Jokowi – Ma’ruf Kurang 50 Persen di Survei Kompas, PDIP: Ini Tantangan Kader

Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menanggapi santai hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan elektabilitas capres-cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menurun.

Menurut dia, setiap hasil survei harus dianggap sebagai tantangan untuk bekerja lebih baik lagi demi memenangan Jokowi-Ma’ruf dan PDIP. 

“Tetapi apapun hasilnya, ini perlu dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan bagi kandidat capres dan parpol peserta pemilu menuju 17 April 2019,” kata Andreas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/3/2019).

Anderas menilai hasil survei Litbang Kompas menjadi pelecut bagi kader PDIP untuk bekerja lebih keras memenangkan Pileg dan Pilpres 2019. Sebab, lanjutnya, PDIP juga memiliki peranan memenangkan Jokowi-Ma’ruf.

“Hasil survei Kompas ini menggembirakan sekaligus tantangan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan performa kerja kader baik untuk pilpres maupun pileg,” ucap dia. 

Andreas tak menampik adanya efek ekor jas (Coattail effect) dalam mengerek elektabilitas partai di momen Pilpres dan pileg.

“Coattail effect berperan penting meningkatkan elektabilitas partai, karena ini pun merupakan konsekuensi logis dari hubungan emosional antara partai dan kadernya,” ucap dia. 

Seperti dikutip dari Litbang Kompas Rabu, 20 Maret 2019, survei terbaru elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini lebih tipis dibandingkan survei Litbang Kompas Oktober 2018.

Elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini hanya selisih 11,8 persen. Jokowi – Maruf mendapat perolehan suara 49,2 persen, sedangkan Prabowo-Ma’ruf 37,4 persen. Sebanyak 13,4 persen masih merahasiakan pilihannya.

Metode pengumpulan pendapat menggunakan wawancara tatap muka sejak tanggal 22 Februari – 5 Maret. Survei ini diikuti 2.000 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error penelitian plus/minus 2,2 persen.

Jokowi ke Caleg PDIP: Kerja di Lapangan, Tak Ada Lagi Rapat

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan dalam acara pembekalan dan penguatan konsolidasi jelang pemilihan umum (Pemilu) 2019 ini dihadiri seluruh caleg PDIP Dapil Jakarta. Total ada 106 orang caleg DPRD DKI, sementara caleg DPR berjumlah 21 orang.

“Dapil DKI. Artinya kan ada 106 untuk DPRD DKI 106, 21 untuk DPR,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (20/3/2019).

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Politisi senior PDIP salah satunya Pramono Anung. Selain itu ada pula, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Politikus PDIP Ini Minta Pemerintah Larang Senator Australia Fraser Anning Masuk Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengecam pernyataan Senator Fraser Anning dari Queensland, Australia yang menyalahkan imigran muslim atas penembakan di 2 Masjid Selandia Baru. Menurutnya, pernyataan Fraser menunjukkan ketidakpahaman dan kesalahan persepsi terhadap umat Islam.

“Saya juga mengutuk keras pernyataan resmi Senator Fraser Anning dari Queensland, Australia, yang pada intinya menganggap bahwa teror terhadap masjid di Christichursh adalah harga yang pantas dibayar Umat Islam dan bahwa Islam adalah ideologi kekerasan,” kata Charles kepada wartawan seperti dikutip Antara, Sabtu (16/3).

Dia meminta pemerintah Indonesia melarang Fraser masuk ke Indonesia. Sebab, ucapan Fraser berpotensi memecah belah umat beragama.

“Atas nama seluruh bangsa Indonesia yang mencintai perdamaian, saya meminta Pemerintah Indonesia melarang Fraser Anning untuk memasuki wilayah Indonesia untuk alasan apapun agar tidak menularkan cara pandang yang dapat memacah belah umat beragama tersebut,” tegasnya.

Selain itu, kata Charles, ucapan Fraser akan melukai hati para umat beragama yang sudah berupaya keras membangun perdamaian dan toleransi.

“Pernyataan tersebut melukai perasaan Umat Islam dan Non- Muslim dan tidak berkontribusi apapun terhadap upaya kita membangun perdamaian dan saling pengertian antar umat beragama,” ujar Charles.

Meski demikian, Politikus PDIP ini menyebut aksi penembakan di 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru bentuk kebiadaban. Dia juga menyampaikan belasungkawan kepada seluruh korban tewas dari insiden ini. Sejauh ini, 50 orang dikabarkan tewas akibat penembakan tersebut.

“Tindakan tersebut adalah ekspresi kebiadaban yang mencederai rasa kemanusiaan siapapun, khususnya karena dilakukan di tempat ibadah yang disucikan Umat Islam,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Charles juga memuji gerak cepat pemerintah Selandia Baru dalam menangani kasus ini. Dia berharap seluruh pelaku bisa segera ditangkap dan diadili. Sebab, aksi penembakan yang dilakukan para pelaku tidak dibenarkan atas dasar dan alasan apapun.

“Perusakan, kekerasan dan penodaan terhadap tempat ibadah Umat Islam maupun terhadap tempat ibadah agama manapun tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan atas nama apapun. Tidak ada agama yang membenarkan kekerasan terhadap orang-orang sipil yang tidak berdosa. Sebaliknya, tempat ibadah adalah tempat di mana kita menumbuhkan dan merawat perdamaian dan kedamaian,” tandasnya.

Menolak Dibilang Lebay, PSI Balik Serang PDIP

JakartaPSI balik menyerang PDI Perjuangan yang menyebut mereka berlebihan dan kurang informasi karena mengkritik partai nasionalis. PSI tidak terima disebut minim implementasi di lapangan.

“Sekarang kalau minim implementasi, bagaimana menjelaskan fakta bahwa di banyak dapil, caleg-caleg DPR PSI sudah mengekor incumbent PDIP? Apa artinya? Bahwa masyarakat sudah jenuh dengan hanya sekedar pekik ‘merdeka’,” kata juru bicara PSI Rian Ernest kepada wartawan, Rabu (12/3/2019).

Rian kemudian menyindir PDIP soal caleg eks napi korupsi. Dia mempertanyakan komitmen antikorupsi PDIP.

“Apa konkretnya untuk melawan korupsi, kalau masih ada caleg eks koruptor diajukan lagi di April nanti?” tanyanya.

Selain itu, dia juga menyinggung soal Perda Syariah. Menurut Rian, peraturan itu membentuk kesan ‘mayoritas di atas minoritas’.

“Lalu bagaimana dengan fakta bahwa PDIP terlibat aktif mengesahkan Perda Syariah? Bentuk nyata peraturan mayoritas di atas minoritas. Publik yang rindu partai nasionalis sejati sudah tidak akan puas diberikan jawaban ngawang seperti ‘pembumian gagasan’,” tutur Rian.

Sebelumnya, PDIP menganggap partai pimpinan Grace Natalie itu kekurangan informasi. Hal ini menyusul kritik tajam PSI ke sejumlah parpol nasionalis karena dinilai bungkam terkait isu intoleransi di Indonesia.

“Mungkin partai baru ini kurang informasi. Dalam kasus-kasus tertentu terlihat genit atau lebai,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Selasa (12/3).
(tsa/idh)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PDIP: 165 WNI Terancam Hukuman Mati Juga Berhak Diplomasi Total Seperti Siti Aisyah

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah dalam memulangkan Siti Aisyah ke Tanah Air. Aisyah bebas dari kasus pembunuhan tokoh politik Korea Utara di Malaysia.

“Bagi saya, pemerintah sudah menjalankan tugas konstitusionalnya untuk melindungi segenap warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri. Tercatat dalam 4 tahun terakhir pemerintah sudah berhasil memulangkan 279 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri,” kata Charles dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Meski demikian, politisi PDIP itu menyebut data Kemenlu akhir 2018 masih ada 165 WNI yang terancam hukuman mati di sejumlah negara. Menurutnya, para pekerja lain juga berhak untuk mendapatkan upaya maksimal dan diplomasi total dari negara untuk bisa pulang ke Tanah Air, sama seperti Siti Aisyah.

“Mereka juga berhak mendapatkan perhatian publik yang tidak kalah dari kasus Siti Aisyah. Jangan sampai kejadian yang menimpa Tuti Tursilawati, TKI yang dihukum mati di Arab Saudi tanpa pemberitahuan otoritas setempat, terulang lagi. Saat ini masih ada setidaknya 13 WNI yang menunggu hukuman mati di Saudi,” jelasnya.

Charles mengatakan, ancaman hukuman mati WNI di luar negeri terjadi karena kasus pembunuhan majikan. Padahal, menurutnya, pada TKI terpaksa membunuh karena membela diri.

“Bukan karena tiba-tiba menjadi psikopat, tetapi karena dilecehkan, dianiaya bahkan diperkosa oleh sang majikan. Artinya, kekerasan itu terjadi karena tidak ada perlindungan yang memadai bagi buruh migran Indonesia di tempat mereka bekerja,” terangnya.

PDIP: PSI Hanya Cocok untuk Orang-Orang Kota

Di sisi lain, Hendrawan juga mempertanyakan sumber pendanaan PSI sebagai partai baru. Sebab, ia menilai partai partai besar saat ini kesulitan menggalang dana untuk beriklan di televisi, baliho berbayar serta alat peraga kampanye lainnya. Sementara PSI terlihat enteng untuk mendanai biaya kampanye.

“Jadi ada yang menarik tentang PSI. Siapa saja konglomerat yang ada di belakangnya, sumber dana dari bisnis apa, dan seterusnya, bisa jadi bahan kajian menarik,” tambah Hendrawan.

Meski demikian, Hendrawan tetap mengapresiasi sikap partai yang kadernya didominasi anak-anak muda itu.

“Terus terang kami kagum dengan semangat Bro dan Sis (anak-anak muda) di PSI. Daya juang dan strategi juangnya harus kita hargai,” kata Hendrawan.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mempertanyakan sikap para partai nasionalis tentang sikap anti korupsi dan toleransi yang belum di implementasikan. Hal ini disampaikan Grace saat menyampaikan pidato politikya di Medan, Sumatera Utara, pada Senin 11 Maret 2019 lalu. 

Grace pun memastikan bahwa PSI akan berjuang melawan korupsi dan menjaga toleransi umat beragama.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Beredar spanduk PSI dukung LGBT, PSI laporkan peredaran spanduk ke Bareskrim Mabes Polri dan Bawaslu DKI Jakarta.

PDIP: Anies Belum Perlihatkan Keberpihakan dalam Pelestarian Betawi

Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta sepakat dengan Forum Betawi Rempug (FBR) yang menganggap Gubernur DKI Jakarta belum berpihak pada pelestarian budaya Betawi. PDIP lantas membandingkan Anies dengan Jokowi saat duduk di kursi DKI-1.

“Memang belum menampakkan keberpihakan, contoh pelestarian Betawi, itu tidak tampak. Beda dengan Pak Jokowi dulu di Situ Babakan, gelontorkan anggaran untuk pelestarian budaya Betawi, sebagai cagar budaya Betawi. Anies itu belum tampak, sementara perangkat untuk memberdayakan Betawi besar dengan telah ditetapkan peraturan tentang pemberdayaan Betawi,” ucap Gembong saat dihubungi detikcom, Sabtu (9/3/2019).

Menurut dia, Anies harus segera mengeluarkan Pergub terkait Pelestarian Betawi. Pergub tersebut lah yang nantinya akan melakukan pengawasan dalam pelestarian maupun pengembangan kebudayaan Betawi.

“Implementasi belum. Seharusnya setelah itu di-launching, ada aturan pendukung yaitu pergub tentang seluruh kantor di Provinsi DKI Jakarta, hotel di seluruh DKI Jakarta misal, seperti itu didorong mewujudkan bagaimana budaya Betawi kembangkan di Jakarta,” ujarnya.
Tanpa ada Pergub, lanjut Gembong, minim payung hukum untuk kegiatan pelestarian Budaya Betawi. Jika lama selesai, maka akan menghambat proses pelestarian budaya Betawi.

“Pelaksanaan, pergub yang segera terealisasi program Betawi. Itu harus diwujudkan, kalau tidak, ya akan begini terus tidak berkembang,” ucap Gembong.

Selain itu, di Jakarta minim ruang untuk pentas kesenian Betawi. Gembong, membandingkan dengan daerah di kawasan Solo maupun Yogyakarta.

“Ruang untuk tampil seni Betawi belum. Beda di Yogya, Solo, banyak ruang untuk bisa mengekspresikan seniman-seniman, yang bisa tampil dalam rangka memberdayakan seniman wilayah. Jakarta belum ada. Situ babakan belum tampung itu, belum mampu jadi icon pemberdayaan budaya Betawi bisa tumbuh dan berkembang di sana,” ucap Gembong.

Sebelumnya, saat menjatuhkan pilihan kepada capres Joko Widodo (Jokowi), FBR menyinggung program pemberdayaan budaya Betawi yang dianggap tak jalan saat kepemimpinan Anies. FBR menilai Anies belum menjalankan implementasi dari Pergub nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian dan kebudayaan Betawi.

“Tapi Anies-Sandi 2 bulan dia menjabat gubernur, kami masyarakat Betawi memberi dia gelar ‘Abang Betawi’, namun sampai saat ini implementasi dari Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian dan Kebudayaan Betawi itu terkesan setengah hati dia lakukan. Memang waktu kemarin dia mengangkat beberapa wali kota dari Betawi, tapi kita tidak bicara person lah. Kita bicara sistem yang bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat Betawi,” jelas Ketua Umum FBR Lutfi Hakim.

“Perda itu masih perlu disempurnakan dengan beberapa pergub. Tapi itu tidak terealisasi hingga saat ini. Padahal Jokowi tidak pernah kita kasih gelar ‘Abang’. Anies-Sandi-lah yang kita kasih gelar ‘Abang Betawi’ tapi kepeduliannya kepada masyarakat Betawi itu masih setengah hati. Padahal ketika masyarakat Betawi memberi dia gelar ‘Abang’, itu merupakan komitmen dari masyarakat Betawi untuk terus mengawal dan mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies-Sandi saat itu,” sambungnya.
(aik/idn)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PDIP: Resmikan Tol Trans Sumatera, Jokowi Tembus Kebuntuan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Ibu Negara Iriana melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Jumat (8/3/2019).

Jokowi akan meresmikan jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Tinggi.

Presiden beserta rombongan lepas landas dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta pukul 07.00 WIB menggunakan pesawat Kepresidenan-1. Jokowi tiba di Bandar Udara Raden Inten II Lampung pukul 07.50 WIB.

Setibanya di Lampung, Jokowi langsung meresmikan terminak baru Bandara Raden Inten II di Lampung Selatan.

Setelah itu, Jokowi menuju gerbang tol Natar untuk melakukan peresmian ruas tol. Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar yang diresmikan Jokowi memiliki panjang 140,9 kilometer.

Usai meresmikan tol, Jokowi dijadwalkan salat Jumat di Masjid Istiqlal Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Di sana, dia akan menyerahkan sertifikat wakaf untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan usai salat Jumat.

Dalam kesempatan ini, Jokowi didamping Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Jokowi disambut Gubernur Lampung Rido Ficardo. 

PDIP: Rocky Gerung Hina Agus Salim, Tinggalkan Status WNI!

Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Rocky Gerung telah menghina pahlawan nasional H Agus Salim. Hasto meminta Rocky melepaskan status warga negara Indonesia (WNI).

“Pernyataan Rocky Gerung sangat menyakitkan, tidak memahami persoalan bersejarah bangsa. Karena itu mencabut saja tidak cukup. Kami meminta yang bersangkutan meninggalkan kewarganegaraan Indonesia kalau tak bisa hormati pahlawan. Itu sikap PDIP,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3/2019).

Ia mengaku tak bisa terima Agus Salim disebut-sebut Rocky seperti kambing. Pernyataan Rocky itu diketahui beredar dalam sebuah potongan video saat akademisi itu menyampaikan kuliah umum bersama Amien Rais di Adi-TV Sleman, Yogyakarta pada Jumat (22/2).
“Dalam kedunguan saya, tetap tidak akan pernah bisa menerima pahlawan bangsa yang begitu bersahaja, dikatakan sebagai kambing,” ujar Hasto.

Hasto pun menyebut Rocky ‘salah mental’. Sebab, perkataan merupakan cermin dari kesehatan jiwa raga.

“Ada yang salah dalam mental Rocky saat menghina KH Agus Salim. Mengingat perkataan adalah cerminan sehatnya jiwa dan raga,” ucapnya.

Rocky juga telah dilaporkan Forum Anak Nagari (FAN) Kabupaten Agam Sumatera Barat ke polisi. Mereka menganggap Rocky telah menghina H Agus Salim. FAN menilai pernyataan Rocky merupakan pelecehan terhadap tokoh Minang. Diketahui Agus Salim adalah tokoh yang berasal dari Kabupaten Agam.

Dikonfirmasi soal pelaporan ini, Rocky membantah telah menghina Agus Salim. Dia mengatakan dirinya justru memuji mantan Menteri Luar Negeri pertama RI itu. Dia mengatakan video yang tersebar ialah video potongan. Menurutnya, seharusnya yang dilaporkan ialah pihak yang memotong video tersebut.

“Saya justru memuji. Itu video dipotong/diedit oleh si dungu,” ucap Rocky lewat pesan singkat.

“Mereka korban fitnah. Mereka seharusnya lihat video utuhnya. Mereka seharusnya melaporkan si pengedit video,” imbuhnya.

Soal pernyataan Hasto ini, Rocky juga sudah sempat mencuit di Twitter. Dia menganggap Hasto tidak paham sejarah.

“Astaga! Ini partai marah-marah karena tak paham sejarah. Saya pernah jadi pengajar di Megawati Institut, dan mengajarkan satire itu, tuan Hasto! Mengapa masih dungu?” tulis Rocky Gerung.
(tsa/imk)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

PDIP: Kartu Prakerja Jokowi Bukan Politik Uang

Liputan6.com, Meulaboh – Calon presiden nomor urut 01 Jokowi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas tuduhan menjanjikan sesuatu pada peserta kampanye pemilu. Hal ini terkait dengan janji Kartu Pra-Kerja oleh Jokowi.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan, pelaporan tersebut tidaklah tepat karena apa yang dilakukan Jokowi bukanlah politik uang.

“Bukan sama sekali. Karena itu kebijakan yang sejak awal dari menjadi wali kota, Pak Jokowi sudah menjalankan kebijakan tersebut,” kata Hasto di Meulaboh, Aceh, Kamis (7/3/2019).

Hasto pun mengaku tidak memusingkan pelaporan tersebut. Sebab, hal itu sudah merupakan bagian dari demokrasi.

“Siap kita jalankan, karena menjadi pemimpin harus mengambil resiko untuk kepentingan bangsa dan negara,” tandas Hasto

Sebelumnya, Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) menuding Jokowi menjanjikan Kartu Pra-Kerja dalam berkampanye dan melaporkannya ke Baswaslu. Hal ini karena peserta pemilu dilarang menjanjikan apapun kepada peserta kampanye.

2 dari 3 halaman

Penjelasan Kartu Prakerja

Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi memberi penjelasan tentang Kartu Pra Kerja yang dipaparkannya dalam Konvensi Rakyat beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan bahwa kartu ini dikhususkan untuk para anak muda lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, dan politeknik.

Hal ini dikatakan Jokowi saat menghadiri acara ngopi bersama milenial Sulawesi Tenggara, di Kendari, Jumat, 1 Maret 2019. Salah satu relawan sebelumnya meminta penjelasan kepada Jokowi terkait hal ini.

“Mengenai kartu pra kerja, kartu ini kita siapkan untuk anak-anak muda yang lulus dari SMA atau SMK maupun yang lulus dari politeknik/perguruan tinggi agar bisa masuk ke industri untuk dapat pekerjaan,” jelas Jokowi.

Menurut dia, para pemegang kartu ini nantinya akan mendapat pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuannya. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga di luar negeri.

“Semua dikerjakan oleh instruktur yang punya kualifikasi yang bagus. Sehingga begitu lulus training mestinya kalau training bagus gampang sekali masuk dunia kerja,” ucap dia.

Dia mengatakan pemegang kartu pra-kerja yang belum mendapat pekerjaan, meskipun telah mengikut pelatihan tak perlu khawatir. Jokowi menjelaskan bahwa pemegang kartu ini tetap akan mendapatkan gaji.

“Kalau belum dapat pekerjaan kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji gitu. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan,” kata Jokowi disambut tepuk tangan dari para relawan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: