Banyuwangi Luncurkan Pasar Pelayanan Publik Pertama di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Beberapa waktu lalu, Kabupaten Banyuwangi telah meluncurkan Mal Pelayanan Publik. Dalam rangka memperluas jangkauan masyarakat, kini Banyuwangi juga menggandeng pasar tradisional dalam menghadirkan Pasar Pelayanan Publik di kompleks Pasar Tradisional Genteng Wetan. Pasar Pelayanan Publik merupakan unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional, sehingga warga bisa mengurus dokumen sembari berbelanja.

Peluncuran Pasar Pelayanan Publik tersebut diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pada Kamis (25/4/2019). Ia sangat mengapresiasi kehadiran pasar pelayanan yang menyatu dengan pasar tradisional ini.

“Ini adalah contoh inovasi yang memudahkan warga. Warga yang akan ke pasar bisa mengakses pengurusan dokumen dengan mudah sehingga bisa cepat selesai urusannya dan memang pelayanan publik itu salah satunya harus cepat,” ujar Tjahjo.

Dirinya pun berharap agar semua lini pemerintahan mulai berpikir tentang inovasi dalam melayani warga.

“Pemerintahan Pak Jokowi ini ingin agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Mulai desa hingga kepala dinas harus berani mengusulkan inovasi yang memudahkan warga. Lapor saja ke Pak Bupati kalau ada ide inovasi, enggak perlu takut,” ucap Tjahjo.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa Pasar Pelayanan Publik sama dengan Mal Pelayanan Publik.

“Banyuwangi adalah kabupaten terluas di Pulau Jawa. Jarak daerah di selatan ke pusat kota bisa dua jam. Setelah Mal Pelayanan Publik berdiri di pusat kota, kini kami bikin layanan terintegrasi serupa di kawasan selatan Banyuwangi. Ini bagian dari pemerataan kualitas pelayanan publik, sehingga warga yang jauh dari pusat kota merasakan layanan dalam standar yang sama dengan warga di kota,” kata dia.

Dalam tahap awal, terdapat 98 dokumen izin dalam otoritas pemerintah kabupaten yang bisa dilayani di Pasar Pelayanan Publik. Misalnya, administrasi kependudukan dan perizinan usaha.

“Jadi ini semacam Mal Pelayanan Publik tapi dalam unit kecil. Kalau di Mal Pelayanan Publik kan ada layanan dari BPOM, kepolisian, BPN, Kementerian Agama, PLN, BPJS, Ditjen Keimigrasian, dan sebagainya. Nanti secara bertahap, layanan dari instansi non-pemerintah kabupaten juga akan dibawa ke Pasar Pelayanan Publik,” ujar Abdullah.

Ia mengatakan, Pasar Pelayanan Publik yang langsung menyatu dengan pasar tradisional bertujuan untuk memudahkan warga dalam mengurus dokumen atau perizinan.

“Pasar tradisional adalah tempat berkumpulnya orang. Jadi nanti warga yang berbelanja ke pasar, bisa langsung mengurus surat-surat yang dibutuhkan. Mereka tidak harus lagi datang ke kantor kecamatan. Sekali jalan langsung dapat dua urusan, bisa belanja sekaligus urus dokumen,” ucap Abdullah.

Meski baru beroperasi hari ini, sudah ada sejumlah warga yang mulai memanfaatkan layanan ini. Salah satunya adalah Rizky Aldi Setiawan. Pemuda dari Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng ini sedang mengurus dokumen administrasi kependudukan.

“Tempatnya nyaman, antrenya enak. Tidak lama, hanya 10 menit, urusan saya sudah diselesaikan,” kata Rizky.

(*)

Menag Siapkan Pelayanan untuk Tambahan 10 Ribu Kuota Haji

Jakarta – Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan tambahan 10 ribu kuota haji untuk Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin siap total melakukan persiapan menyambut penambahan kuota tersebut.

“Dalam ratas saya menyampaikan bahwa pada dasarnya kami di Kemenag akan all out merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas, pelayanan dan segala sesuatunya untuk tambahan 10 ribu jamaah kita,” kata Lukman usai rapat terbatas dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Kuota ini disampaikan saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Arab Saudi. Lukman mengatakan, dengan penambahan kuota ini maka akan berdampak pada penambahan anggaran haji. Tak hanya itu, jumlah petugas haji juga akan bertambah.

“Tidak hanya untuk jamaah itu sendiri, tapi juga penambaham petugas. Karena itu adanya penambahan jamaah kloternya akan bertambah dan tentu petugas-petugas kloter itupun juga akan bertambah. Jadi ini yang nanti sebagian akan didapatkan dari BPKH, sebagian juga dari evisiensi yang dilakukan Kemenag. Dan terakhir dari APBN kita khususnya untuk membiayai petugas-petugas kita,” jelas Lukman.

Dikatakan Lukman, penambahan anggaran tersebut saat ini sedang dikaji besarannya. Sebagian dananya ditalangi oleh BPKH dan sebagian lagi dari Kementerian Agama.

“Dan sisanya nanti sumbernya dari APBN yang nilai pastinya akan kita rapatkan bersama komisi 8 DPR RI. Mudah-mudahan Selasa minggu depan jadi konkretnya angka-angka yang muncul, baru saatnya ketika rapat kerja bersama,” kata Lukman.

Saksikan juga video ‘Sudah Tambah 10 Ribu, Jokowi Incar 250 Ribu Kuota Haji’:

[Gambas:Video 20detik]

(fay/fay)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

JK Harap Makassar Jadi Pusat Pelayanan Kesehatan di Indonesia Timur

Makassar – Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Makassar menjadi pusat rujukan kesehatan di kawasan timur Indonesia. Hal ini disampaikan JK saat meresmikan Rumah Sakit Ibnu Sina, Makassar.

“Khususnya di Makassar, kita tahu semua, apalagi satu keunggulan di Makassar, kesehatan terbaik di Indonesia timur, pusat pelayanan rujukan, karena kita semua mempunyai rujukan di Jakarta dan luar negeri,” kata Wapres JK di RS Ibnu Sina, Jalan Urip Sumoharjo, Sabtu (30/3/2019).

JK menjelaskan pusat rujukan kesehatan selama ini ada di Jakarta dan luar negeri. Namun Makassar juga diharapkan mampu menjadi rujukan kesehatan di kawasan timur Indonesia

“Kalau mampu, seperti Singapura dan Malaysia, dan Indonesia timur ini di Makassar,” jelasnya.

Namun JK kembali mengingatkan pentingnya pelayanan kesehatan terbaik di rumah sakit, yakni didukung oleh dokter, teknologi, dan pelayanan kesehatan.

“Dan semua bisa dijalankan itu asalkan dijalankan tiga itu, dokter dengan kemampuannya, teknologi tersedia, dan tentu hospitality,” paparnya.

Wapres Jusuf Kalla sendiri datang ke Makassar untuk meresmikan RS Ibnu Sina. JK datang didampingi istrinya Mufidah Kalla dan Menteri PAN-RB Syafruddin.
(rvk/rvk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Melihat Kesiapan Pelayanan KAI Hadapi Arus Mudik Lebaran 2019

Liputan6.com, Cirebon – Penjualan tiket kereta api untuk mudik lebaran meningkat. Hingga saat ini tercatat penjualan tiket kereta api untuk mudik lebaran 2019 mencapai 40 persen secara nasional.

Dirut PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, tren penjualan tiket mudik lebaran kereta api terus meningkat. Edi mengatakan, penjualan terus berjalan hingga memasuki H-7 Lebaran.

“Peminat banyak dan terus bergerak diprediksi akan penuh pada H-7 Lebaran dan semua insan kereta api akan piket dari H-10,” kata dia di tengah peresmian Klinik Mediska di Stasiun Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (27/3/2019).

Seiring dengan dibukanya penjualan tiket kereta mudik lebaran, PT KAI masih intensif berkoordinasi. Edi menyebutkan, PT KAI masih menghitung jumlah kereta api tambahan yang akan beroperasi pada arus mudik lebaran 2019 ini.

Edi juga menyebutkan, pada musim arus mudik lebaran 2019 ini peningkatan penumpang masih seperti tahun sebelumnya yakni 5 persen.

“Pasti naik karena kereta api tambahan tahun lalu menjadi reguler dan kenaikan kereta api masih konsisten tergantung armadanya,” ujar dia.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, KAI juga memaksimalkan fasilitas dan layanan kesehatan. Hingga saat ini, PT KAI sudah memiliki 55 Klinik Mediska yang ada di setiap Daops.

Dari 55 Mediska tersebut, dua di antaranya di Stasiun Cirebon dan Jatibarang Indramayu. Edi mengatakan, Mediska tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai PT KAI.

“Masyarakat bisa juga memanfaatkan klinik, bahkan kedepan kami akan beroperasi 24 jam jika dibutuhkan dan ada anggaran kami bangun rumah sakit,” kata Edi.

Sandiaga Uno: Pelayanan Kesehatan Bisa Turun karena 3 Faktor

Liputan6.com, Jakarta Pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno dalam Debat Cawapres malam ini, Minggu, 17 Maret 2019. Masyarakat perlu akses pelayanan kesehatan yang mudah dan lancar.

Dalam Debat Cawapres 2019, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno menyampaikan, ada beberapa faktor yang tidak boleh terjadi agar pelayanan kesehatan tidak turun.

“Karena adanya faktor tenaga kesehatan dibatasi dan tidak dibayar. Jangan sampai pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan dan akses obat menurun (sulit diakses masyarakat),” lanjut Sandiaga di Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Ia menambahkan, jangan pula honor bagi tenaga kesehatan tidak dibayar tepat waktu. Oleh karena itu, perlu pembenahan layanan tingkatan kesehatan dan tenaga medis. Layanan kesehatan juga lebih baik.

Saat menutup Debat Cawapres, Sandiaga Uno kembali menegaskan, jika ia dan Prabowo Subianto terpilih, maka akan memastikan tenaga medis mendapatkan honor tepat waktu dan obat-obatan tersedia.

Simak video menarik berikut ini:

Demi meningkatkan tenaga kerja Indonesia, Sandiaga Uno akan luncurkan Rumah Siap Kerja untuk anak muda.

Bantah Tudingan Minim Program, Ini Strategi Ekonomi Jokowi-Ma’ruf

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menjelaskan bahwa akan ada enam program aksi besar yang akan dilakukan capres petahana Joko Widodo apabila terpilih kembali menjadi presiden.

Hal ini merespon keluhan para pengusaha yang menyampaikan bahwa kampanye tahun ini hanya terlihat saling tuding dan kurang memperlihatkan program yang dibawakan kedua pasangan calon (paslon).

Sebelumnya, taipan Sofjan Wanandi mengeluhkan iklim politik Indonesia di tengah gelaran Pemilu 2019. Dia menilai para paslon hanya saling tuding dan minim menjelaskan apa program yang ingin diperkenalkan ke publik.

“Saya kemarin bertemu dengan banyak pengusaha, itu semua mempersoalkan kok kita kampanye kali ini tidak bicara program banyak ya? Cuma saling menghujat satu sama lain, ini gimana kita, ini mana yang harus kita pegang, nah ini yang menimbulkan was-was terhadap para pengusaha maka wait and see itu terjadi,” ungkap Sofjan pada saat menghadiri CNBC Economic Outlook 2019, Kamis (28/2/2019).
Berikut ini daftar program-program aksi besar yang disampaikan oleh Juru bicara TKN, TB Ace Hasan Syadzily kepada detikFinance, Jumat (1/3/2019).

1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa perlu diwujudkan dalam sistem ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila.
– Menyelesaikan penyusunan peraturan dan perundangan
tentang Sistem Perekonomian Nasional yang berlandaskan
ideologi Pancasila.
– Mewujudkan pelaksanaan Sistem Perekonomian Nasional
yang berlandaskan ideologi Pancasila.
– Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.
Percepatan pembangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir telah memberikan manfaat pada kelancaran konektivitas dan penurunan biaya logistik. Tahapan berikutnya adalah meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pada penciptaan nilai tambah ekonomi melalui langkah-langkah:
– Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan Swasta, BUMN, maupun BUMD.
– Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.
– Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengembangan UMKM.
– Memperluas akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi 5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.
– Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/ tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah.
– Mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital.
– Mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi antar- permukiman, desa, kota, dan provinsi, dengan kerja sama antara pemerintah dan badan-badan usaha.

3. Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
Agar perekonomian Indonesia memiliki daya saing, maka revitalisasi industri merupakan keniscayaan. Untuk itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan:
– Menguatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.
– Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
– Menciptakan keterkaitan industri, baik ke depan maupun ke belakang melalui sinergi seluruh pelaku ekonomi nasional.
– Meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri.
– Mengembangkan sentra-sentra inovasi serta peningkatan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi serta revitalisasi science-technopark untuk keperluan masyarakat serta pengembangan teknologi yang diperlukan di era revolusi industri 4.0.
– Revitalisasi industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan, hortikultura, hingga perkebunan.
– Meneruskan program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.
– Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber- sumber energi terbarukan.
– Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital.
– Mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya.

4. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru.
Selain ekonomi berbasis sumber daya alam, kita juga memiliki beberapa potensi ekonomi baru yang perlu dikembangkan secara merata. Potensi ekonomi baru itu berbasis kekayaan alam dan juga modal sosial budaya yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Langkah- langkah yang bisa dilakukan:
– Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya. Fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru (“Bali Baru”).
– Mempercepat pengembangan ekonomi dan industri kreatif dengan terobosan strategi kebijakan dan insentif melalui Badan Ekonomi Kreatif.
– Mengembangkan industri jasa keuangan berbasis syariah.
– Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

5. Mempertajam reformasi struktural dan fiskal.
Reformasi struktural dan reformasi fiskal adalah kunci peningkatan daya saing perekonomian nasional. Arahnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan berusaha, dan menciptakan level of playing field yang berkeadilan. Langkah yang akan dilakukan:
– Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.
– Melanjutkan reformasi kebijakan fiskal untuk menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, serta mendukung peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat kesenjangan, dan peningkatan produktivitas rakyat.
– Melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing.
– Optimalisasi PNBP dengan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
– Memperkuat sinergi tiga pilar (kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil) guna memperbaiki ketersediaan sumber pembiayaan, menurunkan tingkat bunga, sekaligus mendorong produksi nasional.
– Meningkatkan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri sehingga bisa dimanfaatkan untuk ekonomi nasional.

6. Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan.
Sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk itu, upaya perlindungan dan penguatan dilakukan dengan:
– Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
– Meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.
– Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan peningkatan keterampilan.
– Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal.
– Mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi. (dna/dna)

Menaker Yakin Program Desmigratif Bisa Tekan Pengiriman TKI Ilegal

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menyatakan, Program Desa Migrasi Produktif (Desmigratif) yang dicanangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bisa menekan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang kerap dilakukan calo.

Lewat program ini, calon TKI bisa mendapat informasi lengkap seputar pasar kerja dan tata cara bekerja di luar negeri.

“Bahkan kalau mau misalnya berangkatnya lewat PT, mau nanya PT yang sudah dicabut mana saja, kadangkala orang enggak tahu kan. Itu kalau di layanan migrasi bisa diakses informasi itu,” jelas dia di Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Namun dia mengakui jika upaya tersebut masih butuh usaha yang lebih keras. “Karena ini memang lebih jangka panjang dalam rangka membantu pengelolaan remitansi para TKI,” jelas dia.

Kendati demikian, Hanif menilai, pelaksanaan Program Desmigratif sejauh ini telah berjalan dengan baik, sehingga bisa menangani oknum calo di lapangan.

Alhamdulillah selama ini sudah ada relatif berjalan baik. Dalam program desmigratif itu kan warga desa jadi punya tempat untuk crosscheck Informasi. Karena di situ disiapkan ada informasi pasar kerja, juga kalau mekanisme bekerja ke luar negeri itu seperti apa, syarat-syaratnya bagaimana, dan seterusnya,” tuturnya.

Selain itu, ia melanjutkan, program ini juga mampu menopangi keberlanjutan hidup keluarga TKI yang ditinggal di kampung halamannya.

“Misal yang tinggal pasangannya. Kalau istrinya pergi berarti yang lakinya di rumah, itu kita kasih pelatihan kewirausahaan, kita kasih bantuan sarana dan prasarana usaha sampai mereka menciptakan usaha produktif,” paparnya.

“Kemudian untuk community parenting, anak-anaknya kita urus, kita ada rumah edukatif. Sejumlah BUMN men-support kita, dan anak-anak bisa menghabiskan waktu untuk kepentingan yang positif,” dia menambahkan.

2 dari 2 halaman

Kemnaker Ingin Pemda Ikut Danai Program Desa Migran Kreatif

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen mengoptimalkan program Desa Migran Produktif alias Desmigratif agar lebih maksimal. Program ini dinilai dapat membangkitkan pembangunan ekonomi di desa.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, Kemnakar menargetkan 150 desa masuk program desmigratif pada 2019 ini.

“Masih jalan, Desmigratif untuk tahun ini sekitar 150 desa yang kita jalankan dengan program desmigratif itu di 10 provinsi, sekitar 60 kabupaten,” kata dia di Kemnaker, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Hanif mengakui bahwa meskipun terjadi kenaikan jumlah desa sasaran program dibandingkan tahun sebelumnya, namun itu tidak tinggi. Pada 2018, program ini menyasar 130 desa.

“Naik. Cuma kenaikannya tidak melonjak begitu, karena anggaran kita untuk itu relatif terbatas,” ungkap Hanif.

Karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk turut ambil bagian dalam pendanaan program ini.

“Kita bikin role model-nya, jadi ada modeling dari Kementerian untuk pelayanan dan perlindungan TKI dari desa. Kemudian nanti kita berharap pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota juga bisa mereplikasi itu di desa-desa yang kebetulan belum,” jelas dia.

“Karena kalau kami kan desanya tiap tahun paling satu kabupaten atau satu provinsi kita kasih dua desa sebagai model. Kalau provinsinya bisa lebih kenceng, kabupatennya lebih kencang, saya kira akan makin banyak desa-desa yang terjangkau oleh program desa desmigratif,” Dia menandaskan.


Reporter: Wifridus Setu Umbu

Sumber: Merdeka.com

Dapat Mosi Tidak Percaya, Kepala LIPI: Tunggu Tim Penyelaras

Jakarta – Profesor riset dan peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua LIPI Laksana Tri Handoko. Handoko menilai tak semestinya ada gerakan tersebut.

“Dalam konteks di atas, gerakan dan manuver dari sebagian kecil peneliti senior dan pensiunan peneliti LIPI tidak sepatutnya dilakukan,” ucap Handoko lewat pesan singkat, Kamis (28/2/2019).

Dia menegaskan LIPI merupakan lembaga akademis yang menjunjung tinggi kebebasan akademis berdasarkan etika ilmiah. Namun di sisi lain, LIPI juga lembaga eksekutif pemerintahan yang mengacu pada regulasi dan etika ASN bagi civitas di dalamnya.


Menurut Handoko, sebaiknya seluruh pihak menunggu hasil kerja Tim Penyelaras yang sudah dibentuk KemenPAN-RB dan Kemenristekdikti. Dia mengatakan bila ada bagian dari eksekusi yang perlu diperbaiki semestinya segera dicari solusinya.

Salah satu alasan dilayangkannya mosi tidak percaya yakni Handoko dinilai mengingkari kesepakatan untuk menghentikan sementara reorganisasi di LIPI. Handoko mengatakan reorganisasi sebagai produk hukum yang telah melalui proses panjang sehingga tak bisa dianulir dengan mudahnya.

Handoko juga mengatakan reorganisasi dilakukan untuk perbaikan di tubuh LIPI. Dia tidak sepakat bila reorganisasi membuat kinerja LIPI menurun.

“Reorganisasi ditujukan untuk meningkatkan tata kelola, produktifitas dan kinerja LIPI di bidang litbang. Selain untuk menyesuaikan tata kelola sesuai dengan regulasi terkini. Dengan proses reorganisasi yang baru berjalan beberapa minggu bagaimana mungkin membuat layanan dan reputasi LIPI merosot,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, profesor riset dan peneliti utama LIPI melayangkan mosi tidak percaya terhadap Handoko. Mereka menilai Handoko mengingkari kesepakatan tentang pengkajian ulang kebijakan reorganisasi.

“Kepala LIPI ternyata tidak menepati janji untuk menghentikan reorganisasi dan redistribusi sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil oleh kedua belah pihak dan imbauan tersebut,” kata perwakilan profesor dan peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo, di gedung Widya Graha lantai 7, LIPI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Hermawan mengatakan ada sembilan alasan lain yang melatarbelakangi munculnya mosi tidak percaya tersebut. Profesor dan peneliti menilai saat ini sistem dan tata kelola internal LIPI telah rusak, pelayanan publik LIPI juga merosot, dan reputasi LIPI sebagai pemegang otoritas keilmuan hancur.

Atas berbagai alasan tersebut, para profesor dan peneliti LIPI menyatakan tak percaya pada kepemimpinan Handoko. Karena itu, mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Handoko.

Diberitakan sebelumnya, Handoko memang menandatangani kesepakatan bersama profesor dan peneliti tentang pengkajian ulang kebijakan reorganisasi LIPI. Dalam kesepakatan itu, terdapat 5 poin tuntutan para profesor dan peneliti utama LIPI.

Handoko bersedia menandatangani dengan catatan poin 1 dan poin 5 dalam kesepakatan itu dikaji lebih dulu. Berikut ini 5 tuntutan para peneliti yang ditandatangani Handoko pada 8 Februari 2019 ini:

1. Menghentikan sementara (moratorium) kebijakan reorganisasi LIPI
2. Membentuk Tim Evaluasi Reorganisasi LIPI yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing kedeputian
3. Mengkaji ulang kebijakan reorganisasi LIPI dengan melibatkan seluruh civitas LIPI secara inklusif, partisipatif, dan humanis
4. Merumuskan visi, rencana strategis, dan peta jalan (road map) LIPI dengan tahapan yang terukur dan jelas
5. Selama proses pengkajian ulang berlangsung, maka tata kelola LIPI dikembalikan pada struktur sesuai dengan Perka LIPI No 1/2014.

Seusai pertemuan, Handoko menjelaskan alasannya yang sempat tidak mau menandatangani 5 tuntutan dari peneliti LIPI tersebut karena poin 1 dan 5 berbenturan dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2018.

“Jadi memang kalau reorganisasi itu sebenarnya bukan hanya saya prosesnya. Jadi yang jelas proses itu melibatkan banyak pihak khususnya KemenPAN-RB. Kedua, memang kita ada proses pemindahan pusat yang standardisasi nasional. Itu kalau kita pakai kan itu gugur padahal sesuai perpres itu harus sudah dipindah, jadi tak mungkin, kasihan juga yang sudah ke sana, itu amanah Perpres Nomor 4 Tahun 2018,” paparnya.
(jbr/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kini Pelunasan Biaya Haji Bisa Lewat ATM dan Diwakili Keluarga

Jakarta – Jemaah haji 2019 kini sudah bisa melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) lewat ATM. Setoran BPIH non-teller ini diharap memberi manfaat bagi jemaah.

“Inovasi pelunasan BPIH non teller (ATM, internet banking, mobile banking) sangat membantu jemaah yang mengalami kesulitan dalam proses pembayaran misalkan terkendala waktu maupun jarak,” tutur Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis, seperti dikutip dari laman Kementerian Agama, Kamis (28/2/2019).

Yanis menyampaikan hal itu dalam Rapat Teknis Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler di Hotel Aston Bogor, Rabu (27/2). Rapat itu diikuti seluruh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).
Yanis menambahkan, pelunasan BPIH tidak harus dilakukan jemaah yang bersangkutan. Pihak keluarga dapat membantu pelunasan BPIH melalui rekeningnya.

“Pola pembayaran non-teller memungkinkan bagi anak yang akan membayarkan pelunasan BPIH orang tuanya dari tempat yang berbeda,” kata Yanis.

Kepada para Kepala Bidang PHU, Yanis juga meminta untuk disiapkan berbagai hal menyangkut pelunasan BPIH. Dia menyebutkan bahwa penetapan jemaah haji berhak lunas BPIH tahun ini sudah diumumkan sejak 25 Februari 2019.

Namun khusus bagi provinsi yang membagi kuotanya menjadi kuota kabupaten/kota, Yanis mengingatkan bahwa jemaah berhak lunas BPIH belum dilakukan penetapan karena menunggu Keputusan Gubernur. Dia meminta para Kepala Bagian PHU dari provinsi yang belum selesai proses pembagian kuota kabupaten/kota segera menetapkan.

“Diharapkan dalam waktu dekat sudah selesai prosesnya,” kata Yanis.

Yanis juga menyampaikan, bagi jemaah yang pernah haji akan dikenakan biaya visa progresif oleh pihak Arab Saudi. Besarnya biaya visa progresif sebesar 2.000 riyal yang akan dibayarkan jemaah bersamaan dengan pelunasan BPIH.

Kebijakan Arab Saudi lainnya berupa rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa, mantan Kepala Kanwil Kemenag Gorontalo ini meminta agar dipersiapkan dengan baik oleh Bidang PHU.

“Arab Saudi berjanji akan menambah jumlah kantor VSF Tasheel di berbagai wilayah,” pungkasnya.
(jbr/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kekhawatiran Keluarga Pasien di Tengah Gelap Gulita RSSA Malang

Liputan6.com, Malang – Sebagian ruang layanan di RS Saiful Anwar atau RSSA Malang, Jawa Timur, gelap gulita hingga tengah malam, Rabu, 27 Februari 2019. Keluarga maupun pembesuk pasien pun juga tak bisa leluasa keluar masuk pasca peristiwa kebakaran panel listrik.

Genset sewaan RSSA Malang baru beroperasi sekitar pukul 20.00 WIB. Menerangi ruang Instalasi Gawat Darurat, Paviliun, Unit Gawat Darurat, dan sebagian Instalasi Rawat Inap. Sedangkan, Instalasi Rawat Jalan dengan fasilitas klinik dan laboratorium belum teraliri listrik.

Petugas keamanan rumah sakit berjaga ketat di depan pintu masuk. Keluarga maupun pembesuk pasien tak boleh masuk melalui Instalasi Rawat Jalan, akses utama di rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur itu, tetapi tetap diperkenankan keluar melalui pintu ini.

Petugas pun menutup akses di ruang layanan itu dengan cara menggembok pintu utama itu sejak pukul 22.00 WIB. Keluarga pasien harus memutar sedikit lebih jauh melalui ruang layanan IGD dan UGD jika ingin keluar.

“Bapak saya dirawat di ruang 2. Kalau listrik padam sampai pagi ya khawatir, kan harus ganti infus. Kalau gelap kita bisa tak tahu infus habis,” ujar Andi, salah seorang keluarga pasien di RSSA Malang, Rabu, 27 Februari 2019.

Hal serupa dikatakan Ahmad, keluarga pasien lainnya. Menurutnya, sangat ironis jika rumah sakit tak teraliri listrik selama beberapa jam. Ini menunjukkan ketidaksiapan manajemen rumah sakit mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bisa kapan pun terjadi.

“Ini kan rumah sakit besar milik pemerintah, kok bisa tak ada genset cadangan dan harus menyewa. Apa harus menunggu sehari lebih listrik kembali nyala,” keluh Ahmad.

Sebelumnya, panel listrik berkapasitas 2,5 megawatt milik RSSA Malang meledak sekitar pukul 13.00 siang. Warga sekitar mendengar 4 kali bunyi ledakan disusul asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Dugaan awal, overheat atau panas berlebih pada kabel panel.

2 dari 2 halaman

Belum Normal

Direktur RSSA Malang, Restu Kurnia Cahyani mengakui jika sebagian ruang layanan belum bisa berfungsi lantaran aliran listrik belum normal sepenuhnya usai peristiwa kebakaran itu. Ruang administrasi dan Instalasi Rawat Jalan terpaksa masih padam.

“Genset sewaan sudah dipasang dan sementara ini ruang pelayanan diprioritaskan teraliri listrik lebih dulu,” ujar Restu.

Di ruang layanan IGD dan unit perawatan khusus sendiri ada seratusan lebih pasien. Karena dinilai ruangan sudah penuh, sementara ini belum bisa menerima pasien baru. Restu menampik kabar yang menyebut rumah sakit tak melayani pasien.

“Fokus kami menangani pasien yang sudah ada lebih dulu, karena kondisi saat ini juga sudah penuh,” dia menuturkan.

Pelayanan kepada pasien usai kebakaran panel listrik itu mengandalkan baterai untuk alat medis yang mampu bertahan 5-6 jam. Alat medis yang menggunakan tenaga cadangan dari baterai itu meliputi ventilator, alat cuci darah dan monitor.

“Kalau penyebab utama kebakaran kami menunggu hasil investigasi. Dugaan awal ya ada overheat pada kabel panel,” ujar Restu.


Simak video pilihan berikut ini: