KPK: 20 Proyek Air Minum di Kementerian PUPR Terindikasi Suap

Liputan6.com, Jakarta -f Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR. Pada proses penyidikannya, lembaga antirasuah mengidentifikasi, 20 proyek air minum diduga menjadi bancakan para pejabat.

“Sampai saat ini telah teridentifikasi setidaknya ada 20 proyek di Kementerian PUPR yang diduga juga ada praktik suap di sana,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Dia mengatakan, dari 20 proyek air minum di Kementerian PUPR yang terindikasi adanya praktik rasuah itu dikerjakan oleh PT TSP dan PT WKE. Menurut dia, pihak lembaga antirasuah akan menelisik 20 proyek tersebut.

“Kami akan identifikasi lebih lanjut informasi-informasi tersebut dalam proses penyidikan ini,” kata Febri.

Dalam menelisik dugaan tersebut, tim penyidik sudah memeriksa lima orang pada, Senin 21 Januari 2018. Mereka adalah mantan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danny Sutjiono, Direktur PSPAM Ditjen Cipta Karya Agus Ahyar, mantan Kasatker SPAM Tempang Bandaso, Direktur Operasional PDAM Donggala Rizal dan seorang pihak swasta bernama Columbanus Priaardanto alias Danto.

“KPK mendalami pengetahuan saksi-saksi terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT. WKE dan PT. TSP di Kementerian PUPR dan dugaan aliran dana dari pihak swasta ke pejabat Kementerian PUPR,” kata Febri.

2 dari 3 halaman

8 Tersangka

Pada kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT TSP Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.

Sedangkan sebagai penerima suap, KPK menjerat empat pejabat Kementerian PUPR, yakni Kepala Satuan Kerja (Satker) SPAM Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, serta PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga, empat pejabat Kementerian PUPR menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wiranto: Presiden Tidak Grasa-Grusu soal Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Menko Polhukam Wiranto, mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan buru-buru mengambil keputusan terkait Abu Bakar Baasyir.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Karenanya, Jokowi memerintahkan kembali para pejabatnya untuk kajian mendalam lagi guna merespons permintaan tersebut.

“Jangan sampai ada satu spekulasi-spekulasi lain berhubungan dengan Abu Bakar Baasyir yang masih di dalam tahanan itu. Sekarang banyak sekali perkembangan informasi yang saat ini muncul dari beberapa pihak, dan ini penjelasan resmi dari saya, mewakili pemerintah,” tukasnya.

Wiranto meminta masyarakat menunggu saat yang tepat terkait Abu Bakar Baasyir.

“Tunggu aja ada waktunya. Kamu dengarkan enggak penjelasan saya, kamu jangan berdebat dengan saya. Ini penjelasan resmi setelah saya melakukan kajian, setelah saya rapat koordinasi dengan seluruh pejabat terkait,” pungkasnya


Saksikan video pilihan di bawah ini:.

2 dari 2 halaman

Dipanggil Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke Istana Bogor Jawa Barat, Senin (21/1/2019).

Berdasarkan agenda resmi yang dirilis Humas Kemenko Polhukam, Wiranto diagendakan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden. Ratas rencananya digelar pukul 14.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan Yasonna juga dipanggil untuk mengikuti ratas dengan Presiden Jokowi.

“Hari ini rencana ratas dengan presiden,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin.

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir yang Kini Dikaji Lagi

Jakarta

Pemerintah kini mengkaji kembali rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Aspek yang dikaji mulai dari ideologi Pancasila, NKRI dan aspek hukum.

“Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” ujar Menko Polhukam Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi. Presiden Jokowi menurut Wiranto tak grusa-grusu mengambil keputusan karenanya pejabat kementerian terkait mengkaji sejumlah aspek yang disebut Wiranto.

Keputusan pemerintah mengkaji aspek pertimbangan pembebasan Ba’asyir diambil setelah ramai perbincangan rencana pembebasan Ba’asyir sebagaimana disebut Jokowi pada pekan lalu. Jokowi saat itu mengatakan, sudah mendiskusikan pertimbangan panjang atas rencana pembebasan Ba’asyir yang disebut dengan alasan kemanusiaan.

“Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” ujar Jokowi kepada wartawan di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra yang ikut berkomunikasi dengan Jokowi, menyebut presiden akan membebaskan Ba’asyir tanpa syarat. Ditegaskan lagi soal alasan kemanusiaan karena faktor usia dan kesehatan Ba’asyir.

“Sudah saatnya Ba’asyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Ba’asyir harus dibebaskan karena pertimbagan kemanusiaan,” kata Yusril.

Rencana pembebasan Ba’asyir juga direspons Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto menyebut opsi pembebasan Ba’asyir di antaranya pembebasan bersyarat dan grasi dari presiden.

Untuk pembebasan bersyarat, Ba’asyir disebut Kemenkum HAM sebenarnya sudah bisa mengambilnya pada 13 Desember 2018. Alasannya, Ba’asyir sudah menjalani dua pertiga masa pidana terkait vonis kasus pelatihan militer kelompok teroris.

Hitungan ini mengacu pada sidang vonis pada 16 Juni 2011. Di mana majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan Ba’asyir bersalah dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara.

Untuk menempuh pembebasan bersyarat, Ditjen PAS menyebut ketentuan bagi narapidana di antaranya meneken surat setia NKRI. Aturan ini tertuang pada PP 99/2012 serta dalam pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat.

“Jika melalui mekanisme PB, menurut perhitungan, dua pertiga masa pidananya adalah pada tanggal 13 Desember 2018. Karena Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sampai saat ini belum berkenan menandatangani surat pernyataan ikrar kesetiaan NKRI sebagai salah satu persyaratan PB,” ujar Ade Kusmanto.

Tim Pengacara Muslim (TPM), lantas menjelaskan alasan Ba’asyir menolak menandatangani dokumen untuk pembebasan bersyarat. Dokumen itu di antaranya berisi pengakuan tindak pidana, padahal Ba’asyir menurut TPM menegaskan tidak melakukan apa yang didakwakan.

“Dokumen itu macam-macam yang paling penting adalah dokumen untuk berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang dilakukannya,” kata Ketua Dewan Pembina TPM, Mahendradatta di kantornya, Jalan Raya Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Mahendradatta juga menjelaskan alasan Ba’asyir menolak meneken ikrar setia NKRI. Sebab Ba’asyir menurut Mahendradatta tak perlu meneken setia kepada Pancasila karena sudah setia pada Islam.

“Pembicaraannya gini ‘ustaz kalau ini kok nggak mau tanda tangan, kalau Pancasila itu sama dengan bela Islam’. ‘Loh kalau gitu sama dengan Pancasila, kenapa saya nggak bela Islam saja, kan sama saja. Jadi belum sampai ke argumen yang meyakinkan ustaz. Kalau hal yang sama kenapa saya tidak menandatangani yang satu, tidak boleh yang dua. Itu hanya sebagai kepolosan saja yang saya bilang,” ujar Mahendradatta.

(fdn/fjp) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Fungsi Bahasa Indonesia Sebagai Pemersatu dan Sejarahnya

Liputan6.com, Jakarta Pernah terbayang tidak dalam benakmu, bagaimana jadinya bila kamu hidup tanpa adanya bahasa? Kira-kira akan seperti apa ya?  Mungkin kamu tidak mampu berinteraksi dengan temanmu, tidak mampu membaca tulisan ini, tidak mampu menyampaikan pendapat, gagasan harapan karena tidak ada media untuk menyampaikannya. 

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan sebuah media atau alat yang dapat menjadi perantara komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan salah satu cara untuk berkomunikasi ialah melalui bahasa. Sekalipun terdapat perbedaan jenis bahasa antar negara satu dan yang lainnya, namun bahasa tetap menjadi pilihan yang tepat untuk berkomunikasi.

Menurut Santoso, fungsi bahasa ialah:

a) Informatif, menyampaikan informasi timbal-balik antar anggota keluarga aataupun anggota-anggota masyarakat,

b) Ekspresi diri, menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan perasaan pembaca, c) Adaptasi dan Integrasi, menyesuaikan dan membaur diri dengan masyarakat,

d) Kontrol Sosial, mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain.

Jika dilihat dari jumlah bahasa, bahasa daerah di Indonesia merupakan kedua terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Berdasarkan hasil penelitian Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada 652 bahasa pada tahun 2018. Waaaw banyak sekali bukan?

Oleh karena itu adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia dapat mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda.  Nah, selain sebagai alat pemersatu, sebenarnya apa saja sih fungsi bahasa Indonesia?

Alangkah baiknya, sebelum mengetahui  fungsi bahasa Indonesia, mengetahui sejarah bahasa Indonesia terlebih dahulu.

2 dari 3 halaman

Sejarah Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kerapatan Pemuda dan berikrar (1) bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, (2) berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan (3) menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda.

Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa  Bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Bab XV, Pasal 36).

Bahasa Indonesia adalah bentuk standar bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia. Dalam perkembanganya, bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah.

Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek.

Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antarperkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu.

Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928).

Namun, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Setelah mengetahu sejarah bahasa Indonesia, penting untuk kamu, sebagai warga negara Indonesia untuk mengetahui fungsi bahasa Indonesia. Dengan mengetahui fungsi bahasa Indonesia, kamu jadi mengerti bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang berarti.

Berikut Liputan6.com rangkum fungsi bahasa Indonesia dari berbagai sumber, Senin (21/1/2019). Simak terus artikel fungsi bahasa Indonesia di bawah ini yaa

3 dari 3 halaman

Fungsi Bahasa Indonesia dalam Berbagai Kedudukannya

Posisi Bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut:

1. Fungsi Bahasa PersatuanBahasa sebagai pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa dan antar golongan (SARA) bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini (heterogenitas/kebhinekaan) sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

2. Fungsi Bahasa NasionalBahasa sebagai  jati diri Bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar, sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia.

3. Fungsi Bahasa Negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas seperti bahasa sebagai administrasi kenegaraan atau sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi, bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi.

4. Fungsi bahasa baku (bahasa standar) merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi, seperti penanda acuan ilmiah dan penuisan tulisan ilmiah, penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual,

Keempat posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri Bangsa Indonesia. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional ASEAN. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia memperkuat  bahasa Indonesia dikembangkan ke berbagai ilmu, teknologi, bidang, dan budaya sekarang dan nanti.

Nah uraian diatas adalah fungsi bahasa Indonesia yang dapat kamu tahu. Semoga artikel ini bermanfaat ya. 


Reporter: Tyas Titi Kinapti

KPK Identifikasi Suap di 20 Proyek SPAM Kementerian PUPR

Jakarta

KPK mengidentifikasi dugaan suap pada 20 proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Suap diduga diberikan kepada sejumlah pejabat di Kementerian PUPR.

“Saat ini telah teridentifikasi setidaknya ada 20 proyek di Kementerian PUPR yang diduga juga ada praktek suap di sana terhadap sejumlah pejabat di kementerian PUPR,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

KPK sedang menangani kasus dugaan suap proyek SPAM. Ada 8 tersangka dalam kasus ini, yaitu diduga sebagai pemberi Budi Suharto, Dirut PT WKE, Lily Sundarsih, Direktur PT WKE, Irene Irma, Direktur PT TSP dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP.

Kemudian, diduga sebagai penerima Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat, Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1.

Adapun proyek yang diduga terkait dengan kasus ini ialah pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Selain itu, ada 2 proyek lain yang juga diatur lelangnya yakni pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulteng.

Proyek tersebut merupakan bagian dari 20 proyek yang teridentifikasi terjadi suap. Sebagian besar dari 20 proyek yang teridentifikasi suap itu juga dikerjakan oleh PT WKE dan PT TSP.

“Sebagian besar itu kami duga dikerjakan PT WKE atau PT TSP yang kemarin identifikasikan di awal ada sekitar 12 proyek ya tapi yang ditangani tersangkanya baru PPK di sekitar 4 sampai 6 proyek SPAM atau proyek air minum tersebut,” katanya.

(haf/fdn) <!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Wabup Muda Hilang ke Mana?

Trenggalek – Lebih dari sepekan terakhir Wakil Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, tak terlihat di lingkungan Pemkab. Bahkan, Bupati Trenggalek, Emil Dardak, juga tak tahu keberadaan wakilnya itu.

Dirangkum detikcom, Senin (21/1/2019), dia terakhir bertemu dengan Wabup Arifin saat kunjungan Presiden Joko Widodo awal Januari lalu. Sedangkan dari catatan Humas, Arifin melakukan kegiatan di Trenggalek terakhir pada 9 Januari di acara Orari di Gedung Bhawarasa Utara.

Emil mengakui selama lebih dari sepekan terakhir, dia belum bertemu maupun berkomunikasi langsung dengan wakilnya tersebut. Namun Emil memastikan tidak ada konflik maupun perseteruan dengan Arifin.

“(Terakhir) saat kunjungan Presiden, tapi di sini kami saling menghormati dalam menjalankan tugas, secara prosedural memang seharusnya kami dikabari, tapi ya itu tadi, saya yakin setiap gerak langkah beliau untuk memajukan Trenggalek. Kalau (pengajuan) cuti tidak ada. Tidak ada cuti tidak ada izin,” ucap Emil.

Sedangkan, Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda Trenggalek Triadi Atmono, juga tak tahu keberadaan sang wabup. Pihaknya juga sudah melakukan upaya penggalian informasi. Hasilnya, ajudan dan protokol tidak mengetahui keberadaan Wabup Arifin. Selain itu mereka juga tidak lagi mendampingi sejak kegiatan dinas terakhir pada 9 Januari.

“Jadi awalnya tanggal 19 Januari kemarin pejabat Setda Trenggalek menerima permintaan konfirmasi dari perwakilan Pemprov Jatim terkait kabar menghilangnya Wakil Bupati selama lebih dari sepekan, kemudian ditindaklanjuti dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak termasuk protokol dan ajudan,” kata Triadi.

Gubernur Jatim Soekarwo atau Pakdhe Karwo juga sudah menerima laporan terkait Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin yang mangkir atau absen dalam tugasnya selama sepekan lebih. Pihaknya juga sudah kirim surat ke Wabup melalui Pemkab Trenggalek.

Pakde Karwo menambahkan jika surat peringatan pertama tidak ada perubahan, maka akan diberikan surat peringatan kedua.

“Setelah diberikan surat yang pertama tapi tidak ada perubahan, Maka akan diberikan surat peringatan kedua dan harus disekolahkan selama tiga bulan,” ujar Pakde Karwo terpisah.

Nur Arifin merupakan Wabup Trenggalek yang memenangkan Pilkada serentak pada 2015 lalu bersama Emil Dardak. Saat dilantik menjadi Wakil Bupati Trenggalek pada Februari 2016 lalu, dia juga tercatat dalam rekor Muri sebagai wakil bupati termuda di Jatim dengan usia 25 tahun.
(rvk/gbr)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kisah Diaspora Indonesia Sukses Berbisnis Bumbu Rendang di Amerika Serikat

Jakarta – Dari coba-coba jadi serius, kalimat itu tepat menggambarkan usaha bisnis bumbu rendang di Amerika Serikat yang dijalankan Asnur Bahar, seorang diaspora Indonesia yang kelahiran Padang. Di samping kesibukannya bekerja di perusahaan minyak, ia menjalankan bisnis bumbu kemasan bernama Rendang and Co di Houston, AS.

Dilansir Antara, Asnur mengatakan pertama kali berbisnis diawali tak sengaja. Sebagai pekerja di perusahaan minyak Schlumberger, ia sering berkeliling dunia sebagai konsultan maupun pengajar, termasuk bolak-balik ke Jakarta dalam setahun.

Istrinya yang asal Semarang memberi ide agar saat mampir ke Jakarta, ia membawa serta bumbu masakan Padang dari Indonesia untuk dipasarkan ke AS. Saat itu, ia bertemu dengan temannya asal Palembang yang memasok bumbu-bumbu tersebut ke Restoran Pagi Sore.

Dari temannya itulah, Asnur memesan bumbu instan dalam jumlah kecil terlebih dulu. Tak disangka, pesanan makin membludak. Kini, rata-rata mencapai 130 kg bumbu masakan Padang dengan berbagai rasa yang dipesan setiap kali bolak-balik dari AS ke Jakarta.

Asnur dan istri lalu menjual bumbu berkemasan Rendang and Co secara online di AS. Ia juga berpromosi ke berbagai acara, terutama dalam kegiatan KJRI Houston.

Acara seperti itu rutin diselenggarakan Konjen RI setempat untuk mempromosikan produk Indonesia sekaligus memacu semangat kewirausahaan pada diaspora Indonesia di 12 States, wilayah kerja Konjen.

Rendang and Co tak hanya menjual bumbu rendang, tetapi juga sejumlah masakan Padang lainnya. Di antaranya adalah bumbu asam padeh, ayam gulai, ayam goreng, gulai ikan kuning, dan lontong anam. Dari laman rendangandco, harga satu kemasan bumbu dijual antara 5 hingga 7 dolar AS.

2 dari 2 halaman

Berkembang Jadi Restoran

Bisnis bumbu Rendang Asnur terus berkembang. Ia kini berencana membuka warung Padang “Rendang and Co” di Tulsa, Oklahoma.

“Awalnya saya hanya berjualan online bumbu masakan Padang saja, sekarang ingin menjajal buka warung Padang,” kata pria yang lulus dari Petroleum Engineering dari University of Tulsa (UOT) di Oklahoma State itu.

Asnur pun berencana mulai 1 Februari 2019 ini, bersama sang istri membuka restoran Indonesia dengan nama Rendang and Co di Tulsa, Oklahoma.

“Kami bukan hanya menjual Rendang yang sudah terkenal di seluruh dunia, tapi juga makanan Indonesia lain,” katanya.

Asnur Bahar membagikan kisah sukses merintis wirausaha di negeri orang pada acara kumpul-kumpul Diaspora Indonesia kepada yang berminat mengembangkan bisnis sebagai UKM untuk menjual produk Indonesia di KJRI Houston pada 18 Januari 2019.

Konjen Nana Yuliana pada kesempatan yang sama juga mengundang tiga pengusaha yang punya 10 bisnis, pejabat Port of Houston dan FDA (Food & Drug Adninistration) yang salah satunya untuk mempresentasikan tentang bagaimana berbisnis di Houston.

Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM Hermawan Kartajaya yang juga hadir dalam acara itu menyambut baik semangat kewirausahaan diaspora Indonesia sekaligus memberikan tips agar sukses berwirausaha. Hermawan yang juga pakar marketing itu berpesan kepada diaspora Indonesia agar pantang menyerah dan tetap mempromosikan Indonesia dengan brand-brand yang menarik.

Selain Asnur Bahar, diaspora Indonesia yang juga berbisnis di usaha kuliner yakni Fifi Manan bersama suaminya Robert Manan yang juga akan membuka Restoran WIND, singkatan Wonderful Indonesia di Atlanta, Giorgia.

Berformat Fine Dining, WIND akan melibatkan Chef Yono yang namanya sangat populer dan juga mempunyai usaha kuliner di Albany, New York. Bahkan, rencananya Dubes Indonesia untuk AS Budi Bowo Leksono dari Washington DC dan Konjen Nana Yuliana akan meresmikan rumah makan tersebut.

“Jadi marilah kita jadikan 1 Februari sebagai Hari Kebangkitan Kuliner Indonesia di Amerika,” kata Nana.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Turki Siap Ambil Kendali Basis Pasukan Kurdi di Suriah, Bikin Geram AS?

Liputan6.com, Ankara – Dalam sambungan telepon dengan mitranya di Amerika Serikat (AS), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan siap untuk mengambil alih keamanan di Manbij, sebuah kota di timur laut Suriah yang dikendalikan oleh pasukan Kurdi.

Manbij sendiri merupakan lokasi di mana empat orang pasukan AS dilaporkan tewas dalam sebuah serangan bom, pekan lalu.

Dikutip dari Al Jazeera pada Senin (21/1/2019), pernyataan dari pihak kepresidenan Turki menyebut Erdogan telah menjelaskan kepada Trump, bahwa serangan di Manbij adalah provokasi yang dilakukan oleh jaringan ISIS, guna memengaruhi ekspektasi penarikan pasukan AS dari Suriah.

Sebelumnya, dalam sebuah pengumuman mengejutkan pada 19 Desember 2018, Trump berencana menarik 2.000 tentara AS dari Suriah timur laut, dan menyatakan bahwa ISIS telah dikalahkan.

Pernyataan itu bertentangan dengan pandangan banyak pakar keamanan dan penasihat kebijakan AS, yang menilai pengaruh ISIS belum sepenuhnya hilang.

Pada akhirnya, para pejabat AS kembali pada rencana awal, yakni mempertahankan keberadaan militer AS untuk melawan kekuatan ISIS, dan memastikan Turki memberi jaminan keamanan pada pasukan YPG Kurdi yang bersekutu dengan Negeri Paman Sam.

Komunikasi langsung antara Erdogan dan Trump berlangsung sepekan setelah percakapan telepon serupa lainnya, yang membahas tentang nasib pasukan Kurdi di wilayah timur laut Suriah,

Terletak di dekat perbatasan dengan Turki, Manbij muncul sebagai titik fokus ketegangan pasca-keputusan penarikan pasukan AS oleh Trump, di mana selama ini menjadi penghalang Turki dalam menyerang pasukan Kurdi.

Pasukan Demokratik Suriah (SDF), sebuah milisi yang bersekutu dengan YPG Kurdi yang didukung AS, merebut kota itu dari ISIS pada 2016.

Ankara memandang YPG sebagai kelompok “teroris” dan merupakan perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang, yang telah puluhan tahun melancarkan kampanye separatis bersenjata di Turki.


Simak video pilihan berikut:

2 dari 2 halaman

Gedung Putih Berkata Lain

Di lain pihak, Gedung Putih tidak menyebut tawaran Erdogan untuk mengambil alih keamanan di Manbij, tetapi mengatakan pemimpin kedua negara sepakat untuk terus mengupayakan penyelesaian negosiasi damai di Suriah timur laut.

“Presiden Trump menggarisbawahi pentingnya mengalahkan unsur-unsur teroris yang tetap ada di Suriah,” ujar Sarah Sanders, juru bicara Gedung Putih.

“Kedua pemimpin sepakat untuk terus mengejar solusi yang dinegosiasikan untuk Suriah timur laut. Mereka juga membahas kepentingan bersama dalam memperluas hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Turki,” tambah Sanders.

Presiden Donald Trump sebelumnya memperingatkan Turki untuk tidak menyerang pasukan Kurdi di Suriah, dan sempat mengancam akan menghancurkan ekonomi Turki jika itu terjadi.

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan “kami tidak takut dan tidak akan diintimidasi oleh ancaman apa pun,” menambahkan bahwa “ancaman ekonomi terhadap Turki tidak akan berhasil.”

Terungkap! Hakim yang Indehoi dengan 2 Wanita Juga Pecandu Narkoba

Lampung – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Lampung Brigjen Tagam Sinaga menyatakan hakim Y yang digerebek saat indehoi dengan 2 wanita punya riwayat pemakai narkotika. Ia pernah ditangkap sebagai pemakai narkoba kemudian dinonjobkan sampai dimutasi oleh pihak pengadilan.

“Dulunya kan kena juga sebagai pemakai. Kemudian dikirimkan mutasi kemudian dinonjobkan kalau tidak salah. Tapi kalau keterangan humas sudah dinonjobkan,” kata Tagam saat dihubungi detikcom dari Serang, Banten, Senin (21/1/2019).

Hanya, kata Tagam ia tidak mengerti kenapa hakim Y masih berada di Lampung. Hal ini katanya sebaiknya ditanyakan kepada humas pengadilan.
“Memang dia ya pemakai (narkoba). Masalahnya juga yang awal kenapa dimutasi masalah pemakai. Sudah dimutasi bukan di Lampung lagi, cuma belum berangkat, ya nggak tahu itu humasnya yang lebih paham,” tegasnya.

Tagam membenarkan bahwa hakim Y menjalani tes urin di BNN Lampung. Tes dilakukan pada pukul 10.00 WIB. Ia didampingii oleh pejabat Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) sampai Komisi Yudisial (KY). Hasil tes urin, sementara masih di labolatorium dan belum bisa disampaikan ke publik.

Usai menjalani tes, hakim Y katanya kemudian dibawa ke rumah sakit. Dari informasi yang diterima, ia dalam keadaan sakit.

“Hasil tes nggak bisa kita jelaskan, hasilnya baru dibawa ke labolatorium. Karena kejadian sudah 2 hari. Hakim terus dibawa ke rumah sakit, kan dalam keadaan sakit. Masalah sakit apa, apa betul sakitnya, nanti dokter (menjelaskan),” pungkasnya.

(bri/asp)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Kesal Pejabat ESDM Tak Cek Lapangan, Anggota DPR Sebut Brengsek

Jakarta – Komisi VII DPR RI hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitranya, yaitu Kementerian ESDM. Kali ini rapat tersebut membahas terkait limbah dari perusahaan-perusahaan migas dan tambang.

Rapat diawali dengan penjelasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono. Dia menjabarkan terkait dasar-dasar hukum yang mengikat tentang keharusan perusahaan tambang melakukan pelestarian lingkungan.

“Untuk khusus tambang kami punya aturan khusus memberikan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Sebelum mendapatkan izin untuk beroperasi, kata Bambang, perusahaan tambang harus menyerahkan uang jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Uang itu akan dikembalikan setelah perusahaan selesai beroperasi dan tergantung dari hasil pengelolaan limbahnya.
Bambang menjelaskan pada 2018 uang jaminan reklamasi yang terkumpul di pemerintah sebanyak Rp 1,2 triliun sementara uang jaminan pasca tambang Rp 3,5 triliun. Uang itu disimpan oleh pemerintah di salah satu bank BUMN.

Rapat mulai memanas ketika, Pimpinan Rapat Komisi VII DPR RI M Nasir menanyakan apakah ada perusahaan tambang yang belum membayar uang jaminan pasca tambang dan jaminan reklamasi itu.

Bambang menjawab, pengelola tambang yang tidak membayar hanya penambang ilegal dan tambang rakyat. Namun ada pula yang juga belum membayar uang jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Bambang menegaskan bahwa pemerintah pusat hanya bisa memberikan rekomendasi agar Gubernur di daerah menekan perusahaan tambang di daerah membayar jaminan-jaminan itu.

“Kami hanya bisa merekomendasikan mereka agar menahan izinnya atau apa. Karena itu IUP di mereka,” terangnya.

Nasir pun meminta dia menjelaskan, mengapa perusahaan tambang itu bisa beroperasi namun belum menyetor uang jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Namun Nasir memandang Bambang tak bisa menjawab pertanyaan itu.

“Bukan seperti itu Pak, apa dalihnya kok bisa keluar izinnya? Kan dari pemerintah pusat bisa lihat checklist-nya. Saya tidak ngerti ini kok bisa jalan? Saya sudah cek di semua tambang inspekturnya di tambang seperti orang enggak pernah makan saja, kelaparan dia,” tegasnya.

Penjelasan dilanjutkan oleh Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Iwan Prasetya. Namun baru sebentar menjelaskan, Nasir kembali menyela.

“Bapak ngerti nggak soal lokasinya? bapak pernah ke lapangan?,” tanya Nasir.

“Jujur saya tidak pernah ke lapangan,” jawab Iwan.

“Oh jadi cuma duduk-duduk di belakang meja ya. Tunggu laporan, dibacakan enak dong, semua juga bisa,” sindirnya.

Iwan pun menyerahkan penjelasan itu kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas. Namun lagi-lagi dia juga mengaku belum pernah meninjau langsung ke lapangan karena baru tiga bulan menjabat.

Nasir pun geram dengan jawaban itu. Lantaran menurutnya untuk urusan limbah memang harus turun langsung ke lapangan. Akhirnya keluarlah kata ‘brengsek’ dari mulutnya.

“Jadi berarti belum ke lapangan? Tolong turun ke lapangan-lapangan biar tahu. Brengsek ini tidak jelas,” ujarnya. (das/ara)