Komisi III DPR Wacanakan Eksaminasi Kasus Baiq Nuril

Liputan6.com, Jakarta – Komisi III DPR RI sepakat bakal melakukan eksaminasi putusan Mahkamah Agung terkait kasus yang menjerat bekas guru honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III Arsul Sani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR.

Arsul menyebut usulan melakukan eksaminasi berasal dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan disepakati semua fraksi yang hadir, yaitu PDIP, PKB, Nasdem, dan PKB.

Komisi III menerima kedatangan Baiq Nuril serta pendampingnya, mulai dari pengacaranya Joko Jumadi, Direktur Eksekutif ICJR Anggara, dan Rieke Diah Pitaloka. Mereka menyampaikan kejanggalan dalam kasus pelecehan seksual yang justru menjerat Baiq Nuril dengan UU ITE.

Arsul meminta kepada pihak Baiq Nuril untuk menyertakan bahan Peninjauan Kembali (PK) yang telah diserahkan ke Mahkamah Agung sebagai bahan eksaminasi. Seperti diketahui saat ini Baiq Nuril tengah menempuh upaya hukum terakhir lewat PK.

“Supaya lengkap tolong semua bahan PK disertakan juga ke komisi III,” ujar Arsul saat rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

2 dari 3 halaman

Bakal Hadirkan Ahli Hukum

Terpisah, Arsul menjelaskan, eksaminasi ini bakal menghadirkan ahli hukum untuk melihat kembali dari perspektif ilmu hukum. Kendati Komisi III tak bisa mengubah putusan, tapi bisa menyampaikan kepada mitra kerja yaitu kejaksaan dan Mahkamah Agung.

“Lihat lah ada putusan Anda yang bisa saja dari sisi kepastian hukum memenuhi dari sisi keadilan hukum kemudian dianggap melukai keadilan hukum masyarakat. Itu yang bisa dilakukan. Sehingga tidak pada kasus ini daja kedepannya hakim-hakim itu melihat dua sisi. Dari sisi keadilan hukum dan kepastian hukum,” jelasnya.

Pihak Baiq Nuril menerima dengan baik rencana eksaminasi itu. Menurut Kuasa Hukum Joko Jumadi, mengatakan eksaminasi diharapkan dapat menjadi pertimbangan MA dalam memutus PK.

“Kita masih menunggu putusan PK, paling tidak dengan berbagai pendapat pihak dalam kasus ini paling tidak bisa memengaruhi hakim dan bagaimana rasa keadilan itu dapat ditegakkan,” kata Joko.


Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

AHY: Gresik-Tuban Miliki Potensi Suara untuk Caleg Demokrat

Surabaya – Komdanan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhono (AHY) akan melanjutkan safari politik di Kawasan Pantura, Jawa Timur. AHY akan mengawali kunjungannya ke Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro.

“Selama saya datang ke Jawa Timur wilayah itu belum saya datangi. Tapi bukan karena itu, tetapi berdasarkan hasil survei internal kami bahwa kabupaten-kabupaten tersebut memiliki potensi yang baik untuk caleg-caleg kami yang berjuang di sana.” kata AHY kepada wartawan di Surabaya, Selasa (22/1/2019).

AHY akan terjun langsung ke kawasan pantura untuk mengawasi dan memberikan motivasi kepada caleg-Caleg Demokrat. AHY yakin para caleg Demokrat akan sukses dalam Pileg nanti.

“Saya akan datang untuk memberikan motivasi secara langsung dan menyakinkan agar mereka sukses untuk mendapatkan kursi DPR RI maupun DPRD,” ujar AHY.

Menurut AHY, kabupaten-kabupaten yang akan dikunjungi memiliki nilai-nilai demografis yang dinamis. Sebab, daerah yang tergabung dalam Dapil XII dan XIII itu merupakan kantong-kantong suara pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Itulah alasan kenapa saya kunjungi kawasan tersebut. Tetapi kunjungan di Jawa Timur bukan kali ini saja. Sebelumnya sudah sering, tetapi ke depan terus saya lakukan kembali sampai dengan April 2019 ini,” ungkap AHY.

AHY juga menyampaikan, jika dalam Pemilu 2019 nanti, akan sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebab tahun ini akan berbarengan dengan pemilihan presiden.

“Sistem pemilu tahun 2019 ini, sangat berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Ketika pemilihan presiden dilakukan serentak dengan pemilihan anggota legislatif, maka bisa dibayangkan konsekuensinya bagi parpol-parpol yang tidak punya kader intinya sebagai capres atau cawapres,” ungkap AHY.

AHY menyebut wajar jika Pemilu 2019 ini mayoritas survei menyatakan hanya ada dua partai yang mendapatkan dampak positif secara elektoral. Dua parpol dimaksud yakni Gerindra dan PDIP.

“Dampak positif secara elektoral dari dampak efek ekor jas dari pilpres hanya ada dua partai politik yaitu PDIP yang punya Pak Jokowi sebagai capres dan Partai Gerindra yang punya Pak Prabowo sebagai capres. Partai Demokrat dan partai-partai lain di dalam koalisi harus berjuang,” tandasnya.
(zak/zak)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

HEADLINE: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Pengacara Muslim, Achmad Michdan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengeluhkan sikap pemerintah yang tak satu kata dalam hal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir.

“Ini bagaimana sih, urusan presiden (bilang) begini, terus bapak (Menkopolhukam) begini, enggak bertentangan apa dengan Presiden?” katanya ketika dihubungi Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Kabar pembebasan itu mulanya dibawa Kuasa Hukum Timses Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Jumat (18/1/2019) lalu, pengacara kawakan ini berkunjung ke Lapas Gunung Sindur, tempat Baasyir dipenjara.

Pesan yang disampaikannya: Jokowi menyetujui pembebasan Baasyir. Di hari yang sama dengan kedatangan Yusril ke Lapas Gunung Sindur, Presiden mengamini kabar itu dalam sebuah kesempatan di Garut.

Belakangan, Kementerian Polhukam meralat. Pemerintah masih mengkaji permintaan pembebasaan Abu Bakar Baasyir.

Menurut Amidan–sapaan akrab Achmad Michdan, pengacara pada posisi pasif. Tawaran pembebasan justru datang dari Jokowi, yang diwakili Yusril. Pembela Abu Bakar Baasyir memang pernah mengajukan permohonan pembebasan.

Abu Bakar Baasyir, sesuai aturan, sudah bisa bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanan pada 13 Desember 2018 lalu. Dalam sidang Kamis (16 Juni 2011), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia divonis hakim 15 tahun bersalah terlibat dalam pelatihan militer di Aceh.

“Hak pembebasan itu dari dulu, dan sudah kita urus, tapi terhambat syarat,” kata Amidan. Ini merujuk penolakan Abu Bakar Baasyir menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 dijabarkan syarat bebas bersyarat bagi narapidana terorisme. Pasal 84 huruf d ayat (1) berbunyi, “Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia.”

Satu syarat lagi adalah berjanji tak akan melakukan tindak pidana lagi. Abu Bakar Baasyir menolaknya lantaran selama ini tak mengakui terlibat latihan militer di Aceh.

Amidan mendapat kabar dari Yusril, Jokowi ingin menyampingkan syarat itu dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini yang belakangan ditarik kembali oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto.

Setelah tarik ulur ini, pengacara menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah. “Ini sebenernya bukan urusan kita, yang bebasin ini pemerintah,” Amidan berujar. “Kita cuma nunggu.”

Infografis Fakta-Fakta Pembebasan Abu Bakar Baasyir. (Liputan6.com/Triyasni)

Pakar Hukum Abdul Fickar Hajar menilai, Jokowi memang tak bisa gegabah memberi pembebasan kepada Abu Bakar Baasyir. Dasar hukum yang melandasi keputusan itu harus dibuat.

Bentuknya, kata Fickar, bisa berupa Perppu, Perpres atau Peraturan Menkum HAM. “Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu atau politik,” katanya kepada Liputan6.com, Selasa (22/1/2019).

Keputusan pembebasan Abu bakar Baasyir tanpa landasan kuat akan mengacaukan sistem hukum. “Meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya, jika tidak Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,” papar Fickar.

Ia mengingatkan, aturan umum pembebasan bersyarat merujuk KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Jokowi tak bisa memberi pembebasan bersyarat dengan menabrak aturan tersebut.

Fickar menggarisbawahi beberapa pasal penting, seperti Pasal 15a ayat (1) KUHP, yang menyatakan syarat umum bebas bersyarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Baasyir sendiri menolak meneken pernyataan tersebut. 

Ia justru mempertanyakan pernyataan Yusril soal “bebas tanpa syarat”. Praktik semacam itu cuma lazim di negara kerajaan, sebagai bentuk pengampunan dari raja.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme yang paling mendekati skema bebas tanpa syarat, adalah amnesti. Lembaga amnesti, menurut Fickar, bisa digunakan, tanpa permintaan narapidana.

“Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada, dan akibat hukumnya Abu Bakar Baasyir dianggap tidak bersalah,” kata Fickar.

2 dari 3 halaman

Berubah Setelah Ratas

Jokowi mengundang Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019). Rapat terbatas itu kabarnya membahas soal pembebasan Abu Bakar Baasyir.

Memang belum ada konfirmasi resmi soal hal itu. Yang jelas, sepulang dari Bogor, Wiranto menggelar konfrensi pers terkait sikap pemerintah dalam pembebasan Abu Bakar Baasyir. Isinya justru bertentangan dengan apa yang disampaikan Yusril.

“Presiden kan tidak boleh grusa-grusu. Tidak serta merta ya membuat keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya,” ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (19/1/2019).

Ia tak ingin muncul spekulasi soal Abu Bakar Baasyir. Mantan Panglima ABRI ini menegaskan pernyataannya resmi mewakili pemerintah. Sikap tersebut, katanya, diambil setelah melakukan koordinasi dengan pejabat terkait.

Jokowi pun akhirnya bicara. Ia memastikan, pembebasan Abu Bakar Baasyir, akan ikut sistem dan mekanisme hukum.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Artinya, Baasyir tetap harus memenuhi persyaratan bebas bersyarat dengan meneken ikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Jokowi menegaskan tak mau menabrak undang-undang.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh, saya justru nabrak kan enggak bisa. Apalagi ini situasi yang basic. Setia pada NKRI, setia pada Pancasila,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aturan pembebasan bersyarat berlaku umum untuk semua narapidana. Abu Bakar Baasyir tak bisa mendapat perlakukan istimewa.

“Tentu tidak mungkin 1 orang dibikinkan peraturan untuk satu orang. Harus bersifat umum peraturan itu,” ucap Kalla.

Bila aturan formal tak terpenuhi, ia khawatir akan ada masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.

“Kalau tak memenuhi aspek hukum ya minimal itu agak sulit juga (dibebaskan). Nanti di belakang hari orang gugat,” kata JK di kantornya, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, kabar pembebasan Abu Bakar Baasyir memantik reaksi dunia. Adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengungkapkan kekecewaanya.

“Pemerintah Indonesia seharusnya menunjukan respek besar kepada Australia dalam persoalan ini,” katanya seperti dilansir BBC, Selasa (22/1/2019).

Pernyataan itu tak lepas dari insiden Bom Bali pada Oktober 2002. 202 orang tewas, 88 di antaranya merupakan warga negara Australia.

Pemerintah negeri Kangguru meyakini Abu Bakar Baasyir merupakan dalang di balik peristiwa tersebut. Padahal, Mahkamah Agung memutuskan Baasyir tak terlibat, setelah ia menghabiskan 26 bulan di penjara.

Rencana pembebasan mendapat pembelaan dari pasangan Jokowi di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin. Australia dinilai tak punya kewenangan mencapuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakkan hukum dan ada sifatnya kemanusiaan dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu,” ujar Ma’ruf di Bandung, Minggu (20/1/2019).

Dia meyakini, persoalan pembebasan Ba’asyir juga tak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara kedua negara. Masing-masing, menurutnya, punya kedaulatan.

“Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan,” ungkap Ma’ruf.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pernah mengajukan permohonan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Namun, pihak keluarga tak setuju. Upaya itu mentok. 

Pasalnya, grasi mempersyaratkan pengakuan bersalah atas tindak pidana yang dikenakan. Abu Bakar Baasyir sendiri selama ini menolak disebut terlibat pelatihan militer di Aceh.

3 dari 3 halaman

Dukungan di Dalam Negeri

Di dalam negeri, dukungan sempat mengalir tatkala Jokowi dikabarkan memberikan pembebasan keapda Abu Bakar Baasyir. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kebijakan Jokowi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada konstitusi yang didasarkan pada nilai Pancasila,” kata Hasto di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, delapan partai koalisi pendukung Jokowi lainnya pun mendukung keputusan Jokowi membebaskan Abu Bakar Baasyir. Tak cuma dari partai pendukungnya, keputusan Jokowi juga menuai apresiasi dari kubu oposisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, misalnya, mendukung langkah itu. Tapi, dia berpesan agar tak ada bumbu politisasi dalam proses pembebasan. Setiap narapidana memiliki hak untuk bebas setelah menjalani hukuman.

“Saya apresiasi keputusan pemerintah dan berharap ini tidak dipolitisasi karena seluruh narapidana berhak dapat haknya,” ujar Mardani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, wajar Abu Bakar Baasyir dibebaskan. Sehingga, Jokowi juga berhak memberi kesempatan untuk bebas bersyarat.

“Ustaz Abu Bakar Baasyir dari sudut lama waktunya sudah mendekati dua per tiga masa tahanan sehingga pemerintah punya hak untuk memberikan masukan termasuk ketika memang baik dia punya kesempatan bebas bersyarat,” kata Mardani.

Komentar lebih tajam terlontar dari Juru bicara badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegarai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis.

Pemilihan waktu yang dekat pelaksanaan pemilu menjadi alasannya. “Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. “Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

PDIP Bantah Anggota Bawaslu Tegal yang Diperiksa DKPP Kadernya

Jakarta – DKPP memeriksa anggota Bawaslu Tegal Harpendi Dwi Pratiwi atas berstatus kader partai dari PDIP. Dikonfirmasi, PDIP menegaskan Harpendi bukanlah kadernya.

“Secara peraturan perundangan, anggota Bawaslu bukan anggota partai,” kata Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (22/1/2019).

“Jadi hampir pasti bahwa anggota Bawaslu Kota Tegal bukan anggota partai mana pun. Itu saja statement saya,” imbuhnya.


Harpendi diperiksa Bawaslu atas aduan dari Dewi Ulfiyah. Dewi menyertakan bukti berupa foto dari beberapa akun facebook yang menunjukkan Harpendi menggunakan seragam partai PDI Perjuangan (PDIP).

Sidang terhadap Harpendi dilakukan sejak 29 Desember 2018 di Kantor KPU Jawa Tengah. Anggota majelis sidang dalam perkara nomor 303/DKPP-PKE-VII/2018 tersebut adalah Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Tengah yaitu Nur Hidayat Sardini (dari unsur masyarakat), Diana Ariyanti (unsur KPU) dan Sri Wahyu Ananingsih (unsur Bawaslu).

Sri Wahyu Ananingsih atau yang akrab disapa Ana mengatakan sidang sudah dilakukan dan kini masih menunggu hasil dari DKPP Pusat. Masing-masing unsur yang mengikuti sidang juga sudah menyerahkan resume.

“Masing-masing kami sudah menyerahkan resume, dari hasil itu akan adakan rapat pleno untuk memutuskan. KIta tunggu info DKPP untuk putusan,” kata Ana saat ditemui di kantor Bawaslu Jateng, Papandayan Semarang, Selasa (21/1/2019).

Sementara itu dari fakta persidangan diketahui foto yang beredar itu diambil sebelum yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota Bawaslu. Selain itu juga tidak ditemukan adanya surat keputusan yang menyebutkan sebelumnya teradu merupakan anggota, pengurus, ataupun tim pemenangan partai.

“Dalam persayaratan (menjadi anggota Bawaslu), dikatakan tidak boleh menjadi anggota partai dan itu dibuktikan dengan SK. Secara normal atau normatif tidak tercantum dalam SK baik sebagai pengurus atau tim pemenangan partai tertentu,” jelas Ana.
(rna/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Debat Kedua Pilpres 2019 Tanpa Kisi-Kisi, Jadi Lebih Seru?

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan debat kedua Pilpres 2019 yang digelar pada 17 Februari 2019. Debat yang hanya akan diikuti calon presiden itu bertema energi dan pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur

KPU pun menyatakan, format dan mekanisme debat kedua dan seterusnya akan diubah. Hal ini setelah debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari 2019 menuai sorotan, terutama karena adanya pemberian kisi-kisi pertanyaan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, seluruh komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat pertama. Hasilnya, pihaknya berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Wahyu ditemui di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Salah satu format yang akan diubah dalam debat adalah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebut Wahyu.

Format yang akan diubah selanjutnya ialah teknis panggung. Debat dinilai terlalu gaduh sehingga mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat.

Lalu bagaimana reaksi kubu Jokowi dan Prabowo mengenai perubahan mekanisme debat?

PDIP yang mengusung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin tak mempermasalahkan peniadaan kisi-kisi.

“Tema debat itu sendiri kan pada dasarnya sebagai sebuah pengerucutan kisi-kisi itu,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Meski demikian, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini, tak menampik tetap ada persiapan debat nanti. Persiapan itu akan dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Dalam rangka persiapan itu, kami menegaskan tema debat itu sudah menjadi bagian dari kisi-kisi itu sendiri. Sehingga kalau temanya terorisme, jangan bicara pangan, ketika tema HAM jangan bicara air,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima menuturkan, apa pun yang diputuskan KPU, pihaknya akan tetap menyiarkan program paslon nomor urut 01 itu.

Dia menuturkan, yang paling penting adalah durasi waktu yang lebih panjang dalam menjawab.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambut baik langkah KPU yang mengubah format debat kedua tanpa ada kisi-kisi. Tim Prabowo berharap debat kedua akan lebih baik dan berkualitas untuk rakyat.

“Mengenai rencana KPU tidak akan memberikan kisi-kisi kami pun siap mengikutinya. Apalagi demi tujuan agar debat menjadi lebih berkualitas,” kata juru bicara BPN Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Minggu 20 Januari 2019.

Ia menyatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga juga siap menghadapi debat kedua tanpa kisi-kisi pertanyaan. Politisi Partai Gerindra itu menyebut pihaknya turut mendukung apabila KPU melarang kandidat capres-cawapres membawa sontekan atau tablet saat debat berlangsung.

“Agar rakyat mendapatkan jawaban dari kepala kandidat, bukan dari teks atau sontekan. Sehingga rakyat benar-benar bisa menilai kualitas masing-masing kandidat,” jelas Andre.


2 dari 4 halaman

Debat Jadi Lebih Seru?

Komisioner KPU Ilham Saputra mengakui debat pilpres 2019 edisi pertama tak sesuai ekspektasi. Bahkan, bisa dibilang tak seru karena peserta debat sudah lebih dahulu diberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ya sekali-kali kita menerima masukan dari masyarakat, bahwa memang mungkin karena diberikan kisi-kisi debat ini menjadi yang masyarakat sebut kurang seru,” ujar Ilham di Gedung Percetakan Gramedia Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Meski begitu, KPU mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin agar jalannya debat berlangsung dengan baik. KPU berjanji akan mengikuti saran dari masyarakat untuk debat lanjutan Pilpres 2019.

“Sekali lagi kita enggak menutup mata dan kuping terkait masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan peningkatan debat,” kata dia.

Terkait dengan durasi debat lanjutan, menurut Ilham akan dibicarakan kembali dengan pihak televisi yang menyiarkan program debat Pilpres 2019. “Kita bicarakan lagi,” kata dia.

Namun demikian, komisioner KPU Wahyu Setiawan mengklaim, debat perdana pilpres Kamis lalu lebih hidup dibanding pada Pilpres 2014 lalu. ‎Menurutnya, dalam debat kemarin sudah ada dialektika antarpaslon capres-cawapres.

“Dalam beberapa pencapaian, kita merasa dibandingkan dengan debat 2014 ‎yang lalu, ini lebih hidup. Ini diakui oleh banyak pihak. Karena debatnya itu di ronde awal sudah debat,” kata Wahyu di Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.

Kendati demikian, Wahyu mengakui masih banyak kekurangan pada debat perdana Pilpres 2019. Itu diakuinya setelah KPU melakukan evaluasi serta adanya kritik pasca-debat perdana digelar.

“Kami menyadari bahwa debat pertama belum sepenuhnya, artinya sudah ada yang terpenuhi tapi tidak sepenuhnya harapan publik itu terpenuhi,” ucapnya dikutip dari JawaPos.com.

Wahyu mengatakan, pihaknya terbuka jika ada kritikan-kritikan pada proses debat perdana. ‎Sejauh ini, pihaknya telah menerima berbagai masukan untuk nantinya dijadikan acuan pada debat kedua.

“Kami KPU akan melakukan evaluasi dan ini sudah kami lakukan setiap debat. Jadi debat pertama kita evaluasi untuk ebat kedua, debat kedua pun kita evaluasi untuk debat ketiga. ‎Demikian seterusnya,” jelasnya.

3 dari 4 halaman

Siapa Moderator dan Panelis?

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga terkait moderator yang akan ditunjuk pada debat capres-cawapres kedua, 17 Febuari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta.

“Untuk moderator berdasarkan UU konsep yang sudah dimiliki KPU dikoordinasikan paslon TKN dan BPN,” kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

“KPU sudah punya opsi, dan kita tawarkan. Moderatornya ini, ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu tidak netral. Kan moderator debat capres itu harus netral. Ya kita diskusikan, tapi ya opsi moderator itu kan sudah kami siapkan nama-nama nominasinya. Semua insan media,” sambungnya.

Wahyu menegaskan, pemilihan moderator pada saat debat kedua pilpres 2019 bukan hak dari KPU. Namun, merupakan keputusan dari masing-masing paslon.

“Ya moderator ternama. Misalnya Alvito Deanova, mba Nana Najwa Shihab. Ada banyak. Sekali lagi kalau untuk moderator kami tidak bisa putuskan secara sepihak. Sebab, menurut UU harus dikoordinasikan. Tapi untuk panelis, itu kewenangan mutlak KPU,” tegasnya.

Sedangkan panelis debat capres-cawapres, yang menentukan adalah KPU. Namun demikian, panelis debat tidak sembarang pilih.

“Panelis itu ada syaratnya. Dia pakar di bidangnya, dia punya integritas dan dia harus netral. Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat. Lah netral tidak netral kan bukan negatif ya artinya. Sebab, itu kan bagian dari hak politik seseorang. Yang tidak netral tidak penuhi syarat sebagai panelis,” pungkas Wahyu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, nama Najwa Shihab dan Tommy Tjokro dipilih atau diusulkan oleh beberapa media televisi sebagai moderator debat. Namun, ia tak menyebutkan stasiun televisi mana yang mengusulkannya.

“(Nana dan Tommy jadi moderator) itu diusulkan oleh tv. Kalau KPU nanti saja dirapat selanjutnya dan itu bisa satu (moderator) dan dua (moderator),” kata Arief di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Ia menegaskan, jumlah moderator pada debat Pilpres 2019 yang kedua nanti bisa kemungkinan hanya satu saja yaitu antara Najwa atau Tommy. Alasannya, karena pada debat kedua Pilpres 2019 hanya diikuti capres.

4 dari 4 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Luncurkan Toko Resmi Atribut PDIP, Hasto Bicara Politik Kegembiraan

Jakarta – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meluncurkan official store atribut PDIP pada Pemilu 2019 bertajuk ‘RedMe’. Hasto menyinggung soal politik kegembiraan dalam acara itu.

Peluncuran official store ‘RedMe’ dilakukan di Jalan HOS Cokroaminoto nomor 113, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019). Hasto mengatakan ‘RedMe’ menampilkan watak dan jati diri anak muda yang penuh kreasi dan inovasi.

“Ini (RedMe) murni kreasi anak muda ya, itu adalah politik penuh kegembiraan, penuh inovasi mempersiapkan kepemimpinan masa depan bangsa,” ujar Hasto kepada wartawan.


Hasto yang merupakan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan ‘RedMe’ juga sebagai penegasan bahwa kampanye yang mereka lakukan yaitu menampilkan semangat anak muda penuh dengan cinta Tanah Air.

“Karena itu lah kampanye yang dilakukan PDIP menampilkan watak dan jati diri orang muda tetapi penuh dengan semangat rasa cinta Tanah Air,” lanjut Hasto.

Dijelaskan Hasto, ‘RedMe’ sebelumnya sudah diluncurkan oleh Megawati pada bulan September 2018 lalu. Karena mendapatkan respons yang baik oleh masyarakat, maka ‘RedMe’ official store pun diluncurkan.

“Saat itu arti Nusantara PDIP menampilkan produk-produk kreatif dan ternyata respons sangat banyak bahkan desain-desain itu pun merupakan gagasan bersama. Sehingga kolaborasi itu dijabarkan dalam platform RedMe ini,” lanjutnya.

Menurut Hasto, lahirnyaa RedMe sebagai official store atribut PDIP juga untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif. Ketua DPP PDIP bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo dikatakan Hasto memberikan dukungan penuh terhadap gagasan-gagasan anak muda.

“Ya ini (RedMe) kan sesuatu yang hidup, sesuatu yang tumbuh. Mas Prabowo itu mengalir dan penuh dengan gerak langkah, dinamika, romantika itu dijiwai oleh semangat orang muda,” lanjutnya.

Produk-produk yang dihasilkan ‘Redme’ lebih difokuskan kepada pakaian dan musik dan menggandeng anak muda untuk berkolaborasi.

“Bukan hanya dalam hal fashion ya tapi juga hal musik, kita lihat Bung Karno bapak bangsa kemudian mencintai Indonesia, puisi Bung Karno diubah dengan sebuah lagu itu sesuatu yang sangat platform,” tuturnya.
(idh/idh)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Abu Bakar Baasyir Dibebaskan, Politis Atau Humanis?

Liputan6.com, Jakarta – Terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir segera menghirup udara bebas. Negara memberikan bebas murni kepada sosok yang dihukum 15 tahun penjara tersebut.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza mewakili Presiden Jokowi menemui langsung Abu Bakar Baasyir di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 18 Januari 2019 siang.

Yusril datang untuk meyakinkan Presiden Jokowi bahwa dirinya mampu membujuk amir (pemimpin) Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) ini bebas.

“Memang pada waktu itu ada niatan dari Pak Presiden untuk membebaskan Beliau. Sudah saatnya Beliau dibebaskan,” terang Yusril, Jumat.

Jokowi berpendapat bahwa Baasyir harus dibebaskan karena pertimbangan kemanusiaan. Karena itu, Jokowi meminta Yusril untuk menelaah, berdialog dan bertemu Abu Bakar Baasyir di Lapas Gunung Sindur.

“Seminggu lalu saya sempat menemui Beliau. Semua pembicaraan dengan Beliau, saya laporkan ke Pak Jokowi,” kata dia.

Berdasarkan keinginan Jokowi, lanjut Yusril, Baasyir dibebaskan tanpa syarat. Hal ini mengingat kondisinya sudah lanjut usia.

“Dan ini bukan mengalihkan Beliau jadi tahanan rumah, kami jelaskan Pak Baasyir ini betul-betul pembebasan yang diberikan kepada Beliau,” kata dia.

Terkait pembebasan ini, tambah Yusril, Baasyir sudah menyetujuinya dan ingin kembali ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Namun, Baasyir meminta waktu karena harus mengemas barang-barangnya.

“Jadi, Beliau menerima semua dan akan tinggal di rumah anaknya Pak Abdul Rochim. Tapi Beliau minta waktu 2-3 hari untuk mengemas barang-barangnya,” kata dia.

Ustaz Abu Bakar Baasyir sendiri mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang sudah berupaya membebaskannya dari hukuman penjara.

“Saya kenal sejak lama dengan Pak Yusril. Beliau ini orang berani, sehingga banyak yang memusuhinya. Tetapi saya tahu, Beliau menempuh jalan yang benar,” ujar Baasyir.

Sementara itu, Anggota Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahendra Datta mengatakan, Abu Bakar Baasyir akan bebas pada pekan depan. Perkiraan waktu itu disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, sebagai utusan Presiden Jokowi, kepada TPM.

“Insyaallah menurut janji Yusril atau Presiden, dalam waktu minggu depan. Caranya belum disampaikan, berbagai cara wewenang pemerintah,” kata Mahendra di kantornya, Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu 19 Januari 2019.

Menurut dia, Abu Bakar Baasyir bisa kembali menghirup udara bebas berkat perjuangan panjang. Sejak tiga tahun lalu, Mahendra dan tim kerap bersurat kepada Menhan Ryamizard.

“Kami tiga tahun lalu sudah berkirim surat, ditanggapi Menhan Ryamizard bahwa dia mendukung pembebasan Baasyir,” ujar Mahendra.

Perjalanan Kasus

Abu Bakar Baasyir ditangkap pada 2010 silam di Banjar, Jawa Barat, saat dalam perjalanan dari Tasikmalaya ke Solo. Saat itu, dia dituding terlibat dalam perencanaan pelatihan paramiliter di Aceh. Juga pendanaannya.

Sebanyak 32 pengacara yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim (TPM) berbondong-bondong mengajukan diri membelanya.

Pada Kamis 10 Februari 2011, Abu Bakar Baasyir menghadapi sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pimpinan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) itu didakwa dengan tujuh pasal berlapis yang tertuang dalam berkas setebal 93 halaman.

Senin 9 Mei 2011, jaksa menuntut Abu Bakar Baasyir dengan hukuman seumur hidup.

Namun, pada Kamis 16 Juni 2011, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonisnya 15 tahun penjara.

Kala itu, majelis hakim menilai Amir Jamaah Anshorud Tauhid atau JAT itu terbukti merencanakan atau menggerakkan pelatihan militer bersama Dulmatin alias Yahyah Ibrahim alias Joko Pitono.

Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Herri Swantoro yang didampingi empat hakim anggota, yakni Aksir, Sudarwin, Haminal Umam, dan Ari Juwantoro.

“Menjatuhkan pidana dengan penjara selama 15 tahun. Menetapkan masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan,” ujar Herri.

Saat sidang, Baasyir sudah ditahan selama 10 bulan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Vonis yang dijatuhkan rupanya lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum, penjara seumur hidup.

Hakim menjelaskan, dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan tuntutan jaksa bahwa Abu Bakar Baasyir juga mengumpulkan dana untuk pelatihan militer di Aceh sesuai dakwaan lebih subsider.

2 dari 3 halaman

Isu Politis

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai rencana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir berbau politis lantaran dilakukan menjelang pemilu.

“Publik pasti bisa menilai pasti ada kaitan dengan politik,” katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu 19 Januari 2019.

Menurut Dahnil, umat Islam Indonesia pasti paham maksud pembebasan Baasyir itu. “Bagi umat Islam pasti paham bahwasanya selama ini stigma teroris itu Islam. Tiba-tiba jelang pemilu berbaik-baik,” ujarnya.

Meski demikian ia bersyukur Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan.

“Pertama kami bersyukur ustaz Baasyir bebas, kedua memang sudah waktunya bebas, tahun lalu Desember menolak bebas karena bersyarat. Kalau orang Jawa bilang wis wayahnya,” katanya.

Presiden Jokowi sendiri menegaskan pembebasan Abu Bakar Baasyir atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

“Yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya Beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan,” kata Jokowi usai meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jumat 18 Januari 2019.

Jokowi juga membenarkan bahwa kondisi kesehatan Baasyir yang menurun menjadi pertimbangan utama. Meski begitu, ia menegaskan ada banyak pertimbangan lain yang diperhatikan.

“Iya, termasuk kondisi kesehatan, masuk dalam pertimbangan itu. Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri,” ujar Jokowi seperti dikutip Antara.

Jokowi mengatakan, keputusan untuk membebaskan Baasyir tidak muncul tiba-tiba atau melalui pertimbangan yang singkat.

“Sudah pertimbangan lama. Sudah sejak awal tahun yang lalu. Pertimbangan lama Kapolri, kita, Menkopolhukam, dan dengan pakar-pakar. Terakhir dengan Pak Prof Yusril Ihza Mahendra,” jelas Jokowi.

Sanggahan juga dilontarkan Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahendra Data. Dia menegaskan tak ada unsur politis dalam pembebasan pria berusia 81 tahun tersebut. Dia  mengatakan, lobi-lobi untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir.

“Ini masalah hukum, bukan politik, apalagi gift. Kami tiga tahun lalu sudah berkirim surat, ditanggapi Menhan Ryamizard bahwa dia mendukung pembebasan Baasyir. Bahkan membuat surat resmi atas nama Menteri Pertahanan ke Presiden RI,” katanya.

Pembebasan Baasyir, lanjut dia, berlandaskan preseden hukum Undang-Undang Pemasyarakatan yang jelas. Pada UU itu disebutkan, bilamana napi sakit yang membahayakan, dikhawatirkan merenggut jiwa, lebih baik dibantarkan karena harus berobat.

“Berdasarkan alasan bisa diterima menurut hukum, antara lain usia lanjut dan ustaz Baasyir adalah tahanan tertua di Indonesia (usia 81 tahun) dan menyandang penyakit, cukup membuat beliau dirawat dengan baik di rumah sakit,” jelas Manhendra.

3 dari 3 halaman

Setia Pancasila

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyarankan Abu Bakar Baasyir untuk taat dan setia kepada Pancasila dan NKRI. Menurutnya, sebagai warga negara Indonesia (WNI), tanpa terkecuali harus bersumpah setia kepada Pancasila dan NKRI.

“Karena itulah sekali lagi PDIP dengan sangat merekomendasikan bahwa ketaatan terhadap, Pancasila dan NKRI itu bersifat wajib dan tidak bisa ditawar-tawar,” ujar Hasto di DPC PDIP Jakarta Timur, Minggu 20 Januari 2019.

Hasto menegaskan, pandangan PDIP kokoh dalam konstitusi untuk setia kepada Pancasila dan NKRI. Maka itu, mereka berpendapat jika yang tidak bisa berkomitmen, bisa dipersilakan keluar dari Indonesia.

“Sekiranya tidak mau punya komitmen yang kuat terhadap NKRI sebagai kewajiban warga negara, ya dipersilakan untuk jadi warga negara lain,” kata Hasto.

Kendati demikian, dia tetap memahami mengapa Jokowi mengambil kebijakan membebaskan Abu Bakar Baasyir. Yaitu demi kemanusiaan. Hasto membantah kebijakan itu bernuansa politisasi dan demi elektoral.

“Kami tidak berbicara elektoral, kami berbicara tentang kemanusiaan,” ucapnya.

Di bagian lain, Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menyatakan, persyaratan pembebasan Abu Bakar Baasyir dengan meminta untuk menandatangani surat pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI, tidak berbeda dengan praktik pemaksaan terhadap kelompok minoritas di sejumlah daerah.

“Pancasila itu bukan dalam bentuk naskah kayak kuitansi, karena surat-surat model kepada Pancasila, kembali kepada NKRI, ke jalan yang benar, itu juga justru yang dipakai ketika anda maksa-maksa kelompok minoritas di berbagai tempat untuk dianggap dalam tanda kutip, sadar. Sering kan?” tutur Haris di Cikini, Jakarta Timur, Minggu 20 Januari 2019.

Haris mencontohkan seperti praktik kelompok Front Pembela Islam (FPI) yang menggerebek aliran Ahmadiyah. Termasuk juga pemotongan nisan salib yang diakhiri dengan tanda tangan dalam secarik surat kesepakatan di Kotagede, Yogyakarta.

“Yang kayak gitu-gitu menurut saya, yang namanya keyakinan, visualnya tidak bisa lewat seperti itu,” jelas dia.

Menurut Haris, Abu Bakar Baasyir sendiri sebelum menerima grasi pun memiliki sikap yang pancasilais. Persyaratan tanda tangan itu menjadi tidak masuk akal.

Kemudian kalau memang untuk kemanusiaan, prosedur tanda tangan itu menjadi cacat secara prosedural. Seharusnya alasan itu membuat Abu Bakar Baasyir dipermudah dalam proses pembebasannya.

“Jadi kalau mengukur Pancasila itu, ukur dari ekspresi-ekspresi lain. Bukan dalam bentuk surat. Nggak kurang-kurang kalau tanda tangan setia, disumpah di depan presiden, disumpah pakai alquran, kelakuannya korupsi semua (pejabat),” Haris menandaskan.


Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menangkan Jokowi, PDIP dan PPP Hidupkan Kembali Mega Bintang

Liputan6.com, Jakarta – PDI Perjuangan dan PPP menghidupkan kembali gerakan Mega-Bintang yang pernah masif saat pemilihan legislatif 1997. Gerakan Mega-Bintang Reborn ini adalah demi memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dan Ma’ruf Amin, serta kerja sama demi kemenangan Pemilu.

Mega-Bintang adalah gerakan akar rumput PDI Perjuangan dan PPP di tahun 1997. Saat itu, gerakan Mega-Bintang untuk melawan dominasi kekuasaan Presiden Soeharto dan Golkar.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melakukan pertemuan dengan Koordinator PPP DKI Jakarta Matnoor Tindoan. Konsolidasi dua partai itu dalam rangka safari kebangsaan jilid V PDIP.

“Mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan memberikan kejayaan PPP dan PDIP sebagaimana pernah terjadi di Jakarta tahun 1997 dan ini menjadi modal penting untuk kemenangan Pak Jokowi di pemilu besok,” ujar Hasto di kediaman Matnoor di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).

Matnoor meyakini, Ibu Kota masih menjadi milik capres petahana Jokowi. Meskipun, ada pergeseran suara pada saat Pilkada DKI Jakarta di mana pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung Gerindra dan PKS menang.

Secara hitungan politik, Matnoor meyakini Jakarta masih milik PDIP dan PPP. Dia menyebut, suara PKS tidak menjadi ancaman di DKI Jakarta.

“Besok kita ingin habis PDIP ranking satu ranking duanya PPP,” imbuhnya.

Matnoor menambahkan, strategi yang dipakai untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf adalah dengan kampanye blusukan ke masyarakat langsung.

2 dari 3 halaman

Nasionalis-Islam

Hasto meminta caleg PDIP dan PPP harus bekerjasama sama memenangkan Pilpres dan Pileg. Mereka sepakat yang menjadi lawan bersama adalah partai-partai pendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, seperti Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf itu percaya, keserasian partai nasionalis dan Islam membuat Jakarta menjadi milik pasangan calon presiden nomor urut 01.

“Ini yang kami bangun bahwa Jakarta, dengan rekam jejak sejarah yang panjang dari PDIP dan PPP akan memperkuat Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin. Itu misi utamanya,” pungkas Hasto.




Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Debat Kedua Tanpa Kisi-kisi, Kubu Jokowi: Sejak Awal Kita Tak Minta

JakartaKPU memutuskan debat kedua pilpres 2019 akan berjalan tanpa kisi-kisi pertanyaan. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menegaskan sejak awal pihaknya memang tak meminta adanya kisi-kisi.

“Sejak awal kita memang tidak pernah meminta untuk ada kis-kisi, paslon 01 dan tim itu selama ini memang mengalir dan mengharap mana yang terbaik,” kata Koordinator Debat TKN, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Sabtu (19/1/2019).

“Yang jelas seluruh kampanye itu harus keliatan memberi edukasi, memberi pendidikan dan tentu lebih dinamis dalam artian positif gitu, harus lebih baik,” imbuhnya.
Karding menjelaskan, pada prinsipnya kubu Jokowi-Ma’ruf selalu siapa apa yang menjadi keputusan KPU. Apalagi apabila keputusan KPU tersebut atas kesepakatan bersama.

“Pada prinsipnya kami sangat siap kalau itu menjadi keinginan dari KPU, dan menjadi kesepakatan bersama,” jelasnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyatakan tak mempermasalahkan keputusan KPU tersebut. Menurut Hasto, debat pada dasarnya digelar untuk melihat calon pemimpin dalam menjawab persoalan bangsa dan negara.

“Ya, karena memang juga terbukti kan temanya kemarin HAM dan terorisme, penegakan hukum, tapi yang disampaikan Pak Prabowo kan sering di luar konteks. Maka tidak heran kalau mereka mengusulkan adanya kisi-kisi itu,” tutur Hasto, Sabtu (19/1).

Sebelumnya diberitakan, KPU memutuskan tak lagi memberikan kisi-kisi materi pertanyaan debat capres ke pasangan calon. Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi debat pertama.

“Salah satu evaluasi, kita rekomendasikan untuk debat berikutnya, abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada paslon,” ujar komisioner KPU, Wahyu Setiawan, saat dihubungi, Sabtu (19/1).
(rna/dwia)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Debat Capres Gereget Tanpa Kisi-kisi

JakartaKPU memutuskan tidak akan memberikan kisi-kisi untuk pasangan calon untuk Debat Pilpres 2019. Tanpa ada kisi-kisi, debat pilpres dianggap akan lebih gereget lagi.

“Salah satu evaluasi, kita rekomendasikan untuk debat berikutnya, abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada paslon,” ujar komisioner KPU, Wahyu Setiawan, saat dihubungi, Sabtu (19/1/2019).

Soal tak ada kisi-kisi itu, KPU mengaku memutuskannya setelah mendapat masukan dari banyak pihak. KPU juga punya alasan tersendiri memutuskan tak akan memberikan kisi-kisi kepada pasangan calon.

“Agar debat kedua lebih substansial, edukatif, menarik, sekaligus mengeksplorasi performa kandidat,” ucap Wahyu.
Tak hanya soal kisi-kisi, KPU juga melakukan sejumlah evaluasi lainnya. Seperti soal durasi yang menurut Wahyu kini dipertimbangkan akan lebih diperpanjang.

“Durasi jadi bagian dalam evaluasi, kita sudah punya rekomendasi dari evaluasi, misal waktu pemaparan visi misi program dari kandidat kita tambah waktunya, kemudian waktu untuk saling bertanya kita rekomendasikan ditambah waktunya,” kata dia.

KPU pun mempertimbangkan moderator untuk memiliki peran yang lebih besar. Nantinya moderator bisa lebih mempertajam pertanyaan kepada pasangan calon.

Debat Capres Gereget Tanpa Kisi-kisiFoto: Komisioner KPU (Yulida-detikcom).

“Kemudian moderator, juga dimungkinkan untuk mempertajam pertanyaan sepanjang dalam konteks soal yang sudah dibuat panelis. Meskipun tidak boleh keluar dari konteks,” urai Wahyu.

“Ini kita simulasikan sedemikian rupa agar moderator berperan mengatur lalu lintas debat tetapi tetap dalam koridor sesuai dengan pertanyaan yang dibuat panelis,” sambungnya.

Evaluasi dari KPU mendapat apresiasi dari kubu Prabowo Subianto-Sandiga Uno. Kubu pasangan nomor urut 02 itu memang mengharapkan agar pemberian kisi-kisi dihilangkan dan moderator bisa berperan lebih.

“Moderator harus tanggap ketika salah satu paslon mengajukan pertanyaan yang cenderung menyimpang dari kesepakatan,” kata Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman.

Sementara itu, juru debat BPN Prabowo-Sandiaga, Saleh Daulay menilai debat akan lebih menarik dengan tidak adanya kisi-kisi. Jawaban atau respons dari masing-masing pasangan calon nantinya tidak akan terprediksi.

“Kebijakan untuk tidak lagi membagi kisi-kisi pertanyaan sudah betul. Dengan begitu, akan kelihatan nanti mana paslon yang betul-betul menguasai persoalan, mana yang selama ini hasil polesan,” ungkap Saleh.

Kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga tidak mempersalahkan KPU tak memberi kisi-kisi lagi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yakin pasangan nomor urut 01 itu tetap tampil baik tanpa adanya bocoran pertanyaan.

“Ya buat kami tidak ada persoalan, karena apa yang disampaikan Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin merupakan hal yang menjadi problematika rakyat dan bangsa kita, dan beliau hadir karena untuk memberikan jawaban itu,” kata Hasto.

Pernyataan Hasto juga diamini Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko. Menurut Kepala Staf Kepresidenan ini, debat justru akan lebih bagus tanpa ada kisi-kisi.

“Ya, lebih bagus, lepas sajalah bicara, ya. Toh semuanya punya pengalaman mengelola negara dengan baik, khususnya ya Pak Jokowi. Jadi menurut saya sih oke-oke aja gitu, ya,” sebut Moeldoko.

Keputusan KPU pun sejalan dengan harapan cawapres Sandiaga Uno. Debat pilpres dinilainya akan lebih gereget dengan tidak adanya kisi-kisi bagi pasangan calon.

“Sekarang sudah kelihatan dengan adanya kisi-kisi tidak membuat debat terlalu greget. Dua-tiga hari lewat, kelihatannya perlu dievaluasi,” ungkap Sandiaga.

Bukan hanya soal ketiadaan kisi-kisi saja yang diharapkan Eks Wagub DKI tersebut. Ia berharap debat berlangsung lebih rileks. Sandiaga pun mengusulkan agar KPU memakai format debat pada Pilgub DKI Jakarta yang dinilainya lebih sederhana.

“Karena debatnya panjang, harus dibuat lebih rileks. Kita berdiri terus, sangat melelahkan, perlu pijet, he-he-he…. Apalagi usia Pak Prabowo sudah mendekati 70 tahun, Pak Kiai juga. Akan lebih baik kalau jadi fleksibel cara menyampaikannya,” ujarnya.

“Pilkada DKI debatnya bagus. Itu format yang bisa dipakai dan sederhana. Bisa kan di studio TV, duduk, dan undang milenial. Nggak usah pakai yel-yel. Itu sudah lewat lah. Kita sudah melewati fase ingar-bingar,” imbuh Sandiaga.
(elz/fdn)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>