Timses Jokowi Tantang BPN Sebut Kepala Daerah Pendukung Prabowo

Liputan6.com, Jakarta – Kubu pasangan capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto– Sandiaga Uno, sedang mengkaji dugaan pelanggaran 31 kepala daerah di Jawa Tengah yang mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, upaya kubu Prabowo-Sandiaga Uno itu merupakan bentuk kepanikan.  

“Mereka panik dan menerapkan strategi gugat kepala daerah yang terbukti malah menjadi bumerang, menjadi arus balik yang memperkuat Jokowi,” ujar Hasto di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019.

Hasto menilai langkah itu sia-sia. Justru, akan memperkuat militansi kepala daerah untuk melawan Prabowo-Sandiaga.

“Seluruh kepala daerah pendukung Pak Jokowi memiliki pengalaman kongkret bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi sangat responsif terhadap aspirasi daerah. Ketika kepala daerah pendukung Paslon 01 ditekan kubu Prabowo-Sandi, semakin mantap mereka bergerak memenangkan Pak Jokowi,” jelas Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menantang kubu Prabowo-Sandiaga untuk menampilkan kepala daerah yang mendukung mereka. Hasto memamerkan sejumlah kepala daerah berprestasi yang mendukung Jokowi-Ma’ruf. Seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sampai Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Tim Prabowo-Sandi silakan sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi yang mau dukung Prabowo? Gerindra dan PKS silakan lakukan deklarasi yang sama. Sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi? Mana kepala daerahnya yang benar-benar kader asli Gerindra dan PKS,” kata Hasto.

2 dari 2 halaman

Dianggap Minim Bukti

Hasto mengatakan, laporan yang dilayangkan kubu Prabowo-Sandiaga minim bukti. Kendati demikian, divisi hukum TKN siap memberikan bantuan kepada para kepala daerah yang dilaporkan.

“Jadi jangan hanya karena tidak punya kepala daerah yang hebat, lalu Tim Prabowo-Sandi main lapor minim bukti,” kata dia.

Adapun beberapa kepala daerah yang dilaporkan adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. 

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Laporkan Kepala Daerah Pendukung Jokowi, Kubu Prabowo Dinilai Panik

Liputan6.com, Jakarta – Kubu pasangan capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto– Sandiaga Uno, sedang mengkaji dugaan pelanggaran 31 kepala daerah di Jawa Tengah yang mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, upaya kubu Prabowo-Sandiaga Uno itu merupakan bentuk kepanikan.  

“Mereka panik dan menerapkan strategi gugat kepala daerah yang terbukti malah menjadi bumerang, menjadi arus balik yang memperkuat Jokowi,” ujar Hasto di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019.

Hasto menilai langkah itu sia-sia. Justru, akan memperkuat militansi kepala daerah untuk melawan Prabowo-Sandiaga.

“Seluruh kepala daerah pendukung Pak Jokowi memiliki pengalaman kongkret bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi sangat responsif terhadap aspirasi daerah. Ketika kepala daerah pendukung Paslon 01 ditekan kubu Prabowo-Sandi, semakin mantap mereka bergerak memenangkan Pak Jokowi,” jelas Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menantang kubu Prabowo-Sandiaga untuk menampilkan kepala daerah yang mendukung mereka. Hasto memamerkan sejumlah kepala daerah berprestasi yang mendukung Jokowi-Ma’ruf. Seperti Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sampai Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Tim Prabowo-Sandi silakan sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi yang mau dukung Prabowo? Gerindra dan PKS silakan lakukan deklarasi yang sama. Sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi? Mana kepala daerahnya yang benar-benar kader asli Gerindra dan PKS,” kata Hasto.

2 dari 2 halaman

Dianggap Minim Bukti

Hasto mengatakan, laporan yang dilayangkan kubu Prabowo-Sandiaga minim bukti. Kendati demikian, divisi hukum TKN siap memberikan bantuan kepada para kepala daerah yang dilaporkan.

“Jadi jangan hanya karena tidak punya kepala daerah yang hebat, lalu Tim Prabowo-Sandi main lapor minim bukti,” kata dia.

Adapun beberapa kepala daerah yang dilaporkan adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. 

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

PDIP Sebut Kubu Prabowo Lakukan 2 Kesalahan Jelang Debat Capres

Liputan6.com, Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai koalisi paslon Prabowo-Sandi telah melakukan kesalahan fatal pada tiga hari jelang debat capres kedua pada Minggu 17 Februari 2019. 

Kesalahan yang dimaksud yaitu upaya Prabowo-Sandi masuk ke wilayah Jawa tengah, yang dianggap sebagai basis PDI Perjuangan dan pasangan capres-cawapres Jokowi- Ma’ruf Amin.

“Jateng tetap solid dukung Jokowi. Prabowo-Sandi lupa bahwa syarat menyerang basis pertahanan lawan itu memerlukan soliditas di internal,” ungkap Hasto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/2/2019).

Dia mengatakan, sejauh ini kubu Prabowo telah melakukan upaya provokasi dengan membuat kantor pemenangan di Jawa Tengah. Namun demikian, langkah itu dinilai tidak akan berhasil karena masyarakat Jateng mengedepankan nilai-nilai hidup rukun serta gotong royong.

Hasto juga mengklaim bahwa, berkat kerja keras seluruh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin serta semua relawan-relawan, saat ini Jawa Barat menjadi “rumah kedua” setelah Jawa Tengah.

“Akibat koalisi Prabowo tidak solid, maka kolaborasi Parpol Koalisi Indonesia Kerja dan relawan berhasil merubah peta Jabar. Jabar saat ini menjadi Rumah Jokowi-KH Marif Amin,” tegas Hasto.

Pernyataan Hasto terkait pergeseran peta politik di Jawa Barat, diperkuat dari hasil survey IndoPolling serta dari beberapa lembaga survey kredibel lainnya.

2 dari 2 halaman

Elektabilitas di Jabar Meningkat

Hasto menambahkan, jika elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini telah menyentuh angka 41.7 %, sedangkan Prabowo-Sandi turun menjadi 37.9%.

Hasil survey internal koalisi pendukung Jokowi bahkan menempatkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin di Jawa Barat telah mencapai angka 52.4%.

“Dukungan para tokoh Jawa Barat, seperti Agum Gumelar, Ridwan Kamil, TB Hasanuddin, Deddy Mizwar, Deddy Mulyadi, dan tokoh-tokoh sentral seperti Solichin GP, telah merubah drastis peta politik Jabar. Terlebih KH Ma’ruf Amin juga berkontribusi besar terhadap menguatnya dukungan umat Muslim,” ujar Hasto.

Berdasarkan dua fakta di Jawa Barat dan Jawa Tengah tadi, oleh Hasto dijelaskan jika yang terjadi adalah sebuah kerugian ganda bagi koalisi Prabowo-Sandi.

“Jawa Tengah tidak membuahkan hasil sedangkan Jawa Barat kebobolan. Atas perubahan peta politik di Jawa Barat, maka seluruh Parpol KIK, relawan dan tokoh, kini mendapatkan amunisi baru untuk memenangkan Jokowi-KH Ma’ruf Amin di atas 63%,” tutup Hasto.


Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Sultan dan Raja Nusantara Kerahkan Pasukan Adat Menangkan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta – Dewan Adat Nasional, yang berisi para sultan dan raja Nusantara, mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurut Ketua Dewan Adat Nasional, Irwannur Latubual, dukungan pihaknya kepada pasangan calon nomor urut 01 sudah disepakati dalam rapat kebangsaan 12 Februari 2019.

“Kami dari Dewan Adat Nasional sudah sepakat sesuai hasil rapat kebangsaan 12 Februari 2019 untuk mendukung bapak Insinyur Joko Widodo dan bapak Profesor doktor Kiai Ma’ruf Amin. Dan pusat rumah juang Jokowi-Ma’ruf Amin untuk menjadi presiden dan wakil presiden republik Indonesia 2019 2024,” kata Irwannur di kantor pusat DPP PDI Perjuangan, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019). 

Dukungan tersebut dengan alasan Jokowi sudah bekerja sesuai harapan, dan semua pembangunan kelihatan di seluruh Nusantara. Untuk itu, para raja, sultan, dan pemangku adat seluruh Nusantara mendukung Jokowi agar menyelesaikan pekerjaan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan.

Sebagai wujud konkret dukungan itu, dengan Rumah Juang Nusantara yang mereka kelola, Dewan Adat akan menampung seluruh relawan dan pasukan adat nusantara demi kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Ada puluhan juta pasukan adat nusantara yang siap bekerja memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ini menjadi Padan, Pasukan adat Dewan Adat Nasional, untuk semua bekerja keras dan kompak selalu bangkit bersama mendukung Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf,” kata Irwannur.

2 dari 3 halaman

Rumah Kebudayaan

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Krisytiyanto menyatakan pihaknya mengapresiasi dukungan dari Dewan Adat Nasional tersebut. Dukungan itu sangat wajar karena Jokowi terus menggerakkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, sebagaimana pesan dari Bung Karno melalui Trisakti.

Atas perintah itu pula, DPP PDI Perjuangan selalu bertekad menjadikan kantor-kantor partai sebagai rumah kebudayaan. Yakni sebagai tempat untuk memberikan ekspresi bagi seluruh kebudayaan nusantara.

“Kami menyambut baik dukungan yang diberikan tersebut,” ujar Hasto.

Pihaknya juga mengapresiasi rencana masyarakat adat Indonesia yang akan segera melakukan deklarasi besar-besaran. “Karena inilah keindonesiaan kita, sebagai perpaduan yang menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, sebagai suatu kekuatan kebangsaan,” pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK Cecar Ketua Fraksi PKB Soal Proses Anggaran DAK Kebumen

Liputan6.com, Jakarta -f Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kebumen yang menjerat Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan Jazilul berkaitan dengan proses dan prosedur penganggaran DAK Kebumen. Hal tersebut juga ditelisik kepada anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat, Djoko Udjianto yang juga diperiksa hari ini.

“Dua saksi dari DPR RI dikonfirmasi terkait proses dan prosedur penganggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujar Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Usai menjalani pemeriksaan, Jazilul tak banyak memberikan pernyataan kepada awak media. Dia mengaku telah menjelaskan semuanya ke penyidik KPK.

“Ini soal Pak Taufik Kurniawan, sudah saya jelaskan kepada penyidik terkait yang saya ketahui menyangkut dengan Pak Taufik Kuniawan,” kata Jazilul yang merupakan mantan Wakil Ketua Banggar itu.

Saat ditanya apakah dirinya dicecar penyidik KPK terkait proses dan prosedur penganggaran DAK Kebumen, Jazilul tak mengakuinya.

“Bukan (terkait anggaran), maksudnya saya dimintai keterangan dan sudah saya jelaskan ke penyidik,” kata Jazilul.

2 dari 3 halaman

Sudah Periksa Sejumlah Legislator

Sebelumnya, pada Selasa 12 Februari 2019, KPK memeriksa Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir, anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Riski Sadig, dan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah.

Ketiganya yang merupakan mantan Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR ini ditelisik soal proses dan pengajuan anggaran dana alokasi khusus (DAK) Kebumen.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.

KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.

“Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.

“Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang,” kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lokasi Likuefaksi Palu Akan Disulap Jadi Destinasi Wisata

Liputan6.com, Palu – Semua lokasi bencana likuefaksi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi akan dijadikan destinasi wisata. Hal itu diungkapkan Matindas Rumambi, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

“Karena itu tidak boleh lagi ada bangunan yang dibangun di lokasi eks likuefaksi,” ungkap Matindas, seperti dikutip laman Antara, Senin (11/2/2019).

Matindas yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulteng tersebut mengatakan, beberapa lokasi permukiman di Palu dan Kabupaten Sigi ditetapkan pemerintah sebagai lokasi yang tidak boleh lagi menjadi permukiman penduduk.

Pemerintah merencanakan lokasi-lokasi eks likuefaksi seperti di Balaroa, Petobo, dan Jono Oge yang sebelum terjadinya gempabumi 7,4 SR pada 28 September 2018 padat penduduk, kini akan dijadikan lokasi wisata.

“Yang pasti tidak ada lagi bangunan rumah atau usaha apapun itu dibangun di lokasi likuefkasi,” tegasnya.

Karena itu, Matindas meminta masyarakat untuk berharap, apalagi memaksakan diri untuk kembali membangun rumah di atas lokasi eks likuefaksi tersebut, sebab sudah tidak dibenarkan.

Pemerintah telah menyiapkan hunian sementara (Huntara) sambil menunggu pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga yang kehilangan rumah di sejumlah wilayah seperti Petobo dan Balaroa yang lokasinya sudah ditetapkan di Duyu dan Kelurahan Tondo.

Dua lokasi itu, kata dia, akan dibangun permukiman tetap bagi korban likuefaksi untuk wilayah Kota Palu.

Begitu halnya dengan korban gempabumi dan likuefaksi di Jono Oge, Kecamatan Sigibiromaru dan Sibalaya, Kecamatan Tanambulava. Lokasi Huntap sudah disediakan pemerintah.

Matindas juga mengatakan pemulihan ekonomi empat bulan pascabencana di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong berjalan cukup cepat. Itu bisa dilihat dari mulai ramainya pusat-pusat perekonomian seperti pasar-pasar tradisional maupun modern, toko, swalayan, SPBU, terminal angkutan darat, bandara cukup ramai.

Begitu pula arus kendaraan bermotor yang lalu-lalang saban hari cukup padat. Bahkan saat pagi hari waktu kerja dan masuk sekolah di beberapa ruas jalan di Kota Palu terlihat macet.

“Ini menunjukan bahwa perekonomian masyarakat mulai pulih setelah sebelumnya porak-poranda diterjang gempabumi dan tsunami,” tandasnya.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Unggul dari Gerindra di DKI, PDIP: Motivasi Menangkan Jokowi

JakartaPDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta menanggapi santai hasil survei Charta Politika yang menyatakan mereka unggul dari Gerindra di Ibu Kota. PDIP menilai hasil survei tersebut dijadikan motivasi menangkan capres petahana Joko Widodo untuk periode kedua.

“Kalau hasil survei ini kan ilmiah nggak bisa diperdebatkan, tapi bagi PDIP jadi alat ukur menambah motivasi teman-teman memaksimalkan kinerja menyampaikan program Pak Jokowi melalui door to door, jadi ini jadi pemantik memotivasi kuat,” kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Bidang Pemenangan Pemilu Gembong Warsono, saat dihubungi, Senin (11/2/2019).

Gembong mengatakan kader PDIP di DKI akan memaksimalkan komunikasi ke masyarakat dari pintu ke pintu menyosialisasikan program Jokowi. Harapannya bisa meraih kemenangan untuk partai dan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Pola yang diterapkan sesuai arahan Pak Jokowi bagaimana setiap kader mampu menggalang kekuatan masyarakat dari door to door harapan kita semua bisa melakukan itu, dan bisa menangkan partai dan Pak Jokowi dua periode,” ujarnya.

Dalam hal head to head ini, Gerindra justru mengklaim unggul dari PDIP di survei internal. PDIP tak masalah jika memang suvei internal Gerindra menunjukan elektabilitas Gerindra unggul. Gembong mengatakan, hal itu dijadikan motivasi untuk menggenjot kinerja para kader di ibu kota.

“Ya itu kalau survei sebagai acuan kita sebagai pemantik kita, jadi mau leading atau tidak leading semangat kita harus tetap kita dorong semaksimal mungkin agar target partai tercapai. Jadi kalau PDIP di posisis leading, tapi kalau kita dibawah pun itu jadi pemantik untuk memaksimalkan kinerjanya,” kata Gembong.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif mengklaim partainya ungul dari PDIP di survei internal. Syarif mengatakan Gerindra unggul di kisaran angka 29 persen dari PDIP di ibu kota.

“Sesungguhnya hasil survei internal kita sudah di atas 29 persen,” kata Syarif saat dihubungi

Sementara itu, Direktur Riset Charta Politika Muslimin membeberkan hasil surveinya yang menunjukan PDIP dan Gerindra menguasai DKI. PDIP 17,6 persen, kemudian Gerindra 14,0 persen.
(idn/elz)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

DPR Dorong Penggabungan Produksi Sigaret Kretek Mesin dan Tangan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diharapkan tetap melanjutkan rencana penggabungan volume produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) pada tahun ini. Penggabungan kedua segmen tersebut akan menghindarkan negara dari kebocoran penerimaan cukai.

Ini diungkapkan anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Indah Kurnia, menyatakan penggabungan SKM dan SPM akan memaksimalkan penerimaan negara dari cukai.

“Selain itu, penggabungan ini juga akan menghentikan praktek penghindaran pajak pabrikan rokok asing besar yang saat ini masih menikmati tarif cukai murah. Jika hal ini dilakukan, maka kebijakan tersebut juga akan melindungi pabrikan rokok kecil dari persaingan harga dengan pabrikan asing besar,” kata dia.

Dia menuturkan, salah satu isi dari PMK 146/2017 adalah penggabungan batas produksi untuk SKM dan SPM. Ini (penggabungan) tentunya akan menciptakan persaingan yang lebih sehat di mana pabrikan kecil tidak perlu bersaing dengan pabrikan besar asing.

Dalam PMK 146/2017, dijabarkan rencana pengurangan jumlah tarif cukai dari 10 layer menuju 8 layer di tahun 2019. Selain itu, terdapat juga ketentuan untuk menggabungkan jumlah produksi SKM dan SPM apabila diproduksi oleh perusahaan yang sama.

Artinya, setiap pabrik rokok yang memproduksi rokok mesin jenis SKM, SPM atau gabungan keduanya dengan jumlah lebih dari 3 miliar batang, maka perusahaan tersebut wajib membayar tarif cukai tertinggi di setiap jenisnya.

Hal ini bertujuan untuk menutup kesempatan perusahaan besar memanfaatkan celah batasan produksi untuk membayar cukai lebih rendah. Kenyataannya sampai saat ini, beberapa pabrikan asing besar masih dapat menikmati cukai murah untuk jenis rokok yg diproduksi meskipun secara total sudah memproduksi rokok buatan mesin lebih dari 3 miliar batang.

Anggota Dewan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amir Uskara, juga mengungkapkan hal serupa. Penundaan penggabungan justru akan menyulitkan bagi pabrikan rokok kecil.

Kementerian Keuangan, pada Desember 2018 lalu, mengeluarkan PMK 156/2018 Tentang Tarif Cukai Tembakau. Dalam beleid tersebut, Kemenkeu menghapus Bab IV pada PMK 146/2017, yang salah satu tujuannya mengatur penggabungan batas produksi SKM dan SPM.

Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Heri Susianto menuturkan penundaaan penggabungan volume produksi SKM dan SPM sebanyak 3 miliar batang akan memberikan keleluasaan kepada pabrikan rokok besar asing untuk membayar tarif cukai murah.

“Jika tidak diakumulasikan antara produksi SKM dan SPM justru menjadi pertanyaan dari aspek keadilan, berarti perusahaan rokok besar menikmati tarif yang lebih murah,” paparnya.

Sahabat: Ahok Nggak akan Balas Dendam ke PA 212 Lewat PDIP

Jakarta – Dosen UIN Adi Prayitno mengungkap PA 212 curiga Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok akan balas dendam lewat PDIP. Jubir PA 212, Novel Bamukmin, mengklarifikasi bahwa hal tersebut harapan, bukan kecurigaan. Sahabat Ahok yang juga politikus PDIP, Charles Honoris, menegaskan isu itu sama sekali tidak benar.

“Nah itu, saya bilang nggak mungkin balas dendam. Karena gini, Pak Ahok sudah memilih masuk PDI Perjuangan bukan untuk aktif berpolitik tetapi memilih PDI Perjuangan sebagai rumah untuk menyalurkan aspirasi politiknya,” kata politikus PDIP, Charles Honoris, di Resto Es Teler 77, Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Charles sekali lagi menepis anggapan bahwa Ahok akan balas dendam. Menurutnya, meskipun bergabung ke PDIP, Ahok tak tertarik menjadi pejabat negara.
“Jadi saya rasa tidak benar anggapan bahwa Pak Ahok ingin balas dendam ya, karena sekali lagi Pak Ahok sendiri sudah mengatakan bahwa masuk PDI Perjuangan itu bukan untuk menjadi pengurus ya, tidak tertarik menjadi pejabat negara, tapi hanya merasa bahwa PDI Perjuangan adalah rumah besar kaum nasionalis sehingga rumah yang cocok untuk bisa menyalurkan aspirasi politiknya,” ungkapnya.

“Bahwa Pak Ahok masuk PDI ya sebagai kader, bukan sebagai pengurus partai. Tidak punya kewenangan khusus untuk bisa mengatur kebijakan partai juga, atau tidak juga memiliki keinginan untuk menjadi pejabat negara. Misalkan ikut pilkada, atau ikut pemilu legislatif ya, hanya sebagai kader yang ingin memberikan kontribusi pemikiran, menyalurkan aspirasi politiknya ke PDI Perjuangan,” imbuh Charles.

Charles sekali lagi menegaskan Ahok tak akan balas dendam. Baginya, partai politik bukan alat untuk balas dendam, tetapi untuk kesejahteraan rakyat.

“Pasti tidak (akan balas dendam), pasti tidak. Karena PDI Perjuangan partai politik, partai PDI Perjuangan bukan alat untuk balas dendam ya, tapi partai politik adalah alat untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Adi Prayitno mengungkapkan, PA 212 curiga bergabungnya Ahok ke PDIP lantaran ingin balas dendam. Ahok dicurigai ingin menjadikan PDIP sebagai alat untuk membalas dendam kepada kelompok yang memenjarakannya.

“Semalam saya diskusi dengan Alumni 212 Novel Bamukmin, dia ngomong bahwa di PA 212 itu mencurigai kembalinya Ahok ke PDIP dikhawatirkan menjadi ajang untuk membalas dendam kepada kelompok yang mengkriminalkan Ahok,” ujar Adi di restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/2).

Adi mengaku mendapat informasi langsung dari Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin. Ahok dicurigai akan menggunakan PDIP sebagai kendaraan politik untuk memperoleh lagi kekuasaan.

Novel Bamukmin sudah meluruskan pernyataan Adi. Novel hanya berharap PDIP bisa membina Ahok agar tak lagi bikin gaduh.

“Saya hanya mengkhawatirkan semoga bergabungnya BTP ini tidak menjadi ajang balas dendam atas masalah yang pernah terjadi dengan kasus hukum BTP ini. Semoga PDIP bisa membina BTP dengan baik agar BTP tidak kembali membuat kegaduhan dan kekisruhan negara ini,” kata Novel, hari ini.
(gbr/tor)

<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Megawati: Wes Kalah, ya Kalah Wae toh

Liputan6.com, Banyumas – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku heran dengan pemilu kali ini. Masyarakat menurutnya seperti ketakutan, padahal sejak pemilu pertama 1955 rakyat selalu tertawa dan senang hati saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Pemilu 2019 kenapa jadi seperti ini. Kenapa sekarang orang ditakut takuti, jangan pilih Jokowi, memangnya kenapa ya Pak Jokowi. Katanya demokrasi, demokrasi apa?,” kata Megawati Soekarnoputri saat memberikan amanat kepada ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan dalam acara Jambore Kader Komunitas Juang se- Jawa Tengah di Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Minggu, 10 Februari 2019 seperti dilansir Jawapos.com.

Megawati juga mengatakan, penyebaran hoaks menjadi penyebab keadaan bangsa Indonesia seperti saat ini. Ujaran kebencian terus disebar untuk menjatuhkan Jokowi yang telah bekerja dan berupaya membangun Indonesia.

“Aneh sekali sekarang ini. Kenapa hanya mencari seorang Presiden rakyat ini ditebarkan kebencian hoaks segala, hanya untuk memenangkan yang menyebarkan hoaks,” kata Megawati.

“Pertanyaannya, kalau kalian dibegitukan kayak apa ya rasanya, tidak ada sopan santun lagi, tidak ada saling bergotong royongan. Padahal Pancasila sama dengan gotong royong, dan Pancasila bukan dibuat oleh Bung Karno, tapi di gali dari kultur Indonesia. Wes kalah ya kalah wae toh yo, (Kalau sudah kalah ya kalah aja),” ucapnya.

Dia pun meminta agar para penyebar hoaks kebencian segera sadar dan bertanggungjawab dengan apa yang telah dilakukan selama ini.

“Hai anak muda yang menyebar kebencian, kalau benar kamu bertanggungjawab dan ksatria, maka datanglah ke sini, ayo ngomong, nanti ibu jawab. Jangan main medsos menyembunyikan diri kamu, yang hanya keluar adalah kebencian, yang belum tentu kamu pun mengalami kebencian seperti itu, dapat juga kamu merasakan betapa sakitnya,” jelasnya.

Simak berita Jawapos lainnya di sini.

2 dari 3 halaman

Ancaman Bagi Kader Jika Sebar Hoaks

Bahkan dia mengancam kadernya jika di partainya terdapat penyebar hoaks agar segera angkat kaki dan keluar dari PDI Perjuangan. PDIP tidak membutuhkan kader yang meyebarkan kebencian yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.

“Sekarang (banyak) anak muda pintar bermain cyber, banyak yang pintar tapi tak punya sopan santun dan etika. Di sini jangan ada yang seperti itu. Kalau disini ada, segera keluar, tidak ada (penyebar hoaks) di PDI Perjuangan. Harus bertanggung jawab berani kamu menyebarkan kebencian, sini..!!,” tegas Megawati.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: