sekurang-kurangnya di tiga Bandar Udara internasional.

Dalam situs BPH Migas sendiri tercatat ada 9 badan usaha pemegang merek dagang untuk avtur. Dari 9 Badan Usaha pemegang merek avtur tersebut, Pertamina memegang dua merk dagang.

Badan usaha pemegang merek badan usaha tersebut ialah PT AKR Corporindo Tbk, PT Bumi Asri Prima Pratama, PT Khatulistiwa Raya Energu, PT Pertamina Patra Niaga, PT Puma Energy Indonesia, PT Jagad Energy, PT Oil Tanking Merak, PT Pertamina (Persero), dan PT Tunas Maro Indah.

Daftar Badan Usaha Pemegang Merek AvturDaftar Badan Usaha Pemegang Merek Avtur Foto: BPH Migas

Jika aturan ini telah ada sejak 2008, maka pertanyaannya adalah mengapa sampai saat ini tidak ada pihak swasta yang masuk ke bisnis tersebut dan Pertamina malah disebut memonopoli bisnis? Padahal, harga jual avtur ini ditetapkan secara business to business (b to b) terhadap pihak maskapai.

Harga jual avtur untuk setiap maskapai ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yakni antara badan usaha sebagai penyedia dan maskapai penerbangan sebagai konsumen.

(fdl/ara)

AP II Kembangkan Bandara Minangkabau Jadi 2 Kali Lebih Besar

Liputan6.com, Jakarta Bandara Internasional Minangkabau di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mengalami kenaikan jumlah penumpang pesawat. Bahkan jauh lebih banyak dari kapasitas yang tersedia.

Presiden Direktktur PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin ‎mengatakan, pada 2018 jumlah penumpang mencapai 4,13 juta orang padahal kapasitas bandara hanya 2,3 juta penumpang.

“Pesatnya pertumbuhan penumpang ini tidak lepas dari bergeliatnya sektor pariwisata dan perekonomian di Sumbar,” kata Awaluddin,di Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Menyusul kondisi itu, AP II telah memiliki rencana untuk mengembangkan terminal hingga dua kali lipat. ‎Pengembangan terminal akan membuat Bandara Internasional Minangkabau dapat menampung hingga 5,7 juta penumpang per tahun.

“Pengembangan terminal Bandara Internasional Minangkabau ini untuk mengejar backlog sehingga pelayanan di bandara dapat tetap terjaga. Pengembangan terminal hingga dua kali lipat ini juga sebagai komitmen AP II dalam mendukung pertumbuhan pariwisata dan perekonomian di Sumbar khususnya Padang,” papar Awaluddin.

Adapun pengembangan terminal ini direncanakan tuntas pada 2019 sehingga masyarakat setempat dapat memiliki bandara lebih luas dan megah, sekaligus ikon kota Padang yang dapat dibanggakan.

2 dari 3 halaman

Perluas Area Pergudangan

Di samping mengembangkan terminal penumpang pesawat, AP II juga memperluas area pergudangan kargo menjadi 3.677 meter persegi dan apron pesawat menjadi 80.520 meter persegi.

“Bisnis kargo memang menjadi salah satu fokus AP II pada tahun ini karena pertumbuhannya yang cukup pesat seiring dengan majunya bisnis e-commerce di Indonesia. Karena itu, hampir di setiap bandara kami memperluas area kargo guna memanfaatkan momentum ini,” jelasnya.

Bandara Internasional Minangkabau merupakan bandara di bawah AP II yang tersibuk ke-6 setelah Soekarno-Hatta (Tangerang), Kualanamu (Deli Serdang), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), dan Supadio (Pontianak).

Bandara Internasional Minangkabau juga salah satu bandara yang dilengkapi dengan moda transportasi kereta selain Soekarno-Hatta dan Kualanamu. Peresmian operasional kereta di Bandara Internasional Minangkabau dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Mei 2018.

Adapun sejumlah maskapai yang melayani penerbangan dari bandara ini antara lain Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Wings Air, Lion Air, NAM Air, Citilink, dan Xpress Air. Sementara itu, rute internasional dilayani oleh AirAsia (Kuching dan Kuala Lumpur) serta Wings Air (Kuching).

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jelang Debat Soal Pangan: Prabowo ‘Gerakan Emas’, Jokowi ‘Manusia Unggul’

Jakarta – Salah satu tema yang akan diangkat di Debat Capres kedua Pilpres 2019 adalah soal pangan. Lantas seperti apa program andalan yang dimiliki kedua capres ini?

Sejak Pilpres 2014 lalu, Prabowo Subianto memiliki program pemberian susu kepada anak-anak yang diberi nama ‘Revolusi Putih’. Di Pilpres 2019 ini, program tersebut berganti nama menjadi ‘Generasi Emas’ yang fokusnya melebar tidak hanya pemberian susu kepada anak.

“Gerakan Emas itu gerakan emak-emak dan anak minum susu. Jadi orientasinya pada penyediaan protein buat anak dan ibu miskin ya, karena ada tantangan serius buat masa depan Indonesia yaitu stunting growth itu,” ungkap Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak, (17/10/2018).

Orientasi dari Gerakan Emas bukan hanya sekedar meminum susu, tapi kecukupan protein bagi anak. Program ini nantinya akan melibatkan masyarakat sehingga menjadi gerakan bersama. Gerakan Emas juga ditujukan terhadap sang ibu dan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan protein tersebut.
“Beliau ingin menjadi gerakan baik pada saat beliau menjadi presiden atau sebelum beliau menjadi presiden, beliau ingin dorong semua komponen masyarakat, untuk terlibat dalam menyiapkan kecukupan protein bagi keluarga-keluarga yang tidak,” tutur Dahnil.

Dari program ini, diharapkan muncul hubungan keluarga angkat. Bagi mereka yang mampu, akan bisa membantu masyarakat dari kalangan yang kesulitan. Gerakan Emas juga akan diperluas menjadi sebuah kebijakan utama dalam pemerintahan Prabowo-Sandi jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

“Kalau dulu koperasi itu ada bapak angkat, nah sekarang bahkan nanti ada keluarga, relawan-relawan yang berasal dari orang-orang mampu, mampu secara intelektual, mampu secara keuangan itu juga bisa menjadi saudara yang memberikan edukasi. Jadi basis kita gerakan ini kan sudah dimulai oleh Pak Prabowo melalui partainya tapi akan diperluas menjadi suatu gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat,” kata Dahnil.

“Menjadi salah satu kebijakan utama untuk mengatasi stunting growth, dan masalah sosial yang lainnya. Jadi tahapannya gitu. Awalnya revolusi putih berhenti pada susu, kemudian menjadi gerakan gotong royong, saling bersaudara, kemudian ketika Pak Prabowo jadi presiden akan jadi kebijakan,” sambung Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Program Prabowo-Sandiaga ini mendapat kritik dari kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Alasannya, penyediaan susu memerlukan impor dan belum tentu cocok bagi semua orang mengingat demografi warga Indonesia yang cukup beragam.

Terkait isu stunting, Jokowi disebut lebih mengutamakan local wisdom. Tak hanya susu, masyarakat akan diajak untuk mengkonsumsi makanan penuh protein yang sesuai dengan masing-masing daerah.

“Kalau kita mengedepankan local wisdom. Mereka yang tinggalnya dekat laut kita dorong untuk makan ikan, ada yang mungkin kacang-kacangan, potensi alam kita begitu besar. Kalau susu, selain mahal belum tentu cocok bagi semua orang,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin.

Jokowi-Ma’ruf menyorongkan program ‘Manusia Indonesia Unggul’. Dalam proses pembentukan generasi emas nanti, TKN Jokowi-Ma’ruf Amin menilai tidak cukup hanya sekedar fokus pada asupan.

“Di tim Jokowi-Ma’ruf ini bahwa gerakan membangun manusia Indonesia yang unggul, unggul itu harus komprehensif. Tidak boleh hanya satu bagian saja mulai dari kita harus memperhatikan dan fokus bagaimana mengurangi stunting, gagal tumbuh, ini salah satu yang kita lakukan,” sebut Karding.

“Penting untuk mempercepat memberikan jaminan gizi sejak dalam kandungan. Pola asuh keluarga harus kita perbaiki, memperbaiki fasilitas air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang mendukung tumbuh-kembang anak. Di samping itu, reformasi kesehatan kita perlu diperbaiki,” sambung politikus PKB itu.

Program Manusia Unggul ini tak hanya berfokus pada masalah asupan semata. Jokowi-Ma’ruf juga mementingkan program promotif dan preventif agar masyarakat di Indonesia mau hidup dalam lingkungan yang sehat. Fasilitas yang memadai dinilai menjadi salah satu unsur untuk membentuk manusia unggul.

“Percepatan pemerataan infrastruktur dasar, apa sanitasi, kemudian rumah tangga yang sehat, memiliki jamban, warga miskin juga harus dijamin. Aksesnya ke seluruh pelosok urusan kesehatan, seperti KIS. Pemerataan fasilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan baik di daerah tertinggal terdepan, dan terluar. Kalau kita kasih makan, asupan saja, tapi sistem kesehatan nggak dipikirkan, ya nggak bisa,” tutur Karding.

Debat Pilpres 2019 kedua akan diselenggarakan pada hari Minggu, 17 Februari 2019. Debat ini mengusung tema lingkungan hidup, infrastruktur, energi, pangan, dan sumber daya alam. Hanya capres yang akan mengikuti debat kedua tersebut.

Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di sini.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

LTMPT Terapkan Pendaftaran SNMPTN 2019 Sistem Ganjil-Genap, Ini Penjelasannya

Liputan6.com, Jakarta Untuk kedua kalinya Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) memperpanjang masa pendaftaran dan finalisasi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Pada awalnya masa pendaftaran SNMPTN dijadwalkan berakhir pada 14 Februari 2019. Namun dikarenakan banyak para calon peserta SNMPTN 2019 yang belum melakukan pendaftaran dan finalisasi, maka LTMPT memperpanjang masa pendaftaran hingga Sabtu 16 Februari 2019.

Jadwal pun kembali berubah. Dikarenakan belum optimalnya akses untuk pendaftaran dan finalisasi SNMPTN 2019, maka masa pendaftaran diperpanjang lagi hingga Selasa, 19 Februari 2019 pukul 22.00 WIB. Hal ini berdasarkan surat edaran LTMPT bernomor 01/Peng.LTMPT/2019 tentang perpanjangan masa pendaftaran dan finalisasi SNMPTN 2019.

Surat edaran ini disampaikan Ravik Karsidi selaku Ketua LTMPT. Surat edaran ini terpampang dalam laman LTMPT. Berikut yang disampaikan oleh Ravik Karsidi pada pengumumannya, Jumat (15/2/2019) lalu sebagaimana Liputan6.com kutip, Sabtu (16/2/2019).

“Memperhatikan akses untuk Pendaftaran dan Finalisasi SNMPTN 2019 yang masih belum optimal, siswa dimohon tenang dan akan dilakukan pelayanan pendaftaran sampai dengan SELASA tanggal 19 Februari 2019 pukul 22.00 WIB. Jika ada siswa yang masih belum dapat melakukan pendaftaran dan finalisasi, maka akan dicarikan solusi yang pada prinsipnya tidak merugikan siswa.”

2 dari 3 halaman

LTMPT Terapkan Mekanisme NISN Ganjil-Genap

Pada SNMPTN 2019 ini, LTMPT menerapkan mekanisme pendaftaran NISN Ganjil-Genap. Informasi ini dapat dilihat melalui akun twitter resmi sekretariat SNMPTN @SekreSNMPTN.

“Untuk memberikan kesempatan lebih baik kepada siswa untuk mendaftar, sistem snmptn menerapkan giliran untuk login berdasarkan NISN ganjil genap. NISN ganjil diberikan giliran pada jam ganjil (13.00-14.00 wib, 15.00-16.00 wib, dst), dan sebaliknya.”

Begitu kurang lebih pernyataan resmi dari sekretariat SNMPTN. LTMPT melalui sekretariat SNMPTN menjelaskan bahwa mekanisme pendaftaran calon peserta SNMPTN diatur dengan mekanisme NISN Ganjil genap.

Bagi pemilik Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) ganji hanya dapat mulai melakukan pendaftaran pada jam ganjil seperti 13.00-14.00, 15.00-16.00, 17.00-18.00 dan seterusnya.

Sebaliknya jika calon pendaftar SNMPTN memiliki nomor genap, maka mereka hanya dapat mulai mendaftar pada jam genap seperti 12.00-13.00, 14.00-15.00, 16.00-17.00 dan seterusnya.

Namun meski demikian, masih banyak calon peserta yang belum berhasil melakukan pendaftaran dikarenakan server tidak dapat diakses dengan baik.

3 dari 3 halaman

Cara Mendaftar SNMPTN 2019 Menurut LTMPT

LTMPT menjadwalkan Pengumuman Hasil SNMPTN akan diumumkan pada 23 Maret 2019. Dengan diperpanjangnya pendaftaran SNMPTN 2019 hingga 19 Februari mendatang, masih ada kesempatan bagi para calon mahasiswa untuk mendaftarkan diri.

Berikut cara mendaftar SNMPTN 2019

– Siswa pendaftar login menggunakan NISN dan password ke laman SNMPTN 2019 snmptn.ac.id untuk melakukan pendaftaran.

-Pastikan pendaftar mendaftar pada jam yang sudah ditentukan sesuai mekanisme NISN ganjil genap.

– Siswa pendaftar mengisi biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta mengunggah (upload) pasfoto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada).

– Siswa pendaftar harus membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku pada PTN pilihan.

– Siswa pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh dari laman snmptn.ac.id.

– Tahap terakhir siswa mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN.

Pengumuman dari hasil seleksi SNMPTN 2019 akan dilakukan pada 23 Maret 2019. Jadwal pelaksanaan proses verifikasi dokumen peserta dan/atau pendaftaran ulang di PTN dapat dilihat di laman masing-masing PTN.

KJRI Jeddah Perjuangkan Uang Rp 740 Juta Hak TKI Korban Pembunuhan

Jakarta – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah berhasil memperjuangkan uang diyat seorang pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) berinisial SMW yang menjadi korban pembunuhan di Abha, Arab Saudi. Kasus pembunuhan tersebut terjadi pada 2010 lalu.

KJRI mengatakan pihaknya berhasil memperoleh uang senilai 200 ribu rial atau sekitar Rp 740 juta. Uang itu didapat melalui bantuan pengacara dan tokoh masyarakat setempat.

Uang itu didapatkan setelah pihak ahli waris SMW menerbitkan surat pemaafan terhadap kedua terdakwa yakni majikan dan istrinya. Surat itu dikuasakan kepada seseorang dan telah disampaikan dalam persidangan di Abha.

“Dengan pernyataan pemaafan tersebut, maka hak khusus pihak ahli waris untuk menuntut qishas terhadap terdakwa menjadi gugur,” terang Safaat Ghofur, Pelaksana Fungsi Konsuler-1 sekaligus menjabat Koordinator Pelayanan dan Pelindungan (Yanlin) Warga KJRI Jeddah, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/2/2019).

Safaat menjelaskan hak yang masih diterima oleh ahli waris sesuai dengan putusan hukum pengadilan Arab Saudi adalah diyat syar’i senilai 55 ribu rial atau separuh dari nilai diyat untuk laki-laki sebesar 110 ribu rial. Selain itu, hak korban lainnya adalah sisa gaji yang belum terbayar selama 54 bulan atau senilai 32.400 rial.

Untuk meyikapi hal tersebut, Konjen RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, memerintahkan tim untuk mempelajari kembali kasus pembunuhan tersebut. Tim Pelindungan dan pengacara kemudian mendatangi majikan di Abha untuk melakukan negosiasi, dengan dibantu oleh tokoh terkemuka masyarakat setempat, yaitu Syeikh Sulthon Al Hadi, Kepala Polisi Agama di Abha.

Pada awalnya majikan hanya menanggupi untuk memberikan hak diyat, gaji dan santunan untuk korban sebesar 135 ribu rial. Namun tim pengacara kemudian bernegoisasi kembali dan akhirnya majikan sepakat untuk memenuhi hak korban senilai 200 ribu rial.

Sementara itu, berdasarkan keputusan Mahkamah Jazaiyyah yang telah diterima oleh Kantor Gubernur Asir, pengadilan segera melakukan penangkapan terhadap majikan dan isterinya untuk menjalani vonis tujuh tahun bagi majikan perempuan sebagai pelaku utama dan satu tahun penjara ditambah 100 (seratus) kali cambukan bagi majikan laki-laki.
(knv/knv)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Hobi Belanja Online? Lakukan Ini agar Tak Kecewa

Liputan6.com, Jakarta – Tak dimungkiri, belanja via online saat ini telah menjadi gaya hidup, utamannya masyarakat di perkotaan, seperti Jakarta. Selain lebih praktis, belanja online juga lebih hemat karena hemat tenaga dan waktu serta biaya, ditambah lagi dengan pilihan harga dan barang bervariatif.

Cukup bermodalkan handphone dengan layanan internet, Anda pun sudah bisa memesan berbagai macam produk, mulai dari pakaian, makanan, keperluan rumah tangga, hingga transportasi, dan masih banyak lagi.

Karena jumlahnya ratusan bahkan ribuan, sering kali kita kesulitan memilih barang yang berkualitas dan tak jarang justru kecewa lantaran barang yang diharapkan tidak sesuai ekspektasi.

Lalu, bagaimana agar hobi belanja ini tetap bisa dilakukan tapi terhindar dari rasa kecewa? Ikuti tips berikut ini, seperti dikutip dari Cermati.com.

1. Ingat, Tak Selamanya Tampilan yang Bagus Punya Kualitas Bagus Juga

Namanya juga online, maka produk yang dijual pun ditawarkan melalui bentuk foto yang diunggah dalam situs atau media sosial. Dengan teknik fotografi yang canggih, maka foto produk pun akan terlihat sangat menarik.

Untuk itu, jangan pernah hanya terkecoh ingin membeli produk karena gambarnya yang bagus. Anda tetap harus memerhatikan bahan atau material yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.

Dengan demikian, Anda tidak akan dikecewakan begitu barang diterima. Jangan pernah melewatkan membaca deskripsi produk dan tanya langsung pada penjual jika ada hal-hal yang ingin diketahui namun tidak tercantum pada deskripsi produk.


2 dari 4 halaman

2. Perhatikan Merek dan Harga Jual Barang yang Ditawarkan

Belanja via online terbilang cukup tricky mengingat merek yang tersedia cukup banyak dari yang belum memiliki merek terkenal hingga brand mahal. Jika Anda hendak membeli produk baru, pastikan Anda telah meakukan riset terhadap produk yang hendak dibeli.

Perhatikan harga jual produk dengan merek yang tertempel. Biasanya, produk yang branded, harga jualnya juga sesuai alias lebih mahal.

Jika ada produk yang dijual sangat murah namun memiliki merek terkenal, Anda perlu mewaspadainya. Sebab bisa jadi produk itu adalah palsu alias barang KW.

3. Baca Ulasan Produk yang Ada di Fitur E-Commerce

Biasanya, platform e-commerce dilengkapi dengan fitur review (ulasan) produk dari para pembelinya. Nah, Anda bisa memanfaatkan fitur ini untuk mengetahui kualitas barang yang ingin dibeli maupun pelayanan dari penjualnya, apakah respons dan pengirimannya cepat atau tidak.

Tentu saja, hal ini akan membantu dan membuat Anda terhindar dari belanja online yang mengecewakan. Karena biasanya pembeli akan dengan senang hati berbagi informasi dari produk yang telah mereka beli.

3 dari 4 halaman

4. Ketahui Ukuran yang Sesuai dengan Kondisi Badan

Nah, mengetahui ukuran badan sendiri penting diperhatikan dan berlaku bila Anda ingin membeli pakaian, sepatu, maupun aksesoris, dan lainnya. Dengan mengetahui ukuran diri sendiri, maka barang yang dibeli pun akan muat alias tidak kekecilan atau kebesaran.

Dan Anda pun tidak perlu repot-repot menukarkannya kembali. Terlebih lagi bila ternyata penjual tidak memberikan layanan penukaran produk. Bisa-bisa Anda malah merugi, bukan?

5. Pahami Bentuk Tubuh Anda

Memahami bentuk tubuh sendiri ini penting bila Anda ingin membeli pakaian dan semacamnya. Sebab, pakaian yang dikenakan para foto model itu belum tentu cocok bila Anda yang mengenakannya.

Ada banyak faktor yang membuat pakaian itu bisa cocok digunakan oleh pemakainya. Mulai dari bentuk tubuh, hingga tinggi badan.

Jangan sampai Anda sudah membeli baju yang kelihatannya bagus saat dipakai foto modelnya, ternyata tidak cocok atau malah kesempitan karena baju tersebut hanya muat dipakai orang dengan perawakan ramping.

4 dari 4 halaman

6. Pilih Ukuran Berdasarkan Tabel Ukuran

Jika Anda masih ragu untuk memilih ukuran pakaian, pastikan Anda telah memilih ukuran berdasarkan size chart. Di dalam size chart biasanya terdapat ukuran bahu, dada dan lingkar perut. Hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan ukuran pakaian yang hendak Anda pilih.

Jadilah Konsumen yang Cerdas saat Belanja Online

Itulah beberapa hal yang perlu Anda perhatikan saat ingin belanja online agar tidak kecewa. Jeli dan teliti terhadap produk yang akan dibeli akan membuat Anda puas dengan produk yang dibeli secara daring itu. Oleh karena itu, jadilah konsumen cerdas saat belanja online.

Top 3: Garuda Indonesia Turunkan Harga Tiket 20 Persen

Liputan6.com, Jakarta – Grup Garuda Indonesia melalui lini layanan full service Garuda Indonesia dan Low Cost Carrier (LCC) Citilink Indonesia serta grup Sriwijaya Air-NAM Air menurunkan  harga tiket pesawat di seluruh rute penerbangan sebesar 20 persen. Penurunan harga tiket tersebut berlaku mulai Kamis, 14 Februari 2019.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Ari Akshara mengatakan, ‎penurunan tarif tiket pesawat ini merupakan tindak lanjut dari inisiasi awal Indonesia  National Air Carrier Association (INACA) yang sebelumnya baru berlaku di beberapa rute penerbangan.

“Hal tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat dan sejumlah asosiasi industri nasional serta arahan Bapak Presiden RI mengenai penurunan tarif tiket penerbangan dalam mendukung upaya peningkatan sektor perekonomian nasional khususnya untuk menunjang pertumbuhan sektor pariwisata, UMKM, hingga industri nasional lainnya, mengingat layanan transportasi udara memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian,” ujar dia di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Selain itu, lanjut dia, penurunan tersebut sejalan dengan komitmen dan upaya peningkatan akses konektivitas udara bagi masyarakat.

‎”Garuda Indonesia Group memastikan komitmen penurunan harga tiket pesawat sejalan dengan dengan sinergi intensif yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara tetap terjaga” kata dia.

Informasi mengenai penurunan harga tiket pesawat menjadi salah satu artikel paling dicari pembaca. Lengkapnya, berikut 3 artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com:

1. Garuda Indonesia Pangkas Harga Tiket 20 Persen Mulai 14 Februari 2019

Manajemen Garuda Indonesia berharap penurunan tarif tiket penerbangan tersebut bisa memperluas akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara. Grup Garuda Indonesia dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dalam memberikan pelayanan berkualitas yang dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat.

“Penurunan harga tiket tersebut kami pastikan akan menjadi komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia Group dalam memberikan layanan penerbangan yang berkualitas dengan tarif tiket penerbangan yang kompetitif,” ujar Ari.

Selengkapnya baca di sini!

2 dari 3 halaman

2. Aturan Taksi Online Mulai Berlaku Juni 2019

Peraturan taksi online, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Angkutan Sewa khusus mulai berlaku pada Juni 2019. Hal itu enam bulan setelah peraturan tersebut terbit.

“Penerapan pada Juni, saat ini kita sedang sosialisasi, kemarin sudah di Solo,” ujar Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani dalam konferensi pers di Kemenhub, Jakarta, Rabu (13/2/2019), seperti dikutip dari laman Antara.

Ia menuturkan, saat ini masih dilakukan pengawasan untuk tarif. Pada tarif batas yakni Rp 3.500-Rp 6.500 per kilometer (km).

“Melihat kondisi saat ini pastinya kita melakukan survei dengan pihak ketiga dan saat ini kita sedang sosialisasi, untuk tarif pengawasan bagaimana kalau ada yang melanggar,” ujar dia.

Selengkapnya baca di sini!

3 dari 3 halaman

3. HEADLINE: Usulan Harga Avtur Turun, Mungkinkah?

Jumlah penumpang pesawat beberapa bandara di Tanah Air mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena harga tiket penerbangan yang cukup mahal.

Salah satu contohnya di Bandara Kualanamu International Airport (KNIA), Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jumlah penumpang di bandara tersebut mengalami penurunan hampir 20 persen.

Branch Communication and Legal Manajer Bandara Kualanamu, Wisnu Budi Setianto kepada Liputan6.com, pada Selasa 12 Februari 2019 mengatakan, akibat harga tiket pesawat domestik naik, Bandara Kualanamu mengalami penurunan 189.762 penumpang.

“Data yang kita terima sejak Januari 2019, penurunan sebesar 189.762 penumpang atau 19,9 persen,” kata Wisnu.

Selain penurunan jumlah penumpang, mahalnya harga tiket pesawat juga berdampak pada penurunan jumlah penerbangan, yaitu sekitar 1.734 penerbangan atau 23,6 persen.

“Sedangkan yang mengalami pembatalan di Bandara Kualanamu sebanyak 1.904 penerbangan,” katanya.

Peneliti Institute for Development Economy and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, salah satu penyebab mahalnya harga tiket pesawat adalah harga avtur yang mahal.

Dia menuturkan, harga avtur di Indonesia menjadi mahal karena infrastruktur penyaluran avtur yang tidak efisien.

“Akar masalahnya adalah infrastruktur penyaluran avtur masih tidak efisien sehingga harga avtur di Indonesia cenderung lebih mahal dari Singapura dan Malaysia. Itu yang membuat avtur kita enggak bersaing,” kata dia.

Selengkapnya baca di sini!