Mahasiswa Aceh Desak PBB Usut Pelanggaran HAM di Papua

Liputan6.com, Aceh – Mahasiswa Aceh mendesak Komisi HAM PBB mengirim tim pencari fakta untuk menelusuri kemungkinan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia di sana. Masalah di Papua, terutama Papua Barat saat ini memang tengah disorot para pegiat HAM.

Mahasiswa yang tergabung dalam lembaga Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) ini menyebut sejumlah kejadian di Tanah Cendrawasih bak tertutup kabut. Harus ada pihak independen yang menyibak kabut tersebut agar semua menjadi jelas.

“Jika tidak, mata dunia akan tertutup dari apa sebenarnya yang terjadi di Papua Barat. Silahkan negara mau menyebut ada kelompok terorganisir yang dinilai bertindak subversif di sana, namun jangan tutupi mata dunia dari sejumlah insiden yang bisa saja masuk dalam kategori pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran HAM sistematis,” tukas Engga Pratama, dalam aksi yang digelar di Simpang Pelor Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Senin, 18 Maret 2019.

Untuk diketahui, Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri, pernah mengkritik dua kandidat Capres-Cawapres Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga. Dia menyebut, isu dugaan pelanggaran HAM di Papua termasuk salah satu isu krusial namun tidak disinggung sama sekali oleh kedua kandidat.

Sementara itu, kelompok separatis Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dikabarkan telah menyerahkan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan kepada Komisioner Badan HAM PBB, Michelle Bachelet pada Jumat 25 Februari 2019 lalu. Petisi ini berisi permintaan referendum kemerdekaan.

Selain isu Papua, SMUR menyorot sejumlah isu lainnya, termasuk di antaranya, menolak apa yang mereka sebut wacana kebangkitan kembali dwifungsi TNI di Indonesia. Wacana ini mengemuka sebagai terkait rencana penempatan perwira TNI di sejumlah posisi sipil.

“Dwifungsi TNI dalam jabatan sipil mencederai cita-cita reformasi yang didengungkan lebih kurang 20 tahun silam. Kita juga meminta pelanggaran HAM di masa konflik Aceh diusut tuntas,” sebut Ketua SMUR Aceh Barat, Masykur Nyak Di Jurong, kepada Liputan6.com, di sela aksi, Senin siang (18/3/2019).

Selain menyinggung dampak kehadiran sejumlah perusahaan tambang di Aceh yang mereka tuding menyebabkan kerusakan dan mencemari lingkungan serta membunuh kehidupan ekonomi masyarakat, Masykur menyinggung sengketa penguasahaan lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di sejumlah kabupaten yang ada di Aceh.

“Kita mendesak penyelesaian konflik lingkungan dan dampak debu dari stockpile atau lokasi penumpukan batu bara PLTU Nagan Raya dan PT MIFA Bersaudara di Suak Puntong dan Peunaga Cut Ujong. Kami menolak perusahaan tambang PT EMM di tanah Beutong Ateuh Banggala dan tanah Gayo, Aceh Tengah,” imbuh Masykur.

Adapun sengketa lahan yang dimaksud Masykur terjadi di 4 kabupaten, yakni Nagan Raya, Abdya, Aceh Tamiang, dan Bireuen. Dengan Rincian, antara masyarakat 4 desa di Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT Rapala, yakni, Paya Rahat, Teuku Tinggi, Tanjung Lipat I, dan Tanjung lipat II.

Masih di Aceh Tamiang, sengketa lahan perkebunan terjadi antara warga Desa Sungai Iyu dengan PT Rapala. Berikutnya, antara masyarakat Krung Simpo, Kabupaten Bireuen dengan PT Syaukat Sejahtera, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan PT Dua Perkasa Lestari, terakhir, antara Desa Cot Mee, Kabupaten Nagan Raya,  dengan PT Fajar Baizury & Brother’s.

Menurut Masykur, sengketa lahan perkebunan yang berkepanjangan itu, menyebabkan sekitar 4 ribuan warga menjadi korban. Kondisi tersebut dipicu lahan wilayah kelola masyarakat dengan total luas 3.334 hektare masuk ke dalam konsesi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, sengketa lahan berkepanjangan mengakibatkan 58 warga di 3 wilayah konflik, yakni, Kabupaten Aceh Tamiang, Bireuen, dan Nagan Raya dikriminalisasi sejak 2015 hingga saat ini. Dari jumlah tersebut, 34 orang di antaranya dipidana dengan tuduhan menduduki dan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin sedang 23 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2018.

“Sengketa agraria khususnya di Aceh perlu diselesaikan melalui program reformasi agraria dan seharusnya menjadi harapan baru bagi masyarakat, termasuk mengenai keterbukaan informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan mandat Mahkamah Agung,” harap Masykur.

Sebagai catatan, SMUR merupakan lembaga yang terkenal menyuarakan berbagai isu sosial di Aceh. Lembaga ini lahir di tengah konflik Aceh pada 18 Maret 1998 silam.

Selain aktif mendesak agar prajurit nonorganik atau Bawah Kendali Operasi (BKO) ditarik dari Aceh, SMUR saat itu turut mengirimkan delegasi ke Jakarta untuk ikut dalam gelombang massa reformasi pada 1998 silam.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Kawasan Wih Pesam yang berada di dataran Gayo memang kerap dilanda cuaca ekstrem dalam sepekan ini.

Anak Bupati Pangkep Divonis Bebas dalam Kasus Pelanggaran Kampanye

Makassar – Anak Bupati Pangkep Sulawesi Selatan, Syamsuddin Hamid, Sofyan Syam, divonis bebas dalam kasus dugaan pelanggaran kampanye Pemilu. Dia dinyatakan tak terbukti melakukan pelanggaran.

“Pada intinya amar putusan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,” kata anggota majelis hakim, Andi Imran, di Pengadilan Negeri Pangkep, Sulawesi Selatan, Jumat (15/03/2019) malam.

Atas vonis ini, Sofyan diwajibkan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak Sofyan.

“Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan konsekuensinya pula, maka haknya yang sebelumnya dalam porses hukum ini terpasung, harus dipulihkan harkat dan martabatnya,” ujar Imran.

Dakwaan jaksa penuntut umum disebut bersifat tunggal yang terdiri dari beberapa pasal yang saling berkaitan. Di mana, ada salah satu unsur dalam dakwaan yang tidak terpenuhi hingga majelis hakim memutuskan Sofyan tidak bersalah.

“Karena ini memang hanya ada satu dakwaan tunggal, namun ada tiga pasal yang saling berkaitan. Dari tiga norma yang seharusnya ada dalam dakwaan itu, ternyata ada satu unsur yang tidak terbukti. Alat bukti penuntut umum juga tidak cukup meyakinkan majelis hakim,” terangnya.

Sidang sendiri digelar sejak Senin (10/03) dan sudah dilakukan lima kali secara maraton. Sidang vonis ini sendiri dimulai sejak siang namun sempat ditunda hingga sore hari.

Syamsuddin Hamid, yang merupakan Bupati Pangkep sekaligus ayah terdakwa, terlihat hadir. Dia menyatakan kasus ini bakal menjadi pelajaran bagi anaknya agar lebih berhati-hati.

“Putusan ini sudah kami anggap benar, karena memang pada saat itu anak saya sedang reses. Tapi ini akan jadi pelajaran bagi anak saya untuk lebih berhati-hati lagi,” kata Syamsuddin usai persidangan.

Kasus dugaan pelanggaran Pemilu ini, terjadi saat Sofyan salaku anggota DPRD Provinsi Sulsel melaksanakan reses di salah satu warung kopi pada November 2018. Dalam reses itu, Bawaslu menemukan adanya unsur pelanggaran Pemilu dengan adanya alat peraga kampanye dan pelibatan ASN. Kasus kemudian bergulir hingga ke pengadilan.

Sofyan merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawasi Selatan dari Partai Golkar yang kembali maju sebagai caleg. Dia didakwa melanggar pasal 493 jo pasal 280 ayat 2 huruf f jo pasal 1angka 35 UU RI nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu dengan nomor register perkara PDM-01/EUH.1/PEMILU/02/2019.

Terkait dugaan kampanye terselubung dan pelibatan ASN, majelis hakim menilai jika pertemuan itu, murni sosialisasi Perda dan tidak ada sama sekali adanya ajakan untuk memilih terdakwa. Sementara terkait keberadaan gambar Caleg, dinilai bukan dari bagian unsur kampanye, karena gambar itu telah ada sejak lama di warung kopi itu.
(haf/haf)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Premier League Juga Selidiki Dugaan Pelanggaran FFP oleh City

ManchesterPremier League tak tinggal diam terkait dugaan pelanggaran Financial Fair Play oleh Manchester City. Otoritas liga tertinggi di Inggris itu bakal menyelidiki City.

City kini tengah diselidiki oleh UEFA karena dianggap melanggar aturan FFP. City diduga menggelembungkan dana sponsor dari kantung pribadi pemilik klub Sheikh Mansour sehingga kondisi keuangannya sehat.

Selain itu, City disebut memanipulasi laporan pembayaran gaji mantan manajernya Roberto Mancini. UEFA akan segera mengumpulkan bukti-bukti dan jika City bersalah, maka mereka akan dicoret dari kompetisi Eropa musim depan.

Kasak-kusuk soal pelanggaran FFP itu juga sampai ke telinga pengurus Premier League. Demi menjernihkan segala rumor yang ada, Premier League pun akan menyelidiki kebenaran tuduhan itu termasuk memeriksa kemungkinan pelanggaran terkait kepemilikan pemain di pihak ketiga dan perekrutan pemain akademi.

“Premier League sebelumnya juga sudah menghubungi Manchester City untuk mendapatkan informasi terkait tuduhan yang ada belakangan ini dan sedang berkomunikasi dengan pihak klub,” demikian pernyataan resmi Premier League.

“Liga punya aturan ketat terkait finansial dan juga di sektor perekrutan pemain akademi dan kepemilikan pihak ketiga.”

“Kami sedang menyelidiki hal ini dan akan memberikan kesempatan Manchester City untuk menjelaskan segala permasalahan serta detil di sekitar mereka.”

(mrp/mrp)

Robertus Tersangka Hina TNI, Moeldoko: Bedakan Kritik dengan Pelanggaran UU

Jakarta – Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet menjadi tersangka penghinaan TNI. Menanggapi hal itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta semua pihak membedakan kritik untuk membangun dengan sikap yang melanggar undang-undang negara.

“Ini yang penting dibedakan, mana kritik membangun mana melanggar undang-undang. Ini harus pandai-pandai (dibedakan),” ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha KSP, Jumat (8/3/2019).

Menurut Moeldoko, saat ini ada kecenderungan orang yang mengkritik pemerintah dilakukan tanpa pertimbangan yang matang atau asal mengeluarkan pernyataan. Mantan Panglima TNI itu mengingatkan, semua yang dilakukan memiliki implikasi yang dapat berurusan dengan hukum.

“Ada kecenderungan sekarang ini ngomong aja, begitu kena semprit (penegak hukum) minta maaf. Kedua kecenderungan tidak mengaku, ‘eh ini bukan kami’. Karena semua kata itu memiliki implikasi, psikologi, menyinggung orang lain, prajurit, implikasi politik, implikasi hukum. Itu ya berurusan oleh penegak hukum, ini hal yang perlu kita pikirkan bersama. Sehingga cara-cara untuk subsistem bernegara itu bisa menjadi sebuah sistem yang baik, jangan nanti ngaco gitu,” jelasnya.

Moeldoko pun menegaskan, negara memberikan tempat yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berekspresi. Hal ini karena negara menjamin kebebasan berekspresi warganya.

“Tapi harus dibedakan antara kebebasan berekspresi yang ada (dengan) kecenderungan melanggar undang-undang. Atau kebebsan ekspresi yang sifatnya kritik membangun,” imbuhnya.

Dikatakan Moeldoko, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat terbuka dengan kritik yang dilakukan untuk membangun.

“KSP membuka seluas-luasnya, silakang ngomong apa saja kita dengarkan, tidak ada kita alergi dan membatasi cara berekspresi. Tetapi terhadap apa yang pada akhirnya mengarah pada tindakan-tindakan yang melawan hukum itu di luar domain kami, itu sepenuhnya domain tugas kepolisian, kami tidak bisa ikut campur,” tuturnya.

Sebelumnya, Robetus diduga melanggar Pasal 45 A ayat (2) jo 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP terkait tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dana atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau berita bohong (hoax), dan/atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Hal itu dilakukan Robertus saat berorasi di aksi Kamisan. Polisi pun akan memanggil sejumlah saksi dari peserta aksi Kamisan saat Robet berorasi.

“Penyidik akan membuat rencana tindak lanjut pemanggilan saksi-saksi yang nanti dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan berkas perkara,” ucap Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).
(nvl/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Dugaan Pelanggaran Kampanye, Wagub Kalbar akan Dipanggil Bawaslu

Pontianak – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Mempawah, Kalbar, memanggil Ketua DPD Partai Golkar yang juga Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Pemanggilan itu terkait dugaan pelanggaran kampanye.

Komisioner Bawaslu Kalbar Faisal Riza, di Pontianak, Kamis, mengatakan Bawaslu Mempawah sudah memanggil secara resmi yang bersangkutan hari ini. Ia menjelaskan, pemanggilan itu untuk meminta klarifikasi kepada Ria Norsan terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukannya.

“Dari pemanggilan itu, nantinya baru bisa dilihat pelanggarannya, apakah dugaan pidana atau administrasi, dan kami lihat dua-duanya apakah ada unsur pelanggarannya,” ujar Faisal, yang dilansir Antara, Jumat (8/3/2019)

Faisal menambahkan, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan, baik itu unsur pidana atau administrasi, maka akan dibahas di Gakkumdu.

“Saat ini, masih dalam tahapan pemeriksaan saksi-saksi terkait. Nanti jika ada terbukti pelanggaran kampanye, maka sanksi akan diputuskan di Gakkumdu. Kalau ada pelanggaran pidananya, meskipun pejabat daerah tetap ditindak, karena semuanya sama di mata hukum,” katanya lagi.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kalbar sepanjang proses Pemilu 2019, tercatat laporan sebanyak 12 pelanggaran.

Sedangkan temuan pelanggaran ada sebanyak 65 kasus, sanksi administrasi sebanyak 56 kasus, kemudian pidana 14 kasus, kode etik empat pelanggaran, dan undang-undang lain dua pelanggaran.

“Jadi total ada sebanyak 71 pelanggaran, dan yang paling banyak pelanggaran adalah terkait APK (Alat Peraga Kampanye),” kata Faisal lagi.
(rvk/aud)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Jokowi Bicara ‘Kartu Sakti’ sebagai Presiden

Jakarta
Bawaslu mengkaji pidato Joko Widodo mengenai program ‘kartu sakti’ yang ia sampaikan sebagai presiden. Pengkajian itu dilakukan Bawaslu untuk mengecek dugaan pelanggaran pada penyampaian program itu.

“Kita kaji itu, karena harus jelas pak Jokowi sebagai presiden atau capres pada saat itu,” ujar Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja kepada wartawan, Rabu (6/3/2019).

Bagja menjelaskan jika program yang disampaikan Jokowi itu program yang sudah digagas lama, maka pidato tersebut sah-sah saja tidak ada pelanggaran. Namun, jika ‘kartu sakti’ yang Jokowi sampaikan merupakan program baru, maka pidato itu berpotensi melanggar aturan kampanye.

“kalau tadi (menyampaikan) sebagai presiden, beliau punya program itu tidak? baru atau nggak programnya? kalau sudah ada dari dulu, ya nggak ada masalah, tapi kalau nggak (program baru) itu akan jadi masalah, bisa masalah kalau (program) baru,” jelasnya.

Dia juga meminta para capres agar berhati-hati dalam kampanyenya. Dia juga meminta Jokowi selaku capres petahana berhati-hati saat menyampaikan programnya.

“Hati-hati lah untuk teman-teman capres, apalagi petahana karena terikat jangan sampai menggunakan kesalahan, itu programnya tahun depan nggak bisa, harusnya bicara sebagai capres,” ucapnya.

Ketiga kartu sakti yang disampaikan Jokowi antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah. Ketiga program ini rencananya baru akan dieksekusi jika Jokowi kembali terpilih menjadi presiden. Dalam suatu kesempatan, Jokowi berbicara mengenai KIP Kuliah sebagai presiden.

“Anak-anakku, saya beritahu ya, nanti ini kan Kartu Indonesia Pintar hanya untuk SD, SMP, SMA, SMK, nanti ke depan kita akan ada lagi KIP untuk kuliah. Kemudian anak-anak yang ingin kuliah pakai KIP Kuliah,” kata Jokowi saat menyerahkan 3.300 KIP untuk pelajar Jakarta Selatan di SLB Negeri Pembina, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (6/3).

“Tahun depan akan ada KIP Kuliah yang bisa digunakan untuk di perguruan tinggi,” lanjutnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tepatnya dalam Pasal 274 menyebutkan visi-misi dan program masuk sebagai bentuk materi kampanye. Sedangkan dalam PeraturanKPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, tepatnya di Pasal 24, disebutkan bila kampanye di televisi baru dapat dilakukan 21 hari sebelum masa tenang, yaitu tiga hari sebelum hari pemungutan suara 17 April 2019.

Pasal 274 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:

(1) Materi kampanye meliputi:
a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Pasal 24 PKPU Nomor 23 Tahun 2018:

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan 1 hari sebelum dimulainya Masa Tenang.

(3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(zap/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Akan Didakwa Korupsi, PM Netanyahu Berdalih Korban Politisasi

Tel Aviv – Kejaksaan Agung Israel mengumumkan akan menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Hal ini bisa memperburuk peluang Netanyahu dalam pemilu bulan April mendatang.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit mengatakan hari Kamis (28/2), dia telah menerima rekomendasi penyidik kepolisian untuk mengajukan tuntutan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dalam tiga kasus korupsi yang berbeda.

Dakwaan itu dapat memberikan pukulan besar bagi prospek Netanyahu dalam pemilihan umum 9 April mendatang. Netanyahu mencalonkan diri untuk masa jabatan ke-empat berturut-turut.

Sidang pengadilan atas dakwaan yang meliputi penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan baru akan digelar setelah pemilihan umum. Sebelumnya Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri. Sidang dapat berlangsung setelah pemilihan 9 April. Netanyahu akan menjadi perdana menteri Israel pertama yang menghadapi kasus di pengadilan saat menjabat.

Netanyahu tuding ada politisasi

Benjamin Netanyahu antara lain diduga telah menerima gratifikasi dari pengusaha kaya dan memberikan kelonggaran regulasi kepada raksasa telekomunikasi Bezeq sebagai imbalan atas liputan pers positif di situs berita anak perusahaan itu, Walla.

Jika terbukti bersalah melakukan suap, Netanyahu bisa menghadapi hukuman 10 tahun penjara dan hukuman maksimal 3 tahun untuk penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Perdana Menteri Israel membantah telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dituduhkan. Menanggapi pengumuman Jaksa Agung, dia mengatakan telah menjadi korban pembunuhan karakter dan politisasi yang bertujuan untuk menjegalnya pada pemilu mendatang. Dia menyatakan tuduhan terhadapnya akan runtuh seperti “rumah kartu”.

Likud berusaha tunda pengumuman tuntutan

Partai Netanyahu, Likud, menggambarkan tuduhan itu sebagai “penganiayaan politik.”

“Pengumuman Jaksa Agung secara sepihak hanya sebulan sebelum pemilihan umum, tanpa memberi Perdana Menteri kesempatan untuk (sebelumnya) membantah tuduhan-tuduhan palsu ini, adalah intervensi terang-terangan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu,” kata Likud dalam sebuah pernyataan.

Likud telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung Israel untuk menunda pengumuman dakwaan secara terbuka sampai pemilu usai. Namun pengadilan tinggi Israel menolak permintaan itu dan hari Kamis mengumumkan rencana pengajuan tuntutan terhadap Netanyahu.

hp/rzn (afp, rtr,ap)


(ita/ita)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Respons Jaksa Agung Soal Polemik Wiranto Vs Kivlan Zein

Liputan6.com, Jakarta – Jaksa Agung HM Prasetyo turut merespons polemik antara Menko Polhukam Wiranto dengan mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein terkait tudingan dalang kerusuhan 98. Menurut Prasetyo, polemik tersebut bukan domain Kejaksaan Agung.

“Itu di luar domain kita, itu masih polemik antara Pak Wiranto dan Pak Kivlan Zein. Kita tentunya akan lihat seperti apa nanti perkembangannya,” ujar Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2019).

Prasetyo belum bisa menyimpulkan peristiwa 98 sebagai pelanggaran HAM berat. Apalagi penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait peristiwa tersebut belum mendapatkan bukti yang kuat untuk ditingkatkan ke penyidikan.

“Jadi kita tidak usah terpancing terkait masalah itu. Itu adalah ranah Pak Kivlan dan Pak Wiranto. Pak Wiranto sudah berikan penjelasan kan. Pak Wiranto bilangnya perlu buka-bukaan kan. Saya malah denger mau ada sumpah pocong, tapi Pak Kivlan nggak mau,” ucapnya.

Kendati begitu, Prasetyo menegaskan pihaknya tetap beritikad menuntaskan kasus kerusuhan 98. Namun kejaksaan juga tidak bisa memaksakan untuk membawa perkara tersebut ke meja hijau selama bukti yang diperoleh belum kuat.

“Temen-temen jaksa bilang hal itu belum penuhi unsur. Masa mau dipaksakan disidik atau dibawa ke pengadilan, gimana caranya kalau bukti-bukti tidak ada,” tuturnya.

2 dari 3 halaman

Hasil Penyelidikan Komnas HAM

Hasil penyelidikan sementara yang dilakukan Komnas HAM juga tidak ditemukan dugaan keterlibatan Wiranto atau Kivlan dalam peristiwa 98. “Tidak ada, justru itu makanya, secara eksplisit maupun implisit tidak ada dua nama itu (Wiranto dan Kivlan),” ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Kivlan Zein menyebut Wiranto memiliki peran ganda pada peristiwa kerusuhan 98. Kala itu, Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI.

Tak terima dengan tudingan tersebut, Wiranto pun menantang Kivlan melakukan sumpah pocong untuk membuktikan omongannya. Wiranto membantah dirinya sebagai dalang kerusuhan 98.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mahfud Md Polisikan Akun Twitter KakekKampret yang Sebut Mobilnya Hasil Suap

Klaten – Mahfud Md melaporkan akun twitter @KakekKampret_ ke Polres Klaten. Mahfud merasa dihina atas tuduhan menerima suap sebuah mobil Toyota Camry.

Dalam cuitannya, akun itu menanyakan apakah mobil Camry bernomor polisi B 11 MMD milik Mahfud adalah hasil setoran dari seorang pengusaha besi di Karawang. Pengusaha itu disebut merupakan calon bupati dari PDI Perjuangan.

Meski cuitan itu berbentuk pertanyaan, Mahfud menilai hal itu adalah hinaan baginya. Hal itu dia anggap merupakan pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

“Dalam kalimat itu bertanya, tapi ini nistaan. Sama dengan saya bertanya kamu berzina dengan ibumu apa benar? Itu kenistaan meskipun pertanyaan. Mengapa tidak berzina dengan mertuamu saja? Itu kan hinaan,” ujar Mahfud usai melaporkan kasus di Mapolres Klaten, Jumat (1/3/2019).
Saat mengetahui cuitan itu, Mahfud hanya memberi tanda like. Sebenarnya dia masih berharap pemilik akun meralatnya.

“Malah ditambahin tadi malam, sekitar jam tujuh atau jam enam muncul lagi. (Dia bilang) ‘Saudara Mahfud kenapa tidak dijawab’. Kurang ajar ini,” kata dia.

Dalam perjalanan menuju Polres Klaten, Mahfud juga sempat menggunggah beberapa cuitan yang mengatakan dia akan melaporkan akun itu ke polisi. Akun tersebut kemudian sudah nonaktif.

“Kalau anda ikut follower saya, Anda tahu saya dikritik hampir setiap hari tapi saya diam. Tapi ini hinaan, kalau kaya gini ini terkait harga diri saya. Saya itu pejuang antikorupsi,masa saya menerima setoran begitu,” pungkasnya.
(bai/sip)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Akan Didakwa dengan Dugaan Suap, Netanyahu Ibaratkan ‘Perburuan Penyihir’

Jakarta – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan tuduhan suap yang dialamatkan kepada dirinya ibarat ‘perburuan penyihir’. Hal ini menyusul pengumuman Jaksa Agung yang menyebut akan segera menjatuhkan dakwaan korupsi terhadap Netanyahu.

Dilansir AFP, Jumat (1/3/2019), Netanyahu menyatakan dirinya ingin tetap menduduki posisi perdana menteri dalam beberapa waktu ke depan, terlepas dari dugaan korupsi yang kini menjerat dirinya.

“Mereka tahu tidak akan pernah bisa mengalahkan kami di bilik suara. Maka, dalam tiga tahun terakhir ini mereka membawa ‘pemburu penyihir’ yang belum pernah ada sebelumnya: menjatuhkan sayap kanan pemerintahan yang saya pimpin,” kata Netanyahu.


Dalam perbincangan itu, Netanyahu juga sempat terlihat emosional ketika membicarakan soal keluarganya terkait dugaan korupsi itu. Ia menyebut keluarganya terluka.

Selain itu, ia juga berbicara soal hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menurutnya berdampak baik bagi Israel.

Netanyahu pun menduga lawan politiknya sengaja menggunakan serangan ‘tak henti dan tak manusiawi kepada Jaksa Agung’, agar JA menyatakan tuduhan kepada dirinya.

“Tujuan utamanya adalah untuk memengaruhi eleksi, bahkan jika tahu semua ini bakal runtuh setelah eleksi,” ujar Netanyahu.

Pengumuman Jaksa Agung itu muncul jelang eleksi yang akan diselenggarakan 9 April 2019. Dalam eleksi, Netanyahu menghadapi tantangan berat dari aliansi politik tengah yang dipimpin mantan kepala staf militer, Benny Gantz.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit, Kamis (28/2) mengatakan bermaksud mendakwa Netanyahu atas tuduhan penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Netanyahu akan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum tuduhan diajukan.
(tsa/gbr)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>