Saat Khofifah Jawab Tudingan Rommy soal Rekomendasi Pejabat Kemenag

Jakarta – Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, ‘bernyanyi’ dan menyeret nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Khofifah pun lantang menepis tudingan Rommy.

Nama Khofifah disebut-sebut Rommy saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

Awalnya, sedikit demi sedikit Rommy mulai membuka kasusnya. Dia menegaskan tidak menerima uang apa pun seperti yang dituduhkan KPK, hanya meneruskan aspirasi rekomendasi nama-nama pejabat di Kemenag.
Rommy disangka KPK menerima suap dari Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafaq Wirahadi. Haris merupakan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, sedangkan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Gresik. Belakangan, keduanya diberhentikan oleh Kemenag dari jabatannya.

Aspirasi yang disebut Rommy itu diklaim berasal dari tokoh-tokoh tertentu. Rommy menyebut nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Tapi bahwa meneruskan aspirasi, apa yang saya teruskan bukan main-main. Contoh Haris, memang dari awal menerima aspirasi dari ulama seorang Kiai Asep Saifudin Halim adalah pimpinan pondok pesantren dan kemudian Bu Khofifah, beliau gubernur terpilih, jelas mengatakan, ‘Mas Rommy, percayalah dengan Haris, karena orang kerja bagus.’ Sebagai gubernur terpilih, beliau mengatakan kalau Mas Haris sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan Pemprov akan lebih baik,” tutur Rommy.

Menanggapi tuduhan Rommy, Khofifah angkat bicara. Dia menepis memberikan rekomendasi terkait kasus jual beli jabatan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin. “Rek wajahku iki lo rek mosok onok wajah suap, wajah disuap, ya nggak?” tanya Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (23/3/2019).

Khofifah mengaku kaget saat namanya dicatut Rommy. “Sama sekali tidak benar. Silahkan tanya mas Rommy karena saya juga kaget. Rekomendasi dalam bentuk apa yang saya sampaikan. Jadi sebaiknya teman-teman bisa mengonfirmasi kepada mas Rommy,” pinta Khofifah.

Khofifah juga mengaku terakhir ketemu Rommy saat pelantikannya di Istana Negara pada 13 Februari lalu. Saat itu, Rommy hanya mengucapkan selamat kepadanya.

Tentang Haris, Khofifah mengaku tidak mengenal Haris secara personal meski Haris merupakan menantu Ketua Timsesnya M Roziqi. “Secara personal tidak, tetapi bahwa beliau pernah (menjadi) kepala kanwil Kemenag Surabaya. Beliau sempat plt, saya sempat ketemu di pengajian sekali,” kata Khofifah.

Pertemuan Khofifah dengan Haris pun tak hanya sekali. Khofifah menyebut dia pernah juga bertemu saat sedang audiensi dan beberapa pertemuan lainnya. “Kemudian saya sempat ketemu lagi di raker pim setelah mejadi gubernur. Saya ketemu lagi ketika beliau audiensi di sini. Jadi saya mengajak mediskusikan data yang diserve oleh UIN Syarif Hidayatullah, saya minta kita sama-sama melakukan pemeteaan dan itu pak Haris datang dengan tim dan saya juga menerima dengan tim,” papar Khofifah.

Khofifah juga menegaskan meski Haris merupakan menantu Kiai Roziqi, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada pelelangan jabatan. Terlebih, jika tak memenuhi kualifikasi, tak akan bisa mendapat jabatan tersebut.

“Iya saya tahu juga belakangan bahwa Pak Haris adalah menantu dari Pak Roziqi, tapi teman-teman, yang namanya open bidding ya open bidding. Anak ya anak, mantu ya mantu, itu bersifat personal. Kalau tidak memenuhi kualifikasi kan nggak bisa ikut open bidding,” ucapnya.

Untuk itu, Khofifah menegaskan jika dirinya siap untuk dipanggil KPK guna mengklarifikasi kabar yang beredar.
“Kita harus support, apa yang dilakukan KPK itu adalah dalam rangka membangun kepercayaan kepada masyarakat,” kata Khofifah.

Khofifah juga berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih. “Komitmen kita untuk membangun pemerintahan yang bersih, komitmen kita menjaga, bahwa dipastikan tidak boleh ada jual beli jabatan, saya rasa semua akan support itu, saya siap menyampaikan klarifikasi,” tegasnya.
(aan/hri)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Misteri Kematian Istri Pejabat di Makassar Berkalung Sabuk Pengaman

Tak lama setelah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, jenazah Zualeha dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar untuk divisum. Setelah menjalani visum, Dokter Forensik Kepolisian pun menyebut bahwa Zulaeha meninggal dalam keadaan tidak wajar. 

“Dari hasil visum, mayat itu sudah lebih dari 6 jam saat ditemukan. Penyebab kematian tidak wajar, dugaannya pembunuhan,” kata Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Kombes Farid Amansyah, saat dikonfirmasi.

Setelah menjalani pemeriksaan luar, Dokter Forensik menemukan ada luka memar dibagian wajah Zulaeha. Dokter juga memastikan bahwa Staff Universitas Negeri Makassar itu meninggal karena dicekik.

“Jadi ada penyumbatan pada saluran pernapasannya, kemungkinan besar itu karena dicekik,” ucapnya.

Farid mengaku bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu konfirmasi dari keluarga Zualeha agar jenazah wanita itu bisa diotopsi. Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan penyebab meninggalnya Zulaeha.

“Kita tunggu permintaan penyidik dan persetujuan keluarga dulu. Kalau sudah ada, langsung kita otopsi untuk memastikan penyebab kematian dan memprkuat penjelasan saya tadi,” Farid memungkasi.

Saksikan video pilihan berikut: 

pria ini gantung diri usai bunuh anaknya

Akhir Pelarian Pejabat Bulog Mojokerto Usai Menilap Uang Rp 1,7 Miliar

Liputan6.com, Surabaya – Sigit Hendro Purnomo, tersangka kasus penggelapan dana Bulog sebesar Rp 1,7 miliar akhirnya ditangkap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sigit ditangkap di Bandung, Jawa Barat, setelah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

“Sigit Hendro Purnomo ditangkap di rumah orang tuanya di kawasan Bandung,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Didik Farkhan, Jumat (22/3/2019).

Sigit Hendro Purnomo sebelumnya menjabat Kasi Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan di Mojokerto. Kejati Jawa Timur kemudian mengendus ulah nakal Sigit saat itu dan menyelidikinya.

Sigit pun melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Jawa Timur karena tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan Kejati Jawa Timur. Sigit dilaporkan terakhir kali masuk kantor pada 31 Oktober 2017.

“Penyidikannya itu mulai Novemver 2018, dia selalu mangkir, sejak saat itu dia sudah buron,” jelas Didik.

Hasil penyelidikan, terungkap bahwa Sigit menilap uang Bulog sebesar Rp 1,7 miliar. Sigit diduga tidak menyetorkan hasil penjualan kepada Rumah Pangan Kita (RPK). Ia justru membuat rekening baru atas nama pribadi untuk menampung hasil penjualan tersebut.

Usai Sigit ditangkap, ia akan diperiksa lagi untuk melengkapi keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

“Karena berkas perkaranya sudah rampung tinggal BAP tersangka bisa langsung ke Jaksa peneliti,” sambung Didik. 

Didik menyebutkan, selain terlibat kasus dugaan korupsi, Sigit juga dilaporkan sejumlah kasus pidana di Polda Jawa Timur. Sigit dilaporkan menipu sejumlah rekanan saat ia menjabat sebagai Kasi Komersial dan Pengembangan Bisnis Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan di Mojokerto.

“Sigit juga lagi dicari Polda karena ada kasus penipuan dan penggelapan beberapa rekanan Bulog Jatim seperti Puspa Agro dan pihak BUMD lain dengan total senilai 13 miliar rupiah,” ujarnya.

Tertangkapnya Sigit dinilai melegakan pihak Bulog. Karena ada beberapa pihak yang merasa ditipu oleh Sigit, mendesak agar Bulog turut bertanggungjawab.

“Karena dia diduga mengatasnamakan Bulog untuk melakukan penipuan. Tadi pagi Kepala Divisi Hukum Bulog Pusat pak Irfan Aziz juga memberikan apresiasi kepada Kejaksaan yang telah berhasil menangkap Sigit,” kata Didik.

Saksikan video pilihan berikut:

Menurut pengelola gudang, beras yang ada di gudang tersebut sebagian besar adalah beras turun mutu atau stok lama tahun 2015, 2017, dan 2018.

Memburu Jejak Pejabat Bulukumba atas Kasus Dugaan Suap Proyek Irigasi

“Seluruh berkas hasil operasi intelijen telah diserahkan ke bidang Pidsus. Dan kita tinggal menunggu hasil penyelidikan berlanjut oleh bidang Pidsus,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin di ruangan kerjanya, Jumat 22 Februari 2019..

Kasus ini awalnya dilaporkan resmi oleh Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) Sulsel.

Bahkan mereka terhitung ketujuh kalinya berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menagih kejelasan penanganan kasus yang mereka laporkan itu.

Ahmad Yani, yang bertindak sebagai koordinator aksi Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) Sulsel mengatakan unjuk rasa yang dilakukan pihaknya semata untuk mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut kasus dugaan suap dalam mendapatkan proyek irigasi senilai Rp 49 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah dilaporkan pihaknya sejak dua bulan lalu.

“Kejati seharusnya mengambil langkah tegas untuk mengupas persoalan tersebut hingga ke akar-akarnya. Apalagi kesaksian seorang oknum Aparat Sipil Negara (ASN) yang membeberkan keterlibatannya dalam menyuap proyek asal Pemerintah Pusat tersebut menjadi viral di media sosial, facebook,” kata Yani dalam orasinya kala itu.

Menurutnya, pengakuan oknum ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba di media sosial itu sangat jelas. Dimana oknum yang bersangkutan dengan terang-terangan mengaku telah menyuap untuk memuluskan upaya Kabupaten Bulukumba mendapatkan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 49 miliar.

Tak hanya itu, oknum ASN tersebut bahkan menyebarkan foto surat rekomendasi yang digunakan olehnya dalam mengurus upaya penyuapan agar Kabupaten Bulukumba mendapat kucuran proyek irigasi senilai puluhan miliar tersebut.

“Jadi tak hanya bukti foto rekomendasi yang diduga diberikan oleh Bupati Bulukumba kepada oknum ASN tersebut yang dibeberkan sendiri oleh oknum ASN yang bersangkutan. Tapi melalui media sosial facebook, ia juga memperlihatkan pecahan uang Rp 100.000 dan pecahan Rp 50.000,” ungkap Yani.

Seharusnya kata dia, penegak hukum tidak mendiamkan berita viral yang disebarkan oleh oknum ASN itu. Melainkan tegas Yani, demi menjaga supremasi penegakan hukum, maka kasus tersebut harus segera ditindak lanjuti dengan memeriksa oknum ASN yang bersangkutan serta memeriksa Bupati Bulukumba selaku terduga pemberi surat rekomendasi kepada oknum ASN dalam rangka pemulusan proyek pusat yang dimaksud.

“Tapi buktinya tidak ada tindak lanjut hal ini. Padahal kami juga sudah laporkan secara resmi bahkan membantu Kejati dengan memasukkan bukti-bukti terkait termasuk foto kegiatan proyek irigasi yang dimaksud,” Yani menandaskan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

hoaks video kerusakan akibat gempa magnitudo 4,8 di Bulukumba

Polisi Duga Istri Pejabat Pemkab di Sulsel Korban Pembunuhan

Makassar – Pegawai Universitas Negeri Makassar (UNM) Sulaiha Djafar, ditemukan tewas di dalam mobil yang terparkir di Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dari hasil pemeriksaan kedokteran Polisi Polda Sulsel, diduga istri pejabat Pemkab Barru itu meninggal akibat dibunuh.

“Penyebab kematian tidak wajar dugaannya pembunuhan,” ujar Kepala RS Bhayangkara Makassar, Kombes Farid Amansyah, pada Jumat (22/3/2019).

Untuk sementara, tim Kedokteran Polisi Polda Sulsel hanya melakukan visum luar terhadap korban. Dari tubuh korban sendiri diketahui didapati tanda-tanda kekerasan di kepala dan penyumbatan di bagian pernapasan.

“Memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di pipi sebelah kiri dan penyumbatan jalan nafas di bagian luar maksudnya di leher,” sebut Kombes Farid.

Namun, untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban yang dinilai tidak wajar tersebut, tim Kedokteran Polisi Polda Sulsel masih harus melakukan otopsi di dalam tubuh korban.

“Kita masih tunggu persetujuan keluarga dan surat permintaan penyidik, kalau sudah ada langsung otopsi untuk memastikan penyebab kematian,” tutur Kombes Farid.

Sebelumnya, mayat wanita ditemukan warga Dusun Japing, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa dalam sebuah mobil berwarna biru, sekitar pukul 08.00 Wita. Saat ditemukan, leher mayat tersebut tersangkut sabuk pengaman.

(rvk/asp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kemenag soal Seleksi Pejabat: Pansel Sesuai SOP, Hasilnya Diberikan ke Menteri

JakartaKementerian Agama menegaskan seleksi pejabat di lingkup internal dilakukan sesuai dengan aturan. Panitia seleksi, ditegaskan Kemenag, terikat pada prosedur operasi standar (SOP).

“Kalau seleksi jabatan itu kan ada panitia seleksi yang disiapkan oleh Kemenag, kemudian pansel bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Kan ada peraturan yang mengatur di sana, salah satunya PP Nomor 11 Tahun 2017 terkait ASN,” kata Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan kepada wartawan di kantor Kemenag, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Seleksi pejabat pimpinan tinggi, menurut Nur Kholis, diumumkan secara terbuka lewat situs. Panitia seleksi (pansel), disebut Nur Kholis, terdiri atas orang-orang berkompeten, termasuk melibatkan akademisi.

“Jadi pansel bekerja, kemudian sesuai dengan SOP yang ada dari awal sampai akhir, kemudian hasilnya diberikan kepada Menteri untuk kemudian diumumkan setelah mendapat rekomendasi dari pansel. Secara global seperti itu,” sambung Nur Kholis.

Saat ditanya wartawan perlu-tidaknya tanda tangan Menag terkait persetujuan hasil seleksi, Nur Kholis menyebut rekomendasi pansel menjadi pertimbangan.

“Ya rekomendasi pansel itu yang kemudian jadi pertimbangan,” kata dia.

KPK sebelumnya membeberkan kongkalikong kelulusan seleksi pejabat tinggi di Kemenag. Kakanwil Kemenag Jawa Timur (Jatim) Haris Hasanuddin, yang jadi tersangka penyuap Ketum PPP Romahurmuziy, diduga pernah dikenai hukuman disiplin.

“Pada sekitar pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama HRS (Haris Hasanuddin) tidak termasuk tiga nama yang akan diusulkan kepada Menteri Agama. HRS diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Sabtu (16/3).

KPK menerangkan Haris dan Muhammad Muafaq Wirahadi mengikuti seleksi terbuka calon pejabat pemimpin tinggi Kemenag pada akhir 2018.

Haris mendaftar sebagai calon Kakanwil Kemenag Jatim, sedangkan Muafaq Wirahadi mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

“Diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara MFQ dan HRS dengan RMY dan pihak lain. MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lulus seleksi jabatan di Kementerian Agama RI,” sambung Syarif.

Dari pemeriksaan sementara, KPK mendapatkan informasi diduga Haris menyetor duit Rp 250 juta kepada Romahurmuziy. Pada awal Maret 2019, Haris dilantik Menteri Agama menjadi Kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Sedangkan Muafaq, disebut KPK, menyetorkan duit Rp 50 juta kepada Romahurmuziy di Surabaya pada Jumat (15/3). KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Dalam perkara ini diduga RMY (Romahurmuziy) bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur,” papar Syarif.

Soal dugaan kongkalikong kelulusan seleksi pejabat, Nur Kholis menyerahkan penanganan perkara kepada KPK.

“Ya biarlah itu, nantilah, kan bukti-bukti sudah dikumpulkan sama KPK, biar kemudian menjadi ranah KPK. Kami hanya menyampaikan informasi secara global berkaitan dengan proses seleksi jabatan di Kemenag,” kata Nur Kholis menanggapi.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

2 Pejabat Tersangka Suap, Menag Janji Kooperatif dengan KPK

Jakarta – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berjanji pihaknya akan kooperatif dengan KPK dalam penanganan kasus dugaan suap jual beli jabatan.

KPK dalam kasus ini menetapkan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin sebagai tersangka.

“Kemenag akan kooperatif dengan penanganan hukum oleh KPK agar kasus ini bisa diselesaikan secara tuntas dan cepat. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Kemenag untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum baik dalam pencegahan maupun penindakan korupsi,” ujar Menag Lukman Hakim dalam jumpa pers di kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Kemenag sambung Lukman Hakim menjadikan peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) sebagai pelajaran dan peringatan keras bagi seluruh ASN. Tujuann untuk memperbaiki sistem organisasi dan manajemen kepegawaian.

“Kemenag berkomitmen membangun kolaborasi dengan KPK sebagai langkah preventif agar kejadian yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang,” ujar Lukman.

“Selaku Menag saya memerintahkan kepada seluruh ASN untuk pertama bekerja sama dengan aparat KPK untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini. Kedua, melakukan evaluasi,” imbuh Lukman.

KPK menetapkan tiga orang tersangka terkait dugaan suap jual beli jabatan lewat OTT pada Jumat (15/3) di Surabaya.

Romahurmuziy alias Rommy yang baru diberhentikan dari posisi Ketum PPP menjadi tersangka karena diduga meloloskan pendaftar seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag yakni Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin.

KPK menyebut Muafaq diduga memberi duit Rp 50 juta pada Jumat (15/3) ke Rommy terkait posisi kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris diduga menyetor duit Rp 250 juta kepada Rommy diduga terkait posisi Kakanwil Kemenag Jatim pada 6 Februari 2019.

“Dalam perkara ini, diduga RMY (Romahurmuziy) bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Sabtu (16/3).

(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

2 Pejabat Kena OTT KPK, Menag: Mohon Maaf Sebesar-besarnya

Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan permohonan maaf terkait operasi tangkap tangan (OTT) dua pejabatnya. KPK menetapkan dua pejabat kantor wilayah Kemenag sebagai tersangka pemberi suap jual beli jabtan.

“Kemenag menyadari betul kekecewaan dan kemarahan masyarakat atas peristiwa OTT KPK yang terjadi terhadap diri RMY, HRS, MFQ dan 3 orang lainnya. Untuk itu Kemenag menyampaikan pernyesalan dan permohonan maaf yang sebesar -besarnya kepada seluruh masyarakat atas terjadinya OTT yang melibatkan pejabat Kemenag terkait dengan pengisian jabatan di lingkungan Kemenag,” ujar Menag di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Menag Lukman Hakim lantas menyatakan operasi tangkap tangan tersebut merupakan peristiwa hukum yang bersifat personal.

“Yang merupakan tanggung jawab pribadi dan bukan persoalan kelembagaan,” sambungnya.

Terkait OTT KPK, Lukman mengakui masih ada kelemahan dalam sistem tata kelola pemerintahan di Kemenag. Kelemahan itu menurutnya harus diidentifikasi

“Dan dilakukan perbaikan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa mendatang,” ujar Lukman.

Rommy menjadi tersangka suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). Diduga Romahurmuziy meloloskan pendaftar seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag.

Kedua tersangka lain, yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, diduga sebagai pihak pemberi suap ke Romahurmuziy.

KPK menyebut Muafaq diduga memberi duit Rp 50 juta pada Jumat (15/3) ke Rommy terkait posisi kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris diduga menyetor duit Rp 250 juta kepada Rommy diduga terkait posisi Kakanwil Kemenag Jatim pada 6 Februari 2019.

“Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi Kementerian Agama RI tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

(fdn/fdn)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Diduga Atur Seleksi Pejabat Kemenag, Romahurmuziy Terima Rp 300 Juta

JakartaKetum PPP Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). Diduga Romahurmuziy menerima duit total Rp 300 juta untuk membantu meloloskan seleksi.

“Dalam perkara ini diduga RMY (Romahurmuziy) bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemang yaitu kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan kepala kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu *(16/3/2019).

Selain Romahurmuziy, dua orang lainnya yang menjadi tersangka yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin. Kedua orang ini yang diduga sebagai pemberi suap ke Romahurmuziy.

Syarif mengatakan, kasus ini bermula ketika Kementerian Agama Jatim membuka lelang pada jabatan pada tahun 2018. Muafaq Wirahadi disebutkan mendaftar posisi untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Agama provinsi Jawa Timur.

Dalam kasus tersebut, Muafaq dan Haris diduga menemui Rommy dan pihak lain untuk mengurus proses lulus seleksi jabatan. Namun pada Februari 2019, Haris justru tak tercantum untuk diusulkan ke Menag.

“Diduga terjadi kerjasama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi Kementerian Agama RI tersebut,” terang Syarif.

Pemberian uang kepada Romahurmuziy menurut KPK pertama kali terjadi saat Haris datang ke kediaman Rommy pada 6 Februari 2019.

“HRS diduga mendatangi rumah RMY untuk menyerahkan uang Rp 250 juta terkait seleksi jabatan untuk HRS sesuai komitmen sebelumnya,” sebut Syarif.

Penerimaan kedua yakni uang dari Haris dan Muafaq total Rp 50 juta yang diserahkan pada Jumat (15/3). Uang ini disita dari asisten Romahurmuziy, Amin Nuryadin (ANY) .

“Uang Rp 50 juta untuk (mengurus) MFQ (Muafaq) dan yang Rp 250 juta untuk mengurus HRS (Haris),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Romahurmuziy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi.
(fdn/fdn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>