Di Forum PBB, RI Bicara Penegakan Hukum Tegas untuk Kejahatan Narkoba

Wina – Indonesia prihatin atas bertambahnya jumlah negara yang melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan non-medis dan rekreasional karena menganggap sebagai pelanggaran Konvensi Internasional. Indonesia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas bagi kejahatan narkotika.

“Negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk kasus-kasus kejahatan narkoba, termasuk Indonesia, berpandangan bahwa meskipun pendekatan HAM dalam mengatasi masalah narkoba merupakan hal penting, namun penerapan hukuman terhadap kejahatan terkait narkoba merupakan kedaulatan masing-masing negara,” ujar Duta Besar RI untuk Austria, Darmansjah Djumala, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/3/2019).

Hal ini disampaikan Djumala dalam pertemuan Sesi ke-62 Komisi Obat-Obatan Narkotika (Commission on Narcotic Drugs/CND) di Markas PBB Wina, Austria (18/3) waktu setempat. Djumala menjelaskan bahwa isu hukuman mati banyak diangkat dalam pembahasan isu narkoba karena hukuman mati oleh sebagian negara dipandang melanggar HAM dan tidak efektif untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba.
“Penghapusan hukuman mati belum menjadi sebuah kesepakatan universal. Hingga saat ini tidak ada hukum internasional yang menghapuskan hukuman mati. Sementara, Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) mengatur bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan atas kejahatan yang sangat serius (most serious crime),” kata Djumala.
“Untuk Indonesia, kejahatan narkoba (dalam hal ini para pengedar) masuk kategori kejahatan yang sangat serius,” imbuh Djumala.

CND merupakan pertemuan tahunan negara-negara pihak dan peninjau serta organisasi internasional terkait guna membahas isu-isu yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama dalam pengawasan peredaran narkoba, serta merupakan ajang bagi negara-negara untuk meningkatkan kerja sama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Sesi Reguler ke-62 CND diselenggarakan pada tanggal 18-22 Maret 2019, dengan terlebih dahulu diawali dengan Pertemuan Tingkat Menteri tanggal 14-15 Maret 2019.

Pertemuan Tingkat Menteri dihadiri oleh Presiden Bolivia dan Perdana Menteri Mauritius, 35 menteri kabinet, 64 pejabat setingkat menteri, serta lebih dari 500 delegasi mewakili negara-negara anggota dan peninjau CND serta organisasi internasional dan NGO. Delegasi RI dipimpin oleh Kepala BNN didampingi oleh Dubes/Watapri Wina selaku wakil ketua delegasi, serta beranggotakan perwakilan dari BNN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Polri, BPOM, dan KBRI/PTRI Wina.
(dkp/dkp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Mahasiswa Aceh Desak PBB Usut Pelanggaran HAM di Papua

Liputan6.com, Aceh – Mahasiswa Aceh mendesak Komisi HAM PBB mengirim tim pencari fakta untuk menelusuri kemungkinan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia di sana. Masalah di Papua, terutama Papua Barat saat ini memang tengah disorot para pegiat HAM.

Mahasiswa yang tergabung dalam lembaga Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) ini menyebut sejumlah kejadian di Tanah Cendrawasih bak tertutup kabut. Harus ada pihak independen yang menyibak kabut tersebut agar semua menjadi jelas.

“Jika tidak, mata dunia akan tertutup dari apa sebenarnya yang terjadi di Papua Barat. Silahkan negara mau menyebut ada kelompok terorganisir yang dinilai bertindak subversif di sana, namun jangan tutupi mata dunia dari sejumlah insiden yang bisa saja masuk dalam kategori pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran HAM sistematis,” tukas Engga Pratama, dalam aksi yang digelar di Simpang Pelor Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Senin, 18 Maret 2019.

Untuk diketahui, Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri, pernah mengkritik dua kandidat Capres-Cawapres Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga. Dia menyebut, isu dugaan pelanggaran HAM di Papua termasuk salah satu isu krusial namun tidak disinggung sama sekali oleh kedua kandidat.

Sementara itu, kelompok separatis Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dikabarkan telah menyerahkan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan kepada Komisioner Badan HAM PBB, Michelle Bachelet pada Jumat 25 Februari 2019 lalu. Petisi ini berisi permintaan referendum kemerdekaan.

Selain isu Papua, SMUR menyorot sejumlah isu lainnya, termasuk di antaranya, menolak apa yang mereka sebut wacana kebangkitan kembali dwifungsi TNI di Indonesia. Wacana ini mengemuka sebagai terkait rencana penempatan perwira TNI di sejumlah posisi sipil.

“Dwifungsi TNI dalam jabatan sipil mencederai cita-cita reformasi yang didengungkan lebih kurang 20 tahun silam. Kita juga meminta pelanggaran HAM di masa konflik Aceh diusut tuntas,” sebut Ketua SMUR Aceh Barat, Masykur Nyak Di Jurong, kepada Liputan6.com, di sela aksi, Senin siang (18/3/2019).

Selain menyinggung dampak kehadiran sejumlah perusahaan tambang di Aceh yang mereka tuding menyebabkan kerusakan dan mencemari lingkungan serta membunuh kehidupan ekonomi masyarakat, Masykur menyinggung sengketa penguasahaan lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di sejumlah kabupaten yang ada di Aceh.

“Kita mendesak penyelesaian konflik lingkungan dan dampak debu dari stockpile atau lokasi penumpukan batu bara PLTU Nagan Raya dan PT MIFA Bersaudara di Suak Puntong dan Peunaga Cut Ujong. Kami menolak perusahaan tambang PT EMM di tanah Beutong Ateuh Banggala dan tanah Gayo, Aceh Tengah,” imbuh Masykur.

Adapun sengketa lahan yang dimaksud Masykur terjadi di 4 kabupaten, yakni Nagan Raya, Abdya, Aceh Tamiang, dan Bireuen. Dengan Rincian, antara masyarakat 4 desa di Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT Rapala, yakni, Paya Rahat, Teuku Tinggi, Tanjung Lipat I, dan Tanjung lipat II.

Masih di Aceh Tamiang, sengketa lahan perkebunan terjadi antara warga Desa Sungai Iyu dengan PT Rapala. Berikutnya, antara masyarakat Krung Simpo, Kabupaten Bireuen dengan PT Syaukat Sejahtera, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan PT Dua Perkasa Lestari, terakhir, antara Desa Cot Mee, Kabupaten Nagan Raya,  dengan PT Fajar Baizury & Brother’s.

Menurut Masykur, sengketa lahan perkebunan yang berkepanjangan itu, menyebabkan sekitar 4 ribuan warga menjadi korban. Kondisi tersebut dipicu lahan wilayah kelola masyarakat dengan total luas 3.334 hektare masuk ke dalam konsesi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, sengketa lahan berkepanjangan mengakibatkan 58 warga di 3 wilayah konflik, yakni, Kabupaten Aceh Tamiang, Bireuen, dan Nagan Raya dikriminalisasi sejak 2015 hingga saat ini. Dari jumlah tersebut, 34 orang di antaranya dipidana dengan tuduhan menduduki dan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin sedang 23 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2018.

“Sengketa agraria khususnya di Aceh perlu diselesaikan melalui program reformasi agraria dan seharusnya menjadi harapan baru bagi masyarakat, termasuk mengenai keterbukaan informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan mandat Mahkamah Agung,” harap Masykur.

Sebagai catatan, SMUR merupakan lembaga yang terkenal menyuarakan berbagai isu sosial di Aceh. Lembaga ini lahir di tengah konflik Aceh pada 18 Maret 1998 silam.

Selain aktif mendesak agar prajurit nonorganik atau Bawah Kendali Operasi (BKO) ditarik dari Aceh, SMUR saat itu turut mengirimkan delegasi ke Jakarta untuk ikut dalam gelombang massa reformasi pada 1998 silam.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Kawasan Wih Pesam yang berada di dataran Gayo memang kerap dilanda cuaca ekstrem dalam sepekan ini.

Pemanah Ketua Tim Pemenangan Caleg PBB Bantaeng hingga Tewas Ditangkap

Makassar – Polisi menangkap 4 orang pelaku yang memanah ketua tim pemenangan Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sudirman hingga tewas. Keempat pelaku ditangkap di Makassar.

“Tim T4P Polres Bantaeng yang di back up oleh Tim Resmob Polda Sulsel mengamankan pelaku penganiayaan secara bersama di Makassar,” ujar Kasubdit IV Ditkrimum Polda Sulsel, Kompol Suprianto, pada Jumat (15/3/2019).

Keempat pelaku yang berinisial RI, AR, IR, dan HE itu dibekuk oleh tim gabungan dari T4P Polres Bantaeng dan Resmob Polda Sulsel, yang langsung melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan tersebut.

Dari informasi yang diterima polisi, para pelaku diketahui telah melarikan diri ke rumah salah satu anggota keluarganya di Kota Makassar usai melakukan aksi kejahatannya.

“Mendapat informasi terkait keberadaan masing-masing pelaku di mana setelah kejadian pelaku langsung melarikan diri keluar kota Kabupaten Bantaeng, tepatnya di kota Makassar, anggota langsung menangkap pelaku di rumah salah satu anggota keluarganya,” jelas Suprianto.

Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita dua unit motor milik pelaku. Polisi juga masih berkordinasi dengan pihak forensik rumah sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, untuk mengambil anak panah yang menembus dada kanan Sudirman yang menyebabkannya tewas.

“Turut disita dua unit motor pelaku dan masih berkordinasi dengan pihak forensik rumah sakit untuk mengambil anak panah,” sebut Suprianto.

Selanjutnya, pelaku langsung diserahkan ke Polres Bantaeng untuk dibawa dan diproses hukum lebih lanjut.

Sebelumnya, Ketua tim pemenangan calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sudirman, tewas dipanah orang tidak dikenal. Korban dipanah dengan busur setelah memasang bendera PBB bersama dua rekannya yang juga caleg PBB.

Peristiwa korban terkena anak panah itu terjadi pada Selasa (12/3) siang di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Korban saat itu keluar dari rumah mengendarai motor untuk memasang bendera PBB.
(nvl/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ditangkap! Pemanah Ketua Tim Pemenangan Caleg PBB Bantaeng hingga Tewas

Makassar – Polisi menangkap empat pelaku yang memanah ketua tim pemenangan Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sudirman hingga tewas. Keempat pelaku ditangkap di Makassar.

“Tim T4P Polres Bantaeng, yang di-backup oleh Tim Resmob Polda Sulsel, mengamankan pelaku penganiayaan secara bersama di Makassar,” ujar Kasubdit IV Ditkrimum Polda Sulsel Kompol Suprianto, Jumat (15/3/2019).

Keempat pelaku berinisial RI, AR, IR, dan HE itu dibekuk oleh tim gabungan dari T4P Polres Bantaeng dan Resmob Polda Sulsel, yang langsung melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan tersebut.

Dari informasi yang diterima polisi, para pelaku diketahui telah melarikan diri ke rumah salah satu anggota keluarganya di Kota Makassar setelah melakukan aksi kejahatannya.

“Mendapat informasi terkait keberadaan masing-masing pelaku di mana setelah kejadian pelaku langsung melarikan diri ke luar kota Kabupaten Bantaeng, tepatnya di Kota Makassar, anggota langsung menangkap pelaku di rumah salah satu anggota keluarganya,” jelas Suprianto.

Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita dua unit motor milik pelaku. Polisi juga masih berkoordinasi dengan pihak forensik Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, untuk mengambil anak panah yang menembus dada kanan Sudirman yang menyebabkannya tewas.

“Turut disita dua unit motor pelaku dan masih berkoordinasi dengan pihak forensik rumah sakit untuk mengambil anak panah,” sebut Suprianto.

Selanjutnya, pelaku langsung diserahkan ke Polres Bantaeng untuk dibawa dan diproses hukum lebih lanjut.

Sebelumnya, ketua tim pemenangan calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sudirman, tewas dipanah orang tidak dikenal. Korban dipanah dengan busur setelah memasang bendera PBB bersama dua rekannya yang juga caleg PBB.

Peristiwa korban terkena anak panah itu terjadi pada Selasa (12/3) siang di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Korban saat itu keluar dari rumah mengendarai motor untuk memasang bendera PBB.
(nvl/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Ketua Tim Pemenangan Caleg PBB Bantaeng Sulsel Tewas Dipanah

Makassar – Ketua tim pemenangan calon legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sudirman, tewas dipanah orang tidak dikenal. Korban dipanah dengan busur usai memasang bendera PBB bersama dua rekannya yang juga caleg PBB.

Peristiwa korban terkena anak panah itu terjadi pada Selasa (12/3/2019) siang di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Korban saat itu keluar rumah mengendarai motor untuk memasang bendera PBB.

“Terus dia rencananya setelah (memasang bendera PBB) itu mau pergi ke (kabupaten) Bulukumba. Di tengah jalan mereka diikuti (orang tidak dikenal) sekitar dua kilometer, tiba-tiba (dipanah) pada saat sepi,” ujar Wakil Ketua DPW PBB Sulsel, Anwar, saat dikonfirmasi pada Jumat (15/3).

Korban bersama rekannya saat itu tidak mencurigai orang yang membuntutinya sepanjang 2 kilo meter karena hari yang sudah siang. Karena terkena anak panah, korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Setelah menjalani perawatan selama 3 hari, korban dinyatakan meninggal pada Kamis (14/3) akibat luka panah di bagian punggung yang tembus ke dada kanan.
Menurut caleg yang bersama korban saat peristiwa terjadi, Sudirman diketahui tidak memiliki masalah dengan para pelaku yang diketahui berjumlah lebih dari 1 orang.

“Tidak ada masalah, menurut laporan (yang) saya tanya calegnya atas nama Pak Kaharudin, tidak ada persinggungan, tidak ada cekcok, makanya waktu di pepet tidak ada kecurigaan. Pelakunya dua motor, satu berboncengan, dan satu saling berboncengan,” ungkap Anwar.

Partai Bulan Bintang telah melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Bantaeng.

“Sudah dilaporkan. Yang melaporkan ketua DPC PBB Bantaeng,” kata Anwar.
(nvl/nvl)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Novel Bamukmin Resmi Mundur, PBB: Bagus Ketimbang Jadi Duri

JakartaNovel Bamukmin resmi menyatakan mundur sebagai caleg Partai Bulan Bintang (PBB) untuk DPRD DKI Jakarta dan mengalihkan dukungan pada caleg Gerindra. DPP PBB memandang sikap itu lebih baik ketimbang Novel tetap menjadi bagian dari PBB.

“Itu lebih bagus ketimbang dia berada di dalam tubuh Partai Bulan Bintang, menjadi duri-duri yang bisa menghambat pertumbuhan Partai Bulan Bintang,” kata Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor, saat dihubungi, Kamis (14/3/2019).

Ferry mengatakan, Novel yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pilpres tak sejalan dengan sikap politik PBB yang mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dia pun mengaku pihaknya telah 3 kali memanggil Novel terkait pernyataannya yang tak bisa dikontrol. Namun Novel tak pernah memenuhi panggilan itu.

“Ketika partai memutuskan dukung Jokowi, dia kecewa. Kekecewaan ini yang membuat dia marah dan ingin keluar dari PBB bahkan mengancam ingin menenggelamkan PBB. Akhirnya karena ada stetmen yang tidak bisa direm, DPW beberapa waktu yang lalu memanggil dia sebanyak 3 kali, ingin klarifikasi. Ternyata dia tidak pernah hadir dan membuat pernyataan mundur resmi,” ungkap Ferry.

Ferry pun mengapresiasi sikap jantan yang diambil Novel. Jika nanti Novel lolos menjadi anggota DPRD, PBB akan langsung menggantinya dengan figur lain.

“Saya mengangkat jempol dan salut kepada Novel Bamukmin yang secara jantan telah mundur dari PBB, mungkin secara undang-undang kami belum bisa menarik dia, tapi bahan kita adalah ketika dia terpilih kita akan mem-PAW dia langsung,” ucapnya.

Terkait beralihnya dukungan Novel ke Gerindra, PBB menilai itu sebagai sesuatu yang ngawur. PBB juga yakin Novel tak akan lolos ke DPRD DKI Jakarta.

“Saya rasa dia tidak akan pernah terpilih karena dia tidak mensosialisasikan diri. Ya nggak bisa lah (suara partai pindah), ngawur aja. Mana bisa suara partai dipindahkan ke partai lain. Kita lihat saja apakah ada yang mencoblos nama dia,” tutur Ferry.

Habib Novel Chaidir Hasan atau Novel Bamukmin sebelumnya mengumumkan pengunduran diri dari PBB. Novel mengundurkan diri karena menilai PBB tak berkomitmen menyetop kriminalisasi ulama.

“Mereka nggak ada iktikad baik lagi untuk bisa berjuang membela ulama, bersama-sama berjuang melawan penista agama. Itu tidak ada lagi. Komitmen mereka untuk melawan penista agama sampai ini hari saya belum pernah denger. Komitmen mereka untuk menyetop kriminalisasi ulama, saya belum pernah denger itu, sehingga saya meyakini, hari ini saya keluar. Dengan secara resmi, dengan surat yang tadi sudah saya buat, sudah saya tandatanganin, insyaallah hari ini saya antar surat resmi,” kata Novel di kantor ACTA, Jalan Utan Kayu Raya No 70B, Jakarta Timur, Rabu (13/3).
(abw/mae)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Penyidik PBB Prihatin Pengungsi Rohingya Akan Dipindah ke Pulau Terpencil

Liputan6.com, Dhaka – Penyidik khusus Komisi HAM PBB untuk Myanmar Yanghee Lee menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana Bangladesh memindahkan 23.000 pengungsi Rohingya ke sebuah pulau terpencil. Dia memperingatkan pulau tersebut kemungkinan tidak layak huni dan bisa memicu krisis baru.

Bangladesh sebelumnya mengumumkan rencana memindahkan para pengungsi ke pulau Bhasan Char untuk mengurangi kepadatan di tempat penampungan pengungsi Cox’s Bazar.

Saat ini sekitar 730.000 warga Rohingya ditampung di Cox’s Bazar, sekaligus menjadikannya kamp pengungsi terbesar di dunia.

PBB menyatakan minoritas Muslim ini melarikan diri dari pembunuhan massal dan pemerkosaan di negara bagian Rakhine, Myanmar, sejak Agustus 2017.

Sejumlah pihak mengkritik rencana relokasi ini. Mereka menyatakan pulau itu sering diterjang badai dan tidak dapat menyediakan mata pencaharian bagi ribuan orang.

“Ada sejumlah hal yang belum jelas bagi saya bahkan setelah mengujungi pulau itu,” ujar Yanghee Lee, seperti dikutip dari ABC Indonesia, Selasa (12/3/2019).

Termasuk, katanya, apakah pulau itu benar-benar bisa dihuni manusia.

“Relokasi yang tak terencana dengan baik serta tanpa persetujuan para pengungsi yang bersangkutan, berpotensi menciptakan krisis baru,” kata Lee yang berkunjung ke pulau itu pada Januari lalu.

Pemerintah Bangladesh, katanya, berkewajiban memastikan bahwa pemindahan ini tidak menimbulkan krisis baru.

Pemerintah Bangladesh belum memberikan tanggapan terhadap masalah ini.

Status Bisa Dinaikkan ke Tahap Penuntutan

Lee, yang dilarang mengunjungi Myanmar, dalam laporannya ke Komisi HAM PBB di Jenewa menyatakan sekitar 10.000 warga sipil melarikan diri dari Rakhine sejak November akibat kekerasan dan kurangnya bantuan kemanusiaan.

Dia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera membawa kasus ini ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Bocah-bocah Rohingya mengenakan pakaian baru selama perayaan Idul Adha di kamp pengungsi Thangkhali, Bangladesh, Rabu (22/8). Wajah riangnya senapas dengan baju baru yang dikenakan di hari bahagia ini. (Dibyangshu SARKAR / AFP)

Menurut dia, para pejabat ICC juga datang ke Bangladesh untuk melakukan pemeriksaan awal kasus ini bisa dinaikkan statusnya ke tahap penuntutan.

“Ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah langkah kecil ke depan tapi saya sangat berharap hal ini akan membuka banyak kasus lainnya,” ujar Lee lagi.

Pada September lalu, jaksa ICC memulai pemeriksaan awal apakah dugaan deportasi paksa orang Rohingya dari Myanmar masuk kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun perwakilan tetap Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, menegaskan pengadilan yang bermarkas di Den Haag dan secara hukum independen dari PBB, tidak memiliki yurisdiksi atas Myanmar.

“Meski pemerintah tidak bisa menerima intervensi ICC yang memang secara hukum meragukan, namun Myanmar siap bertanggung jawab penuh jika ada bukti kredibel terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan di Negara Bagian Rakhine,” kata Moe Tun.

Tugas paling mendesak, kata Moe Tun, justru fokus pada upaya pemulangan kembali para pengungsi ke Myanmar – tanpa menyebut kata Rohingya sehingga tak jelas pengungsi mana yang dia maksudkan.

Simak video pilihan berikut:

Ribuan penduduk Rohingya menggelar demonstrasi di Bangladesh. Mereka menolak dipulangkan ke Myanmar.

Kemenlu Sebut WNI Korban Ethiopia Airlines Staf PBB Bidang Pangan

Liputan6.com, Ethiopia – Pesawat jenis Boeing-737 Max 8 milik maskapai Ethiopian Airlines jatuh di wilayah Bishoftu, Ethiopia, Minggu pagi waktu setempat. 

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Senin (11/3/2019), sebelum jatuh, menara pengawas bandara sempat kehilangan kotak dengan pesawat setelah 6 menit lepas landas dari Bandara Internasional Bole, Ibu Kota Addis Ababa, pukul 08.38. 

149 penumpang dan 8 kru pesawat dilaporkan tewas dan salah satu di antaranya meruapakan Warga Negara Indonesia (WNI). 

Kemenlu mengkonfirmasi, korban WNI bernama Harina Hafitz yang merupakan Staf PBB dan bekerja untuk World Food Program di Roma Italia. (Rio Audhitama Sihombing) 

WNI Staf PBB Korban Ethiopian Airlines Jatuh Bernama Harina Hafitz

Addis Ababa – Satu warga negara Indonesia (WNI) yang tewas dalam insiden jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines telah diketahui identitasnya. WNI berjenis kelamin perempuan itu disebut bernama Harina Hafitz.

Kedutaan Besar Indonesia di Roma, Italia, sebelumnya menyatakan bahwa satu WNI yang tewas merupakan seorang perempuan yang tinggal di Roma dan bekerja untuk World Food Program atau WFP, badan pangan yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Hari ini tanpa diragukan merupakan hari tersedih yang pernah saya rasakan sebagai Eksekutif Direktur Anda. Kita semua berduka untuk mereka yang meninggal dunia pagi ini dalam tragedi Ethiopian Airlines,” ucap Direktur Eksekutif WFP, David Beasley, dalam pernyataannya seperti dikutip detikcom, Senin (11/3/2019).


Beasly kemudian menyebut secara detail identitas para staf WFP yang tewas dalam insiden nahas di Addis Ababa, Ethiopia pada Minggu (11/3) waktu setempat.

“Harina Hafitz dari Indonesia, ditugaskan di Roma,” sebut Beasley dalam pernyataannya. Selain Harina yang seorang WNI, terdapat staf-staf WFP lainnya dari Nepal, Italia, China, Rilandia dan Serbia. Total ada tujuh staf WFP yang tewas dalam tragedi itu.

Lebih lanjut, Beasley menyatakan bahwa keluarga korban telah dihubungi dan terus mendapat dukungan dan konseling. Pihak WFP, sebut Beasley, akan melakukan semua hal yang mungkin untuk membantu keluarga korban.

“Saat kita berkabung, mari kita refleksikan bahwa setiap kolega WFP ini bersedia untuk bepergian dan bekerja jauh dari rumah-rumah mereka dan keluarga tercinta mereka untuk membuat dunia ini menjadi tempat lebih baik untuk ditinggali,” ujar Beasly dalam pernyataannya.

“Kita juga berduka untuk kepergian kolega-kolega dari lembaga-lembaga PBB lainnya,” imbuhnya.

Otoritas Ethiopia telah menyatakan 157 penumpang dan awak pesawat jenis Boeing 737 Max 8 itu tewas dalam kecelakaan yang terjadi pada Minggu (11/3) waktu setempat. Pesawat tujuan Nairobi, Kenya itu dilaporkan jatuh beberapa saat setelah lepas landas dari Addis Ababa.

Disebutkan otoritas setempat bahwa korban tewas berasal dari 35 negara plus satu orang memakai paspor PBB.

(nvc/fjp)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>

Pertama Kali, Arab Saudi Dikecam di Dewan HAM PBB Soal Khashoggi

JenewaArab Saudi akan dikecam untuk pertama kalinya di Dewan HAM PBB atas catatan hitam pelanggaran HAM, khususnya atas penahanan para aktivis hak-hak perempuan dan pembunuhan brutal wartawan kawakan Saudi, Jamal Khashoggi di Turki.

Dalam pernyataan bersama yang akan dibacakan pada Kamis (7/3) besok, negara-negara Eropa akan mendesak Saudi untuk membebaskan para aktivis yang ditahan dan bekerja sama dalam penyelidikan yang dipimpin PBB atas pembunuhan Jamal Khashoggi.

Menurut para diplomat dan aktivis seperti dilansir media Reuters, Rabu (6/3/2019), ini akan menjadi kecaman pertama bagi Saudi di Dewan HAM PBB.
Inisiatif untuk menyampaikan kecaman tersebut dipimpin oleh Islandia, yang mendapatkan dukungan dari negara-negara Eropa dan kemungkinan para delegasi dari wilayah lainnya. Saudi diketahui sebagai salah satu negara anggota Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara.

“Kami percaya bahwa anggota Dewan memiliki tanggung jawab khusus untuk memimpin dengan memberi contoh dan menempatkan dalam agenda Dewan isu-isu hak asasi manusia yang membutuhkan perhatian kolektif kami,” kata seorang diplomat Islandia kepada Reuters.

Kelompok HAM, Human Rights Watch (HRW) menyambut langkah Dewan HAM PBB tersebut. HRW menyatakan, negara-negara anggota Dewan HAM PBB harus mendesak Saudi bekerja sama dalam penyelidikan pembunuhan Khashoggi, berhenti menargetkan aktivis, jurnalis dan membebaskan orang-orang yang ditahan secara keliru.

“Tak ada negara yang di atas hukum,” tegas John Fisher, Direktur HRW untuk Jenewa, Swiss.

(ita/ita)


<!–

polong.create({ target: ‘thepolong’, id: 57 }) –>