Dewas BPJS TK Sudah Tahu Hubungan Khusus SAB dan RA

Jakarta – Kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan mantan anggota Dewan BPJS Ketenagakerjaan (TK) Syafri Adnan Baharuddin (SAB) disesalkan oleh Dewas BPJS TK sendiri. Meski tak mengiyakan ada pemerkosaan, Dewas tahu bahwa SAB dan pelapor dengan inisial RA memiliki hubungan khusus.

Kasus ini pertama kali mencuat saat RA menggelar konferensi pers pada Desember 2018. Belakangan rupanya Dewas BPJS TK telah mengetahui dan mendapatkan konfirmasi mengenai hubungan khusus antara SAB dan RA sejak pengaduan pertama kali yakni pada 28 November 2018.

“Pas saya di rumah, saya mendapatkan WA dari SAB. WA itu menyatakan… SAB bahwa menyatakan langsung merujuk pada postingan-postingan tersebut, SAB mengakui terjebak dalam hubungan khusus,” kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono dalam jumpa pers, Jumat (11/1/2019).

Sebelum mendapat WhatsApp dari SAB, Guntur menyatakan didatangi RA dan mengadukan adanya kekerasan yang diterimanya dari SAB pada 28 November 2018.

“Pada saat kejadian tanggal 28 November, dia ke saya, dan saya akan rapat dengan waktu yang sangat singkat, dengan menangis menyatakan dirinya dimarahi dengan keras oleh SAB sampai mau dilempar gelas dan sebagainya,” tutur Guntur.

Guntur menyatakan dalam rapat Dewan Pengawas, SAB kembali mengakui ada hubungan khusus dengan RA. Bahkan SAB juga menyampaikan permintaan maafnya kepada para Dewas.

“Kemudian kita rapat Dewas lagi tanggal 30, SAB sudah datang (dari Singapura), pada saat itu kita klarifikasi ke SAB, ada kejadian demikian, dan memang diakui seperti dalam WA ada hubungan khusus dan minta maaf kepada kami-kami semua. Sudah, seperti ini saya pikir memang betul-betul terjadi,” tutur Guntur.

Pihak RA Bantah Soal SAB ‘Terjebak’

Ketua Kelompok Pembela Korban Kejahatan Seks (KPKS) Ade Armando heran dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa SAB yang disebut mengaku terjebak hubungan khusus dengan asisten pribadinya, RA. Ade menyebut pernyataan itu tak masuk akal.

“Coba saja kita baca chat-chat WA SAB ke RA, sangat jelas di sana bahwa SAB bukanlah pihak yang terjebak melainkan terus berusaha mendesak RA untuk membangun hubungan khusus,” kata Ade, Jumat (11/1).

Dalam jumpa pers 28 Desember 2018, RA sempat menyampaikan bahwa Dewas BPJS TK malah membela SAB ketika dia melaporkan apa yang terjadi.

“Ternyata Dewan Pengawas justru membela perilaku bejat itu. Hasil rapat Dewan Pengawas pada 4 Desember justru memutuskan untuk mengeluarkan perjanjian bersama yang isinya mem-PHK saya sejak akhir Desember 2018. Saya menolak menandatangani itu,” tutur RA, Jumat (28/12/2018).

Kasus dugaan pemerkosaan oleh SAB ini bergulir di kepolisian atas laporan RA. Sebaliknya, SAB juga telah melaporkan balik RA karena dianggap telah mencemarkan nama baik.

Syafri Membantah Memperkosa

Syafri telah menyampaikan bantahannya melakukan pemerkosaan. Bahkan Syafri telah melaporkan balik stafnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak benar adanya dan bahkan merupakan fitnah yang keji,” kata Syafri di kesempatan yang sama.

Syafri juga menyatakan sendiri mengundurkan diri agar bisa fokus ke penanganan masalah yang dialaminya.

“Agar saya dapat fokus dalam rangka menegakkan keadilan melalui jalur hukum. Saat ini juga surat kepada Presiden RI sedang diupayakan sampai. Kepada Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Tenaga Kerja, kepada Ketua Dewan Jaminan Nasional, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, kepada Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” kata SAB, Minggu (30/12).
(rna/fjp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Bogor Hentikan Laporan soal Kasus Pose Dua Jari Anies

JakartaBawaslu Bogor menghentikan laporan kasus pose dua jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penanganan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya,” ujar Ketua Bawaslu Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi, Jumat (11/1/2019).

Irvan mengatakan Anies dianggap tidak terbukti melanggar Undang-undang 7 Tahun 2017 pasal 282 tentang Pemilu. Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan Anies menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

“Ya pertimbangannya kan unsur pasalnya yang disangkakan 282 jo 547. Pasal 282 itu kan pejabat negara dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon tertentu selama masa kampanye,” ujar Irvan.

“Berdasarkan hasil klarifikasi, baik keterangan pelapor maupun terlapor dan saksi-saksi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terlapor ini telah membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan, jadi unsurnya tidak memenuhi,” sambugnya.

Selain itu, Irvan juga mengatakan Anies telah memberikan surat pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menghadiri acara tersebut. Iravan juga menyatakan acara yang dihadiri Anies bukan sebuah kampanye.

“Berdasarkan keterangan Pak Anies itu bahwa sudah menyampaikan pemberitahuan akan menghadiri acar tersebut ke Kemendagri. Untuk cuti itu kan ketika menghadiri kampanye, nah sementara kegiatan itu adalah rapat internal partai Gerindra yang rutin dilakukan setiap tahun jadi bukan menghadiri kampanye,” tuturnya.

Sebelumnya, Anies dilaporkan kepada Bawaslu oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). GNR menilai gestur dua jari itu merupakan simbol kampanye karena dilakukan dalam acara Konferensi Nasional Gerindra.

Anies dilaporkan karena berpose salam dua jari saat mendapat kesempatan berdiri di podium Konferensi Nasional Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).
(dwia/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ketua KPK Cerita Istri Bupati Laporkan Suami: Foto Uang Banyak di Kamar

Jakarta – Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkap ‘rahasia’ operasi tangkap tangan (OTT). Agus menyebut seringkali OTT berawal dari laporan yang dilakukan oleh ‘orang dalam’ dari terduga pelaku korupsi.

“‘Orang dalem‘ itu kalau lapor punya data. Kenapa cepet (kena OTT), itu karena punya data,” ucap Agus saat menjadi pembicara di Graha Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).

Bahkan, menurut Agus, ‘orang dalam’ bisa saja masih memiliki hubungan keluarga. Dia bercerita tentang seorang istri dari seorang bupati yang melaporkan dugaan korupsi suaminya itu ke KPK.

“Yang paling ekstrem di Jawa Timur. Itu salah satu bupati itu, yang lapor (ke KPK) istrinya. Lapornya dengan foto uang banyak di kamar suaminya. Ini kasus apa, uang apa, kita nggak tahu,” ucap Agus.

Namun KPK tetap menyelidiki laporan dari istri bupati itu. Hasilnya, bupati itu ternyata melakukan korupsi.

“Saya tidak tahu istrinya sakit hati karena apa itu. Saya tidak tahu. Jadi itu tiba-tiba, membuat kita agak bingung juga,” ucap Agus.

Untuk itulah, Agus mendorong publik tidak takut melaporkan tindakan korupsi. Identitas pelapor pun dijamin KPK akan dilindungi bahkan diberi hadiah.

“KPK sudah memberikan hadiah dua kali. Bapak-ibu tidak tahu karena kita memang tidak menyiarkan. Hanya sayang peraturan yang baru hadiahnya lebih rendah daripada yang lalu. Padahal ingin saya itu lebih tinggi,” ujar Agus.
(dhn/dhn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

ACTA Polisikan Grace Natalie dan 3 Kader PSI Terkait ‘Kebohongan Award’

Jakarta – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Ketum PSI Grace Natalie dan tiga kader PSI lain ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut terkait ‘Kebohongan Award’ yang dibuat PSI.

Pelapor atas nama Hendarsam Marantoko yang juga Wakil Ketua ACTA mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019) malam ini.

Selain Grace Natalie, Hendarsam juga melaporkan Raja Juli Antoni, Tsamara Amany, dan Dara Adinda Kesuma Nasution. Laporan polisi tercatat dengan nomor laporan LP/B/0023/I/2019/Bareskrim tertanggal 6 Januari 2019.
“Kami selaku kader dari Pak Prabowo merasa ini suatu bentuk pelecehan kepada Pak Prabowo. Artinya suatu perbuatan diungkap secara satir, menyindir melecehkan seperti ini tidak sesuai dengan apa namanya tuh adat dan kebiasaan kultur politik kita,” tutur Hendarsam di Bareskrim Polri.

Hendarsam menjelaskan, dia membawa sejumlah bukti saat melakukan pelaporan. Termasuk di antaranya softcopy pemberitaan media-media dalam bentuk flashdisk.

“Mungkin nanti kita lagi mau cek kalau memang bentuk fisik piagam penghargaan dengan KTP dengan piala itu ada ya mungkin akan kita serahkan nanti,” tutur Hendarsam.

ACTA Polisikan Grace Natalie dan 3 Kader PSI Terkait 'Kebohongan Award'Foto: Farih Maulana Sidik/detikcom

Hendarsam berharap kasus ini bisa jadi pelajaran untuk PSI. Dia juga berharap PSI menggunakan cara lebih beradab dalam mengemukakan pendapat.

“Ini pembelajaran buat semuanya. Kalau PSI mengatakan ini pembelajaran buat masyarakat, kami juga ingin mengatakan ini pembelajaran bagi PSI bahwa ada cara-cara yang lebih beradab untuk mengemukakan pendapat untuk melakukan kontra alibi terkait hal tersebut,” jelas Hendarsam.

Sebelumnya PSI membuat ‘Kebohongan Award’ yang dihadiahi kepada Prabowo Subianto, Sadiaga Uno, dan Wasekjen Demokrat Andi Arief.

PSI memberikan Kebohongan Award kepada Prabowo terkait pernyataan ‘1 selang cuci darah di RSCM dipakai 40 orang’, Sandiaga terkait ‘membangun Tol Cipali tanpa utang’, dan Andi Arief terkait ‘7 kontainer surat suara tercoblos’.

“Kebohongan Award yang kami berikan kepada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief adalah bentuk nonviolent resistance (melawan kekerasan tanpa kekerasan), yaitu sebuah upaya melakukan proses perubahan sosial-politik melalui cara-cara simbolik tanpa kekerasan. Ada banyak bentuk nonviolent resistance dan salah satu metode yang kami lakukan bernama Mock Awards,” ujar jubir PSI, Dara Adinda Nasution, Sabtu (5/1).

ACTA Polisikan Grace Natalie dan 3 Kader PSI Terkait 'Kebohongan Award'‘Kebohongan Award’ yang dikeluarkan oleh PSI (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

(rna/fai) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Yang Terbaru dari Kasus Mafia Pengaturan Skor

Jakarta – Satgas Antimafia Bola terus bekerja mengungkap skandal sepakbola Indonesia. Belum sebulan bekerja, satgas telah menerima ratusan aduan dari masyarakat.

Untuk penanganan kasus, satgas yang dibentuk Polri ini sudah menetapkan empat orang tersangka. Dari empat tersangka, satgas ada tiga berkas kasus yang tengah dilengkapi.

Koordinasi dengan pihak lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilakukan. Satgas mendeteksi adanya aliran dana ratusan juta rupiah terkait kasus pengaturan skor ini.


Dalam kasus mafia bola ini, beragam tindak pidana diduga dilakukan para pelaku di antaranya penipuan penggelapan, pidana suap, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak pun terus diagendakan.

Sepakbola yang merupakan olahraga terfavorit di Indonesia tentu memancing antusiasme. Publik punya harapan besar dari penanganan satgas ini dalam memberantas mafia bola.

Terkait kasus ini, polisi menetapkan empat tersangka dan telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Mereka adalah anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Johar Lin Eng; eks anggota Komisi Wasit, PSSI Priyanto; perempuan bernama Anik Yuni Artika Sari; dan yang terakhir Dwi Irianto alias Mbah Putih.

Para tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Berikut fakta-fakta terbaru kasus mafia bola:

1. Ada 278 Info Masuk, 60 Layak Ditindaklanjuti

Satgas membuka call center, ruang pengaduan dari masyarakat terkait kasus mafia bola. Ada 278 info diterima petugas, 60 di antaranya layak ditindaklanjuti.

“Sampai hari ini ada 278 informasi yang masuk ke satgas namun info yang masuk itu kita telaah lagi. Itu info yang masuk ke call center kita. Dari jumlah itu kita analisa yang layak untuk ditindak di tingkat penyelidikan ada 60,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Syahar Diantono, dalam diskusi di Cafe d’consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Laporan tersebut nantinya akan dijadikan bahan informasi, diklarifikasi, dikonfirmasi, dan diverifikasi kepada pihak terkait. Syahar mengatakan kasus tersebut kini ditangani di tingkat Polda dan Direktorat Tipikor Bareskrim Polri.

Dia menjelaskan laporan pengaduan yang diterima umumnya terkait penipuan hingga pencucian uang. Banyak dari pelapor yang mengaku dicurangi terkait hasil pertandingan.

“Sesuai dengan pengakuan pihak pelapor, penipuan penggelapan, tindak pidana suap dan TPPU. Jadi sesuai laporan pelapor merasa ditipu karena selama ini klubnya itu selalu dicurangi dalam permainan sehingga kalah,” ungkapnya.

2. Ada Aliran Dana Rp 600 Juta

Polisi menemukan aliran dana Rp 600 juta terkait dugaan pengaturan skor sepak bola. Jumlah itu disebut berasal dari beberapa kali transfer yang terdeteksi oleh Satgas Antimafia Bola.

“Dalam penyidikan yang ada di Polda Metro total aliran dana ada sekitar Rp 600 juta. Itu beberapa kali transfer,” kata Kabag Penum Div Humas Polri, Kombes Syahar Diantono, dalam diskusi di Restoran d’Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).
<!–

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program “Reportase Sore” TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

–>

Polisi Terima 278 Aduan Pengaturan Skor, 60 Kasus Diselidiki

Jakarta – Satgas Antimafia Bola sudah menerima ratusan pengaduan terkait kasus dugaan pengaturan skor. Sebanyak 60 pengaduan itu ditindaklanjuti ke tingkat penyelidikan.

“Sampai hari ini ada 278 informasi yang masuk ke satgas namun info yang masuk itu kita telaah lagi. Itu info yang masuk ke call center kita. Dari jumlah itu kita analisa yang layak untuk ditindak di tingkat penyelidikan ada 60,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Syahar Diantono, dalam diskusi di Cafe d’consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

Syahar mengatakan kasus tersebut kini ditangani di tingkat Polda dan Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. Empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
“Terkait adanya info itu saat ini polda sudah melakukan upaya penyidikan, empat tersangka sudah kita lakukan penahanan,” ujarnya.

Dia menjelaskan laporan pengaduan yang diterima umumnya terkait penipuan hingga pencucian uang. Banyak dari pelapor yang mengaku dicurangi terkait hasil pertandingan.

“Sesuai dengan pengakuan pihak pelapor, penipuan penggelapan, tindak pidana suap dan TPPU. Jadi sesuai laporan pelapor merasa ditipu karena selama ini klubnya itu selalu dicurangi dalam permainan sehingga kalah,” ungkapnya.

Biasanya, lanjut Syahar, para tersangka biasanya menawarkan kemenangan kepada pihak klub dengan syarat memberikan sejumlah uang. Namun perjanjian itu juga dilanggar tersangka.

“Hasilnya tidak sesuai kesepakatan. penipuannya di situ,” pungkasnya.
(abw/jbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Sidang Laporan OSO di Bawaslu, KPU Bantah Tak Jalankan Putusan PTUN

Jakarta – KPU membantah gugatan Oesman Sapta Odang (OSO), yang menyebut KPU tidak menjalankan putusan PTUN terkait OSO dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT). KPU menyatakan putusan KPU sesuai PTUN dan Undang-undang.

“Tidak benar terlapor menolak melaksanakan perintah putusan PTUN, justru atas terbitnya surat, terlapor menunjukan bahwa KPU menghormati keputusan PTUN Jakarta,” ujar komisioner KPU Hasyim Asyari dalam sidang, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2019).

Sidang lanjutan ini dipimpin oleh ketua Majelis yang juga ketua Bawaslu Abhan, didampingi oleh anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Mochammad Afifuddin, dan Rahmat Bagja. Dari pihak terlapor Hasyim didampingi oleh staf hukum KPU, sedangkan pihak pelapor dihadiri kuasa hukum OSO, Dodi S Abdul Qadir, Herman Kadir dan Gugum Ridho Putra.

Hasyim mengatakan pihaknya telah menampung seluruh masukan, dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan atas putusan PTUN. Namun, dia juga mengatakan pihaknya harus menjalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Atas dasar terlapor telah berupaya menampung semua masukan berbagai pihak dari kondisi di mana selain menghormati putusan PTUN terlapor wajib menjalankan amanat undang-undang 45 sebagaimana tercermin putusan MK nomor 30,” kata Hasyim.

“Terlpapor dalam menangani pemilu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dalam proses pencalonan DPD, oleh karena itu terlapor harus tunduk kepada UU 45 dan putusan MK,” sambungnya.

Selain itu Hasyim menilai laporan yang diajukan OSO ke Bawaslu telah melewati batas waktu, menurutnya pihak OSO telah menerima surat keputusan Bawaslu pada tanggal 10 Desember 2018. Menurutnya, berdasarkan aturan pengajuan laporan dapat dilakukan selama 7 hari sejak diterimanya surat keputusan.

“Faktanya surat KPU nomor 1492 tahun 2018 tanggal 8 Desember 2018 perihal pengunduran diri telah diterima telapor pada tanggal 10 Desember 2018. Laporan pelanggaran baru diterima Bawaslu pada tanggal 20 Desember 2018 karenanya dalil terlapor menerima surat pada tanggal 20 Desember 2018 adalah tidak benar. Maka secara prosedur laporan pelapor sebetulnya telah melewati waktu,” tuturnya.

Dalam permohonannya, Hasyim meminta Bawaslu untuk menolak gugatan pihak OSO, serta menyatakan KPU tidak melanggar administrasi.

“Terlapor meminta kepada majelis untuk menolak atau setidak tidaknya menyatakan tidak bisa menerima laporan terlapor, dan menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran adminsitrasi pemilu, dan telah menjalankan aturan sesuai dengan perundang-undangan,” tuturnya.

Diketahui, sebelumnya OSO melaporkan KPU ke Bawaslu dengan dua laporan, yaitu terkait dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggar pidana pemilu. KPU dianggap tidak menjalankan putusan PTUN karena tidak memasukan OSO kedalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Sidang akan kembali dilanjutkan besok, Kamis (3/1) pada pukul 10.00 WIB. Dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pelapor dan penyerahan bukti tambahan.

Saksikan juga video ‘Formappi: Pencoretan OSO dari DCT Itu Tepat’:

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/nvl) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Polda DIY Tak Persoalan Pelapor Perkosaan Mahasiswi UGM Bukan Korban

Sleman – Polda DIY tak mempersoalkan pelapor kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi UGM saat menjalani KKN di Pulau Seram, Maluku bukan korbannya sendiri. Diketahui, pihak pelapor atas nama Arif Nurcahyo, Kepala Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus (SKKK) UGM.

“Karena ini deliknya delik biasa, maka siapapun bisa membuat laporan polisi, ketika dia mendengar melihat suatu tindak pidana,” kata Direktur Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Hadi Utomo kepada wartawan di Mapolda DIY, Senin (31/12/2018).

“Pak Arif ini mewakili membuat laporan polisi, wakil dari UGM, karena masih di dalam lingkup UGM (korban dan terlapor),” jelasnya.


Hadi pun menjelaskan kenapa bukan korban yang melapor. Menurutnya, korban sebetulnya sudah dihubungi polisi untuk membuat laporan tapi yang bersangkutan menolak.

“Kenapa bukan korban, karena korban memang tidak mau melaporkan kepada kita. Jadi korban tidak mau membuat laporan polisi, itu sudah kita hubungi sudah kita sampaikan bahwa ‘Anda adalah korban, dan Anda (silakan) membuat laporan polisi’. Tetapi korban kurang berkenan atau tidak bersedia membuat laporan polisi,” ungkapnya.

Sebelumnya, kuasa hukum terlapor, Tommy Susanto mempertanyakan kapasitas pelapor dalam kasus ini.

“Kami mempertanyakan dalam laporan polisi, disangkakan Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan, ini delik aduan, berarti standing legal pelapornya harus korban, tapi ini pelapor atas nama Arif Nurcahyo, seorang laki-laki. Pertanyaannya, siapa itu Arif Nurcahyo, saat kejadian ada di mana,” tandas Tommy kepada wartawan di sebuah warung kopi di Jalan Padjajaran Ringroad Utara, Depok, Sleman, Sabtu (29/12/2018).

Tommy pun mempertanyakan kenapa bukan mahasiswi yang merasa menjadi korban yang melapor ke polisi.

“Kita juga klarifikasi, terlapor dalam kasus ini hanya satu yaitu Arif Nurcahyo dari pihak UGM, tidak ada dari pihak korban. Yang jadi pertanyaan kenapa korban tidak melapor ke polisi, kenapa hanya curhat kepada Balairung (Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa Balairung UGM, menerbitkan artikel berjudul ‘Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan’), dan bahkan cerita. Kenapa tidak melapor ke polisi, polisi itu tempatnya menegakkan hukum,” sebut Tommy.
(sip/sip) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>