Mahfud Md Polisikan Akun Twitter KakekKampret yang Sebut Mobilnya Hasil Suap

Klaten – Mahfud Md melaporkan akun twitter @KakekKampret_ ke Polres Klaten. Mahfud merasa dihina atas tuduhan menerima suap sebuah mobil Toyota Camry.

Dalam cuitannya, akun itu menanyakan apakah mobil Camry bernomor polisi B 11 MMD milik Mahfud adalah hasil setoran dari seorang pengusaha besi di Karawang. Pengusaha itu disebut merupakan calon bupati dari PDI Perjuangan.

Meski cuitan itu berbentuk pertanyaan, Mahfud menilai hal itu adalah hinaan baginya. Hal itu dia anggap merupakan pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

“Dalam kalimat itu bertanya, tapi ini nistaan. Sama dengan saya bertanya kamu berzina dengan ibumu apa benar? Itu kenistaan meskipun pertanyaan. Mengapa tidak berzina dengan mertuamu saja? Itu kan hinaan,” ujar Mahfud usai melaporkan kasus di Mapolres Klaten, Jumat (1/3/2019).
Saat mengetahui cuitan itu, Mahfud hanya memberi tanda like. Sebenarnya dia masih berharap pemilik akun meralatnya.

“Malah ditambahin tadi malam, sekitar jam tujuh atau jam enam muncul lagi. (Dia bilang) ‘Saudara Mahfud kenapa tidak dijawab’. Kurang ajar ini,” kata dia.

Dalam perjalanan menuju Polres Klaten, Mahfud juga sempat menggunggah beberapa cuitan yang mengatakan dia akan melaporkan akun itu ke polisi. Akun tersebut kemudian sudah nonaktif.

“Kalau anda ikut follower saya, Anda tahu saya dikritik hampir setiap hari tapi saya diam. Tapi ini hinaan, kalau kaya gini ini terkait harga diri saya. Saya itu pejuang antikorupsi,masa saya menerima setoran begitu,” pungkasnya.
(bai/sip)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ahok Pasang Badan untuk Puput yang Kena Tuduhan

JakartaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok buka suara soal hubungannya dengan Puput Nastiti Devi (PND). Namun, bukan kabar baik yang disampaikan Ahok. Eks Gubernur DKI Jakarta itu bicara soal tuduhan miring terhadap puput yang berkaitan dengan pernikahannya.

Ahok meminta spekulasi berkaitan pernikahannya dengan Puput dihentikan. Sebab, langkah yang diambil merupakan keputusannya yang sudah dipertimbangkan matang.

“Mengenai hubungan saya dengan PND, tuduhan-tuduhan negatif dari Saudara-saudara itu, saya harap jangan berspekulasi dengan kehidupan pribadi saya. Dan saudara telah melakukan fitnah,” ujar Ahok dalam vlog, Selasa (26/2/2019).

Ahok menegaskan, setiap tindakannya sudah dikonfirmasikan dengan Yang di Atas. Lalu juga dengan ibunda dan keluarga lainnya. Maka dari itu, Ahok meminta tak ada yang menyalahkan Puput.

“Nah, itu sekali lagi, saya minta Saudara-saudara hentikan spekulasi kehidupan saya, hentikan menuduh PND macam-macam karena saya yang memutuskan. Kalau mau salahkan semua, salahkan pada saya, bukan salah PND,” tutur Ahok.

“Dan kalau saya mau disalahkan, saya tidak perlu memberikan bukti-bukti kepada Saudara mengapa saya melakukan suatu perceraian atau suatu pernikahan. Itu kehidupan pribadi saya. Yang paling penting dalam ilmu, etika,” lanjut dia.

Ahok juga mengklarifikasi soal tuduhan-tuduhan terkait keluarganya. Dia menegaskan setiap tindakannya mempunyai dasar pertimbangan yang kuat.

“Saya mengerti tindakan saya dengan baik. Saya sudah umur 52 tahun, saya bukan anak kecil kemarin. Saya berbuat apa pun saya berani selama saya mempunyai dasar Firman Tuhan. Saya mempunyai dasar kebenaran, taat kepada konstitusi dan Firman Tuhan, dan tentu pada ibu saya,” tuturnya.

Pria yang baru bergabung dengan PDI Perjuangan ini juga mengatakan hubungannya dengan ketiga anaknya baik. Komunikasi dengan anaknya, khususnya Daud Albeenner Purnama dan putrinya Nathania Purnama, dilakukan lewat WhatsApp dan video call.

“Dan saya walaupun mempunyai hak asuh tentu ketika anak-anak memilih tentu saya memberikan kebebasan,” tegasnya.
(idn/knv)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Spanduk Jokowi Picu Ricuh di Acara Prabowo, Ini Respons TKD DIY

Spanduk Jokowi Picu Ricuh di Acara Prabowo, Ini Respons TKD DIY Ricuh di Yogya (Foto: Istimewa)

Yogyakarta – Polisi melepas tembakan peringatan saat terjadi kericuhan di dekat kegiatan kampanye Prabowo di Grand Pacific Hall Sleman, siang tadi. Pemantiknya karena ada dua orang tak dikenal membawa spanduk Jokowi-Ma’ruf di tengah pendukung Prabowo.

Terkait insiden ini, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Bambang Praswanto, menegaskan pihaknya tak tahu menahu atas insiden tersebut.

“Saya enggak tahu. Enggak ada perintah apapun (untuk membawa spanduk Jokowi-Ma’ruf), enggak ada perintah, juga enggak ada laporan,” jelas Bambang saat dihubungi detikcom, Rabu (27/2/2019).


“Ya jelas (pembawa spanduk) bukan (dari TKD KIK DIY), karena enggak ada perintah. Kalau ada ya semestinya mereka ada laporan, sampai sekarang enggak ada laporan,” sebutnya.

Disinggung mengenai dua orang pembawa spanduk Jokowi-Ma’ruf, Bambang menegaskan pihaknya tak mengenal. Dia kembali menegaskan bahwa bukan dari Timses Jokowi yang membawa spanduk tersebut.

“Itu membawa poster (spanduk Jokowi-Ma’ruf) kan enggak teridentifikasi. Terus terang saya enggak punya laporan, enggak ada yang ngomong,” tutupnya.
(ush/mbr)
<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Menyelidiki Motif Kampanye Hitam 3 Emak-Emak di Karawang

Liputan6.com, Jakarta – Kampanye hitam yang melibatkan tiga orang ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat menghebohkan media sosial.

Tiga emak-emak, yang diketahui berinisial ES (49), IP (45), CW (44) ini diduga melakukan kampanye hitam door to door terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Mereka melakukan kampanye hitam dengan membuat isu Jokowi akan melarang azan dan melegalkan pernikahan sejenis jika kembali terpilih di Pilpres 2019. Polisi pun bergerak cepat usai video yang menampilkan tiga emak-emak itu viral di media sosial.

Polda Jabar menetapkan ES (49), IP (45), CW (44) sebagai tersangka setelah diduga melakukan kampanye hitam door to door terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Tepatnya sejak tanggal 25 Februari 2019 kemarin kita menetapkan ketiganya sebagai tersangka dan statusnya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko ditemui di Mapolda Jabar, Selasa (26/2/2019).

Trunoyudo mengatakan Dalam video yang beredar, ketiganya memiliki peran masing-masing. “Ya dua orang (ES dan IP) yang dimaksud dalam konten video. Satu lagi (CW) yang memvideokan dan menambah caption (di twitter),” dia. 

Dalam video juga nampak dua ibu-ibu yang sedang berbicang dengan seorang pria paruh baya. Pria tersebut berdiri di depan pintu rumahnya. Dua ibu-ibu mengajak untuk tidak memilih Jokowi dengan menggunakan bahasa sunda.

Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin)” kata salah satu ibu yang tidak diketahui namanya.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya kini dijerat dengan UU ITE Pasal 28 ayat 2 dengan ancaman 6 tahun penjara dan juga Pasal 14 ayat 2 UU KUHP terkait penyebaran berita bohong dengan ancaman 3 tahun bui.

Untuk mempertanggungjawabkan perbutannya kini ketiga tersangka berada di Polres Karawang.

“Kita lakukan penahanan dari penyidik. Karena ancaman hukuman 6 tahun. Karena memang di sana fokus terjadinya dan dasar adanya laporan dari pihak korban. Dalam hal ini adalah tim sukses pasangan calon yang disudutkan,” ungkap dia. 

Sementara itu, motif ketiga ibu melakukan kampanye hitam terhadap pasangan calon presiden nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf kini terus didalami oleh Bawaslu Jawa Barat.

Rencananya Bawaslu Jabar bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan memeriksa motif terduga pelaku.

Nantinya setelah dilakukan pendalaman, pihaknya bersama Gakkumdu akan menilai apakah ketiga perempuan tersebut melakukan pelanggaran terkait pemilu atau tidak.

“Dari Bawaslu kami lagi mengumpulkan informasi dan keterangan dulu. Nanti bersama Gakkumdu untuk pendalamannya,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Abdullah.

Menurut Abdullah, Bawaslu akan mendalami hal-hal terkait soal pemilu saja. Pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu memuat larangan dalam kampanye. Pasal itu berbunyi: Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Soal dugaan kampanye hitam itu, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin meminta kepolisian mengusut tuntas kampanye hitam yang dilakukan ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat.

Dia berharap aktor intelektual kampanye hitam ‘Jokowi terpilih tidak ada azan dan LGBT diizinkan’ juga ditangkap.

“Saya kira itu harus terus diproses karena harus dicari aktor intelektualnya di mana,” kata Ma’ruf di Kuningan, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).

Supaya, kata Ma’ruf, sumber hoaks tersebut dihentikan. Menurut Ma’ruf, kampanye hitam yang demikian sangat berbahaya.

“Sebab kalau tidak ini (ditangkap) bakal ada lagi keluar lagi jadi sumber hoaks. Itu harus diketahui dan harus diproses. ini sangat berbahaya bagi demokrasi penegakan demokrasi dan keutuhan bangsa ini isu seperti itu menimbulkan konflik,” jelas dia.

2 dari 3 halaman

Ada Peran Tokoh Intelektual ?

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Moeldoko menduga tiga orang emak-emak yang melakukan kampanye hitam terhadap capres petahana Joko Widodo atau Jokowi atas perintah pihak tertentu.

“Terstrukturlah pasti. Enggak mungkin menjalankan kalau enggak ada perintah,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Moeldoko menyebut publik tak kesulitan untuk mengidentifikasi siapa saja di balik kampanye hitam tersebut. Dilihat dari bahasa yang digunakan tiga emak-emak tersebut, terlihat jelas aktor utama kampanye yang menjatuhkan Jokowi-Amin.

Mengenai pernyataan tim BPN Prabowo-Sandiaga Uno yang membantah memberikan perintah apa pun pada tiga emak-emak itu, Moeldoko menanggapi santai.

“Bisa saja menyangkal. Kan bisa dilihat, diikuti. Pelakunya siapa? Aktornya siapa? Emak-emak. Ikuti saja. Pendidikan dia apa? Substansi isunya apa? Bisa enggak ya dia membuat struktur isu seperti itu? Kan gitu. Kan gampang. Mana bisa emak-emak bikin isu begitu kalau enggak ada seniornya,” ujar dia.

Belajar dari kampanye hitam itu, Moeldoko mengimbau kepada pihak-pihak yang tengah berkontestasi di Pemilu 2019 untuk tak membodohi rakyat. Dia berharap ajang pesta demokrasi kali ini diisi dengan adu gagasan dan program.

“Enggak usahlah pakai membodoh-bodohi rakyat. Yang saya sedih itu, berpakaian Muslim, tapi memfitnah orang kayak begitu. Itu kan keterlaluan. Jadi Muslim-nya mana? Saya yang enggak sukanya begitu. Kita sama-sama Muslim jadi enggak enak. Masak ajaran kita begitu sih? Jadi jangan cara-cara pembodohan yang berlebihan,” ucap dia.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan meminta Polda Jabar tidak berhenti melakukan penyelidikan setelah mengamankan tiga perempuan tersebut. Terlebih, ia menduga ketiga ibu rumah tangga itu tidak memahami pesan yang disampaikan.

“Kami menduga kemungkinan ada aktor intelektual di balik itu apakah ibu itu disuruh melakukan kampanye hitam, sebar fitnah, ujaran kebencian kepada masyarakat di sekitarnya untuk tidak memilih Pak Jokowi,” ucapnya di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin, 25 Februari 2019.

Selebihnya, pihak kepolisian pun diminta untuk menelusuri lebih jauh peran ketiga perempuan yang saat ini berada di Polda Jabar. Apakah ketiganya simpatisan atau relawan resmi dari paslon 02 Prabowo- Sandiaga Uno yang saat ini bersaing dengan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membantah telah melakukan kampanye hitam pada Pilpres 2019. Hal ini sekaligus menanggapi tiga ibu-ibu di Karawang yang ditangkap oleh polisi karena telah melakukan kampanye hitam.

“Kami sejak awal mengatakan bahwa Prabowo-Sandi ingin menang berkah dan bermartabat. Tidak menghalalkan segala cara hukum yang menyebar hoaks,” ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian di Media Center Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin, 25 Februari 2019.

“Kami harus verifikasi ulang, enggak tahu sampai saat ini tentu tim kami sedang mengkajinya tetapi ingin melakukan landasan dari BPN bahwa kami meminta siapapun relawan dari BPN Prabowo-Sandi untuk tetap tidak menyebarkan hoaks kalau melanggar itu memang konsekuensi harus siap diproses hukum,” tegas dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) ini mengungkapkan, BPN tetap meminta keadilan harus ditegakkan secara adil terhadap penyebar hoaks baik dari pendukung Prabowo-Sandi maupun pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Tetapi di sisi lain kami ingin penegak hukum berlaku adil. Para pendukung 01 yang melakukan menyampaikan hoaks dan black campaign pada 02 diproses secara hukum,” pungkas dia.


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

3 dari 3 halaman

Hindari Hoaks

Menjelang Pilpres 2019, fenomena haters dan hoax dipastikan bakal bermunculan. Begitu pun saling menyerang antarpendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di pesta demokrasi lima tahunan itu.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengimbau masyarakat tidak menanggapi dengan serius berbagai postingan di media sosial (medsos).

“Jangan gampang baperan. Dari pada buang-buang pulsa mending delete saja” ujar Rudiantara, usai kuliah umum di IPB Dramaga, Bogor.

Rudiantara menegaskan tidak akan segan-segan untuk menghapus akun media sosial atau website yang melakukan black campaign maupun menyebar informasi bohong (hoax) selama masa kampanye.

“Seperti Pilkada kemarin, Bawaslu meminta kami meng-take down beberapa akun, pasti kami lakukan,” kata dia.

Selama Pemilu 2019, Menkominfo bersama Bawaslu akan selalu mengawasi proses kampanye baik di medsos maupun area yang menjadi tanggungjawabnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan media sosial sebagai tempat saling menyerang. Alangkah baiknya diisi dengan adu program maupun gagasan untuk kebaikan Indonesia.

“Ini kan pesta demokrasi, namanya pesta harus happy, jangan jelek-jelekan, gontok-gontokan, gebuk-gebukan. Harusnya sampaikan yang baik-baik seperti program atau visi-misi saja,” tutupnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Emruscorner, Emrus Sihombing, mengatakan tidak menutup kemungkinan ada penumpang gelap yang memanfaatkan momentum Pilpres dan bergerak di media sosial. Dia mencontohkan isu-isu bangkitnya PKI atau yang lainnya.

“Saya mau katakan bahwa tidak hanya Pilpres, dalam dinamika politik penumpang gelap itu adalah sesuatu yang tak tertolak dan tak ternafikkan,” ucap Emrus di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Dia menuturkan, seharusnya, jika terjadi serangan dalam bentuk hoax, ujaran kebencian, dan sebagainya melalui berbagai saluran komunikasi, terutama sosial media, kepada salah satu peserta atau paslon, kompetitor lain yang merasa diuntungkan harus membantu.

“Sejatinya kompetitornya yang boleh jadi diuntungkan dengan isu tersebut maju ke depan menjelaskan. Bila perlu membelanya dengan narasi yang menyejukkan,” tutur Emrus.

Dia mencontohkan, jika paslon Z diserang isu yang merugikannya, sejatinya paslon X yang membelanya sembari mejelaskan bahwa mereka tidak mau menang di tengah hiruk-pikuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, ekploitasi SARA dengan berbagai bentuk.

“Jadi, tidak boleh ada pembiaran sekalipun paslon yang bersangkutan diuntungkan,” ungkap Emrus.

Sementara itu, Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga Politisi PDI Perjuangan, Zuhairi Misrawi, menegaskan, pihaknya mewaspadapi potensi munculnya penumpang gelap yang bakal menggerus suara mereka di Pilpres 2019 mendatang.

“Penumpang gelap biasannya muncul dengan memproduksi isu negatif dan berita bohong. Dengan fokus pada isu ekonomi dan pembangunan, maka isu negatif yang dimainkan penumpang gelap bisa diredam,” jelas Zuhairy.

Wiranto Redam Keresahan Pengusaha: Pilpres 2019 Aman

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah memastikan penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2019 akan berlangsung aman. Ketegasan ini disampaikan mengingat banyaknya pengusaha yang menyampaikan keresahannya kepada pemerintah.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Wiranto mengatakan, banyak informasi yang beredar baik melalui media masa atau media sosial yang membuat para pengusaha resah.

“Saya sering ditanya teman-teman pengusaha, apa betul Pemilu April aman? Saya tanyakam kenapa? Katanya ada berita bahwa ada isu Pemilu nanti tidak aman. Akan ada satu kerusuhan yang membuat tidak aman. Ini isu. Saya katakan tidak. Pemilu aman,” ucap Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Dia menceritakan, bahkan ada sejumlah pengusaha yang sudah merencanakan keluar dari Indonesia saat penyelenggaraam pemilu nantinya dan memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya.

Wiranto mengaku terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, KPU dan Banwaslu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu nantinya tidak ada konflik sama sekali. Karena, pemilu ini, baginya, menyangkut harkat dan martabat Indonesia.

Dari sisi kemanan, pemerintah sudah bekerjasama dengan Polri untuk membuat indeks potensi gangguan penyelenggaraan pemilu. Hasil indeks ini dikeluarkan setidaknya enam bulan sebelum penyelengaraan pemilu 17 April 2019.

“Jadi dari indeks itu kita bisa tau berbagai potensinya dan kita langsung netralisir. Sehingga perhitungan kami dari aparat kemanan maka pemilu 2019 akan berlangsung aman,” tegas Wiranto.

“Maka dari itu jangan percaya hoax, tetap tinggal di Indoensia dan menjadi pemilih yang baik. Kalau mau bepergian setelah pemilu saja,” tutup Wiranto.

(Liputan6.com/Ilyas Praditya)

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Strategi Darat dan Udara di Balik Pemenangan Jokowi – Ma’ruf Amin

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Cakra 19, Andi Widjajanto mengungkap kekuatan utama pemenangan pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Sinergi gerak Tim Kampanye Nasional dan partai politik menjadi unsur utama.

“Gerak Pemenangan Jokowi-KMA dijalankan terpadu oleh tiga unsur utama, Koalisi Partai Politik, Tim Kampanye Nasional, serta relawan politik dan gerakan komunitas. Setiap unsur bergerak dengan karakternya masing-masing, bersinergi di bawah koordinasi Erick Thohir,” ujar Andi Widjadjanto dalam keterangan persnya, Senin (25/2/2019).

Mantan Sekretaris Kabinet itu menyebut Ketua TKN Erick Thohir berperan penting memadukan tiga unsur tersebut. Sampai menggerakkan unsur tim di luar TKN Jokowi-Ma’ruf Amin seperti Bravo-5 dan Cakra 19.

Relawan Cakra 19 dibentuk pada Agustus 2018. Tim ini berisi purnawirawan TNI yang baru satu-dua tahun pensiun. Tak hanya berisi bekas tentara, Cakra 19 juga beranggotakan warga sipil dan dipimpin Andi Widjajanto.

Anggota tim ini di antaranya; Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, politikus Golkar, Eko Wiratmoko; bekas Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Andogo Wiradi; serta bekas Kepala Pusat Penerangan lentara Nasional Indonesia, Iskandar Sitompul.

“Erick Thohir telah berhasil menjalankan peran sebagai CEO TKN. Bersama Sekertaris TKN Hasto Kristiyanto, Erick berhasil menciptakan aliansi strategis antara TKN dan Partai,” kata Andi.

Dia juga mengatakan, direktur di TKN Jokowi-Ma’ruf Amin mengonsolidasikan kekuatan bersama relawan di bawah. Salah satunya peran tim udara kombinasi Direktur Konten Fiki Satari, Direktur Komunikasi Politik Usman Kansong, dan Jubir Arya Sinulingga.

“Untuk strategi udara segitiga Arya-Fiki-Usman rutin memberikan arahan-arahan strategis hingga taktikal untuk melakukan operasi medsos di empat platform utama (Twitter, Facebook, IG, dan YouTube). Masing-masing platform memiliki keunikan sehingga harus didekati dengan strategi media yang berbeda juga,” jelasnya.

Selain itu, sambung dia, koordinasi lintas tim yang rutin dilakukan tiap Selasa dan Kamis juga dijalankan terutama untuk menguatkan eksposure 01 di momentum utama seperti Debat, Deklarasi Dukungan Alumni, Deklarasi 1000 Jenderal, dan terutama jika Jokowi dan KMA melakukan gerakan kinetik di daerah.

2 dari 3 halaman

Strategi Gerakan Darat

Andi menjelaskan bagaimana strategi gerakan di darat melalui konsolidasi mulai dari pemakaian peta sasaran yang sama hingga tipe operasi darat yang digelar.

“Gerak darat ini rutin dilakukan oleh Erick dan Moeldoko. Operasi darat digelar dengan merujuk ke peta sasaran yang membagi dapil-dapil yang ada menjadi 8 kluster yang kemudian diterjemahkan menjadi rangkaian strategi mulai dari galang simpul daerah, gelar kegiatan kampanye, gelar micro-targeting, hingga gelar canvassing-door to door. Gerak darat ini juga mengandalkan keterpaduan antara TKN-TKD, Caleg Parpol, dan tim door-to-door dari para relawan, termasuk Bravo-5 dan Cakra 19,” beber dia.

Salah satu simpul utama yang muncul kuat di 2019 adalah gelombang alumni. Menurut Andi, gelombang yang tidak muncul di 2014 ini merupakan gerakan organik yang bersifat bottom up, dan mutlak mengarah ke Jokowi.

“Gerakan Alumni ini memberikan dampak pengaruh yang yang luas karena merupakan kesadaran moral dan etis dari kaum terpelajar dan menengah untuk mengekpresikan kewarasan berpolitik demi masa depan bangsa dan negara. Gerakan Alumni yang diawali dengan deklarasi dukungan bagi Jokowi sekarang sudah menjadi gerakan kelas menengah untuk mengamankan suara 01,” ungkap Andi.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sambangi Tanjung Benoa Bali, Sandiaga Janji Tolak Reklamasi 

Liputan6.com, Jakarta – Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyatakan, pihaknya menolak reklamasi bila merusak lingkungan alam dan merugikan nelayan. Sandiaga menyampaikan hal tersebut ketika bertemu dengan masyarakat Tanjung Benoa, Bali.

Dia menyebut dulu bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menolak reklamasi Teluk Jakarta ketika kampanye di Pilkada DKI 2017.

“Kalau masyarakat Bali merasa reklamasi merusak lingkungan dan mengancam penghidupan para nelayan, bersama masyarakat Bali, Prabowo-Sandi akan menolak reklamasi,” kata Sandi dalam keterangan pers, Minggu (24/2/2019).

Sandiaga menyatakan, bersama Anies Baswedan, janji kampanye tolak reklamasi Teluk Jakarta pun tetap konsisten dilaksanakan.

“Karena janji itu utang, jika tidak ditagih di dunia, akan kena di akhirat,” ucapnya.

Sementara, Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya mengaku meminta kepada Sandi dapat meninjau kembali peraturan untuk proyek yang merusak lingkungan, bila terpilih di Pilpres 2019.

“Kami berharap, jika terpilih, Pak Sandi, bisa meninjau kembali proyek yang merusak terumbu karang dan kelangsungan hidup anak cucu juga kesejahteraan para nelayan,” ucap Made.

2 dari 3 halaman

Hentikan Reklamasi

Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih, Wayan Koster dan Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati mengambil sikap tegas terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Keputusan yang diambil Koster sebagai jawaban atas keraguan terhadapnya.

Jumat siang, 24 Agustus 2018, di rumah transisi, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali yang didampingi Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati itu menyatakan menghentikan reklamasi Teluk Benoa yang mengundang pro kontra.

Ada delapan poin yang disampaikan Koster pada kesempatan itu. Pertama, rencana reklamasi di kawasan Teluk Benoa tidak bisa dilaksanakan.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PDIP: Saatnya Door to Door Kampanyekan Jokowi-Ma’ruf

Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin mengatakan, baik Kota Bandung maupun Kota Cimahi ditargetkan meraup suara minimal 60 persen untuk memenangkan Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Saat ini, perolehan suara untuk Jokowi-Ma’ruf di Kota Bandung dan Kota Cimahi sudah mencapai 51 persen.

“Walaupun bisa saja terjadi hal yang berbeda, tapi survei akan dijadikan pemicu agar lebih giat lagi. Suara untuk Pilpres di Kota Bandung saat ini menang diangka 51 persen, jadi Prabowo sudah mendapat 49 persen. Kami belum puas, target di Kota Bandung kami minta 60 persen,” ujar TB Hasanuddin saat Konsolidasi Pemenangan Pileg dan Pilpres 2019 di Grha Emerald, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/2/2019).

Sementara di Kota Cimahi, TB Hasanuddin mengungkapkan perolehan suara hingga kini sebesar 51 persen. Sama dengan target di Kota Bandung, Kota Cimahi juga menargetkan perolehan suara 60 persen untuk Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan, seluruh kader dalam struktur kepengurusan partai harus mulai bekerja sesuai strategi.

“Seluruh petugas partai agar bersama menyapa secara langsung door to door, dari rumah ke rumah memenangkan PDIP dan Jokowi-Ma’ruf,” tegasnya.

Dalam kapasitas sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto juga mengingatkan agar PDIP bekerja sama dengan partai anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Menurutnya, untuk menghasilkan pemerintahan yang kuat, 70 persen suara di parlemen harus dikantongi.

“Kami harap kerja sama dengan Golkar, PPP, Nasdem, PKB, dan partai lain dapat dilakukan dengan baik. Kita ingin bentuk pemerintah yang kuat yang didukung minimum kekuatan 70 persen di parlemen,” tandasnya.

2 dari 3 halaman

Elektabilitas PDIP

Selain itu, TB Hasanuddin juga menyampaikan elektabilitas PDIP pada Pileg 2019. Menurutnya, PDIP harus terus bekerja keras untuk meraup suara.

“Pileg di Kota Bandung Alhamdulillah di angka 17 persen, tapi belum maksimal. Minimal 28 persen tercapai. Sementara Pileg di Cimahi masih tertinggal dari Gerindra,” tuturnya.

“Kita harus menang Pileg dan Pilpres, itu harga mati bagi kita semua,” lanjut TB Hasanuddin.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PDIP: Kami Didukung Mayoritas Umat Muslim

Liputan6.com, Bandung – Hasil lembaga survei Indonesia Elections and Strategic (IndEX) Research mengatakan, elektabilitas PDI Perjuangan menurun sampai pada angka 22,9 persen, di mana survei sebelumnya pada November 2018 sempat berada pada angka 25,7 persen. Salah satu faktor penurunan PDIP dikatakan terjadi karena bergabungnya mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku tidak khawatir dengan fenomena ini. Menurut dia, umat muslim yang mendukung PDIP masih banyak.

“Itu framing karena PDIP elektabilitasnya tertinggi dan kami mendapatkan dukungan mayoritas dari umat muslim,” tukas Hasto di Kelurahan Pelindung Hewan, Cimahi, Bandung, Sabtu (23/2/2019).

Hasto mengatakan, PDIP hingga kini masih terus mendapatkan dukungan dari wong cilik dan para habib. Selain itu, PDIP juga merupakan rumah kebangsaan dari Indonesia Raya.

Bahkan, dalam waktu dekat nanti juga akan ada deklarasi dari beberapa kiai yang mendukung PDIP dan Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Karena dalam waktu dekat nanti juga akan deklarasi beberapa kiai yang akan masuk ke PDIP. Jadi ada TNI/Polri, ada akademisi, tokoh agama, semua mencerminkan PDIP sebagai rumah Indonesia Raya,” tandas Hasto.

2 dari 3 halaman

Suara Pemilih Muslim

Sebelumnya, survei terbaru LSI Denny JA menyatakan, PDIP unggul sebesar 18,4 persen di kantung suara pemilih muslim pada Pemilu Legislatif 2019 dibandingkan dengan partai politik lainnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan hal ini juga karena adanya faktor kerja mengkampanyekan Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Menurut dia, selama ini PDIP banyak diserang hoaks dan stigma telah menjaga jarak dengan muslim. Namun, hasil survei membuktikan pemilih muslim justru banyak memilih PDIP.

“Rakyat memahami dan dari survei LSI terbukti bahwa dukungan mayoritas umat Islam kepada partai politik diberikan kepada PDIP,” ucap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Hasto mengakui, dukungan terhadap PDIP juga menjadi semakin kuat, sebab calon presiden nomor urut 01, Jokowi telah menggandeng seorang ulama sebagai cawapresnya, yaitu Ma’ruf Amin. Menurut dia, Ma’ruf hadir sebagai sosok pengayom dari seluruh komponen bangsa.

“Ini mencerminkan keindonesiaan kita. Apalagi ulama yang bersama Pak Jokowi, yakni Pak Kiai Haji Ma’ruf Amin adalah ulama yang menempati posisi tertinggi sebagai Ketua MUI (Majelis Ulam Indonesia),” tuturnya.


3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Fahri Hamzah: Prabowo Lebih Berjasa Soal Dana Desa

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo salah jika menyebut Presiden sekaligus capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) yang berjasa menggulirkan dana desa. Sebab, kata dia, yang berjasa atas munculnya Undang-Undang (UU) Desa adalah capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“Ya itu salah, Pak Jokowi justru tak terlibat dana desa, mana yang berjasa apakah Pak Jokowi atau Pak Prabowo, ya Pak Prabowo, karena Pak Prabowo pertama dia termasuk promotor UU desa,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Menurutnya Prabowo juga sudah berencana menjanjikan adanya dana desa sebesar Rp 1 miliar untuk satu desa sejak Pilpres 2014. Sedangkan UU Desa sudah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 lalu.

“Ketiga anggaran desa pertama dicantumkan oleh SBY untuk tahun 2015 dalam pidato nota keuangan 16 Agustus 2014, Pak Prabowo mendukung pencatuman Rp 9 triliun untuk alokasi dana desa,” ungkapnya.

Tambah Fahri, saat program dana desa dimulai Jokowi belum terjun kepemerintahan dan berurusan dengan proses legislasi di DPR. Karena itu, dia menilai Jokowi belum memiliki jasa apapun terkait dana desa.

“Nah Pak Jokowi belum jadi apa-apa saat itu, artinya dia belum berhubungan dengan DPR dengan proses legislasi. Nah kok malah menegaskan pihak lain terhadap produk UU yang Pak Jokowi sendiri belum ada,” ucapnya.

2 dari 3 halaman

Kata Mendagri

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala desa untuk mengingat bahwa keluarnya dana desa berkat Presiden Jokowi. Politisi PDI Perjuangan itu meminta meneriakkan yel-yel nama Jokowi saat dia menyebut dana desa dalam acara tersebut.

“Ingat anggaran dana desa karena ada Pak Jokowi,” kata Tjahjo. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Rabu (20/2/2019).

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: